BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Rencana
Strategis
(Renstra)
Kantor
Penanaman
Modal
dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam Tahun 2011 – 2015 merupakan dokumen perencanaan strategis
yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun
(perencanaan jangka menengah). Rencana strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan
strategis
menentukan
diarahkan
kemana
suatu
organisasi untuk lima tahun ke depan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Secara umum Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.
B. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Tujuan
penyusunan
Renstra
Kantor
Penanaman
Modal
dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam Tahun 2011 – 2015 adalah menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD. Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran pada setiap akhir tahun.
1
2. Sasaran Sasaran
penyusunan
Renstra
Kantor
Penanaman
Modal
dan
Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam Tahun 2011 – 2015 adalah : a. Tersusunnya perencanaan strategis Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk lima tahun kedepan yang berisi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam; b. Teridentifikasinya potensi, kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan publik dan pengembangan penanaman modal/investasi di Kabupaten Agam; c.
Terumuskannya visi dan misi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.
d. Terumuskannya strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran dalam mencapai visi dan misi; e. Terumuskannya program dan kegiatan dalam pengembangan penanaman modal dan pelayanan publik sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah; f.
Terumuskannya mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja.
C. Landasan Hukum Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2011-2015 adalah : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah. Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
2
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam. 8. Peraturan Bupati Agam Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten.
D. Kerangka Pikir Adapun kerangka pikir penyusunan Renstra dapat dilihat pada bagan di bawah ini. Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penyusunan Perencanaan Strategis
3
Gambar 1.2. Hubungan antara Rencana Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Pendek
E. Sistematika Penyusunan Sistematika penyusunan Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan dan Sasaran C. Landasan Hukum D. Kerangka Pikir E. Sistematika Penyusunan
BAB II KONDISI KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU A. Tugas dan fungsi B. Struktur Organisasi C. Sumber Daya KPMPT D. Kinerja Pelayanan E. Alur Proses Perizinan F. Tantangan dan Peluang Pengembangan KPMPT
4
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi B. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan yang Dihadapi C. Rumusan Permasalahan Strategis yang Dihadapi Masa Kini D. Rumusan Perubahan Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh pada Tupoksi E. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI & KEBIJAKAN A. Visi B. Misi C. Tujuan dan Sasaran D. Strategi 1. Analisis Lingkungan 2. Penetapan Strategi E. Kebijakan BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
BAB VI INDIKATOR KINERJA KPMPT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP
5
BAB II KONDISI KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
A. Tugas dan Fungsi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT) sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor 47 Tahun 2011 merupakan
lembaga
teknis
daerah
yang
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, yang meliputi pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi sbb: a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu; c. Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan; d. Pelaksanaan koordinasi dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan; e. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan; f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.
B. Struktur Organisasi Pasal 5 Peraturan Bupati Agam Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam menyebutkan bidang tugas unsurunsur kantor
di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Unsur-
unsur tersebut adalah :
6
1. Kepala Kantor dengan tugasnya antara lain : a) Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan; b) Mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah Kabupaten Agam dibidang pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang meliputi penyiapan usulan bidang-bidang
usaha
dipertimbangkan
terbuka
yang
perlu
dengan
dipertimbangkan
persyaratan,
tertutup,
dipertimbangkan
mendapat prioritas tinggi di Kabupaten Agam; c) Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan dan pengawasan dalam skala Kabupaten Agam terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi; d) Memberikan data dan informasi serta sarana pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam hal urusan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai bahan dalam mengambil keputusan; e) Menyelenggarakan penyusunan, pelaporan dan pertanggungjawaban tugas kantor, baik secara operasional maupun administrasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; f)
Melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengendalian, penyuluhan, dan pengaduan dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
g) Menyelenggarakan
evaluasi
dan
pelaporan
pelaksanaan
tugas
penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan; h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, adapun uraian tugasnya : a) Melaksanakan kegiatan surat menyurat dalam bidang administrasi umum; b) Melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan dinas; c) Melaksanakan perencanaan kebutuhan barang dan perlengkapan dinas; d) Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian dan melakukan kegiatan karir pegawai; e) Melaksanakan persiapan rencana kebutuhan pegawai;
7
f) Melaksanakan persiapan bahan usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai; g) Melaksanakan koordinasi kehadiran pegawai dan merekap absen setiap minggunya; h) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan belanja langsung dan tidak langsung; i) Melaksanakan proses dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan; j) Melaksanakan penatausahaan keuangan; k) Melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana strategis; l) Melaksanakan penyiapan bahan rencana kerja SKPD dan RPJM serta RENSTRA SKPD; m) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sebagai bahan RKA dan DPA SKPD; n) Melaksanakan administrasi pembekalan dan material,mengurus dan memelihara perlengkapan serta mengurus rumah tangga dan mengatur pengamanan fisik kantor; o) Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan kantor; p) Melaksanakan dokumen dan publikasi kantor; q) Melaksanakan
pengadaan,pemeliharaan,penyimpanan
dan
penghapusan barang inventaris/asset; r) Melaksanakan koordinasi kebijakan dinas bersama seksi-seksi terkait; s) Melaksanakan penyusunan laporan bulan, triwulan dan tahunan sesuai dengan
peraturan
yang
berlaku
sebagai
pertanggung
jawaban
pelaksanaan tugas; t) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan Sub bagian tata usaha dibantu dengan pengelola adminisitrasi umum dan pengelola administrasi keuangan.
