BAB. I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Laporan tahunan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

2013

BAB. I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Program Pembangunan Pertanian pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha di bidang pertanian yang mampu menghasilkan produk yang memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat. Tujuan pembangunan pertanian adalah : (1) meningkatkan kesejahteraan petani/masyarakat; (2) meningkatnya pendapatan wilayah; (3) meningkatnya pendapatan nasional dan tercapainya keseimbangan perekonomian baik di pusat maupun di daerah. Untuk mewuju dkan tujuan pembangunan pertanian tersebut, sangat diperlukan pengelolaan yang memadai, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi yang hasilnya akan berguna bagi pengambilan kebijakan bagi para pimpinan di Kementerian Pertanian RI. Guna mencapai pada kondisi tersebut, maka perlu didukung oleh data dan informasi yang berkualitas. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai institusi yang salah satu tugasnya memberikan layanan tentang informasi pertanian, dituntut untuk selalu menyajikan data yang tepat waktu, akurat, lengkap dan berkelanjutan serta dibutuhkan oleh para stakeholders. Oleh karena itu melalui pelaksanaan DIPA Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2013 diharapkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mampu memberikan layanan yang memadai bagi seluruh stakeholders serta memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan pertanian. Laporan tahunan ini disamping berisi tentang hasil kinerja tahun 2013, yang meliputi penyerapan anggaran yang bersifat komulatif, pencapaian sasaran fisik kegiatan selama satu tahun, termasuk kendala dan rencana tindaklanjutnya, laporan tahunan ini juga berfungsi sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan DIPA Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian TA 2013.

1


2013

B. TUGAS POKOK, VISI DAN MISI PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN 1. Tugas Pokok Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian serta pelayanan informasi pertanian. 2. Visi Mengingat betapa pentingnya penetapan visi suatu organisasi, maka Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian telah berkeyakinan menetapkan visinya, yaitu: ’’Menjadi sumber data dan informasi pertanian yang lengkap, akurat dan terpercaya untuk mendukung pembangunan pertanian”

3. Misi Untuk tercapainya visi tersebut di atas, maka Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian telah membuat pernyataan misi, yang merupakan citacita dan landasan kerja yang harus diikuti dan didukung oleh keseluruhan anggota organisasi dan secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan. Pernyataan misi tersebut adalah sebagai berikut: a. Mengembangkan metodologi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pertanian b. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyebaran data dan informasi pertanian c. Membangun dan mengembangkan sistem informasi pertanian d. Membina sumber daya manusia dan kelembagaan bidang statistik dan sistem informasi pertanian.

C. TUJUAN PENULISAN LAPORAN TAHUNAN Tujuan penyusunan laporan tahunan ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian selama kurun waktu tahun 2013, dan secara umum dapat digunakan sebagai indikator pencapaian kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

2


2013

D. HASIL YANG DIHARAPKAN Tersedianya Data Statistik dan Informasi Pertanian yang handal, tepat waktu, akurat, konsisten dan menyeluruh sebagai dasar pengambilan keputusan, kebijakan, serta penyusunan rencana strategis Kementerian Pertanian dimasa yang akan datang.

3


2013

BAB. II ORGANISASI DAN CAKUPAN KEGIATAN A. ORGANISASI Sebagaimana tersebut pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian RI yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2010, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian dan pelayanan data dan informasi pertanian, dalam menyelenggarakan tugasnya menyelenggarakan fungsi-fungsi : 1. Penyediaan dan Pelayanan data dan informasi komoditas pertanian; 2. Penyediaan ; 3. Pembinaan, penyediaan dan pelayanan data dan informasi hortikultura dan perkebunan; 4. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat. Dalam rangka mengemban tugas tersebut, maka sejak tanggal tersebut Unit kerja eselon III di Pusdatin pada saat ini terdiri dari 4 (empat) unit yaitu ; 1. 2. 3. 4.

Bagian Umum; Bidang Pengembangan Sistem Informasi; Bidang Data Komoditas; Bidang Data Non Komoditas;

Unit kerja Eselon IV terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 2. Subag Kepegawaian dan Rumah Tangga 3. Sub Bidang Data Tanaman Pangan dan Peternakan 4. Sub Bidang Data Hortikultura dan Perkebunan 5. Sub Bidang Data Prasarana 6. Sub Bidang Data Sosial Ekonomi Pertanian 7. Sub Bidang Aplikasi Multimedia 8. Sub Bidang Aplikasi Sistem Informasi 9. Sub Bidang Sistem Jaringan Komputer Kelompok jabatan fungsional, di mana terdapat 2 (dua) Koordinator Fungsional yaitu : 1. Koordinator Fungsional Pranata Komputer 2. Koordinator Fungsional Statistik Sedangkan dari aspek sumberdaya manusia, Pusdatin memiliki mandat melakukan pembinaan SDM bagi para pejabat fungsional pranata komputer dan statistisi lingkup Kementerian Pertanian. Sedangkan dari sisi internal, 4


2013

pusdatin yang didukung oleh 119 orang pegawai secara terus menerus dan berjenjang dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan pegawainya, terutamanya dalam bidang statistik dan sistem informasi. Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian selengkapnya struktur Organisasi Pusdatin adalah sebagai berikut :

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN BAGIAN UMUM

SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI SISTEM INFORMASI

BIDANG DATA KOMODITAS

SUB BIDANG SISTEM JARINGAN KOMPUTER

SUB BIDANG DATA TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

SUB BIDANG APLIKASI SISTEM INFORMASI

SUB BIDANG DATA HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

SUB BIDANG APLIKASI MULTIMEDIA

SUBBAG KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA

BIDANG DATA NON KOMODITAS

SUB BIDANG DATA PRASARANA

SUB BIDANG DATA SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

5


2013

Dalam rangka mengemban tugas kerja Pusdatin didukung oleh 119 orang pegawai yang terdiri dari struktural dan fungsional. Di tahun 2012 pegawai Pusdatin berkurang dikarenakan memasuki masa pensiun 2 orang atas nama : 1. Hadidjah,SH ( pensiun per Oktober 2013) 2. Ir. Sari Sutiyorini,MSI ( pensiun per November 2013) Total pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sampai dengan bulan desember 117 orang. Hal ini seperti tercantum sebagai berikut : 1. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Jika dilihat dari tugas pokok dan fungsinya, maka SDM di Pusdatin didukung oleh 117 orang PNS struktural/staf, yang terdiri dari struktural/staf 73 orang, 24 orang pejabat statistisi dan calon pejabat statistisi dan 20 orang pejabat pranata komputer dan calon pejabat pranata komputer. 2. Berdasarkan pendidikan Jika dilihat dari tingkat pendidikan pegawai di Pusdatin sampai dengan bulan Desember 2013 mempunyai latar belakang pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel 1 Tabel 1.

No. 1 2 3 4 5 6

Keadaan Pegawai Pusdatin Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013 Jenjang Pendidikan S3 S2 S1 D3/Sarjana Muda SLTA SLTP Jumlah

Jumlah 1 orang 25 orang 43 orang 5 orang 42 orang 1 orang 117 orang

3 Berdasarkan pangkat/golongan Jika dilihat dari golongan ruang, terdapat 23 orang golongan IV, 77 orang golongan III, dan 17 orang golongan II

6


2013

B. SARANA a. Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Pusdatin sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem informasi pertanian, telah didukung oleh sarana yang cukup memadai, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Dalam hal pengembangan perangkat keras, Pusdatin selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas. Sedangkan dari aspek perangkat lunak, hal yang diutamakan yaitu penertiban penggunaan software yang legal. b. Piranti Keras (Hardware) Ketersediaan perangkat keras (hardware) yang ada di Pusdatin dan dalam kondisi dapat beroperasi dengan baik. Perangkat yang saat ini digunakan dan dikelola Pusdatin meliputi : - Server - Perangkat utama jaringan komputer berupa core switch, router, fire wall, conten engine, antivirus gateway, bandwidth management. - Backbone jaringan antar gedung berupa jaringan kabel serat optik yang menghubungkan gedung-gedung di kantor pusat dan kompleks Kementerian Pertanian di Pasar Minggu serta perangkat wireless yang menghubungkan kantor pusat dengan kompleks Kementan di Pasar Minggu. - datacenter c. Perangkat Lunak (Software) Ketersediaan perangkat lunak (software) yang merupakan software original (ada lisensi) yaitu sebagai berikut : -

windows server enterprice 2003 exchange server enteroffice 2007 office 2003 pro office XP 2000 Mc Afee antivirus 7.0 Kaspersky antivirus Mc Afee antivirus 8.0 Adobe Photoshop 8.0 Adobe Premier 7.0 Adobe After Effect 8.0 Macromedia MX 2004 Macromedia Director 2005 7


-

2013

Visual Studio. Net 2003 Cristal report 11.0 Arc View 3.2 Arc MS Art GIS HP Opernview

d. Laboratorium Komputer Sarana pendukung lainnya yang dimiliki Pusdatin yaitu berupa Laboratorium Komputer yang didukung dengan komputer sejumlah 40 unit dan peralatan pendukung berupa perangkat jaringan dlink 24 port dan dlink 2000 AP. Seluruh komputer tersebut terhubung ke jaringan komputer Kementerian Pertanian, sehingga keberadaan laboratorium tersebut sangat bermanfaat dalam hal pelatihan komputer yang berbasis web. e. Jaringan Komputer di Kantor Pusat Upaya untuk meningkatkan kinerja Pusdatin khususnya dalam hal pengembangan jaringan komunikasi, sehingga alir komunikasi data dari daerah ke pusat, demikian pula sebaliknya dapat berjalan dengan lancar, maka Pusdatin telah merancang interkoneksi jaringan komputer antara instansi pusat dan daerah dengan memanfaatkan fasilitas internet. Saat ini unit kerja yang berlokasi di kantor pusat Kementerian Pertanian telah terhubung satu dengan yang lainnya menggunakan serat optik, sedangkan antar lantai pada setiap gedung telah terhubung dengan menggunakan kabel Un-Shield Twisted Pair. Kompleks Kantor Pertanian di Pasar Minggu juga telah terhubung ke dalam satu jaringan komputer. Antara kantor pusat dengan kompleks kantor pertanian di Pasar Minggu sudah dihubungkan ke dalam satu jaringan komputer dengan teknologi wireless menggunakan microwave. Di Kementerian Pertanian telah tersedia koneksi ke jaringan internet secara leased line yang menghungkan jaringan komputer di Kementerian Pertanian selama 24 jam dengan bandwidth 5 Mbps. Hingga saat ini sudah lebih dari 1.100 unit komputer terhubung dalam jaringan ini. f. Perpustakaan Pusdatin Untuk menyebarluaskan informasi di bidang pertanian Pusdatin telah tersedia sebuah Perpustakaan yang berisi buku-buku statistik (3.092 buku), komputer (450 buku), manajemen (160 buku), pertanian (550 buku) dan buku lainnya antara lain, ekonomi, ilmu pertanian, matematika dan kamus (210 buku).

8


2013

Para pengguna jasa data dan informasi pertanian dan pustaka bahan dalam bentuk media cetak atau elektronik (CD). Data pertanian yang direkam secara seri dari tahun 1976 hingga 2011 kedalam basisdata pertanian telah dapat diakses melalui fasilitas internet oleh para pengguna. Beberapa buku referensi dilengkapi pula CD-nya. Terdapat 122 buah CD sebagai pelengkap bahan pustaka yang dapat diakses oleh para pengguna jasa perpustakaan. Selain itu, para pengguna jasa perpustakaan dapat memanfaatkan komputer di perpustakaan untuk mengakses datadan informasi pertanian melalui internet secara gratis, melalui Etalase Data dan Informasi Pertanian (EDITAMA).

C. ANGGARAN Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian didukung dengan anggaran pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa anggaran rutin dan anggaran pembangunan . Berdasarkan DIPA pagu Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian TA 2013 nomor 018.01.1.411925/2013 tanggal 5 Desemebr 2012 sebesar Rp. 53.158.650.000,- (Lima puluh tiga milyard seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Selengkapnya keragaan anggaran Pusdatin selama kurun waktu 5 tahun terakhir seperti disajikan pada tabel 2 di bawah ini. Tabel 2. Perkembangan Anggaran Pusdatin tahun 2009 - 2013 No. 1 2 3 4 5.

Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah Anggaran 90.052.402.000 112.678.803.000 39.111.210.000 43.954.500.000 53.158.650.000

Realisasi 67.840.939.477 89.862.731.273 35.076.990.928 42.626.442.572 49.275.926.254

% 75,33 79,75 89.69 96.98 92.70

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui Kenaikan anggaran di Pusdatin dari tahun 2012 ke tahun 2013.

9


2013

D. CAKUPAN KEGIATAN Kegiatan Pusdatin sebagaimana tersebut pada DIPA Pusdatin Tahun Anggaran 2013 tertuang dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian dengan 1 kegiatan yaitu Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi. Adapun dalam pelaksanaannya, DIPA Pusdatin tahun 2013 dikelola oleh seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini yang ditunjuk yaitu Kepala Bagian Umum. Untuk kegiatan tahun 2013 kegiatan di bagi dalam beberapa output. Masingmasing output memiliki beberapa sub output yang disesuaikan dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang telah disusun sebelumnya. RKP mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian. Adapun rincian output sesuai dengan RKP dibandingakan dengan TA 2012 adalah sebagai berikut : kode

Output

TA 2012

TA 2013

001

Laporan Penyusunan,Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi

20 laporan

10 laporan

002

Laporan Pembinaan, Pengembangan,Pemanfaatan dan Analisis Data dan Informasi

7 laporan

10 laporan

003.

Laporan Pembuatan/Pengembangan 11 Laporan Sistem, Data, Statistik dan Informasi

11 Laporan

004.

Pelatihan dan Pengembangan SDM

1.575 orang

2.162 orang

006.

Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

7 dokumen

9 dokumen

007.

Laporan Penyusunan Laporan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan

7 laporan

7 laporan

010.

Alat Pengolah Data dan Multimedia

65 unit

161 unit

994.

Layanan Perkantoran

12 bulan

12 bulan

995.

Kendaraan bermotor

-

3 unit

997

Peralatan dan fasilitas perkantoran

-

50 unit

10


2013

1. Laporan Penyusunan,Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi a. Laporan Penyusunan Data PDB b. Laporan Survei Data Kesejahteraan petani 2013 c. Laporan Pengelolaan data pertanian tanaman pangan dan peternakan level kab/kota d. Laporan Publikasi Data statistik Pertanian e. Laporan Penyusunan Outlook Komoditas Tanaman Pangan dan Peternakan f. Laporan Penyusunan Outlook Komoditas Perkebunan dan Hortikultura g. Laporan pengukuran produktivitas perkebunan h. Laporan pengembangan metode konversi bawang merah i. Laporan Pengelolaan data komoditas hortikultura dan perkebunan j. Laporan Upaya percepatan penyediaan data dan kualitas data tanaman pangan berkesinambungan pada skala nasional

2. Laporan Pembinaan,Pengembangan,Pemanfaatan dan Analisis Data dan Informasi a. Laporan Analisis Harga Komoditas Pertanian b. Laporan Analisis Indikator makro sektor pertanian c. Laporan Analisis dan Penataan Data Konsumsi d. Laporan pengumpulan data lahan berbasis peta e. Laporan Analisis kinerja perdagangan komoditas pertanian f. Laporan penataan data hulu sektor pertanian g. Laporan Analisis dan Penataan Data Tenaga Kerja, Penduduk dan kemiskinan h. Laporan penataan dan analisis data lahan pertanian

3. Laporan Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi a. Laporan penataan dan pengelolaan infrastruktur TIK b. Laporan perancangan dan pengembangan sistem komunikasi dan kolaborasi c. Laporan Penyusunan dan penerapan SOP Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi d. Laporan pengembangan website dan multimedia e. Laporan pengawalan unit pelayanan informasi pertanian di daerah f. Laporan pengembangan sistem informasi manajemen g. Laporan pengembangan sistem informasi pertanian h. Laporan Penyelenggaraan lomba web lingkup Pertanian

11


2013

4. Pelatihan dan Pengembangan SDM a. Implementasi dan Pengawalan e-form Peternakan b. Bimtek pemanfaatan e-form hortikultura c. Bimtek penggunaan alat GPS untuk pengukuran areal perkebunan d. Laporan pengawalan operasional LPSE ( e-procurement) e. Peningkatan kualitas SDM f. Pembinaan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer g. Bimtek pengukuran produktivitas hortikultura h. Bimtek metodologi area frame i. Bimtek pengembangan metode konversi satuan produksi tanaman hias j. Sosialisasi kegiatan perstatistikan 1. Sosialisasi buku pedoman survei dan pelaksanaan survei data kesejahteraan petani 2. Workshop kegiatan outlook komoditas perkebunan dan hortikultura 3. Pelaksanaan pelatihan pengukuran produktivitas perkebunan 4. Workshop hasil pengkuran produktivitas perkebunan 5. Pelaksanaan pelatihan pengembangan metode konversi bawang merah 6. Workshop hasil konversi bawang merah 7. Workshop pengelolaan data hortikultura dan perkebunan 8. Workshop analisis indikator makro 9. Workshop penataan data konsumsi 10. Pelatihan data lahan berbasis peta 11. Workshop hasil analisis kinerja perdagangan 12. Workshop hasil analisis penataan data tenaga kerja,penduduk dan kemiskinan 13. Workshop sistem jaringan komputer 14. Workshop sistem informasi manajemen 15. Workshop sistem informasi pertanian 16. Pelaksanaan HIPI 17. Workshop website 18. Workshop perbaikan metode pengumpulan data pertanian (FGD) 19. Forum komunikasi statistik dan sistem informasi pertanian 5. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran a. Dokumen Administrasi Kegiatan b. Dokumen Penyusunan program dan Rencana Kerja Tahunan c. Dokumen Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan satker d. Dokumen Penyusunan laporan SAI dan laporan keuangan e. Dokumen Penyusunan laporan SABMN f. Dokumen Pelaksanaan hibah aset g. Dokumen pelaksanaan penghapusan BMN h. Dokumen Pengelolaan dan pembinaan kepegawaian

12


2013

6. Laporan Penyusunan Laporan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan a. Laporan Penyusunan laporan dan monitoring evaluasi kegiatan b. Laporan Penyusunan News Letter c. Laporan dukungan teknis rapat pimpinan d. Laporan pelaksanaan layanan perpustkaan dan kearsipan e. Laporan penyelenggaraan pameran pusdatin f. Laporan kerjasaman antar instansi pemerintah dan luar negeri 7. Alat Pengolah Data dan Multimedia 8. Layanan Perkantoran a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 9. Kendaraan Bermotor 10. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

13


2013

BAB. III PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN A. REALISASI KEUANGAN

Pada tahun anggaran 2013 ini, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Murni dengan Nomor Satker 018.01.411925 dengan jumlah sebesar Rp. 53.158.650.000,- rupiah murni Adapun realisasi perbelanja berdasarkan laporan Keuangan SAI adalah sebagai berikut : No. 1 2 3

Belanja Pegawai Barang Modal Total

Pagu 6.807.845.000,35.294.142.000,11.056.663.000,53.158.650.000,-

Realisasi 6.145.813.622 32.825.481.732,10.304.630.900,49.275.926.254,-

% 90,70 93,01 93,20 92,70

Realisasi per output adalah sebagai berikut : 1. Laporan Penyusunan,Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi dengan pagu sebesar Rp. 17.170.120.000,- tersealisasi sebesar Rp. 16.751.294.967 atau sebesar 97,56 persen sisa mati sebesar Rp. 418.825.033. Yang terdiri dari : a. Laporan Penyusunan Data PDB dengan anggaran sebesar Rp. 307.740.000,- terealisasi sebesar Rp. 271.687.800,- atau sebesar 88,28 persen sisa mati sebesar Rp. 36.052.200,b. Laporan Survei Data Kesejahteraan petani 2013 dengan anggaran sebesar Rp. 166.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 158.598.200,- atau sebesar 95,40 persen sisa mati sebesar Rp. 7.651.800,c. Laporan Pengelolaan data pertanian tanaman pangan dan peternakan level kab/kota dengan anggaran sebesar Rp. 124.870.000,- terealisasi sebesar Rp. 113.847.840,- atau sebesar 91,17 persen sisa mati sebesar Rp. 11.022.160,d. Laporan Publikasi Data statistik Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 293.320.000,- terealisasi sebesar Rp. 267.673.200,- atau sebesar 91,26 persen sisa mati sebesar Rp. 25.646.800,e. Laporan Penyusunan Outlook Komoditas Tanaman Pangan dan Peternakan dengan anggaran sebesar Rp. 237.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 219.538.040,- atau sebesar 92,63 persen sisa mati sebesar Rp. 17.461.960,14


2013

f. Laporan Penyusunan Outlook Komoditas Perkebunan dan Hortikultura dengan anggaran sebesar Rp. 243.280.000,- terealisasi sebesar Rp. 209.822.600,- atau sebesar 86,25 persen sisa mati sebesar Rp. 33.457.400,g. Laporan pengukuran produktivitas perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 236.560.000,- terealisasi sebesar Rp. 237.598.100- atau sebesar 72,76 persen sisa mati sebesar Rp. 88.961.900,h. Laporan pengembangan metode konversi bawang merah dengan anggaran sebesar Rp. 182.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 155.776.000,- atau sebesar 85,54 persen sisa mati sebesar Rp. 26.324.000,i. Laporan Pengelolaan data komoditas hortikultura dan perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 289.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 220.836.800,- atau sebesar 76,41 persen sisa mati sebesar Rp. 68.163.200,j. Laporan Upaya percepatan penyediaan data dan kualitas data tanaman pangan berkesinambungan pada skala nasional dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.895.916.387,- atau sebesar 99,31 persen sisa mati sebesar Rp. 104.083.613,2. Laporan Pembinaan,Pengembangan,Pemanfaatan dan Analisis Data dan Informasi dengan pagu sebesar Rp. 2.667.120.000,- tersealisasi sebesar Rp. 2.536.350.738,- atau sebesar 95,10 persen sisa mati sebesar Rp. 130.769.262,-. Yang terdiri dari : a. Laporan Analisis Harga Komoditas Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 374.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 349.571.900,- atau sebesar 93,47 persen sisa mati sebesar Rp. 24.428.100,b. Laporan Analisis Indikator makro sektor pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 422.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 404.664.982,- atau sebesar 95,68 persen sisa mati sebesar Rp. 18.285.018,c. Laporan Analisis dan Penataan Data Konsumsi dengan anggaran sebesar Rp. 311.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 288.647.800,- atau sebesar 92,81 persen sisa mati sebesar Rp. 22.352.200,d. Laporan pengumpulan data lahan berbasis peta dengan anggaran sebesar Rp. 538.825.000,- terealisasi sebesar Rp. 518.193.000,- atau sebesar 96,17 persen sisa mati sebesar Rp. 20.632.000,e. Laporan Analisis kinerja perdagangan komoditas pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 155.825.000,- terealisasi sebesar Rp. 147.765.300,- atau sebesar 94,83 persen sisa mati sebesar Rp. 8.059.700,f. Laporan Analisis dan Penataan Data SDM Pertanian, penduduk, kemiskinan dan kelembagaan petani dengan anggaran sebesar Rp. 230.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 226.091.750,- atau sebesar 98,22 persen sisa mati sebesar Rp. 4.108.250,-

15


2013

g. Laporan penataan data hulu sektor pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 300.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 289.250.066,- atau sebesar 99,26 persen sisa mati sebesar Rp. 11.249.934,h. Laporan analisis dan penataan data tenaga kerja, penduduk dan kemiskinan dengan anggaran sebesar Rp. 324.020.000,- terealisasi sebesar Rp. 313.443.110,- atau sebesar 96,74 persen sisa mati sebesar Rp. 10.576.890,i. Laporan penataan data data lahan pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 240.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 224.814.580,- atau sebesar 93,67 persen sisa mati sebesar Rp. 15.185.420,-

3. Laporan Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi dengan pagu sebesar Rp. 2.488.335.000,- tersealisasi sebesar Rp. 2.206.162.233,- atau sebesar 88,66 persen sisa mati sebesar Rp. 282.172.767,-. Yang terdiri dari : a. Laporan penataan dan pengelolaan infrastruktur TIK dengan anggaran sebesar Rp. 605.348.000,- terealisasi sebesar Rp. 544.122.700,- atau sebesar 89,89 persen sisa mati sebesar Rp. 61.225.300,b. Laporan perancangan dan pengembangan sistem komunikasi dan kolaborasi dengan anggaran sebesar Rp. 107.007.000,- terealisasi sebesar Rp. 88.572.100,- atau sebesar 82,77 persen sisa mati sebesar Rp. 18.434.900,c. Laporan Penyusunan dan penerapan SOP Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan anggaran sebesar Rp. 82.645.000,- terealisasi sebesar Rp. 76.424.600,- atau sebesar 92,47 persen sisa mati sebesar Rp. 6.220.400,d. Laporan pengembangan website dan multimedia dengan anggaran sebesar Rp. 392.756.000,- terealisasi sebesar Rp. 343.019.400,- atau sebesar 87,34 persen sisa mati sebesar Rp. 49.736.600,e. Laporan pengawalan unit pelayanan informasi pertanian di daerah dengan anggaran sebesar Rp. 90.082.000,- terealisasi sebesar Rp. 87.385.800,- atau sebesar 97,01 persen sisa mati sebesar Rp. 2.696.200,f. Laporan pengembangan sistem informasi manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 385.743.000,- terealisasi sebesar Rp. 342.984.400,- atau sebesar 88,92 persen sisa mati sebesar Rp. 42.758.600,g. Laporan pengembangan dan perawatan sistem informasi pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 437.773.000,- terealisasi sebesar Rp. 365.550.269,- atau sebesar 83,50 persen sisa mati sebesar Rp. 72.222.731,-

16


2013

h. Laporan pengembangan dan pengawalan website dan multimedia dengan anggaran sebesar Rp. 422.208.000,- terealisasi sebesar Rp. 404.610.500,- atau sebesar 95,83 persen sisa mati sebesar Rp. 17.597.500,i. Laporan Penyelenggaraan lomba web lingkup Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 386.981.000,- terealisasi sebesar Rp. 358.102.964,- atau sebesar 92,54 persen sisa mati sebesar Rp. 28.878.036,4. Pelatihan dan Pengembangan SDM dengan pagu sebesar Rp. 5.869.731.000,- tersealisasi sebesar Rp. 5.248.849.735,- atau sebesar 89,42 persen sisa mati sebesar Rp. 620.881.265,-. Yang terdiri dari : a. Implementasi dan Pengawalan e-form Peternakan dengan anggaran sebesar Rp. 838.776.000,- terealisasi sebesar Rp. 738.922.343,- atau sebesar 88,10 persen sisa mati sebesar Rp. 99.853.657,b. Bimtek pemanfaatan e-form hortikultura dengan anggaran sebesar Rp. 667.482.000,- terealisasi sebesar Rp. 574.523.800,- atau sebesar 86,07 persen sisa mati sebesar Rp. 92.958.200,c. Bimtek penggunaan alat GPS untuk pengukuran areal perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 706.620.000,- terealisasi sebesar Rp. 671.879.750,- atau sebesar 95,08 persen sisa mati sebesar Rp. 34.740.250,d. Laporan pengawalan operasional LPSE ( e-procurement) dengan anggaran sebesar Rp. 126.534.000,- terealisasi sebesar Rp. 119.043.500,- atau sebesar 94,08 persen sisa mati sebesar Rp. 7.490.500,e. Peningkatan kualitas SDM dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 339.100.000.,- atau sebesar 96,89 persen sisa mati sebesar Rp10.900.000,f. Pembinaan pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer dengan anggaran sebesar Rp. 173.842.000,- terealisasi sebesar Rp. 169.380.000,- atau sebesar 97,43 persen sisa mati sebesar Rp. 4.462.000,g. Bimtek pengukuran produktivitas hortikultura dengan anggaran sebesar Rp. 439.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 369.283.700,- atau sebesar 83,95 persen sisa mati sebesar Rp. 70.616.300,h. Bimtek metodologi area frame dengan anggaran sebesar Rp. 454.780.000,- terealisasi sebesar Rp. 435.099.818,- atau sebesar 95,67 persen sisa mati sebesar Rp.19.680.182,i. Bimtek pengembangan metode konversi satuan produksi tanaman hias dengan anggaran sebesar Rp. 512.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 388.625.200,- atau sebesar 75,80 persen sisa mati sebesar Rp. 124.897.776,j. Sosialisasi kegiatan perstatistikan dengan anggaran sebesar Rp. 1.211.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.069.852.224,- atau sebesar 88,29 persen sisa mati sebesar Rp. 141.897.776,- yang terdiri dari : 17


2013

1. Sosialisasi buku pedoman survei dan pelaksanaan survei data kesejahteraan petani dengan anggaran sebesar Rp. 190.150.000,terealisasi sebesar Rp. 187.733.176,- atau sebesar 98,73 persen sisa mati sebesar Rp. 2.416.824,2. Workshop kegiatan outlook komoditas perkebunan dan hortikultura dengan anggaran sebesar Rp. 26.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 18.720.000,- atau sebesar 69,85 persen sisa mati sebesar Rp. 8.080.000,3. Pelaksanaan pelatihan pengukuran produktivitas perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 160.620.000,- terealisasi sebesar Rp. 126.243.000,- atau sebesar 78,60 persen sisa mati sebesar Rp. 34.377.000,4. Workshop hasil pengkuran produktivitas perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 32.870.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.040.000,- atau sebesar 73,14 persen sisa mati sebesar Rp. 8.830.000,5. Pelaksanaan pelatihan pengembangan metode konversi bawang merah dengan anggaran sebesar Rp. 100.370.000,- terealisasi sebesar Rp. 81.350.000,- atau sebesar 81,05 persen sisa mati sebesar Rp. 19.020.000,6. Workshop hasil konversi bawang merah dengan anggaran sebesar Rp. 30.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.550.000,- atau sebesar 76,96 persen sisa mati sebesar Rp. 7.050.000,7. Workshop pengelolaan data hortikultura dan perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 41.800.000,- terealisasi sebesar Rp. 25.890.000,- atau sebesar 61,94 persen sisa mati sebesar Rp. 15.910.000,8. Workshop analisis indikator makro dengan anggaran sebesar Rp. 36.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.950.000,- atau sebesar 99,17 persen sisa mati sebesar Rp. 300.000,9. Workshop penataan data konsumsi dengan anggaran sebesar Rp. 41.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.580.000,- atau sebesar 96,30 persen sisa mati sebesar Rp. 1.520.000,10. Pelatihan data lahan berbasis peta dengan anggaran sebesar Rp. 134.140.000,- terealisasi sebesar Rp. 127.431.040,- atau sebesar 95,00 persen sisa mati sebesar Rp. 6.708.960,11. Workshop hasil analisis kinerja perdagangan dengan anggaran sebesar Rp. 25.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 24.322.400,- atau sebesar 96,33 persen sisa mati sebesar Rp. 927.600,12. Workshop hasil analisis penataan data tenaga kerja,penduduk dan kemiskinan dengan anggaran sebesar Rp. 29.050.000,- terealisasi sebesar Rp. 27.892.400,- atau sebesar 96,02 persen sisa mati sebesar Rp. 1.157.600,13. Workshop sistem jaringan komputer dengan anggaran sebesar Rp. 46.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 38.158.000,- atau sebesar 82,06 persen sisa mati sebesar Rp. 8.342.000,18


2013

14. Workshop sistem informasi manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 40.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.440.000,- atau sebesar 98,11 persen sisa mati sebesar Rp. 760.000,15. Workshop sistem informasi pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 40.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 37.119.000,- atau sebesar 92,34 persen sisa mati sebesar Rp. 3.081.000,16. Pelaksanaan HIPI dengan anggaran sebesar Rp. 102.900.000,terealisasi sebesar Rp. 91.055.000,- atau sebesar 88,49 persen sisa mati sebesar Rp. 11.845.000,17. Workshop website dengan anggaran sebesar Rp. 46.500.000,terealisasi sebesar Rp. 44.604.000,- atau sebesar 95,92 persen sisa mati sebesar Rp. 1.896.000,18. Workshop perbaikan metode pengumpulan data pertanian (FGD) dengan anggaran sebesar Rp. 86.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 76.774.208,- atau sebesar 88,81 persen sisa mati sebesar Rp. 9.675.792,k. Forum komunikasi statistik dan sistem informasi pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 387.347.000,- terealisasi sebesar Rp. 373.139.400,- atau sebesar 96,33 persen sisa mati sebesar Rp. 14.207.600,-

5. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran dengan pagu sebesar Rp. 2.451.056.000,- tersealisasi sebesar Rp. 2.038.770.800,atau sebesar 83,18 persen sisa mati sebesar Rp. 412.285.200,-. Yang terdiri dari : a. Dokumen Administrasi Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 817.420.000,- terealisasi sebesar Rp. 741.034.750,- atau sebesar 90,66 persen sisa mati sebesar Rp. 76.385.250,b. Dokumen Penyusunan program dan Rencana Tahunan dengan anggaran sebesar Rp. 319.948.000,- terealisasi sebesar Rp. 247.807.100,- atau sebesar 77,45 persen sisa mati sebesar Rp. 72.140.900,c. Dokumen Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan satker dengan anggaran sebesar Rp. 313.116.000,- terealisasi sebesar Rp. 251.440.300,- atau sebesar 80,30 persen sisa mati sebesar Rp. 61.675.700,d. Dokumen Penyusunan laporan SAI dan laporan keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 261.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 187.320.800,- atau sebesar 71,59 persen sisa mati sebesar Rp. 74.329.200,e. Dokumen Penyusunan laporan SABMN dengan anggaran sebesar Rp. 139.972.000,- terealisasi sebesar Rp. 131.408.550,- atau sebesar 93,88 persen sisa mati sebesar Rp. 8.563.450,19


2013

f. Dokumen Pelaksanaan hibah aset dengan anggaran sebesar Rp. 281.970.000,- terealisasi sebesar Rp. 185.671.800,- atau sebesar 65,85 persen sisa mati sebesar Rp. 96.298.200,g. Dokumen pelaksanaan penghapusan BMN dengan anggaran sebesar Rp. 76.030.000,- terealisasi sebesar Rp. 70.240.500,- atau sebesar 92,39 persen sisa mati sebesar Rp. 5.889.500,h. Dokumen Pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 148.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 133.649.800,- atau sebesar 90,30 persen sisa mati sebesar Rp. 14.350.200,i. Dokumen Penyusunan renstra Pusdatin 2015 – 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 92.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 90.197.200,- atau sebesar 97,04 persen sisa mati sebesar Rp. 2.752.800,-

6. Laporan Kegiatan dan Pembinaan dengan pagu sebesar Rp. 1.820.958.000,- tersealisasi sebesar Rp. 1.508.085.849,- atau sebesar 82,82 persen sisa mati sebesar Rp. 312.872.151,-. Yang terdiri dari : a. Laporan penyusunan laporan dan monitoring evaluasi kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 999.843.000,- terealisasi sebesar Rp. 849.899.250,- atau sebesar 85,00 persen sisa mati sebesar Rp. 149.943.750,b. Penyusunan News Letter dengan anggaran sebesar Rp. 182.383.000,terealisasi sebesar Rp. 164.591.000,- atau sebesar 90,24 persen sisa mati sebesar Rp. 17.792.000,c. Laporan dukungan teknis rapat pimpinan dengan anggaran sebesar Rp. 167.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 141.959.000,- atau sebesar 84,70 persen sisa mati sebesar Rp. 25.641.000,d. Laporan pelaksanaan layanan perpustakaan dan kearsipan dengan anggaran sebesar Rp.148.411.000,terealisasi sebesar Rp. 145.206.500,- atau sebesar 97,84 persen sisa mati sebesar Rp. 3.204.500,e. Laporan Penyelenggaraan Pameran Pusdatin dengan anggaran sebesar Rp. 99.071.000,- terealisasi sebesar Rp. 90.076.000,- atau sebesar 90,92 persen sisa mati sebesar Rp. 8.995.000,f. Laporan Kerjasama Antar Instansi Pemerintah dan Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 223.650.000,- terealisasi sebesar Rp. 116.354.099,- atau sebesar 52,03 persen sisa mati sebesar Rp. 107.295.901,-

7. Alat Pengolah Data dan Multimedia dengan anggaran sebesar Rp. 10.369.163.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.625.350.900,- atau sebesar 92,83 persen sisa mati sebesar Rp. 743.812.100,20


2013

8. Layanan Perkantoran a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan anggaran sebesar Rp. 6.807.845.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.145.813.622,- atau sebesar 90,28 persen sisa mati sebesar Rp. 662.031.378,b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 2.826.822.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.535.967.410,- atau sebesar 89,71 persen sisa mati sebesar Rp. 290.854.590,9. Layanan Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,terealisasi sebesar Rp. 599.830.000,- atau sebesar 99,97 persen, sisa mati sebesar Rp. 170.000,10. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 599.830.000,- atau sebesar 99,97 persen, sisa mati sebesar Rp. 170.000,-

Realisasi anggaran Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sampai dengan 31 Desember 2013 dengan pagu sebesar Rp. 53.158.650.000,terealisasi sebesar Rp.49.275.926.254,- (92,70%) sehingga terdapat sisa mati sebesar Rp.3.882.723.746,- (7,30%)

Realisasi anggaran dan realisasi fisik berdasarkan DIPA Murni T.A. 2013 sebagaimana dijelaskan pada tabel 3 di bawah ini ; Tabel 1. Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik Kumulatif Parameter Keuangan (Rp.)

