BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kegiatan perencanaan gizi di Indonesia telah mulai dilakukan dari Pelita I. Pada awal-awal pelaksanaannya perencanaan gizi dilandasi oleh informasi yang sangat terbatas, berasal dari hasil-hasil penelitian di berbagai daerah, sehingga sering menggambarkan keadaan yang kurang tepat bagi seluruh wilayah Indonesia. Didorong oleh permasalahan yang dihadapi terutama masalah rawan pangan di berbagai daerah, memicu minat kalangan gizi di Indonesia untuk mulai melakukan kegiatan-kegiatan kearah pengembangan suatu sistem sesuai dengan kebutuhan dan situasi di Indonesia. Pemerintah pun menganggap Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) penting dan sudah waktunya untuk dikembangkan untuk menunjang usaha pembangunan yang semakin meningkat. Prinsip-prinsip yang selanjutnya digunakan sebagai penuntun dalam upaya pengembangan SKPG di Indonesia antara lain : a.
SKPG dikembangkan secara bertahap dengan memperhatikan tujuantujuan SKPG yang hendak dicapai
b.
Pengembangan SKPG dipusatkan pada salah satu masalah gizi yang penting dan menjadi prioritas
c.
Pengembangan SKPG semaksimal mungkin memanfaatkan apa yang sudah ada, baik data maupun organisasi Pendekatan yang digunakan untuk tujuan tersebut diatas dimulai
dengan menyusun suatu rencana usulan proyek pengembangan SKPG di Indonesia pada tahun 1979 Proyek penelitian dan pengembangan SKPG dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan
1
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dengan dukungan dari Cornell University Amerika Serikat. Dari pilot Proyek di Lombok Tengah dan Boyolali diperoleh proses pengembangan sistem Isyarat Dini untuk Intervensi (SIDI), proyek ini selanjutnya diaplikasikan di seluruh Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya masalah pangan dan gizi dapat terjadi setiap waktu dan tidak hanya tergantung pada kegagalan produksi. Oleh karena itu dalam periode
1990–1997, SKPG dikembangkan dengan
lingkup yang lebih luas ke seluruh Indonesia, dengan komponen kegiatan terdiri dari : 1.
Sistem Isyarat Dini untuk Intervensi (SIDI)
2.
Pemantauan Status Gizi, dan
3.
Jejaring Informasi Pangan dan Gizi (JIPG) Berbagai permasalahan tentang pangan dapat dipahami sebagai
keadaan yang meliputi kelebihan, kekurangan, ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Penanganan masalah pangan perlu mendapatkan fokus perhatian karena sangat terkait dengan upayaupaya
pemenuhan
hak
azasi
akan
pangan
bagi
masyarakat
dan
pembentukan sumberdaya manusia. Terwujudnya ketahanan pangan dihasilkan oleh keterkaitan bebarapan aspek yaitu : (1) aspek ketersediaan, (2) aspek distribusi, (3) aspek konsumsi. Pembangunan ketahanan pangan memerlukan harmonisasi dari pembangunan ketiga aspek tersebut. Pendekatan yang ditempuh dalam membangun ketiga aspek tersebut adalah koordinasi pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Kondisi terpenuhi/tidak terpenuhinya ketersediaan pangan baik skala rumah tangga, kabupaten/kota maupun lingkup yang lebih luas lagi akan selalu
mengalami
dinamisasi
dalam
menghadapi
tantangan
dan
permasalahan, karena sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau potensi sumberdaya yang dimiliki dalam menghasilkan produksi untuk mendukung 2
ketersediaan pangan suatu daerah, kelancaran fasilitasi input produksi baik yang disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal yang demikian ini dapat menjadikan suatu daerah yang secara agroklimat potensial menjadi daerah rawan pangan. Berbagai kondisi pemenuhan ketersediaan pangan dapat memberikan gambaran yang komprehensif ada/tidaknya masalah pangan yang harus dideteksi sedini mungkin dan diketahui penyebabnya, antara lain : 1.
Besarnya kemampuan dan potensi suatu wilayah untuk menyediakan pangan dari wilayah sendiri atau adanya pasokan dari luar tanpa memperhatikan ketersediaan pangan yang sudah ada, sehingga ketersediaan pangan menjadi berlebih.
2.
Rendahnya kemampuan atau potensi sumberdaya suatu wilayah untuk menyediakan pangan dari wilayahnya maupun memenuhi ketersediaan pangan melalui pasokan sehingga ketersediaan pangan wilayah tidak dapat
memenuhi
kebutuhan
produk
pangan
yang
dapat
mengakibatkan timbulnya kerawanan pangan. 3.
Rendahnya akses fisik dan akses rumah tangga/individu untuk memenuhi pangan yang cukup (ketidakmampuan rumah tangga/ individu) dalam memenuhi kebutuhan pangannya sehingga dapat dimungkinkan terjadi kerawanan pangan. Pemberdayaan
masyarakat
merupakan
salah
satu
cara
untuk
meningkatkan pendapatan dan mengatasi kerawanan pangan yang terjadi di masyarakat. Kepedulian, keterbatasan kemampuan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk melakukan upaya mengatasi kerawanan pangaan yang ada di sekitarnya. Kegiatan perencanaan gizi di Indonesia telah mulai dilakukan dari Pelita I. Pada awal-awal pelaksanaannya perencanaan gizi dilandasi oleh informasi yang sangat terbatas, berasal dari hasil-hasil penelitian di berbagai daerah, sehingga sering menggambarkan keadaan yang kurang tepat bagi seluruh wilayah Indonesia. 3
Didorong oleh permasalahan yang dihadapi terutama masalah rawan pangan di berbagai daerah, memicu minat kalangan gizi di Indonesia untuk mulai melakukan kegiatan-kegiatan ke arah pengembangan suatu sistem sesuai dengan kebutuhan dan situasi di Indonesia. Pemerintah pun menganggap Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) penting dan sudah
waktunya
untuk
dikembangkan
untuk
menunjang
usaha
pembangunan yang semakin meningkat. Prinsip-prinsip yang selanjutnya digunakan sebagai penuntun dalam upaya pengembangan SKPG di Indonesia, antara lain: (a) SKPG dikembangkan secara bertahap dengan memperhatikan tujuan SKPG yang hendak dicapai,(b) pengembangan SKPG dipusatkan pada salah satu masalah gizi yang penting dan menjadi prioritas, (c) pengembangan SKPG semaksimal mungkin memanfaatkan apa yang sudah ada, baik data maupun organisasi. Pendekatan yang digunakan untuk tujuan tersebut di atas dimulai dengan menyusun suatu rencana usulan proyek pengembangan SKPG di Indonesia pada tahun 1979. Proyek penelitian dan pengembangan SKPG dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Boyolali,Jawa Tengah dengan dukungan dari Cornell University Amerika Serikat. Dari pilot proyek di Lombok Tengah dan Boyolali diperoleh proses pengembangan Sistem Isyarat Dini untuk Intervensi (SIDI). Pilot proyek ini selanjutnya diaplikasikan di seluruh Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya masalah pangan dan gizi dapat terjadi setiap waktu dan tidak hanya tergantung pada kegagalan produksi. Oleh karena itu dalam periode 1990-1997 SKPG dikembangkan dengan lingkup yang lebih luas ke seluruh Indonesia, dengan komponen kegiatan terdiri dari: (1) Sistem Isyarat Dini untuk Intervensi (SIDI), (2) Pemantauan Status Gizi, dan (3) Jejaring Informasi Pangan dan Gizi (JIPG). SKPG sampai saat ini masih dirasakan sangat penting sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 4
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota, dimana sebagian aspek-aspek penanganan kerawanan pangan merupakan urusan daerah. Pemerintahan Provinsi mempunyai kewajiban: 1.
Pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya ketersediaan pangan di daerah karena berbagai sebab;
2.
Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunya mutu, gizi dan keamanan pangan;
3.
Peningkatan dan pencegahan penurunan akses pangan masyarakat;
4.
Penanganan dan pengendalian kerawanan pangan.
Pemerintahan Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban penanganan urusan ketahanan pangan yang terkait dengan SKPG seperti: 1.
Melakukan identifikasi kelompok rawan pangan;
2.
Melakukan penanganan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten;
3.
Melakukan pencegahan dan pengendalian, serta penanggulangan masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan, mutu, gizi, ketersediaan dan keamanan pangan;
4.
Melakukan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten untuk penyusunan kebijakan ketahanan pangan tingkat provinsi dan nasional.
B.
Tujuan 1.
Mewaspadai timbulnya ancaman kerawanan pangan, kelaparan dan gizi buruk dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan gizi penduduk Jawa Tengah.
2.
Sebagai dasar untuk mengetahui situasi pangan dan gizi di suatu daerah.
3. C.
Mencegah dan menanggulangi kejadian kelaparan dan gizi buruk.
Sasaran Pemetaan dan peramalan situasi pangan dan gizi di Provinsi Jawa Tengah.
5
D.
Keluaran 1.
Tersedianya informasi situasi pangan dan gizi tahunan
2.
Tersedianya informasi hasil investigasi daerah yang diindikasikan rawan pangan
3.
Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan intervensi bagi penanganan kerawanan pangan dan gizi
4.
