Lampiran I : Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 05/PER-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Tahun 2014.
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) yang diperuntukkan bagi peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan petambak garam rakyat dan pelaku usaha garam rakyat lainnya dalam upaya mendukung swasembada garam nasional, baik garam konsumsi maupun garam industri dengan prinsip bottom-up. PUGAR merupakan salah satu Program Prioritas Pembangunan Nasional yaitu Prioritas Nasional ke-4 tentang Penanggulangan Kemiskinan, oleh sebab itu, sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, pelaksanaan kegiatan PUGAR mendapat perhatian dari Unit Kerja Presiden Bidang Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-4). Kegiatan PUGAR 2014 mengacu pada 15 Indikator Output PNPM Nasional sebagaimana Pedoman Pelaksanaan (Pedlak) PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas pada peningkatan kualitas produksi dan produktivitas di tingkat lahan tambak garam (on farm) melalui penguatan kapasitas petambak garam rakyat yang didukung dengan implementasi Teknologi Tepat Guna (TTG), penguatan koperasi, peningkatan partisipasi, tata kelola, pengarusutamaan gender, dan dukungan Pemerintah Daerah. Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan kegiatan PUGAR 2014, baik di tingkat pusat maupun daerah, maka dipandang perlu adanya Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Tahun 2014.
1
B.
Tujuan Kegiatan PUGAR bertujuan untuk: 1.
2. 3. 4.
5. 6.
C.
Meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat melalui implementasi Teknologi Ulir Filter (TUF), dan/atau teknologi geomembran/isolator, serta Unit Pengolahan Garam (UPG), Meningkatkan pendapatan petambak garam rakyat; Menguatkan usaha KUGAR dengan memfasilitasi kemitraan/jejaring usaha dan pemasaran garam rakyat; Memberdayakan perempuan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan termasuk dalam hal pengambilan keputusan; Mengoptimalkan sarana dan prasarana produksi, dan pengolahan garam rakyat; Menginisiasi, memberdayakan, dan meningkatkan peranan korporatisasi (Koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Desa/BUMDes) garam rakyat di tingkat desa.
Sasaran Sasaran PUGAR adalah petambak Kabupaten/Kota di 9 Provinsi.
D.
garam
rakyat
di
43
Pengertian Dalam Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau– Pulau Kecil ini, yang dimaksud dengan: 1.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri-KP adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan serta penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan;
2.
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disebut PUGAR adalah bagian dari PNPM Mandiri KP melalui pemberdayaan masyarakat dan bantuan pengembangan usaha dalam menumbuhkembangkan usaha garam rakyat sesuai dengan potensi desa;
3.
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya menumbuhkan kapasitas dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining position), sehingga memiliki akses dan
2
kemampuan untuk mengambil keuntungan timbal balik dalam bidang sosial dan ekonomi; 4.
Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah dana bantuan sosial yang disalurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada KUGAR yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan usaha garam rakyat;
5.
Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan;
6.
Petambak garam rakyat adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan usaha produksi garam sebagai penggarap penyewa lahan, penggarap bagi hasil (mantong) dan/atau pemilik lahan tambak garam dengan luasan tertentu yang mengerjakan lahan tambaknya sendiri, atau melakukan proses produksi melalui perebusan yang bukan merupakan aparat pemerintah seperti PNS/TNI/POLRI/anggota DPRD;
7.
Kelompok Usaha Garam Rakyat yang selanjutnya disebut KUGAR adalah kumpulan pelaku usaha produksi garam rakyat yang terorganisasi dan dilakukan di lahan tambak (petambak garam rakyat), dengan cara perebusan (pelaku usaha produksi garam dengan cara perebusan) atau dengan cara mengolah air tua menjadi garam melalui evaporasi (pelaku usaha produksi garam skala rumah tangga);
8.
Sarana dan prasarana usaha garam rakyat adalah peralatan, bahan, dan bangunan yang mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas produk garam rakyat;
9.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat;
10. Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) adalah anggota masyarakat desa dan kelurahan yang memiliki pengetahuan, 3
kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisifatif; 11. Kemitraan adalah kerjasama KUGAR dengan kelompok usaha, lembaga keuangan, dunia usaha, dan lembaga lainnya, baik yang dilakukan sendiri maupun difasilitasi oleh korporatisasi dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan; 12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 13. Koperasi adalah koperasi LEPP-M3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina), koperasi pesisir, koperasi perikanan atau koperasi lainnya yang dapat berperan sebagai koperasi PUGAR; 14. Tenaga Pendamping adalah orang yang mempunyai pengalaman di bidang kelautan dan perikanan khususnya usaha garam rakyat dan bersedia tinggal di lokasi sasaran untuk mendampingi kelompok masyarakat secara terusmenerus selama berlangsungnya kegiatan PUGAR; 15. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang terdiri atas unsur Dinas Kabupaten/Kota, Sekretariat Daerah dan SKPD terkait, antara lain Pekerjaan Umum, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Perencanaan Pembangunan Daerah, dan/atau tokoh masyarakat serta unsur lain yang dianggap perlu, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat; 16. Tim Koordinasi adalah Tim PNPM Mandiri KP di Pusat yang dibentuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengkoordinasikan PNPM Mandiri KP; 17. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Tim Pelaksana PUGAR di pusat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PUGAR; 18. Kemandirian adalah kondisi petambak garam rakyat yang sudah mendapatkan fasilitasi PUGAR dan mampu 4
meningkatkan usahanya;
kesejahteraan
serta
mengembangkan
19. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan; 20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil; 21. Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah Dinas yang membidangi kelautan dan perikanan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; 22. Teknologi Ulir Filter (TUF) atau sejenisnya adalah teknologi produksi garam dengan memanfaatkan luas lahan bidang ulir atau peminihan sebagai area evaporasi dan penambahan filter pada pintu masuk air; 23. Teknologi Geomembran/Isolator adalah teknologi produksi garam dengan memanfaatkan lapis plastik kedap air (impermeable liner), aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan.
5
BAB II INDIKATOR DAN PROSES PEMBERDAYAAN
A.
Indikator Keberhasilan Berdasarkan Pedoman Pelaksanaaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, indikator keberhasilan PUGAR terdiri atas indikator output dan outcome sebagai berikut: 1. Indikator Output a. Indikator Output Umum Indikator Output Umum merupakan indikator output yang ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan pada Tabel 1 sebagai berikut : Tabel 1. Indikator Output Umum Kelompok Indikator Pemanfaat
Nama Indikator Kinerja Output 1. Jumlah Kelompok
Target Tahun 2014 -
898 KUGAR
(Penerima BLM PUGAR 2014)
-
2.602 KUGAR
(Kelompok Binaan)
Partisipasi Umum
Kualitas Ouput
2. Jumlah Kabupaten/ Kota
43 kab/kota (PUGAR)
3. Tenaga Pendamping PUGAR
131 Tenaga Pendamping PUGAR.
4. Jumlah Anggota Kelompok yang hadir dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan.
1.800 orang (minimal keterlibatan 2 anggota KUGAR tiap Kabupaten/Kota)
5. Jumlah pertemuan/ koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan TKPK Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Minimal 2 kali dalam satu tahun.