Pagu

Realisasi

Sisa

53.158.650.000,-

49.275.926.254,-

3.882.723.746,-

Keuangan (%)

100 %

92,70%

7,30%

Fisik (%)

100 %

100 %

0%

21


2013

B. PENCAPAIAN SASARAN DAN FISIK KEGIATAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKASANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERTANIAN 1. Laporan Penyusunan,Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi Tujuan a. Laporan Penyusunan Data PDB Sektor Pertanian Di sektor pertanian, PDB terbagi atas sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, perikanan, dan kehutanan, dimana perhitungan PDB menggunakan pendekatan produksi. Dari nilai PDB dapat diketahui perkembangan kinerja yang dicapai oleh setiap sub sektor pendukung pertanian secara menyeluruh mulai dari aktivitas pertanian dari sisi on farm sampai dengan aktivitas pasca panen (off farm). Untuk melengkapi informasi tentang kinerja masing-masing sub sektor pertanian, diperlukan juga informasi perkembangan kinerja dari beberapa komoditas atau kelompok komoditas yang merupakan unggulan sektor pertanian. Untuk itu Pusdatin bekerja sama dengan BPS berupaya untuk menyajikan data PDB sektor pertanian yang dirinci menurut sub sektor dan komoditas/kelompok komoditas, dilengkapi dengan PDB industri berbasis pertanian dan PDB perdagangan berbasis pertanian. Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh informasi yang selengkapnya tentang posisi sektor pertanian terhadap sektor-sektor lainnya serta kontribusinya dalam mendukung perekonomian Indonesia. Tujuan: 1. Melakukan penyusunan data PDB per sub sektor dan komoditas/kelompok komoditas, PDB industri berbasis pertanian dan PDB perdagangan berbasis pertanian tahun 2010 s/d 2012. 2. Melakukan analisis PDB sektor pertanian.

Sasaran: Tersedianya informasi tentang kinerja sektor pertanian secara menyeluruh berdasarkan PDB sektor pertanian dalam kegiatan on farm maupun off farm

22


2013

Output: 1. Buletin PDB sektor pertanian Triwulan 1 sampai dengan triwulan IV tahun 2013, berisi analisis data PDB sektor pertanian berdasarkan lapangan usaha per triwulan tahun 2012 sd 2013, 2. Data PDB sektor pertanian yang mencakup PDB sektor pertanian yang dirinci menurut sub sektor, kelompok komoditas, beberapa komoditas unggulan, data PDB sektor industri pengolahan berbasis pertanian dan data PDB sektor perdagangan berbasis pertanian tahun 2010 – 2012, 3. Buku Analisis PDB Sektor Pertanian tahun 2013, berisi hasil analisis data PDB sektor pertanian, sektor industri pengolahan pertanian dan sektor perdagangan pertanian beserta hasil analisis kinerja masing-masing sektor dan keterkaitan antar sektor yang menunjukkan kinerja pertanian secara menyeluruh dari hulu sampai hilir, 4. Penyempurnaan Database PDB sektor Pertanian, berisi data-data PDB atas dasar harga berlaku, Kontribusi PDB, PDB atas dasar harga konstan (2000) dan laju pertumbuhan PDB, 5. Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Data PDB sektor pertanian Tahun 2013. Outcome: 1. Tersedianya data PDB sektor pertanian yang dirinci menurut sub sektor pendukungnya, kelompok komoditas atau komoditas unggulan pertanian, PDB industri pengolahan berbasis pertanian dan PDB perdagangan berbasis pertanian. 2. Tersebar luasnya informasi serta digunakannya data PDB sektor pertanian dan hasil analisisnya oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Informasi tersebut menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan pertanian terkait kinerja masing-masing Eselon I. Permasalahan: 1. Struktur biaya yang digunakan untuk menghitung PDB sektor pertanian sebagian besar masih menggunakan hasil pengolahan Sensus Pertanian 2003 dan hasil analisis tahun 2004. 2. Data Industri Besar dan Sedang serta data Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga tahun 2011 masih merupakan data estimasi. 3. Tidak semua indeks harga industri menurut 5 dijit KBLI tersedia, sehingga banyak KBLI yg menggunakan indeks harga sejenis yang

23


2013

mendorong adanya bias mengingat pergerakan dapat berbeda walaupun tidak terpaut banyak 4. Naik turunnya pertumbuhan pada 5 dijit KBLI selain dari pertumbuhan industri itu sendiri juga dari migrasi komoditi-komoditi yang sejenis yang berasal dari KBLI lain menyebabkan pertumbuhannya sangat fluktuatif. 5. Beberapa data pendukung, seperti data produksi periode triwulanan menurut komoditas untuk sub sektor perkebunan dan peternakan, serta data pertambahan berat menurut komoditas dan kelompok umur untuk sektor peternakan belum tersedia secara lengkap Pemecahan masalah: 1. Dengan adanya hasil sensus pertanian tahun 2013, diharapkan dalam penyusunan PDB di tahun yang akan datang dapat menggunakan data struktur ongkos usaha tani terbaru dari hasil sensus pertanian tersebut. 2. Perlu adanya peningkatan kerja sama antara Pusdatin, Eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik dalam penyediaan data pendukung PDB pertanian, baik data primer maupun data sekunder. 3. Memberikan saran kepada BPS untuk dapat menyebarluaskan data dasar dan pendukung penyusunan PDB lebih lengkap dan tepat waktu. Kesimpulan : 1. Penyempurnaan penyusunan PDB sektor pertanian (termasuk industri pengolahan dan perdagangan bebasis pertanian) dari hulu sampai hilir mmberikan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 22,98 persen pada tahun 2010 dan menjadi 22,60 persen pada tahun 2012. Kontribusi tertinggi tahun 2012 adalah kontribusi PDB sektor pertanian sempit (on farm) sebesar 10,68 persen terhadap PDB Indonesia, disusul PDB sektor industri pengolahan berbasis pertanian sebesar 7,58 persen dan PDB sektor perdagangan besar dan eceran berbasis pertanian sebesar 4,34 persen. 2. Secara umum laju pertumbuhan yang dihasilkan oleh masingmasing kelompok komoditi dalam lingkup Kementerian Pertanian menghasilkan pertumbuhan yang positif selama tahun 2010 sampai 2012, kecuali industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki bebrasis pertanian pada tahun 2010 dan 2012 serta industri pupuk, kimia dan barang dari karet pada tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan. 3. Sub sektor pertanian yang memiliki kontribusi tertinggi adalah tanaman bahan makanan termasuk didalamnya sub sektor tanaman 24


2013

pengan dan hortikultura mencapai 6,97 persen, disusul sektor perkebunan mencapai 1,94 persen dan sektor peternakan mencapai 1,77 persen terhadap PDB Indonesia pada tahun 2012. 4. Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan berbasis pertanian (off farm) sangat didukung oleh peranan dan pertumbuhan sektor pertanian (on farm) sehingga proses pembinaan sektor pertanian dari hulu menjadi sangat penting. Saran 1. Penyempurnaan penyusunan PDB Pertanian yang menjadi lingkup binaan Kementerian Pertanian perlu dilakukan evaluasi terhadap cakupannya sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) Kementerian Pertanian sehingga dapat diperoleh gamabran kinerja sektor pertanian yang tepat. 2. Dengan akan adanya perubahan tahun dasar PDB atas dasar harga konstan 2000 menjadi tahun 2010 pada tahun 2014, maka Kementan melalui Pusdatin telah mengusulkan agar publikasi rutin PDB oleh BPS dapat dirinci pada Tabama menjadi padi, palawija dan hortikutura. 3. Diperlukan koordinasi dan kerjasama antara Pusdatin, Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik dalam perbaikan penyusunan data PDB pertanian selanjutnya. Koordinasi dan kerjasama ini sebaiknya dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan sehingga dapat diperoleh gambaran kinerja sektor pertanian secara lengkap dan menyeluruh. b. Laporan Survei Data Kesejahteraan Petani 2013 Peranan sektor pertanian sebagai penyedia utama pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, merupakan salah satu sektor andalan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2012, sektor pertanian dalam arti sempit telah memberikan kontribusi sebesar 10,68 persen dalam pembentukan PDB Indonesia atau setara Rp. 880,17 trilyun (Angka Sangat Sementara). Sedangkan dari sisi penyerapan tenaga kerja lebih dari 40 persen tenaga kerja terserap di sektor pertanian dari total tenaga kerja Indonesia. Meskipun pertanian menjadi sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia, tetapi kehidupan para petani sebagai penyangga sektor pertanian ternyata masih belum menggembirakan dan tingkat kesejahteraan petani masih rawan. Hasil Sensus Pertanian 2013 (ST2013) menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian di semua sub sektor menunjukkan penurunan dari tahun 2003. 25


2013

Penurunan tertinggi terjadi pada sub sektor hortikultura yaitu sebesar 37,4%, diikuti sub sektor peternakan 30,26%, perkebunan 9,61% dan tanaman pangan 5,24%. Penurunan jumlah tersebut juga menyebabkan menurunnya jumlah rumah tangga usaha pertanian gurem sekitar 25,07% dibandingkan ST-2003. Jumlah rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan juga menurun sebesar 15,35%. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka pembangunan sektor pertanian saat ini dan di masa mendatang sudah seharusnya difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian terutama petani di perdesaan. Hal ini juga merupakan salah satu target utama kementerian pertanian. Dalam rangka mendukung target peningkatan kesejahteraan petani tersebut, maka diperlukan informasi tentang tingkat kesejahteraan petani berdasarkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari petani melalui suatu survei. Pusdatin pada tahun 2013 melakukan Survei Kesejahteraan Petani di beberapa lokasi sampel dengan tipe agroekosistem tertentu untuk mengetahui kondisi kesejahteraan petani ditinjau dari aspek pendapatan dan aspek pengeluaran rumah tangga pertanian. Tujuan: 1. Menyempurnakan buku pedoman dan kuesioner survei kesejahteraan petani 2. Melakukan survei untuk mengumpulkan informasi tentang kesejahteraan petani ditinjau dari aspek pendapatan dan aspek pengeluaran rumah tangga pertanian dengan tipe agroekosistem yang berbeda di wilayah sampel 3. Melakukan analisis hasil survey kesejahteraan petani Sasaran: 1. Tersedianya buku pedoman dan kuesioner survei kesejahteraan petani yang telah disempurnakan 2. Tersedianya informasi dan analisis tentang kesejahteraan petani di wilayah sampel dengan tipe agroekosistem yang berbeda Output: 1. Buku Pedoman dan Kuesioner Survei Kesejahteraan Petani Buku Pedoman Survei berisi tentang konsep definisi indikatorindikator yang digunakan dalam pengumpulan data yang dituangkan dalam kuesioner, tata cara pengisian formulir update sampel, formulir sampel dan kuesioner survei serta tata cara wawancara dan editing.

26


2013

Kuesioner yang dihasilkan adalah (1) formulir update sampel (SKP2013.US), (2) formulir daftar sampel (SKP2013.DS) dan (3) kuesioner survei (SKP2013.S). 2. Analisis Hasil Survei Kesejahteraan Petani Analisis tersusun meliputi analisis karakteristik rumah tangga, analisis pendapatan rumah tangga, analisis pengeluaran rumah tangga dan analisis kesejahteraan rumah tangga pertanian. 3. Laporan Akhir Kegiatan Laporan akhir kegiatan berisi ringkasan dari pelaksanaan kegiatan survei kesejahteraan 2013 pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, output yang dicapai, kendala yang dihadapi dan rencana tindak lanjut kegiatan survei kesejahteraan petani.

Permasalahan: 1. Pelaksanaan survei yang bertepatan dengan tahun pelaksanaan Sensus Pertanian 2013 membuat jadwal petugas survei menjadi lebih padat. 2. Adanya istilah dan satuan lokal yang digunakan di wilayah survei yang tidak tercakup dalam konsep definisi buku pedoman, sehingga ada isian yang belum sempurna dalam kuesioner survei. 3. Adanya perbedaan persepsi petugas dalam pengisian kuesioner survei mengenai konsep definisi beberapa hal, seperti satuan tenaga kerja dalam HOK, dst. 4. Proses validasi dan entri data yang lebih lama dari jadwal sehingga mempengaruhi tahapan berikutnya dalam pengolahan dan analisis data Pemecahan masalah: 1. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan petugas di wilayah survei terkait jadwal pelaksanaan survei. 2. Melakukan supervisi dalam rangka pemeriksaan dokumen untuk mengkoordinasikan hasil pengumpulan data petugas yang masih belum sempurna. 3. Melakukan penjadwalan ulang terkait validasi, entri, pengolahan dan analisis data untuk meminimalisir keterlambatan yang terjadi dalam penyelesaian setiap tahapan kegiatan. Kesimpulan 1. Sektor pertanian masih menjadi sumber pendapatan utama bagi rumah tangga pertanian di wilayah survei. Kondisi ini merupakan tantangan dalam pembangunan pertanian secara umum. 27


2013

Persentase pendapatan rumahtangga petani yang berasal dari usahatani di Kabupaten Bangli sebesar 67,75% dan Kabupaten Sambas sebesar 51,95%. 2. Pada tahun 2011 proporsi rata-rata pendapatan rumah tangga dari usaha pertanian di Sambas sebesar 70,55% bergeser menjadi 51,95% di tahun 2013. Sebaliknya di Bangli pada tahun 2011 proporsi rata-rata pendapatan rumah tangga dari usaha pertanian sebesar 63,48% naik menjadi 67,75% di tahun 2013. 3. Pada usahatani di wilayah survei dengan agroekosistem jeruk dan sapi potong, dihasilkan produktivitas tenaga kerja per tahun sektor pertanian tahun 2013 adalah lebih rendah dibandingkan non pertanian. 4. Indeks Gini yang dihasilkan, menunjukkan pendapatan di Kabupaten Bangli lebih merata dibandingkan di Kabupaten Sambas. Jika dibandingkan tahun 2011, di Bangli tampak terjadi perubahan mengarah lebih baik yaitu terjadi penurunan nilai G dari 0,39 di tahun 2011 menjadi 0,35 di tahun 2013. Namun secara kategori tidak terjadi perubahan. Sebaliknya di Sambas terjadi kenaikan nilai G dari 0,42 di tahun 2011 menjadi 0,47 di tahun 2013, walaupun juga tidak mengubah kategorinya. 5. Pendapatan rumahtangga petani sebagian besar masih digunakan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi yaitu sebesar 74,04% di Kabupaten Bangli dan 76,14% di Kabupaten Sambas. Proporsi pengeluaran rumah tangga pertanian untuk usaha di wilayah survei pada tahun 2011 dan 2013 secara umum mengalami peningkatan. Sebaliknya pengeluaran untuk konsumsi mengalami penurunan baik di Bangli dan Sambas. 6. Berdasarkan pendekatan kesejahteraan rumah tangga petani yang digunakan dalam survei ini maka diperoleh hasil sebagai berikut :  Secara umum NTPRP Kabupaten Bangli menunjukan sejahtera, demikian juga di Kabupaten Sambas.  Pendapatan yang dapat dibelanjakan dibandingkan dengan standar MDGs-PBB sebesar Rp 219.000,-/kapita/bulan, secara umum di kedua kabupaten survei lebih tinggi. 7. Bila dibandingkan dengan garis kemiskinan (GK) tahun 2013 (BPS), dimana kabupaten Bangli Rp 246.000,-/kapita/bulan dan kabupaten Sambas sebesar Rp 253.000,-/kapita/bulan, maka secara umum di kedua kabupaten survei telah berada di atas garis kemiskinan Saran 1. Survei Kesejahteraan Petani perlu untuk terus dilanjutkan terkait pemantauan petani panel beberapa tahun ke depan (re-survei).

28


2013

Hal ini terutama untuk mendukung analisis yang dilakukan mengenai tingkat kesejahteraan petani. 2. Analisis lebih mendalam dapat dilakukan terhadap data hasil survei untuk lebih mendukung informasi mengenai tingkat kesejahteraan petani. 3. Koordinasi dengan instansi terkait perlu ditingkatkan dalam rangka pengumpulan data yang dapat mendukung analisis kesejahteraan petani dengan menggunakan data dari sumber lain seperti NTP dan hasil SUSENAS. c. Pengelolaan Data Kabupaten/Kota

Pertanian

dan

Peternakan

Level

Penentuan kebijakan di sektor pertanian saat ini mulai berpijak tidak hanya dari data/informasi yang ada di provinsi dan nasional, namun sudah melangkah lebih terfokus lagi ke tingkat kabupaten/kota. Langkah ini dipandang lebih tepat, karena sebagian besar pelaksanaan program pemerintah berada di wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan latar belakang tersebut, Pusat Data dan Informasi Pertanian akan melakukan pembenahan data sektor pertanian tingkat kabupaten/kota di tahun 2012. Bekerjasama dengan Dinas Pertanian ( Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura), Dinas Peternakan dan Dinas Perkebunan atau Dinas yang membawahi sektor pertanian di 33 provinsi. Diharapkan dengan terbangunnya database sub sektor pertanian ini, akan memudahkan pengguna data untuk mengakses. Tujuan 1. Menyediakan data sektor pertanian tingkat kabupaten/kota. 2. Melakukan penataan database sektor pertanian tingkat kabupaten/kota. Sasaran 1. Tersedianya data sektor pertanian level kabupaten/kota. 2. Tertatanya database pertanian tingkat kabupaten/kota. Output 1. Pengumpulan data 4 subsektor level kabupaten/kota dari 10 dari 33 Prov 2. Entry, verifikasi, validasi data statistik produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan melalui BDSP (termasuk data Nak kab 2005-2009); EIS; IP 3. Buku Statistik 4 subsektor level kabupaten/kota 4. CD dalam proses penyelesaian 29


2013

Saran/Tindaklanjut: 1. Tahun 2013, melanjutkan pengumpulan data level kab/kota ke provinsi (secara langsung, via email) 2. Perlu kajian konversi terhadap hasil Bawang merah umbi basah ke umbi kering d. Publikasi Data Statistik Pertanian Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai salah satu unit instansi pada Kementerian Pertanian mempunyai misi untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyebaran data dan informasi pertanian. Selain itu, mengembangkan metodologi pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi pertanian serta membina sumberdaya manusia dan kelembagaan bidang statistik. Dukungan data yang akurat dan tepat waktu, senantiasa diperlukan pada setiap tahap perencanaan pembangunan pertanian dalam berbagai periode. Untuk itu, sebagai kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) telah membangun data statistik pertanian yang dipublikasikan dalam media cetak dan elektronik Berbagai data dan informasi tersebut di atas yang amat diperlukan oleh pimpinan adalah data dan informasi tentang perkembangan dan prospek komoditi strategis sektor pertanian, sehingga data dan informasi di atas dapat dipergunakan oleh para pimpinan Kementerian Pertanian khususnya sebagai bahan untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan pertanian, pengguna data dan masyarakat para pelaku agribisnis. Metodologi pengumpulan data diperlukan untuk menunjang ketersediaan data pertanian. Penyempurnaan pedoman pengumpulan dan pengolaha data tanaman pangan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam sejarah, metode pengumpulan data tanaman pangan telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan sejak tahun 2003. Terakhir penyempurnaan pedoman pengumpulan dan pengolahan data tanaman pangan dilakukan pada tahun 2012. Untuk itu, pada tahun 2013 Pusdatin melakukan pengawalan metodologi pengumpulan data dalam rangka untuk meningkatkan kualitas data tanaman pangan melalui pembinaan sumberdaya manusia di tingkat kecamatan (petugas pengumpul data), tingkat kabupaten dan provinsi (petugas pengelola data). Data hasil pengumpulan dan pengolahan data tanaman pangan berdasarkan 30


2013

formulir SP merupakan mekanisme dari metode pengumpulan data yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistk. Informasi pertanian tersebut telah dilaksanakan sebagai pelayanan kepada pengguna baik di lingkup Kementerian Pertanian dan pengguna data. Untuk itu maka data dan informasi pada kegitan ini disusun dalam bentuk buku yaitu buku Statistik Pertanian dan media elektronik (CD). Tujuan: 1. Melakukan pengawalan metode pengumpulan data tanaman pangan. 2. Melakukan pengumpulan dan penataan data dari hulu sampai hilir. 3. Menyebarkan data dalam bentuk media cetak dan elektronik. 4. Mengikuti Pembahasan Angka Prognosa dan Angka Ramalan. Sasaran: 1. Tersedianya pedoman penegasan dari hasil pertemuan dengan petugas pengumpul data dan pengelola data tanaman pangan di daerah. 2. Tersedianya data statistik dari hulu sampai hilir yang berupa buku dan CD 3. Tersebar luaskannya data statistik pertanian dalam media Output: 1. 300 Buku Statistik Pertanian 2013 (Telah didistribusikan ke Internal Kementan (86 Buku). Menyusul akan dikirimkan ke Lembaga terkait : BPS, BKPM, BMKG, LIPI, MENKOMINFO, SETNEG) . Atase Pertanian, Intitusi Regional : FAO, JICA, ESCAP . Institusi Pendidikan : IPB, UI, UGM, UNPAD, UNIV Lambung mangkurat, UNIV Hasanudin. Keduataan Besar dan Media cetak : Kompas, Bisnis Indonesia,) 2. 150 Buku Saku Dikirimkan ke Eselon I lingkup Kementan ( untuk delegasi RI). 3. 400 keping CD Statistik Pertanian. Telah didistribusikan ke internal Kementan. Pengiriman bersamaan dengan buku Statistik Pertanian 2013. 4. Hasil evaluasi metode pengumpulan data tanaman pangan. Output dari kegiatan ini berupa penegasan terhadap permasalahan yang di dapat dari diskusi peserta pelatihan/Reffreshing di beberapa Provinsi ( Lampung, Aceh, Jambi, Jawa Timur) 5. Laporan akhir kegiatan

31


2013

Permasalahan/hambatan: Pengumpulan Data Iklim dari BMKG sulit didapat, hal ini sudah berlangsung pada tahun sebelumnya. Saran/Tindaklanjut: Rencana pada tahun depan data iklim menggunakan data dari Dit. Perlindungan Tanaman Ditjen TP e. Penyusunan Outlook Komoditas Tanaman Pangan & Peternakan Pembangunan pertanian pada umumnya, khususnya tanaman pangan dan peternakan, menghendaki dukungan analisis data dan informasi yang lengkap. Bagi pengambil keputusan hasil analisis data dan informasi yang lengkap sangat penting agar kebijakan yang diambil tepat sasaran, dan bagi pelaku bisnis bidang pertanian informasi tersebut sangat berguna bagi pengembangan bisnisnya. Karena itu perlu dikembangkan analisis data semua potensi sumber daya tanaman pangan dan peternakan. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai unsur penunjang Kementerian Pertanian mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis dan membuat kajian berbagai komoditas pertanian khususnya subsektor tanaman pangan dan peternakan. Penyusunan outlook komoditas tanaman pangan dan peternakan yang meliputi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, daging sapi, daging ayam, telur dan susu sangat diperlukan dalam rangka menopang para pengambil kebijakan dalam merumuskan perencanaan pembangunan. Pendekatan model ekonometrik digunakan sebagai alat dalam rangka membuat peramalan data. Fokus analisis keragaan data peternakan lebih ditekankan pada pemodelan Fokus analisis keragaan data peternakan lebih ditekankan pada pemodelan ekonometrik data sub sektor peternakan dengan bantuan software statistik. Melalui kegiatan ini diharapkan akan diperoleh hasil ramalan data yang dapat mendukung kebijakan sub sektor peternakan. Selain sebagai bahan pertimbangan bagi para pimpinan Kementerian Pertanian dalam mengambil kebijakan, analisis outlook komoditas tanaman pangan peternakan juga penting menyediakan informasi bagi para pengusaha subsektor tanaman pangan dan peternakan serta pelaku bisnis lainnya.

32


2013

Tujuan 1. Melakukan analisis data tanaman pangan dengan menggunakan model ekonometrik dan rekomendasi hasil kajian bagi pengembangan usaha beberapa komoditas tanaman pangan. 2. Melakukan analisis data peternakan dengan menggunakan model ekonometrik dan rekomendasi hasil kajian bagi pengembangan usaha beberapa komoditas peternakan. Sasaran 1. Tersedianya informasi dan kajian model ekonometrika serta hasil peramalan data tanaman pangan dan rekomendasi angka parameter komoditas tanaman pangan hasil uji statistik. 2. Tersedianya informasi dan kajian model ekonometrika serta hasil peramalan data peternakan dan rekomendasi angka parameter komoditas peternakan hasil uji statistik.

Output 1. Buku Publikasi Outlook Komoditas Tanaman Pangan : Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu Tahun 2013 (Proyeksi 2014-2015) 2. Buku Publikasi Outlook Komoditas Peternakan : Daging Sapi, Daging Ayam, Telur dan Susu Tahun 2013 (Proyeksi 2014-2015) 3. Laporan kegiatan Kendala/permasalahan : 1. Ketersediaan series data tidak seragam 2. Data konsumsi bersumber dari Susenas seringkali berbeda dengan NBM. Tindak Lanjut : 1. Data yang berbeda disamakan lagnya dengan memproyeksikan terlebih dahulu. 2. Dipilih salah satu yang cocok balance-nya. f.

Penyusunan Outlook Komoditas Perkebunan dan Hortikultura Peranan sektor perkebunan dan hortikultura di Indonesia sangat berarti dalam menunjang kehidupan sebagian besar masyarakat. Pengembangan semua potensi sumber daya pertanian, terutama komoditas strategis menjadi hal yang diharapkan. Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan pertanian yang berkaitan dengan hal tersebut di atas, dukungan data dan informasi komoditas pertanian strategis beserta perkembangannya disertai analisis dan proyeksi ke depan sangat diperlukan, agar kebijakan yang diambil 33


tepat dan terarah, yang kesejahteraan petani.

pada

akhirnya

dapat

2013

meningkatkan

Kajian ini berguna untuk perumusan kebijaksanaan, perencanaan, evaluasi dan monitoring pembangunan sub sektor perkebunan dan hortikultura. Di samping itu outlook komoditas perkebunan dan hortikultura juga dapat mendukung penyediaan informasi bagi lembaga-lembaga keuangan pemberi kredit petani dan pengusaha sektor pertanian serta pelaku agribisnis lainnya. Tujuan 1. Melakukan Penyusunan Buku Outlook Komoditas Perkebunan yaitu kopi, jambu mete, lada, karet, teh, dan kapas yang berisi keragaan data series secara nasional dan dunia, yang dilengkapi dengan hasil proyeksi penawaran dan permintaan nasional untuk masingmasing komoditi. 2. Melakukan Penyusunan Buku Outlook Komoditas Hortikultura yaitu kentang, kubis, nenas, jeruk, bawang merah, dan cabai yang berisi keragaan data series secara nasional dan dunia, yang dilengkapi dengan hasil proyeksi penawaran dan permintaan nasional untuk masing-masing komoditi. 3. Melakukan Penyusunan Angka Estimasi untuk Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Sasaran 1. Tersedianya Buku Outlook Komoditas Perkebunan yaitu kopi, jambu mete, lada, karet, teh, dan kapas yang berisi keragaan data series secara nasional dan dunia, yang dilengkapi dengan hasil proyeksi penawaran dan permintaan nasional untuk masing-masing komoditi. 2. Tersedianya Buku Outlook Komoditas Hortikultura yaitu kentang, kubis, nenas, jeruk, bawang merah, dan cabai yang berisi keragaan data series secara nasional dan dunia, yang dilengkapi dengan hasil proyeksi penawaran dan permintaan nasional untuk masingmasing komoditi. 3. Tersedianya Angka Estimasi untuk Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Output 1. Angka Estimasi 17 (tujuh belas) komoditas hortikultura untuk RIPH 2. Buku Outlook Komoditi Karet, kopi, jambu mete, teh, lada,kapas,cabai, bawang merah tahun 2013 3. Buku Outlook Komoditi Kentang, kubis, nanas, jeruk Tahun 2013 4. Laporan akhir kegiatan Tahun 2012

34


2013

Permasalahan: 1. Updating data situasi global dari FAO agak terlambat, sehingga keragaan untuk keragaan dunia berbeda tidak up to date terutama untuk komoditas perkebunan. 2. Ketersediaan data dunia yang bersumber pada website FAO untuk komoditi tertentu seperti bawang merah tergabung dengan bawang bombay. 3. Series data yang tidak sama antar peubah yang digunakan dalam analisis, berakibat peubah dengan series data yang panjang terpaksa disesuaikan dengan series data yang terpendek. Pemecahan masalah: 1. Data dunia yang bersumber dari FAO tetap digunakan karena belum ada sumber lain yang memiliki seris yang panjang sesuai yang dibutuhkan seperti data FAO. 2. Analisis yang dilakukan tetap menggunakan data yang ada, namun dicari model dengan tingkat akurasi model yang terbaik.

