BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

JUKLAK/JUKNIS BANTUAN GUBERNUR UNTUK SISWA (BAGUS) SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN BIDANG PK DAN PLK KEGIATAN PENGEMBANGAN KURIKULUM, PENILAIAN PKPLK DAN PENINGKATAN KOMPETENSI SISWA PKPLK TAHUN 2015 JL. Dr. RADJIMAN NO.6 BANDUNG

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pendidikan Khusus (PK) sebagai bagian pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional terus ditingkatkan pembinaannya agar lebih berperan dan lebih bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kualitas serta perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan tetap mengindahkan ciri khasnya, serta memenuhi persyaratan sesuai dengan per-Undang-Undangan. Pendidikan yang berkualitas haruslah mencakup tiga dimensi yaitu orientasi akademis, pengembangan sikap sebagai wujud karakter dan orientasi keterampilan hidup yang esensial yaitu pendidikan yang dapat membuat peserta didik berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kelainan dapat bertahan (survive) dan mandiri dalam kehidupan nyata. Di samping manajemen PK yang baik, sistem dan metode pembelajaran merupakan hal penting yang harus diperhatikan agar tujuan dari pembelajaran dapat dicapai dengan tepat sesuai dengan kebutuhan khusus setiap peserta didik. Dan yang tak kalah pentingnya yaitu sarana dan prasarana PK yang menunjang dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Oleh karena itu PK hendaknya dapat melihat semua unsur yang ada sebagai sebuah kesatuan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga dapat mencapai suatu mutu pendidikan, dan akhirnya dapat mengantarkan peserta didik yang memiliki kelainan menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, mandiri dan professional sesuai dengan potensinya masing-masing untuk meraih masa depan peserta didik tersebut. Keberadaan PK dan PLK secara regulasi tersurat dalam Pasal 6 UU No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual,dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Dalam PP. No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa Pendidikan Khusus yang diselenggarakan melalui Satuan Pendidikan Khusus adalah kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan melalui satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dijelaskan pula bahwa walaupun Pendidikan Khusus melalui satuan pendidikan umum dan kejuruan namun Pemerintah Provinsi harus memfasilitasi dan membantu penyelenggaraan pendidikan khusus yang diselenggarakan melalui satuan pendidikan umum dan kejuruan. Sebelumnya pada PP Nomor 25 Tahun 2000 dijelaskan bahwa Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, yang merupakan salah satu penjabaran dari UU.No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa : “Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru, termasuk salah satu kewenangan Provinsi” (Pasal 3 , angka 10, huruf e

1

Pemerintah mempunyai tekad yang tinggi dan sungguh-sungguh dalam mensikapi pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual,dan/atau sosial. Hal ini terbukti dengan adanya pasal-pasal/penjelasan mengenai anak yang memiliki kelainan serta yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Semua anak (terutama golongan minoritas dan anak-anak yang kurang beruntung (anak yang memiliki kelainan/anak berkebutuhan khusus) perlu memperoleh akses dan dapat menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu. Salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada anak/peserda didik yang memilki kelainan untuk tetap bersekolah dan dapat belajar bersungguh-sungguh untuk menamatkan pendidikannya di SLB mulai satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB, Sekolah menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), sampai satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan di Sekolah Reguler Penyelenggara Pendidikan Inklusif, sehingga akhirnya mereka memiliki kemandirian dan keterampilan vokasional yang dapat membekali mereka untuk bekal hidupnya serta memberikan bantuan biaya yang dapat mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran meraka. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Deklarasi Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun di Jawa Barat yang telah ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat bersama-sama dengan para Bupati/walikota pada tanggal 28 Desember 2004. Namun karena hal teknis dan kewenangan penyelenggaraan pendidikan khusus untuk anak-anak/peserta didik yang memilki kelainan masih menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kases. Untuk itu maka pada tahun 2015 dalam upaya mempertahankan dan mendorong anak/peserta didik yang memiliki kelainan pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB untuk tetap bersekolah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak/peserta didik yang telah terjaring melalui pendataan dengan menggunakan Format Daftar Peserta Didik (Anak/Siswa) Sekolah Luar Biasa (SLB) (FDPDSLB), yang kemudian ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam Daftar Nominator Sementara (DNS) calon penerima dana Bantuan Gubernur untuk Siswa (BAGUS) SLB tahun 2015 dan ditambah bantuan bagi peserta didik yang memiliki kelainan yang bersekolah di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Pada tahun 2015 ini, program pemberian dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang masih aktif bersekolah. Jika terdapat kenaikan bantuan disesuaikan dengan besarnya bantuan Beasiswa dari APBN Dekonsentrasi bagi peserta didik lainnya yang tidak memperoleh BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Peruntukan dana BAGUS bagi peserta didik SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif digunakan untuk membiayai sepuluh (10) komponen biaya pendidikan, terdiri dari : 1) Pakaian seragam peserta didik, 2) Pakaian seragam khusus sekolah, 3) Pakaian Pramuka, 4) Pakaian Olahraga, 5) Sepatu, 6) Tas sekolah, 7) Alat tulis, 8) Buku Tulis, 9) Alat bantu khusus individual peserta didik sesuai dengan kelainannya dan 10) Transport peserta didik. Agar pemberian dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif ini terlaksana dengan baik maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk menjadi acuan oleh setiap SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dan pihakpihak terkait dalam merealisasikan bantuan tersebut.