3. Seksi Promosi Tugas : Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan di bidang promosi daerah. Uraian tugas : a) Mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala Kabupaten Agam; b) Melaksanakan promosi penanaman modal daerah Kabupaten Agam baik dalam negeri maupun ke luar negeri;
8
c) Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala Kabupaten Agam; d) Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan Pemerintah Provinsi; e) Melaksanakan
sosialisasi
atas
kebijakan
dan
perencanaan
pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan, perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal skala Kabupaten Agam kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha; f) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala Kabupaten Agam; g) Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal ditingkat Kabupaten Agam; h) Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dibidang penanaman modal ditingkat Kabupaten Agam; i) Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional dibidang penanaman modal di Kabupaten Agam; j) Melaksanakan penyiapan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
4. Seksi Investasi Tugas : Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan di bidang investasi daerah. Uraian Tugas : a) Penyusunan peta investasi daerah Kabupaten Agam dan identifikasi potensi sumber daya daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar; b) Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala Kabupaten Agam; c) Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal;
9
d) Melaksanakan koordinasi dengan investasi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan investasi daerah; e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
5. Seksi Perizinan bidang Kesehatan, Pendidikan, Penelitian, Penyewaan Aset dan Non Perizinan. Tugas : Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan
di
bidang
kesehatan,
pendidikan,
penelitian,
penyewaan aset dan non perizinan. Uraian tugas : a) Melaksanakan penyusunan rencana dan program seksi perizinan dibidang kesehatan,pendidikan,penelitian,penyewaan aset dan non perizinan; b) Melaksanakan
koordinasi
pelayanan
perizinan
dibidang
kesehatan,pendidikan,penelitian aset dan non perizinan; c) Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan; d) Melaksanakan
pelayanan
terpadu
satu
pintu
berdasrkan
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau investasi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan; e) Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal Nasional bagi penanam modal yang menjadi kewenangan; f) Mengendalikan pelaksanaan penanaman modal sesuai kewenangan; g) Melaksanakan pemantauan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi; h) Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi; i) Melaksanakan evaluasi pelayanan perizinan dibidang kesehatan, pendidikan, penelitian, penyewaan aset dan non perizinan; j) Melaksanakan penyiapan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan
10
6. Seksi Perizinan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Reklame, Kepariwisataan dan ke-PU-an Tugas : menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pelayanan bidang
industri,
perdagangan,
koperasi,
reklame,
kepariwisataan dan ke-PU-an. Uraian tugas : a) Melaksanakan penyusunan rencana dan program seksi perizinan dibidang Indagkop, reklame,kepariwisataan dan Ke-PU-an; b) Melaksanakan
koordinasi
pelayanan
perizinan
dibidang
Indagkop,reklame,kepariwisataan dan Ke-PU-an; c) Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan; d) Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau investasi yang memiliki kewenangan perizinan yang menjadi kewenangan; e) Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal Nasional bagi penanam modal yang menjadi kewenangan; f)
Mengendalikan pelaksanaan penanaman modal sesuai kewenangan;
g) Melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi; h) Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi; i)
Mengusulkan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal Nasional yang menjadi kewenangan Kabupaten Agam;
j)
Melaksanakan penyiapan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
k) Melaksanakan evaluasi pelayanan perizinan sesuai kewenangan; l)
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
7. Seksi Perizinan bidang Perikanan, Perhubungan, Pertanian, Kehutanan, Kominfo, Pertambangan dan Lingkungan Hidup. Tugas : Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan bidang peternakan dan perikanan, perhubungan, pertanian, kehutanan, kominfo, pertambangan dan lingkungan
11
hidup. Uraian tugas : a) Melaksanakan penyusunan rencana dan program seksi perizinan dibidang
peternakan
dan
perikanan,
perhubungan,
pertanian,
kehutanan, komunikasi, informatika, pertambangan dan lingkungan hidup; b) Melaksanakan koordinasi pelayanan perizinan dibidang peternakan dan
perikanan,
perhubungan,
pertanian,kehutanan,komunikasi,
informatika, pertambangan dan lingkungan hidup; c) Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan; d) Melaksanakan
pelayanan
terpadu
satu
pintu
berdasarkan
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau investasi
yang
memiliki
kewenangan
perizinan
yang
menjadi
kewenangan; e) Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal Nasional bagi penanam modal yang menjadi kewenangan; f) Mengendalikan pelaksanaan penanaman modal sesuai kewenangan; g) Melaksanakan
pemantauan,
bimbingan
dan
pengawasan
pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi; h) Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi; i) Mengusulkan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal Nasional yang menjadi kewenangan Kabupaten Agam; j) Melaksanakan penyiapan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; k) Melaksanakan evaluasi pelayanan perizinan sesuai kewenangan; l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
8. Tim Teknis Tugas : Memfasilitasi ketepatan waktu terbitnya keputusan dari SKPD teknis tentang rekomendasi terkait dengan permohonan izin yang telah diterima.
12
a) memeriksa kelengkapan administrasi dan teknis atas permohonan perizinan yang diterima; b) melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan permohonan izin yang diterima; c) melaksanakan kegiatan survey lapangan atas permohonan izin terkait yang membutuhkan peninjauan lapangan; d) membuat Berita Acara Hasil Survey Lapangan dan mengevaluasi kemungkinan akan diterbitkannya rekomendasi izin terkait; e) menyampaikan Rekomendasi Izin terkait kepada Kepala KPMPT; f) melaksanakan penyiapan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
13
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam
14
C. Sumber Daya KPMPT Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpa
du didukung oleh Sumber daya
Manusia (SDM), sarana dan prasarana (Aset).