Kesimpulan: Dengan melakukan analisis deskriptif komoditas perkebunan dan hortikultura maka dapat dikaji perkembangan luas panen, produktivitas, produksi, harga (ditingkat produsen dan konsumen), ekspor dan impor masing-masing komoditas dari waktu ke waktu hingga sentra produksi hingga ke tingkat kabupaten, dari masingmasing komoditi. Disamping itu, keragaan data dunia dapat memberikan gambaran perkembangan masing-masing komoditi dengan negara lain di dunia Saran: 1. Analisis outlook komoditas perkebunan dan hortikultura perlu dilakukan untuk beberapa komoditas yang lain, terutama untuk komoditas unggulan nasional. 2. Analisis komoditas unggulan nasional perlu dilakukan secara kontinyu untuk memantau dan memperbaiki model estimasi apabila series data baru telah dirilis oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Direktorat Jenderal Hortikultura. g. Pengukuran Produktivitas Perkebunan Sampai saat ini data produktifitas komoditas perkebunan khususnya perkebunan rakyat masih dihitung berdasarkan data produksi dan luas panen yang dikumpulkan oleh petugas pengumpul data di tingkat kecamatan. Oleh karena itu data produktifitas komoditas perkebunan 35


2013

rakyat yang dihasilkan masih belum dapat digunakan untuk melakukan validasi angka produksi komoditas perkebunan. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) sejak tahun 2007 telah melakukan pengembangan metode pengumpulan data produktifitas komoditas perkebunan namun masih terbatas pada komoditas tanaman tahunan dan bersifat uji coba di beberapa provinsi tertentu. Oleh karena itu dalam rangka menyempurnakan metode pengumpulan data produktifitas perkebunan rakyat tersebut, maka pada tahun 2013 ini, Pusdatin melakukan kegiatan Pengukuran Produktivitas Perkebunan yang mencakup komoditas tanaman tahunan dan semusim untuk perkebunan rakyat. Tujuan 1. Melakukan penyusunan metode pengumpulan data produktivitas perkebunan rakyat (tanaman tahunan dan tanaman semusim). 2. Melakukan survei pengukuran produktivitas perkebunan rakyat (tanaman tahunan dan tanaman semusim). Sasaran: 1. Tersusunnya metode pengumpulan data produktivitas perkebunan rakyat (tanaman tahunan dan tanaman semusim). 2. Terlaksananya survei pengukuran produktivitas perkebunan rakyat (tanaman tahunan dan tanaman semusim). Output: 1. Buku Petunjuk Teknis Pengukuran Produktivitas Perkebunan Tanaman Tahunan dan Tanaman Semusim 2. Hasil listing rumah tangga pekebun di 40 Blok Survei 3. Data produksi hasil pengukuran di 500 plot sampel 4. Angka produktivitas karet, kelapa sawit, kopi dan tembakau 5. Laporan akhir kegiatan Pengukuran Produktivitas Perkebunan Tahun 2013. Permasalahan 1. Terjadinya miss komunikasi antara petani sampel dengan petugas pengumpul data dilapangan. Hal ini berakibat petugas tidak dapat melakukan pengukuran produksi karena kebun amatan telah dimajukan jadwal panennya. 2. Di beberapa kabupaten sampel, komoditas kopi tidak dapat dikumpulkan datanya dikarenakan masa panen kopi di kabupaten tersebut telah lama selesai.

36


2013

Pemecahan Masalah 1. Survei Pengukuran Produktivitas Perkebunan baru dilakukan untuk 4 komoditas unggulan perkebunan yaitu karet, kelapa sawit, kopi, dan tembakau di Provinsi Jambi dan Provinsi Jawa Timur. Untuk itu perlu dikembangkan kembali metode pengukuran produktivitas perkebunan untuk komoditas lain sehingga seluruh komoditas unggulan perkebunan memiliki metode survei pengukuran produktivitas. 2. Metode yang dikembangkan belum memperhitungkan karakteristik komoditas yang dipengaruhi oleh varietas. Untuk itu diperlukan penyempurnaan metode yang telah dikembangkan ini sehingga informasi terkait karakteristik tanaman berdasarkan varietasnya dapat diperhitungkan dalam analisis. 3. Perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pusdatin, Direktorat Jenderal Perkebunan serta Dinas Perkebunan tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Kegiatan Survei Pengukuran Produktivitas Perkebunan agar dapat dihasilkan metode dan angka produktivitas yang dapat digunakan secara nasional. h. Pengembangan metode konversi bawang merah Pusdatin bersama Direktorat Jenderal Hortikultura dan BPS pada tahun 2010 telah melakukan pengumpulan data produktivitas hortikultura untuk komoditas bawang merah. Namun karena pelaporan data produksi yang dilakukan petugas tidak sesuai dengan wujud produksi yang telah ditetapkan maka angka produktivitas yang dihasilkan pun berbeda cukup signifikan dengan kenyataan di lapangan. Dari hasil evaluasi pelaksanaan pengukuran produktivitas di lapang, dijumpai kesulitan untuk pengukuran produktivitas komoditas bawang merah karena tidak ada angka konversi bawang merah yang baku dari wujud produksi umbi basah ke umbi kering. Hal ini mengakibatkan data produktivitas menjadi kurang akurat. Dengan pertimbangan tersebut, pada tahun 2013 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian melakukan pengembangan metode konversi bawang merah dan melakukan survei terhadap metode tersebut ke beberapa sentra produksi bawang merah sehingga dapat dihasilkan angka konversi yang seragam dan baku dalam pengumpulan data produksi melalui formulir SPH maupun pe ngukuran produksi secara langsung. Kegiatan ini dilaksanakan di propinsi sentra bawang merah antara lain di propinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat yaitu di kab Tegal, Brebes dan Cirebon.

37


2013

Tujuan : 1. Melakukan Pengembangan Metode Konversi Bawang Merah Tahun 2013. 2. Melakukan listing rumah tangga petani bawang merah di beberapa sentra produksi. 3. Melakukan pengumpulan data produksi bawang merah di beberapa sentra produksi. 4. Melakukan pengukuran angka konversi bawang merah. Sasaran : 1. Tersedianya Metode Konversi Bawang Merah Tahun 2013. 2. Tersedianya hasil listing rumah tangga petani bawang merah di beberapa sentra produksi. 3. Tersedianya data produksi bawang merah di beberapa sentra produksi. 4. Tersedianya angka konversi bawang merah. Output : 1. 2. 3. 4. 5.

Buku Petunjuk Teknis Survei Konversi Bawang Merah Tahun 2013 Hasil listing rumah tangga petani bawang merah di 30 Blok Survei Data produksi bawang merah di 300 plot sampel Angka konversi bawang merah Laporan akhir kegiatan Pengembangan Metode Konversi Bawang Merah Tahun 2013.

Permasalahan : 1. Keterbatasan jumlah alat ukur kadar air, dimana alat ukur kadar air yang tersedia hanya 1 buah per kabupaten (total kabupaten sampel ada 3 kabupaten dan total alat ukur kadar air yang dipinjamkan ada 3 buah) sedangkan jumlah sampel dalam satu kabupaten mencapai 80-120 sampel sehingga jika terjadi panen bersamaan maka tidak semua plot sampel dapat diukur kadar airnya. 2. Supervisi kurang intensif dilakukan baik oleh petugas pusat, provinsi maupun kabupaten terhadap pelaksanaan pengumpulan data sehingga masih ada petugas kecamatan yang salah dalam mengisi formulir survei. Tindak lanjut : 1. Dibuatkan jadwal penggunaan alat ukur kadar air berdasarkan perkiraan tanggal panen menurut petani sehingga alat tersebut 38


2013

dapat digunakan secara bergantian dan dimanfaatkan oleh semua petugas kecamatan. Namun petugas kecamatan tetap harus berkoordinasi intensif dengan petani sampel untuk mengantisipasi jika perkiraan jadwal panen meleset. 2. Supervisi yang intensif perlu dilakukan baik oleh petugas pusat, provinsi maupun kabupaten terutama pada saat penentuan plot sampel dan pengisian formulir survei. Supervisi dilakukan dengan mengecek langsung ke lokasi plot sampel. Selain itu koordinasi intensif dengan petugas kecamatan perlu dilakukan untuk meminimalisir kesalahan pengisian formulir survei. Bagi petugas kecamatan yang masih salah dalam pengisian formulir survei, maka diminta untuk memperbaiki kembali pengisian formulir surveinya kemudian menyerahkan formulir tersebut ke petugas supervisi untuk divalidasi. Kesimpulan 1. Kegiatan Pengembangan Metode Konversi Bawang Merah Tahun 2013 telah dilaksanakan dan mendapatkan respon yang baik dari Dinas Pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten. 2. Melalui Kegiatan Pengembangan Metode Konversi Bawang Merah Tahun 2013 telah diperoleh metode konversi bawang merah dari bentuk hasil umbi basah dengan daun ke umbi kering panen dengan daun. 3. Melalui Kegiatan Pengembangan Metode Konversi Bawang Merah Tahun 2013 telah diperoleh angka konversi bawang merah dari bentuk hasil umbi basah dengan daun ke umbi kering panen dengan daun. Saran 1. Pengembangan Metode Konversi Bawang Merah baru dilakukan untuk Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat sehingga hasilnya belum dapat digunakan secara nasional. Untuk itu perlu dilaksanakan Pengembangan Metode Konversi Bawang Merah untuk beberapa sentra produksi bawang merah di provinsi lain. 2. Sampel yang diamati dalam Kegiatan Pengembangan Metode Konversi Bawang Merah Tahun 2013 masih terbatas pada komoditi bawang merah di dataran rendah sehingga angka konversi yang dihasilkan belum dapat mewakili konversi bawang merah secara keseluruhan. Oleh karena itu perlu dilakukan juga pengamatan untuk sampel bawang merah di dataran tinggi. 3. Perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara Pusdatin, Direktorat Jenderal Hortikultura serta Dinas Pertanian tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Metode Konversi Bawang Merah agar dapat

39


2013

dihasilkan metode dan angka konversi bawang merah yang dapat digunakan secara nasional. i. Pengelolaan Data Komoditas Hortikultura dan Perkebunan Kualitas data hortikultura dan perkebunan secara tidak langsung akan mempengaruhi sub sektor hortikultura dan sub sektor perkebunan. Untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas, maka seluruh tahapan mulai dari pengumpulan data, pengolahan dan penyajian harus diperhatikan karena mutu data sangat dipengaruhi oleh prosedur/tata cara pengumpulan data, pengolahan dan penyajian datanya. Pengawasan terhadap setiap tahapan juga perlu diperhatikan mulai dari entri dan validasi datanya sehingga kualitas data dapat ditingkatkan dalam arti diperoleh data yang valid, akurat dan up to date. Selanjutnya perlu adanya kelanjutan untuk menyajikan data hortikultura dan perkebunan di tingkat kabupaten/kota. Atas dukungan dari berbagai pihak, berbagai upaya dan rangkaian kegiatan telah dilakukan dalam pembenahan data hortikultura dan perkebunan ini, dengan harapan agar kualitas data hortikultura dan perkebunan menjadi semakin baik diantaranya adalah melakukan pertemuan regional penyusunan Angka Sementara Hortikultura (ASEM 2012), Angka Tetap Hortikultura (ATAP 2012), melakukan pertemuan regional penyusunan Angka Sementara Perkebunan (ASEM 2013), Angka Tetap Perkebunan (ATAP 2012), melakukan verifikasi dan validasi data hortikultura dan perkebunan. Tujuan 1. Melakukan Sinkronisasi Angka Sementara (ASEM) dan Angka Tetap (ATAP) hortikultura dan perkebunan. 2. Melakukan updating data hortikultura dan perkebunan level kabupaten dan nasional di dalam menu BDSP. 3. Melakukan updating, verifikasi dan validasi data ASEM dan ATAP hortikultura dan perkebunan di Indikator Pembangunan dan BDSP. 4. Menyusun Informasi Komoditas hortikultura dan perkebunan. 5. Melakukan Analisis Keragaan data hortikultura dan perkebunan. Sasaran 1. Tersedianya Angka Sementara (ASEM) dan Angka Tetap (ATAP) hortikultura dan Perkebunan yang dapat diakses melalui menu Indikator Pembangunan dan BDSP. 2. Tersedianyan data hortikultura dan perkebunan level kabupaten dan nasional yang dapat diakses melalui menu BDSP. 3. Tersedianya Informasi Komoditas Hortikultura dan Perkebunan

40


2013

4. Tersedianyan hasil Analisis Keragaan Data Hortikultura dan Perkebunan Output : 1. Angka Sementara (ASEM) dan Angka Tetap (ATAP) hortikultura tahun 2012 yang disajikan pada Lampiran 1. 2. Tersedianya Angka Tetap (ATAP) hortikultura level provinsi dan nasional tahun 2012 yang dapat diakses melalui menu BDSP dan Indikator Pembangunan pada website Kementerian Pertanian dengan alamat; http://www.pertanian.go.id 3. Tersedianya data perkebunan level provinsi, kabupaten dan nasional tahun 2011 yang dapat diakses melalui menu BDSP pada website Kementerian Pertanian dengan alamat; http://www.pertanian.go.id. 4. Tersedianya data 12 komoditas perkebunan unggulan level provinsi dan nasional tahun 2012 yang dapat diakses melalui menu Indikator Pembangunan pada website Kementerian Pertanian dengan alamat http://www.pertanian.go.id 5. Publikasi “Informasi Komoditas Hortikultura dan Perkebunan Kwartal I, II dan III” yang disajikan pada Lampiran 2. 6. Publikasi “Hasil Analisis Keragaan Data Hortikultura dan Perkebunan” yang disajikan pada Lampiran3. Permasalahan : Ketidaktersediaan data terutama data hortikultura level kabupaten yang berasal dari dinas Provinsi. Pemecahan masalah : Mendatangi setiap provinsi yang data level kabupaten belum tersedia di Pusdatin. Saran melakukan updating data level nasional, provinsi dan kabupaten yang berkelanjutan. j. Laporan Upaya percepatan penyediaan data dan kualitas data tanaman pangan berkesinambungan pada skala nasional Sektor pertanian mempunyai peranan yang penting dalam menunjang kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia. Salah satu komoditas penting yang menjadi tumpuan oleh sebagian besar petani Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah komoditas padi. Selain itu komoditas tersebut menjadi faktor penting dalam pemenuhan pangan penduduk. Kurangnya suplai beras seringkali akan mengguncang stabilitas politik secara nasional. 41


2013

Dengan melihat betapa pentingnya peranan komoditas padi/beras tersebut, maka pemerintah selalu berusaha menjaga kecukupan suplai beras bagi kebutuhan pangan penduduk Indonesia. Selama ini, kecukupan beras dipenuhi dari produksi dalam negeri dan jika dirasa kurang, maka pemerintah akan mendatangkan beras secara impor dari luar negeri. Oleh karena itu untuk selalu mencukupi suplai beras tersebut, pemerintah selalu membuat perencanaan setiap tahunnya. Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan pertanian yang berkaitan dengan hal tersebut di atas, dukungan data dan informasi komoditas pertanian strategis tersebut beserta analisis dan proyeksi ke depan sangat diperlukan, agar kebijakan yang diambil tepat dan terarah, yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk pada satu sisi dan kesejahkteraan petani pada sisi lainnya. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai salah satu unit instansi di Kementerian Pertanian mempunyai kewajiban untuk mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan membuat kajian komoditas tanaman pangan khususnya padi/beras, yang berguna untuk membantu dalam perumusan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan monitoring oleh para pengambil kebijakan. Data padi yang dihasilkan dari produksi dalam negeri, didapatkan dari sumber data terendah yakni mulai dari level kecamatan yang secara berjenjang dilaporkan pada level di atasnya yaitu kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Selanjutnya data tersebut diolah bersama antara Kementerian Pertanian dengan BPS menjadi data resmi yang dipublikasikan sebanyak tiga kali dalam setahun atau secara subround. Namun pada saat ini dengan semakin intensifnya perencanaan yang memerlukan data setiap bulan, maka dengan mengandalkan data yang dipublikasikan setiap subround (4 bulan) dirasa tidak cukup. Para pengambil kebijakan memerlukan informasi terkini setiap bulannya. Pemenuhan data setiap bulan secara real time sangat memungkinkan untuk didapatkan, karena formulir pengumpulan data padi biasa dilaporkan bulanan. Pada era otonomi yang berjalan pada saat ini, aliran data secara berjenjang dari mulai tingkat terendah di kecamatan sampai dengan tingkat pusat tidak berjalan dengan lancar. Walaupun petunjuk operasional sudah dengan jelas mengharuskan petugas daerah melaporkan secara berjenjang hasil pengumpulan data padi/beras tersebut, namun kenyataannya hanya sekitar 60% data yang terkirim ke pusat. Adanya kendala aliran data ini, menyebabkan para pengambil kebijakan di pusat mengalami kesulitan dalam merencanakan kebutuhan beras bagi penduduk Indonesia setiap tahunnya. 42


2013

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu terobosan baru untuk mengalirkan data dari daerah ke pusat. Dengan terobasan baru ini, diharapkan data akan tersedia secara tepat setiap bulannya. Melalui kegiatan „Upaya Percepatan Penyediaan data dan Kualitas Data Berkesinambungan Pada Skala Nasional‟ diharapkan ketersediaan data akan dapat diperoleh secara berkesinambungan, sehingga informasi perkembangan kondisi tanaman padi di lapang dapat dipantau dengan baik. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah didukung melalui penentuan kebijakan oleh pimpinan Kementerian Pertanian, diantaranya: a. Keputusan Rapat Pimpinan Kementerian Pertanian tanggal 8 September 2011 tentang Percepatan Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan b. Rapat Koordinasi Pangan pada tanggal 19 September 2011 di kantor Kementerian Pertanian kembali melakukan retreat target surplus beras sebesar 10 juta ton pada tahun 2014. Usulan pemerintah tentang tambahan dana siaga (kontingensi) untuk mengamankan stok pangan nasional tahun 2012 sebanyak Rp 3 trilliun c. Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertanian RI dan BPS RI Nomor: 02/MUO/RC.110/M/3/2011 dan Nomor: 04/KS/03-III/2011 tanggal 3 Maret 2011 tentang “Pengembangan Statistik Pertanian”.

Tujuan 1. Menyempurnakan dan mempercepat aliran data tanaman pangan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai dengan pusat setiap bulan. Dilakukan melalui kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan BPS serta Dinas-dinas Pertanian di daerah. 2. Mengolah dan menganalisis data tanaman pangan pada semua tingkatan untuk disajikan dalam Buletin terbatas bagi kepentingan pimpinan di seluruh jajaran Kementerian Pertanian. 3. Menyediakan rekapitulasi data Tanaman Pangan pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional secara periodik setiap bulan. Sasaran 1. Pelaksana kegiatan dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Badan Pusat Statistik (BPS), serta Dinas-dinas jajaran Pertanian provinsi dan kabupaten/kota.

43


2013

2. Terkoordinasinya pengelolaan data padi, palawija di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten antara Pelaksana dengan Kementerian Pertanian, sehingga aliran data secara bulanan dapat berjalan dengan lancar. 3. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mudah dimengerti dan menjadi pedoman bagi Pelaksana baik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota kecamatan dalam mengirimkan data dari daerah ke pusat. 4. Tersosialisasinya SOP bagi petugas Pelaksana pengelola data padi dan palawija di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan sehingga para petugas dapat menjalankan kewajiban mengirimkan data secara periodik bulanan. 5. Tersedianya data padi dan palawija secara nasional secara periodik bulanan di Kementerian Pertanian yang diterima dari Pelaksana, sehingga dapat dianalisis dan bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam menentukan perencanaan kebutuhan pangan nasional. Output 1. Raw Data n-1 dari BPS-RI 2. Bahan Tayang Rapim Kementan 3. Tabulasi PREDIKSI LP dan Produksi bulanan tahun berjalan (ke-n) 4. Tabulasi data LT dan LP per Kab  Untuk distribusi ke Ditjen TP 5. Bulletin Situasi Pertanaman dan Prediksi Produksi Padi, Jagung & Kedelai

Permasalahan : 1. Keterbatasan SDM yang menangani penyelesaian SPJ di Pusdatin menyebabkan target penyelesaian administrasi terkadang mengalami kemunduran dari jadwal yang telah ditetapkan. 2. Pertanggungjawaban administrasi (SPJ) oleh provinsi masih ditemui beberapa kekurangan, diantaranya: kuitansi berbeda nominal dengan rincian, kurang cap SPPD dan lain sebagainya. 3. Kendala teknis yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan adalah keterbatasan SDM dalam menyelesaikan analisis dan penyusunan buletin yang harus memenuhi tenggat waktu hanya 1 minggu sejak data diterima dari BPS RI. 4. Data dasar (raw data) yang dikirim BPS RI ke Pusdatin mengalami koreksi karena kesalahan hitung, sehingga untuk melakukan kegiatan penyusunan buletin menjadi terhambat karena harus menunggu revisi data dari BPS RI.

44


2013

5. Data pendukung untuk analisis khususnya data target Luas Tanam dan Luas Panen dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan seringkali berubah, sehingga menghambat dalam hal penyajian data dan analisisnya. 6. Permintaan data maupun analisis yang mendadak seperti untuk memenuhi permintaan UKP4 menyebabkan tim harus bekerja ekstra cepat

Saran/Tindaklanjut: 1. Untuk menyelesaikan kendala yang dijumpai baik yang bersifat administratif maupun teknis diupayakan melalui komunikasi langsung dengan BPS RI dan BPS Provinsi. Namun demikian karena keterbatasan waktu dan biaya perjalanan dinas, maka untuk menangani kendala yang ada khususnya dengan pihak BPS Provinsi lebih banyak dilakukan melalui komunikasi telepon. 2. Untuk mengatasi keterbatasan waktu dan keterbatasan SDM dalam menyelesaikan kendala teknis telah dibuat SOP kerja dan pembagian tugas kepada semua tim. Selain itu juga dilakukan evaluasi secara terus-menerus.

2. Laporan Pembinaan,Pengembangan,Pemanfaatan dan Analisis Data dan Informasi a. Laporan Analisis Harga Komoditas Pertanian Penyediaan bahan pangan yang cukup sesuai kebutuhan adalah sangat penting untuk diperhatikan. Ketersediaan bahan pangan seringkali berfluktuasi, karena penyediaan bahan pangan pada umunya dipengaruhi oleh musim, pada musim hujan biasannya produksi meningkat, dan sebaliknya musim kemarau produksi menurun. Demikian pula kebutuhan bahan pangan pada hari-hari besar biasannya mengalami peningkatan yang cukup besar, sehingga perlu mengantisipasi dinamika penyediaan bahan pangan,agar dapat mencegah gejolak harga yang tinggi yang akan merugikan baik konsumen maupun produsen (petani). Monitoring harga bahan pangan, terutama bahan pokok di pasarpasar retail (konsumen) secara terus menerus perlu dilakukan guna menentukan kebijakan. Apabila terjadi gejolak harga, yaitu melalui operasi pasar sehingga ketersediaan dan kebutuhan dapat dipertahankan seimbang. Sedangkan bagi pelaku usaha monitoring harga ini akan menentukan pilihan pasar mana yang akan dipilih dari komoditas pangan apa yang dihasilkan.

45


2013

Informasi mengenai perkembangan harga beberapa komoditas pertanian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk memantau situasi sektor pertanian secara umum. Sebagai early warning system, informasi ini akan sangat membantu dalam menghadapi hari-hari besar keagamaan, musim paceklik, musim kemarau dan penghujan panjang serta faktor ketidapastian lainnya dimana harga komoditas pertanian berfluktuasi secara signifikan. Tujuan 1. Melakukan pengumpulan dan analisis data harga komoditas pertanian 2. Menyusun publikasi data dan analisis harga komoditas pertanian sebagai sarana penyampaian informasi sektor pertanian.

Sasaran 1. Tersedianya data harga dan tersusunya buletin perkembangan harga komoditas pertanian bulan Januari s/d Desember 2013. 2. Tersedianya data harga internasional dan tersusunnya buletin harga internasional secara triwulan (Vol. 10 No. 1 s/d No.4 Tahun 2013). 3. Tersusunnya buku statistik harga komoditas pertanian2013 4. Aplikasi database harga komoditas pertanian tahun 2013. 5. Terdistribusinya data dan hasil analisis harga komoditas pertanian sebagai informasi pendukung kebijakan sektor pertanian. Output 1. Buletin Analisis Perkembangan Harga Komoditas Pertanian tahun 2013sebanyak 12 edisi bulan Januari sampai dengan Desember 2013 2. Buletin Analisis Perkembangan Harga Internasional Komoditas Pertanian tahun 2013sebanyak4 edisitriwulan I s/d IVtahun 2013 3. Buku Statistik Harga Komoditas Pertanian tahun 2013 4. Aplikasi database harga komoditas pertanian tahun 2013 5. Laporan Akhir Kegiatan Tahun 2013 Permasalahan : 1. Ketersediaan data harga konsumen dan produsen yang bersumber dari BPS belum tepat waktu, sementara ketersediaan data produsen sangat diharapkan yang terbaru bersumber dari sms harga namun pemasukan datanya masih perlu dicermati untuk dapat digunakan menjadi angka provinsi atau nasional. 2. Aplikasi database harga komoditas pertanian masih perlu disempurnakan lebih lanjut agar lebih mudah diakses dan memudahkan dalam pengelolaan data harga komoditas pertanian . 46


2013

Pemecahan masalah : 1. Koordinasi dengan penyedia data harga komoditas pertanian secara intensif dan komunikatif agar dihasilkan data harga yang benar, konsisten, lengkap dan tepat waktu. 2. Koordinasi dengan Tim Pengembangan Sistem Informasi Pusdatin untuk dapat menyempurnakan program/aplikasi database harga komoditas pertanian yang telah disusun sehingga lebih mudah diakses.

b. Laporan Analisis Indikator Makro Sektor Pertanian Kondisi perkembangan sektor pertanian dilihat dari kontribusinya terhadap PDB menunjukkan kinerja yang cukup baik. Selama lima tahun terakhir dari tahun 2008 hingga 2012, PDB sektor pertanian mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,24%, suatu angka pertumbuhan yang tidak terlalu rendah. Namun demikian, apabila dilihat dari sisi struktur perekonomian nasional, pangsa sektor pertanian primer relatif stagnan, yakni dari 14,48% pada tahun 2008 menjadi 14,44% pada tahun 2012. Sektor pertanian juga diposisikan sebagai motor penggerak pembangunan pertanian, melalui pencapaian 4 target utama pembangunan pertanian, yakni (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) Peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta (4) peningkatan kesejahteraan petani. Krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia telah menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi katup pengaman dari krisis yang terjadi dengan menjadi satusatunya sektor yang mampu bertahan dengan pertumbuhan yang positif, sedangkan sektor lainnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Guna melakukan penyusunan perencanaan, evaluasi dan monitoring pembangunan pertanian perlu didukung oleh ketersediaan data indikator makro yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Tujuan 1. Melakukan pengumpulan data sekunder ekspor impor pertanian, Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian, investasi, Indeks Harga Konsumen (IHK), inflasi, Nilai Tukar Petani (NTP), tingkat suku bunga, perkreditan pertanian dan upah buruh tani. 2. Melakukan penyempurnaan database Ekspor-Impor sektor pertanian dan penataan database Nilai Tukar Petani. 47


2013

3. Melakukan analisis data indikator makro sektor pertanian periode tahun 2013 4. Menyusun buletin bulanan dan triwulanan indikator makro, Buku Saku Indikator Makro sektor pertanian 2013 dan Buku Statistik Makro sektor pertanian 2013 sebagai sarana penyampai informasi perkembangan sektor pertanian secara makro. Sasaran 1. Tersedianya data ekspor impor komoditas pertanian, investasi, IHK, inflasi, NTP, tingkat suku bunga, upah buruh tani, serta perkreditan pertanian. 2. Tersediaan database ekspor-impor komoditas pertanian dan NTP yang tertata dengan baik. 3. Tersusunnya buku saku indikator makro sektor pertanian dan buku statistik makro sektor pertanian. 4. Terlaksananya analisis data indikator makro sektor pertanian serta terbitnya buletin indikator makro secara kontinyu, yang meliputi Buletin ringkas bulanan dan Buletin triwulanan. 5. Terdistribusinya data dan hasil analisis makro sebagai informasi pendukung kebijakan sektor pertanian. Output 1. Buku Statistik Makro Sektor Pertanian 2013 sebanyak 135 eksemplar. 2. Buku Saku Statistik Makro Sektor Pertanian Volume 5 Nomor 1 Tahun 2013 s/d Volume 5 Nomor 4 Tahun 2013 masing-masing sebanyak 90 eksemplar setiap triwulan (4 edisi). 3. Buletin Bulanan Indikator Makro Sektor Pertanian Bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 masing-masing sebanyak 120 eksemplar setiap bulan (12 edisi). 4. Buletin Triwulanan Buletin Ekspor Impor Volume V Nomor 1 Tahun 2013 s/d Volume V Nomor 4 Tahun 2013 masing-masing sebanyak 100 eksemplar per triwulan 5. Database Ekspor-Impor yang disempurnakan 6. Database Nilai Tukar Petani 7. Laporan Akhir Kegiatan Tahun 2013 sebanyak 12 eksemplar. Permasalahan Karena kegiatan ini sangat bergantung pada ketersediaan data yang dilaksanakan oleh pihak ketiga maka kadang terjadi keterlambatan data dari institusi sumber primer tersebut sehingga terjadi keterlambatan dalam penerbitan publikasinya

48


2013

Pemecahan masalah Melakukan koordinasi yang terus menerus dengan pihak ketiga dalam hal ini Koperasi BPS untuk selalu mengkoordinasikan sumber-sumber data yang menyediakan data bagi kegiatan ini.

c. Laporan analisis Dan Penataan Data Konsumsi Dalam rangka mendukung target pembangunan pertanian diantaranya swasembada berkelanjutan dan peningkatan diversifikasi pangan maka diperlukan ketersediaan data dan informasi konsumsi yang lengkap. Data konsumsi yang selama ini tersedia bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS yang dilaksanakan setiap tahun dan dapat memberi gambaran pola konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah yang didasarkan pada besarnya pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Selain itu juga data ketersediaan pangan yang bersumber dari Neraca Bahan Makanan (NBM) yang diterbitkan oleg Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian yang dapat memberi gambaran penyediaan, penggunaan dan ketersediaan bahan pangan per kapita di suatu wilayah. Data NBM diperoleh dari perhitungan dengan komponen penyusunnya diantaranya data produksi, ekspor, impor, stok, tercecer, untuk bibit, pakan, diolah untuk industri dan bahan makanan. Oleh karen itu data NBM untuk beberapa komoditas terdapat perbedaan yang cukup jauh dengan data konsumsi dari Susenas, untuk itu perlu dilakukan kajian terhadap metode perhitungan NBM untuk beberapa komoditas yang cukup jauh dari data konsumsi-Susenas. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) mempunyai misi diantarnya melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyebaran data dan informasi pertanian didalamnya termasuk data konsumsi pangan. Oleh karena itu Pusdatin pada tahun 2013 akan melakukan kegiatan penataan databse dan kajian data konsumsi yang dapat digunakan untuk melengkapi ketersediaan data konsumsi secara series dan terupdate serta melakukan kajian sejauh mana keragaan dan prediksi konsumsi pangan serta penyediaan, penggunaan pangan serta ketersedian per kapita pangan di Indonesia. Kajian konsumsi ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan sector pertanian dan pengguna data dan informasi lainnya. Tujuan 1. Melakukan pengumpulan data konsumsi dan penyediaan database konsumsi pangan 2. Melakukan kajian dan analisis data konsumsi pangan

49


2013

Sasaran 1. Tersedianya database konsumsi pangan secara series dan lengkap 2. Tersajinya hasil kajian dan analisis konsumsi beberapa komoditas pangan Output 1. Buletin Konsumsi Pangan dalam 4 edisi yaitu Volume 4 Nomor 1 sampai dengan Volume 4 Nomor 4 tahun 2013 2. Buku Statistik Konsumsi Pangan Tahun 2013 3. Penyempurnaan Database konsumsi pangan 4. Hasil penyempurnaan kajian metode perhitungan NBM 5. Laporan Akhir Kegiatan tahun 2013

Outcome Digunakannya hasil analisis dan penataan data konsumsi pangan tahun 2013 oleh instansi terkait lingkup Kementerian Pertanian, swasta serta pengguna data konsumsi lainnya

Permasalahan dan tindaklanjut : 1. Ketersediaan data penyediaan, penggunaan dan ketersediaan per kapita per tahun yang bersumber dari NBM pada awalnya hanya sampai tahun 2011 dengan status angka sementara, baru pertengahan Desember 2013 telah terbit tahun 2011 dengan status angka tetap dan 2012 status angka sementara, sehingga pada buletin volume 4 no. 1 sd no. 4 masih menggunakan angka sampai dengan 2011, dan dilakukan prediksi tahun 2012 s.d 2014, namun dengan terbitnya angka terbaru tersebut, segera digunakan untuk melakukan updating database dan buku statistik konsumsi pangan. 2. Tidak semua komoditas yang dianalisis dalam buletin konsumsi pangan tersedia data penyediaan untuk konsumsi negara-negara di dunia yang bersumber dari website FAO, misalnya komoditas mangga, kubis/kol, wortel, sehingga hanya dilakukan analisis untuk perkembangan konsumsi dan ketersediaan di Indonesia. 3. Dalam menggunakan data konsumsi perlunya pemahaman konsep data konsumsi, diantaranya konsumsi yang bersumber dari Susenas, dimana yang dimaksud konsumsi hanya mencakup konsumsi dalam rumah tangga, sementara ketersediaan konsumsi per kapita yang disajikan dari Neraca Bahan Makanan adalah yang dapat disediakan untuk konsumsi, sehingga seharusnya datanya cenderung lebih besar, namun terdapat beberapa data yang justru sebaliknya, untuk itu Pusdatin telah melakukan identifikasi dan 50


2013

saran untuk disempurnakan penghitungan neraca bahan makanan kepada tim NBM nasional. 4. Data prediksi jumlah penduduk yang bersumber dari BPS tahun 2011 s.d 2014 belum tersedia, sehingga digunakan prediksi jumlah penduduk yang dilakukan oleh Pusdatin Kementan hingga tahun 2014 dengan menggunakan metode geometrik dan sebagai dasar digunakan jumlah penduduk tahun 2010 sebesar 237.641 ribu jiwa (Sensus Penduduk 2010, BPS).

d. Laporan Pengumpulan Data Lahan berbasis Peta tahun 2013 Berdasarkan data Sensus Pertanian 2003 (hasil survei pendapatan petani) dari BPS, selama 5 tahun terakhir (1999 – 2003), telah terjadi alih fungsi lahan sawah atau konversi lahan sawah ke lahan bukan sawah seluas 47,9 ribu hektar yang terdiri dari pengurangan lahan sawah di Jawa sebesar 20,5 ribu Ha dan di luar jawa 27,4 ribu Ha. Kalau setiap hektar lahan sawah bisa menghasilkan 4,5 ton gabah kering giling, berarti selama periode tersebut kita sudah kehilangan produksi padi sebesar 215,6 ribu ton. Perlu diperhatikan, bahwa berdasarkan beberapa temuan dilapangan, konversi lahan sawah menjadi lahan pertanian bukan sawah umumnya hanya bersifat sementara saja, karena pada akhirnya akan digunakan untuk kepentingan non-pertanian seperti perumahan atau industri. Beragamnya informasi tentang alih fungsi lahan, maka perlu dilakukan inventarisasi lahan baku yang valid sehingga dapat diketahui potensi produksi padi yang akurat disamping juga sistem pola tanam di masing-masing wilayah. Pada tahun 2007, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian telah melakukan ujicoba penggunaan GPS dalam pengukuran lahan baku sawah dan tahun 2010 dilanjutkan dengan pengadaan data citra satelit resolusi tinggi tentang baku lahan sawah untuk pulau Jawa dan Madura. Tahun 2012 Kementerian Pertanian membentuk Tim Pelaksana Pokja Luas Baku Lahan Sawah dan Luas Panen Padi yang bertugas menyusun: 1) melakukan pengumpulan data dan analisis luas lahan baku sawah dan luas panen, 2) melakukan pertemuan secara berkala dan melibatkan instansi terkait spt.: BPS, PU, BPN, Bappenas, dan Lapan, 3) melakukan kunjungan lapangan, dan 4) menyusun data yang akurat mengenai luas baku sawah dan luas panen padi. Guna mendapatkan data lahan yang up to date dan berkesinambungan, memanfaatkan data citra satelit tahun 2010 dan mempermudah petugas dalam pengumpulan data lahan tersebut, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian di tahun 2013 mencoba melakukan metode pengumpulan data lahan berbasis peta di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Karawang dan Tangerang sebagai pilot 51


2013

project. Dari kegiatan ini diharapkan dapat memperoleh data lahan yang akurat dan dapat dilakukan oleh daerah khususnya petugas pengumpul data. Tujuan 1. Melakukan penyusunan buku pedoman dalam pengumpulan data lahan (SP-lahan) dengan berbasis peta; 2. Melakukan pencetakan peta kerja tingkat desa dengan skala 1:5000 sebagai alat bantu untuk pengisian SP-Lahan bagi petugas kecamatan; 3. Mendijitasi hasil pengumpulan data lahan oleh petugas.