Tersedianya laporan dan rekomendasi kebijakan dan perencanaan program yang berkaitan dengan pangan dan gizi.
E.
Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan SKPG terdiri dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi serta investigasi mendalam (indepth investigation) bagi Kabupaten dan Kecamatan yang diindikasikan akan terjadi kerawanan pangan dan gizi. Hasil analisis SKPG dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan, perencanaan, penentuan intervensi atau tindakan
dalam
penanganan kerawanan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6
BAB II GAMBARAN UMUM SITUASI PANGAN DAN GIZI 2.1. Ketersediaan Pangan 2.1.1. Produksi Padi Tanam padi di Jawa Tengah tahun 2014 seluas 1.874.375 ha dengan luas puso 41.812 ha sehingga diperoleh luas panen 1.800.908 ha dengan produksi 9.648.104 ton menurun 6,73 % dibanding tahun 2013 sebesar 10.344.816 ha. Tabel 1 : Produksi Padi di Jawa Tengah Tahun 2014 No
Kabupaten/Kota
Luas Tanam (Ha)
Luas Puso (Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ha)
141.718
1.239
132.074
697.918
65.792
1.081
63.831
316.917 174.031
1
Cilacap
2
Banyumas
3
Purbalingga
34.841
94
36.149
4
Banjarnegara
26.167
89
25.684
147.391
5
Kebumen
91.418
630
80.248
447.306
6
Purworejo
54.106
92
55.526
298.341
7
Wonosobo
29.201
3
30.528
152.321
8
Magelang
57.159
6
57.579
334.987
9
Boyolali
51.678
85
49.781
266.490
10
Klaten
63.575
189
63.751
344.548
11
Sukoharjo
48.576
24
49.028
310.276
12
Wonogiri
90.722
88
74.672
395.043
13
Karanganyar
49.174
739
46.671
289.381
14
Sragen
103.174
535
100.061
584.627
15
Grobogan
118.508
540
113.540
579.076
16
Blora
80.769
13
82.732
424.436
17
Rembang
42.992
2.131
39.673
182.545
18
Pati
104.489
11.690
92.559
497.070
19
Kudus
26.510
5.661
21.682
129.088
20
Jepara
47.427
7.519
38.833
204.011
21
Demak
100.215
3.488
96.675
566.627
22
Semarang
39.340
196
38.510
218.529
23
Temanggung
25.425
35
27.156
161.625
24
Kendal
45.842
1.784
43.616
235.580
25
Batang
39.306
268
42.007
178.492
26
Pekalongan
42.229
1.609
42.604
172.078
27
Pemalang
80.163
1.533
82.961
421.639
28
Tegal
62.412
120
60.649
297.206
29
Brebes
99.308
133
99.756
571.508
7
No
Kabupaten/Kota
Luas Tanam (Ha)
Luas Puso (Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ha)
30
Kota Magelang
528
0
523
3.043
31
Kota Surakarta
209
0
185
956
32
Kota Salatiga
1.287
0
1.328
7.652
33
Kota Semarang
7.717
8
7.808
25.490
34
Kota Pekalongan
1.524
82
1.882
8.305
35
Kota Tegal
874
108
646
3.569
1.874.375
41.812
1.800.908
9.648.104
Jawa Tengah
Sumber data :: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, Atap 2014
2.1.2. Produksi Jagung Tanam jagung di Jawa Tengah tahun 2014 seluas 554.237 ha dan tidak terjadi puso sehingga diperoleh luas panen 538.102 ha dengan produksi 3.051.516 ton meningkat 4,11 % dibanding tahun 2013 sebesar 2.930.911 ton. Tabel 2 : Produksi Jagung di Jawa Tengah Tahun 2014 No
Kabupaten/Kota
Luas Tanam (Ha)
Luas Puso (Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ha)
1
Cilacap
3.285
0
2.682
15.278
2
Banyumas
3.711
0
2.683
14.220
3
Purbalingga
5.758
0
5.861
31.801
4
Banjarnegara
14.079
0
14.167
78.990
5
Kebumen
4.607
0
4.221
23.415
6
Purworejo
2.542
0
2.381
14.935
7
Wonosobo
24.644
0
24.461
97.420
8
Magelang
10.276
0
10.970
59.356
9
Boyolali
28.791
0
26.933
136.434
10
Klaten
11.188
0
11.178
82.935
11
Sukoharjo
2.296
0
2.210
18.498
12
Wonogiri
54.749
0
53.078
304.048
13
Karanganyar
5.744
0
5.001
35.295
14
Sragen
15.827
0
15.323
97.011
15
Grobogan
105.589
0
105.447
590.776
16
Blora
51.501
0
47.199
244.815
17
Rembang
31.615
0
26.948
128.385
18
Pati
19.734
0
20.751
126.411
19
Kudus
2.959
0
2.792
17.064
20
Jepara
6.140
0
6.752
52.162
21
Demak
27.467
0
26.082
192.156
22
Semarang
0
13.589
71.486
13.074
8
No
Kabupaten/Kota
Luas Tanam (Ha)
Luas Puso (Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ha)
23
Temanggung
21.450
0
22.865
104.530
24
Kendal
32.541
0
31.607
214.637
25
Batang
8.356
0
8.395
49.761
26
Pekalongan
2.027
0
1.936
8.558
27
Pemalang
7.896
0
8.179
27.764
28
Tegal
16.854
0
15.790
99.963
29
Brebes
18.800
0
17.799
111.333
30
Kota Magelang
0
0
0
0
31
Kota Surakarta
0
0
0
0
32
Kota Salatiga
200
0
196
514
33
Kota Semarang
537
0
626
1.566
34
Kota Pekalongan
0
0
0
0
35
Kota Tegal
0
0
0
0
554.237
0
538.102
3.051.516
Jawa Tengah
Sumber data :: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, Atap 2014..
2.1.3. Produksi Ubi Kayu Tanam Ubi kayu di Jawa Tengah tahun 2014 seluas 152.634 ha dengan luas puso 2 ha sehingga diperoleh luas panen 153.201 ha dengan produksi 3.977.810 ton turun 2,73 % dibanding tahun 2013 sebesar 4.089.635 ton. Tabel 3 : Produksi Ubi Kayu di Jawa Tengah Tahun 2014. No
Kabupaten/Kota
Luas Tanam (Ha)
Luas Puso (Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ha)
1
Cilacap
4.393
0
4.381
113.015
2
Banyumas
3.655
0
2.987
43.050
3
Purbalingga
2.767
0
3.304
93.285
4
Banjarnegara
7.481
0
8.400
204.511
5
Kebumen
6.536
0
5.436
124.660
6
Purworejo
4.371
1
5.489
142.144
7
Wonosobo
5.465
0
6.880
256.687
8
Magelang
1.839
0
2.070
85.421
9
Boyolali
4.508
0
5.057
94.322
10
Klaten
951
0
698
14.701
11
Sukoharjo
1.360
0
1.600
27.864
12
Wonogiri
52.305
0
51.656
1.041.880
13
Karanganyar
3.988
0
4.324
127.873
14
Sragen
2.252
0
2.491
44.738
15
Grobogan
1.375
0
1.272
28.187
9
No
Kabupaten/Kota
Luas Tanam (Ha)
Luas Puso (Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ha)
16
Blora
1.468
0
2.482
68.517
17
Rembang
7.422
0
4.815
129.330
18
Pati
18.544
0
17.871
744.746
19
Kudus
1.362
0
1.488
34.122
20
Jepara
9.423
0
9.073
305.105
21
Demak
392
0
428
9.406
22
Semarang
1.900
0
1.822
34.812
23
Temanggung
2.288
0
1.739
52.638
24
Kendal
571
0
694
21.208
25
Batang
1.474
1
1.825
47.454
26
Pekalongan
434
0
504
7.861
27
Pemalang
1.117
0
1.415
26.044
28
Tegal
479
0
517
12.092
29
Brebes
1.991
0
1.872
27.860
30
Kota Magelang
3
0
2
29
31
Kota Surakarta
8
0
9
121
32
Kota Salatiga
133
0
180
6.474
33
Kota Semarang
379
0
420
7.652
34
Kota Pekalongan
0
0
0
0
35
Kota Tegal
0
0
0
0
152.634
2
153.201
3.977.810
Jawa Tengah
Sumber data :: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, Atap 2014
2.1.4. Produksi Ubi Jalar Tanam Ubi Jalar di Jawa Tengah tahun 2014 seluas 7.881 ha dengan luas puso 51 ha sehingga diperoleh luas panen 9.053 ha dengan produksi 179.394 ton turun 2,34 % dibanding tahun 2013 sebesar 183.694 ton. Tabel 4 : Produksi Ubi Jalar di Jawa Tengah Tahun 2014 No
Kabupaten/Kota
Luas Tanam (Ha)
Luas Puso (Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ha)
1
Cilacap
255
0
253
3.408
2
Banyumas
212
1
205
2.098
3
Purbalingga
95
0
131
2.274
4
Banjarnegara
67
0
51
653
5
Kebumen
53
0
63
1.059
6
Purworejo
127
0
128
1.149
10
No
Kabupaten/Kota
7
Wonosobo
8
Magelang
9
Luas Tanam (Ha)
Luas Puso (Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ha)
957
0
999
20.164
1.051
0
1.154
28.354
Boyolali
47
0
48
639
10
Klaten
32
0
108
1.155
11
Sukoharjo
3
0
13
173
12
Wonogiri
61
0
70
1.158
13
Karanganyar
666
2
860
23.882
14
Sragen
0
0
7
83
15
Grobogan
50
0
56
727
16
Blora
142
0
134
2.253
17
Rembang
405
0
510
6.568
18
Pati
141
0
140
2.122
19
Kudus
38
0
52
522
20
Jepara
141
0
157
2.773
21
Demak
172
42
300
2.735
22
Semarang
1.136
0
1.186
19.903
23
Temanggung
199
0
251
4.324
24
Kendal
235
0
286
5.154
25
Batang
870
0
1.192
36.979
26
Pekalongan
123
0
119
1.294
27
Pemalang
271
6
222
2.910
28
Tegal
143
0
155
1.583
29
Brebes
180
0
190
3.116
30
Kota Magelang
0
0
0
0
31
Kota Surakarta
0
0
0
0
32
Kota Salatiga
2
0
2
28
33
Kota Semarang
7
0
11
154
34
Kota Pekalongan
0
0
0
0
35
Kota Tegal
0
0
0
0
7.881
51
9.053
179.394
Jawa Tengah
Sumber data :: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, Atap 2014.