6. Ketepatan waktu penyaluran BLM
100% persen pada Desember 2014
7. Persentase pemanfaatan BLM yang sesuai dengan
100%
6
Kelompok Indikator
Nama Indikator Kinerja Output
Target Tahun 2014
RUB Penguatan Kapasitas
8. Persentase jumlah anggota kelompok yang dilatih, diberikan bimtek dan/atau mengikuti temu usaha dibandingkan dengan total anggota kelompok
10%
100% 9. Persentase jumlah kelompok yang dibina oleh Tenaga Pendamping dalam menyusun RUB memperhatikan RPJM Desa Tata Kelola yang baik
10. Persentase kepemilikan papan informasi penerima PNPM Mandiri KP berbasis desa
100%
11. Persentase pengaduan yang 75% ditindaklanjuti dibandingkan dengan total pengaduan. Gender
Dukungan Pemda
12. Persentase rata-rata anggota kelompok perempuan dibandingkan dengan total anggota kelompok penerima.
10%
13. Persentase jumlah Tenaga Pendamping, dan atau Kader Pemberdayaan Masyarakat yang perempuan.
30%
14. Persentase jumlah kehadiran peserta perempuan dalam forum perencanaan dan pengambilan keputusan.
10%
15. Persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki dukungan program/kegiatan dan anggaran untuk pemberdayaan.
50% dari jumlah kabupaten/kota penerima
7
b. Indikator Output Khusus - Tercapainya target produksi garam rakyat sebesar 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu) ton dengan asumsi cuaca normal, masa produksi berikut persiapan 5–6 bulan, produktivitas rata-rata sebesar 125 ton/ha/musim; - Tercapainya kualitas garam rakyat KP 1 sebesar 50% dari total target produksi garam rakyat melalui implementasi Teknologi Ulir Filter (TUF) dan/atau teknologi geomembran/ isolator yang dibuat dari Low Density Polyethylene (LDPE) atau High Density Polyethylene (HDPE), teknologi tambak tradisional dan perebusan, serta Unit Pengolahan Garam (UPG) - Tersalurkannya BLM PUGAR 2014 kepada 898 KUGAR dan terbinanya 2.602 KUGAR yang pernah mendapatkan BLM; - Berfungsinya koperasi garam rakyat di kawasan sentra garam; 2. Indikator Outcome - Meningkatkan rata–rata pendapatan petambak garam rakyat minimal sebesar 30% dari tahun sebelum mendapatkan kegiatan PUGAR; - Terbangunnya 1 (satu) kemitraan/jejaring usaha garam rakyat di kawasan sentra garam di masing-masing Kabupaten/Kota; - Terinisiasinya pembentukan 1 (satu) calon Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak dalam bidang usaha garam di kawasan sentra garam di masing-masing Kabupaten/Kota;
B.
Proses Pemberdayaan Proses pemberdayaan PNPM Mandiri KP Nasional didasarkan pada teori Community Driven Development (CDD) yang merupakan perencanaan partisipatif yang diikuti oleh masyarakat desa secara utuh diawali dengan sosialisasi, identifikasi, pemetaan masalah, pengorganisasian kelompok/perencanaan masyarakat, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi secara bersama dalam kelompok.
8
Terdapat 6 (enam) elemen pemberdayaan yang harus menjadi acuan dalam proses pemberdayaan yang dilaksanakan melalui PNPM Mandiri KP, yakni: 1.
Fasilitasi/Pendampingan Fasilitasi PNPM Mandiri KP dilakukan oleh Tenaga Pendamping mulai dari (a) mengidentifikasi/menumbuhkan kelompok, (b) memfasilitasi kelompok dalam penyusunan menyusun RUB, (c) melakukan pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis/manajemen usaha KP selama kegiatan usaha berlangsung, dan (d) membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
2.
Partisipasi Komunitas Dari sisi perencanaan, seluruh unsur dalam kelompok dengan difasilitasi Tenaga Pendamping berpartisipasi menyusun RUB sesuai kebutuhan yang diinginkan kelompok dalam pengembangan usaha dengan meperhatikan kelayakan usaha dan potensi desa. Dari sisi pengawasan, seluruh anggota kelompok melakukan pengawasan bersama melalui pertemuan rutin yang dilakukan untuk membahas perkembangan usaha dan pengelolaan keuangan.
3.
Pengorganisasian Kelompok KUGAR yang telah terbentuk memperoleh penguatan pengelolaan kelembagaan kelompok, manajemen keuangan dan bimbingan teknis pergaraman untuk memenuhi kebutuhan bersama.
4.
Transparansi KUGAR menyediakan papan informasi penerima PNPM Mandiri KP di kawasan sentra garam di masing-masing Kabupaten/Kota, yang sekurang-kurangnya memuat jumlah KUGAR, besarnya jumlah dana BLM, luasan lahan dan tahun perolehan BLM dan jenis kegiatannya. Pertanggungjawaban keuangan kelompok difasilitasi oleh Tenaga Pendamping dilakukan melalui Laporan Pembelanjaan/Pemanfaatan BLM dan laporan perkembangan usaha yang secara berkala dilaporkan secara berjenjang ke Dinas Kabupaten/Kota dan Direktorat Jenderal KP3K dengan tembusan Dinas Provinsi.
9
5.
Sistem Pengawasan Penggunaan dana kelompok dan perkembangannya dikontrol secara bersama oleh seluruh anggota kelompok.
6.
Perspektif Gender Mulai dari proses perencanaan hingga pengambilan keputusan melibatkan peserta perempuan dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping.
BAB III
Gambar 1. Proses Pemberdayaan
10
BAB III STRATEGI PELAKSANAAN PUGAR
A.
Strategi Dasar Strategi dasar PUGAR adalah:
B.
1.
integrasi program sejenis sejak proses perencanaan di tingkat desa melalui koordinasi dengan TKPK Daerah di Kabupaten/Kota;
2.
peningkatan kemampuan mengelola BLM;
3.
optimalisasi potensi pergaraman di kawasan tambak;
4.
fasilitasi bantuan usaha bagi KUGAR;
5.
pendampingan KUGAR dalam manajemen usaha, pemanfaatan teknologi, kemitraan dan peningkatan kualitas lingkungan dan sumber daya.
kelembagaan
KUGAR
dalam
Strategi Operasional Strategi Operasional PUGAR adalah: 1.
pola PUGAR sebagai bagian dari PNPM Mandiri KP mengikuti pola PNPM Mandiri Nasional yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat petambak garam rakyat;
2.
penentuan lokasi BLM PUGAR memperhatikan daftar lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri yang telah menggunakan Indeks Kemiskinan Wilayah (IKW) berbasis kecamatan yang diterbitkan oleh TNP2K dengan memperhatikan potensi kawasan tambak garam;
3.
penetapan Tenaga Pendamping dan Tim Teknis;
4.
sosialisasi tingkat Pusat dengan melibatkan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan sosialisasi tingkat Kabupaten/Kota;
5.
penyiapan sumber daya manusia melalui pelatihan/bimbingan teknis dan manajemen usaha untuk Tenaga Pendamping; adanya integrasi dan koordinasi Tenaga Pendamping PUGAR dengan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat PNPM Nasional yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
6.
7.
koordinasi Tenaga Pendamping dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk integrasi program dengan PNPM lainnya pada forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes);
8.
identifikasi, seleksi dan verifikasi KUGAR calon penerima BLM;
11
9.
identifikasi dan seleksi calon penerima BLM PUGAR dilakukan oleh Tenaga Pendamping, yang selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis dibantu Tenaga Pendamping, untuk ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 10. penyusunan RUB KUGAR dibantu Tenaga Pendamping dengan memperhatikan kebutuhan para anggota kelompok dan pengarusutamaan gender; 11. verifikasi RUB dan dokumen administrasi oleh Tim Teknis dibantu oleh Tenaga Pendamping sebagai dasar pengusulan pencairan BLM; 12. optimalisasi dukungan kebijakan, program, dan pendanaan dari Pemerintah Daerah; 13. pelaporan secara berjenjang mulai dari Tenaga Pendamping, Dinas Kabupaten/Kota, dan Direktorat Jenderal KP3K. C.