Sasaran 1. Tersusunnya buku pedoman dalam pengumpulan data lahan (SPLahan) dengan berbasis peta; 2. Tercetaknya peta kerja tingkat desa dengan skala 1:5000 sebagai alat bantu untuk pengisian SP-Lahan bagi petugas kecamatan; 3. Terdijitasinya hasil pengumpulan data lahan oleh petugas.

Output 1. Buku Pedoman Pengumpulan Data Lahan Berbasis Peta 2. Peta Kerja Desa Skala 1:5.000 (CD terlampir) 3. Neraca Lahan hasil digitasi di 2 (dua) kabupaten : Karawang dan Tangerang 4. Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan.

e. Laporan Analisis Kinerja Perdagangan komoditas pertanian Sektor pertanian mampu menyumbang sebesar 10,68% terhadap Produk Domestik Bruto tahun 2012 (Angka Sangat Sementara, atas dasar harga berlaku). Kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia ini menempati urutan kelima. Sektor industri pengolahan merupakan urutan pertama dengan kontribusi sebesar 23,94%. Ada sebanyak 36,4 juta orang yang bekerja di sektor pertanian. Jumlah tersebut merupakan 32,88% dari total tenaga kerja di Indonesia. Sementara itu perdagangan dalam negeri (domestik) dan perdagangan luar negeri (internasional) untuk komoditas pertanian yang meliputi sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan masih cukup luas untuk terus dikembangkan. Sektor pertanian sudah terbukti merupakan sektor yang dapat diandalkan dalam pemulihan perekonomian nasional, mengingat sektor pertanian terbukti masih dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional walaupun 52


2013

pada saat itu terjadi krisis. Hal ini dikarenakan terbukanya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan tingginya sumbangan devisa yang dihasilkan. Kementerian Pertanian menetapkan 4 sukses pembangunan pertanian, dimana salah satunya adalah “Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor”. Dalam organisasi APEC (ASIA-Pacific Economic Cooperation) Indonesia telah berperan aktif dalam mencetuskan Bogor Goals, yang mewujudkan kawasan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka tahun 2010 untuk negara maju serta 2020 untuk negara berkembang. Anggota APEC saat ini merepresentasikan sepertiga populasi dunia dan hampir 50% kekuatan perekonomian global. Dengan kata lain, potensi pasar global dan gravitasi aktivitas ekonomi dunia berada di kawasan ini. Masalahnya kini, seberapa jauh manfaat dan efektivitas forum APEC bagi perdagangan dan investasi Indonesia. Di sisi lain pemasaran antar wilayah (perdagangan domestik) komoditas pertanian pada umumnya terjadi karena adanya perbedaan tingkat penawaran dan permintaan yang mempengaruhi keragaman harga komoditas di setiap wilayah, aliran komoditas akan terjadi dari sentra produsen yang harganya lebih rendah ke daerah konsumen yang harganya lebih tinggi. Pusat data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) pada tahun 2013 ini telah menyusun analisis kinerja perdagangan komoditas pertanian yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kinerja perdagangan beberapa komoditas unggulan pertanian serta posisi Indonesia di pasar internasional akan produk pertaniannya. Analisis kinerja perdagangan komoditas pertanian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pengguna data dan informasi serta bagi para penentu kebijakan sektor pertanian Tujuan 1. Melakukan analisis terhadap kinerja perdagangan komoditas pertanian tahun 2013. 2. Menyusun buku analisis kinerja perdagangan komoditas pertanian volume 4 no. 1 dan no. 2 tahun 2013 sebagai serana penyampai informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kinerja perdagangan beberapa komoditas unggulan pertanian serta posisi Indonesia di pasar internasional akan produk pertaniannya. Sasaran 1. Tersusunnya buku analisis kinerja perdagangan pertanian volume 4 no. 1 dan no. 2 tahun 2013.

komoditas

53


2013

2. Terdistribusinya data dan hasil analisis kinerja perdagangan komoditas pertanian sebagai informasi pendukung kebijakan sektor pertanian Output 1. Buku Analisis Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian dalam 2 terbitan yaitu Volume 4 Nomor 1 Tahun 2013 dan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2013 2. Laporan Akhir Kegiatan tahun 2013

outcome Eselon I lingkup Kementerian Pertanian khususnya yang membangun kebijakan yang berhubungan dengan perdagangan komoditas pertanian, pihak swasta dan akademisi yang membutuhkan data dan hasil analisis kinerja perdagangan komoditas pertanian Permasalahan dan tindak lanjut : 1. Ketersediaan data harga produsen dan harga konsumen per komoditas yang bersumber dari BPS baru sampai dengan tahun 2011 sehingga pada buku kinerja perdagangan komoditas pertanian volume 4 no.1 dan no.2 menggunakan angka sampai dengan tahun 2011. 2. Ketersediaan data ekspor-impor yang bersumber dari FAO pada awalnya hanya sampai tahun 2010 sehungga untuk buku kinerja volume 4 no.1 menggunakan angka sampai dengan tahun 2010, sementara untuk buku kinerja perdagangan volume 4 no.2, data FAO sudah sampai tahun 2011. Ini menyebabkan perbedaan lag data antara data nasional ekspor – impor yang bersumber dari BPS dengan data global. 3. Data ekspor-impor dunia yang digunakan untuk mengukur keunggulan komparatif suatu komoditas di suatu wilayah bersumber dari Uncomtrade namun proses mengakses data dari Uncomtrade perlu ketelitian dan ketelatenan. Untuk mempermudah data dunia tersebut diperoleh data dari sumber yang berbeda yaitu dari Trademap. 4. Perlu peningkatan pengetahuan para anggota tim dalam melakukan analisis inferensia kinerja perdagangan komoditas pertanian, sehingga masih perlu ada pelatihan atau bimbingan dari berbagai pihak yang berkompeten, misalnya instansi terkait yang banyak melakukan analisis kinerja perdagangan, akademisi dari perguruan tinggi, dll.

54


2013

f. Laporan Penataan data hulu sektor pertanian Hingga saat ini, ketersediaan data dan informasi subsistem hulu pertanian masih belum memadai, baik dari segi akurasi data maupun dari segi penyajian dan penyebaran informasinya. Data yang tersaji dari sumber yang berbeda masih sering menimbulkan keraguan bagi para pengguna data dan informasi dalam pengambilan keputusan. Data hulu sektor pertanian cukup banyak variasinya, seperti data SDM pertanian dan kelembagaan tani, data sarana pertanian (benih, peralatan dan mesin pertanian, pupuk, pestisida), iklim, OPT dan dampak perubahan iklim amat diperlukan oleh para pimpinan Kementerian Pertanian, khususnya sebagai bahan pendukung untuk menentukan arah kebijakan pembangunan pertanian. Selain itu masyarakat pelaku agribisnis, pengusaha, investor, mahasiswa dan lain-lain juga membutuhkan data tersebut untuk berbagai keperluan. Agar data dan informasi di atas bermanfaat dan mudah ditata serta disebarluaskan, maka perlu bentuk format yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk lebih memudahkan pengguna data di era teknologi tinggi, maka penyebarluasan dalam bentuk CD e-book yang berisi data kuantitatif sub subsistem hulu pertanian maupun hasil analisisnya dan kajian sub sektor pertanian dirasakan lebih menarik. Disamping penataan data hulu sektor pertanian juga diberikan muatan analisis data hulu, yang dimaksudkan lebih memberikan manfaat. Tujuan 1. Menyusun informasi dalam media elektronik (Compac Disk). 2. Menyebarluaskan data dan informasi sub sistem hulu pertanian dalam bentuk buku dan media elektronik. 3. Melakukan analisis data hulu pertanian sehingga lebih bermanfaat bagi para pengambil kebijakan. 4. Mengelola dan menata data dan informasi melalui program komputerisasi. Sasaran 1. Tersedianya data dan informasi sub sistem hulu pertanian dalam media Compact Disk. 2. Terlaksananya analisis data hulu sektor pertanian. 3. Tertatanya data dan informasi sub sistem hulu dalam media komputer. 4. Tersedianya data dan informasi sub sistem hulu pertanian dalam bentuk media cetak.

55


2013

Output 1. Buku Daftar Alamat Kantor Lingkup Pertanian Pusat dan daerah Berisi alamat kantor dinas lingkup pertanian baik yang berada di pusat maupun di daerah 2. Buku Statistik Sarana Pertanian Buku Statistik Sarana Pertanian berisi tentang data-data sarana pertanian meliputi data benih/bibit, pupuk bersubsidi, pestisida beredar dan alsintan bantuan 3. Buku Statistik SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani Berisi tentang data-data SDM pertanian seperti pegawai lingkup kementan, penyuluh pertanian dan rumah tangga petani serta data kelembagaan tani seperti kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), UPT di kementan dan alamat asosiasi pertanian 4. Buku Statistik Iklim, OPT (organisme pengganggu tanaman) dan DPI (dampak perubahan iklim) Berisi tentang data iklim seperti curah hujan, kelembaban, temperatur dan lama penyinaran; data perkembangan OPT serta perkembangan DPI seperti titik hot spot, puso, kebanjiran dan kekeringan 5. Buku Analisis Data Hulu Sektor Pertanian Analisis tersusun disesuaikan dengan ketersediaan data yang memadai kelengkapannya. Berkaitan dengan SDM pertanian dan kelembagaan petani dianalisis secara deskriptif; berkaitan dengan sarana pertanian fokus pada komoditas padi yaitu analisis kebutuhan, ketersediaan dan neraca pada benih padi dan pupuk bersubsidi serta kebutuhan energi dengan pendekatan alsintan; berkaitan dengan OPT dengan analisis deskriptif keragaan OPT utama padi serta model peramalan OPT padi dengan pendekatan luas serangan dan indikator iklim. 6. CD e-book Data Hulu Sektor Pertanian Disamping dalam bentuk buku, output dari penatan data hulu juga digandakan dalam bentuk CD dengan format e-book. 7. Laporan Akhir Kegiatan Laporan akhir kegiatan berisi ringkasan dari pelaksanaan kegiatan penataan data hulu sektor pertanian 2013 seperti laporan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, output yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan pemecahannya pada kegiatan penataan data hulu sektor pertanian tahun 2013. 56


2013

Outcome Penerima manfaat dari kegiatan analisis dan penataan data sarana pertanian adalah Kementerian Pertanian dan pengguna data (pelaku agribisnis, akademisi, dll). Permasalahan 1. Tersendatnya aliran data ter-update dari wali data/sumber data. 2. Tersendatnya aliran data iklim berasal dari BMKG akibat berlakunya aturan PNBP di instansi tersebut. 3. Beberapa data terutama data OPT perkebunan yang masih terus bergerak, sehingga perlu penentuan cut off untuk konsistensi ketersediaan data selanjutnya. 4. Masih ditemui kurang ketelitian dalam melihat data seperti angka total pada beberapa data tidak sesuai. Tindaklanjut 1. Kedepan perlu dilakukan koordinasi lebih intens ke wali data agar penyerahan data ter-update tepat waktu sesuai kesepakatan. 2. Penjajagan pembelian data iklim di BMKG 3. Penjelasan perlunya cut off untuk konsistensi ketersediaan data selanjutnya serta diketahui dan didiskusikan dengan pimpinan pada institusi wali data tersebut. 4. Lebih banyak lagi melakukan koreksi dan validasi terhadap angkaangka yang ada.

g. Laporan Laporan Analisis dan Penataan Data Tenaga Kerja, Penduduk dan Kemiskinan Data ketenagakerjaan pertanian meliputi data tenaga kerja menurut (1) sektor pertanian, (2) subsektor tanaman pangan, (3) subsektor hortikultura, (4) subsektor perkebunan, dan (5) subsektor peternakan. Data tenaga kerja masing-masing subsektor tersebut kemudian dirinci lagi menurut: (a) wilayah perkotaan dan perdesaan, (b) jenis kelamin, (c) kelompok umur, (d) pendidikan, dan (e) status pekerjaan utama. Masing-masing variabel dirinci menurut provinsi, sehingga ketersediaan data tenaga kerja pertanian secara lengkap, objektif, kontinyu dan tepat waktu dapat tercapai. Data penduduk meliputi: (1) penduduk menurut provinsi, (2) penduduk menurut wilayah perkotaan dan perdesaan, (3) penduduk menurut wilayah dan jenis kelamin, (4) penduduk menurut wilayah, jenis kelamin dan kelompok umur. Data penduduk miskin meliputi: (1) penduduk miskin menurut provinsi, (2) penduduk miskin sektor pertanian dan non sektor pertanian, (3) kepala rumah tangga sektor pertanian, dan (4) garis kemiskinan provinsi dan kabupaten/kota. Data Kemiskinan meliputi: (1) jumlah 57


2013

penduduk miskin, (2) indeks kedalaman, (3) indeks keparahan,(4) garis kemiskinan. Untuk memenuhi kebutuhan data ketenagakerjaan sektor pertanian, penduduk dan kemiskinan, Pusdatin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penataan dan analisis data ketenagakerjaan sektor pertanian yang bekerjasama dengan BPS selaku instansi yang berwenang dalam mengelola data secara nasional. Data tenaga kerja, penduduk dan kemiskinan hasil tabulasi dari BPS kemudian diolah dan dianalisis menjadi informasi yang bermakna dalam menunjang pembangunan pertanian. Perlu dijelaskan bahwa data penduduk yang dimaksud disini adalah data penduduk hasil sensus 2010.

Tujuan 1. Menata Data Tenaga Kerja Sektor dan Subsektor Pertanian Tingkat Provinsi Tahun 2010-2012 2. Menata Data Penduduk dan Kemiskinan, Tingkat Kabupaten/Kota, Tahun 2010-2012 3. Menyusun Buku Statistik Data Tenaga Kerja Sektor dan Subsektor Pertanian Tingkat Provinsi Tahun 2010-2012. 4. Menyusun Buku Statistik Data Penduduk dan Kemiskinan Tingkat Kabupaten/Kota 2010-2012. 5. Menyusun analisis dan proyeksi data tenaga kerja sektor dan subsektor pertanian, 2013-2019. 6. Menyusun analisis penduduk dan kemiskinan sektor pertanian. Sasaran 1. Tertatanya data tenaga kerja Sektor dan subsektor pertanian tingkat provinsi, tahun 2010-2012. 2. Tertatanya data penduduk dan kemiskinan, tingkat kabupaten/kota tahun 2010-2012. 3. Tersusunnya Buku Statistik Data Tenaga Kerja Sektor dan Subsektor Pertanian, Tingkat Provinsi, Tahun 2010-2012. 4. Tersusunnya Buku Statistik Data Penduduk dan Kemiskinan, Tingkat Kabupaten/Kota, Tahun 2010-2012. 5. Tersedianya analisis dan proyeksi data tenaga kerja sektor dan subsektor pertanian, Tahun 2013-2019. 6. Tersedianya analisis data penduduk dan kemiskinan sektor pertanian, 2012. Output 1. Buku Statistik Data Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, 2010-2012 2. Buku Hasil Analisis Proyeksi Data Tenaga Kerja Sektor Pertanian, 2013 – 2019.

58


2013

3. Buku Statistik Data Penduduk dan Kemiskinan Sektor Pertanian, 2010-2012. 4. Buku Hasil Analisis Penduduk dan Kemiskinan Sektor Pertanian, 2013 5. Data Tenaga Kerja, Penduduk dan Kemiskinan Sektor Pertanian dalam Media Elektronik (CD). 6. Aplikasi Database Tenaga Kerja Sektor Pertanian 7. Buku laporan akhir

Permasalahan 1. Mengingat data sekunder yang dikumpulkan berasal dari instansi lain, maka proses pengumpulan data terkadang mengalami keterlambatan dari jadual yang ditetapkan. 2. Terbatasnya data pendukung untuk melakukan proyeksi dengan menggunakan metode ekonometrika, maka proyeksi tenaga kerja masih menggunakan metode elastisitas.

h. Laporan Laporan Penataan dan analisa data lahan pertanian Menurut hasil proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010 – 2025, maka penduduk Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 298,04 juta jiwa, berarti akan mengalami kenaikan 60,4 juta jiwa dari penduduk tahun 2010. Dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,49 persen per tahun diperlukan tambahan penyediaan bahan pangan yang tidak sedikit setiap tahunnya, yang mana kebutuhan beras pada 2013 sekitar 29,62 juta ton dan akan meningkat menjadi sekitar 35,5 juta ton pada tahun 2025. Pada kegiatan penataan dan analisis data lahan pertanian ini menghasilkan Buku Statistik yang berisi tentang data luas lahan pertanian Indonesia lima tahun terakhir (2008-2012) yaitu: 1) luas lahan sawah menurut provinsi dan menurut kabupaten, 2) luas lahan sawah irigasi menurut provinsi dan menurut kabupaten, 3) luas lahan sawah non irigasi menurut provinsi dan menurut kabupaten, 4) luas lahan tegal/kebun menurut provinsi dan menurut kabupaten, 5) luas lahan ladang/huma menurut provinsi dan menurut kabupaten, dan 6) luas lahan kering sementara tidak diusahakan menurut provinsi dan menurut kabupaten. Selain Buku Statistik kegiatan ini juga menghasilkan database lahan pertanian tabular, Database peta lahan dan Buku Analisis Lahan Pertanian yang memberikan gambaran deskriptif lahan pertanian Indonesia.

59


2013

Tujuan 1. Melakukan penataan data lahan ke dalam format yang terstruktur dalam bentuk buku statistik. 2. Mengembangkan aplikasi database lahan pertanian baik tabulasi maupun spasial sehingga mudah diakses oleh public. 3. Melakukan analisis data lahan pertanian.

Sasaran 1. Tertatanya data lahan ke dalam format yang terstruktur sehingga data tersebut tersimpan dalam file yang mudah diakses dan disajikan. 2. Terlaksananya analisis data lahan Output 1. Buku statistik yang berisi Luas Penggunaan Lahan di Indonesia, 2008 – 2012 2. Buku statistic yang berisi Luas Lahan Sawah menurut Provinsi di Indonesia, 2008 – 2012 3. Buku statistic yang berisi Luas Lahan Sawah Irigasi menurut Provinsi di Indonesia, 2008 – 2012 4. Buku statistic yang berisi Luas Lahan Sawah Non Irigasi menurut Provinsi di Indonesia, 2008 – 2012 5. Luas Lahan Tegal/Kebun menurut Provinsi di Indonesia, 2008 – 2012 6. Luas Lahan Ladang/Huma menurut Provinsi di Indonesia, 2008-2012 7. Luas Lahan Yang Sementara Tidak Diusahakan menurut Provinsi di Indonesia, 2008 – 2012 8. Database lahan 9. Database spasial 10. Analisis Data Lahan Pertanian 11. Laporan akhir

Permasalahan 1. Tidak semua petugas yang menangani data di di daerah melaporkan dengan tepat waktu,sehingga ketersediaan data tidak dapat dilakukan dengan tepat waktu. 2. Data hasil pemetaan membutuhkan biaya yang sangat mahal sehingga data berdasarkan hasil pemetaan yang digunakan adalah hasil pemetaan yang dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2012.

60


2013

3. Laporan Pembuatan/Pengembangan Sistem, Data, Statistik dan Informasi a. Laporan penataan dan pengelolaan infrastruktur TIK 1. Pengembangan dan Pengelolaan Perangkat dan keamanan sistem jaringan komputer Sebagai pusat informasi dan layanan data lingkup Kementerian Pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas : “Melaksanakan penyiapan dan pengembangan sistem informasi pertanian”. Hal ini menjadi dasar keberadaan Pusat Data sebagai tempat yang aman untuk peralataan komputer, media penyimpanan sentral, mendistribusikan dan memelihara data dalam sebuah datacenter baik fisik maupun virtul dalam organisai sebuah Kementerian. Untuk mendukung kinerja dan mengoptimalkan perangkat dalam hal pengaturan lalu lintas informasi data, komunikasi data, pertukaran data, pembatasan broadcast domain serta mengurangi load jaringan di Kementerian Pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian telah menyiapkan system V_lan perlantainya dan mengupdate perkembangan teknologi baru. Diharapkan dengan terciptanya gateway perlantai yang berbeda, dan perangkat utama jaringan maka tidak terjadi lagi broadcast stroming antar lantai disetiap gedungnya serta keamanan data dari masing-masing lantai disetiap gedung tetap terjaga. Perancangan sistem ini juga untuk memudahkan administrator dan user Kementerian Pertanian. Selama beberapa tahun terakhir, keamanan telah menjadi salah satu mata pelajaran yang paling penting di dunia teknologi informasi dan komunikasi, Seperti semua teknologi telah berkembang pesat, baik dalam kemampuan dan kegunaan, resiko tidak lagi hanya berasal dari kaum elite hacker profesional di seluruh dunia. Saat ini, semakin banyak serangan yang diluncurkan oleh pemula, yang hanya memiliki minat yang pas-pasan mengenai komputer, tetapi dari semua itu mereka semata-mata berusaha membuat hacking. Keamanan sistem informasi berbasis Internet harus sangat diperhatikan, karena jaringan komputer internet yang sifatnya publik dan global pada dasarnya tidak aman. Pada saat data terkirim dari suatu terminal asal menuju ke terminal tujuan dalam Internet, data itu akan melewati sejumlah terminal yang lain yang berarti akan memberi kesempatan pada user internet yang lain untuk menyadap atau mengubah data tersebut.

61


2013

Tujuan 1. Mengoptimalkan perangkat jaringan Kementerian Pertanian; 2. Menata dan mengatur segmentasi perangkat jaringan serta menyempurnakan IP address, access point client secara tersentralisasi / terpusat melalui server DHCP; 3. Membatasi broadcast domain, mengurangi load jaringan Kementerian Pertanian; 4. Menyusun dan mendata perangkat, IP address DHCP, host name, mac address dan mengintegrasikan mesin-mesin host perlantai dalam setiap gedung dikanpus Kementerian Pertanian; 5. Meyusun manual/petunjuk operasional; 6. Memudahkan perawatan dan monitoring perangkat jaringan serta IP DHCP, access point secara terpusat; 7. Mengoptimalkan keamanan jaringan Kementerian Pertanian; 8. Menata, mengatur sistem keamanan jaringan serta menyempurnakan keamanan di server – server yang telah berjalan; 9. Menyusun dan mendata IP address di alat keamanan (security) jaringan dan server, data center kanpus Kementerian Pertanian; 10. Melakukan dokumentasi perangkat dan keamanan sistem jaringan komputer Kementerian Pertanian. Sasaran 1. Meningkatkan kinerja, memudahkan untuk melakukan manajemen lalu lintas data; 2. Mengurangi potensi gangguan pada jaringan backbone yang berakibat pada terganggunya jaringan komputer secara keseluruhan; 3. Melakukan management traffic dan IP address pada jaringan komputer Kementerian Pertanian; 4. Tertatanya sistem, perangkat jaringan dan keamanan Jaringan yang terpusat; 5. Tersusunnya IP monitoring DHCP, Acces point, perangkat jaringan, perlantai di setiap gedung di Kanpus Kementerian Pertanian secara real time; 6. Meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan para pengguna jaringan di Kementerian Pertanian; 7. Mengurangi potensi gangguan pada stabilitas jaringan yang disebabkan oleh berbagai macam kriminalitas di sebuah jaringan; 8. Memudahkan untuk melakukan monitoring security jaringan; 9. Tertatanya sistem security jaringan; 10. Terciptanya keamanan data di setiap server dan komputer user; 11. Tersusunnya manual/petunjuk operasional; 62


2013

12. Tersusunnya dokumentasi perangkat dan keamanan sistem jaringan komputer. Output 1. Pengembangan dan Penataan Segmentasi Jaringan Informasi Pertanian Pada kegiatan ini telah dilakukan beberapa perubahan serta pengembangan Core switch, Distribusi switch, Access switch, Kebel UTP datacenter, Penempatan perangkat server datacenter, Kelistrikan datacenter, NOC, dan CCTV 2. Segmentasi jaringan maka tidak terjadi broadcast stroming domain antar lantai dan gedung, keamanan data dari masing masing lantai di setiap gedung tetap terjaga, dengan demikian maka : 1) Dapat mempermudah user/client baru dalam mengunakan internet, 2) Mengurangi permasalahan dan keluhan dari client/user di Kanpus Kementerian Pertanian serta mendukung kinerja dan mengoptimalkan perangkat jaringan layer 3 dan 2 dalam hal mengatur lalu lintas, informasi data serta komunikasi data. 3. Penataan dan Konfigurasi Server DHCP Telah dilakukan penataan serta pengembangan konfigurasi server DHCP dengan IP 10.1.20.100 serta penambahan server baru dengan IP 10.1.20.101 server ini disiapkan untuk menampung user yang berasal dari jaringan access point yang tersebar di setiap lantai gedung yang ada di Kanpus Kementerian Pertanian. 4. Penataan ruang di Data Center terdiri dari 3 ruangan secara terpisah yaitu ruang device, ruang development, ruang server. Adapun jumlah perangkat data center 5. Penataan Perangkat DRC Disaster Recovery Center (DRC) adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (Data Center) mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi antara lain karena tidak adanya aliran listrik ke ruang komputer, kebakaran, ledakan atau kerusakan pada komputer, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan Data Centernya, Hasil dari penataan perangkat jaringan Disaster Recovery Center Kementerian Pertanian adalah penataan berupa pengelompokan perangkat, penomoran perangkat, nama perangkat , seri number perangkat, lokasi perangkat dan kepemilikan serta tahun pengadaan perangkat. 6. Penataan dan perubahan Password Access Point Kementerian Pertanian 7. Penataan Perangkat AC dan UPS Data Center 8. Monitoring Perangkat Jaringan 63


2013

 Manajemen Perangkat/Monitoring NOC jaringan  Update Perangkat Jaringan 9. Penataan Dokumentasi Sistem Jaringan Komputer Informasi Pertanian Hasil pekerjaan dokumentasi sistem jaringan meliputi sistem jaringan yang ada di Pasar Minggu yaitu:  Sistem Jaringan Komputer Tamanan Pangan  Sistem Jaringan Komputer Hortikultura 10. Penyusunan Manual/Petunjuk Operasional Petunjuk operasional BGP Multy Homing Petunjuk Operasional Instalasi Winbox Versi Petunjuk Operasional Load Balancing Multiple ISP Petunjuk Operasional mengganti SSID dan Password pada Access point EnGunius Petunjuk Operasional Backlist Mcaddress computer pada server DHCP - Block IP computer pada router mikrotik 11. Terbentuknya optimalisasi perangkat security jaringan; 12. Tersusunnya Konfigurasi :  Perangkat firewall kementerian pertanian;  Perangkat firewall kementerian pertanian;(Configurasi Segmen network DMZ 2,segmen network management, beberapa NAT IP Publik, define Port dan protokol, optimalisasi pemanfaatan IP Publik, optimalisasi sistem kerja pada firewall)  Lan switch Layer 3 security catalys di setiap gedung;  Lan switch Layer 2 security catalys di setiap lantainya;  Software antivirus di setiap server.  Perangkat Brightmail  Perangkat storage 13. Tidak terjadi kebocoran dari luar maupun dalam, keamanan data dari masing masing lantai di setiap gedung tetap terjaga, dengan demikian maka : 1) Dapat mempermudah user/client 2) baru dalam menggunakan internet, Mengurangi permasalahan dan keluhan dari client/user di Kanpus Kementerian Pertanian; 14. Tertatanya keperluan akses remote para administrator Lingkup Kantor Pusat Kementerian Pertanian. 15. Tersedianya dokumentasi sistem keamanan jaringan Saran/Tindaklanjut: 1. Menata, Mengembangankan infrastruktur jaringan informasi pertanian serta sistem keamanan jaringan komputer; 2. Terupdatenya dokumentasi perangkat dan sistem jaringan komputer Kementrian Pertanian; 64


2013

2. Pengembangan dan pengelolaan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) Teknologi informasi telah berkembang pesat baik dari sisi perangkat keras, perangkat lunak, atau sumber daya manusia yang mendayagunakannya. Kehidupan manusia mulai bergeser ke kehidupan komputasi persuasif, suatu kehidupan yang meletakkan teknologi informasi sebagai bagian dari kehidupan manusia kapan dan dimana saja. Hal ini dapat diilihat dari prilaku manusia yang sudah mulai terbiasa dengan komputer, sudah mulai terbiasa dengan internet, dan sudah mulai merasakan bahwa sekumpulan kebutuhannya dapat dibantu oleh teknologi informasi.. Salah satu fungsi Pusdatin adalah pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian Pertanian. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pusdatin mengembangkan teknologi informasi baik dari sisi sistem informasi dan infrastruktur pendukung secara berkelanjutan. Dengan sistem yang semakin canggih perlu didukung dengan infrastruktur yang baik, aplikasi dan prosedur yang lebih baik serta terintegrasi. Sistem jaringan komputer melalui kegiatan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), NOC, Backup dan Storage merupakan kegiatan yang disusun untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Pusdatin. Pada tahun anggaran 2013 ini diperlukan beberapa kegiatan seperti Pengembangan dan Pengelolaan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), Pengembangan dan Pengelolaan Backup dan Storage, Pengelolaan dan Operasionalisasi Monitoring NOC serta dukungan manual/petunjuk pengoperasian sistem dan perangkat untuk membantu pelaksanaan kinerja sistem-sistem terkait. Tujuan 1. Mengembangkan dan mengelola data center dan disaster recovery center; 2. Mengembangkan dan mengelola backup dan storage; 3. Mengelola dan operasionalisasi monitoring NOC. Sasaran Tersedianya sistem pengelolaan infrastruktur terintegrasi yang didukung dengan adanya data center dan DRC, perangkat backup/storage dan monitoring NOC.

65


2013

Output 1. Pengembangan dan Pengelolaan Data Center (DR)dan Disaster Recovery Center (DRC)

- Tersedianya system DRC yang dapat membackup Data Center - Tersedianya system security pada DRC - Telah berhasil replikasi dari Data Center ke DRC, sehingga beberapa server dapat terbackup ke DRC - Tersedianya standar operasional dan Manual Pengoperasian Data Center - Tersedianya standar operasional dan Manual Pengoperasian DRC - Dokumentasi Data Center 2. Pengembangan dan Pengelolaan Backup dan Storage - Telah ditetapkan tahapan kegiatan dan jadwal kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Backup dan Storage untuk kegiatan T.A 2013 - Telah diperoleh hasil monitoring berkala backup server/virtual server. - Telah berhasil diinstalasi dan disetting storage Dell kapasitas 40 TB. - Diperoleh konfigurasi (pengaturan) yang sesuai dengan jenis dan urgensi data dan aplikasi yang terdapat pada setiap server/virtual server. - Telah dibuat Laporan akhir kegiatan. 3. Pengelolaan dan Operasional Monitoring NOC - Terbentuknya monitoring NOC perangkat switch

-

Terbentuknya monitoring NOC perangkat Akses Point Terbentuknya monitoring NOC perangkat data center Terbentuknya monitoring port perangkat switch

- Terbentuknya display untuk output system monitoring NOC sebanyak 8 buah display.