2

B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif merupakan implementasi dari Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Gubernur Jawa Barat) yang dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan teknis yang jelas bagi pihak yang terkait di Provinsi, Gugus SLB, dan SLB serta Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dalam mengelola, menyalurkan dan memanfaatkan dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Jawa Barat. 2. Tujuan Tujuan penyusunan petunjuk teknis adalah, Menyediakan acuan teknis bagi pihak terkait di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Gugus SLB, SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif tentang : a. prosedur penyaluran dan pemanfaatan dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. b. kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing pihak dalam rangka penyaluran dan pemanfaatan BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif c. persyaratan dan dokumen yang digunakan dalam rangka penyaluran dan pemanfaatan dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif d. Mewujudkan sinergitas langkah antara SLB, Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam melakukan penyaluran dan pemanfaan dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelengara Pendidikan Inklusif

C. HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan melalui penyusunan Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan dana BAGUS SLB, antara lain : 1. Terlaksananya dengan baik kegiatan penyaluran dan pemanfaatan dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif se Jawa Barat Tahun Pelajaran 2014/2015 kepada seluruh sasaran 2. Tersalurkan dan termanfaatkannya dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif secara tepat sasaran dan tepat waktu untuk tahun Pelajaran 2014/2015 dengan memperhatikan prinsif transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas program. 3. Peserta didik berkelainan yang bersekolah di SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusifn dapat terus bersekolah dan menamatkan pendidikannya 4. Membantu dan memotivasi orang tua yang memiliki anak berkelainan agar tetap memfasilitasi anaknya untuk bersekolah 5. Kenaikan APK APM di Jawa Barat secara significant pada akhir Tahun 2015 dan komprehensip karena memperhitungkan/menyertakan semua anak termasuk anak berkelainan (Anak Berkebutuhan Khusus)

3

D. DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11. 12. 13.

14. 15. 16.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670); Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437); jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penagganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stándar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 22/KEP/MENKO/KERSA/IX/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara’; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Semilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat jo Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa barat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Jawa Barat; Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Tahun Anggaran 2015.

4

BAB II PENGERTIAN A. BANTUAN GUBERNUR UNTUK SISWA (BAGUS) SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF 1. Kartu BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kartu BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif merupakan kartu identitas diri siswa/peserta didik yang bersekolah di SLB pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB dan/atau SMALB dan di Sekolah Penyenggara Pendidikan Inklusif yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemberian beasiswa BAGUS SLB dan Sekolah Umum Penyelenggara Pendidikan Inklusif dalam rangka meningkatkan akses dan mutu penyelenggaraan layanan pendidikan bagi siswa/peserta didik berkelainan yang menyatakan bahwa siswa/peserta didik SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif pemegang kartu berhak mendapatkan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Proses penetapan pemegang Kartu BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi melalui tahapan pendataan dengan menggunakan Daftar Peserta Didik (Anak/Siswa) SLB (DPD (A/S) SLB) dan Daftar Peserta Didik Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, kemudian ditetapkan menjadi Daftar Nominator Tetap (DNT). Calon penerima BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif oleh Bidang Pendidikan Luar Biasa dan selanjutnya ditetapkan dalam DNT Penerima BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dalam sebuah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kartu BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat dilihat pada lampiran 2. Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah dana Bantuan Sosial bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat yang diberikan untuk peserta didik (anak/siswa) pemegang kartu BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif . Pada tahun anggaran 2015 ini jumlah penerima dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang dialokasikan untuk penerima dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sebanyak 20.000 anak/siswa yang memiliki kelainan di sekolah SLB dan Sekolah Inklusi. 3. Kuota Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kuota dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah jumlah dana BAGUS SLB yang dialokasikan untuk 20.000 peserta didik di SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang telah memiliki Izin Pendirian/Operasional yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Data Daftar Peserta didik yang memiliki kelainan yang bersekolah di SLB dan di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang memperoleh bantuan sebagaimana terlampir.

5

B. PENDATAAN 1. Daftar Nominatif Sementara (DNS) Daftar Nominatif Sementara (DNS) adalah data peserta didik yang disampaikan oleh SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang berisi data tentang peserta didik (anak/siswa) calon penerima BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang masih aktif bersekolah di SLB yang memiliki izin pendirian/operasional dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, melalui Bidang PLB. 2. Penetapan Daftar Nominatif Tetap (DNT) Penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Daftar Nominatif Tetap (DNT) Penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif merupakan daftar yang berisi data peserta didik (anak/siswa) SLB satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB yang masih aktif bersekolah di SLB yang telah memiliki izin pendirian/operasional dan di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebagai penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun Anggaran 2015 (Tahun Pelajaran 2015/2015 atas dasar DNS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif 3. Format Peserta Didik (Anak/Siswa) SLB (FPD SLB) dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif FPD SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif merupakan format yang berisi data individual peserta didik (anak/siswa) yang memiliki kelainan di SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang digunakan untuk mendata siswa Calon Penerima BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang ditandatangani/cap jempol kanan oleh Peserta Didik (Anak/Siswa) yang bersangkutan, Wali Peserta Didik, Kepala SLB atau Kepala Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, serta di disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Bidang PLB.

C. KELEMBAGAAN 1. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) merupakan satuan pendidikan jenjang PAUD pada jalur pendidikan formal di Sekolah Luar Biasa (SLB) dimana penerima dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif masih tercatat secara resmi sebagai peserta didik aktif dan dinyatakan dengan Surat Keterangan Kepala SLB 2. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) merupakan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal di SLB, dimana penerima dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif masih tercatat secara resmi sebagai peserta didik aktif dan dinyatakan dengan Surat Keterangan Kepala SLB 3. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) merupakan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal di SLB, dimana penerima dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif masih tercatat secara resmi sebagai peserta didik aktif dan dinyatakan dengan Surat Keterangan Kepala SLB 4. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) merupakan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal di SLB, dimana penerima dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif masih tercatat secara resmi sebagai peserta didik aktif dan dinyatakan dengan Surat Keterangan Kepala SLB 5. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif mulai satuan pendidikan SD/MTs, SMP/MTS, dan