Strategi Industrialisasi Garam Strategi yang ditempuh dalam rangka industrialisasi garam seperti pada gambar 2.
Pengembangan Usaha Garam Skala Mikro dan Kecil
dengan mengakomodasi pengarusutamaan gender.
Gambar 2. Strategi PUGAR
12
D.
Ruang Lingkup dan Jadwal Kegiatan 1.
Ruang lingkup kegiatan PUGAR meliputi: a. koordinasi kegiatan; b. penetapan Tenaga Pendamping dan Tim Teknis; c. sosialisasi; d. pelatihan dan pembekalan Tenaga Pendamping; e. identifikasi, seleksi, verifikasi, KUGAR penerima BLM; f.
dan
penetapan
calon
penetapan kelompok penerima BLM;
g. penyusunan dan pengusulan RUB/dokumen administrasi; h. penyaluran BLM; i. pemanfaatan BLM; j.
pendampingan;
k. pembinaan dan pengendalian; l. pemantauan dan evaluasi; dan m. Pelaporan. 2.
Jadwal Kegiatan Jadwal kegiatan PUGAR pada Tabel 2. berikut : Tabel 2. Jadwal Kegiatan PUGAR BULAN
Des
13
Nov
8.
Okt
7.
Sep
6.
Agus
5.
Jul
4.
Jun
3.
Mei
2.
Apr
Persiapan Penetapan Tenaga Pendamping dan Tim Teknis Sosialisasi Tingkat Nasional Pembekalan Tenaga Pendamping Tingkat Nasional Sosialisasi Tingkat Daerah Identifikasi, Seleksi dan Verifikasi Kelompok Usaha Garam Rakyat Penetapan Kelompok Penerima BLM Penyusunan, Seleksi dan
Mar
1.
Feb
URAIAN
Jan
NO.
9. 10. 11. 12. 13. 14.
Verifikasi RUB Penyaluran BLM Fasilitasi Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Garam Rakyat Peningkatan Peran dan Kapasitas Perempuan PUGAR Lokakarya Nasional Pendampingan Monitoring dan Evaluasi
14
BAB IV ORGANISASI PELAKSANA PUGAR
A.
Kedudukan PUGAR dalam PNPM Mandiri KP Untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi program prioritas pemerintah, maka sejak tahun 2009 Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri KP) melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang diutamakan bagi masyarakat kelautan dan perikanan. Salah satu bagian PNPM Mandiri KP adalah Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) sebagaimana pada Gambar 3.
Gambar 3. PUGAR dalam PNPM Mandiri KP B.
Pendekatan Pendekatan PUGAR sebagai berikut: 1. 2.
Menempatkan masyarakat petambak garam rakyat sebagai pelaku utama kegiatan (subyek) melalui pola bottom up; Memberdayakan masyarakat sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan geografi; 15
3.
4. 5.
C.
Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk usaha garam rakyat melalui peningkatan produksi dan kualitas garam; Mengembangkan inovasi dan menerapkan teknologi TUF dan/atau geomembrane/isolator, gudang dan UPG; Pengarusutamaan Gender dilakukan dengan: a. melibatkan perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan; b. melibatkan perempuan sebagai Kader Pemberdayaan PUGAR; c. melibatkan perempuan sebagai Tenaga Pendamping; d. melibatkan perempuan dalam kegiatan produktif usaha garam; e. melibatkan perempuan dalam pemantauan internal KUGAR.
Keragaan PUGAR Kegiatan PUGAR tahun 2011 dilaksanakan di 40 Kabupaten/Kota pada 10 Provinsi, tersebar di 90 kecamatan dan 241 desa pesisir. Kelompok yang diberdayakan sebanyak 1.728 KUGAR dengan jumlah petambak mencapai 16.399 petambak garam. Produksi garam yang dihasilkan mencapai 856.356 ton, melebihi target produksi yang ditetapkan sebesar 349.200 ton. Kegiatan PUGAR tahun 2012 dilaksanakan di 40 Kabupaten/Kota pada 9 Provinsi, tersebar di 139 kecamatan dan 326 desa pesisir. Capaian produksi garam tahun 2012 sebesar 2.020.109,70 ton dari target 1.320.000 ton. Dengan demikian, estimasi kebutuhan garam konsumsi tahun 2012 sebesar 1.440.000 ton telah terlampaui, bahkan terjadi surplus sebesar 1.538.616 ton. Kegiatan PUGAR 2012 telah berhasil memberdayakan 3.473 KUGAR dengan jumlah anggota sebanyak 32.610 petambak garam dari yang ditargetkan 3.035 KUGAR. Pada tahun 2013 kegiatan PUGAR dilaksanakan di 42 Kabupaten/Kota pada 9 Provinsi, dengan memberdayakan 3.521 KUGAR dari target 3.347 KUGAR dengan jumlah anggota sebanyak 31.432 petambak garam. Menghasilkan produksi garam sebesar 1.041.472, 55 ton dengan luas lahan 24.207,83 Ha, dan produksi garam non pugar sebesar 122.134,99 dengan luas lahan 5.160,00 Ha. Keragaan PUGAR 2011-2013 disajikan pada Tabel 3. di bawah ini. 16
Tabel 3. Keragaan PUGAR 2011-2013 No. 1. 2. 3. 4. 5.
Rincian
2011 Target Realisasi
Target
2012 Realisasi
Jumlah 40 40 40 40 Kabupaten Jumlah 750 1.728 3.035 3.473 Kelompok Jumlah 14.400 16.399 29.746 32.610 Petambak Luas Lahan Produksi 4.365,00 10.972,73 16.569,75 20.870,82 (Ha) Produksi 349.200,00 856.356,72 1.326.017,54 2.020.109,70 Garam (Ton)
Target
2013 Realisasi
42
42
3.347
3.521
22.422
31.432
22.043,00
24.207,83
1.845.000
1.041.472,55*)
*) Anomali cuaca dengan masa produksi rata-rata 1,5 bulan (BMKG, 2013).
Untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat, serta memberdayakan petambak garam menuju swasembada garam industri, kegiatan PUGAR 2014 dilaksanakan di 43 (empat puluh tiga) Kabupaten/Kota pada 9 (sembilan) Provinsi dengan target jumlah kelompok penerima BLM PUGAR 2014 sebanyak 898 KUGAR dan kelompok binaan sebesar 2.602 KUGAR. D.