Saran/Tindaklanjut: 1. Menata, Mengembangankan infrastruktur jaringan informasi pertanian serta sistem keamanan jaringan komputer; 2. Terupdatenya dokumentasi perangkat dan sistem jaringan komputer Kementrian Pertanian;

66


2013

b. Laporan Perancangan dan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Kolaborasi Perkembangan bidang telekomunikasi saat ini memungkinkan semua bidang kehidupan manusia dapat semakin ringan dikerjakan dengan bantuan komputer. Berbagai jenis sistem dibuat dan di implementasikan oleh para developer untuk berbagai macam keperluan untuk menunjang produktivitas dan efektivitas kerja. Pada ruang lingkup yang lebih luas, sebagai contoh pada lingkungan bisnis, kehadiran teknologi informasi mulai disadari dapat menghadirkan berbagai solusi yang dapat membantu proses bisnis yang ada. Departemen TI pada sebuah perusahaan mulai dibangun dan diminta untuk mengembangkan suatu layanan, mengembangkan suatu sistem, dan mengoptimalkan efesiensi bisnis berbasis teknologi informasi. Salah satu implementasi sistem tersebut adalah sistem komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai fungsionalitasnya. Pola bisnis saat ini membutuhkan suatu kemampuan kolaborasi yang mencukupi. Setiap perangkat bisnis sangat bergantung pada kehadiran sistem informasi yang tepat, untuk orang yang tepat dan pada waktu yang tepat. Kebutuhan ini mendorong pula kebutuhan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang tepat, yang mampu memberikan suatu solusi nyata terhadap pola komunikasi yang biasa digunakan pada aplikasi bisnis sehari-hari. Sistem komunikasi dan kolaborasi adalah menggabungkan beberapa sistem komunikasi menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Dimana sistem-sistem tersebut menjadi sebuah infrastruktur yang mendukung sistem komunikasi yang ada di lingkup Kementerian Pertanian, seperti e-mail, IP phone, voice dan audio/video. Dalam rangka penyediaan sistem komunikasi dan kolaborasi di lingkup Kementerian Pertanian, tahun 2013 ini dilaksanakan kegiatan Perancangan Dan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Kolaborasi yang meliputi Perancangan dan Penyusunan Unified Communication System (UCS) dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Email. Tujuan 1. Perancangan dan Penyusunan Unified Communication System (UCS) :  Melakukan perancangan dan penyusunan unified communication system (UCS);  Menyusun prototype unified communication system (UCS) sederhana;  Melakukan evaluasi ujicoba perangkat video converence di lingkup Kementerian Pertanian.

67


2013

2. Pengembangan dan Pengelolaan Email  Melakukan Pengembangkan dan Pengelolaan sistem email di lingkup Kementerian Pertanian. Sasaran 1. Perancangan dan Penyusunan Unified Communication System

(UCS) :  Tersedianya dan tersusunnya rancangan unified communication system (UCS);  Tersedianya prototype unified communication system (UCS) sederhana;  Terlaksananya evaluasi ujicoba perangkat video converence di lingkup Kementerian Pertanian sehingga perangkat video converence dapat terpelihara dan berfungsi dengan baik. 2. Pengembangan dan Pengelolaan Email

 Meningkat dan terkelolanya sistem email di lingkup Kementerian Pertanian sehingga dapat berfungsi dengan baik. Output : 1. Perancangan dan Penyusunan Unified Communication System (UCS);  Rancangan unified communication system (UCS);  Prototype communication system sederhana sebanyak 2 (dua) prototype;  Hasil evaluasi ujicoba perangkat V-con;  Petunjuk Operasional dan dokumentasi sebanyak 3 (tiga) dokumen. 2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Email;  Optimalisasi kinerja server dan keamanan sistem email Kementerian Pertanian;  Penataan account dan refreshing data email;  Petunjuk operasional dan dokumentasi sebanyak 6 dokumen Saran dan tindaklanjut : 1. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan terhadap sistem email yang ada dengan menggunakan system center untuk mengawasi dan mengelola email baik dari sisi pengguna maupun dari sisi server; 2. Meningkatan pengamanan atau security email untuk meminimalisir adanya spam, phising dan penyalahgunaan email Kementerian Pertanian dengan menggunakan sistem antispam email yang ada yaitu brightmail symantec messaging gateway; 68


2013

3. Meningkatkan sosialisasi pemanfaatan email resmi Kementerian Pertanian dalam bentuk berbagai media sosialisasi seperti leaflet, surat edaran atau pun pelatihan; 4. Ujicoba dan pemeliharaan sistem V-con harus terus dilakukan agar perangkat video conference dapat dimanfaatkan dengan baik karena perangkat tersebut membutuhkan pemeliharaan berkala dengan membeli license dan update patch software video conference. Perangkat video conference yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian sangat kurang pemanfaatanya hal ini disebabkan karena infrastruktur penunjang video conference masih belum ada, diharapkan pengembangan selanjutnya infrstruktur penunjang video conference dapat direalisasikan agar pemanfaatan video conference dapat optimal dan sesuai dengan tujuan pemanfaatan video conference yang sudah dirancang; 5. Bahwa saat ini system telepon baik berbasis IP maupun analog sudah dapat digunakan dengan mesin pengendali telepon Avaya, sudah diujicobakan baik di kantor pusat maupun di cabang pasar minggu, untuk fitur yang dapat digunakan yaitu dengan Protokol suara h323 untuk voicenya dan lisensi tersedia cukup banyak, namun untuk fitur yang lebih dari fitur h323 seperti video call, telpone berbasis SIP dan lain lain maka di management server Avaya harus ditambahkan lisensi SIP pada avaya console sebanyak yang kita butuhkan, atau dapat juga membeli 1 appliance terpisah untuk mendukung Unified Communication sehingga dapat terintegrasi dengan menggunakan protokol suara SIP. Kekurangan dari protokol h323 yang dipakai di mesin avaya adalah yaitu deskphone atau perangkat IP Phone yang ada hanya bisa berkomumikasi dengan menggunakan deskphone avaya atau softphone avaya saja tidak dapat berkomunikasi dengan menggunakan deskphone atau softphone merk lain seperti cisco, alcatel dan lain-lain, sementara ini avaya belum dapat terintegrasi dengan IPPBX merk lain seperti yang kita miliki yaitu cisco call manager karena tidak memiliki lisensi SIP. Untuk pengembangan unified communication system berikutnya adalah kearah fungsi unified communication yang lebih luas lagi seperti komunikasi melalui video dan lain – lain. Untuk pengembangan unified communication tentu saja membutuhkan dukungan perangkat unified communication yaitu : Perangkat Communication Manager (CM), SIP Trunk, Lisence SIP dan Lisence Video Call. c. Laporan Penyusunan dan Penerapan SOP Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) disediakan Pusdatin bagi unit kerja lingkup Kementerian Pertanian, pusat maupun daerah. Layanan ini mencakup layanan pengembangan aplikasi sistem 69


2013

informasi; layanan pengembangan aplikasi multimedia dan website; dan layanan sistem jaringan komputer maupun perangkat serta konsultasi pemecahan masalah yang berkaitan dengan jaringan komputer, perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Guna mendukung pelaksanaan kegiatan TIK di Kementerian Pertanian agar berjalan secara baik maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP). Dokumen SOP merupakan dokumen yang berisi prosedur-prosedur yang distandarkan yang secara keseluruhan prosedur-prosedur tersebut membentuk satu kesatuan proses. Sebagai sebuah standar yang akan dijadikan acuan dalam proses penyelenggaraan TIK, maka penyusunan SOP tidak merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan sekali langsung jadi, tetapi memerlukan riview berulang kali sebelum akhirnya menjadi SOP yang valid dan reliabel yang benar-benar menjadi acuan bagi setiap proses dalam penyelenggaraan TIK di Kementerian Pertanian. Penyusunan SOP mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2009 tentang: Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 35 Tahun 2012 tentang: Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan pedoman tersebut maka pada tahun 2010 telah disusun sekitar 60 SOP penyelenggaraan TIK. Kemudian pada tahun 2011 dilakukan review dan penyempurnaan SOP yang telah disusun tersebut dan menghasilkan 7 (tujuh) Dokumen SOP Penyelenggaraan TIK yang didalamnya termasuk prosedur dan instruksi kerja. Tahun 2012 mulai dilakukan ujicoba penerapan SOP dan berdasarkan hasil ujicoba maka dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada beberapa SOP serta disusun juga SOP baru yang belum ada. Kegiatan penyusunan dan penerapan SOP dilanjutkan hingga tahun 2013 ini dan menghasilkan Dokumen SOP Penyelenggaraan TIK versi 3.0 yang merupakan hasil perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi SOP Tujuan dan sasaran Menyusun dan menyempurnakan SOP berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penerapan SOP Penyelenggaraan TIK. Dan sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersusun dan disempurnakannya SOP Penyelenggaraan TIK sesuai kebutuhan dan perkembangan TIK. Output 1. Dokumen SOP Penyelenggaraan TIK versi 3.0, 2013 2. Dokumen Hasil Evaluasi TIK Kementan 2013 3. SOP Penetapan Angka Kredit Pranata Komputer 70


2013

4. Template dan Contoh Bukti Fisik Kegiatan kegiatan Pranata Komputer Kementrian Pertanian Versi 1.0 Saran dan tindak lanjut Monitoring, evaluasi, dan sosialisasi SOP perlu terus dilakukan untuk mengetahui apakah ada bagian-bagian pada SOP yang memerlukan perbaikan serta untuk memberikan pemahaman dan awarness bagi setiap pelaku SOP. Dalam penerapan SOP dibutuhkan adanya pengawasan dan evaluasi dari pimpinan agar penerapan SOP dapat sesuai dengan standar yang telah di buat. SOP yang sudah disusun dalam penerapannya perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan pimpinan.

Oleh sebab itu pada kegiatan berikutnya disarankan untuk : 1) Tetap melakukan monitoring dan evaluasi SOP karena sebagai sebuah standar yang akan dijadikan acuan dalam proses penyelenggaraan TIK, maka penyusunan SOP tidak merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan sekali langsung jadi, tetapi memerlukan riview berulang kali sebelum akhirnya menjadi SOP yang valid dan reliabel yang benar-benar menjadi acuan bagi setiap proses dalam penyelenggaraan TIK; 2) Menyusun dan menyempurnakan/memperbaiki SOP berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. d. Laporan Pengembangan Website dan Multimedia Secara umum website memiliki beberapa fungsi, yaitu: sebagai fungsi komunikasi, fungsi informasi dan fungsi transaksi. Untuk fungsi komunikasi website memberikan berbagai fasilitas, seperti web base mail, forum interaksi pengguna, chatting dan lainnya. Sebagai fungsi informasi website bisa memberikan berita, kebijakan atau peraturan, company profile, perpustakaan, referensi dan sebagainya. Pada tahun 2013 website Kementerian Pertanian didisain lebih dinamis dan segar, juga telah mengembangkan beberapa website lingkup kementerian. Namun untuk menyempurnakan itu perlu dilakukan analisis dan pengembangan agar tampilan website bisa menjadi lebih stabil/sesuai yang diinginkan dan diterima secara keseluruhan oleh user. Tujuan 1. Melakukan pengawalan dan penyempurnaan content situs web Kementerian pertanian; 2. Melakukan pengawalan dan penyempurnaan tata sajian situs web Kementerian Pertanian; 71


2013

3. Menyusun dan menyempurnakan manual dan panduan serta desain media publikasi web Kementan Pertanian yang berupa leaflet, banner, stiker, dll;. Sasaran 1. Dilakukannya pengawalan dan penyempurnaan conten situs web Kementan Pertanian; 2. Dilakukannya pengawalan dan penyempurnaan tata sajian situs web Kementerian Pertanian; 3. Tersusun dan disempurnakannya manual dan panduan serta desain media publikasi web Kementerian Pertanian yang berupa leaflet, banner, stiker, dll Output 1. Pengembangan Website Kementerian Pertanian Hasil pengembangan website Kementan antara lain perubahan/pengembangan/penyempurnaan tampilan depan/frontpage, perubahan struktur menu,desain CMS, Mulai tahun 2013 akhir dilakukan perubahan domain dari ”deptan.go.id” menjadi ”pertanian.go.id” Perubahan ini dilakukan secara bertahap sehingga nantinya penggunaan url : www.pertanian.go.id berjalan dengan lancar di kementerian pertanian. 2. Website yang telah di kembangkan Pusdatin Website Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Disain Multimedia Opening Ceremony, 3. Portal berita Pertanian 4. Situs Web Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Saran dan tindak lanjut 1. Kegiatan Pengembangan website kementan merupakan hal yang rutin dilakukan setiap tahun dan terus dilakukan mengikuti perkembangan teknologi serta memenuhi kebutuhan pengguna aplikasi web di lingkup Kementerian Pertanian serta masyarakat 2. Setiap eselon 1 bertanggungjawab terhadap websitenya masingmasing terutama isi dan berita yang ditampilkan untuk selalu diupdate; 3. Pengawalan situs web maupun aplikasi berbasis web yang telah dikembangkan perlu dilakukan secara terus menerus, baik dalam hal redesign, upgrading fitur-fitur yang ada, peremajaan content maupun back-up datanya;

72


2013

4. Ketersediaan dan kesiapan sumber daya manusia yang memadai untuk menangani pengembangan website dapat ditingkatkan melalui pelatihan maupun workshop yang melibatkan unit kerja terkait; e. Laporan Pengawalan Unit Pelayanan Informasi Pertanian di Daerah Jaringan informasi Pertanian merupakan konsep yang melandasi pembentukan Unit Pelayanan Informasi Pertanian (UPIP) baik di Dinas Pertanian atau Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian di Kabupaten maupun Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan atau di tingkat Desa. Pengembangan UPIP merupakan salah satu langkah untuk penguatan akses petani dan penyuluh pertanian terhadap informasi Pertanian. UPIP diharapkan berfungsi sebagai pusat informasi Pertanian, one stop browse yang menfasilitasi untuk terjadinya pertukaran informasi melalui teknologi informasi (IT) sehingga kontak tani dan pelaku agribisnis lainnya mudah melakukan akses informasi. Dalam rangka mengatasi kesenjangan digital (the digital devide) pada sektor pertanian, Kementerian Pertanian melalui Pusdatin juga sedang membangun UPIP baik di Dinas Pertanian Kabupaten, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (Bapeluh) Kabupaten maupun di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan. UPIP di daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat informasi pertanian baik di kabupaten maupun kecamatan sehingga penyuluh pertanian, kontak tani serta pelaku agribisnis lainnya dapat melakukan akses terhadap sumber-sumber informasi pertanian nasional maupun lokal. Replikasi UPIP di daerah merupakan salah satu langkah upaya penguatan akses petani dan pelaksana pembangunan pertanian terhadap informasi pertanian. Kegiatan ini akan didukung oleh pemberdayaan petani melalui peran para penyuluh pertanian lapangan (PPL) di kabupaten dan kecamatan dalam melakukan akses sumbersumber informasi baik nasional maupun lokal (spesifik lokasi), terkait dengan pengembangan dan diseminasi informasi/inovasi pertanian yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian. Melalui Program Peningkatan Pendapatan Petani melalui Inovasi (P4MI) Kementerian Pertanian, tahun 2008 dan 2009 telah meresmikan UPIP Kabupaten (UPIP) Temanggung, Kabupaten Blora (Prov. Jawa Tengah), Kabupaten Donggala (Prov. Sulawesi Tengah), Kabupaten Lombok Timur (Prov. NTB), Kabupaten Ende (Prov. NTT) serta Unit Pelayanan Informasi Pertanian Desa (UPIPD/Telecenter) di desa Toaya (Kab. Donggala), desa Nduaria (Kab. Ende), desa Kelayu Selatan (Kab. Lombok Timur), dandesa Mandisari (Kab. Temanggung). UPIPD dibangun untuk mendekatkan layanan informasi Pertanian ke petani, yang diupayakan untuk menjadi mandiri dengan 73


2013

memberikan layanan seperti jasa pengetikan, pelatihan komputer, pembuatan leaflet dan lain-lain sesuai permintaan masyarakat sekitar. UPIPD telah bekerjasama dengan lembaga/layanan usaha yang telah ada, misalnya: di Donggala bekerjasama dengan BMT atau lembaga keuangan desa, di Temanggung dengan Komite Investasi Desa (KID), Ende dengan Klinik Teknologi binaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Prov. NTT. Setelah program P4MI berakhir, dibuat kesepakatan exit strategy untuk keberlanjutan UPIP dan UPIPD antara lain dengan melakukan pengawalan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas serta dalam rangka perbaikan pelayanan teknologi dan informasi pertanian serta memperkuat kapasitas SDM pengelola Unit Pelayanan Informasi Pertanian (UPIP) di daerah, Pusdatin dituntut untuk melaksanakan pendampingan kepada pengelola UPIP dan UPIPD di kabupaten Lombok Timur, Donggala, Ende dan Temanggung. Disamping itu melalui kegiatan ini Pusdatin juga melakukan upaya replikasi fungsi UPIP di daerah dengan cara sosialisasi fungsi UPIP baik di Bapeluh Kabupaten maupun BPP Kecamatan yang mendapatkan program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian (P3TIP) / Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and Information (FEATI), atau sebagai kegiatan pendamping dari program Feati. Tujuan 1. Mereplikasi UPIP yang berfungsi sebagai pusat informasi pertanian di Badan Pelaksana Penyuluhan (Bapeluh) Kabupaten, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan, serta Unit Pelaksana Farmers Manage Extension Activity (UP FMA) di Desa, pada program P3TIP / FEATI dengan cara melakukan sosialisasi fungsi UPIP di daerah; 2. Memantapkan lokasi UPIP yang terbentuk untuk dijadikan success story pada tahun 2014 Sasaran 1. Tersosialisasinya Fungsi Unit Pelayanan Informasi Pertanian di Bapeluh Kabupaten maupun BPP Kecamatan serta UP-FMA Desa (di 2 Propinsi dan 9 Kabupaten) 2. Terdampinginya kegiatan pengawalan e-Petani kepada petugas UPIP di 2 Propinsi dan 9 Kabupaten 3. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh Pertanian kecamatan dalam menggunakan komputer, pemanfaatan internet dalam mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi Pertanian; 4. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh Pertanian kecamatan dalam menggunakan dan mengisi konten di portal ePetani. 74


2013

Output 1. Pelaksanaan hasil sosialisasi fungsi UPIP, yang akan difungsikan sebagai pusat informasi pertanian baik di Bapeluh Kabupaten maupun BPP kecamatan. Identifikasi meliputi keberadaan ruang jabatan fungsional penyuluh pertanian, ruang yang berfungsi untuk pengolah data, ruang perpustakaan, ruang konsultasi dan kordinasi, serta fasilitas pengolah data yang ada misalnya: Personal komputer, printer, modem USB untuk akses online dan lain-lain. 2. Terselenggaranya pendampingan UPIP kepada pengelola UPIP di 2 Propinsi dan 9 Kabupaten dengan materi pengawalan Portal Multimedia, Sosialisasi Elektronik Petani (e-Petani). Permasalahan 1. Kurangnya koleksi tercetak (liptan, leaflet, poster, brosur, buku tentang teknologi pertanian), CD/VCD yang teralokasi sampai ke BPP Kecamatan maupun Desa. (khususnya dari komponen-C  BBP2TP, BPTP Prov) 2. Pada saat sosialisasi e-Petani (upload), sering terkendala pada minimnya sinyal telepon sehingga pada saat mengakses internet sering terkendala. Tindak lanjut 1. Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo untuk menjadwalkan/menghadirkan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M PLIK) di kecamatan 2. Agar para penyuluh dan petani yang telah mempunyai hak akses (login) pada portal ePetani diminta secara aktif menggunakan portal ePetani untuk berkomunikasi, menuliskan naskah dan bertukar (sharing) pengalaman dengan petani atau penyuluh lainnya di Indonesia 3. Saran kepada BP4K/Bapeluh Kabupaten untuk dapat mewujudkan Unit Pelayanan Informasi Petanian di Kabupaten maupun di BPP/BP3K di Kecamatan maupun di kantor UP-FMA di desa yang dapat difungsikan sebagai pusat informasi pertanian dimana petani, kontak tani atau masyarakat luas dapat melakukan akses terhadap sumber-sumber informasi baik secara online maupun offline, dengan cara menyediakan media informasi tercetak maupun elektronik (CD/VCD) serta menjamin keberlanjutan pusat informasi pertanian ini walaupun program Feati telah berakhir. 4. Badan Litbang Pertanian melalui Balai Besar Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pertanian (BBP2TP) dan Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi agar dapat menambah 75


2013

distribusi informasi teknologi tepat guna spesifik lokasi dalam bentuk tercetak (buku, leaflet, folder, flyer, poster, majalah, koran tani, dll) kepada BP4K/Bappeluh di Kabupaten maupun BPP/BP3K di Kecamatan Feati, karena beberapa BPP Kecamatan (hasil survei random oleh Pusdatin) belum pernah mendapatkan distribusi media informasi tercetak dan CD/VCD teknologi pertanian dimaksud.

f. Laporan Pengembangan dan pengawalan sistem informasi manajemen 1. Pengembangan dan pengawalan SIMPEG Salah satu kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Pusdatin tersebut yang pada dasarnya berfungsi dalam menunjang pembangunan pertanian yaitu Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanian yang meliputi : 1. Pengembangan aplikasi sistem informasi 2. Pengembangan infrastruktur jaringan 3. Pengembangan aplikasi multi media Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan operasional kantor seharihari guna menunjang penerapan e-government di lingkup Kementerian Pertanian. Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja, transparansi serta aksesibilitas publik terhadap data/informasi. Pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) yang di publikasikan di internet sangat diperlukan untuk mendukung kemudahan perekaman data, kecepatan mengakses jaringan dan tentunya aktivitas dari para pengelola kepegawaian yang perlu ditingkatkan sehingga validasi data PNS menjadi akurat. Disamping itu pengelolaan kepegawaian yang dilakukan melalui internet dapat dipertanggungjawabkan karena setiap unit kerja langsung melakukan perubahan data yang berkaitan dengan pengangkatan, kepangkatan, mutasi, pemberhentian dan lain-lain. Kegiatan ini adalah suatu proses secara terus menerus dan bagian dari peningkatan manajemen kepegawaian. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sudah menyediakan sarana untuk melakukan pengelolaan kepegawaian melalui aplikasi simpeg versi web. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian telah mempublikasikan aplikasi simpeg versi web dengan alamat http://aplikasi2.deptan.go.id/simpeg

76


2013

Tujuan Melakukan pengembangan, perawatan dan pengawalan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Sasaran Terlaksananya pengembangan, perawatan dan pengawalan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Output 1. Aplikasi SIMPEG Versi Windows  Penambahan menu Laporan  Update laporan daftar 2. Aplikasi SIMPEG Versi WEB.  Pengembangan menu Daftar  Pengembangan menu Distribusi  Pengembangan menu Rekapitulasi  Pengembangan menu manajemen data pegawai 3. Aplikasi SIMPEG untuk menggabung data dari eselon I dan konversi data dari format .dbf ke MSSQL 4. Koordinasi dengan unit pengelola kepegawaian setiap eselon I dalam rangka menggabung data, jumlah data yang diperoleh setiap bulan selama tahun 2013 5. Sosialisasi aplikasi bersama mitra kerja yaitu: Biro Organisasi dan Kepegawaian serta Eselon I maupun unit kerja 6. Penggabungan data dari Eselon I dan konversi data dari format dbf ke MSSQL 7. Dokumentasi program dalam CD terlampir (desktop dan web) Permasalahan 1. Masih ada data pegawai yang rangkap antar unit eselon I, karena terjadinya mutasi pegawai diantara eselon I namun di unit kerja yang lama masih mencatat dikarenakan SK belum diterima oleh unit kerja yang lama. 2. Tidak semua eselon I melakukan sosialisasi kepada unit di lingkupnya 3. Masih ada pengelola simpeg yang belum mengerti penggunaan dan pemanfaatan aplikasi simpeg, dikarenakan pengelolanya sering terjadi pergantian.

77


2013

Tindak lanjut 1. Setiap bulan melakukan backup data dari dua belas Eselon I untuk mendapatkan jumlah pegawai Kementerian Pertanian pada bulan berjalan 2. Pada waktu melakukan backup data setiap bulan juga melakukan cek data apakah masih ada NIP yang bermasalah 3. Melakukan pengembangan aplikasi simpeg desktop dan simpeg web 4. Melakukan transfer data dari Simpeg desktop ke server untuk keperluan simpeg web 5. Melakukan ujicoba simpeg web 6. Berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Kepegawaian dan dua belas Eselon I lingkup Kementerian Pertanian 7. Melakukan update data dan perawatan database simpeg 2. Pengembangan dan pengawalan SIMONEV Kementerian Pertanian merupakan salah satu dari bagian struktur organisasi kepemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai salah satu institusi pemerintahan, Kementerian Pertanian mempunyai lingkungan kerja kepemerintahan untuk melaksanakan keterbukaan informasi, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu diperlukan sistem informasi untuk mendukung kegiatan di lingkup Kementerian Pertanian. Pengembangan dan Pengawalan Sistem Informasi Manajemen diantaranya Pengembangan dan Pengawalan SIMONEV (Sistem Monitoring dan Evaluasi) merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung sistem pemantauann, evaluasi dan pelaporan untuk mendukung kinerja pelaksanaan pembangunan pertanian Salah satu kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Pusdatin, dalam menunjang pembangunan pertanian yaitu Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanian yang meliputi : 1. Pengembangan aplikasi sistem informasi 2. Pengembangan infrastruktur jaringan 3. Pengembangan aplikasi multi media Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan operasional kantor seharihari guna menunjang penerapan e-government di lingkup Kementerian Pertanian. Dengan program ini diharapkan dapat

78


2013

meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja, transparansi serta aksesibilitas publik terhadap data/informasi Tujuan Melakukan pengembangan, perawatan dan pengawalan aplikasi Sistem Monitoring Anggaran Satuan Kerja (SIMONAS) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV) Sasaran Terlaksananya pengembangan, perawatan dan pengawalan aplikasi Sistem Monitoring Anggaran Satuan Kerja (SIMONAS), dan Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV)

Output 1. Modul–modul dalam aplikasi Simonev :  Simonas (berdasarkan kwitansi), input dari aplikasi RKAKL  SIMONEV (berdasarkan SP2D), input untuk pagu dan ROK dari aplikasi RKAKL, sedangkan untuk realisasi diambil dari Aplikasi SAI  SIMONEV modul upload, digunakan untuk mengupload data dari satker ke server simonev pusat  SIMONEV modul Eselon I, input dari aplikasi RKAKL, sedangkan realisasi dari hasil kiriman satker dari daerah. 2.

Sosialisasi aplikasi SIMONEV kepada eselon I lingkup Kementerian Pertanian

Permasalahan 1. Belum semua petugas SIMONEV pernah mengikuti sosialisasi, terutama petugas yang ada di Kabupaten. 2. Tidak semua petugas yang dikirim untuk mengikuti sosialisasi adalah petugas yang menangani SIMONEV 3. Petugas yang menangani SIMONEV dan sudah di latih, seringkali dipindah tugas, atau promosi ketempat lain. 4. Belum semua pimpinan satker peduli terhadap penerapan aplikasi simonev 5. Tidak adanya reward dan punishment untuk satker Tindak lanjut 1. Melibatkan petugas operator SIMONEV yang di kabupaten terutama dalam pelaksanaan sosialisasi. 2. Petugas yang pernah dilatih dan dipindahkan ketempat lain harus memberikan pelatihan kepada penggantinya, supaya ada kesinambungan. 79


3.

4.

2013

Melakukan koordinasi ke setiap satker dengan mengirimkan surat tentang kewajiban penerapan aplikasi simonev Pemanfaatan aplikasi simonev anggaran PMK 249 untuk mendapatkan data realisasi anggaran, fisik, permasalahan dan tindak lanjut

3. Pengembangan Aplikasi e-Office Sebagai salah satu institusi pemerintahan, Kementerian Pertanian mempunyai lingkungan kerja kepemerintahan untuk melaksanakan keterbukaan informasi, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, kegiatan perkantoran Untuk mendukung hal tersebut diperlukan suatu alat bantu yang salah satunya adalah aplikasi e-office. Aplikasi E-office ini dirancang untuk berjalan di lingkungan internet, sehingga aplikasi e-office berbasis mempunyai mekanisme, prosedur, dan tata kelola pemerintahan. Dengan memperhatikan struktur organisasi di kementerian pertanian sebagai tata kelola perkantoran kementerian pertanian, maka aplikasi e-office ini harus sesuai dengan lingkungan kerja Kementerian Pertanian untuk mendukung keterbukaan informasi, transparansi, & akuntabilitas. Oleh karena itu, diharapkan aplikasi e-office ini mampu mendukung e-Gov dalam hal reformasi birokrasi sehingga setiap pemangku kebijakan dapat dipantau kinerjanya, mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, mampu merubah budaya kerja sesuai tuntutan reformasi birokrasi. Aplikasi Office Automation System (e-Office) merupakan suatu aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk melaksanakan tugas-tugas perkantoran secara elektronik, seperti surat-menyurat, disposisi, sharing file, dan lain sebagainya. Aplikasi ini akan membantu kinerja pemangku jabatan dalam hal kecepatan dan ketepatan informasi sehingga proses pengambilan keputusan lebih cepat dan efisien. Selain itu, aplikasi e-office ini dapat menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga pada gilirannya aplikasi e-office ini bisa digunakan dan dimanfaatkan di lingkungan Kementerian Pertanian. Tujuan 1. Membangun dan mengembangkan aplikasi E-Office 2. Workshop E-Office Sasaran 1. Terbangunnya aplikasi e-office 2. Terselenggaranya workshop aplikasi e-office

80


2013

output 1. Aplikasi E-Office Aplikasi eoffice yang telah dikembangkan bisa diakses di alamat http://app1.deptan.go.id/eoffice/ 2. Basisdata aplikasi E-Office (terlampir) 3. Instalasi aplikasi E-Office (terlampir) 4. Petunjuk operasional aplikasi (terlampir) 5. Dokumentasi (terlampir) Permasalahan 1. Data dasar kepegawaian yang digunakan sebagai data dasar pada sistem eoffice ini masih terpisah dengan data dasar pada aplikasi SIMPEG, sehingga akan menyebabkan informasi data dasar di aplikasi eoffice tidak sinkron dengan data dasar pegawai pada aplikasi SIMPEG. 2. Belum adanya payung hukum yang bisa dijadikan sebagai dasar dari pemanfaatan eoffice Tindak lanjut 1. Akan dilakukan proses integrasi data dasar pegawai antara aplikasi eoffice dengan aplikasi SIMPEG 2. Akan diusulkan kepada user eoffice dalam hal ini adalah Biro Organisasi dan Kepegawaian untuk membuat payung hukum pemanfaatan eoffice sehingga aplikasi eoffice bias digunakan oleh pegawai lingkup Kementerian Pertanian untuk menunjang kegiatan perkantoran g. Laporan Pengembangan pertanian

dan

pengawalan

sistem

informasi

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) selaku institusi yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian serta pelayanan informasi pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian telah tertuang dalam Rencana Strategis Pusdatin tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian yang komprehensif, yaitu memuat visi, misi, tujuan serta sasaran yang terukur. Salah satu kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Pusdatin tersebut yang pada dasarnya berfungsi dalam menunjang pembangunan pertanian yaitu Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanian yang meliputi : 1. Pengembangan aplikasi sistem informasi 2. Pengembangan infrastruktur jaringan 3. Pengembangan aplikasi multi media

81


2013

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan operasional kantor sehari-hari guna menunjang penerapan e-government di lingkup Kementerian Pertanian. Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja, transparansi serta aksesibilitas publik terhadap data/informasi. Adapun aplikasi yang dikembangkan antara lain : 1. Pengembangan database komoditas (Aplikasi e-Form Hortikultura, Database Basisdata Sektor Pertanian (BDSP) 2. Pengembangan database non komoditas 3. Perawatan dan pengembangan SIG 4. Pembangunan Geodatabase Pertanian dan Metadata Spasial 5. Pengembangan Aplikasi EIS Data Percepatan

Tujuan dari pengembangan aplikasi : 1. Melakukan pengembangan, perawatan dan pengawalan aplikasi Basis Data Komoditas (e-form hortikultura dan BDSP) 2. Melakukan pengembangan, perawatan dan pengawalan aplikasi Basis Data Non Komoditas Aplikasi basis data PDB (Produk Domestik Bruto), Aplikasi basis data konsumsi, Aplikasi basis data harga, Aplikasi basis data ekspor impor 3. Melakukan pengembangan sistem, implementasi dan sosialisasi aplikasi basisdata spasial 4. Mensosialisasikan penggunaan data spasial secara bersama atau sharing data spasial di lingkup Pertanian baik di pusat maupun di daerah 5. Mensosialisasikan kedudukan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sebagai clearing house pada simpul jaringan Pertanian 6. Mengembangkan Fundamental Data Set (FDS) untuk data spasial pertanian untuk keperluan migrasi data, metadata spasial pertanian 7. Menyajikan sebuah sistem yang mampu mengeluarkan output data dan informasi yang penyajian datanya dalam bentuk dashboard atau grafik statistik sehingga data yang disajikan tersebut lebih bermakna dan bisa dimanfaatkan oleh pimpinan atau eksekutif untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara cepat.