6

SMA/SMK/MA/MAK yang sudah terdaftar di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berdasarkan usulan dari Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif melalui Dinas yang menangani Pendidikan di Kabupaten/Kota 6. Rekening Sekolah Rekening sekolah untuk menerima dan/atau membayarkan secara tunai dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif kepada peserta didik (anak/siswa) SLB pemegang Kartu BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif D. PENATAUSAHAAN 1. Surat Keterangan SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SKSLB/SPPI), Kode: FLP-1 Surat keterangan yang dikeluarkan Kepala SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang menyatakan bahwa peserta didik (anak/siswa) yang dicantumkan dalam SKSLB/SPPI masih aktif sebagai peserta didik (anak/siswa) pada SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang bersangkutan 2. Daftar Kolektif Penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif , Kode: FLP-2 Formulir yang dikeluarkan oleh Kepala SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang menyatakan bahwa daftar peserta didik (anak/siswa) tersebut masih aktif sebagai peserta didik (anak/siswa) pada SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang bersangkutan sehingga telah memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan klaim/pencairan atas Dana BAGUS SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Formulir ini harus disahkan dengan ditandatangani dan cap Kepala SLB/Sekolah Penyelanggara Pendidikan Inklusif. 3. Formulir Perorangan Pengambilan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, Kode: FPP-3 Formulir yang dikeluarkan oleh SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang menyatakan bahwa peserta didik (anak/.siswa) yang datanya dicantumkan dalam formulir tersebut telah menerima dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang dilakukan melalui SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Formulir ini harus disahkan dengan tandatangan dan cap Kepala SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. 4. Slip Pengambilan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Slip atau formulir rekening sekolah yang dikeluarkan oleh Bank BJB untuk diisi oleh penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang digunakan untuk mencatat transaksi pengambilan Dana Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif secara kolektif, dengan ketentuan blanko Slip Formulir yang digunakan sesuai ketentuan dan prosedur Bank BJB 5. Formulir Berita Acara Konfirmasi dan Legalisasi Data Penerima BAGUS SLB dan Seakolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif , Kode: FBAK-1 Formulir yang dikeluarkan oleh Bidang PLB untuk diisi oleh calon penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dan digunakan untuk mencatat transaksi konfirmasi dan legalisasi data penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, beserta rekomendasi yang diberikan (rekomendasi relokasi atau rekomendasi penolakan).

7

6. Formulir Berita Acara Perbaikan dan Legalisasi Data Penerima BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, Kode: FBAP-2 Formulir yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk diisi oleh penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang digunakan untuk mencatat perbaikan dan legalisasi data Penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

8

BAB III PENYALURAN DANA BAGUS SLB DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF A. PRINSIP DASAR Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam penyaluran Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif antara lain : 1. Penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun Anggaran 2015 seluruhnya berjumlah 20.000 peserta didik (anak/siswa) yang sebelumnya telah terdaftar pada Daftar Nominatif Sementara (DNS) Calon Penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif oleh Bidang PKPLK serta ditetapkan dalam DNT oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2. Setiap penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus menerima secara tunai dan utuh. Dana BAGUS SLB dan Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk biaya pendidikan yang peruntukannya sebagaimana yang tercantum pada Kartu BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. 3. Pengambilan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dilakukan secara kolektif melalui rekening Sekolah di Bank BJB dengan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Pengambilan secara kolektif ini dalam upaya memperlancar dan mengingat kelainan/hambatan peserta didik (anak/siswa) SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif 4. Untuk kelancaran dan ketertiban proses penyaluran Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif disusun jadwal penyaluran Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Bank BJB. Jadwal tersebut akan disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ke masing-masing SLB/Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif. Penyampaian jadwal tersebut paling lambat 1 (satu) hari setelah ada pemberitahuan dari Bank BJB kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat perihal sudah tersedianya Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Bank BJB. 5. Batas akhir pengambian Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Bank BJB akan ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

B. PENGAMBILAN DANA BAGUS 1. Persyaratan Pengambilan Penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat mengambil Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dilakukan oleh Kepala SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Bank BJB dengan memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut : a. Menunjukkan Daftar Kolektif Penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (FLP-2) SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang ditandatangani siswa SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif b. Menunjukkan seluruh kartu bagus asli dan menyerahkan foto copy BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif masing-masing satu (1) lembar untuk semua nama yang tercantum dalam Daftar Penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

9

2. Proses Klaim Dana BAGUS SLB dan Sekolah penyelengara Pendidikan Inklusif a. Kepala SLB/Sekolah Penyelengara Pendidikan Inklusif setelah mendapatkan penjelasan tentang jadwal pengambilan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Bank BJB terdekat mempersiapkan semua berkas persyaratan adminitrasi yang diperlukan. b. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, Kepala SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif memproses pengambilan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inkusif kepada petugas di Bank BJB dengan terlebih dahulu mengisi dan menandatangani slip pengambilan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang disediakan oleh Bank BJB dan menunjukkan semua persyaratan administrasi yang ditentukan. c. Petugas di Bank BJB melakukan verifikasi data yang tercantum pada semua Kartu BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif asli Penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dengan data pada DNT penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun 2015. Apabila dari proses verifikasi ditemukan perbedaan data yang sangat prinsip, misalnya ketidaksesuaian orang dalam Kartu BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dengan DNT yang ada maka Bank BJB dapat menunda proses pencairan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sampai dengan masalah tersebut dapat diselesaikan, selanjutnya Bank BJB merekomendasi agar Kepala SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif mengecek kembali data dan melakukan proses konfirmasi dan legalisasi data penerima BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Apabila dari proses verifikasi tidak ditemukan perbedaan data pada semua Kartu BAGUS SLB dan Sekolah Penyelengara Pendidikan Inklusif dan DNT, maka Bank BJB harus segera melakukan proses pencairan selutuh Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif secara utuh sejumlah penerima yang tercantum dalam Daftar Kolektif Penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dengan terlebih dahulu memberikan cap stempel Bank BJB, dan paraf petugas Bank BJB pada semua Kartu BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif asli dan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, selanjutnya diterima oleh penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif , dan petugas Bank BJB menyimpan slip pengambilan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inkusif untuk dilakukan proses lebih lanjut dalam rangka pelaporan. Selanjutnya sesuai jadwal yang telah ditentukan, penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat memperoses pengambilan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif kepada Kepala SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dengan terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir perorangan pengambilan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang telah disediakan oleh SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Kepala SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif segera melakukan proses penyerahan seluruh Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif secara utuh kepada setiap peserta didik (anak/siswa).