ORGANISASI PELAKSANA PUGAR 1. Tingkat Pusat/Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah penanggungjawab dan pelaksana PUGAR yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal KP3K. Dalam pelaksanaan PUGAR, KKP dibantu Kelompok Kerja (Pokja) PUGAR. Pokja mempunyai tugas: a. mengintensifkan upaya–upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat; b. melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dalam pelaksanaan PUGAR, baik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun kementerian/lembaga lain; c. menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan instansi terkait, pihak swasta, dan lembaga perbankan untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian petambak garam;
17
d. melakukan koordinasi kebijakan swasembada garam nasional dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Swasembada Garam Nasional yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian c.q Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumbar Daya Hayati; e. mengintegrasikan PUGAR dengan program penanggulangan kemiskinan di pusat dan daerah. 2. Dinas Provinsi Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat Provinsi, Kepala Dinas Provinsi membentuk Tim Pembina PUGAR Tingkat Provinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas Provinsi dengan anggota dari unsur Dinas Provinsi, Bappeda, dan/atau Dinas terkait yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi. Dinas Provinsi bertugas: a. melakukan koordinasi pelaksanaan, pembinaan, sosialisasi, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian kegiatan PUGAR di wilayahnya; b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat provinsi dalam peningkatan kesejahteraan petambak garam. c. mengkoordinasikan sinergi pendanaan dari APBD Provinsi. 3. Dinas Kabupaten/Kota Kepala Dinas Kabupaten/Kota bertindak sebagai penanggung jawab operasional PUGAR serta melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan PUGAR di tingkat Kabupaten/Kota, Kepala Dinas dibantu Tim Teknis tingkat Kabupaten/Kota. Dinas Kabupaten/Kota bertugas: a. menetapkan Tim Teknis dan Tenaga Pendamping melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota; b. melakukan sosialisasi, publikasi, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan; c. menetapkan KUGAR Penerima BLM dan Koperasi/BUMDes Pengelola sarana prasarana; d. menyalurkan BLM; 18
e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Fasilitator PNPM Mandiri Inti terkait Musrenbangdes; f. melibatkan secara aktif pemangku kepentingan yang terkait dengan upaya pemberdayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat; g. melakukan optimalisasi peran serta kelembagaan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal dalam mendukung kegiatan PUGAR; h. melibatkan secara aktif petambak garam rakyat, pengolah serta pelaku usaha garam rakyat lainnya yang terdiri atas Asosiasi Petambak Garam, Tokoh Masyarakat, Koperasi maupun lembaga terkait yang memiliki peran dalam pemberdayaan usaha garam rakyat; i. mengoptimalkan peran Tenaga Pendamping dan Ketua Kelompok sebagai fasilitator sekaligus motivator dalam proses perencanaan partisipatif, pelaksanaan, dan pelaporan serta melakukan sosialisasi kepada pihak terkait; j. menerapkan upaya pemberdayaan dengan pola bottom up, sehingga jenis kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran di setiap wilayah secara konsisten dan berkelanjutan; k. melakukan pembinaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan PUGAR; l. bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan PUGAR. 4. Tim Teknis Tim Teknis dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang terdiri atas unsur Dinas Kabupaten/Kota, Sekretariat Daerah, dan SKPD terkait antara lain Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pekerjaan Umum, Perencanaan Pembangunan Daerah, serta akademisi, dan/atau tokoh masyarakat serta unsur lain yang dianggap perlu, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Tim Teknis mempunyai tugas: a. melakukan verifikasi terhadap calon penerima BLM PUGAR yang dibantu Tenaga Pendamping.
19
b. melakukan seleksi dan verifikasi RUB KUGAR dibantu Tenaga Pendamping. c. mengusulkan calon KUGAR sebagai penerima BLM kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku KPA. d. memberikan masukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan PUGAR. 5.
Koperasi/BUMDes Koperasi berasal dari koperasi LEPP-M3 atau Koperasi Perikanan, atau koperasi garam atau koperasi lainnya yang bergerak di bidang usaha pergaraman dengan kualifikasi koperasi sehat, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagai Pengelola. Koperasi ini menerima bantuan PUGAR berupa gudang dan/atau UPG untuk dikelola bagi kebutuhan petambak yang dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan untuk mengelola dan memanfaatkan bantuan. Koperasi dan/atau BUMDes mempunyai tugas: a. mendata semua KUGAR yang menjadi anggota di wilayahnya masing-masing; b. mengelola dan memelihara gudang dan/atau UPG; c. membantu KUGAR dalam memenuhi kualitas garam; d. memfasilitasi pengolahan dan pemasaran garam dengan dunia usaha; e. memfasilitasi pembiayaan KUGAR.
6. Tenaga Pendamping Tenaga Pendamping mempunyai tugas: a. mengidentifikasi, dan menyeleksi calon penerima BLM; b. membantu Tim Teknis dalam melakukan verifikasi calon penerima BLM; c. menyusun rencana kerja dan melakukan pendampingan dalam penyusunan RUB, proses pencairan dana BLM dan menyusun laporan hasil pemanfaatan BLM. d. melakukan pendampingan teknis produksi dan pengolahan garam; e. mencatat data lahan, produksi, dan stok garam PUGAR dan non PUGAR, pengelolaan administrasi kelompok, pencatatan pemanfaatan BLM, dan penjualan/pemasaran hasil produksi garam;
20
f.
menyusun laporan tertulis perkembangan pelaksanaan kegiatan pendampingan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Ditjen KP3K dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi setiap bulan paling lambat laporan disampaikan pada tanggal 5 bulan berikutnya.
Kriteria Tenaga Pendamping sebagai berikut: a. bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Penyuluh Perikanan/Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK)/terikat kontrak kerja dengan Institusi lain; b. pendidikan minimal SLTA; c. memahami teknis di bidang pergaraman rakyat. d. memahami jalur distribusi dan pemasaran garam rakyat; e. memahami bidang pemberdayaan dan kelembagaan; f. bersedia tinggal di sekitar lokasi sasaran dan sanggup mematuhi peraturan dan tata laksana kegiatan PUGAR. Secara sistematis, struktur kelembagaan PUGAR disajikan pada Gambar 4.
Gambar 4. Organisasi Pelaksana PUGAR Keterangan: TNP2K TKPK
= Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan = Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan = garis komando = garis kordinasi 21
BAB V SELEKSI CALON KELOMPOK PENERIMA PUGAR
Penentuan lokasi PUGAR dilakukan dengan memperhatikan kriteria lokasi meliputi: a. Tempat kegiatan produksi garam rakyat; b. Diutamakan lokasi yang telah sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ-WP3K); c. Lokasi lahan tahun sebelumnya dan/atau lokasi baru dengan memperhatikan potensi lahan untuk usaha garam sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. A.
Kriteria Calon Penerima BLM PUGAR 1. Petambak garam rakyat yang berdomisili di wilayah setempat yang dibuktikan dengan KTP, Kartu Keluarga, atau Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan; 2. Apabila petambak garam rakyat berdomisili di wilayah lain dari kegiatan usahanya, maka diwajibkan calon penerima BLM memiliki surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ada kegiatan usaha garam rakyat di desa tersebut yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat; 3. Bagi calon penerima BLM baru wajib memiliki surat keterangan sebagai petambak garam rakyat (pemilik penggarap/penyewa penggarap/penggarap bagi hasil/mantong) atau perebus garam yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat, sedangkan calon penerima BLM lama tidak disyaratkan dokumen tersebut, tetapi menggunakan dokumen tahun sebelumnya; 4. Pemilik penggarap lahan yang memiliki luas lahan maksimal 1 (satu) Hektar menjadi prioritas. Untuk pemilik penggarap lahan yang memiliki luas lahan maksimal 5 (lima) Hektar, hanya didanai maksimal 1 (satu) hektar, dibuktikan dengan dokumen kepemilikan dan penggarap lahan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat; 5. Setiap anggota KUGAR maksimal mendapatkan BLM hanya untuk pengembangan produksi seluas 1 (satu) Hektar; 6. Penyewa penggarap memiliki surat bukti sewa lahan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat dan pemilik lahan;
22
7. Penggarap bagi hasil dibuktikan dengan surat perjanjian antara penggarap dengan pemilik lahan atau penggarap penyewa lahan dan diketahui Kepala Desa/Lurah setempat; 8. Melakukan kegiatan produksi perebusan garam di wilayah pesisir, dibuktikan dengan surat keterangan sebagai pelaku usaha produksi garam dengan perebusan dari Kepala Desa/Lurah setempat bagi penerima BLM baru; 9. Melakukan usaha produksi garam skala rumah tangga/pekarangan di wilayah pesisir, dibuktikan dengan surat keterangan sebagai pelaku usaha produksi garam dari kepala Desa/Lurah setempat bagi penerima BLM baru; 10. Anggota KUGAR berjumlah 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) orang; 11. Anggota KUGAR menjadi anggota koperasi dan/atau BUMDes; 12. Untuk petambak garam pemula, mempunyai pengalaman sebagai petambak garam minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat; 13. Dengan pertimbangan mendukung swasembada garam industri, calon penerima BLM KUGAR diprioritaskan untuk menerapkan teknologi TUF dan/atau Geomembran/Isolator, dan teknologi peningkatan produktivitas dan kualitas lainnya. B.