11
2.1.2. Konsumsi Pangan Tabel 5 : Angka kecukupan energi Jawa Tengah Tahun 2014 No.
Kelompok Pangan
AKG Ideal
AKG Tahun 2014
Kecukupan Energi Aktual
Kkal/kap/hr
Kkal/kap/hr
(%)
1
Padi-padian
1000
1.001,12
100
2
Umbi-umbian
120
88,28
73,57
3
Pangan Hewani
240
179,59
74,83
4 5
Minyak & lemak Buah/biji berminyak
200 60
256,65 54,86
100 91,43
6
Kacang-kacangan
100
223,45
100
7
Gula
100
71,61
71,61
8
Sayur & buah
120
115,29
96,06
9
Lain-lain
60
13,66
-
Jawa Tengah 2.000 Sumber data : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
2004,50
Tabel 6 : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Jawa Tengah Tahun 2014 No.
Kelompok Pangan
PPH Ideal
PPH tahun 2014
1
Padi-padian
25
25
2
Umbi-umbian
2,5
2,21
3
Pangan Hewani
24
17,96
4
Minyak dan lemak
5
5
5
Buah/biji berminyak
1
1
6
Kacang-kacangan
10
10
7
Gula
2,5
1,79
8
Sayur dan buah
30
28,82
9
Lain-lain
-
-
100
91,78
Jawa Tengah Sumber data : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
2.1.3. Cadangan Pangan Balai Pengadaan Cadangan Pangan (BPCP) Badan Ketahanan Pangan Provinsi
Jawa
Tengah
sebagai
mengelola
Cadangan
Pangan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dari penyediaan 333.493 kg GKG setara 195.438 kg beras tahun 2014 telah terdistribusikan untuk
12
penanganan kerawanan pangan transien sebesar 136.930 kg GKG setara 77.500 kg beras sehingga sisa stok awal tahun 2015 sebesar 196.563 kg GKG setara 117.938 kg beras. Tabel 7 : Stok dan Distribusi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014. No
Urian
Gabah (Kg)
Setara Beras (Kg)
Uraian Kejadian
Tanggal Pengiriman
1
Kab Grobogan
3.400
2.000
Banjir
09 Januari 2014
2
Kota Pekalongan
1.700
1.000
Banjir
20 Januari 2014
3
Kab Jepara
3.450
2.000
Banjir
22 Januari 2014
4
Kab Kudus
3.450
2.000
Banjir
22 Januari 2014
5
Kabupaten Pati
1.700
1.000
Banjir
22 Januari 2014
6
Kota Semarang
3.450
2.000
Banjir
24 Januari 2014
7
Kab Pekalongan
25.850
15.000
Banjir
28 Januari 2014
8
Kab Kendal
5.150
3.000
Angin barat
28 Januari 2014
9
Kab Demak
8.600
5.000
Banjir
29 Januari 2014
10
Kota Semarang
3.450
2.000
Banjir
30 Januari 2014
11
Kab Pemalang
5.150
3.000
Banjir
30 Januari 2014
12
Kab Batang
1.700
1.000
Banjir
10 Pebruari 2014
13
Kab Pekalongan
7.700
4.500
Banjir
10 Pebruari 2014
14
Kota Pekalongan
1.700
1.000
Banjir
2 April 2014
15
Kab Pemalang
1.700
1.000
Banjir
2 April 2014
16
Kab Pekalongan
1.700
1.000
Banjir
2 April 2014
17
Kab Magelang
9.000
5.000
Puting beliung
14 Nopember 2014
18
Kab Semarang
6.400
3.500
Gagal panen
8 Desember 2014
19
Kab Banjarnegara
15.500
8.500
Tanah longsor
13 Desember 2014
20
Kab Pekalongan
7.300
4.000
Rob
30 Desember 2014
21
Kab Cilacap Penyusutan dan tercecer
18.000
10.000
Banjir
31 Desember 2014
880
-
136.930
77.500
Jumlah Distribusi
31 Desember 2014
Sisa Stock 196.563 117.938 Sumber data : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
13
2.2. Akses Pangan 2.1. Perkembangan Harga Pangan komoditas utama dan strategis Tabel 8 : Harga rata-rata Komoditas Pangan Tahun 2014 di Jateng Bulan
Beras
Jagung
Ubi kayu
Ubi Jalar
Gula
Minyak Goreng
Ayam
Telur
Januari
8.163
4.012
2.148
2.862
10.659
11.170
26.733
16.344
Pebruari
8.198
3.944
2.170
2.868
10.622
11.194
26.540
16.229
Maret
8.169
3.948
2.816
2.861
10.646
11.323
26.557
15.960
April
8.146
4.069
2.147
2.766
10.442
12.080
25.314
15.593
Mei
8.170
4.160
2.197
2.780
10.413
12.099
26.009
16.352
Juni
8.134
4.244
2.262
2.717
10.348
12.079
27.567
16.938
Juli
8.245
4.205
2.197
2.785
10.304
11.961
28.293
17.369
Agustus
8.251
4.167
2.212
2.809
10.229
11.872
28.822
17.248
September
8.285
4.151
2.251
2.834
10.217
11.767
28.566
17.146
Oktober
8.295
4.167
2.265
2.853
10.209
11.760
28.216
16.964
Nopember
8.120
3.970
2.178
2.743
10.866
11.181
26.686
15.451
Desember
8.395
4.051
2.254
2.865
10.394
11.303
26.929
16.693
Rata-rata
8.214
4.091
2.258
2.812
10.446
11.649
27.186
16.524
Max
8.395
4.244
2.816
2.868
10.866
12.099
28.822
17.369
Min
8.120
3.944
2.147
2.717
10.209
11.170
25.314
15.451
Sumber data : Enumerator harga Kabupaten/Kota, diolah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
Secara makro harga komoditas pangan strategis Beras, jagung, Ubi kayu, Ubi jalar, Gula pasir, Daging sapi, Daging Ayam ras, Telur ayam ras adalah aman terkendali terlihat dari realisasi CV (koefisien variasi) masih dibawah target CV. Untuk komoditas Ubi kayu merupakan komoditas mengalami fluktusi harga di Jawa Tengah terlihat dari realisasi CV sebesar 8, lebih tinggi dibanding target CV sebesar 5. Perkembangan harga konsumen untuk komoditas pangan strategis di Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar grafik berikut :
14
Gambar 1 : Harga Beras Tahun 2014 di Jawa Tengah
Sumber data : Enumerator Harga Pangan Kab/Kota, diolah BKP Prov Jateng.
Gambar 2 : Harga Jagung Tahun 2014 di Jawa Tengah
Sumber data : Enumerator Harga Pangan Kab/Kota, diolah BKP Prov Jateng.
Gambar 3 : Harga Ubi Kayu Tahun 2014 di Jawa Tengah
Sumber data : Enumerator Harga Pangan Kab/Kota, diolah BKP Prov Jateng.
15
Gambar 4 : Harga Ubi Jalar Tahun 2014 di Jawa Tengah
Sumber data : Enumerator Harga Pangan Kab/Kota, diolah BKP Prov Jateng.
Gambar 5 : Harga Gula Pasir Tahun 2014 di Jawa Tengah
Sumber data : Enumerator Harga Pangan Kab/Kota, diolah BKP Prov Jateng.
Gambar 6 : Harga Minyak Goreng Tahun 2014 di Jawa Tengah
Sumber data : Enumerator Harga Pangan Kab/Kota, diolah BKP Prov Jateng.
16
Gambar 7 : Harga Daging Ayam Ras Tahun 2014 di Jawa Tengah
Sumber data : Enumerator Harga Pangan Kab/Kota, diolah BKP Prov Jateng.
Gambar 8 : Harga Telur Ayam Ras Tahun 2014 di Jawa Tengah
Sumber data : Enumerator Harga Pangan Kab/Kota, diolah BKP Prov Jateng.