10

C. KONFIRMASI, PERBAIKAN DAN LEGALISASI DATA BAGUS SLB DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF 1. Proses Konfirmasi dan Legalisasi Data Penerima BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (FBAK-1) Proses konfirmasi dan legalisasi dapat dilakukan dengan beberapa prinsip dasar sebagai berikut : a. Konfirmasi dan legalisasi data penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat dilakukan apabila data orang yang bersangkutan tidak tercantum minimal pada salah satu dokumen yaitu Kartu BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif asli, atau DNT penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun Anggaran 2015 b. Konfirmasi dan legalisasi data Penerima BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat c. Konfirmasi dan legalisasi data Penerima BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dilakukan dengan prosedur : 1) Kepala SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dan petugas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengisi formulir berita acara konfirmasi dan legalisasi data yang disediakan (FBAK-1) 2) Petugas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan penelitian dan evaluasi terhadap 2 (dua) dokumen yang mencantumkan data penerima BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yaitu isian Daftar Peserta Didik (Anak/Siswa) SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dan DNT penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun Anggaran 2015 3) Apabila hasil penelitian dan evaluasi menyimpulkan bahwa penerima BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah tidak sah, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat memberikan rekomendasi kepada Bank BJB untuk melakukan penolakan atas klaim yang diajukan 4) Kepala SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dan Petugas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan menandatangani rekomendasi tentang relokasi ataupun merekomendasi penolakan atas klaim yang diajukan pada formulir berita acara konfirmasi dan legalisasi data yang disediakan. 2. Proses Perbaikan dan Legalisasi Data Penerima BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (FBAK-2) Proses perbaikan dan legalisasi data penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat dilakukan dengan beberapa prinsip dasar sebagai berikut : a. Perbaikan dan legalisasi data penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif tidak boleh mengganti tanpa persetujuan untuk mengganti orang sebagai penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif b. Perbaikan dan legalisasi data penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat dilakukan apabila data yang bersangkutan tercantum pada 3 dokumen, yaitu : Kartu BAGUS SLB dan Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif asli, DNT Penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklsuif, dan SKSP

11

c. Perbaikan data penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dilakukan oleh Petugas Dinas Pendidikan provinsi dengan dibuatkan Berita Acara, dan legalisasi perbaikan data dilakukan dengan paraf Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau diwakili oleh Kepala Bidang PLB dan Cap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat d. Perbaikan dan legalisasi data penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dilakukan dengan prosedur sebagai berikut : 1) Kepala SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dan petugas Dinas Pendidikan Provinsi mengisi formulir Berita Acara Perbaikan dan Legalisasi data yang disediakan (FBAK-2) 2) Perbaikan data dilakukan oleh Petugas Dinas Pendidikan Provinsi dengan memberikan koreksi data pada Kartu BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif asli pada kolom data yang diperbaiki, dan membubuhkan paraf petugas. Selanjutnya, legalisasi perbaikan data dilakukan dengan membubuhkan paraf Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atau diwakili oleh Kepala Bidang PLB dan cap Dinas Pendidikan Provinsi. D. LAPORAN 1. Laporan Bank BJB Laporan kegiatan penyaluran Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif oleh Bank BJB dilakukan dengan menggunakan format laporan dan mekanisme laporan yang disusun oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang terdiri atas : a. Laporan Bulanan Penyaluran Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Laporan Bulanan Penyaluran Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inkusif adalah laporan penyaluran Dana BAGUS SLB dan Seakolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif setiap periode 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak satu hari setelah tanggal diterima Dana BAGUS SLB an Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif oleh Bank BJB. Laporan Bulanan ini disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebanyak 3 rangkap. b. Laporan Mingguan Kontrak Penyaluran Dana BAGUS SLB dan Sekolah penyelengagra Pendidikan Inklusif Laporan Mingguan Kontrak Penyaluran Dana BAGUS SLB dan Seakolah Penyelengara Pendidikan Inklusif adalah laporan Dana BAGUS SLB dan Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif yang tidak dapat disalurkan dengan dilengkapi oleh keterangan/alasan yang disusun setiap periode 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak satu hari setelah tanggal diterima Dana BAGUS SLB dan Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif oleh Bank BJB. Laporan Mingguan ini disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebanyak 3 (tiga) rangkap, dengan tembusan Kepala Bidang PLB untuk segera mendapatkan tindak lanjut dalam kepentinagn relokasi. c. Laporan Akhir Penyaluran Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Laporan Akhir Penyaluran Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah laporan penyaluran Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif pada akhir periode akhir proses penyaluran,

12

yang disertai dengan sisa dana yang tidak dapat disalurkan (jika ada) terhitung sejak tanggal mulai pembayaran ”cut of date” yang ditentukan. Laporan Akhir ini disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 3 (tiga) rangkap, dengan tembusan Kepala Bidang PLB sesuai dengan Kesepakatan Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan PT. Bank BJB.