Tahapan Pengusulan dan Penetapan Penerima BLM 1. Tenaga Pendamping melakukan identifikasi terhadap calon penerima BLM PUGAR;
dan
seleksi
2. Hasil identifikasi dan seleksi calon penerima BLM dituangkan dalam Berita Acara Hasil Identifikasi dan Seleksi calon penerima BLM, dan disampaikan kepada Tim Teknis untuk diverifikasi; 3. Tim Teknis dibantu Tenaga Pendamping melakukan verifikasi calon penerima BLM. Selanjutnya hasil verifikasi diusulkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagai calon penerima BLM yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi calon penerima BLM; 4. Hasil verifikasi calon penerima BLM ditetapkan sebagai penerima BLM dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Surat Keputusan tersebut minimal memuat: nama kelompok, nama anggota kelompok, nomor KTP, jenis kelamin, alamat Desa/Kecamatan, jabatan dalam kelompok, luas dan lokasi lahan yang akan dikelola; 23
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang Penetapan Penerima BLM PUGAR 2014 dilaporkan kepada Direktur Jenderal KP3K dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi; 6. Direktur Jenderal KP3K melaporkan penetapan penerima BLM tahun 2014 kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri KP; 7. Apabila dalam proses pengusulan dan penetapan ditemukan penyimpangan dari Pedoman Teknis PUGAR ini, maka Direktur Jenderal KP3K dapat meminta Dinas Kabupaten/Kota untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Teknis. Tahapan Pengusulan dan Penetapan Penerima BLM PUGAR seperti pada Gambar 5.
TIM KOORDINASI PNPM MANDIRI KP DIRJEN MELAPORKAN PENERIMA BLM PUGAR KEPADA TIM KOORDINASI
POKJA PUGAR KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA MENETAPKAN DAN MELAPORKAN PENETAPAN PENERIMA PUGAR KEPADA DIRJEN DAN DINAS PROPINSI
DINAS KP PROVINSI
DINAS KP KAB/KOTA HASIL VERIFIKASI DIUSULKAN KEPADA KEPALA DINAS KAB/KOTA - TENAGA PENDAMPINGMELAKUKAN IDENTIFIKASI dan, SELEKSI, CALON PENERIMA BLM PUGAR - TIM TEKNIS MELAKUKAN VERIFIKASI
TENAGA PENDAMPING DAN TIM TEKNIS
KUGAR
Gambar 5. Tahapan Pengusulan dan Penetapan Penerima BLM PUGAR Keterangan: = garis komando. = garis koordinasi.
24
C.
Komponen BLM Akun 57 1. Tujuan Memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat, melalui penerapan Teknologi Ulir Filter dan/atau geomembran/isolator atau teknologi peningkatan produksi lainnya. 2. Sasaran KUGAR yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Surat Keputusan. 3. Keluaran Berfungsinya sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas garam rakyat. 4. Ruang Lingkup Pembangunan/rehabilitasi/revitalisasi sarana dan prasarana produksi garam rakyat untuk peningkatan produksi, produktivitas, dan kualitas garam rakyat. 5. BLM diprioritaskan untuk menerapkan teknologi TUF dan/atau geomembran/isolator, atau sejenisnya guna peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat dengan nilai maksimal Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kebutuhan dalam Rencana Usaha Bersama (RUB). Sedangkan nilai BLM untuk usaha perebusan atau tambak garam tradisional maksimal Rp 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan kebutuhan dalam RUB. 6. Peruntukan BLM yang bersumber dari Akun 57 pada masingmasing Satker Tugas Pembantuan diatur sebagai berikut : a. Prasarana 1) pembangunan/rehabilitasi saluran/jaringan irigasi tambak garam; 2) pembangunan/rehabilitasi galengan; 3) pembangunan/rehabilitasi tanggul; 4) pembangunan/rehabilitasi pintu air; 5) pembangunan/rehabilitasi jalan produksi; 6) pembangunan/rehabilitasi gudang; 7) pembangunan/rehabilitasi jembatan penghubung tambak; 8) prasarana Teknologi Ulir Filter (TUF) atau sejenisnya; 9) pembangunan/rehabilitasi prasarana produksi lainnya. 25
b. Sarana 1) sarana produksi tambak tradisional, TUF dan/atau Geomembran/Isolator; 2) penyediaan alat ukur salinitas; 3) penyediaan kincir angin; 4) penyediaan bahan aditif; 5) penyediaan gerobak dorong/alat angkut sederhana; 6) penyediaan pompa air; 7) penyediaan geomembran/isolator yang dibuat dari Low Density Polyethylene (LDPE) atau High Density Polyethylene (HDPE); 8) penyediaan mesin pengemasan garam; dan 9) penyediaan peralatan produksi garam rakyat lainnya. c. Sarana Perebusan 1) Penyediaan bangunan tempat pengolahan/perebusan garam; 2) penyediaan pompa air; 3) Penyediaan kuali stainless steel ; 4) Penyediaan gerobak dorong/alat angkut garam; 5) Penyediaan bak penampungan air; 6) Penyediaan tungku; 7) Penyediaan alat iodisasi; 8) Penyediaan sarana perebusan lainnya. 7. Serah Terima BLM Serah terima BLM PUGAR dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku KPA kepada Ketua KUGAR. 8. Pemanfaatan BLM KUGAR membelanjakan, mengelola dan memanfaatkan BLM sesuai kebutuhan dalam RUB didukung dengan tertib administrasi (meliputi: pencatatan/pembukuan, bukti-bukti pembelanjaan dan keabsahannya) dan tepat dalam penggunaan dibawah bimbingan/pembinaan dan pendampingan Tenaga Pendamping dan Dinas Kabupaten/Kota.
26
D.
Komponen BLM Akun 52 1. Tujuan Mengoptimalkan dan merevitalisasi UPG, pembangunan prasarana gudang, fasilitasi peningkatan produktivitas dan kualitas garam sebagai learning center, serta bantuan sarana prasarana pengolahan garam bagi kelompok perempuan dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas garam rakyat. 2. Sasaran Koperasi dan/atau BUMDes, kelompok petambak, kelompok perempuan, yang ditetapkan sebagai pengelola oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku KPA melalui Surat Keputusan. 3. Keluaran Beroperasinya UPG, terbangunnya gudang, tersedianya sarana pembelajaran (learning center) bagi kelompok untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas garam, tersedianya sarana prasarana pengolahan garam bagi kelompok perempuan. 4. Bantuan sarana dan prasarana bersumber dari Akun 52 dilaksanakan oleh masing-masing Dinas Kabupaten/Kota selaku Satker Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Serah terima sarana dan prasarana dituangkan dalam BAST dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku KPA kepada Penerima/Pengelola; 6. Pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut sesuai dengan tujuan pengadaannya dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas garam rakyat.