1. Sumber Daya Manusia Kekuatan Sumber Daya Manusia yang dimiliki KPMPT saat ini dapat dirinci berdasarkan golongan, esselon dan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.1 Kekuatan Pegawai Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam NO. URAIAN I. Menurut Status Kepegawaian : - PNS - PTT/KONTRAK
II.
III.
IV.
JUMLAH 26 5
Menurut Golongan : - Golongan IV - Golongan III - Golongan II - Golongan I
1 17 10 1
Menurut Jabatan Struktural : - Eselon III.a - Eselon IV.a
1 6
Menurut Tingkat Pendidikan : - S-2 - S-1 - D-3 (Sarjana Muda) - D-2 - SLTA - SLTP
4 8 5 1 15 1
Kekuatan Sumber Daya Manusia sebagaimana di atas masih jauh dari kebutuhan untuk memenuhi tuntutan optimalitas pelayanan yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya dan calon investor pada khususnya.
15
2. Sarana dan Prasarana Di samping kekuatan pegawai sebagaimana di atas, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu juga didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu memiliki 2 (dua) gedung kantor, yang berlokasi di : a. Lubuk Basung, sebagai Kantor Pusat. b. Bukittinggi (Belakang Balok), sebagai kantor penghubung untuk melayani masyarakat Kabupaten Agam yang berada di wilayah timur. Di samping gedung Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu juga memiliki sarana dan prasarana yang mendukung operasional pelayanan bagi masyarakat. Sarana dan prasarana dimaksud dapat di lihat pada tabel di bawah ini.
16
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Lubuk Basung
Belakang Balok, Bukittinggi
No
Nama/Spesifikasi Barang
Satuan
Jumlah
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
AC 1,5 PK Camera Digital CPU PC Dispenser Faximile Filling Kabinet Jam Dinding Jaringan LAN Kalkulator Keyboard Kipas Angin Kotak Pengaduan Kotak Saran Kursi Eselon III.a Kursi Eselon IV.a Kursi Hadap Pj.E.III Kursi Plastik Kursi Rapat Kursi Ruang Tunggu Kursi Staf Kursi Tamu Laptop Note Book Lemari Arsip Lemari Blanko Meja Formulir Meja ½ Biro ( Staf ) Meja Eselin IV.a Meja Eselin III.a Meja Informasi Meja Kerja Meja Kerja ½ biro Meja Komputer Meja Pelayanan Meja Rapat Meja Ruang Tunggu Mesin TIK Monitor Monitor LCD Parabola Pesawat Telepon Plank Nama KPMPT Plank Nama KPMPT Power Suplay Printer Sound System Televisi UPS Whiteboard
unit buah unit unit unit buah buah unit buah buah unit buah buah buah buah buah buah buah buah buah set unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit set unit unit unit unit buah
1 1 5 1 1 2 2 1 3 6 4 1 1 1 6 4 5 10 2 12 1 1 1 1 1 5 4 1 1 1 4 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 4 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 47 48
Nama/Spesifikasi Barang
CPU PC Filling Kabinet Kalkulator Keyboard Kipas Angin Kotak Pengaduan Kotak Saran Kursi Kerja Pj II Kursi Plastik Kursi Rapat Kursi Rapat (biru) Kursi Ruang Tunggu 4
Kuesi Tamu (sice) Diruang Pj. Es II Lemari Arsip 2 Pintu Lemari Blanko Meja ½ Biro ( Staf ) Meja Informasi Meja Kerja ½ biro Meja Kerja Pj Es II Meja Kerja Pj Es III Meja Panjang + Kursi
Meja Pelayanan Meja Rapat Bundar Mesin TIK Monitor Monitor LCD Printer Televisi UPS Whiteboard
Satuan
Jumlah
unit buah buah buah unit buah buah buah buah buah buah buah
2 1 1 1 1 1 1 1 128 10 8 1
set
1
unit unit unit unit unit unit unit set unit unit unit unit unit unit unit unit buah
1 1 4 1 4 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1
17
D. Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang diselenggarakan secara terpadu di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut : 2. Izin Penelitian; 3. Izin KKN; 4. Izin Penyelenggaraan Pos; 5. Izin Pendirian Jasa Titipan untuk Kantor Agen; 6. Izin Warung Telekomunikasi (Wartel); 7. Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G); 8. Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator; 9. Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan atau Televisi; 10. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi; 11. Izin Galian Kabel Telekomunikasi (dalam satu kabupaten); 12. Izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan); 13. Izin Instalasi Penangkal Petir; 14. Izin Instalasi Genset; 15. Izin Usaha Perdagangan Alat/Perangkat Telekomunikasi; 16. Izin Usaha Daya Tarik Wisata; 17. Izin Usaha Kawasan Wisata; 18. Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata; 19. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata; 20. Izin Usaha Makanan dan Minuman; 21. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi; 22. Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi; 23. Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran; 24. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata; 25. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata; 26. Izin Usaha Jasa Pramuwisata; 27. Izin Usaha Wisata Tirta; 28. Izin Usaha Spa; 29. Izin Reklame; 30. Surat Izin Usaha Perdagangan; 31. Izin Usaha Industri; 32. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 33. Tanda Daftar Industri; 34. Tanda Daftar Gudang; 35. Surat Izin Usaha Perikanan; 36. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); 37. Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SIPBI); 38. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan; 39. Izin Fasilitas Pertokoan (bidang perikanan); 40. Izin Trayek Angkutan Pedesaan; 41. Kartu Pengawasan (KP) Angkutan Pedesaan; 42. Izin Insidentil Angkutan Pedesaan; 43. Izin Penyewaan Aset Daerah; 44. Izin Operasional Sekolah; 45. Izin Pendirian Kursus; 46. Izin Taman Bacaan Masyarakat; 47. Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; 48. Izin Mendirikan Bangunan (Khusus); 49. Izin Usaha Jasa Konstruksi; 50. Izin Toko Obat Ikan;