82


2013

Sasaran 1. Terlaksananya pengembangan, perawatan dan pengawalan aplikasi Basis Data Komoditas 2. Terlaksananya pengembangan, perawatan dan pengawalan aplikasi Basis Data Non Komoditas 3. Terwujudnya pengembangan aplikasi SIG, perawatan, update dan sosialiasi aplikasi basisdata spasial 4. Tersosialisasikan penggunaan data spasial secara bersama atau sharing data spasial di lingkup Pertanian baik di pusat maupun di daerah, 5. Terbentuknya Fundamental Data Set (FDS) untuk data spasial pertanian untuk keperluan migrasi data dari system lama ke system baru ,Terbentuknya metadata spasial sector pertanian, 6. Terbangunnya sistem Aplikasi EIS Data Percepatan di lingkup Pusdatin yang datanya diambil dari database percepatan data tanaman pangan yang sudah ada 7. Tersedianya data yang mudah dibaca oleh pimpinan atau eksekutif dalam proses pengambilan keputusan secara cepat.

Output 1. E-form hortikultura 2. BDSP yang disempurnakan 3. PDB (Produk Domestik Bruto) : a. Pengembangan menu PDB Harga Berlaku triwulan dan tahunan b. Pengembangan menu PDB Harga Konstan triwulan dan tahunan c. Pengembangan menu Kontribusi PDB atas harga berlaku triwulan dan tahunan d. Pengembangan menu Laju Pertumbuhan PDB triwulan dan tahunan e. Pengembangan menu Login f. Pengembangan fasilitas import data dari format excel 4. Basis Data Konsumsi a. Pengembangan manajemen data konsumsi (sumber : Susenas, BKP-Kementan) b. Pengembangan manajemen data ketersediaan (sumber : NBM – BPS) c. Pengembangan laporan konsumsi pangan data susenas d. Pengembangan laporan konsumsi pangan data nbm e. Pengembangan fasilitas transfer data dari format excel (susenas dan nbm) f. Pengembangan menu Login.

83


2013

5. Basis Data Harga a. Perkembangan Rata-rata Harga Eceran di Tingkat Propinsi (Mingguan) b. Perkembangan Rata-rata Harga Eceran di Ibukota Propinsi (Bulanan) c. Perkembangan Rata-rata Harga Eceran di Ibukota Propinsi (Tahunan) d. Perkembangan Rata-rata Harga Eceran Beberapa Komoditas di Tingkat Nasional (Tahunan) e. Harga Gabah di Tingkat Petani f. Harga Gabah di Tingkat Penggilingan g. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Menurut Kelompok Kualitas h. Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Petani Menurut Provinsi dan Kelompok Kualitas i. Rata-rata Harga Gabah di Tingkat Penggilingan Menurut Provinsi dan Kelompok Kualitas j. Perkembangan Rata-rata Harga Produsen Perdesaan (Bulanan) k. Perkembangan Rata-rata Harga Produsen Perdesaan (Tahunan) l. Perkembangan Rata-rata Harga Produsen Perdesaan Tingkat Nasional m. Perkembangan Rata-rata Harga Konsumen Perdesaan (Bulanan) n. Perkembangan Rata-rata Harga Konsumen Perdesaan (Tahunan) o. Perkembangan Rata-rata Harga Konsumen Perdesaan Tingkat Nasional 6. Basis Data Ekspor Impor a. Penambahan menu laporan ekspor berdasarkan negara per komoditas per pelabuhan muat b. Penambahan menu laporan ekspor berdasarkan negara per kode HS per pelabuhan muat c. Penambahan menu laporan total ekspor komoditi pertanian per negara d. Penambahan menu laporan ekspor berdasarkan Negara per komoditi pertanian e. Penambahan menu laporan impor berdasarkan negara per komoditas per pelabuhan bongkar f. Penambahan menu laporan ekspo rberdasarkan negara per kode HS per pelabuhan bongkar g. Penambahan menu laporan total impor komoditi pertanian per negara

84


7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

2013

h. Penambahan menu laporan impor berdasarkan Negara per komoditi pertanian i. Aplikasi untuk proses ekspor database yang didapat dari BPS ke format SQL (format .dbf ke format SQL) j. Aplikasi ekspor impor untuk menampilkan angka sementara http://aplikasi2.deptan.go.id/eksimasem Pengembangan aplikasi SIG data percepatan Pengembangan aplikasi SIG data lahan Pengembangan aplikasi SIG permintaan eselon I lingkup Kementerian Pertanian Fundamental Data Set untuk data spasial sektor pertanian, Metadata dan Entry Data untuk data spasial sektor pertanian, Prosedure migrasi data, Kerangka geodatabase pertanian, SOP untuk klasifikasi data spasial sektor pertanian. aplikasi web untuk menampilkan data percepatan tanaman pangan berupa tampilan yang dapat dilihat di layar, dicetak maupun disimpan (download) dalam format Microsoft Excel

Permasalahan 1. Cepatnya Desa pemekaran sehingga table wilayah harus selalu diupdate secara manual 2. Kode wilayah pemekaran terlambat di pablis pada daftar wilayah yang dikeluarkan oleh BPS 3. Versi yang pertama dengan yang versi terakhir banyak perubahan sehingga data dari aplikasi yang lama apabila di restore tampilan menu akan berubah menjadi tampilan yang lama 4. Data double dan tidak sama formatnya 5. User belum memahami penggunaan aplikasi 6. Data percepatan yang diterima oleh Pusdatin dari BPS dalam format database MS-Access yang selanjutnya memerlukan proses transfer ke dalam format database MS-SQL, proses ini masih dilakukan secara manual setiap bulan belum dilakukan secara otomatis. 7. Keterlambatan penyiapan server untuk melakukan pengembangan aplikasi EIS (Business Intelligence) Percepatan Data terkait dengan penyediaan perangkat lunak Microsoft SharePoint. Penyiapan server tersebut dibantu oleh tenaga ahli (konsultan individu) yang mempunyai kompetensi dalam instalasi perangkat lunak tersebut.

85


2013

Tindak Lanjut 1. Pengguna harus update kode pemekaran dengan melihat kode dari website BPS 2. BPS mengupdate kode wilayah di pada Website BPS 3. Membuat panduan cara restore versi lama ke versi baru, agar menu yang baru tidak tertimpa oleh menu yang lama. 4. Sosialisasi aplikasi kepada user 5. Akan dikembangkan sript yang dapat mengotomatiskan proses transfer dari database MS-Access (file kiriman dari BPS) ke database MS-SQL (yang terpasang pada server). 6. Telah dilakukan koordinasi dengan staf sub bidang jaringan data untuk penyiapan server Sharepoint sehingga keterlambatan dapat diminimalkan, solusi yang didapat adalah dengan mengkloning dari server Sharepoint yang sudah berjalan. h. Laporan Penyelenggaraan lomba web lingkup Pertanian Kementerian Pertanian, sejak tahun 2004 Kementerian Pertanian melalui Pusdatin telah menyelenggarakan lomba situs web Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Tahun berikutnya lomba situs web diselenggarakan kembali, selain antar Eselon I Kementerian Pertanian juga antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pertanian provinsi dan SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota. Dampak positif dari penyelenggaraan lomba situs web tersebut adalah semakin teraturnya peremajaan situs web masing-masing Eselon I dan situs web SKPD lingkup pertanian provinsi serta SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota. Hal ini menjadikan content (isi) situs web Kementerian Pertanian juga semakin diperkaya dengan adanya link ke masing-masing web tersebut. Tahun 2013 ini lomba situs web diselenggarakan kembali, dengan kategori peserta Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, SKPD lingkup pertanian provinsi dan SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota serta UPT Pusat lingkup Pertanian. Tujuan 1. Memotivasi semua Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, semua SKPD lingkup pertanian provinsi, semua SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota serta semua UPT Pusat lingkup pertanian untuk mengkoordinasikan pengisian dan peremajaan data dan informasi yang ditampilkan. 2. Mendukung percepatan pelaksanaan e-Government. 3. Memanfaatkan situs web Kementerian Pertanian, SKPD lingkup pertanian provinsi, SKPD lingkup pertanian kabupaten/kota dan

86


2013

UPT Pusat lingkup pertanian sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran 1. Termotivasinya instansi pusat dan daerah untuk mengembangkan situs webnya. 2. Terpelihara dan diperbaharuinya data dan informasi pertanian pada situs web pusat dan daerah. 3. Terpetanya situs web lingkup pertanian pusat dan daerah.

Output 1. Pemenang lomba Berdasarkan berita acara penetapan pemenang dan dikukuhkan dengan SK Mentan Nomor : 4785/Kpts/KP.450/10/2013 tentang Penetapan Pemenang Lomba Web Kementerian Pertanian Tahun 2013, pemenang lomba untuk masing-masing kategori adalah sebagai berikut : Kategori Eselon I lingkup Kementerian Pertanian : Juara I : Badan Karantina Pertanian http://karantina.deptan.go.id Juara II : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian http://litbang.deptan.go.id Juara III : Direktorat Jenderal Perkebunan http://ditjenbun.deptan.go.id Kategori Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pertanian provinsi : Juara I : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur http://www.disnak.jatimprof.go.id/web/index.php Juara II : Badan Ketahanan Pangan Propinsi NTB http://bkp.ntbprov.go.id Juara III : Dinas Peternakan Propinsi Sumatera Barat http://disnak.sumbarprov.go.id Kategori Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pertanian kabupaten/kota : Juara I : Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur http://pertanian.jombangkab.go.id/ Juara II : Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau http://disbun.kuansing.go.id

87


Juara III

:

2013

Dinas Pertanian tanaman pangan dan hortikultura kab. Grobongan propinsi Jawa Tengah http://dinpertan.grobogan.go.id

Kategori Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat lingkup pertanian : Juara I : Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan (Puslitbangnak) http://peternakan.litbang.deptan..go.id/ Juara II : Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang http://bbpp-lembang.deptan.go.id Juara III : Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) http://bbpkhcinagara.bppsdmp.deptan.go.id Tindaklanjut 1. Kriteria penilaian tetap ditinjau ulang (review) sesuai kebutuhan agar ada peningkatan pada kualitas penilaian; 2. Perlu tetap adanya revisi pedoman penilaian agar mempunyai persepsi yang sama dalam melakukan penilaian; 3. Berdasarkan usulan Tim Juri, wawancara (interview) diikuti tidak hanya oleh nominasi 5 besar melainkan diikuti oleh nominasi 10 besar agar bisa mendapatkan hasil nilai secara maksimal; 4. Saran Tim Juri untuk peningkatan wawasan dan pengetahuan pengelola situs web, tetap pada penyelenggaraan lomba web tahun berikutnya masih dianggap perlu untuk menyelenggarakan bimbingan teknis (workshop) bagi pengelola situs web. 4. Pelatihan dan Pengembangan SDM a. Implemnentasi dan Pengawalan E-Form Peternakan Pelaporan melalui media elektronik (e-Form) di subsektor peternakan telah dikembangkan sejak tahun 2007, dalam rangka mengatasi kendala keterlambatan pelaporan data dari daerah ke pusat. Beberapa kendala yang dijumpai diantaranya keterbatasan SDM, bentuk kelembagaan pengelola data peternakan yang bervariasi antar daerah dan lemahnya dukungan kebijakan. Selain itu beberapa kebijakan seperti telah terbitnya Peraturan pemerintah No 41 tahun 2007, menyebabkan bentuk kelembagaan khusus yang menangani data satistik peternakan di daerah tidak tersedia, sehingga manajemen penanganan data cenderung mengalami hambatan. Mulai perancangan awal di tahun 2007 hingga tahun 2013 uji coba eForm Peternakan telah dilaksanakan di 20 provinsi meliputi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, 88


2013

Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Pada waktu yang sama secara paralel dilakukan penyempurnaan baik metodologi maupun aplikasinya. Tujuan 1. Melakukan bimbingan lanjut petunjuk teknis dan e-Form peternakan kepada petugas pengelola data di 10 provinsi dan 159 kabupaten/kota. 2. Memberikan pemahaman yang sama kepada petugas pengelola data peternakan di semua tingkatan mengenai petunjuk teknis pengumpulan data peternakan dan operasional aplikasi e-Form peternakan Sasaran 1. Tersosialisasikannya petunjuk teknis pengumpulan data peternakan dan aplikasi e-Form Peternakan di 10 provinsi dan 159 kabupaten/kota. 2. Meningkatnya pemahaman petugas pengelola data peternakan mengenai kedua materi tersebut. Outcome 1. Bagi Pusat (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian/PUSDATIN dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) Terbentuknya aliran data yang baik, dari kabupaten/kota ke provinsi dan pusat. Serta adanya peningkatan kemampuan sumber daya manusia di provinsi dan kabupaten/kota mengenai proses pengolahan dan pelaporan data dari proses manual (konvensional) menjadi sistem komputerisasi, sehingga data mengalir lebih cepat, akurat tidak terkendala oleh jarak dan waktu. 2. Bagi Provinsi Meningkatnya pola pengelolaan data yang baik sehingga memudahkan dalam pemantauan/monitoring pelaporan daerah, pembuatan laporan serta pendokumentasian yang praktis dan fleksibel. 3. Bagi Petugas Kabupaten/Kota Meningkatnya kualitas petugas kabupaten/kota mengenai pemahaman pengumpulan data yang akan meningkatkan kualitas dan percepatan pelaporan data dengan menggunakan sistem pelaporan secara elektronik.

89


2013

Output 1. Juknis pengumpulan data nak 350 eks, 2. Pedum e-Form Nak Modul Provinsi 50 eks dan Modul Kab/ Kota 350 eks, 3. CD aplikasi e-Form Nak 530 keping, 4. Lap. pelaks 10 prov & workshop 22 eks, 5. Lap. akhir 1 eks, 6. Terlatihnya 208 orang petugas pengelola data kab /kota/ prov, 7. Terlatihnya 467 orang petugas pengelola data atas undangan Dinas prov/kab/kota 142 orang dan BPPSDMP 325 orang

Permasalahan: Jaringan di beberapa kab/kota di pulau-pulau kecil masih terbatas sehingga menyebabkan pengiriman sering gagal Tindaklanjut: Laporan dikirim/dilaporkan melalui sms atau file dibawa ke provinsi dan diinput di provinsi

b. Bimtek Pemanfaatan e-form Hortikultura Kegiatan ini merupakan revisi dari kegiatan refreshing pengumpulan data Perkebunan direvisi menjadi Bimtek Pemanfaatan e-form hortikultura. Alasan merevisi dikarenakan refreshing pegumpulan data perkebunan sudah dilaksanakan oleh Ditjen Perkebunan, Pengumpulan data hortikultura dilakukan dengan mengacu pada Buku Pedoman Pengumpulan Data Hortikultura (SPH) baik secara bulanan, triwulanan, dan tahunan. Pengumpulan data bulanan meliputi kelompok tanaman sayuran dan buah semusim yang dikumpulkan dengan menggunakan daftar isian SPH-SBS. Pengumpulan data triwulanan meliputi kelompok tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan yang dikumpulkan dengan menggunakan daftar isian SPHBST, tanaman biofarmaka (SPH-TBF), dan tanaman hias (SPH-TH). Pengumpulan data tahunan meliputi data perbenihan hortikultura yang dikumpulkan dengan menggunakan daftar isian SPH-BN dan data alat dan mesin pertanian hortikultura (SPH-ALSIN). Dalam rangka mempercepat pelaporan data hortikultura tersebut diatas mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan ke pusat, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) telah mengembangkan program e-Form Hortikultura. Program ini bermanfaat dalam pengelolaan data hortikultura baik ditingkat pusat maupun daerah, antara lain yaitu untuk mempercepat aliran data dari 90


2013

daerah ke pusat dan digunakan sebagai bahan informasi utama dalam early warning system, serta pengambilan keputusan dan kebijakan pimpinan setiap bulan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pemanfaatan eForm Hortikultura. Tujuan 1. Melakukan workshop sosialisasi pemanfaatan e-form hortikultura bagi petugas pengelola data hortikultura tingkat provinsi seIndonesia sebanyak 33 orang. 2. Melakukan bimtek pemanfaatan e-form hortikultura bagi petugas pengelola data hortikultura tingkat kabupaten sebanyak 181 orang. Sasaran 1. Terlaksananya workshop sosialisasi pemanfaatan e-form hortikultura bagi petugas pengelola data hortikultura tingkat provinsi se-Indonesia sebanyak 33 orang petugas 2. Terlaksananya bimtek pemanfaatan e-form hortikultura bagi petugas pengelola data hortikultura tingkat kabupaten sebanyak 181 orang. Outcome Penerima manfaat dari kegiatan Bimtek Pemanfaatan E-Form Hortikultura ini adalah Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian di Indonesia. Output 1. Terlatihnya petugas pengelola data hortikultura tingkat provinsi seIndonesia dalam pemanfaatan e-form hortikultura sebanyak 30 orang 2. Terlatihnya petugas pengelola data hortikultura tingkat kabupaten di 7 provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, NTB, dan Lampung) dalam pemanfaatan e-form hortikultura sebanyak 170 orang 3. Buku Petunjuk Operasional E-Form Hortikultura 4. Laporan pelaksanaan workshop, Laporan pelaksanaan bintek di 7 provinsi dan laporan akhir. Permasalahan 1. Di beberapa lokasi pelaksanaan bimtek, peserta tidak membawa series data yang lengkap untuk dilakukan entri dan upload data

91


2.

3.

4.

5.

6.

2013

SPH menggunakan e-Form Hortikultura. Hal ini terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Permasalahan lainnya adalah kurang kuatnya jaringan wifi yang digunakan untuk melakukan upload data yang telah dientri ke server Pusdatin. Permasalahan ini ditemui di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung. Adapun permasalahan lainnya adalah ketidak-hadiran perwakilan dari beberapa dinas kabupaten/kota sehingga kabupaten/kota tersebut tidak mendapatkan manfaat dari pelaksanaan bimtek ini. Kabupaten/kota yang dimaksud adalah Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Pinrang, dan Kota Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan) serta Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga (Provinsi Sumatera Utara) Adanya otonomi daerah dan diperparah dengan kurangnya perhatian pimpinan daerah terhadap urgensi data menyebabkan banyak petugas kecamatan yang tidak memiliki cukup kemampuan untuk mengumpulkan data sesuai pedoman yang ada. Selain itu, banyak pula terjadi pergantian atau mutasi petugas pengumpul data di tingkat kecamatan. Hal ini berakibat pada sulitnya petugas kabupaten untuk melakukan entri data SPH Hortikultura menggunakan E-Form Hortikultura karena pengisian E-Form Hortikultura seluruhnya mengacu pada pedoman pengumpulan data yang ada. Selain dari segi kualitas petugas pengumpul data Hortikultura di tingkat kecamatan, Tim juga melihat bahwa seringkali seorang petugas pengumpul data di kecamatan memiliki wilayah tugas yang cukup besar hingga lebih dari satu kecamatan atau hanya satu kecamatan namun medan kerjanya luas dan menyulitkan. Seringkali juga petugas pengumpul data di kecamatan tidak hanya menangani data hortikultura saja, melainkan 3 subsektor pertanian lainnya (polivalen). Dalam pemanfaatan E-Form Hortikultura, Tim seringkali menemukan apabila sebuah kecamatan sama sekali tidak memiliki komoditas dari kelompok tertentu (SPH-SBS, SPH-BST, SPH-TBF, dan/atau SPH-TH) untuk dilaporkan (laporan SPH nihil) maka petugas kabupaten yang melakukan entry cenderung mengabaikan laporan kecamatan tersebut. Hal ini berakibat adanya persepsi yang keliru pada saat monitoring pemasukan data melalui E-Form Hortikultura. Jika diabaikan, maka Tim akan beranggapan data SPH dari kecamatan tersebut belum dientry, padahal kecamatan tersebut tidak memiliki komoditas yang perlu dilaporkan

92


2013

Saran/Tindaklanjut: 1. Perlu diberikan penegasan dalam surat undangan yang disampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota untuk membawa series data yang lengkap. 2. Dalam hal konektifitas jaringan (internet atau wifi), perlu dilakukan pengecekan dengan seksama terutama saat jaringan dalam kondisi full load atau banyak laptop mengakses internet dalam waktu hampir bersamaan. Dan sebagai antisipasi kurang kuatnya jaringan internet yang ada, kepada instruktur agar dibekali dengan modem sehingga proses upload dapat tetap berjalan. 3. Terkait dengan ketidakhadiran peserta, perlu dilakukan koordinasi lebih baik dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota sehingga apabila hal tersebut tetap terjadi, dapat diminimalisir dengan meminta kepada petugas Provinsi untuk menyampaikan materi-materi instruktur kepada mereka. 4. Dengan adanya kendala terkait kemampuan petugas pengumpul data tingkat kecamatan, dirasakan perlu untuk mengadakan kembali kegiatan pembinaan kualitas petugas pengumpul data tingkat kecamatan baik dalam bentuk pelatihan maupun pembinaan teknis lainnya dan dari dana APBN maupun APBD. 5. Jika pada saat monitoring pemasukan data E-Form Hortikultura terlihat ada kecamatan yang belum melakukan entry, perlu dilakukan konfirmasi ke petugas yang bersangkutan apakah benar belum dientry atau laporan kecamatan tersebut nihil. Selain itu perlu disampaikan kepada petugas di daerah jika ditemukan kecamatan yang memiliki laporan nihil maka formulir terkait di EForm Hortikultura perlu dibuka untuk kemudian langsung disimpan. Dengan cara ini maka aplikasi E-Form Hortikultura akan mencatat laporan tersebut sudah dilaporkan.

c. Bimbingan teknis Penggunaan alat GPS untuk Pengukuran Areal Perkebunan Berkenaan dengan peranan sektor pertanian yang sangat strategis dalam peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional, maka penyusunan dan penataan data lahan untuk komoditas pertanian sangat diperlukan sekali karena sumberdaya lahan merupakan aset dan faktor produksi yang sangat vital untuk berlangsungnya usaha pertanian khususnya sub sektor perkebunan. Ketersediaan data luas areal perkebunan yang akurat sangat diperlukan sebagai dasar pengambil kebijakan pembangunan pertanian, khususnya sub sektor perkebunan. Data luas areal perkebunan yang tersedia selama ini didasarkan dari laporan petugas perkebunan kecamatan yang dilakukan melalui pandangan mata, wawancara dan lain-lain sesuai dengan buku Pembakuan Statistik Perkebunan (PSP). Untuk meningkatkan akurasi data areal perkebunan maka perlu dilakukan 93


2013

pengukuran secara obyektif dan salah satu alat yang digunakan diantaranya melalui pengukuran langsung dengan mengunakan alat receiver GPS (Global Positioning System). Penggunakan alat receiver GPS untuk pengukuran areal perkebunan relatif mempermudah dan mempercepat dalam penyusunan database lahan pertanian, khususnya perkebunan baik database secara spasial maupun tabular serta dapat disajikan dalam bentuk peta. Berkenaan dengan hal tersebut, maka tahapan penggunaan alat GPS sangat diperlukan dan para petugas pengumpul data perkebunan perlu ditingkatkan pengetahuan dan kemampuan melalui kegiatan bimbingan teknis. Tujuan Melakukan kegiatan bimbingan teknis penggunaan alat GPS kepada petugas pengelola data perkebunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan menggunakan alat GPS dalam pengukuran luas areal perkebunan. Sasaran Terbimbingnya 134 orang petugas pengelola data perkebunan tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam menggunakan alat GPS untuk pengukuran luas areal lahan perkebunan.

Output 1. Terlatihnya 134 orang petugas pengelola data perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di 7 (tujuh) provinsi yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat dalam menggunakan alat GPS receiver untuk pengukuran luas areal perkebunan. 2. Terdistribusinya Buku Panduan Pengukuran Areal Perkebunan Menggunakan GPS di 7 (tujuh) Provinsi yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat. Outcome 1. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para petugas provinsi dan kabupaten/kota dalam menggunakan alat receiver GPS yang pada akhirnya diperoleh data luas areal perkebunan yang lebih akurat, baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

94


2013

2. Terbangunnya kerjasama dan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah, sehingga diharapkan akan dapat menunjang dalam pengelolaan data khususnya data perkebunan, serta adanya kesamaan persepsi antara petugas pusat, provinsi dan kabupaten dalam menggunakan alat GPS receiver dalam pengukuran areal. Permasalahan dan tindak lanjut : 1. Waktu pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan alat GPS untuk pengukuran areal perkebunan selama 3 hari 2 malam terasa kurang bagi peserta dikarenakan merupakan pengetahuan yang baru bagi sebagian besar peserta bimbingan teknis serta menginginkan materi sampai kepada pembuatan peta. Untuk itu para peserta menginginkan adanya penambahan hari bimbingan teknis atau bimbingan teknis tambahan lagi. Terkait dengan anggaran yang ada hal tersebut tentu saja tidak bisa diakomodir tetapi bagi peserta yang masih ingin pendalaman penggunaan alat receiver GPS apalagi sampai ke bentuk peta, disarankan bisa magang di Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian atau membuat kegiatan bimbingan teknis serupa untuk pendalaman dengan biaya dari instansi masing-masing; 2. Tingkat kemampuan peserta yang cukup beragam sehingga pada saat bimbingan teknis instruktur selalu berusaha mengikuti kemampuan peserta yang paling lemah, hal ini mengakibatkan proses bimbingan teknis/belajar agak lama; 3. Beberapa peserta dari provinsi dan kabupaten mengalami kesulitan di dalam mentransfer data dari receiver GPS ke komputer/Laptop, hal ini dikarenakan software activesync yang digunakan tidak terinstall dengan sempurna. Hal ini dikarenakan operation system (OS) windows yang digunakan tidak original sehingga banyak fiturfitur didalam windows yang tidak komplit. Untuk itu instruktur dan asisten menyarankan untuk menginstal ulang OS windows

d. Laporan Pengawalan Operasionalisasi LPSE Sistem pengadaan barang dan jasa yang proses pelaksanaannya menggunakan infrastruktur teknologi informasi (atau menggunakan fasilitas internet) disebut dengan e-Procurement atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik. e-Procurement pada dasarnya adalah sebuah aplikasi komputer berbasis web dan dapat diakses oleh user yang telah diberikan autoritas oleh pengelola aplikasi. Sebelum Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ditetapkan, proses pengadaan secara elektronik di Kementerian pertanian masih menggunakan aplikasi SePP yang 95


2013

dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Setelah Peraturan Presiden Nomor 54 mulai dipergunakan, Kementerian Pertanian mulai bekerjasama dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik atau lebih dikenal dengan nama SPSE. Aplikasi ini sudah mulai digunakan di Kementerian Pertanian sejak diresmikan pada tanggal 21 April 2011. Guna mensosialisasikan penggunaan aplikasi SPSE kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkup Kementerian Pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian serta pelayanan data dan informasi pertanian di Kementerian Pertanian telah melaksanakan kegiatan sosialisasi aplikasi eProcurement. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memperkenalkan SPSE sehingga pada tahun 2013, makin banyak instansi di lingkup Kementerian Pertanian yang menggunakan fasilitas ini dan dapat memanfaatkan aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik secara maksimal. Tahun 2013 ini aplikasi SPSE berkembang pesat. Proses yang dilaksanakan secara elektronik tidak hanya proses pengadaan barang/jasa saja tetapi juga proses pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP). RUP wajib diumumkan oleh instansi yang akan mengadakan proses pengadaan barang/jasa sehingga kegiatan tersebut diketahui oleh khalayak ramai. Aplikasi untuk mengumumkan RUP ini dikembangkan oleh LKPP dengan nama Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Selain SiRUP dan SPSE, LKPP pun mengembangkan Monev Online yang berisi pelaporan yang diperuntukkan untuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Data dari sistem pelaporan ini diambil dari SiRUP dan SPSE. Diharapkan pada tahun anggaran 2013 unit kerja yang akan menggunakan aplikasi SiRUP dan SPSE ini meningkat. Aplikasi eProcurement yang diperkenalkan dan digunakan oleh unit kerja dalam melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah ini dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sedangkan untuk sosialisasi kepada panitia, rekanan, auditor serta verifikator dilakukan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sendiri. Tetapi, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian masih terus berkoordinasi dengan LKPP bila menemui kendala di lapangan terutama bila ada perubahan dari sisi aplikasi.

96


2013

Selain aplikasi SPSE yang dikembangkan oleh LKPP, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian juga bekerja sama dengan LPSE Propinsi Jawa Barat yang sudah berjalan terlebih dahulu. Kerja sama antar LPSE ini terkait dengan aplikasi pelaporan pengadaan yang sedang berjalan maupun yang sudah selesai yang dapat dilihat oleh panitia bila ingin memantau berapa jumlah pengadaan yang sedang berjalan atau selesai di Kementerian Pertanian. Tujuan 1. Melayani Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pertanian; 2. Mensosialisasikan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pertanian; 3. Melakukan pengawalan sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Pertanian; 4. Menyusun dan menyempurnakan desain media publikasi LPSE Kementerian Pertanian. Sasaran 1. Terlayaninya panitia, auditor dan penyedia/rekanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pertanian dalam hal pembuatan User ID serta kesulitan yang mereka temui saat melaksanakan pelelangan melalui helpdesk melalui media telepon maupun e-mail; 2. Tersosialisasinya Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pertanian disetiap instansi Kementerian Pertanian; 3. Terkawalnya Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Pertanian dengan membantu panitia, auditor dan penyedia/rekanan barang/jasa melalui media telepon maupun email dan pelatihan reguler setiap hari Senin (minggu ke-1 dan 3 untuk panitia dan minggu ke-2 dan 4 untuk penyedia/rekanan); 4. Tersusunnya media publikasi LPSE Kementerian Pertanian. Publikasi yang dilakukan melalui X-Banner yang dipasang di lobby instansi, flyers dan brosur serta video mengenai LPSE yang akan dipasang pada LED atau kiosk. Output Terlatihnya total 443 orang peserta dari semua kegiatan sosialisasi

97


2013

Kendala 1. Rekanan atau penyedia barang/jasa belum mengerti mengenai sistem LPSE yang sudah teragregasi dengan LPSE lainnya. Sistem yang sudah teragregasi memudahkan rekanan untuk mengikuti lelang di LPSE lain yang sudah tergaregasi dengan satu user id dan tidak perlu mendaftar kembali; 2. PPK belum memahami tugasnya pada penggunaan aplikasi. PPK mempunyai kewajiban untuk memasukkan data SPPBJ dan kontrak ke dalam aplikasi SPSE agar data pengadaan barang/Jasa dapat ditarik ke dalam aplikasi Monev Online; 3. Selain itu juga terdapat beberapa perubahan jadwal dengan beberapa alasan seperti: evaluasi dokumen penawaran belum dapat diselesaikan oleh panitia, lupa membuka dokumen penawaran ketika sudah jadwalnya, tidak melakukan ceklist evaluasi dokumen kualifikasi yang menyebabkan proses selanjutnya tidak dapat dilakukan, dan ada dokumen penawaran yang tidak dapat diidentifikasi oleh panitia pengadaan; 4. Panitia terkadang lupa menetapkan pemenang juga mengumumkan pemenang sehingga mempengaruhi rekanan pada tahapan masa sanggah. Hal tersebut mengakibatkan rekanan/penyedia tidak dapat menyanggah panitia pengadaan barang/jasa bila mereka menginginkannya; 5. Panitia yang baru menggunakan aplikasi LPSE terkadang masih ragu-ragu saat menggunakan aplikasi LPSE saat melakukan aanwidjzing dan saat pembukaan dokumen karena belum terbiasa dengan aplikasi APENDO.

e. Peningkatan Kualitas SDM Upaya nyata untuk pembinaan sumberdaya manusia adalah melalui pelatihan yang berkelanjutan dan memadai guna meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia Pusdatin sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Adapun bidang pengetahuan yang dirasakan masih perlu untuk ditingkatkan adalah bidang statistik dan sistem informasi, serta manajemen. Kegiatan peningkatan Kualitas SDM dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Selain pelatihan juga dilasanakan pembinaan SDM seluruh pegawai Pusdatin melalui outbond.

Tujuan Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumbedaya di Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian baik bidang statistik,system informasi atau manajemen 98


2013

Sasaran 120 orang pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian terlatih dan terbina kualitas dan kualitas sumberdayanya Output 1. 40 orang Bimtek Prakom Tingkat Terampil 2. 10 orang Bimtek Microsoft Office tingkat Advance dan 7 orang Pemrograman 3. 110 orang pegawai mengikuti pembinaan pegawai/outbond

f.

Pembinaan Pejabat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Berdasarkan pokok-pokok kepegawaian dalam UU. 8/1974 JO UU. 43/1999 : Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna, diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan system karier PP. 16/1994 : Jabatan Fungsional PNS adalah Jabatan Fungsional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dengan telah dibentuknya jabatan-jabatan fungsional di Kementerian Pertanian, maka langka yang akan diambil adalah memanfaatkan seoptimal mungkin tenaga fungsional yang ada baik tenaga fungsional statistisi maupun tenaga fungsional pranata komputer. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan kepada tenaga-tenaga fungsional dan pembinaan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terpadu terhadap pengelola perstatistikan dan pengembangan sistem informasi. Pembinaan kepada tenaga-tenaga fungsional dapat berupa pertemuanpertemuan koordinasi maupun peningkatan keterampilan yang menunjang profesinya sebagai fungsional. Selain Tugas Pokok dan Fungsi yang sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 Tanggal 14 Oktober 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, , Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap jabatan fungsional : 1. Fungsional Statistisi 2. Pranata Komputer Tujuan dan sasaran Menyediakan tenaga dan pembinaan fungsional pranata komputer dan fungsional statistisi yang mampu menangani permasalahan di daerah mampu bekerja sama dengan Instansi Pusat.