27
BAB V TATA CARA DAN PROSEDUR PENYALURAN BLM PUGAR
A.
Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB) 1. KUGAR setelah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagai penerima BLM menyusun RUB sesuai dengan kebutuhan prasarana dan sarana untuk menunjang peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat; 2. RUB disusun berdasarkan kebutuhan prasarana dan sarana untuk peningkatan produktivitas dan kualitas garam; 3. Jumlah dana yang diusulkan dalam RUB sesuai dengan kebutuhan prasarana dan/atau sarana serta kondisi setempat; 4. Dalam penyusunan RUB KUGAR dibantu oleh Tenaga Pendamping; 5. RUB dilengkapi dengan dokumen administrasi pendukung yang terdiri dari: a. Data KUGAR (nama ketua, sekretaris, bendahara, anggota, dan umur, jenis kelamin, alamat) yang dilengkapi dengan fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan; b. Surat Keterangan sebagai petambak garam rakyat (pemilik penggarap/penyewa penggarap/penggarap bagi hasil/mantong), perebus/pemasak atau pengolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat bagi penerima BLM baru, c. Nomor rekening bank atas nama KUGAR pada Bank Pemerintah terdekat; d. Usulan Kuitansi penerima BLM PUGAR; e. Usulan Perjanjian Kesepakatan (PKS) tentang Penyaluran BLM PUGAR bermaterai secukupnya; f. Usulan Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUGAR; g. Surat Perintah Kerja (SPK); h. Pakta Integritas; i. Berita Acara Pembayaran (BAP); j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB); k. Usulan Surat Pernyataan tentang kelengkapan dokumen pendukung BLM PUGAR.
28
6. RUB ditandatangani oleh Ketua KUGAR yang dilengkapi dengan dokumen administrasi untuk diusulkan kepada Tim Teknis. B.
Seleksi, verifikasi, dan penetapan Rencana Usaha Bersama (RUB) beserta dokumen administrasi KUGAR. 1.
RUB dan dokumen administrasi KUGAR yang telah ditandatangani oleh Ketua, disampaikan kepada Tim Teknis, untuk diseleksi dan diverifikasi dibantu Tenaga Pendamping;
2. RUB dan dokumen administrasi yang diverifikasi oleh Tim Teknis dilengkapi dengan: a. Berita Acara: - Hasil Identifikasi dan Seleksi Calon Penerima BLM; - Hasil Verifikasi Calon Penerima BLM. b. Data KUGAR (nama ketua, sekretaris, bendahara, anggota, dan umur, jenis kelamin, alamat) yang dilengkapi dengan fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan; c. Surat Keterangan sebagai petambak garam rakyat (pemilik penggarap/penyewa penggarap/penggarap bagi hasil/mantong), perebus/pemasak atau pengolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat bagi penerima BLM baru, d. Nomor rekening bank atas nama KUGAR pada Bank Pemerintah terdekat; e. Usulan Kuitansi penerima BLM PUGAR; f. Usulan Perjanjian Kesepakatan tentang Penyaluran BLM PUGAR bermaterai secukupnya; g. Usulan Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUGAR; h. Surat Perintah Kerja (SPK); i. Pakta Integritas; j. Berita Acara Pembayaran (BAP); k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB); l. Usulan Surat Pernyataan tentang kelengkapan dokumen pendukung BLM PUGAR. 3. RUB dan dokumen administrasi hasil verifikasi Tim Teknis diusulkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
29
4. RUB dan dokumen administrasi yang dianggap belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Tim Teknis untuk diperbaiki dan dilengkapi dan diusulkan kembali kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai penerima BLM. C.
Prosedur Penyaluran BLM 1. Penyaluran dana BLM PUGAR dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada rekening KUGAR tanpa potongan pajak, melalui tahapan sebagai berikut: a. Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dilengkapi dengan lampiran: 1) Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota tentang penetapan KUGAR penerima BLM; 2) Fotokopi KTP/Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan setempat. 3) Surat keterangan sebagai petambak garam rakyat (pemilik penggarap/penyewapenggarap/penggarap bagi hasil/mantong), perebus/pemasak, atau pengolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat; 4) Rencana Usaha Bersama (RUB); 5) Nomor Rekening aktif atas nama KUGAR; 6) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok; 7) Surat Perintah Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ketua Kelompok yang ditandatangani PPK dan Ketua Kelompok; 8) Berita Acara Serah Terima (BAST) BLM PUGAR antara PPK dengan KUGAR diketahui KPA; 9) Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK dan Ketua Kelompok; 10) Surat Perjanjian Kesepakatan Penyaluran BLM PUGAR bermaterai secukupnya antara PPK dengan KUGAR diketahui oleh KPA; 11) Kuitansi yang sudah ditandatangani oleh Ketua KUGAR dan disetujui oleh PPK dengan materai Rp. 6.000,(enam ribu rupiah) dan diketahui KPA;
30
12) Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh PPK; 13) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang ditandatangani oleh PPK; dan 14) Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM. b. Penyaluran BLM dari KPPN ke rekening KUGAR dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui bank Pemerintah terdekat dengan lokasi KUGAR; c. BLM dicairkan oleh Ketua, Bendahara, dan/atau Sekretaris KUGAR yang didampingi oleh Dinas Kabupaten/Kota; d. KUGAR dibantu oleh Tenaga Pendamping menyusun laporan realisasi pemanfaatan BLM dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota; e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan hasil penyaluran dan pemanfaatan BLM PUGAR kepada Direktur Jenderal KP3K dan Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal KP3K; f.
Direktur Jenderal KP3K selaku Koordinator Pokja PUGAR melaporkan penyaluran BLM PUGAR kepada Tim Koordinasi selaku Koordinator PNPM Mandiri KP.
31
Prosedur penyaluran BLM PUGAR seperti pada Gambar 6. TIM KOORDINASI (KOORDINATOR PNPM MANDIRI KP) DIRJEN KP3K MELAPORKAN HASIL PENYALURAN BLM PUGAR
DIRJEN KP3K (KOORDINATOR POKJA PUGAR)
DINAS KP KAB/KOTA MELAPORKAN HASIL PENYALURAN BLM PUGAR KEPADA DIRJEN KP3K
DINAS PROPINSI SPM DINAS KP KAB/KOTA MELAPORKAN HASIL PENYALURAN BLM PUGAR KEPADA DINAS KP PROPINSI
DINAS MENETAPKANPENERIMA BLM
MENGUSULKAN HASIL VERIFIKASI RUB
TIM TEKNIS
MAMBANTU MENYUSUN RUB
TENAGA PENDAMPING
KPPN
DINAS KABUPATEN/KOTA
SP2D
TIM TEKNIS MENYELEKSI DAN MEMVERIFIKASI RUB
MENGAJUKAN RUB
BANK OPERASI ONAL
TRANSFER BLM KE REK. KELOMPOK
UNIT BANK TERDEKAT
KELOMPOK USAHA GARAM RAKYAT (KUGAR) PROSES PENCAIRAN BLM
Gambar 6. Prosedur Penyaluran BLM PUGAR Keterangan: = garis komando = garis koordinasi 2. Tata cara penyaluran bantuan sarana dan prasarana berupa gudang dan/atau UPG dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
32
BAB VI PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN
A.