18
51. Izin Usaha Pemotongan Hewan; 52. IUP – B; 53. IUP – P; 54. Izin Lokasi Pemanfaatan Tanah; 55. Izin Prinsip Penanaman Modal; 56. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 57. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 58. Izin Usaha (Penanaman Modal); 59. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi; 60. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi; 61. Izin Pertambangan Rakyat (IPR); 62. Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi; 63. Izin Praktik Perawat; 64. Izin Praktik Bidan; 65. Izin Apotik/Apotik Rakyat; 66. Izin Toko Obat; 67. Izin Pengobatan Tradisional (Batra); 68. Izin Laboratorium Swasta; 69. Izin Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D; 70. Izin Fisioterapi; 71. Izin Balai Pengobatan; 72. Izin Optikal; 73. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah; 74. Izin Pengeboran/Eksploitasi Air Bawah Tanah (SIPA); 75. Izin Penurapan Mata Air (SIPMA); 76. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah; 77. Izin Pengambilan Mata Air; 78. Izin Pengusahaan Air Bawah Tanah; 79. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT); 80. Izin Juru Bor; 81. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; 82. Pendaftaran Penanaman Modal; 83. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 84. Upaya Pengelolaan Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL); 85. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan; 86. Izin Usaha (Perluasan, Perubahan & Penggabungan); 87. Izin Usaha Perhubungan (IUP) TL; 88. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS); 89. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUKU); 90. Izin Pendirian SPBU; 91. Izin Depot BBM; 92. Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumasan Bekas; 93. Izin Penyewaan Alat-alat Berat; 94. Rekomendasi Keramaian. 95. Izin Penggunaan Racun Api 96. Izin Gangguan 97. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet 98. Tanda Daftar Usaha Peternakan 99. Izin Usaha Peternakan 100. Tanda Daftar Usaha Perkebunan 101. Izin Usaha Penggilingan Padi Keliling
19
E. Alur Proses Perizinan Alur proses perizinan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 2.2 Alur Proses Perizinan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam
Pemohon
Mencari informasi
FOHD
FO
Memberi informasi
Menerima berkas
BO dan Tim Teknis
Input/entri data
Cek lokasiCek oleh tim teknis lokasi
Pemeriksaan berkas
informasi
Kasir
Kepala
Sidang hasil pemeriksaan
ya
Terima?
tidak Permohonan & persyaratan
lengkapi
Berkas lengkap
tidak
Lengkap?
Perhitungan SKPD/SKRD
BAP & Rekomendasi
tolak
Cek SK
Proses SK Perizinan
ya Tanda terima (tgl cek lokasi, tgl selesai SK)
Pembayaran
TTD SK
Kwitansi
SK, SK, SKPD, SKPD/SKRD SKRD, Perhitungan Restribusi, Kwitansi
Tanda terima
Cross cek, Bend dan Loket
Lap. Mingguan dan evaluasi
20
F. Tantangan dan Peluang Pengembangan KPMPT Adapun tantangan yang dihadapi oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu : 1. Memperkenalkan kepada masyarakat tentang adanya kantor yang berfungsi untuk memfasilitasi pengembangan penanaman modal dan melayani masyarakat dalam hal perizinan dan non perizinan; 2. Menyelenggarakan pelayanan secara optimal di tengah keterbatasan sarana, prasarana, dan Sumber Daya Manusia. 3. Melaksanakan regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal. 4. Mewujudkan mekanisme pelayanan satu pintu yang efektif bagi calon investor 5. Menyediakan informasi yang akurat serta pelaksanaan promosi
Selain tantangan diatas, banyak peluang untuk dapat mengembangkan KPMPT di Kabupaten Agam, antara lain : 1. Adanya
dukungan
dan
komitmen
dari
Pemerintah
Daerah
untuk
mendelegasikan pelayanan perizinan ke KPMPT. 2. Adanya dukungan dari pimpinan SKPD teknis dalam bentuk komitmen untuk mendorong transparansi dan percepatan pelaksanaan pelayanan secara terpadu di KPMPT. 3. Semakin jelasnya aturan baik dari tingkat pusat, propinsi maupun daerah tentang
pelaksanaan
pelayanan
perizinan
dan
non
perizinan
yang
dilaksanakan di PTSP.
21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional KPMPT dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia. KPMPT membutuhkan SDM yang cerdas dan berpendidikan sebagai petugas pelayanan. SDM yang “good looking”, tidaklah tinjauan fisik, tapi lebih
pada
kepribadian
sebagai
pelayan
masyarakat.