99


2013

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya 100 orang tenaga fungsional yang handal dan terkoordinir serta profesional dalam tugas yang mampu menangani permasalahan Sistem Informasi. Output 100 orang mengikuti pembinaan fungsional statistisi dan pranata komputer g. Bintek Pengukuran Produktivitas Hortikultura Pengumpulan data luas panen dan produksi hortikultura saat ini masih menggunakan Daftar Isian SPH-SBS, SPH-BST, SPH-TBF dan SPHTH berdasarkan laporan petugas pengumpul data tingkat kecamatan. Data tersebut bersumber dari berbagai sumber informasi seperti petani, kelompok tani, pedagang pengumpul atau berdasarkan pandangan mata (eye estimate). Pengumpulan data tersebut bersifat subyektif dengan cakupan kecamatan yang cukup luas serta waktu dan biaya yang terbatas, sehingga diduga data luas panen dan produksi hortikultura tersebut cenderung berbias. Dengan demikian data produktivitas yang merupakan hasil pembagian produksi dengan luas panen juga diduga menjadi kurang akurat. Hal ini tampak dari pertumbuhan produktivitas yang sangat berfluktuasi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu sangat diperlukan metode pengukuran produktivitas hortikultura sebagai alat untuk melakukan validasi terhadap data yang telah dikumpulkan. Tahun 2010 metode pengukuran 5 x 5 rumpun telah diimplementasikan untuk komoditas cabai dan bawang merah. Mengingat jumlah komoditas hortikultura yang sangat banyak dan beragam karakteristiknya, maka pada tahun 2013 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian melakukan implementasi metode pengukuran produktivitas hortikultura untuk beberapa komoditas sayuran semusim, buah-buahan tahunan, tanaman biofarmaka dan tanaman hias (florikultura). Implementasi metode ini melibatkan petugas pengelola data hortikultura baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan dengan harapan masing-masing Dinas Pertanian dapat melakukan pengukuran produktivitas hortikultura secara swadaya untuk memvalidasi data hortikultura yang dikumpulkan oleh petugas kecamatan. Dengan demikian kualitas data hortikultura dapat lebih baik daripada sebelumnya.

100


2013

Tujuan 1. Melakukan TOT metode pengukuran produktivitas hortikultura bagi petugas Pusat. 2. Melakukan pembinaan teknis bagi petugas pengelola data hortikultura dalam memanfaatkan metode pengukuran produktivitas hortikultura. 3. Melakukan listing rumah tangga petani hortikultura di wilayah sampel. 4. Melakukan pengukuran produktivitas hortikultura. 5. Melakukan workshop hasil pengukuran produktivitas hortikultura.

Sasaran 1. Terlaksananya TOT metode pengukuran produktivitas hortikultura bagi petugas Pusat. 2. Terlaksananya pelatihan petugas pengelola data hortikultura dalam memanfaatkan metode pengukuran produktivitas hortikultura. 3. Tersedianya data hasil listing rumah tangga petani hortikultura di wilayah sampel. 4. Tersedianya data produktivitas hortikultura. 5. Terlaksananya workshop hasil pengukuran produktivitas hortikultura. Output 1.

Buku Petunjuk Teknis Pengukuran Produktivitas Hortikultura Tahun 2013 untuk Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim. 2. Buku Petunjuk Teknis Pengukuran Produktivitas Hortikultura Tahun 2013 untuk Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan. 3. Buku Petunjuk Teknis Pengukuran Produktivitas Hortikultura Tahun 2013 untuk Tanaman Biofarmaka. 4. Buku Petunjuk Teknis Pengukuran Produktivitas Hortikultura Tahun 2013 untuk Tanaman Hias. 5. Terlatihnya petugas pengelola data hortikultura tingkat Pusat sebanyak 10 orang. 6. Laporan Pelaksanaan TOT Metode Pengukuran Produktivitas Hortikultura 7. Terlatihnya petugas pengelola data hortikultura tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan sebanyak 40 orang. 8. Laporan Pelaksanaan Pelatihan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur . 9. Hasil listing rumah tangga petani hortikultura di wilayah sampel tahun 2013 . 10. Data produktivitas hortikultura hasil pengukuran tahun 2013. 101


2013

11. Tersosialisasinya hasil analisis pengukuran produktivitas hortikultura melalui Workshop kepada 17 orang peserta dari instansi terkait. 12. Laporan Pelaksanaan Workshop . 13. Laporan Akhir Kegiatan Tahun 2013. Outcome 1. Dimanfaatkannya metode pengukuran produktivitas hortikultura oleh Dinas Pertanian tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menghasilkan data produktivitas hortikultura yang dapat digunakan untuk validasi data produksi hortikultura yang dilaporkan dari lapang. 2. Pemanfaatan metode pengukuran produktivitas hortikultura oleh petugas pengelola data hortikultura tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan dalam melakukan pengukuran produktivitas hortikultura di daerah masing-masing secara benar dan akurat. 3. Digunakannya data produktivitas hortikultura sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan sub sektor hortikultura. Permasalahan a. Kondisi iklim yang kurang kondusif dan serangan hama penyakit menyebabkan produktivitas yang dihasilkan kurang maksimal.. b. Supervisi belum dilakukan secara intensif karena beberapa lokasi petak sampel untuk komoditas hortikultura cukup sulit dijangkau. c. Beberapa peserta Workshop dari instansi terkait, seperti Institut Pertanian Bogor dan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Sayuran dan Tanaman Obat berhalangan untuk hadir dalam Workshop Hasil Pengukuran Produktivitas Hortikulura sehingga target peserta Workshop tidak terpenuhi. Tindak lanjut : a. Untuk mengantisipasi kondisi iklim yang kurang kondusif maka alokasi plot sampel perlu disebar ke beberapa wilayah sentra produksi, sehingga dapat dilakukan pemilihan sampel pengganti. Selain itu petugas pengumpul data tingkat kecamatan harus melakukan koordinasi dengan petani sampel agar kondisi pertanaman hortikultura pada petak sampel dapat diketahui sejak dini jika terjadi puso atau gagal panen. b. Supervisi intensif perlu dilakukan terutama pada saat penentuan plot sampel dan pengukuran produktivitas hortikultura di lapang. c. Perlu adanya koordinasi yang lebih intensif dengan Direktorat Jenderal Hortikultura, Badan Pusat Statistik, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura serta perguruan tinggi dalam pemanfaatan metode pengukuran produktivitas hortikultura yang lebih luas.

102


2013

h. Bintek Metodologi Area Frame Program peningkatan produksi padi melalui program SL-PTT (Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu) juga dianggap berpengaruh terhadap produktivitas padi. Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) merupakan bentuk sekolah yang seluruh proses belajar-mengajarnya dilakukan di lapangan, yang dilaksanakan di lahan petani peserta PTT dalam upaya meningkatkan produksi padi nasional. Ubinan padi yang dikeluarkan BPS seringkali jatuh pada sawah-sawah dimana tidak ada program SL-PTT, sehingga hasil ubinan sering dianggap terlalu rendah (under estimate). Pusdatin pada tahun 2013 ini telah mengembangkan dan melakukan uji coba metodologi area frame untuk pengukuran produktivitas padi di Kabupaten Garut. Ada 2 (dua) tahap penting dalam pengembangan metode ubinan padi. Tahap pertama memilih sejumlah mesh dari peta luas lahan baku sawah, serta dengan memperhatikan kontur geografis sawah atau ketinggian rata-rata sawah terhadap permukaan laut. Mesh terpilih disusun secara proporsional antara dataran tinggi dan dataran rendah. Tahap yang kedua adalah melakukan pendaftaran rumah tangga pada mesh terpilih. Pada tahap kedua ini dilakukan dengan cara mencatat rumah tangga yang memiliki sawah pada mesh terpilih tersebut. Pada tahap kedua ini, sebelum dilakukan pemilihan sampel luas lahan rumah tangga petani dilakukan pembobotan, semakin luas lahan sawah maka bobot yang diberikan semakin besar. Petani yang memiliki lahan sawah lebih luas, memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih sebagai sampel dibandingkan dengan petani yang berlahan sempit. Tujuan a. Menyusun metodologi area frame untuk pengukuran produktivitas padi. b. Melakukan uji coba pengukuran produktivitas padi. c. Menghitung rata-rata hasil (produktivitas) padi dan membandingkan dengan hasil pengukuran produktivitas padi melalui survei ubinan reguler. d. Melakukan bimbingan teknis uji coba metodologi area frame bagi petugas kecamatan dan kabupaten. Sasaran a. Tersedianya Buku Panduan Metodologi Area Frame untuk Pengukuran Produktivitas Padi. b. Terlaksananya uji coba pengukuran produktivitas padi. c. Tersedianya hasil kajian metodologi area frame untuk pengukuran produktivitas padi. d. Terlatihnya petugas lapangan pengumpul data produktivitas padi. 103


2013

Output 1. Buku Pedoman: Bimbingan Teknis Metodologi Area frame Untuk Pengukuran Produktivitas Padi (150 buku) 2. Terlatihnya Petugas Kecamatan dan Kabupaten Garut sebanyak 122 petugas 3. Buku Kajian Hasil Survei Produktivitas Padi dengan Metodologi Area frame 4. Laporan Akhir Kegiatan Kendala 1. Jumlah alat GPS terbatas dan alat disimpan di Kabupaten 2. Target plot SLPTT hanya tercapai 4%, karena belum ada realisasi panen SLPTT 3. Jumlah alat ubinan yang dimiliki terbatas

Saran/Tindaklanjut: 1. Petugas harus bergiliran menggunakan alat GPS untuk mencari lokasi mesh terpilih 2. Plot SLPTT dialihkan ke plot NON SLPTT, sehingga total plot 600, tidak berkurang 3. Petugas harus bergantian menggunakan alat atau berinisiatif sendiri menggunakan alternatif alat lain

i.

Bimtek Pengembangan Metode Konversi Satuan Produksi Tanaman Hias Kegiatan ini merupakan revisi dari kegiatan awalnya yaitu BIntek Pengembangan Metode Konversi karet. Alasan kegiatan tersebut direvisi dikarenakan …… Berdasarkan Buku Pedoman Pengumpulan Data Hortikultura, data produksi komoditas tanaman hias yang dikumpulkan melalui SPH-TH memiliki satuan produksi yang beragam yaitu tangkai, kilogram, batang dan pohon. Hal ini disebabkan oleh beraneka ragamnya jenis dan karakteristik komoditas tanaman hias di Indonesia. Dalam rangka menyediakan informasi dan analisis tentang penawaran dan permintaan komoditas tanaman hias, maka diperlukan satuan produksi yang sama dengan beberapa variabel yang digunakan dalam analisis penawaran dan permintaan. Oleh karena itu Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada tahun 2013 berupaya melakukan Kegiatan Pengembangan Metode Konversi Satuan Produksi Tanaman Hias.

104


2013

Kegiatan Pengembangan Metode Konversi Satuan Produksi Tanaman Hias meliputi pengembangan metode konversi satuan produksi tanaman hias (anggrek, krisan dan heliconia); pelatihan tentang Survei Konversi Satuan Produksi Tanaman Hias bagi petugas pengelola data hortikultura di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan yang terpilih sebagai wilayah sampel; listing rumah tangga petani tanaman hias (anggrek, krisan dan heliconia) di beberapa wilayah sampel; pengumpulan data produksi tanaman hias (anggrek, krisan dan heliconia) di beberapa wilayah sampel, serta pengukuran angka konversi satuan produksi tanaman hias (anggrek, krisan dan heliconia). Tujuan 1. Melakukan pengembangan metode konversi satuan produksi tanaman hias (anggrek, krisan dan heliconia). 2. Melakukan pelatihan tentang Survei Konversi Satuan Produksi Tanaman Hias bagi petugas pengelola data hortikultura di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan yang terpilih sebagai wilayah sampel. 3. Melakukan listing rumah tangga petani tanaman hias (anggrek, krisan dan heliconia) di beberapa wilayah sampel. 4. Melakukan pengumpulan data produksi tanaman hias (anggrek, krisan dan heliconia) di beberapa wilayah sampel. 5. Melakukan pengukuran angka konversi satuan produksi tanaman hias (anggrek, krisan dan heliconia). 6. Melakukan analisis hasil konversi satuan produksi tanaman hias (anggrek, krisan dan heliconia). 7. Melakukan workshop hasil pengembangan metode konversi satuan produksi tanaman hias (anggrek, krisan dan heliconia). Sasaran 1. Tersedianya metode konversi satuan produksi tanaman hias (anggrek, krisan dan heliconia). 2. Terlaksananya pelatihan petugas survei konversi satuan produksi tanaman hias (anggrek, krisan dan heliconia) bagi petugas pengelola data hortikultura di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan yang terpilih sebagai wilayah sampel. 3. Tersedianya hasil listing rumah tangga petani tanaman hias (anggrek, krisan dan heliconia) di beberapa wilayah sampel. 4. Tersedianya angka konversi satuan produksi tanaman hias (anggrek, krisan dan heliconia) 5. Tersedianya analisis konversi satuan produksi tanaman hias (anggrek, krisan dan heliconia). 6. Terlaksananya workshop hasil pengembangan metode konversi satuan produksi tanaman hias (anggrek, krisan dan heliconia).

105


2013

Output 1. Buku Petunjuk Teknis Survei Konversi Satuan Produksi Tanaman Hias Tahun 2013 2. Laporan Pelaksanaan TOT Metodologi 3. Terlatihnya sebanyak 50 orang petugas pengelola data hortikultura di tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan yang terpilih sebagai wilayah sampel. 4. Laporan Pelaksanaan Pelatihan Petugas Survei Konversi Satuan Produksi Tanaman Hias di 2 provinsi Tahun 2013 5. Hasil listing rumah tangga petani tanaman hias (anggrek, krisan dan heliconia) di wilayah sampel 6. Angka konversi anggrek,krisan dan heliconia 7. Laporan Pelaksanaan workshop Hasil Konversi Satua Produksi Tanaman Hias (anggrek, krisan dan heliconia) yang diikuti oleh seluruh anggota tim yang terlibat dan perwakilan instansi terkait sebanyak 27 orang 8. Laporan akhir kegiatan Bimtek Pengembangan Metode Konversi Satuan Produksi Tanaman Hias Outcome 1. Pemanfaatan metode survei konversi satuan produksi tanaman hias khususnya anggrek, krisan dan heliconia bagi pelaksana survey konversi satuan produksi tanaman hias. 2. Pemanfaatan buku petunjuk teknis survei konversi satuan produksi tanaman hias oleh petugas pengelola data hortikultura tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dalam melakukan survei konversi satuan produksi tanaman hias di daerah masing-masing. 3. Pemanfaatan angka konversi satuan produksi anggrek, krisan dan heliconia untuk analisis penawaran permintaan komoditas tersebut. Kendala 1. Komoditas Anggrek yang ditanam oleh petani sampel pada umumnya dijual dalam bentuk pot. 2. Alat ukur timbangan yang digunakan kurang akurat. 3. Jumlah varietas tanaman hias khususnya anggrek dan heliconia sangat banyak dan sulit dikelompokkan. Saran/Tindaklanjut: 1. Petugas pengumpul data di lapangan hanya melakukan pengukuran untuk jenis anggrek potong saja dan sampel dialihkan ke komoditas lain. 2. Diupayakan menggunakan alat ukur timbangan digital sebagai angka koreksi. 106


2013

3. Pengelompokkan dilakukan hanya untuk komoditas krisan saja j.

Sosialisasi Jabatan Fungsional Sosialisasi perstatistikan dan sistem informasi pertanian

kegiatan

Kegiatan ini merupakan gabungan dari kegiatan dibidang/bagian lingkup Pusdatin. adapun kegiatan tersebut antara lain :

1. Sosialisasi buku pedoman survei dan pelaksanaan survei data kesejahteraan petani Mensosialisasikan kegiatan survei kesejahteraan Petani

Tujuan Melakukan sosialisasi bagi petugas pusat dan daerah yang terlibat dalam pelaksanaan survei Sasaran Terlaksananya sosialisasi bagi 62 petugas pusat dan daerah Output Laporan pelaksanaan sosialisasi buku pedoman 2. Workshop kegiatan outlook komoditas perkebunan dan hortikultura Dalam rangka memperoleh masukan dan saran dari para pengguna maka perlu dilakukan workshop outlook komoditas perkebunan dan hortikultura, dengan mengundang beberapa instansi terkait dilingkup Kementerian Pertanian. Tujuan dan sasaran Workshop outlook komoditas perkebunan dan hortikultura guna memperoleh masukan dan saran dari para pengguna. Output 14 orang yang telah hadir dalam workshop tersebut Permasalahan dan tindaklanjut Target peseta yang diundang dalam workshop sejumlah 25 orang sedangkan yang hadir 14 orang. Diharapkan workshop mendatang ada konfirmasi ulang untuk peserta yang hadir.

107


2013

3. Pelaksanaan pelatihan pengukuran produktivitas perkebunan Terlatihnya petugas yang menangani fungsi pengelola data perkebunan rakyat di Dinas Perkebunan Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan (manbun) dalam melakukan survei Pengukuran Produktivitas Perkebunan (32 orang);

4. Workshop hasil pengkuran produktivitas perkebunan Terlaksananya Workshop Hasil Pengukuran Produktivitas Perkebunan (32 orang) 5. Pelaksanaan pelatihan pengembangan metode konversi bawang merah Merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengembangan metode konversi bawang merah,output yang dihasilkan : Terlaksananya pelatihan metode konversi bawang merah bagi petugas yang menangani fungsi pengelolaan data hortikultura di Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dengan wilayah sampel Kab. Cirebon, Kab. Brebes, Kab. Tegal (33 orang); Laporan pelaksanaan pelatihan

6. Workshop hasil konversi bawang merah Pada tahun 2013 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian melakukan pengembangan metode konversi bawang merah dan melakukan survei terhadap metode tersebut ke beberapa sentra produksi bawang merah sehingga dapat dihasilkan angka konversi yang seragam dan baku dalam pengumpulan data produksi melalui formulir SPH maupun pengukuran produksi secara langsung. Dalam rangka mensosialisasikan hasil kegiatan pengembangan metode konversi bawang merah, maka dilakukan workshop hasil konversi bawang merah yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Tujuan dan sasaran Melaksanakan workshop konversi bawang merah Output 9 orang hadir dalam workshop konversi bawang merah Permasalahan dan tindaklanjut Target peserta workshop sejumlah 20 orang sedangkan yang hadir 9 orang. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Workshop Hasil Konversi Bawang Merah, bagi undangan yang tidak hadir dalam workshop 108


2013

telah diberikan materi tayangan workshop dan dimintai masukan dan sarannya untuk perbaikan pengembangan metode konversi bawang merah.

7. Workshop pengelolaan data hortikultura dan perkebunan Dalam rangka meningkatkan kapabilitas petugas pengelola data hortikultura dan perkebunan tingkat pusat maka perlu dilakukan workshop pengelolaan data hortikultura dan perkebunan yang bertujuan untuk mensosialisasikan buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP) yang disusun oleh Ditjen Perkebunan serta rencana Ditjen Hortikultura untuk menyempurnakan buku Pedoman Pengumpulan Data Hortikultura (SPH). Tujuan dan sasaran Mensosialisasikan buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP) yang disusun oleh Ditjen Perkebunan serta rencana Ditjen Hortikultura untuk menyempurnakan buku Pedoman Pengumpulan Data Hortikultura (SPH). Adapun sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya workshop Pengelolaan Data Hortikultura dan Perkebunan. Output 1. 11 orang yang hadir dar target 30 orang dan Laporan Pelaksanaan Workshop Pengelolaan Data Hortikultura 15 2. 6 orang yang hadir dari target 15 orang dan Laporan Pelaksanaan Workshop Pengelolaan Data Perkebunan Permasalahan dan tindak lanjut Jumlah peserta yang hadir tidak sesuai dengan target, kedepan untuk undanga dipastikan kembali untuk hadir 8. Workshop analisis indikator makro Merupakan bagian dari kegiatan analisis indikator makro. Adapun output yang dihasilkan adalah 40 orang yang mengikuti workshop analisis indikator makro 9. Workshop penataan data konsumsi Merupakan bagian dari kegiatan penataan data konsumsi. Adapun output yang dihasilkan adalah 30 orang yang mengikuti workshop penataan data konsumsi

109


2013

10. Pelatihan data lahan berbasis peta Beragamnya informasi tentang alih fungsi lahan, maka perlu dilakukan inventarisasi lahan baku yang valid sehingga dapat diketahui potensi produksi padi yang akurat disamping juga sistem pola tanam di masing-masing wilayah. Pada tahun 2007, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian telah melakukan ujicoba penggunaan GPS dalam pengukuran lahan baku sawah dan tahun 2010 dilanjutkan dengan pengadaan data citra satelit resolusi tinggi tentang baku lahan sawah untuk pulau Jawa dan Madura. Tahun 2012 Kementerian Pertanian membentuk Tim Pelaksana Pokja Luas Baku Lahan Sawah dan Luas Panen Padi yang bertugas menyusun: 1) melakukan pengumpulan data dan analisis luas lahan baku sawah dan luas panen, 2) melakukan pertemuan secara berkala dan melibatkan instansi terkait spt.: BPS, PU, BPN, Bappenas, dan Lapan, 3) melakukan kunjungan lapangan, dan 4) menyusun data yang akurat mengenai luas baku sawah dan luas panen padi. Guna mendapatkan data lahan yang up to date dan berkesinambungan, memanfaatkan data citra satelit tahun 2010 dan mempermudah petugas dalam pengumpulan data lahan tersebut, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian di tahun 2013 mencoba melakukan pelatihan kepada petugas kecamatan tentang metode pengumpulan data lahan berbasis peta di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Karawang dan Tangerang sebagai pilot project. Dari kegiatan ini diharapkan petugas dapat melakukan pengumpulan data lahan yang lebih akurat dan berkesinambungan. Tujuan Melakukan pelatihan kepada petugas kecamatan, PPL/THL dan PPOPT dalam pengumpulan data lahan dengan menggunakan peta kerja sebagai alat bantu untuk pengisian SP-Lahan Sasaran Terlatihnya petugas kecamatan, PPL/THL dan PPOPT dalam pengumpulan data lahan dengan menggunakan peta sebagai alat bantu untuk pengisian SP-Lahan. Output a. Terlatihnya 365 orang petugas yang terdiri dari petugas kecamatan, PPL/THL, PPOPT, Dinas Kabupaten, Bina Marga dan Dinas Tata Ruang di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Karawang dan Tangerang dalam pengumpulan data lahan berbasis peta.

110


2013

b. Tersosialisasinya Buku Pedoman Pengumpulan Data Lahan Berbasis Peta di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Karawang dan Tangerang. c. Laporan Akhir

11. Workshop hasil analisis kinerja perdagangan Merupakan bagian kegiatan analisis kinerja perdagangan, dengan hasil output adalah 40 orang telah mengikuti workshop hasil analisis kinerja perdagangan

12. Workshop hasil analisis penataan data tenaga kerja,penduduk dan kemiskinan Merupakan bagian dari kegiatan analisis penataan data tenaga kerja,penduduk dan kemiskinan dengan output yang dihasilkan 40 orang yang telah mengikuti workshop.

13. Workshop sistem jaringan komputer Memberikan ilmu pengetahuan jaringan komputer ke pada pokja jaringan lingkup Kementerian Pertanian apa dan bagaimana menangani jaringan komputer dan permasalahan dasar mengenai jaringan agar pokja jaringan lingkup eselon I dapat dengan mudah mengetahui, menanggani masalah didalam jaringam komputer sedini mungkin. Dengan ini pusdatin sebagai pengelola jaringan pusat akan mengadakan workshop jaringan komputer untuk mendukung kinerja pokja jaringan komputer agar memahani dan menangani permasalahan dengan cepat,tepat dan akurat. Tujuan dan sasaran meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelola jaringan komputer eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam hal menangani permasalahan jaringan komputer. Sasaran yang ingin dicapai adalah tersedianya tenaga jaringan komputer khususnya pokja jaringan yang handal yang mampu menangani permasalahan jaringan komputer. Output 30 orang peserta hadir dalam acara workshop dari target 40 orang

111


2013

14. Workshop sistem informasi manajemen Untuk memperkenalkan aplikasi tersebut diatas kepada user atau pengguna, maka diperlukan kegiatan workshop yang tujuannya adalah untuk menginformasikan tentang fungsi dan keberadaan dari aplikasi-aplikasi tersebut.

Tujuan dan sasaran  Meng-informasikan tentang keberadaan aplikasi sistem informasi manajemen (SIMONEV, SIMPEG dan E-Office)  Meng-informasikan tentang fungsi-fungsi dari sistem informasi manajemen yang telah tersedia (SIMONEV, SIMPEG dan EOffice)  Memperkenalkan prosedur dari aplikasi sistem informasi manajemen yang telah tersedia (SIMONEV, SIMPEG dan EOffice) Output 44 orang telah menghadiri workshop sistem informasi manajemen 15. Workshop sistem informasi pertanian Untuk memperkenalkan aplikasi kepada user atau pengguna, maka diperlukan kegiatan workshop yang tujuannya adalah untuk menginformasikan tentang fungsi dan keberadaan dari aplikasiaplikasi system informasi pertanian Tujuan dan sasaran 1. Meng-informasikan tentang keberadaan aplikasi sistem informasi pertanian (e-Form Hortikultura, Aplikasi Non Komoditas, Geodatabase Pertanian dan Metadata Spasial, SIG serta Percepatan Data) 2. Meng-informasikan tentang fungsi-fungsi dari sistem informasi pertanian yang telah tersedia (e-Form Hortikultura, Aplikasi Non Komoditas, Geodatabase Pertanian dan Metadata Spasial, SIG serta Percepatan Data) 3. Memperkenalkan prosedur dari aplikasi sistem informasi pertanian yang telah tersedia (e-Form Hortikultura, Aplikasi Non Komoditas, Geodatabase Pertanian dan Metadata Spasial, SIG serta Percepatan Data)

112


2013

16. Pelaksanaan HIPI Dalam kegiatan usaha tani, petani sebenarnya sudah banyak yang menggunakan teknologi informasi modern seperti handphone, radio, maupun televisi / parabola di tempat tinggalnya di desa, namun seringkali teknologi informasi tersebut tidak dioptimalkan untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Hal ini boleh jadi karena fasilitas akses untuk bisnis pertanian dan pengetahuan tentang informasi pertanian melalui media teknologi informasi tersebut masih terbatas dimiliki petani. Pada bagian lain fungsi penyuluh pertanian berpotensi dan cenderung menurun disebabkan berbagai hal seperti keterbatasan jumlah penyuluh, keterbatasan sarana update informasi pengatahuan baru bagi penyuluh dan keterbatasan waktu interaksi dan tatap-muka penyuluh dengan petani Dengan berkembangnya informatika dalam bidang pertanian diharapkan akan menjadi salah satu solusi yang dapat membuat petani menjadi pengguna langsung (end-user) Teknologi Informasi (TI) dan Sistem Informasi (SI). Dengan semangat untuk membangun sektor pertanian pada umumnya, dan petani pada khusunya dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi, maka diselenggarakan kegiatan seminar nasional Himpunan Informatika Pertanian Indonesia (HIPI). Tujuan dan sasaran 1. Memfasilitasi para peneliti dalam menyampaikan hasil penelitian, pengembangan, pemikiran dan penelaahan dalam bidang informatika pertanian untuk membantu petani sebagai subyek pembangunan ekonomi agraris. 2. Memberikan wawasan mengenai informatika pertanian baik antar peneliti, praktisi pertanian, antara peneliti dan penentu kebijakan, maupun antara peneliti dengan berbagai kalangan. 3. Memberikan gambaran terkini ilmu dan masalah mengenai kondisi dan perkembangan informatika pertanian di Indonesia. Sedangkan sasaran dari Pelaksanaan HIPI ini yaitu Memberikan gambaran terkini ilmu dan masalah mengenai kondisi dan perkembangan informatika pertanian di Indonesia. Output 75 orang dari semua kalangan hadir dalam seminar HIPI dari target 150 orang 113


2013

17. Workshop website Sehubungan dengan kebutuhan untuk membangun Aplikasi Web dan tersedianya SDM untuk membangun aplikasi tersebut, Pusdatin menyelenggarakan workshop Website. Sehingga memudahkan bagi peserta workshop yang baru pertama kali belajar membangun sebuah Web dengan HTML (HyperTex Markup Language). “Sistem pengetahuan dan informasi Pertanian” dirumuskan sebagai peningkatan keserasian antar pengetahuan, lingkungan dan teknologi yang diperlukan melalui sinergi berbagai pelaku, jejaring kerja, dan lembaga yang akan menciptakan proses kesinambungan dalam transformasi, transmisi, dokumentasi, pencarian informasi, integrasi, difusi serta pemanfaatan informasi secara bersama. Perkembangan jejaring pertukaran informasi di antara pelaku agribisnis merupakan aspek penting untuk mewujudkan sistem pengetahuan dan informasi Pertanian. Tujuan dan sasaran Tujuan dari pelaksanaan workshop website ini adalah untuk meningkatkan keterampilan pengelola website lingkup pertanian yang ada di pusat dan daerah. Sedangkan, Sasaran dari pelaksanaan

workshop website ini adalah tersedianya tenaga pengelola website yang handal.

Output 27 orang hadir dalam pelaksanaan workshop dari target 50 orang

18. Workshop perbaikan metode pengumpulan data pertanian (FGD) Permasalahan sering timbul bahwa produksi padi dan jagung nasional dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Dari hasil perhitungan produksi padi dan jagung yang dicapai saat ini, sudah mencukupi untuk kebutuhan nasional. Akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini masih ada impor untuk kedua komoditas tersebut. Hal ini berakibat pada sering menjadi bahan pertanyaan mengapa hal itu bisa terjadi, apakah ada kesalahan dalam pendataan atau karena sebab lain yang sulit dijelaskan. Hal sama terjadi pada komoditas lainnya seperti daging sapi, dari data populasi diperkiran akan mencukupi atau hanya sedikit impor, tetapi pada kenyaataannya barang tersebut langka di pasaran sehingga harga melambung tinggi. 114


2013

Dari beberapa kasus yang ada akan timbul keraguan akan kualitas data yang ada. Apakah data sudah dikumpulkan dengan benar sesuai dengan metodologi pada buku pedoman, atau tidak dilakukan dengan benar sehingga data kurang objektif sesuai dengan kondisi lapangan. Permasalahan lain dalam pengumpulan data diberlakukannya otonomi daerah, sehingga kewenangan pusat menjadi berkurang. Hal ini juga berakibat aliran data dari daerah ke pusat menjadi kurang lancar. Adanya intervensi dari berbagai kepentingan mengakibatkan kualitas data menjadi kurang objektif. Data sering disesuaikan dengan program dan kinerja daerah Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan suatu forum diskusi/workshop untuk membahas permasalahan data pertanian. Forum ini dengan mengundang pakar-pakar yang kompeten dalam bidang data statistik pertanian. Tujuan dan sasaran 1. Menyoal kualitas data pertanian a. Evaluasi metodologi pengumpulan data pertanian b. Evaluasi alur pengumpulan dan organisasi pelaksana c. Evaluasi SDM dan infrastruktur pendukung 2. Memformulasikan solusi pengumpulan data pertanian Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah: 1. Teridentifikasinya problematika kualitas data pertanian. 2. Tersusunnya rekomendasi pengumpulan data pertanian. Output 200 Orang dari Lingkup Kementerian Pertanian, Akademisi, Praktisi dan Komunitas antara lain BPS, Asosiasi/pengusaha yang bergerak dalam bidang pertanian, Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, BPPT, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Pertanian Propinsi, Dinas Pertanian Kabupaten, Pasar Induk Komoditas Pertanian dan Pejabat Fungsional Statistisi 19. Forum komunikasi statistik dan sistem informasi pertanian Kegiatan forum komunikasi statistik dan informasi pertanian diselenggarakan setiap tahun dalam rangka menyamakan persepsi dan menyepakati kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada tiap tahun anggaran, yaitu terjadinya sinkronisasi kegiatan perstatistikan baik yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Eselon I yang terkait, Dinas Pertanian di daerah maupun mitra kerja lainnya. Dalam Forum Komunikasi ini 115


2013

akan dilakukan koordinasi langkah-langkah yang harus dilakukan dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Untuk tahun anggaran 2011 kegiatan forum masih diarahkan daerah yang aktif dalam baik dalam menyampaikan informasi maupun permasalahanpermasalahan yang ada di daerah. Kegiatan perstatistikan pertanian akan disesuaikan dengan rencana strategis Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dan Dinas Pertanian Propinsi serta arahan-arahan yang diberikan oleh Pimpinan Kementerian Pertanian dalam rangka pelaksanaan program otonomi daerah sebagai langkah untuk mempertahankan swasembada pangan dan sistem usaha agribisnis. Forum Komunikasi statistik dan sistem informasi pertanian tahun 2013 dilaksanakan di Propinsi Banten pada tanggal 27 Februari s.d 1 Maret 2013. Peserta yang diundang antara lain Dinas Pertanian, dinas peternakan, dinas perkebunan propinsi, eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dinas pertanian kab/kota terpilih dan narasumber terkait. Tema forum statistik dan sistem informasi pertanian TA 2013 adalah ” Melalui Upaya Percepatan Pelaporan, Kita Tingkatkan Ketersediaan Data Pertanian Secara Tepat Waktu”

Tujuan dan sasaran : 1. Sinkronisasi kegiatan penyelenggaraan statistik dan pengembangan sistem informasi pertanian di tingkat pusat maupun daerah, yang meliputi pengembangan dan penyempurnaan metode pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian statistik pertanian serta meningkatkan kualitas SDM dalam bidang statistik dan sistem informasi pertanian. 2. Mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai maupun hambatanhambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan perstatistikan tahun sebelumnya. 3. Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan statistik dan pengembangan sistem informasi pertanian baik di tingkat pusat maupun daerah. 4. Meyusun perencanaan kegiatan perstatistikan berkaitan dengan pengumpulan data pertanian melalui formulir elektronik baik di Pusat maupun di daerah. Output 1. Tersusunnya Program Perstatistikan Pertanian 2013 dan Pelaksanaan Sensus Pertanian 2013 2. Progam Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian 2013 .