2.2. Jumlah Penduduk Aspek akses pangan dinilai dengan pendekatan prosentase KK pra KS dan KSI alasan ekonomi berdasarkan data setahun terakhir yang dikeluarkan
oleh
Perwakilan
Badan
Kependudukan
dan
Keluarga
Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2014) diperoleh bahwa Penduduk Jawa Tengah tahun 2014 sebesar 35.087.032 jiwa, meningkat 0,52 % dibanding tahun 2013 sebesar 34.906.679 jiwa. Pertumbuhan penduduk terbesar pada kabupaten Semarang 6,29% dan Pati 4,35%.
17
Tabel 9 : Jumlah penduduk Jawa Tengah Tahun 2014 dibanding Tahun 2013. No
Kabupaten /Kota
Tahun 2013 (Jiwa)
Tahun 2014 (Jiwa)
Peningkatan/ penurunan
1
Cilacap
1.881.423
1.892.650
0,60%
2
Banyumas
1.627.274
1.674.786
2,92%
3
Purbalingga
947.182
955.814
0,91%
4
Banjarnegara
977.619
985.981
0,86%
5
Kebumen
1.209.141
1.241.165
2,65%
6
Purworejo
768.156
763.131
-0,65%
7
Wonosobo
833.053
843.645
1,27%
8
Magelang
1.216.539
1.225.742
0,76%
9
Boyolali
946.111
978.108
3,38%
10
Klaten
1.233.953
1.246.135
0,99%
11
Sukoharjo
901.944
907.876
0,66%
12
Wonogiri
1.099.977
1.058.149
-3,80%
13
Karanganyar
875.893
867.684
-0,94%
14
Sragen
15
Grobogan
16
902.734
884.080
-2,07%
1.453.170
1.479.737
1,83%
Blora
959.180
981.969
2,38%
17
Rembang
615.685
592.598
-3,75%
18
Pati
1.284.707
1.340.549
4,35%
19
Kudus
801.820
820.953
2,39%
20
Jepara
1.127.861
907.888
-19,50%
21
Demak
1.210.217
1.227.951
1,47%
22
Semarang
913.101
970.562
6,29%
23
Temanggung
731.294
745.649
1,96%
24
Kendal
973.011
988.748
1,62%
25
Batang
784.086
793.479
1,20%
26
Pekalongan
942.571
954.548
1,27%
27
Pemalang
1.459.399
1.487.184
1,90%
28
Tegal
1.597.187
1.608.290
0,70%
29
Brebes
1.939.385
1.996.460
2,94%
30
Kota Magelang
112.425
110.769
-1,47%
31
Kota Surakarta
413.777
398.926
-3,59%
32
Kota Salatiga
191.806
195.448
1,90%
33
Kota Semarang
1.437.347
1.438.961
0,11%
34
Kota Pekalongan
289.465
282.713
-2,33%
35
Kota Tegal
248.186
238.704
-3,82%
Jawa Tengah 34.906.679 35.087.032 Sumber data : Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah
0,52%
18
Gambar 9 : Grafik sebaran penduduk Jawa Tengah Tahun 2015
Jumlah jiwa dalam keluarga menurut komposisi umur adalah sebagai berikut :
Usia 0 - <1 tahun (bayi) tercatat 510.881 jiwa (1,46%)
Usia 1 - <5 tahun tercatat 1.987.540 jiwa (5,66%)
Usia 5 - <10 tahun tercatat 3.174.738 jiwa (9,05%)
Usia 7 – 15 tahun tercatat 5.369.984 jiwa (15,3%)
Usia 10 - <25 tahun tercatat 7.625.256 jiwa (21,73%)
Usia 25 - <60 tahun tercatat 18.407.346 jiwa (52,46%)
Usia 60 tahun keatas tercatat 3.381.471 jiwa (9,64%)
19
Dari 10.185.469 KK, dirinci menurut jenis kelamin, sebagai berikut :
Kepala keluarga laki-laki sebanyak 8.887.382 atau 87,26%
Kepala keluarga perempuan sebanyak 1.298.087 atau 12,74%.
Kepala Keluarga berdasarkan status pekerjaan, yang bekerja sebanyak 9.281.756 atau 91,13%. Sedangkan yang tidak bekerja 903.713 atau 8,8%.
2.3. Aspek Keluarga Sejahtera Berdasarkan pendataan keluarga tahun 2014 dari jumlah keluarga sebanyak 10.185.469 dapat dikelompokkan Kepala Keluarga (KK) sebagai berikut : Gambar 10 : Komposisi Keluarga Sejahtera di Jawa Tengah Tahun 2014
2.3.1.
Jumlah Keluarga Pra sejahtera Jumlah keluarga Pra Sejahtera tahun 2014 sebanyak
2.659.070 KK
atau 26,11 % dari jumlah keluarga yang ada sebanyak 10.185.469. Jumlah keluarga pra sejahtera tersebut apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 sebanyak 2.724.692 KK.
Terjadi penurunan
keluarga pra sejahtera sebanyak 65.622 KK (2,4 %).
20
2.3.2. Jumlah Keluarga Sejahtera Tahap I (KS I) Jumlah Keluarga Sejahtera Tahap I (KS I) tahun 2014 sebanyak 2.108.289 KK atau 20,70 % dari jumlah yang ada sebanyak 10.185.469. Jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 sebanyak 2.003.596 sehingga terjadi kenaikan sebanyak 104.693 KK atau mencapai sebesar 5,23%. 2.3.3. Jumlah Keluarga Sejahtera Tahap II (KS II) Jumlah Sejahtera Tahap II (KS II) tahun 2014 sebanyak 2.383.519 KK atau mencapai sebesar 23,4% dari jumlah keluarga yang ada sebanyak 10.185.469. Jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 sebanyak 2.273.481 KK sehingga terjadi kenaikan sebanyak 110.038 KK atau mencapai sebesar 4,84%. 2.3.4. Jumlah Keluarga Sejahtera tahap III (KS III) Jumlah Sejahtera Tahap III (KS III) tahun 2014 sebanyak 2.584.723 KK atau mencapai sebesar 25,38% dari jumlah keluarga yang ada sebanyak 10.185.469. Jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan kondisi
tahun
2013
sebanyak
2.589.542
KK
sehingga
terjadi
penurunan sebanyak 4.819 KK atau mencapai sebesar 0,19%. 2.3.5. Jumlah Keluarga Sejahtera tahap III Plus (KS III+) Jumlah Sejahtera Tahap III Plus (KS III+) tahun 2014 sebanyak 449.868 KK atau mencapai sebesar 4,42% dari jumlah keluarga yang ada sebanyak 10.185.469. Jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2013 sebanyak 433.167 KK sehingga terjadi kenaikan sebanyak 4.819 KK atau mencapai sebesar 3,86%.
21
Tabel 10 : Jumlah Keluarga Miskin Tahun 2014 di Jawa Tengah No
Kabupaten/Kota
Jumlah Keluarga
KK Pra Sejahtera
KK Sejahtera I
Jumlah KK Miskin
%
1
Cilacap
519.850
130.794
134.269
265.063
50,99
2
Banyumas
484.416
109.299
95.772
205.071
42,33
3
Purbalingga
287.939
71.844
58.112
129.956
45,13
4
Banjarnegara
286.266
70.726
68.977
139.703
48,80
5
Kebumen
357.854
92.777
74.842
167.619
46,84
6
Purworejo
222.238
53.630
44.073
97.703
43,96
7
Wonosobo
245.916
54.274
51.244
105.518
42,91
8
Magelang
353.720
92.743
63.378
156.121
44,14
9
Boyolali
296.675
98.895
48.399
147.294
49,65
10
Klaten
364.056
65.271
75.559
140.830
38,68
11
Sukoharjo
242.714
47.453
52.798
100.251
41,30
12
Wonogiri
328.187
49.781
60.509
110.290
33,61
13
Karanganyar
253.155
29.256
24.719
53.975
21,32
14
Sragen
262.073
65.618
89.457
155.075
59,17
15
Grobogan
453.269
272.242
57.381
329.623
72,72
16
Blora
288.146
121.764
73.741
195.505
67,85
17
Rembang
183.978
75.268
29.166
104.434
56,76
18
Pati
420.626
137.055
83.179
220.234
52,36
19
Kudus
229.168
23.231
40.904
64.135
27,99
20
Jepara
279.235
69.154
92.323
161.477
57,83
21
Demak
355.791
127.691
82.897
210.588
59,19
22
Semarang
297.193
76.407
67.873
144.280
48,55
23
Temanggung
224.509
53.866
28.814
82.680
36,83
24
Kendal
290.467
100.536
41.980
142.516
49,06
25
Batang
230.134
77.247
53.051
130.298
56,62
26
Pekalongan
259.047
52.352
60.523
112.875
43,57
27
Pemalang
400.915
121.145
90.032
211.177
52,67
28
Tegal
432.575
79.146
92.563
171.709
39,69
29
Brebes
554.163
152.265
126.567
278.832
50,32
30
Kota Magelang
33.571
4.860
6.769
11.629
34,64
31
Kota Surakarta
122.925
10.259
22.108
32.367
26,33
32
Kota Salatiga
62.398
6.926
8.741
15.667
25,11
33
Kota Semarang
415.526
41.788
74.932
116.720
28,09
34
Kota Pekalongan
77.061
11.712
14.971
26.683
34,63
35
Kota Tegal
69.713
11.795
17.666
29.461
42,26
10.185.469
2.659.070
2.108.289
4.767.359
46,81
Jawa Tengah
Sumber data : Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah
22
2.3.