KPMPT
membutuhkan SDM yang ikhlas dalam bekerja dan melayani, santun dalam bersikap dan berbicara serta mampu mengendalikan emosi, dengan kata lain butuh personil dengan kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional yang tinggi. Untuk itu diperlukan pelatihan bagi SDM yang ditugaskan di KPMPT sehingga mampu berfungsi optimal sebagai fasilitator dalam pelayanan bagi masyarakat. Di samping itu, fit and profer test diperlukan untuk menempatkan personil di KPMPT, dari top management sampai dengan tingkatan terendah. 2. Kurangnya Sarana dan Prasarana. KPMPT membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan kepastian waktu pelayanan, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. 3. Gedung kantor yang belum memenuhi standar minimal. KPMPT minimal membutuhkan Ruang Kepala, Tata Usaha, Ruang BO, Ruang Rapat, Ruang Arsip, Ruang Tunggu, Mushalla dan toilet. Pada kenyataannya, tidak semua SDM memiliki meja dan kursi kerja karena sempitnya ruangan yang dimiliki. 4. Belum tersedianya Sistem Informasi Pelayanan untuk meningkatkan pengawasan perizinan, akuntabilitasnya dapat dijamin. 5. Keterbatasan Anggaran. Sangat terbatasnya anggaran yang tersedia merupakan kendala yang sangat berpengaruh bagi optimalisasi peran Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Peningkatan kualitas SDM, penambahan sarana dan prasarana, rehabilitasi gedung kantor membutuhkan dukungan dana. Di samping itu, penyediaan informasi yang akurat terkait penanaman
22
modal serta pelaksanaan promosi yang merupakan bagian penting dari peran KPMPT membutuhkan dana yang tidak sedikit.
B. Kekuatan, Kelemahan,Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam merupakan kantor yang baru sehingga masih banyak yang perlu dibenahi. Untuk itu perlu dilakukan analisis SWOT yaitu analisis dari Strenght (kekuatan), Weak (kelemahan), Opportunity
(peluang) dan
Threat
(ancaman/tantangan) yang akan di hadapi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di masa yang akan datang. Dari hasil analisis ini maka tujuan dan sasaran organisasi dapat direncanakan. Adapun kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman/tantangan yang akan dihadapi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
23
Tabel 3.1 Analisis SWOT di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam
TABEL
24
C. Rumusan Permasalahan Strategis yang Dihadapi Masa Kini Setelah
melihat
dari
kekuatan,
kelemahan,
peluang
dan
ancaman/tantangan tersebut, maka strategi-strategi yang akan diambil
oleh
Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah : a. Kekuatan untuk memanfaatkan Peluang Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yaitu : 1. Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang KPMPT baik dari Pusat maupun daerah merupakan pijakan yang kuat dalam menegakkan fungsi KPMPT sebagai fasilitator pelayanan dan investasi di Kabupaten Agam; 2. Dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang sudah ada merupakan kekuatan dalam menggali potensi investasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat; b. Kekuatan untuk menghindari Ancaman Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman yaitu : 1. Adanya dukungan kewenangan, sarana dan prasarana yang ada serta sumber daya manusia yang tersedia serta didukung dana untuk melakukan pendataan potensi investasi, sosialisasi tentang KPMPT kepada masyarakat serta melakukan fungsi KPMPT sebagai fasilitator pelayanan terpadu 2. Sumber daya manusia yang tersedia harus menggunakan asas pelayanan prima dalam melayani masyarakat; 3. Mengkoordinasi pelaku usaha dalam hal investasi dan proaktif
dalam
penggalian potensi investasi yang ada di Kabupaten Agam. c. Mengurangi Kelemahan untuk Mengejar Peluang Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk mengejar peluang yaitu : 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang tersedia dengan pelatihan teknis sehingga mampu menjadi fasilitator pelayanan dan investasi yang optimal; 2. Menambah sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan fungsi KPMPT; 3. Melakukan
pendataan
dan
inventarisasi
kebijakan,
perizinan
dan
inventarisasi potensi investasi; 4. Menyederhanakan
prosedural
dan
mekanisme
perizinan
yang
memudahkan pelayanan kepada masyarakat ; 5. Membuat Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang merupakan acuan dalam melayani masyarakat;
25
6. Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini guna memudahkan
pelayanan
dan
sekaligus
pembelajaran
terhadap
masyarakat terhadap teknologi tersebut. d. Mengurangi kelemahan untuk Menghindari Ancaman Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk menghindari ancaman yaitu : 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang tersedia dengan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator pelayanan dan investasi yang optimal; 2. Menerapkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan
publik
secara
konsekuen dan konsisten; 3. Menerapkan prinsip bahwa kerja adalah ibadah serta meyakini bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat sehingga penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme dapat tercapai yang berujung pada pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).
D. Rumusan Perubahan Kecenderungan Masa Depan yang Berpengaruh pada Tupoksi Memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal serta kecenderungan
yang
diperkirakan terdapat
terjadi
beberapa
tahun
terakhir,
maka
kedepan
2 tema penting yang akan tetap menjadi isu sentral dan
perhatian dari berbagai pihak yang juga akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Agam. Adapun 2 tema penting dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:
26
Tabel 3.2 Isu Sentral yang Akan Berpengaruh Terhadap Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Agam
No.
Tema
Kondisi Sekarang
Proyeksi
1.
Arus Globalisasi Cukup Intensif
Semakin Intensif
2.