2. Laporan SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Laporan kegiatan pembinaan dan penyaluran Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang dilakukan oleh SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dengan menggunakan format laporan dan mekanisme laporan yang disusun oleh Dinas Pendidikan Provinsi, terdiri atas : a. Laporan Penyaluran Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inkusif (FLP-4) Laporan Penyaluran Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (FLP-4) adalah laporan tentang kegiatan penyaluran Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang dilakukan oleh SLB/SEkolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif kepada peserta didik (anak/siswa) penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang ada di SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif masing-masing : Laporan ini disampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah dilakukannya pengambilan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif oleh Kepala SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Bank BJB. b. Laporan Pembinaan Penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (FLP-5) Laporan Pembinaan Penerima Dana BGUS SLB dan Seakolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah laporan kegiatan pembinaan kepada penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang dilakukan oleh Kepala SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Kegiatan pembinaan dilakukan oleh SLB/Seakolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif kepada para peserta didik (anak/siswa) dengan didampingi oleh para orang tua penerima Dana BAGUS SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif , yang dilakukan sebelum penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif mengambil Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang dilakukan Kepala SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus menjelaskan tentang pemanfaatan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif agar sesuai dengan peruntukan yang semestinya sebagaimana tercantum pada Kartu BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Laporan kegiatan pembinaan ini disampaikan oleh Kepala SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah diumumkannya jadwal pengambilan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

13

BAB IV PEMANFAATAN DANA BAGUS SLB A. PRINSIP DASAR Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah : 1. Pengguna Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inkusif adalah peserta didik (anak/siswa) SLB satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB serta Peserta Didik yang memiliki kelainan yang bersekolah di Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif. 2. Penggunaan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif harus langsung dirasakan pemanfaatannya oleh peserta didik (anak/siswa) SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan peruntukkan yang seharusnya dalam membantu pembiayaan pendidikan dengan pengawasan orang tua/wali dan pembinaan dari Kepala SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 3. Penggunaan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif oleh setiap peserta didik (anak/siswa) dilakukan secara optimal dalam Tahun pelajaran 2014/2015 4. Peruntukkan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan komponen biaya pendidikan yang tercantum dalam Kartu BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif meliputi 10 (sepuluh) komponen untuk siswa di SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif 5. Alokasi penggunaan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk setiap komponen sebagaimana tercantum dalam Kartu BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan ketersediaan dana, kebutuhan prioritas peserta didik (anak/siswa) serta harga pasar. 6. 10 (sepuluh) komponen penggunaan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk peserta didik (anak/siswa) di SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif terdiri atas : a. Pakaian seragam sekolah peserta didik (anak/siswa) b. Pakaian seragam khusus sekolah c. Pakaian Pramuka d. Pakaian Olahraga e. Sepatu f. Tas Sekolah h. Alat Tulis i. Buku Tulis l. Alat Bantu Khusus Individual Peserta Didik k. Transportasi pulang pergi ke sekolah 7. Semua komponen penggunaan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif tidak boleh duplikasi dengan komponen biaya pendidikan yang tercantum dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif 8. Penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif tidak sedang atau akan menerima Beasiswa sejenis dari sumber lain (misalnya dari APBN) pada Tahun Pelajaran 2014/2015 (Tahun Anggaran 2015).

14

B. KOMPONEN PENGGUNAAN BAGI SISWA SLB 10 (sepuluh) komponen penggunaan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk peserta didik (anak/siswa) di SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang tercantum dalam Kartu BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif meliputi : 1. Pakaian Seragam Sekolah Peserta Didik (Anak/Siswa) Pakaian seragam sekolah peserta didik (anak/siswa) adalah seragam yang dipakai peserta didik (anak/siswa) di sekolah, yaitu pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB di SLB, dan di Sekolah Penyelengara Pendidikan Inklusif terdiri dari baju, celana dengan warna yang disesuaikan dengan warna seragam setiap satuan pendidikan dilengkapi dengan atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alokasi Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk pengadaan seragam sekolah 1 (satu) stel 2. Pakaian Seragam Khusus Sekolah Pakaian seragam khusus sekolah adalah pakaian seragam yang mencerminkan kekhususan dan ciri khas sekolah yang fungsi dan penggunaannya oleh peserta didik (anak/siswa) sesuai dengan ketentuan sekolah. Misalnya pakaian batik untuk pengadaan 1 (satu) stel seragam khusus. 3. Pakaian Pramuka Pakaian Pramuka adalah pakaian seragam yang dipakai peserta didik (anak/siswa) untuk meleksanakan kegiatan ekstra kurikuler kepramukaan di sekolah, kelengkapan atribut dan penggunaan seragam tersebut diatur berdasarkan ketentuan sekolah. Alokasi Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk pengadaan pakaian pramuka adalah 1 (satu) stel 4. Pakaian Olahraga Pakaian Olahraga adalah pakaian seragam yang dipakai peserta didik (anak/siswa) saat pelajaran praktek olahraga di sekolah sesuai dengan ketentuan sekolah, misalnya TShirt/Kaos Lengan Pendek/Panjang dan Training/Celana Pendek olahraga. Alokasi Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk pengadaan pakaian olahraga adalah 1 (satu) stel 5. Sepatu Sepatu yang dipilih sebagai kelengkapan seragam sekolah adalah sepatu kanvas warna hitam, bertali yang sesuai dengan ukuran kaki peserta didik (anak/siswa) dan dilengkapi dengan sepasang kaos kaki warna putih. Alokasi Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk pengadaan sepatu adalah 1 (satu) pasang sepatu 6. Tas Sekolah Tas sekolah sebagai kelengkapan sekolah pserta didik (anak/siswa) digunakan oleh peserta didik (anak/siswa) selama kegiatan pembelajaran, alokasi Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk biaya pengadaan tas diperuntukkan pembelian 1 (satu) tas. 7. Alat Tulis Alat tulis sekolah merupakan kelengkapan sekolah yang disesuaikan dengan jenis kelainan peserta didik (anak/siswa), misalnya aalat tulis sekolah untuk peserta didik jenis kelainan tunarungu, tunagrahita dan tunadaksa terdiri atas pensil, pensil berwarna, serutan pensil, balpoint, penggaris, segitiga, busur derajat, jangka, penghapus, buku gambar dan sampul buku yang digunakan peserta didik (anak/siswa) selama kegiatan pembelajaran di sekolah dalam tahun berjalan. Untuk peserta didik jenis kelainan