Pemanfaatan Pangan
2.3.1. Status gizi balita Dari 1.557.022 balita yang ditimbang pada tahun 2013, status gizi buruk 12.141 balita (0,78%), gizi kurang 87.372 balita (5,61%), gizi normal 1.435.633 balita (92,20%) dan gizi lebih 21.876 balita (1,4%). Tabel 11 : Status Gizi Balita Tahun 2013 di Jawa Tengah. No
Kab /Kota
1
Cilacap
2
Balita Ditimbang
Balita Gizi Buruk
%
Balita Gizi Kurang
%
137.495
429
0,31
2.359
1,72
Banyumas
15.451
155
1,00
1.208
7,82
3
Purbalingga
56.992
434
0,76
1.736
3,05
4
Banjarnegara
51.776
198
0,38
240
0,46
5
Kebumen
72.587
21
0,03
314
0,43
6
Purworejo
46.259
370
0,80
3.511
7,59
7
Wonosobo
9.727
48
0,49
751
7,72
8
Magelang
17.877
76
0,43
1.389
7,77
9
Boyolali
36.813
310
0,84
1.978
5,37
10
Klaten
7.800
67
0,86
594
7,62
11
Sukoharjo
51.540
275
0,53
2.194
4,26
12
Wonogiri
10.169
100
0,98
2.033
19,99
13
Karanganyar
11.767
61
0,52
3.309
28,12
14
Sragen
59.495
287
0,48
1.712
2,88
15
Grobogan
6.016
104
1,73
811
13,48
16
Blora
52.415
765
1,46
4.374
8,34
17
Rembang
70.605
289
0,41
3.432
4,86
18
Pati
77.341
522
0,67
5.348
6,91
19
Kudus
58.188
445
0,76
2.177
3,74
20
Jepara
61.997
1.394
2,25
7.269
11,72
21
Demak
27.100
373
1,38
2.558
9,44
22
Semarang
66.370
629
0,95
3.960
5,97
23
Temanggung
50.197
451
0,90
6.770
13,49
24
Kendal
60.077
562
0,94
2.117
3,52
25
Batang
16.800
238
1,42
1.749
10,41
26
Pekalongan
53.465
48
0,09
277
0,52
27
Pemalang
28.131
644
2,29
4.623
16,43
28
Tegal
80.694
981
1,22
4.750
5,89
29
Brebes
89.056
674
0,76
6.257
7,03
30
Kota Magelang
5.795
45
0,78
498
8,59
31
Kota Surakarta
29.448
105
0,36
1.096
3,72
32
Kota Salatiga
9.125
56
0,61
196
2,15
23
No
Kab /Kota
Balita Ditimbang
Balita Gizi Buruk
%
Balita Gizi Kurang
%
33
Kota Semarang
86.516
95
0,11
801
0,93
34
Kota Pekalongan
18.246
476
2,61
1.831
10,04
35
Kota Tegal
23.692
414
1,75
3.150
13,30
1.557.022
12.141
0,78
87.372
5,61
Jawa Tengah
Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
2.3.2. Kasus gizi buruk Kejadian Luar Biasa Gizi Buruk di Jawa Tengah tahun 2012 pada awal tahun sejumlah 1.370 anak dan telah ditangani oleh Dinas Kesehatan sehingga sembuh 383 anak, meninggal 15 dan lain-lain (pindah tempat tinggal) 9 anak sehingga sisa kasus Gizi buruk akhir Desember 2013 masih 963 anak. Tabel 12 : Kasus dan Penanganan Gizi Buruk Tahun 2013 di Jawa Tengah No
Kabupaten / Kota
Kasus Gizi Buruk (BB/TB)
Meninggal
Sembuh
Lainlain
Sisa Kasus
145
0
33
0
112
1
Cilacap
2
Banyumas
33
0
5
0
28
3
Purbalingga
22
0
1
0
21
4
Banjarnegara
39
0
9
0
30
5
Kebumen
22
1
0
0
21
6
Purworejo
76
0
28
0
48
7
Wonosobo
15
0
4
0
11
8
Magelang
33
0
6
0
27
9
Boyolali
11
0
0
1
10
10
Klaten
14
0
3
0
11
11
Sukoharjo
18
0
6
0
12
12
Wonogiri
56
0
9
0
47
13
Karanganyar
38
2
27
1
8
14
Sragen
10
0
1
0
9
15
Grobogan
22
0
7
0
15
16
Blora
60
1
8
0
51
17
Rembang
47
1
7
0
39
18
Pati
32
0
5
0
27
19
Kudus
31
1
20
0
10
20
Jepara
162
2
105
0
55
21
Demak
23
0
6
0
17
22
Semarang
26
0
5
0
21
23
Temanggung
23
0
7
0
16
24
No
Kabupaten / Kota
Kasus Gizi Buruk (BB/TB)
Meninggal
Sembuh
Lainlain
Sisa Kasus
24
Kendal
29
0
6
0
23
25
Batang
44
0
13
0
31
26
Pekalongan
48
0
0
0
48
27
Pemalang
32
0
0
0
32
28
Tegal
82
2
8
0
72
29
Brebes
103
0
20
7
76
30
Kota Magelang
6
0
2
0
4
31
Kota Surakarta
0
0
0
0
0
32
Kota Salatiga
6
0
0
0
6
33
Kota Semarang
49
5
31
0
13
34
Kota Pekalongan
8
0
1
0
7
35
Kota Tegal
5
0
0
0
5
Jawa Tengah 1.370 Sumber data : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
15
383
9
963
25
BAB III METODE SKPG 3.1. a.
Pengertian dan Ruang Lingkup SKPG Pengertian 1).
Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu
untuk
memenuhi
standar
kebutuhan
fisiologis
bagi
pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. 2).
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan
menjadi
dasar
perencanaan,
penentuan
kebijakan,
koordinasi program, dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi. 3).
Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
4).
Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami). a.
Transien Berat:
apabila
dampak
bencana
berpengaruh
terhadap kondisi sosial ekonomi lebih dari 30 persen penduduk suatu wilayah. b.
Transien Ringan: apabila dampak bencana berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi kurang dari 10-30 persen penduduk suatu wilayah.
26
5).
Keadaan Darurat Pangan (Rawan Pangan Transien Berat) adalah keadaan kritis, tidak menentu yang mengancam situasi pangan masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa. Keadaan darurat terjadi karena peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat, dan sebagainya yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan (Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002).
6).
Investigasi adalah kegiatan peninjauan ke tempat kejadian rawan pangan untuk melihat langsung dan melakukan cross check terhadap kejadian rawan pangan dan gizi, sekaligus mengumpulkan data dan informasi guna mengidentifikasi permasalahan, sasaran penerima manfaat, serta jenis bantuan yang diperlukan.
7).
Intervensi adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis, untuk mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan sesuai dengan kebutuhannya secara tepat dan cepat.
8).
Sasaran penerima manfaat adalah masyarakat yang terindikasi rawan pangan transien atau kronis yang ditetapkan berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Investigasi.
9).
Berdasarkan waktu pelaksanaan, recovery permasalahan, dan hasil tindakan, mengatasi permasalahan rawan pangan yang dihadapi masyarakat maka intervensi dibedakan menjadi: a.
Intervensi Jangka Pendek/Tanggap Darurat adalah suatu kegiatan penanganan daerah rawan pangan bersifat segera.
b.
Intervensi
Jangka
Menengah
adalah
suatu
kegiatan
penanganan daerah rawan pangan yang dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan. c.
Intervensi
Jangka
Panjang
adalah
suatu
kegiatan
penanganan daerah rawan pangan yang dilakukan dalam kurun waktu di atas 6 (enam) bulan. 27
10). Sistem Pengendalian Intern (SPI) dapat diartikan antara lain: pengawasan
intern,
lembaga,
organisasi,
pemerintah
daerah,
pemantauan pengendalian intern, dengan maksud dan tujuan mendukung
peningkatan
kinerja,
transparansi,
akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara, dan pengamanan aset negara. 11). Monitoring
(Pemantauan)
adalah
kegiatan
mengamati
perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin atau suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses/ mempelajari, mengawasi, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan, yang dilakukan secara terus menerus dan berkala di setiap tingkatan agar program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana atau pengamatan secara kontinyu mengenai penggunaan input untuk melaksanakan kegiatan, pencapaian hasil, dan dampak proyek. 12). Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar atau proses penilaian secara sistematik, reguler, dan
obyektif
mengenai
relevansi,
kinerja
dan
keberhasilan
program/proyek yang sedang berjalan dan sudah diselesaikan. 13).
Pelaporan adalah bentuk penyampaian informasi mengenai
hasil pelaksanaan program/kegiatan yang dituangkan ke dalam formulir yang telah ditentukan secara berkala dan sesuai dengan petunjuk pengisiannya atau dalam konteks partisipatif merupakan kegiatan yang direncanakan dan sistematis tentang data yang diproses, ditransformasikan ke dalam format yang disepakati, dan didistribusikan kepada pengguna untuk memuaskan kebutuhan informasi mereka.
28
14). Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau salah satu bentuk pengawasan internal, yang memungkinkan untuk melakukan intervensi pencegahan dan penanggulangan terhadap temuan yang menyimpang pada pelaksanaan program/proyek. b.