Good Governance and Clean Government (Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas)
Merupakan tuntutan yang sangat mendesak
Merupakan tuntutan yang cukup mendesak
Asumsi Kemajuan teknologi semakin berkembang
- aksebilitas informasi akan semakin mudah diperoleh - tingkat kepedulian masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin tinggi - masyarakat akan semakin kritis dalam menuntut pelayanan prima dari pemerintah yang jauh dari KKN
E. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan Dengan memperhatikan analisis SWOT sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan, yang berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi secara
efektif dan efisien. Beberapa faktor kunci yang
sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam terdiri dari: 1. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen pendelegasian wewenang yang jelas; 2. Tersedianya SDM yang profesional sebagai fasilitator pelayanan masyarakat dan investasi; 3. Adanya dukungan pendataan dan
inventarisasi dalam kebijakan dalam
pelayanan perizinan dan penanaman modal, inventarisasi pelayanan perizinan dan potensi investasi daerah; 4. Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur yang jelas; 5. Penerapan asas-asas pelayanan publik secara konsekuen dan konsisten;
27
6. Penyederhanaan prosedur dan mekanisme perizinan
serta penyusunan
Sistem Informasi pelayanan yang up to date ; 7. Adanya kemampuan dalam mengkoordinir dinas/instansi terkait, para pengusaha dan investor dalam pengembangan investasi di Kabupaten Agam; 8. Adanya evaluasi dan monitoring keberhasilan kinerja yang dilakukan secara berkala
sehingga menjadi umpan balik untuk keberhasilan tahun
berikutnya.
28
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi kecenderungan perkembangan di masa yang akan datang, maka Visi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam yaitu : “Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Berkontribusi Terdepan dalam Meningkatkan Investasi dan Pelayanan Perizinan kepada Masyarakat”. Ada 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu
Pemerintah
Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu
orang
atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan). Visi KPMPT berarti memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam pelayanan perizinan, non perizinan dan pengembangan penanaman modal/investasi di Kabupaten Agam dengan penerapan asasasas penyelenggaraan pelayanan publik yang konsekuen dan konsisten sehingga masyarakat merasa puas atas kinerja pemerintah dan merasakan kenyaman dalam berusaha. Adanya kepuasaan dalam kinerja pelayanan aparatur
pemerintah
akan
berdampak
pada
peningkatan
kesadaran
masyarakat terhadap peraturan serta kepemilikan terhadap perizinan dan investasi yang merupakan faktor dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).
B. Misi Untuk mencapai visi tersebut maka ada 5 (lima) Misi yang harus dilaksanakan, yaitu : Misi Kesatu
: Menetapkan kebijakan penanaman modal.
Misi Kedua
: Terlaksananya Kerjasama Penanaman Modal.
Misi Ketiga
: Mempromosikan penanaman Modal Kabupaten Agam.
Misi Keempat
: Menyelenggarakan pelayanan penanaman modal dan perizinan;
Misi Kelima
: Melaksanakan Pengawasan Penanaman Modal;
Misi Keenam
: Mengelola Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
29
C. Tujuan dan Sasaran Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi adalah sebagai berikut : 1. Tujuan dan Sasaran Misi ke-1 a) Tujuan Mengidentifikasi sektor unggulan penanaman modal Kabupaten Agam; b) Sasaran Teridentifikasinya
peluang
usaha
sektor/bidang
unggulan
KabupatenAgam Indikator sasaran
ini yaitu tersedianya informasi peluang usaha
sektor/bidang unggulan. 2. Tujuan dan Sasaran Misi ke-2 a) Tujuan Meningkatkan produktifitas
Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan
Koperasi b) Sasaran Meningkatnya produktivitas
Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan
Koperasi melalui kerjasama kemitraan dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional Indikator sasaran ini adalah terselenggaranya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional. 3. Tujuan dan Sasaran Misi ke-3 a) Tujuan Menyebarluaskan informasi tentang potensi daerah dan peluang usaha sektor unggulan Kabupaten Agam. b) Sasaran Tersebarluasnya informasi tentang potensi daerah dan peluang usaha sektor unggulan Kabupaten Agam - tertibnya penerbitan izin Indikator sasaran ini adalah Terselenggaranya promosi penanaman modal Kabupaten Agam. 4. Tujuan dan Sasaran Misi ke-4 a) Tujuan Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan penerbitan perizinan.