Pembinaan 1. Tingkat Pusat Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan PUGAR, Tim Koordinasi dan Pokja melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan. Pembinaan Teknis dilakukan oleh Pokja dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha. 2. Tingkat Provinsi Pembinaan pelaksanaan PUGAR dilakukan oleh Tim Pembina dalam hal ini Dinas Provinsi kepada Dinas Kabupaten/Kota, difokuskan untuk: a. Mendorong Dinas Kabupaten/Kota agar penyaluran dan pemanfaatan BLM agar tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran; b. melakukan pembinaan, pemantauan, pelaporan pelaksanaan PUGAR.
evaluasi,
dan
3. Tingkat Kabupaten/Kota Dinas Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada KUGAR baik penerima BLM tahun 2014 maupun tahun sebelumnya agar usaha pergaraman tetap berkelanjutan, melalui pembinaan kelembagaan, implementasi teknologi pergaraman, permodalan dan pemasaran. Pembinaan pelaksanaan PUGAR dilakukan untuk menjamin penyampaian dokumen administrasi dan pencairan BLM tepat waktu. B.
Pengendalian Pengendalian terhadap PUGAR dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen kelompok, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. 1. Tingkat pusat Untuk menjamin pelaksanaan PUGAR dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan, Pokja memberikan layanan informasi untuk menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat kepada pihak yang berwenang. 33
Pokja melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUGAR melalui koordinasi baik ke Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri KP dan Pedoman Teknis PUGAR serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. 2. Tingkat Provinsi Tim Pembina melakukan pengendalian pelaksanaan PUGAR melalui koordinsi ke Kabupaten/Kota untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri KP dan Pedoman Teknis PUGAR, serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. 3. Tingkat Kabupaten Dinas Kabupaten/Kota bersama Tim Teknis dibantu Tenaga Pendamping melakukan pengendalian terhadap KUGAR untuk menjamin pelaksanaan kegiatan PUGAR sesuai dengan target waktu pelaksanaan dan berjalan sesuai pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri KP dan Pedoman Teknis PUGAR, serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan. C.
Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan melalui audit, review, pemantauan, dan evaluasi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas serta mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sejak dari tahap persiapan, penetapan kelompok, penyaluran dan pemanfaatan dana BLM serta memberikan saran–saran perbaikan.
D.
Pengaduan Guna mencegah dan menanggulangi terjadinya penyimpangan, KKP menyediakan layanan pengaduan (complain and handling unit) yang dialamatkan kepada Tim Penanganan Pengaduan KKP yang berada pada Inspektorat V, Inspektorat Jenderal, KKP, Gedung Mina Bahari III Lantai 5 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat 10110 dengan tembusan kepada Pejabat Eselon I terkait dan/atau melalui website “http://www.itjen.kkp.go.id/layananmasyarakat/pengaduan.html”.
34
BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
A.
Monitoring Monitoring merupakan kegiatan pemantauan dan pengendalian perkembangan pelaksanaan PUGAR untuk mendapatkan data dan informasi yang dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk meyakinkan tercapainya tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan. Hasil monitoring diharapkan dapat memberikan informasi yang menyangkut masukan (input), pelaksanaan (proses), keluaran (output), tujuan, dan sasaran kegiatan, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap rencana tahapan monitoring. Monitoring kegiatan PUGAR dilakukan pelaksanaan kegiatan, dan pasca kegiatan.
baik
pra
kegiatan,
1. Monitoring Pra Kegiatan Sebelum pelaksanaan PUGAR tahun berjalan dimulai, setiap kabupaten/kota melakukan inventarisiasi data terhadap capaian kegiatan PUGAR tahun sebelumnya dan persiapan pelaksanaan kegiatan, antara lain target dan jumlah: KUGAR, dan petambak garam, penggunaan lahan, produktifitas, produksi, harga jual, pendapatan petambak, stok garam, penggunaan teknologi dan calon lokasi. Selanjutnya hasil monitoring tersebut digunakan sebagai basis data untuk mengevaluasi keberhasilan PUGAR tahun 2014. 2. Monitoring Pelaksanaan Dinas Kabupaten/kota melakukan monitoring secara mandiri terhadap kegiatan dan komponen kegiatan yang ada dalam RKA-KL secara periodik agar berjalan sesuai target waktu dan indikator output yang sudah direncanakan. Hasil monitoring tersebut disampaikan kepada Ditjen KP3K dengan tembusan kepada Dinas Provinsi, untuk dikompilasi menjadi data nasional dan umpan balik solusi permasalahan yang diperlukan. Adapun monitoring yang dilaksanakan oleh Ditjen KP3K dilakukan secara berkala terhadap perkembangan pelaksanaan PUGAR di 43 kabupaten/kota. Monitoring baik administrasi atau teknis dilakukan untuk pengendalian dan pembinaan kegiatan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan.
35
Fokus monitoring diarahkan untuk : a. pengukuran pencapaian kinerja output; b. pengukuran capaian penyerapan anggaran; c. menilai keberlanjutan pemanfaatan output dari hasil kegiatan sebelumnya, termasuk pemanfaatan infrastruktur (gudang, UPG, dan lainnya) serta menelusuri penyebab terjadinya kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan guna memberikan solusi alternatif penanganannya. Hasil monitoring tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan PUGAR yang akan disampaikan oleh Dirjen KP3K kepada Menteri Kelautan dan Perikanan setiap triwulan selambat-lambatnya sebelum diumumkan di website Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Monitoring Pasca Kegiatan Setelah berakhirnya tahun anggaran, Dinas Kabupaten/Kota diharapkan segera melakukan monitoring ke lokasi kegiatan untuk menilai capaian indikator output dan indikator outcome sebagaimana ditargetkan pada Bab II pedoman teknis ini. Perlunya Dinas kabupaten/kota melakukan pembinaan/pendampingan teknis dan administrasi secara berkesinambungan kepada KUGAR minimal selama 3 (tiga) tahun berikutnya untuk menjamin keberlanjutan usaha dan peningkatan kesejahteraan petambak garam rakyat termasuk perempuan yang terlibat dalam usaha tersebut sesuai amanat Program PNPM. Pelaksanaan monitoring, pembinaan/pendampingan teknis dan administrasi pasca kegiatan tersebut, dikoordinasikan dengan Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh) kabupaten/kota setempat. Fokus monitoring pasca kegiatan lebih diarahkan untuk mengukur capaian Indikator outcome atas pelaksanaan kegiatan PUGAR tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang ditinjau dari: a. Tercapainya peningkatan pendapatan petambak garam rakyat rata-rata sebesar 30% dari tahun sebelum mendapatkan PUGAR;
36
b. Tercapainya kualitas garam rakyat KP 1 sebesar 50% dari total target produksi garam rakyat melalui implementasi Teknologi Ulir Filter (TUF), teknologi tambak tradisional dan perebusan, dan Unit Pengolahan Garam (UPG); c. Terbangunnya 1 (satu) kemitraan/jejaring usaha garam rakyat di kawasan sentra garam; d. Terinisiasi pembentukan 1 (satu) calon Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di kawasan sentra garam; e. Terjaminnya keberlanjutan usaha KUGAR, termasuk peran perempuan dalam usaha garam rakyat; f.
Terpeliharanya sarana dan prasarana PUGAR yang telah diadakan/dibangun seperti Gudang, UPG, dan sarana tambak, serta sarana dan prasarana lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan sekitar secara berkelanjutan (outcome oriented);
g. Terfasilitasinya penguatan kelembagaan koperasi PUGAR dan/atau BUMDes.
B.