15

lainnya disesuaikan misalnya peserta didik tunanetra yaitu riglet dan pen disesuaikan dengan kebutuhannya. Alokasi Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk biaya alat tulis sekolah digunakan untuk membeli kelengkapan alat tulis sekolah sebanyak 1 (satu) paket. 8. Buku Tulis Buku tulis sekolah merupakan kelengkapan buku tulis sekolah peserta didik (anak/siswa) yang dibutuhkan selama kegiatan pembelajaran, sesuai dengan yang ditentukan sekolah dan sesuai dengan jenis kelainan peserta didik (anak/siswa). 9. Alat Bantu Khusus Indiviudual Peserta Didik (anak/siswa) Alat bantu khusus individual peserta didik (anak/siswa) adalah alat bantu khusus individual yang disesuaikan dengan kelainan peserta didik (anak/siswa), misalnya untuk peserta didik tunanetra, yaitu kacamata minus, loop, tongkat putih, riglet dan pen, dan untuk peserta didik tunadaksa yaitu kruk/tongkat. 10. Transportasi Pulang Pergi ke Sekolah Bantuan transport peserta didik (anak/siswa) merupakan biaya untuk membantu ongkos transportasi yang dibutuhkan peserta didik (anak/siswa) selama kegiatan pembelajaran.

16

BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis dan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif disusun dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Keputusan Gubernur dalam rangka memberikan bantuan kepada anak/siswa yang memiliki kelainan yang bersekolah di SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dimaksudkan untuk memberikan acuan secara teknis kepada para pengguna langsung Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yaitu peserta didik (anak/siswa) dan bagi para pengelola BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yaitu Kepala SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif serta unsur kepengawasannya seperti orang tua peserta didik (anak/siswa), komite sekolah, dan Pengawas Sekolah PLB/Pengawas Sekolah/Satuan Pendidikan Umum/Kejuruan. Petunjuk Teknis ini juga dijadikan acuan oleh para Pengelola BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di luar sektor pendidikan seperti BANK BJB. Untuk itu, sosialisasi Juknis Penyaluran dan Pemanfaatan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dilakukan kepada semua pihak, dengan maksud agar sumber daya manusia di Provinsi Jawa Barat yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan penyaluran, pengelolaan dan pengunaan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif dapat memiliki pengetahuan, pengertian, pemahaman dan persepsi yang sama tentang proses penyaluran dan pemanfaatan Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif , sehingga dapat terwujud mekanisme pengelolaan BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang diharapkan. Kegiatan sosialsiasi petunjuk teknis ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada para Kepala SLB, Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif, Pengawas Sekolah PLB serta unsur lainnya yang terkait.

Bandung, Plt KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Cap Ttd

Dr. Ir. H. Ahmad Hadadi, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19611231 198703 1 042

17

LAMPIRAN –LAMPIRAN : LAMPIRAN 1 : DAFTAR NOMINATIF SEMENTARA (DNS) CALON PENERIMA DANA BAGUS SLB DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF TAHUN ANGGARAN 2015 Nama Sekolah Alamat Sekolah Gugus SLB Kabupaten/Kota NO

NAMA ANAK

: : : : TEMPAT TGL.LAHIR

Mengetahui : Ketua Komite Sekolah

__________________________

NO. INDUK SISWA

KELAS

SATUAN PENDIDIKAN

NAMA ORANG TUA

ALAMAT ORANG TUA

.........................., ............................ 2015 Kepala Sekolah,

_______________________________ NIP.

18

PEKERJAAN ORANG TUA

LAMPIRAN 2 : PENETAPAN DAFTAR NOMINATIF TETAP (DNT) PENERIMA DANA BAGUS SLB DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF TAHUN ANGGARAN 2015 Nama Sekolah Alamat Sekolah Gugus SLB Kabupaten/Kota NO

NAMA ANAK

: : : : TEMPAT TGL.LAHIR

NO. INDUK SISWA

KELAS

SATUAN PENDIDIKAN

NAMA ORANG TUA

ALAMAT ORANG TUA

Bandung, …………………………………..2015 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

_________________________________

19

PEKERJAAN ORANG TUA

LAMPIRAN 3 : FORMAT PESERTA DIDIK (ANAK/SISWA) SLB DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF CALON PENERIMA DANA BAGUS SLB DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF TAHUN ANGGARAN 2015

Nama Tempat Tanggal Lahir Nomor Induk Siswa Jenis Kelamin Satuan Pendidikan Kelas Jenis Kelainan Nama Orang Tua Pekerjaan Orang Tua Alamat

: …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………..,……….. 2015

Tanda Tangan Cap Jempol Siswa

Orang Tua/Wali Siswa

Kepala Sekolah

Ttd/Cap Jempol Kanan

Ttd.

Ttd dan Cap Sekolah

___________________

___________________

________________________ NIP.

Mengetahui/Mengesahkan : Kepala Bidang PK-PLK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

______________________________ NIP.

20

LAMPIRAN 4 : KARTU BAGUS SLB DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF Halaman depan NIK .........................................

Logo GUBERNUR JAWA BARAT

Dalam rangka mensukseskan Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dan dalam upaya mempertahankan dan mendorong anak/peserta didik yang memiliki kelainan yang bersekolah di SLB pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB, serta di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif untuk tetap bersekolah sampai menamatkan pendidikannya, Gubernur Jawa Barat memberikan : BANTUAN GUBERNUR UNTUK SISWA SLB DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF Kepada : Nama Tempat Tanggal Lahir Nomor Induk Siswa Jenis Kelamin Satuan Pendidikan Kelas Jenis Kelainan Nama Orang Tua Pekerjaan Orang Tua Alamat

: …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

Untuk menunjang biaya pendidikan sebagaimana terlampir tahun anggaran 2015

Bandung, GUBERNUR JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

21

Halaman bekalang

DAFTAR PERUNTUKAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pakaian seragam peserta didik Pakaian seragam khusus sekolah Pakaian Pramuka Pakaian Olahraga Sepatu Tas sekolah Alat tulis Buku tulis Alat bantu khusus individual peserta didik sesuai dengan kelainannya Transport peserta didik.