30
b) Sasaran Terselenggaranya pelayanan secara cepat dan transparan melalui pelayanan terpadu satu pintu Indikator sasaran ini yaitu Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal dan perizinan lainnya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Tujuan dan Sasaran Misi ke-5 a) Tujuan Meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal b) Sasaran Tertibnya pelaksanaan kegiatan penanaman modal, sesuai peraturan yang berlaku. Indikator sasaran ini adalah Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha. 6. Tujuan dan Sasaran Misi ke-6 a) Tujuan Menyediakan data investasi dan perizinan yang bisa diakses melalui internet b) Sasaran Tersedianya data investasi dan perizinan yang bisa diakses melalui internet Indikator sasaran ini adalah Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) Motto “ Tepat Bertindak, Ikhlas Melayani” D. Strategi 1. Analisis Lingkungan Sebelum menetapkan strategi, terlebih dahulu dilakukan analisis lingkungan guna menilai faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor dimaksud adalah sebagai berikut : a. Lingkungan Eksternal 1) Peluang
31
a) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Agam Nomor ...... Tahun 2011 tentang Kedudukan,Tugas Pokok, Fungsi,dan Tata Kerja KantorPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; b) Adanya penetapan visi dan misi dari RPJP Kabupaten Agam Tahun ............. dan RPJMD Kabupaten Agam Tahun ........ yang sejalan dengan visi dan misi KPMPT; c)
Adanya sumber–sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten (APBD Provinsi dan APBN ) yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan;
d) Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Agam cukup. 2) Ancaman a) Sanksi pidana kepada Kepala Daerah dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang melakukan penyimpangan terhadap APBD; b) Masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja pelayanan yang diberikan
pemerintah. Hal ini merupakan sumber potensi konflik di
masa yang akan datang; c) Tidak adanya investor yang masuk; d) Bertambahnya
penduduk
yang
mengakibatkan
tingginya
arus
urbanisasi, e) Maraknya PKL, degradasi terhadap estetika dan lingkungan, kekumuhan f)
serta instabilitas keamanan daerah;
g) Pengaruh krisis global. h) Bencana alam. b. Lingkungan Internal 1) Kekuatan a) Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal; b) Telah tersedianya SDM dengan tingkat pendidikan yang sesuai dengan tuntutan; c) Tersedianya sarana dan prasarana dalam merintis KPMPT;
32
2) Kelemahan Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovasi dan kurang kreatif; a) Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis; b) Belum memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi;
2. Penetapan Strategi Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut: a. Strategi Integrasi ke Belakang dan Pengembangan KPMPT Penetapan strategi kebelakang dimaksudkan untuk menginventarisir dasardasar hukum tentang perizinan berpijak terhadap pelimpahan wewenang pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada KPMPT. Acuan terhadap wewenang
dan dasar-dasar hukum yang tegas merupakan modal dalam
fungsi dan peran KPMPT sebagai fasilitator pelayanan dan investasi di Kabupaten Agam. b. Strategi Integrasi ke Depan Penetapan strategi integrasi ke depan dimaksudkan untuk mewujudkan KPMPT sebagai fasilitator pelayanan dan investasi yang
handal dan
profesional. Hal ini dituangkan dalam Standar Pelayanan Publik serta Standar Operasional dan Prosedur KPMPT. c. Strategi Penguatan ke Dalam Penetapan strategi penguatan ke dalam dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis pelayanan publik
yang berkualitas
maupun fasilitator investasi profesional dengan perbaikan manajemen organisasi dalam eksistensi KPMPT sebagai kantor yang baru terbentuk. Dari uraian di atas, secara umum strategi KPMPT untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut : 1) Melakukan pendataan potensi daerah dan peluang investasi sektor unggulan; 2) Melaksanakan peninjauan ke lapangan (verifikasi data); 3) Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait; 4) Updating data;
33
5) menyusun profil investasi/rencana umum/ study kelayakan/site plan/DED untuk peluang investasi unggulan; 6) Mendata Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi yang berpotensi untuk dikembangkan; 7) Melaksanakan koordinasi dengan perusahaan besar dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi; 8) Menyelenggarakan
pelatihan
bagi
karyawan
Usaha
Mikro,
Kecil,
Menengah, dan Koperasi yang difasilitasi oleh perusahaan besar; 9) Menyebarkan buku, brosur tentang potensi daerah dan peluang investasi sektor unggulan Kabupaten Agam; 10) Menyebarluaskan informasi tentang potensi daerah dan peluang usaha sektor unggulan Kabupaten Agam melalui website; 11) Menyelenggarakan/mengikuti pameran investasi 12) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pelayanan 13) Menetapkan Standar Pelayanan Publik 14) Menyediakan Buku Panduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; 15) Memantau pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Agam 16) Mensosialisasikan
peraturan-peraturan
penanaman
modal
pada
masyarakat dunia usaha 17) Melakukan koordinasi dengan masyarakat dunia usaha, SKPD terkait, serta instansi vertikal dalam rangka pembimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal 18) Mengirim aparatur pelayanan mengikuti pelatihan SPIPISE 19) Menerbitkan perizinan penanaman modal melalui SPIPISE
E. Kebijakan Berdasarkan hasil formula strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, maka kebijakan yang diletakkan adalah sebagai berikut : 1) Optimalisasi penggalian potensi, inventarisasi, dan pengolahan data daerah. 2) Peningkatan iklim investasi. 3) Peningkatan promosi peluang investasi. 4) Penerapan pelayanan prima. 5) Keamanan dan kenyamanan berinvestasi 6) Peningkatan penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik .
34
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KPMPT
Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.