Implementasi Pengendalian Internal dan Manajemen Resiko Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan PUGAR secara umum, dan khususnya keberlanjutan kegiatan produksi garam rakyat yang berkualitas, maka satuan kerja pelaksana PUGAR di Pusat dan Daerah perlu menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/MEN/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal (SPI) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan menerapkan Managemen Resiko (MR) mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/MEN/2011 tentang Penerapan Manajemen Resiko (MR) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Implementasi pengendalian terkait dengan penyelenggaraan SPI dan penerapan MR tersebut dengan mempertimbangkan faktor resiko, seperti antara lain faktor cuaca/musim hujan.
C.
Evaluasi Evaluasi lebih diarahkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan indikator kegiatan PUGAR terhadap target serta 37
menganalisis faktor-faktor yang mendorong keberhasilan PUGAR dan penyebab terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan PUGAR pada tahun bersangkutan. Berdasarkan hasil monitoring berkala, dilakukan komparasi hasil capaian tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Evaluasi tersebut dilakukan pada akhir pelaksanaan kegiatan PUGAR secara komprehensif, guna perbaikan kinerja organisasi dalam melaksanakan program/kegiatan serupa di masa mendatang. Evaluasi dan penilaian keberhasilan kegiatan PUGAR dilakukan oleh Pokja dengan indikator yang dievaluasi, meliputi : 1. Kecepatan pencairan BLM (semakin cepat BLM dicairkan akan semakin baik karena musim kemarau dimulai pertengahan tahun); 2. Jumlah BLM yang dicairkan dan dimanfaatkan (semakin tinggi prosentase pencairan BLM akan semakin baik); 3. Jumlah KUGAR dan Petambak garam yang dicapai dibandingkan dengan target masing-masing Kabupaten/Kota; 4. Hasil produksi garam rakyat terhadap target tahun bersangkutan dan membandingkan dengan capaian produksi garam pada tahun-tahun sebelumnya; 5. Tingkat kualitas garam (semakin tinggi kualitas produksi KP1 dibandingkan dengan target akan semakin baik), dibandingkan pula dengan kualitas tahun sebelumnya; 6. Tingkat beban pekerjaan (semakin besar alokasi dana BLM, tingkat beban kerja semakin besar); 7. Tingkat produktivitas lahan (semakin tinggi produktivitas dibandingkan dengan targetnya akan semakin baik); 8. Tingkat Pendapatan (semakin tinggi rata-rata tingkat pendapatan KUGAR akan semakin baik); 9. Koordinasi, komunikasi dan pelaporan (”Quick Response” terhadap permintaan informasi, data dan laporan dari Ditjen KP3K). 2)
Pelaporan 1. Pelaporan Satker Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, 38
setiap satker laporan.
kabupaten/kota
diwajibkan
menyampaikan
Terkait dengan pelaksanaan PUGAR, terdapat 4 (empat) jenis laporan yang secara rutin harus dipersiapkan oleh masingmasing satker setiap bulan atau mengikut ketentuan yang berlaku, yaitu: b.a.Laporan Monitoring Penyerapan Anggaran c.b. Laporan Keuangan dan Barang/Sistem Akuntasi Keuangan (SAK) dan Sistem Manajemen Akuntansi Keuangan Milik Negara (SIMAK-BMN); d.c. Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan; dan e.d. Laporan Pelaksanaan Kegiatan. 2. Laporan Triwulan Pelaksanaan DIPA/RKA-KL Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi, Satker dinas kabupaten/kota pelaksana PUGAR wajib membuat laporan triwulanan pelaksanaan DIPA/RKA-KL dengan menggunakan Formulir-A dan melaporkan nya secara online melalui website: www.e-monev.bappenas.go.id sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 249 tahun 2011 setiap satker wajib melaporkan capaian input secara realtime ( setelah penerbitan SP2D) kedalam sistem laporan online Men Keu: www.monev.anggaran.depkeu.go.id 3. Laporan Keuangan dan Barang (SAK dan SIMAK-BMN) Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terdiri dari Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Dalam pelaksanaannya Laporan SAK berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sedangkan Laporan Barang Milik Negara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007. Laporan ini agar disampaikan kepada Ditjen KP3K pada tanggal 10 setiap bulan dan triwulanan.
39
4. Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan (TL LHA/LHP) adalah laporan yang harus dibuat oleh KPA yang berisikan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang disampaikan auditor pada Laporan Hasil Pemeriksaan baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal KKP. Dalam Pasal 20 UU No. 15 tahun 2004 disebutkan bahwa setiap pejabat yang diperiksa/satker wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHA/LHP diterima. Apabila ada hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaiannya, agar diinformasikan dengan obyektif, lengkap serta penyebab dari hambatan tersebut. Laporan TL LHA/LHP agar melampirkan: a. b. c. d.
bukti setor uang ke kas Negara; surat keputusan pejabat yang berwenang; berita acara yang terkait dengan TL LHA/LHP; surat/nota/dinas/memorandum perihal instruksi/perintah, teguran, koordinasi, usulan, laporan dsb yang terkait dengan TL LHA/LHP; e. foto-foto pendukung TL LHA/LHP; dan f. dokumen lain yang terkait. Berkas TL LHA/LHP yang telah ada harus segera dikirimkan kepada: a. Instansi pengawas (BPK/BPKP/ITJEN) berupa bukti asli; dan b. Dirjen KP3K - cq. Sekretariat Ditjen KP3K dengan bukti fotocopi. 5. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut: a. KUGAR didampingi Tenaga Pendamping membuat Laporan Pemanfaatan BLM PUGAR kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah BLM cair; b. Tenaga Pendamping menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 setiap bulannya; c. KUGAR didampingi Tenaga Pendamping mencatat jumlah hasil produksi saat panen pada kartu kendali dan melaporkannya kepada Dinas Kabupaten/Kota; 40
d. Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PUGAR kepada Direktorat Jenderal KP3K dengan tembusan Dinas Provinsi setempat paling lambat tanggal 25 setiap bulan; dan e. Direktur Jenderal KP3K selaku Koordinator Pokja PUGAR menyampaikan Laporan Pelaksanaan PUGAR kepada Menteri Kelautan dan Perikanan pada setiap triwulan, semester, dan akhir tahun. 6. Pengaduan Masyarakat Dalam rangka transparansi pelaksanaan PUGAR Tahun 2014, masyarakat dapat melakukan pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengaduan masyarakat ditujukan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Provinsi, Direktur Jenderal KP3K dan/atau Inspektorat Jenderal Kelautan dan Perikanan; b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Provinsi, Direktur Jenderal KP3K dan/atau Inspektorat Jenderal Kelautan dan Perikanan akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat; c. Alamat pengaduan masyarakat ditujukan kepada: 1) Kementerian Kelautan dan Perikanan: a) Surat kepada Inspektorat Jenderal Kelautan dan Perikanan dan/atau Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, c.q. Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat d/a Gedung Mina Bahari III–Lantai 11, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 10110, Telepon (021) 3513211 ext. 6154 (Bagian monev dan pelaporan); b) Surat elektronik (e-mail) ke
[email protected] dan
[email protected]; c) Telepon Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha: (021) 3513258 atau Sekretariat PUGAR : (021) 3451050. 2) Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.
41
BAB VIII PENUTUP
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) merupakan kegiatan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran bagi petambak garam rakyat. Pedoman Teknis ini ditetapkan sebagai acuan bagi seluruh pihak terkait baik ditingkat pusat maupun daerah dalam melaksanakan PUGAR. Keberhasilan kegiatan PUGAR sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi. Diharapkan dengan adanya pendampingan, pengawasan dan pembinaan dari Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota dapat meningkatkan produksi, kualitas dan akses pasar garam rakyat serta memperluas kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan petambak garam rakyat.
42