Ruang Lingkup SKPG Ruang lingkup kegiatan SKPG terdiri dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi serta investigasi mendalam (indepth investigation) bagi desa yang diindikasikan akan terjadi kerawanan pangan dan gizi. Hasil analisis SKPG dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan, perencanaan, penentuan intervensi atau tindakan dalam penanganan kerawanan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan baik di tingkat nasional, propinsi maupun di tingkat kabupaten.
3.2. Organisasi Pelaksana SKPG (Lampirkan SK Tim SKPG) Provinsi membentuk Pokja/Tim SKPG yang berada dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan susunan Pokja/ Tim minimal sebagai berikut: 1.
Sekretaris: Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
2.
Anggota terdiri dari perwakilan-perwakilan instansi terkait lingkup Provinsi Jawa Tengah, antara lain: -
Bappeda Provinsi Jawa Tengah
-
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah
-
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah
-
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
-
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
29
Tugas umum pokja SKPG di tingkat provinsi antara lain: a.
Menemukenali secara dini dan merespon kemungkinan timbulnya masalah pangan dan gizi
b.
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan intervensi penanganan rawan pangan dan gizi.
c.
Menggalang kerjasama dengan berbagai institusi termasuk kalangan swasta serta lembaga swadaya masyarakat dalam implementasi rencana tindak lanjut dan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.
Secara khusus tugas Pokja/Tim SKPG di tingkat provinsi antara lain: a.
Melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi teknis konsolidasi data dan informasi pangan dan gizi secara regular (bulanan dan tahunan).
b.
Menyusun peringkat kabupaten berdasarkan laporan SKPG kabupaten
c.
Melakukan pengolahan dan analisis data bulanan dan tahunan berdasarkan laporan SKPG kabupaten
d.
Menyusun laporan situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan.
e.
Melaporkan hasil analisa bulanan dan tahunan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Tim Pokja pangan dan Gizi Tingkat Pusat.
f.
Melakukan
investigasi
kedalaman
masalah
pangan
dan
gizi
berdasarkan hasil analisis bulanan dan merumuskan langkah-langkah intervensi.
30
3.3.
Mekanisme Kerja Kegiatan SKPG
Gambar 11 : Analisis SKPG Dalam Rangka Penanganan Kerawanan Pangan DATA BULANAN DAN TAHUNAN SKPG (Ketersediaan, Akses, dan Pemanfaatan Pangan)
DATA DIKUMPULKAN, DIOLAH, DAN DIANALISIS
HASIL ANALISIS SKPG
Apakah terdapat permasalahan pada: idak Ketersediaan? Akses?; dan Pemanfaatan Pangan?
T
Pemantauan / analisis SKPG tetap dilanjutkan
Terindikasi Rawan Pangan
Dilakukan Investigasi T Apakah permasalahan yang timbul idak telah sampai pada tahap membutuhkan upaya penanganan Y intervensi ? a Jenis intervensi yang bagaimana yang diperlukan?
Dipantau/ monitoring situasi pangan dan gizi
Intervensi Non Pangan (jenis intervensi non pangan yang sesuai dan memungkinkan untuk diberikan, sasaran, waktu intervensi, durasi, skala intervensi, target intervensi,
Intervensi Pangan (jenis intervensi pangan yang sesuai dan memungkinkan untuk diberikan, sasaran, waktu intervensi, durasi, skala intervensi, target intervensi,
pelaksanaan)
pelaksanaan)
31
BAB IV HASIL PELAKSANAAN SKPG 4.1.
Analisis Situasi Pangan dan Gizi Bulanan Tahun 2014 Analisis
SKPG
bulanan
dapat
menggambarkan
bagaimana
kondisi
kerawanan pangan suatu daerah dari bulan ke bulan selama satu tahun. Untuk tahun 2014 lebih merata warna merahnya dipengaruhi oleh adanya pergeseran waktu tanam dan peningkatan harga pangan yang cukup signifikan (daging ayam dan telur) serta balita yang melakukan penimbangan secara rutin masih dibawah 90 %. Tabel 14 : Skor komposit bulanan tahun 2014 No
Kabupaten / Kota
Jan
Peb
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli
Agst
Sept
Okt
Nop
Des
1
Cilacap
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
Banyumas
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Purbalingga
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
Banjarnegara
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
Kebumen
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
Purworejo
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
7
Wonosobo
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
8
Magelang
1
1
1
3
3
2
1
3
1
3
3
2
9
Boyolali
3
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
10
Klaten
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
11
Sukoharjo
1
1
3
1
1
3
3
1
3
3
3
1
12
Wonogiri
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
13
Karanganyar
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
14
Sragen
3
3
3
1
3
1
3
1
3
3
3
2
15
Grobogan
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
16
Blora
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
1
17
Rembang
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
18
Pati
3
3
1
1
3
3
2
1
3
3
2
1
19
Kudus
3
3
3
1
3
3
2
1
1
1
3
1
20
Jepara
3
3
3
1
3
3
2
1
1
3
3
1
21
Demak
3
3
3
1
3
3
2
1
3
3
3
1
22
Semarang
3
3
2
1
1
3
3
1
3
3
1
1
23
Temanggung
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
24
Kendal
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
3
3
32
No
Kabupaten / Kota
Jan
Peb
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli
Agst
Sept
Okt
Nop
Des
25
Batang
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
26
Pekalongan
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
27
Pemalang
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
28
Tegal
3
3
3
3
1
3
3
1
1
3
3
3
29
Brebes
1
3
3
1
1
3
3
1
1
3
3
3
30
Kota Magelang
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
31
Kota Surakarta
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
32
Kota Salatiga
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
33
Kota Semarang
3
3
1
1
1
3
1
1
1
3
2
3
34
Kota Pekalongan
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
35
Kota Tegal
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Total Skor 1 = Warna hijau (aman), Total Skor 2 = Warna kuning (waspada), Total skor 3 = warna merah (rawan)
4.2.
Analisis Situasi Pangan dan Gizi Bulanan Tahun 2014
4.2.1. Aspek Ketersediaaan Pangan Tabel 13 : Analisis SKPG Jawa Tengah Tahun 2015 dari Aspek Ketersediaan Pangan No
Kabupaten/Kota
Produksi Bersih Beras (Ton)
Produksi Bersih Jagung (Ton)
Produksi Bersih Ubi (Ton)
Produksi Bersih Total (Ton)
1
Cilacap
447.711
21.068
57.486
526.266
2
Banyumas
204.891
15.597
25.542
246.030
3
Purbalingga
131.578
37.345
31.278
200.202
4
Banjarnegara
100.731
66.142
78.779
245.652
5
Kebumen
249.976
25.716
45.289
320.981
6
Purworejo
199.069
9.433
34.019
242.522
7
Wonosobo
88.895
101.404
67.269
257.568
8
Magelang
197.917
52.072
26.363
276.351
9
Boyolali
156.540
108.483
26.580
291.603
10
Klaten
205.019
69.405
4.953
279.377
11
Sukoharjo
192.483
18.875
11.785
223.143
12
Wonogiri
227.696
236.084
339.845
803.625
13
Karanganyar
163.366
25.365
45.079
233.810
14
Sragen
351.061
97.516
26.869
475.445
15
Grobogan
380.306
492.957
12.316
885.580
16
Blora
257.064
201.245
27.987
486.296
17
Rembang
129.655
108.116
50.150
287.921
18
Pati
341.864
84.601
223.508
649.973
19
Kudus
82.785
12.728
12.266
107.779
33
No
Kabupaten/Kota
Produksi Bersih Beras (Ton)
Produksi Bersih Jagung (Ton)
Produksi Bersih Ubi (Ton)
Produksi Bersih Total (Ton)
20
Jepara
140.806
38.286
103.051
282.142
21
Demak
355.742
145.467
4.154
505.363
22
Semarang
118.193
53.882
23.183
195.258
23
Temanggung
89.096
98.079
20.966
208.142
24
Kendal
138.401
172.293
9.763
320.457
25
Batang
96.794
43.756
15.905
156.455
26
Pekalongan
114.728
11.219
4.077
130.024
27
Pemalang
289.925
37.872
9.848
337.646
28
Tegal
207.512
90.858
4.639
303.009
29
Brebes
358.465
102.610
12.544
473.619
30
Kota Magelang
1.731
-
13
1.745
31
Kota Surakarta
749
-
56
805
32
Kota Salatiga
4.561
1.475
1.993
8.029
33
Kota Semarang
18.101
2.183
3.237
23.521
34
Kota Pekalongan
7.128
-
-
7.128
35
Kota Tegal
2.349
-
-
2.349
Jawa Tengah 6.052.889 2.582.133 Sumber data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov Jateng.