22

LAMPIRAN 5 : SURAT KETERANGAN SLB DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Unit Kerja/Sekolah

: : : : :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa peserta didik (anak/siswa) yang tercantum dalam Daftar Kolektif Penerima Dana Bagus SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif masih aktif sebagai peserta didik pada SLB/Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif ..................................................................... Kabupaten/Kota ............................................................. Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....................................., ............................. 2015 Kepala Sekolah,

____________________________________ NIP.

23

LAMPIRAN 6 : DAFTAR KOLEKTIF PENERIMA DANA BAGUS SLB DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF TAHUN ANGGARAN 2015 Nama Sekolah Alamat Sekolah Gugus SLB Kabupaten/Kota NO

NAMA ANAK

: ..................................................................................................................... : ..................................................................................................................... : ..................................................................................................................... : ..................................................................................................................... TEMPAT TGL.LAHIR

NO. INDUK SISWA

KELAS

SATUAN PENDIDIKAN

NAMA ORANG TUA

ALAMAT ORANG TUA

…………………….., …………………..2015 Kepala Sekolah,

__________________________________ NIP.

24

PEKERJAAN ORANG TUA

LAMPIRAN 7 : FORMULIR PERORANGAN PENGAMBILAN DANA BAGUS SLB DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF TAHUN ANGGARAN 2015

Nama Tempat Tanggal Lahir Nomor Induk Siswa Jenis Kelamin Satuan Pendidikan Kelas Jenis Kelainan Nama Orang Tua Pekerjaan Orang Tua Alamat

: …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… : …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

Telah menerima Dana Bagus sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran yang diajukan untuk Sekolah SLB dan Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun Anggaran 2015

Kepala Sekolah,

Orang Tua/Wali Siswa

………..…….,……………..2015 Penerima/Siswa

Ttd/Cap Sekolah

Ttd.

Ttd/Cap Jempol Kanan

____________________ NIP.

____________________

________________________

25

SISTEMATIKA PROPOSAL

1.

JUDUL : PROPOSAL BAGUS SLB DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF /SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA/MAK ............................................. KABUPATEN/KOTA .......................................... TAHUN ANGGARAN ......................

2. KATA PENGANTAR 3. DAFTAR ISI 4. BABI PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Dasar Hukum D. Sasaran 5. BAB II PROFIL SLB/SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF A. Visi dan Misi 1. Visi 2. Misi B. Identitas Sekolah 1. Nama Sekolah : ........................................................................................................ 2. Alamat Sekolah : ........................................................................................................ 3. Didirikan/Dibuka : ........................................................................................................ 4. Surat Izin Pendirian : ........................................................................................................ 5. NSS : ........................................................................................................ 6. Status Akreditasi Sekolah: A/B/C/Tidak Terakreditasi*) 7. Penyelenggaraan Sekolah: Pagi/Siang/Pagi dan Siang*) 8. Satuan Pendidikan**) : TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB*) 9. Jenis Kelainan **) : A,B,C,C1,D,D1,E,G, AUTISTIK, Jenis Kelainan Lainnya .............................................................*) 10.Rekening Bank : Bank ............................................................................................... Nomor Rekening : ......................................................................... Atas Nama : ................................................................................... C. Keadaan Peserta Didik : ........................................................................................................ D. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan : ............................................................................ E. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan : ................................................................................. F. Kegiatan-kegiatan yang Telah Dilaksanakan 6. BAB III RENCANA PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA BAGUS SLB DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif SLB/SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA/MAK ................................................... yang diajukan sesuai dengan dana yang diterima. Dana tersebut akan disalurkan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan atau peruntukannya. Nama-nama peserta didik/siswa yang diajukan untuk memperoleh Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun Anggaran 2015 seperti tercantum pada lampiran. Bantuan dana tersebut akan kami salurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan pembinaan dalam memafaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya, dan akan dilaporkan kegiatan serta pertanggungjawaban penyaluran dananya sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

26

7. BAB IV PENUTUP

............................................, ............................... 2015 Kepala Sekolah,

________________________________________ NIP.

27

SISTEMATIKA LAPORAN

1. JUDUL : LAPORAN KEGIATAN PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA BAGUS SLB DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF SLB/SD/MI/SMP/ MTs/SMA/SMK/MA/MAK ............................................................... KABUPATEN/KOTA .......................................... TAHUN ANGGARAN ...................... 2. KATA PENGANTAR 3. DAFTAR ISI 4. BABI PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Dasar Hukum D. Sasaran 5. BAB II PROFIL SLB/SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF A. Visi dan Misi 1. Visi 2. Misi B. Identitas Sekolah 1. Nama Sekolah : ........................................................................................................ 2. Alamat Sekolah : ........................................................................................................ 3. Didirikan/Dibuka : ........................................................................................................ 4. Surat Izin Pendirian : ........................................................................................................ 5. NSS : ........................................................................................................ 6. Status Akreditasi Sekolah: A/B/C/Tidak Terakreditasi*) 7. Penyelenggaraan Sekolah: Pagi/Siang/Pagi dan Siang*) 8. Satuan Pendidikan**) : TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB*) 9. Jenis Kelainan **) : A,B,C,C1,D,D1,E,G, AUTISTIK, Jenis Kelainan Lainnya .............................................................*) 10.Rekening Bank : Bank ............................................................................................... Nomor Rekening : ......................................................................... Atas Nama : ................................................................................... C. Keadaan Peserta Didik : ........................................................................................................ D. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan : ............................................................................ E. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan : ................................................................................. F. Kegiatan-kegiatan yang Telah Dilaksanakan 6. BAB III PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA BAGUS SLB DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF Siswa yang memperoleh Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif SLB/SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA/MAK ................................................... yaitu sesuai dengan dana yang diterima. Dana tersebut telah disalurkan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan atau peruntukannya. Nama-nama peserta didik/siswa yang memperoleh Dana BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun Anggaran 2015 seperti tercantum pada lampiran. Bantuan dana tersebut telah disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan pembinaan dalam memafaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini kami melaporkan kegiatan serta pertanggungjawaban penyaluran dan pemanfaatan dananya sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