35
BAB VI INDIKATOR KINERJA KPMPT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN AGAM
Indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
36
BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam tahun 2011 – 2015 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : 1. Dalam
Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Agam tahun 2011 – 2015 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2011 – 2015; 2. Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam tahun 2011–2015 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi yang lain; 3. Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam tahun 2011–2015, harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam. 4. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam tahun 2011–2015
yang tercermin
dari Renja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam
harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan
melembaga dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam,
FATIMAH, S.Sos,M.Si NIP.19680424 198903 2 020
37
Page 1
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
TUJUAN
SASARAN
1
2
Mengidentifikasi peluang usaha sektor/bidang unggulan penanaman modal Kabupaten Agam
Teridentifikasinya peluang usaha sektor/bidang unggulan KabupatenAgam
INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN 3 Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan
4
5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
INDIKATOR KINERJA DATA CAPAIAN PROGRAM (OUTCOME) PADA TAHUN AWAL DAN KEGIATAN (OUTPUT) PERENCANAAN 6
7
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN - 1
TAHUN - 2
Target Rp. (000) Target Rp. (000) 8 9 10 11
TAHUN - 3 Target 12
Rp. (000) 13
TAHUN - 4
TAHUN - 5
Target Rp. (000) Target 14 15 16
Rp. (000) 17
Kondisi Kinerja pd akhir periode Renstra
18
Tersedianya informasi/dokumen kajian untuk peluang investasi sektor unggulan
Kegiatan 0-
1 Koordinasi Perencanaan RUPM dan Pengembangan PM
-
-
100%
750,000
30%
200,000
100%
Program Penyiapan Potensi tersedianya dokumen Sumberdaya Sarana & kajian peluang investasi Prasarana Daerah unggulan daerah Kegiatan -
1 Kajian Potensi Leaflet, Booklet, VCD, Sumberdaya yang Profil, rencana umum Terkait dengan Investasi untuk peluang investasi unggulan sektor pariwisata dan lainnya Meningkatkan produktifitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
Meningkatnya produktivitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi melalui kerjasama kemitraan dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional
Terselenggaranya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
-
10%
15,000
20%
50,000
50%
300,000
50%
Terjalinnya kerjasama investasi antara pengusaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah
Kegiatan
Menyebarluaskan informasi tentang potensi daerah dan peluang usaha sektor unggulan Kabupaten Agam
Tersebarluasnya informasi tentang potensi daerah dan peluang usaha sektor unggulan Kabupaten Agam
Terselenggaranya promosi penanaman modal Kabupaten Agam
1 Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara Usaha besar dengan usaha, mikro, kecil, menengah
Terselenggaranya temu usaha antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, menengah
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Tersebarnya Informasi potensi dan peluang investasi daerah
-
,-
,-
2 kali
100,000 2 kali
100,000 4 kali
250,000
250,000
,-
Kegiatan 1 Penyelenggaraan Pameran Investasi
9 x pameran investasi
-
0%
-
10%
50,000
30%
160,000
60%
100%
100%
Page 2
Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan penerbitan perizinan
Terselenggaranya pelayanan secara cepat dan transparan melalui pelayanan terpadu satu pintu
Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal dan perizinan lainnya melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program: Peningkatan Iklim Meningkatnya Nilai Investasi dan Realisasi Investasi Investasi
Kegiatan 1 Penyederhanaan prosedur perizinan & Peningkatan Pelayanan PM
Terselenggaranya survei dan rapat dengan Tim Teknis dalam rangka penerbitan perizinan dan non perizinan
Program : Administrasi Perkantoran
Tertibnya penyelenggaraan administrasi perkantoran guna mendukung pelayanan prima
100%
100%
-
100%
70,000
100%
150,000
100%
200,000
100%
250,000
100% 100%
50%
600
100%
1,500
100%
1,800
100%
2,000
100%
2,500
100%
Kegiatan 1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2 Rekening Air
1 Rekening Air
3 Line/no. Telpon
2 Line/no. Telpon
67%
12,000
67%
15,000
100%
21,000
100%
25,000
100%
30,000
100%
2 Rekening Listrik
2 Rekening Listrik
100%
1,200
100%
8,500
100%
10,000
100%
12,000
100%
15,000
100%
2 Speedy
1 Speedy/internet
50%
1,200
50%
4,200
100%
12,000
100%
13,500
100%
15,000
100%
60 undangan; dihadiri 50 kali (83%)
83%
50,000
90%
55,000
95%
60,000
97%
65,000
100%
70,000
100%
3 Penunjang Operasional Pemenuhan adm Insentif, ATK, Barang Administrasi perkantoran : ATK, Cetak, cetakan, dll (70%) Perkantoran dll.
70%
282,300
80%
300,000
90%
350,000
95%
375,000
100%
400,000
100%
4 Penunjang Operasional Pembayaran honor, Honor, Uang Jasa Perkantoran insentif dan pemeliharaan Lembur, BBM, Suku kendaraan dinas Cadang, Servis, PTT (90%)
90%
88,858
92%
92,000
94%
95,000
98%
97,500
100%
100,000
100%
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Meubeleur, komputer, laptop, AC, alat komunikasi, CCTV, dll
50%
40,000
70%
123,600
80%
100,000
90%
70,000
100%
50,000
100%
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
meningkatnya pemahanman investor terhadap aturan penanaman modal
2 Rapat-Rapat Koordinasi Menghadiri undangan dan Konsultasi Keluar rakor terkait tugas dan Daerah fungsi kantor
Meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal
tertibnya pelaksanaan kegiatan penanaman modal, sesuai peraturan yang berlaku
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
Kegiatan
Meubeleur, komputer, laptop, AC (50%)
kegiatan penanaman modal
modal, sesuai peraturan yang berlaku
pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
Page 3
2 kali
1 Peningkatan Kegiatan terlaksananya bimbingan Pemantauan, teknis penanaman modal Pembinaan & sebanyak 4 kali Pengawasan Pelaks. PM
Menyediakan data investasi dan perizinan yang bisa diakses melalui internet
Tersedianya data investasi dan perizinan yang bisa diakses melalui internet
Terimplementasikann ya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
100,000 2 kali
100,000 4 kali
Optimalnya pelayanan dan pengawasan yang diakui secara nasional
Kegiatan : 1
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
2 Peningkatan & Pengembangan Sistem Pelayanan Publik
Program Aplikasi SIMPel dan pengembangannya
-
-
ISO dan lanjutannya
-
-
-
-
-
-
-
60,000
100%
300,000
100%
20,000
100%
Page 4
UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
LOKASI
19
20
KPMPT
Kab. Agam
KPMPT
Kab. Agam
KPMPT
Kab. Agam
KPMPT
dalam negeri
Page 5
KPMPT
KPMPT
KPMPT
KPMPT
KPMPT
Kab. Agam
Page 6
KPMPT
Kab. Agam
KPMPT
KPMPT
KPMPT
KPMPT