1.360.794
9.995.816
Rasio Ketersediaan (r)
Skor Pertanian
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kabupaten / Kota Cilacap Banyumas Purbalingga Banjarnegara Kebumen Purworejo Wonosobo Magelang Boyolali Klaten Sukoharjo Wonogiri Karanganyar Sragen Grobogan Blora Rembang Pati Kudus Jepara Demak Semarang Temanggung
Populasi 2014 (Jiwa)
Produksi Bersih (Gr/Kap/hr)
1.892.650 1.674.786 955.814 985.981 1.241.165 763.131 843.645 1.225.742 978.108 1.246.135 907.876 1.058.149 867.684 884.080 1.479.737 981.969 592.598 1.340.549 820.953 907.888 1.227.951 970.562 745.649
664 347 460 615 712 838 854 635 858 615 624 2.155 784 1.369 1.608 1.358 1.217 1.310 339 796 1.126 587 752
2,21 1,16 1,53 2,05 2,37 2,79 2,85 2,12 2,86 2,05 2,08 7,18 2,61 4,56 5,36 4,53 4,06 4,37 1,13 2,65 3,75 1,96 2,51
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
34
No 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Kabupaten / Kota Kendal Batang Pekalongan Pemalang Tegal Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Jawa Tengah
Populasi 2014 (Jiwa) 988.748 793.479 954.548 1.487.184 1.608.290 1.996.460 110.769 398.926 195.448 1.438.961 282.713 238.704 35.087.032
Produksi Bersih (Gr/Kap/hr) 929 602 319 516 454 607 44 4 98 36 47 24 754
Rasio Ketersediaan (r) 3,10 2,01 1,06 1,72 1,51 2,02 0,15 0,01 0,33 0,12 0,16 0,08 2,51
Skor Pertanian 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3
Sumber data : Pokja SKPG Prov Jateng
Rasio ketersediaan pangan yang dihasilkan dari produksi pangan pokok yaitu Padi, Jagung, Ubi kayu dan Ubi jalar untuk konsumsi penduduk Jawa Tengah secara makro cukup. Terdapat 2 kabupaten yaitu Kudus dan pekalongan yang diindikasi waspada dari aspek ketersediaan karena bukan sentra produksi pangan pokok, namun dari akses (distribusi pangan)
tidak
terjadi
kendala
dalam
penyediaan
pangan
pokok
penduduknya karena dapat dicukupi dari wilayah sekitarnya. Khusus di 6 daerah perkotaan rasio ketersediaan dilihat dari produksi menunjukkan warna merah dikarenakan bukan sebagai daerah produsen. Namun karena pangan cukup tersedia di masyarakat dan didukung oleh kemampuan daya beli sehingga tidak terganggu akses pangannya. 4.2.2. Aspek Akses Pangan Akses pangan yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumberdaya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangan. Akses rumah tangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan kerja dan harga. Akses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut tentang preferensi pangan.
35
Tabel 14 : Analisis SKPG Jawa Tengah Tahun 2015 dari Aspek Akses Pangan
1
Cilacap
519.850
KK Pra Sejahtera 130.794
2
Banyumas
484.416
109.299
95.772
205.071
42,33
3
3
Purbalingga
287.939
71.844
58.112
129.956
45,13
3
4
Banjarnegara
286.266
70.726
68.977
139.703
48,80
3
5
Kebumen
357.854
92.777
74.842
167.619
46,84
3
6
Purworejo
222.238
53.630
44.073
97.703
43,96
3
7
Wonosobo
245.916
54.274
51.244
105.518
42,91
3
8
Magelang
353.720
92.743
63.378
156.121
44,14
3
9
Boyolali
296.675
98.895
48.399
147.294
49,65
3
10
Klaten
364.056
65.271
75.559
140.830
38,68
2
11
Sukoharjo
242.714
47.453
52.798
100.251
41,30
3
12
Wonogiri
328.187
49.781
60.509
110.290
33,61
2
13
Karanganyar
253.155
29.256
24.719
53.975
21,32
2
14
Sragen
262.073
65.618
89.457
155.075
59,17
3
15
Grobogan
453.269
272.242
57.381
329.623
72,72
3
16
Blora
288.146
121.764
73.741
195.505
67,85
3
17
Rembang
183.978
75.268
29.166
104.434
56,76
3
18
Pati
420.626
137.055
83.179
220.234
52,36
3
19
Kudus
229.168
23.231
40.904
64.135
27,99
2
20
Jepara
279.235
69.154
92.323
161.477
57,83
3
21
Demak
355.791
127.691
82.897
210.588
59,19
3
22
Semarang
297.193
76.407
67.873
144.280
48,55
3
23
Temanggung
224.509
53.866
28.814
82.680
36,83
2
24
Kendal
290.467
100.536
41.980
142.516
49,06
3
25
Batang
230.134
77.247
53.051
130.298
56,62
3
26
Pekalongan
259.047
52.352
60.523
112.875
43,57
3
27
Pemalang
400.915
121.145
90.032
211.177
52,67
3
28
Tegal
432.575
79.146
92.563
171.709
39,69
2
29
Brebes
554.163
152.265
126.567
278.832
50,32
3
30
Kota Magelang
33.571
4.860
6.769
11.629
34,64
2
31
Kota Surakarta
122.925
10.259
22.108
32.367
26,33
2
32
Kota Salatiga
62.398
6.926
8.741
15.667
25,11
2
33
Kota Semarang
415.526
41.788
74.932
116.720
28,09
2
34
Kota Pekalongan
77.061
11.712
14.971
26.683
34,63
2
35
Kota Tegal
69.713
11.795
17.666
29.461
42,26
3
10.185.469
2.659.070
2.108.289
4.767.359
46,81
No
Kabupaten/ Kota
Jawa Tengah
Jumlah Keluarga
134.269
KK_Pra dan Sejahtera I (Total) 265.063
% Pra dan Sejahtera I (r) 50,99
KK Sejahtera I
Skor Miskin 3
Sumber data : Perwakilan BKKBN Prov Jateng, Diolah Pokja SKPG
36
Angka kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2014 sebesar 13,58 % atau 4,56 juta jiwa turun 0,86% dari tahun 2013 sebesar 14,44% atau 4,81 juta jiwa. 4.1.2. Aspek Pemanfaatan Pangan Indikator status gizi balita yang dinilai dengan prevalensi gizi kurang pada balita di masing-masing kabupaten/kota yang dikumpulkan sekali setahun melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG). Dari pemantauan status gizi balita tahun 2014 berdasarkan berat badan dibanding umur, sebagaimana gambar berikut :
Gambar 12 : Grafik Status Gizi Balita Tahun 2014 di Jawa Tengah
Dari hasil pemantauan status gizi balita di Provinsi Jawa Tengah, kendala di lapangan, antara lain Kemiskinan, Kurangnya asupan zat gizi, penyakit infeksi, pola asuh, ketersediaan pangan di tingkat keluarga dan daya beli masyarakat. Selain masalah kekurangan gizi, saat ini kelebihan gizi juga perlu diwaspadai.
37
Gambar 13 : Grafik Balita KLB gizi buruk dan gizi kurang tahun 2014
KLB Gibur, seperti gunung es yang sedikit tampak pada permukaan namun kedalamannya menyebar sangat luas. Diawali dari kondisi kekurangan gizi yang tidak segera tertangani atau karena pola asuh yang diakibatkan dari masih minimnya pengetahuan pangan dan gizi dari ibu/orang tua. Dari 1.120 kejadian, 89 kasus tertangani yang dirujuk ke Rumah sakit sebanyak 8 kasus, di Rumah sakit 76 kasus dan di TFC 5 kasus. 38
Hasil pantauan pemanfaatan pangan oleh balita yang tergambar dari kegiatan penimbangan dan kondisi perkembangan kesehatan balita setiap bulan dalam tahun 2014 dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 15 : Perkembangan penimbangan balita per bulan tahun 2014 No
Uraian
Jumlah Balita Terdaftar
Jumlah Balita Ditimbang
Jumlah Balita Naik BB
Jumlah Balita BGM
Jumlah Balita Tidak Naik BB
1
Januari 2014
2.543.954
2.014.310
1.569.022
24.240
103.532
2
Pebruari 2014
2.549.509
2.070.134
1.598.330
24.069
101.918
3
Maret 2014
2.591.466
2.046.282
1.589.452
24.061
102.501
4
April 2014
2.541.277
2.028.765
1.570.355
22.417
104.863
5
Mei 2014
2.536.513
2.028.044
1.589.703
23.132
105.108
6
Juni 2014
2.500.138
1.996.358
1.559.801
22.407
103.495
7
Juli 2014
2.592.334
1.983.251
1.545.359
22.734
102.609
8
Agustus 2014
2.594.618
2.101.398
1.604.655
22.744
103.494
9
September 2014
2.589.562
2.083.427
1.573.792
22.969
109.136
10
Oktober 2014
2.686.104
2.205.409
1.651.519
23.610
107.098
11
Nopember 2014
2.574.616
2.057.396
1.608.117
24.850
95.805
12
Desember 2014
2.563.092
2.042.597
1.601.440
26.281
94.127
Sumber data : Pokja SKPG Kabupaten/Kota, diolah BKP Prov Jateng
Gambar 14 : Perkembangan balita per bulan tahun 2014 di Jawa Tengah
39
Gambar 15 : Perkembangan penimbangan balita tahun 2014 di Jawa Tengah
Gambar 16 : Perkembangan BGM tahun 2014
Gambar 17 : Perkembangan Balita 2T tahun 2014
40
Tabel 16 : Analisis SKPG Tahun 2015 dari Aspek Pemanfaatan Pangan Provinsi Jawa Tengah. No
Kabupaten/Kota
Jumlah Balita Yang Ditimbang
Gizi Buruk
Gizi Kurang
Total KEP
% KEP (r)