28

7. BAB IV PENUTUP

............................................, ............................... 2015 Kepala Sekolah,

________________________________________ NIP.

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu **) Khusus untuk SLB

29

INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA BAGUS SLB DAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF TAHUN ANGGARAN 2015

A. IDENTITAS SEKOLAH 1. Nama Sekolah 2. Alamat Sekolah 3. Kode Pos 4. Status Sekolah 5. Nomor Statistik Sekolah 6. No. Izin Operasional 7. Status Akreditasi 8. Kabupaten/Kota 9. Tahun Berdiri Sekolah 10. Nama Kepala Sekolah 11. Jabatan 12. No. Telepon Sekolah dan HP 13. Luas Tanah 14. Luas Bangunan Sekolah 15. Status Bangunan 16. Nama Manajer/Tim Pokja Pendidikan Inklusif Sekolah 17. Nomor HP. Manajer/Tim Pokja Pendidikan Inklusif Sekolah**)

: ..................................................................... : ..................................................................... : ..................................................................... : Negeri/Swasta*) : ..................................................................... : ..................................................................... : Tidak Terakreditasi/Terakreditasi (A/B/C)*) : ..................................................................... : ..................................................................... : ..................................................................... : Kepala Sekolah : ..................................................................... : ..................................................................... : ..................................................................... : ..................................................................... : ..................................................................... : .....................................................................

B. KEADAAN SISWA SLB NO

SATUAN PENDIDIKAN /KELAS 1 TKLB 1 2 JUMLAH TKLB 2 SDLB 1 2 3 4 5 6 JUMLAH SDLB 3 SMPLB 7 8 9 JUMLAH SMPLB 4 SMALB 10 11 12 JUMLAH SMALB JML 1,2,3 DAN 4

JML A

B

JUMLAH SISWA DAN JENIS KELAINAN C C1 D D1 E G AUTIS

30

........

C. KEADAAN SISWA YANG MEMILIKI KELAINAN YANG BERSEKOLAH DI SD/MI/SMP/MTS/SMA/SMK/MA/MAK**) 1. Jumlah siswa seluruhnya : ................................................................. Orang 2. Jumlah siswa yang memiliki : Laki-laki : ....................................... Orang Kelainan berdasarkan jenis : Perempuan : ....................................... Orang kelamin 3. Jumlah siswa yang memiliki : I : ....................................... Orang Kelainan berdasarkan tingkatan II : ....................................... Orang Kelas III : ....................................... Orang IV : ....................................... Orang V : ....................................... Orang VI : ....................................... Orang VII : ...................................... Orang VIII : ...................................... Orang IX : ...................................... Orang X : ...................................... Orang XI : ...................................... Orang XII : ...................................... Orang 4. Jumlah siswa yang memiliki : Tunanetra Kelainan berdasarkan Tunarungu (B) Jenis Kelainan/Kecacatan Tunagrahita Ringan (C) Tunagrahita Sedang (C1) Tunadaksa Ringan (D) Tunadaksa Sedang (D1) Tunalaras (E) Autis Tunawicara Berkesulitan Belajar Lamban Belajar Gangguan Motorik Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba, Obat Terlarang Dan Zat Adiftif lainnya

: ......................... Orang : ......................... Orang : ......................... Orang : ......................... Orang : ......................... Orang : ......................... Orang : ......................... Orang : ......................... Orang : ......................... Orang : ......................... Orang : ......................... Orang : ......................... Orang : ......................... Orang

D. KOMPONEN MONITORING DAN EVALUASI NO

ASPEK YANG DIEVALUASI 5

1 2 3 4

5

6

Persiapan penyusunan proposal Dana BAGUS SLB dan Sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif Pelaksanaan sosialisasi Dana BAGUS SLB dan Sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif Proses seleksi siswa penerima Dana BAGUS SLB dan Sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif Keterlibatan warga sekolah dalam pelaksanaan Dana BAGUS SLB dan Sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif Pengadministrasian penyaluran Dana BAGUS SLB dan Sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif Realisasi pemanfaatan Dana BAGUS SLB dan Sekolah

31

4

KRITERIA 3 2 1

SKOR PEROLEHAN

7

8

9

10 11 12 13

14

15

penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan peruntukannya Dokumentasi pelaksanaan Kegiatan penyaluran dan pemanfaatan Dana BAGUS SLB dan Sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif (Foto-foto kegiatan, video, Poster, dsb) Pembukuan Keuangan dan SPJ Pertanggungjawaban Pemanfaatan Dana BAGUS SLB dan Sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif Laporan kegiatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana BAGUS SLB dan Sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif Tanggapan guru tentang BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tanggapan siswa pada umumnya tentang BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif**) Tanggapan siswa yang memiliki kelainan tentang BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tanggapan Tenaga Kependidikan (TU, Penjaga Sekolah, dsb.) tentang BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tanggapan Kepala Sekolah tentang BAGUS SLB dan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif JUMLAH SKOR PEROLEHAN Hambatan yang dihadapi

16 Saran/Masukan

KETERANGAN KRITERIA : Skor 5 = Sangat Baik Skor 4 = Baik Skor 3 = Cukup Skor 2 = Kurang Skor 1 = Sangat Kurang Skor Maksimal = Aspek yang dimonev X skor tertinggi (5) = CARA MENETUKAN PENILAIAN Nilai Pelaksanaan = Jumlah Skor Perolehan X 100 (Skor Ideal) = ........ Skor Maksimal (.......) ................................, ................. 2015 Petugas ………..………………..……………

____________________________________ NIP. *) **)

Coret yang tidak perlu Khusus Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif

32