Skor KEP
1
Cilacap
326
2
14
16
4,91
1
2
Banyumas
300
13
42
55
18,33
2
3
Purbalingga
300
4
30
34
11,33
1
4
Banjarnegara
313
4
24
28
8,95
1
5
Kebumen
319
22
35
57
17,87
2
6
Purworejo
306
8
22
30
9,80
1
7
Wonosobo
312
2
4
6
1,92
1
8
Magelang
320
0
9
9
2,81
1
9
Boyolali
324
0
27
27
8,33
1
10
Klaten
300
5
34
39
13,00
1
11
Sukoharjo
300
16
37
53
17,67
2
12
Wonogiri
328
3
22
25
7,62
1
13
Karanganyar
307
0
11
11
3,58
1
14
Sragen
300
0
12
12
4,00
1
15
Grobogan
307
1
34
35
11,40
1
16
Blora
321
2
11
13
4,05
1
17
Rembang
314
6
31
37
11,78
1
18
Pati
315
3
22
25
7,94
1
19
Kudus
291
0
18
18
6,19
1
20
Jepara
332
0
23
23
6,93
1
21
Demak
300
2
21
23
7,67
1
22
Semarang
313
13
28
41
13,10
1
23
Temanggung
300
2
4
6
2,00
1
24
Kendal
300
3
18
21
7,00
1
25
Batang
336
2
13
15
4,46
1
26
Pekalongan
300
3
14
17
5,67
1
27
Pemalang
319
2
14
16
5,02
1
28
Tegal
321
3
18
21
6,54
1
29
Brebes
319
4
24
28
8,78
1
30
Kota Magelang
307
2
14
16
5,21
1
31
Kota Surakarta
300
0
32
32
10,67
1
32
Kota Salatiga
300
5
18
23
7,67
1
33
Kota Semarang
300
13
16
29
9,67
1
34
Kota Pekalongan
329
4
7
11
3,34
1
35
Kota Tegal
320
8
32
40
12,50
1
10.899
157
735
892
8,18
Jawa Tengah Sumber data : Pokja SKPG Prov Jateng
41
4.1.3. Indeks Komposit Tabel 17 : Komposit Analisis SKPG Tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah.
No
Kabupaten / Kota
S_Pertanian
1 Cilacap 2 Banyumas 3 Purbalingga 4 Banjarnegara 5 Kebumen 6 Purworejo 7 Wonosobo 8 Magelang 9 Boyolali 10 Klaten 11 Sukoharjo 12 Wonogiri 13 Karanganyar 14 Sragen 15 Grobogan 16 Blora 17 Rembang 18 Pati 19 Kudus 20 Jepara 21 Demak 22 Semarang 23 Temanggung 24 Kendal 25 Batang 26 Pekalongan 27 Pemalang 28 Tegal 29 Brebes 30 Kota Magelang 31 Kota Surakarta 32 Kota Salatiga 33 Kota Semarang 34 Kota Pekalongan 35 Kota Tegal Sumber data : Pokja SKPG Prov Jateng
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3
S_Pra dan Sejahtera I
S_KEP
Skor Komposit
Indeks Komposit Tahunan (IKT)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3
1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 6 5 5 6 5 5 5 5 4 6 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 6 5 4 5 6 6 6 6 6 7
3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3
Hasil analisis situasi pangan dan gizi tahunan 2014 Penyebab dominan kerawanan pangan adalah masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.
42
4.2.
Peta situasi Pangan dan Gizi Gambar 18 : Peta Ketersediaan Pangan Tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah LEGENDA Peta Ketersediaan Pangan Jateng Th, 2015 Raw an (6) Waspada (2) Aman (27)
Jepara Rembang
Kota Tegal Batang
Brebes
Cilacap
Demak Grobogan Blora
Banjarnegara
Boyolali Magelang
Kebumen
Karanganyar Wonogiri
Gambar 19 : Peta Akses Pangan Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah LEGENDA Peta Akses Pangan Jateng Th. 2015 Raw an (24) Waspada (11) Aman (0)
Jepara Rembang
Kota Tegal Batang
Brebes
Cilacap
Demak Grobogan Blora
Banjarnegara
Boyolali Magelang
Kebumen
Karanganyar Wonogiri
Gambar 20 : Peta Pemanfaatan Pangan Tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah LEGENDA Peta Pemanfaatan Pangan Jateng Th. 2015 Raw an (0) Waspada (3) Aman (32)
Jepara Rembang
Kota Tegal Brebes
Cilacap
Demak Batang
Banjarnegara
Boyolali Magelang
Kebumen
Grobogan Blora
Karanganyar Wonogiri
43
Gambar 21 : Peta Komposit SKPG Tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah LEGENDA Peta Pangan dan Gizi Jateng Th. 2015 Raw an (29) Waspada (1) Aman (5)
Jepara Rembang
Kota Tegal Batang
Brebes
Cilacap
Demak Grobogan Blora
Banjarnegara
Boyolali Magelang
Kebumen
Karanganyar Wonogiri
4.3.
Intervensi SKPG Analisa SKPG digunakan sebagai early warning system kejadian rawan pangan pada suatu wilayah. Selanjutnya dapat dilakukan investigasi terhadap kejadian kerawanan pangan kronis maupun transien. Hasil investigasi akan dibahas dalam rapat Pokja SKPG sekaligus
dilaporkan
kepada
pengambil
kebijakan
yang
akan
menentukan perlu tidaknya suatu intervensi dan jenis intervensi yang akan diberikan untuk penanganan kejadian kerawanan pangan. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui APBD Provinsi tahun 2014 mengalokasikan bantuan pangan (beras) sebesar 12.000 kg beras untuk penanganan kerawanan pangan transien pada 4 Kabupaten, sebagai berikut : Tabel 17 : Intervensi SKPG untuk Penanganan Kerawanan Pangan Transien Tahun 2014. N o.
Penyebab
Jenis
Volume
Kerawanan Pangan
Bantuan
(Kg.)
Kalisari
Banjir
Beras
3.000
Krangan
Krangan
Puso
Beras
3.000
Cilacap
Kesugihan
Pesanggrahan
Gibur
Beras
3.000
Wonogiri
Manyaran
Kepuhsari
Kekeringan
Beras
3.000
Kabupaten/ Kota
Kecamatan
1
Demak
Sayung
2
Rembang
3 4
Desa
Jumlah
12.000
Sumber data : Badan Ketahanan Pangan Prov Jateng
44
BAB V PENUTUP A.
Kesimpulan Kondisi pangan dan gizi Jawa Tengah tahun 2014 secara makro rawan, hanya 5 kabupaten aman yaitu kabupaten Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Temanggung, Tegal dan 1 kabupaten dalam status waspada adalah Kudus. Selebihnya 29 kabupaten/kota pada status rawan. Secara rinci per aspek sebagai berikut : 1.
Aspek Ketersediaan pangan untuk 27 kabupaten se Jawa Tengah dalam kondisi aman, 2 kabupaten kondisi waspada dan 6 kota pada kondisi
rawan.
Hal
ini
dikarenakan
daerah
perkotaan
bukan
merupakan sentra produksi pangan. Namun hal ini tidak menjadi kendala karena komoditas pangan tersedia cukup dan dapat diakses oleh warga perkotaan. 2.
Aspek Akses pangan untuk 11 kabupaten/kota se Jawa Tengah dalam kondisi waspada dan 24 kabupaten pada kondisi rawan. Hal ini dikarenakan jumlah KK miskin di Jawa Tengah masih tinggi.
3.
Aspek Pemanfaatan pangan untuk 32 kabupaten/kota se Jawa Tengah dalam kondisi aman dan 3 kabupaten/kota dalam kondisi waspada.
B.
Saran 1.
Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan suatu kegiatan yang memerlukan komitmen pemerintah daerah untuk melakukan secara terus-menerus pemantauan situasi pangan dan gizi sehingga dapat dicegah sedini mungkin penanganan
ancaman
kerawanan pangan. 2.
Keadaan gizi penduduk dari waktu ke waktu perlu selalu dipantau dan diantisipasi sesegera mungkin. Kelangsungan SKPG sebagai sumber informasi
pangan dan gizi perlu selalu dimonitor seiring dengan
perubahan situasi pangan dan gizi yang terjadi di setiap wilayah.
45
LAMPIRAN 1.
Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah nomor : 045/743 tanggal 20 April 2015 tentang Petugas Teknis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Jawa Tengah Tahun 2015.
2.
Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah nomor : 045/744 tanggal 20 April 2015 tentang Petugas Pengumpul dan Pengolah Data Pemetaan Kerawanan Pangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Jawa Tengah Tahun 2015
3.
Hasil Pengolahan Indikator Aspek Ketersediaan pangan
4.
Hasil Pengolahan Indikator Aspek Akses Pangan
5.
Hasil Pengolahan Indikator Aspek Pemanfaatan Pangan
46
menurun
menurun
menurun
menurun
menurun
menurun
menurun
menurun
menurun
menurun
menurun
menurun
3.977.810
3.977.810
3.977.810
3.977.810
3.977.810
3.977.810
3.977.810
3.977.810
3.977.810
3.977.810
3.977.810
3.977.810
47