116


2013

3. Tersusunnya berbagai alternative/ solusi pemecahan terkait masalah kelembagaan dan perstatistikan serta sistem informasi pertanian. 4. Draft Rumusan Forum Komunikasi dan Informasi Pertanian Tahun 2013 . 5. Laporan lengkap hasil penyelenggaraan Forum Komunikasi dan Informasi Pertanian Saran/Tindaklanjut: 1. Untuk mengoptimalkan dan mengetahui informasi dari pusat dan daerah dan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam pelaksanaan forum komunikasi statistik dan sistem informasi diadakan perwilayah ataupun persubsektor. 2. Peserta yang hadir adalah peserta yang diundang dalam surat undangan atau yang menangani perstatistikan. 3. Topik/tema lebih fokus lagi sehingga tujuan dan sasaran tercapai. 5. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran a. Administrasi Kegiatan Dengan pengaturan administrasi yang, tertib, terintegrasi dan menyeluruh, kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana dan jadwal yang telah disusun sebelumnya. Maka di tahun 2013 dilakukan kegiatan administrasi guna mendukung pelaksanaan kegiatan. Tujuan Untuk mengatur, mengelola dan mengkoordinasikan jalannya kegiatan secara terintegrasi dan menyeluruh, sehingga tercipta prinsip efisiensi dan efektifitas. Sasaran Sasaran yang akan dicapai adalah mendukung seluruh kegiatan yang akan dilakukan baik dalam pendanaan maupun secara teknis operasional juga terlaksananya kegiatan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dalam hal perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian

Output 1. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan ( Juklak) 2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan (Juknis) 3. Rencana Operasional Kegiatan (ROK) 4. Hasil keputusan rapat- rapat koordinasi baik dengan lingkup Pusdatin maupun menghadiri undangan dari instansi terkait, 117


2013

monitoring kegiatan dari masing-masing kegiatan teknis di bidang lingkup Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Outcome Kegiatan terselenggara dengan tertib dan efisien sesuai juklak,juknis dan ROK yang disusun

b. Dokumen Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahunan Untuk mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi pada penyelenggaraa Pembangunan Pertanian mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan sampai kepada pengendalian dan pengawasannya perlu disusun program yang jelas. Untuk menyusun program/rencana kegiatan seyogyanya mengacu kepada rencana strategis. Setelah rencana kegiatan disusun kemudian dituangkan dalam program-program yang disusun oleh bidang-bidang yang ada di Pusat Data dan Informasi Pertanian. Program yang disusun dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dibidang masing-masing disesuaikan dengan Tupoksi masing-masing bidang. Kegiatan yang disusun dilaksanakan secara sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu dan sasaran yang jelas, serta seyogyanya telah memenuhi persyaratan teknis, ekonomis dan lingkungan. Tujuan Kegiatan ini adalah rencana/program kerja yang terpadu dan menyeluruh, mengenai kegiatan pembangunan dan pengembangan data pertanian tahun anggaran 2013 dan 2014 secara bertahap dan berkesinambungan

Sasaran Tersusunya rencana kegiatan rencana kegiatan tahun anggaran 2014 secara penggunaan anggaran secara tepat dengan mengacu kepada efisiensi penggunaan anggaran Output Tersusunnya RKA-KL, TOR, Renja, Nota keuangan, RAB, DIPA, POK, Penetapan Kinerja

118


Kendala Banyaknya revisi kegiatan pelaksanaankegiatan

sehingga

2013

mempengaruhi/menggagu

Saran/Tindaklanjut: Perencanaan kegiatan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan menganut efisiensi anggaran, sehingga pada pelaksanaan tidak terjadi revisi yang disebabkan kekurangan anggaran ataupun ketidaksesuaian output yang dihasilkan.

c. Dokumen Satker

Pengelolaan

dan

Pertanggungjawaban

Keuangan

Dewasa ini dokumen merupakan hal yang sangat penting bagi dunia administrasi terutama yang berkaitan dengan data –data keuangan, Pada tahun anggaran 2013 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerahdaerah yang banyak melibatkan instansi terkait di daerah. Guna mendukung kegiatan – kegiatan yang ada di Pusat Data dan Sistem Informasi Pertaniann perlu didukung adanya proses penyelesaian administrasi yang tepat sehingga sirkulasi keuangan akan menjadi cepat dan teratur. Dalam rangka meminimalisasi atau menghindari adanya kesalahan- kesalahan pada pembukuan maka perlu adanya verifikasi dan pembukuan keuangan yang tertatur dan benar menurut sesuai peraturan yang berlaku maka untuk itu perlu adanya kegiatan verfikasi dan pembukuan guna mendukung proses administrasi yang lebih cepat efektif dan efisien. Tujuan dan sasaran Melakukan tertib administrasi pembukuan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Output 1. Dokumen administrasi yang telah diverifikasi 2. Dokumen SPP serta laporan Keuangan 3. Penarikan anggaran TA 2013 setiap bulannya

d. Penyusunan SAI dan Laporan Keuangan Kegiatan penyusunan SAI dan laporan keuangan guna mendukung kelancaran administrasi keuangan yang mengutamakan pada prinsip –

119


2013

prinsip efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah bidang pertanian dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Tujuan Melakukan tertib administrasi keuangan serta membantu lancarnya laporan – laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Sasaran Terlaksananya laporan keuangan yang tertib dan benar. Output 1. Laporan bulanan SAI dan SPM12 bulan 2. Laporan Kuangan Triwulanan dan Semesteran 3. Laporan realisasi tahunan. Kendala/permasalahan Pada saat penyusunan laporan SAI, kelengkapan data BMN belum terupdate sehingga memperlambat dalam penyusunan laporan SAI Pemecahan masalah Koordinasi dengan petugas BMN terkait dengan penyusunan laporan SAI

e. Dokumen Penyusunan Laporan SABMN Pusat Data dan Sitem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan Dokumen SIMAK SABMN Kementerian. Dalam rangka menunjang tugas pokok tersebut maka diperlukan laporan Barang Milik Negara yang akurat tepat dan efektif sehingga tidak ada barang yang diadakan tidak tercatat dan terlaporkan ini juga salah satu factor untuk dapat menghindari dari kerugian negaraa dalam rangka Pencapaian opini WTP SIMAK BMN sangat diandalkan karena masalah yang muncul banyak terjadi dari aset-aset Negara yang kurang tertip administrasinya. Dengan tertibnya administrasi pengelolaan Barang Millik Negara dengan baik maka kerugian Negara dapat dihindari dan termonitor dengan baik sehingga dapat menunjang Tupoksi Pusat Data dan Sistem Informasi dengan efektif

120


2013

Tujuan dan sasaran 1. Tercatatnya semua Pembelian dan Pengadaan Barang 2. Tertipnya Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara 3. Dapat secara efektif dalam penggunaan dan Pemanfaatan Barng Milik Negara 4. Termonitornya Barang Persediaan di Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sasaran Tertibnya administrasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara secara tepat dan efektif. Output 1. Berita Acara Rekonsialiasi 2. Laporan bulanan BMN 3. Stock Opname Fisik Persediaan tiap bulan f. Dokumen Pelaksanaan hibah aset Pusat Data dan Sitem Informasi Pertanian sebagai satker mandiri mempunyai tugas melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Hibah Aset Kementerian Pertanian. Dalam rangka menunjang tugas pokok tersebut maka diperlukan laporan Barang Milik Negara yang akurat tepat dan efektif sehingga tidak ada barang yang diadakan tidak tercatat dan terlaporkan ini juga salah satu faktor untuk dapat menghindari dari kerugian negara dalam rangka Pencapaian opini WTP Dokumen Pelaksanaan Hibah Aset sangat diandalkan karena masalah yang muncul banyak terjadi dari aset-aset Negara yang kurang tertib administrasinya. Aset Pusat Data dan Sistem Informasi yang ada di daerah perlu dilakukan hibah dalam rangka penertiban catatan aset. Tujuan dan sasaran 1. Terhibahkannya semua aset-aset yang berada di pusat dan daerah. 2. Tertibnya Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara. 3. Dapat secara efektif dalam penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara 4. Tercatatnya Barang Persediaan di Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sasaran Tertibnya administrasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Output 1. Rekomendasi Hibah yang sudah disetujui KPKNL 2. Jawa Tengah GPS 68 unit nilai Rp.830.856.000,121


2013

3. Yogyakarta GPS 18 unit nilai Rp. 139.476.000,4. Cek fisik KPKNL dilaksanakan di Kota Depok, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor 5. Hibah yang sedang diaudit Inspektorat Jenderal ada 17 Provinsi

g. Dokumen Pelaksanaan Penghapusan BMN Berdasarkan dengan UU No. 17 Tahun 2003 bahwa Presiden menyampaikan RUU Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK paling lambat 6 bulan setelah Tahun Anggaran. Sebagai wujud reformasi birokrasi sekarang ini, pemerintah sangat fokus terhadap laporan keuangan dan barang. Pencapaian dan ekspektasi opini audit BPK atas LKPP dan LKKL menjadi salah satu target yang dicanangkan oleh Presiden. Salah satu indicator laporan Keuangan dengan nilai baik yaitu pengelolaan dan pencatatan asset secara benar., Asset Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tersebar di beberapa Propinsi yang pengadaannya beberapa tahun yang lalu. Untuk itu perlu inventarisasi asset khususnya di daerah/propinsi untuk dilakukan penghapusan. Tahun 2013 akan dilakukan penghapusan Barang Milik Negara Tujuan dan sasaran Tujuan Kegiatan ini adalah : 1. Menghapus BMN yang berada di Pusdatin dan Daerah 2. Menghapus BMN melaui proses Hibah maupun Transfer 3. Pemanfaatan, Pengelolaan, Penatausahaan, Pemindahtanganan dan Penertiban BMN. Sasaran kegiatan ini adalah menghapus BMN Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian yang berada di Pusat dan Daerah. Output 1. Pelaksanaan Penghapusan BMN melalui lelang dengan nilai Nilai lelang sebesar Rp. 18.700.000,-, Peralatan dan inventaris kantor senilai Rp. 505.845.525,-, Nilai lelang sebesar Rp. 6.335.000,-, 2. Proses transfer aset ke daerah ada di 7 BPTP Provinsi berupa Komputer PC 3. Telah diselesaikan Transfer PC di BPTP dengan nilai BPTP Bangka Belitung senilai Rp. 15.146.208,- (2 unit PC), BBPPTP Bogor senilai Rp. 50.395.520,- (5 unit PC), BPTP Jawa Tengah senilai Rp. 30.292.416,- (4 unit PC), BPTP Banten senilai Rp. 15.146.208,- (2 unit PC):

122


2013

Tindak lanjut Pendataan ulang Aset yang sudah tidak dipergunakan

h. Dokumen Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian terhadap pembangunan pertanian, khususnya kegiatan pengelolaan dan pembinaan Kepegawaian adalah untuk menyediakan pelayanan pengelolaan kepegawaian Adapun kegiatan yang perlu diperhatikan adalah : Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kepegawaian dan penyajian data kepegawaian melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dalam menghadapai tantangan global dalam manajemen sember daya manusia.

Tujuan Untuk menyediakan pelayanan terhadap pengelolaan kepegawaian yang memerlukan pembukuan dan mutasi kepegawaian dari mulai proses pengangkatan , Proses kenaikan pangkat sampai pada proses pemberhentian pegawai. Sasaran Meningkatnya kemampuan pembukuan dan mutasi kepegawaian dari mulai pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat sampai pada dokumen pemberhentian lembaga pemerintah dan dalam mengelola manajemen kepegawaian memalui SIMPEG serta penggunaan secara tepat. Output Update Data Pegawai Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian antara lain Dokumen Kenaikan Pangkat Reguler, KGB : 40 orang periode Januari s/d Oktober 2013, SK KP i. Penyusunan Renstra Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 2015-2019 Setiap unit kerja suatu instansi termasuk Pusat Data dan Informasi Pertanian, mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang disebut Rencana Strategis (Renstra). Untuk mendukung kinerja pembangunan Kementerian Pertanian pada renstra 2015-2019 dalam pencapaian 4 Target Utama Pembangunan pertanian ke depan yang meliputi : 1. pencapaian swasembada dan 123


2013

swasembada berkelanjutan 2. Peningkatan deversifikasi pangan 3.peningkatan nilai tambah 4. peningkatan kesejahteraan petani. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian selaku institusi sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tertanggal 14 Oktober 2010, yang menyatakan bahwa Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian, dan pelayanan data dan informasi pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi a) penyediaan dan pelayanan data dan informasi komoditas pertanian, b) penyediaan dan pelayanan data dan informasi non komoditas pertanian, c) pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian Pertanian; dan d) pelaksanaan administrasi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Tahun 2013 merupakan tahun keempat pada renstra 2010 – 2014. Untuk itu, perlu menyusun renstra untuk 2015 – 2019 yang dijadikan pedoman/acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun. Tujuan dan sasaran Tujuan dilaksanakannya kegiatan Penyusunan Renstra Pusdatin 2015 -2019 ialah untuk menyusun renstra Pusdatin 2015-2019 Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya renstra Pusdatin 2015-2019 yang telah mengacu pada Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian serta Rencana Kerja Pemerintah, Output Draft Renstra Pusdatin 2015 - 2019 Kendala/Permasalahan Rapat penyusunan Renstra yang melibatkan eselon III lingkup Pusat Data dan Sistem Informasi tidak sesuai jadwal dikarenakan masingmasing bidang/bagian lingkup Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian melaksanakan kegiatan masing-masing Pemecahan Masalah Penjadwalan dan koordinasi lebih lanjut dengan bidang/bagian dalam penyusunan renstra

124


2013

6. Laporan Kegiatan dan Pembinaan a. Penyusunan Laporan dan Monitoring Evaluasi Kegiatan Wujud konkret pelaksanaan keberhasilan suatu instansi dalam hal pengembangan akuntabilitas kinerja yaitu terlaksananya sistem pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pusdatin sebagai satker mandiri yang secara administratif berada dibawah Sekretariat Jenderal, pada tahun 2014 telah mengelola DIPA sendiri sehingga berkewajiban untuk menyampaikan laporan AKIP yang berguna sebagai alat untuk mengukur kinerja suatu unit kerja pemerintah. Pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan dengan cara memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan baik secara langsung melalui kunjungan lapangan maupun secara tidak langsung melalui pelaporan dan melihat implementasi hasil kegiatan pengembangan sistem informasi serta pelayanan informasi pertanian dengan baik dan lancar, dengan cara mengatur, mengawasi dan mengoreksi seluruh kegitan yang dilaksanakan, agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan dalam TOR masing-masing kegiatan maupun visi dan misi Pusdatin dengan cara efektif dan efisisen. Hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan kinerja bulanan, triwulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan, serta pengadministrasian kegiatan pengadaan barang dan jasa. Di dalam kegiatan ini ada sub kegiatan yaitu survey kepuasan pengguna layanan Pusdatin. Tujuan 1. Kegiatan ini yaitu untuk mengetahui perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan di Pusdatin,mengetahui sedini mungkin hambatan dan masalah yang terjadi atau mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan jalan pemecahannya dan mengevaluasi dan menyusun laporan 2. Menyempurnakan kuesioner survei kepuasan pengguna layanan yang sudah disusun tahun sebelumnya; 3. Menyusun kuesioner survei kepuasan pengguna layanan lainnya; 4. Melaksanakan survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin; 5. Melakukan analisis hasil survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin; Sasaran 1. Terlaksananya kegiatan-kegiatan di Pusat Data dan Informasi Pertanian secara baik dan benar sesuai dengan yang tertuang dengan TOR dan diperolehnya hasil pelaksanaan kegiatan selama

125


2013

tahun anggaran 2013 yang meliputi laporan bulanan, triwulanan dan laporan akhir. 2. Diketahuinya sejauh mana kepuasan pengguna terhadap layanan Pusdatin 3. Diketahuinya apakah ada layanan-layanan yang memerlukan peningkatan dan perbaikan.

Output 1. Laporan Bulanan, 2. laporan triwulan simonev PP 39 3. laporan kinerja per semester 4. LAKIP TA 2012 5. ISO, sosialisasi penerapan SOP 6. SPI antara lain menghadiri SPI lingkup Sekretariat Jenderal setiap bulannya dan penyelenggaraan SPI oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada bulan Agustus 2013 7. laporan hasil evaluasi triwulan kegiatan 8. laporan hasil survei kepuasan pengguna layanan Pusdatin

Kendala 1. Laporan dari masing-masing bidang tidak tepat waktu 2. Pelaksanaan kegiatan survei dilaksanakan di triwulan ke tiga,

sehingga hasil survei kurang maksimal. Saran/Tindaklanjut: 1. Tertib dan tepat waktu dalam penyampaian laporan sehingga menunjang dalam jenis pelaporan-pelaporan lainnya 2. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal

b. Penyusunan News Letter Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian terhadap pembangunan pertanian, khususnya dalam pengelolaan statistik dan sistem informasi merupakan tugas pokok dan fungsi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian . Untuk itu perlu dilakukan untuk itu perlu dilakukan peningkatan sumberdaya manusia dalam pengelolaan statistik pertanian dan agar penerapan sistem informasi dan manajemen moderen dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan di tingkat nasional.

126


2013

Tujuan Membuat publikasi perstatistikan dan sistem informasi dan sebagai sarana komunikasi para pejabat fungsional pranata komputer dan statistisidi lingkup Kementerian Pertanian khususnya di Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Disamping itu bertujuan menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian agar diketahui oleh semua pihak terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran Diterbitkannya news letter setiap bulan hasil kegiatan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2013. Kegiatan ini menambah dan melengkapi sarana serta fasilitas perpustakaan dan perkantoran di Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Output Menambah dan melengkapi sarana komunikasi dan panduan untuk program kegiatan di Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.

Kendala 1. Keterlambatan dalam penerbitan news letter. 2. Berita/info yang diterbitkan dalam news letter tidak up to date Saran/Tindaklanjut: News letter dilaksanakan sesuai dengan jadwal, sehingga berita yang disajikan terkini. c. Dengar Pendapat RAPIM)

Dengan

Organisasi/Lembaga

(Mendukung

Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian terhadap pembangunan pertanian, khususnya Kegiatan Kehumasan dan Dengar Pendapat dengan Organisasi dan Lembaga dan Tokoh Masyarakat adalah untuk menyediakan pelayanan terhadap para mitra kerja dan lembaga pemerintah yang sering memerlukan penyajian data pertanian maupun dalam membantu pimpinan. Untuk itu perlu dilakukan pembiayaan dan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.

127


2013

Sesuai arah kebijakan dalam bidang kehumasan adalah : 





Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media tradisional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; memperkukuh persatuan dan kesatuan; membentuk kepribadian bangsa, serta mengupayakan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi. Meningkatkan kualitas pelayanan penyajian data di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan pelayanan tayangan dan penyajian data guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global. Membangun pelayanan penyajian data dan manajemen yang profesional antara pusat dan daerah serta antar daerah secara timbal balik dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Menyediakan pelayanan terhadap para mitra kerja dan lembaga pemerintah yang sering melaksanakan kehumasan. Sasaran Terlayaninya keperluan pimpinan dalam melaksanakan rapat

Output Pelayanan tayangan dalam satu tahun antara lain 35 kali pelaksanaan Rapim,10 kali pelaksanaan Raker,4 kali pelaksanaan RDP dan 10 kali pelayanan rapat lainnya.

d. Laporan Pelaksanaan Layanan Perpustakaan dan Kearsipan Sebagai salah satu bentuk atau cara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan data dan informasi adalah dengan tersedianya informasi statistik dan system informasi dalam bentuk buku yang dikelola dalam perpustakaan. Penataan dan pengarsipan dokumen dalam perpustakaan

Tujuan Menyediakan dan melayani kebutuhan informasi bagi pengguna dan masyarakat umum

128


2013

Sasaran Tersosialisasikannya produk yang dihasilkan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian pada mitra kerja dan masyarakat. Disamping itu juga fungsi kehumasan semakin memberi kontribusi nyata bagi Pusdatin. untuk itu diharapkan tersedianya data dan Informasi lainnya Output Terpenuhinya semua Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan yang terkait dengan tugas dan fungsi pusdatin antara lain

e. Penyelenggaraan Pameran Pusdatin Sebagai salah satu bentuk atau cara untuk memberikan pelayanan dan mempublikasikan produk Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian kepada masyarakat yang memerlukan data dan informasi adalah melalui Pameran. Pameran merupakan bagian yang integral dengan pelaksanaan fungsi Kehumasan sebab merupakan salah satu sarana yang efektif untuk publikasi. Sesuai arah kebijakan dalam bidang humas yang meliputi : 





Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui fungsi humas dan media massa modern dan media tradisional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa; memperkukuh persatuan dan kesatuan; membentuk kepribadian bangsa, serta mengupayakan keamanan hak pengguna sarana dan prasarana informasi dan komunikasi. Meningkatkan kualitas pelayanan humas dapat menghasilkan penyajian data di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan pelayanan tayangan dan penyajian data guna memperkuat daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan global. Membangun pelayanan humas dan penyajian data dan manajemen yang profesional antara pusat dan daerah serta antardaerah secara timbal balik dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

Tujuan Sebagai sarana untuk menyebarluaskan produk yang dihasilkan Pusat Data dan Informasi Pertanian baik berupa Pengembangan Sistem Informasi maupun Pengembangan data dan Statistik Pertanian agar diketahui masyarakat umum terutama semua pihak yang berkaitan dengan data dan statistik Pertanian. butuhkan data dan informasi khususnya dari sektor Pertanian untuk menyebarluaskan kepada mitra 129


2013

kerja dan masyarakat apa yang menjadi tugas pokok Pusat data dan Informasi Pertanian serta memberikan pelayanan pelayanan terhadap para mitra kerja, lembaga pemerintah dan masyarakat umum. Sasaran Tersebarnya informasi pusdatin melalui kegiatan pameran dan Terpublikasinya produk-produk yang telah dihasilkan dalam kegiatan yang telah dikembangkan selama ini.

Output Terlaksananya pelaksanaan Kegiatan Pameran Pusdatin dalam satu tahun antara lain Peran serta dalam Pameran Pekan Flori dan Flora Nasional Tahun 2013 di Yogyakarta, Peran serta dalam Pameran Hari Pangan Sedunia Tahun 2013 di Padang, Sumatera Barat

f. Laporan Kerjasama Antar Instansi Pemerintah dan Luar Negeri Pada akhir-akhir ini perdebatan mengenai terjadinya perbedaan data komoditas pertanian kembali mencuat. Terlebih data komoditas padi/beras, mulai dari data luas lahan, data produktivitas, sampai dengan data konsumsi per kapita. Seiring dengan hal tersebut Pusdatin sebagai penyedia data statistik pertanian yang akurat harus dapat menggambarkan kondisi pertanian yang ada, dan untuk mewujudkan dan memberikan data-data yang valid sangat diperlukan adanya dukungan teknologi informasi yang handal. Data statistik yang akurat, tepat waktu, kontinyu dan obyektif sangat diperlukan dalam seluruh tahapan pembangunan baik pembangunan pertanian khususnya maupun pembangunan pada umumnya. Pusat Data dan Informasi Pertanian yang mempunyai tugas pokok fungsinya melaksanakan pembinaan sistem informasi pertanian serta pelayanan informasi pertanian dalam mendukung pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut baik pelaksanaan kegiatan dibidang statistik dan sistem informasi sangat diperlukan informasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, oleh sebab itu diperlukan adanya kerjasama statistik dan sistem informasi pertanian dengan lembaga nasional dan internasional. Kegiatan kerjasama statistik dan sistem informasi pertanian dengan lembaga nasional dan internasional adalah untuk meningkatkan kemampuan (capacity building), memperluas jaringan di bidang statistik dan informasi pertanian serta memperoleh informasi berhubungan dengan statistik dan informasi pertanian. 130


2013

Tujuan 1. Melakukan kerjasama perstatistikan dengan lembaga-lembaga terkait baik dalam negeri maupun luar negeri 2. Mengikuti perkembangan metodologi statistik dan teknologi informasi pertanian baik di dalam maupun diluar negeri Sasaran Meningkatnya kemampuan serta bertambah luasnya jaringan kerja dalam bidang teknologi dan informasi pertanian serta diperolehnya informasi perstatistikan dan sistem informasi baik nasional maupun internasional. Output Laporan Kunjungan dalam dan Luar Negeri antara lain mengikuti Workshop di Malaysia (BIMP EAGN) dan Paris (AMIS) Kendala 1. Kebijakan dari pimpinan untuk melaksanakan kunjungan ke Luar Negeri, sehingga tidak teralisasi secara maksimal 2. Peserta Undangan ke luar negeri dibiayai oleh penyelenggara

7. Alat Pengolah Data dan Multimedia Saat ini, pengolahan data harus dilakukan secara cepat dan berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, propinsi hingga pusat. Kondisi seperti ini berpengaruh pada ketepatan waktu penyajian data, sehingga data yang tersedia menjadi tidak lengkap dan akhirnya menjadi kurang bermakna. Kendala lain yang sering dijumpai yaitu adanya sarana yang kurang memadai, sehingga data yang disajikan akurasinya rendah. Dalam rangka mendukung kelancaran pengiriman data serta agar dapat memberikan informasi , maka perlu didukung alat pengolah data guna mendukung teknologi informasi pertanian khususnya Kementerian Pertanian baik ditingkat Pusat maupun daerah

Tujuan Menyediakan alat pengolah data dalam rangka pengolahan data serta untuk meningkatkan arus informasi maupun untuk meningkatkan pengembangan sistem informasi di Kementerian Pertanian

131


2013

Sasaran Tersedianya alat pengolah data, software pendukung teknologi informasi di bidang pertanian dan perangkat penunjang Output 1. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi : Screen Transparan, notebook, printer hitam putih dan warna, PC tablet, camera digital LSR, Handy cam, eksternal hardisk(1-4 terra, 500 gb), tv monitor,sound system wireless,DVD duplikator, pc unit, LCD proyektor( biasa dan 5000 Lumen), fingger print, mesin tik elektrik, screen elektric, laptop, developer server, camera geotacking, software upgrade computer, ups, mesin penghancur kertas, camera pocket, DVD RW External Alat Ukur kadar air, AC ruang, Smartphon android, LED,vOIS RE 2. Peningkatan kapasitas data center Kementerian Pertanian : Upgrade untuk menambah kapasitas dan kecepatan transfer data : Upgrade 20 TB, Enclosure 20 TB, 10Gbps Switch (2 paket),Penambahan memory server , 7 paket, Peningkatan kemampuan firewall yg dapat menangani security dengan maksimal serta mempercepat akses internet, UTM,Cache engine, Antispam email 3 unit, Peningkatan kemampuan dan kapasitas SSL e-mail Kementan, Lisensi SSL 2 tahun 1 paket 3. Pengadaan situation room Kementan, Desain Situation Room oleh Konsultan Perencana, Desain professional Situation Room oleh tenagatenaga ahli multimedia, interior dan mechanical engineering, Pengembangan berdasarkan desain yang telah dirancang oleh Konsultan Perencana ditambah masukan dan saran dari Biro Umum HUMAS serta Pusdatin, Pengadaan System audio/video/screen Situation Room,Pengadaan Furniture, ruang kontrol, storage dan Motorized,Pengembangan Aplikasi Visual 4. Pengadaan perangkat penunjang sistem informasi : Belanja penunjang infrastruktur jaringan, software multimedia, acesories digital signage, printer id card, smart pc, software tableu, listrik penunjang data center, perangkat cctv, switching untuk farm server, perangkat NOC, External hardisk (4 TB,2 TB, 500 GB), Workstation (GIS, multimedia), Ultra Book, notebok,portable scanner, smart pc, handy cam, camera

8. Layanan Perkantoran 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tujuan Untuk menunjang kelancaran Tupoksi Pusdatin yang digunakan untuk belanja Pegawai dalam hal ini ini pembayaran gaji, Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran yang terdiri dari perawatan Gedung Kantor, Perbaikan Peralatan Kantor, Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor, perawatan Kendaraan Bermotor Roda

132


2013

4 dan 2, Langganan Daya dan Jasa, jaringan internet dan Operasional Perkantoran & Pimpinan.

Sasaran Terlaksananya pembayaran Gaji selama 12 bulan dan gaji 13 untuk 119 pegawai Pusdatin

Output Pembayaran Gaji dan Honor setiap bulan selama 1 tahun dan gaji 13 untuk 119 pegawai pusdatin, Outcome Untuk meningkatkan kelancaran Tupoksi Pusdatin

2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Bertujuan untuk menunjang kelancaran kegiatan berdasarkan tupoksi yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Adapun penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran antara lain untuk membiayai Honor operasional satuan kerja, Honor pramusaji dan satpam, Pegawai , langganan internet dan telepon setiap bulan. Pemeliharaan peralatan kantor dilaksanakan selama 1 tahun anggaran yang terdiri dari Biaya pemeliharaan inventaris kantor, alat rumah tangga, AC, komputer dan printer, jaringan komputer, perawatan/pemeliharaan kendaraan roda 4 dan roda 2 Output : Sarana dan prasarana terpelihara dengan baik 9. Kendaraan roda 4 Pusdatin dalam topoksi nya yaitu melaksanakan pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian dan pelayanan data dan informasi pertanian. Untuk kelancaran tupoksi diperlukan sarana dan prasarana, salah satunya kendaraan roda 4. Pada tahun 2013 telah dilakukan penghapusan kendaraan roda 4 sejumlah 3 unit. 1 unit sudah diadakan pada tahun 2010. Masih kekurangan 2 unit untuk mengganti kendaraan yang telah dihapuskan. Tujuan Menyediakan 2 kendaraan roda 4 untuk keperluan operasional Sasaran Tersedianya 2 kendaraan roda 4 untuk keperluan operasional 133


2013

Output 2 unit kendaraan roda 4

Outcome Tugas pokok fungsi Pusdatin terselenggara dengan lancar 10. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1. Pengadaan Meubelair Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian terhadap pembangunan nasional, khususnya dalam pengelolaan sistem administrasi perkantoran. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia agar penerapan manajemen moderen dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan. Untuk mendukung kegiatan tersebut Pusat Data dan Sistem informasi pertanian melengkapi sarana perkantoran yang diharapkan dapat menunjang kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan menjalin kerjasama dengan mitra kerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah penambahan sarana perkantoran berupa beberapa jenis barang. Tujuan dan sasaran Tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan adalah penambahan sarana perkantoran berupa beberapa jenis barang

Output 1. 10 unit Kursi rapat 2. 7 unit lemari besi 3. 1 unit troli 4. 7 unit kardek

134


2013

BAB IV KESIMPULAN

Berdasarkan Realisasi Anggaran sampai akhir bulan Desember 2013 maka anggaran yang telah direalisasikan menurut jenis belanja adalah sebagai berikut : -

Belanja Pegawai dari anggaran Rp. 6.807.845.000,- telah terealisasi Rp. 6.145.813.622,- atau sebesar 90,70 % Belanja Barang dari anggaran Rp. 35.294.142.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 32.825.481.732,- atau sebesar 93,01 %. Belanja Modal dari anggaran Rp. 11.056.663.000,- terealisasi Rp. 10.304.630.900,- atau sebesar 93,20 %

Menurut jenis output : 1. Laporan Penyusunan, Pengkajian dan pengembangan Data dan Informasi Pertanian Secara keseluruhan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan output yang telah ditargetkan. Realisasi kegiatan sebesar 97,56 persen 2. Laporan pembinaan, pengembangan, pemanfaatan dan analisis data dan informasi Secara keseluruhan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan output yang telah ditargetkan. Realisasi kegiatan sebesar 95,10 persen 3. Laporan pembuatan/pengembangan sistem, data, statistik dan informasi Secara keseluruhan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan output yang telah ditargetkan. Realisasi kegiatan sebesar 88,66 persen. Penyebab realisasi kurang dari 90 persen antara lain beberapa kegiatan direvisi terkait dengan peraturan yang berlaku antara lain perjalanan dinas paket meeting pada kegiatan pengembangan dan pengawalan sistem informasi serta kegiatan perancangan dan pengembangan sistem komunikasi dan kolaborasi 4. Pelatihan dan Pengembangan SDM Secara keseluruhan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan output yang telah ditargetkan. Realisasi kegiatan sebesar 89,42 persen. Penyebab realisasi kurang dari 90 persen antara lain beberapa kegiatan direvisi terkait dengan peraturan yang berlaku antara lain perjalanan dinas paket meeting antara lain kegiatan Bimtek Pengembangan Metode Konversi Satuan Produksi Tanaman Hias. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru.

135


2013

5. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Secara keseluruhan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan output yang telah ditargetkan. Realisasi kegiatan sebesar 83,18 persen. Beberapa kegiatan realisasi sekitar 72 persen dikarenakan terjadinya revisi akibat peraturan yang berlaku sehingga beberapa item kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal. Kegiatan tersebut Antara lain kegiatan Dokumen Penyusunan Laporan SAI (71,59 persen), kegiatan perencanaan tahunan (77,45 persen) 6. Laporan Kegiatan dan Pembinaan Secara keseluruhan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan output yang telah ditargetkan. Realisasi kegiatan sebesar 82,82 persen. Salah satu kegiatan yang realisasi rendah adalah kegiatan Kerjasama Antar Instansi Pemerintah dan Luar Negeri. Realisasi rendah disebabkan jadwal kegiatan beberapa tidak diikuti, sehingga ada efisiensi dalam penggunaan perjalanan Luan Negeri

7. Alat Pengolah Data dan Multimedia Secara keseluruhan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan output yang telah ditargetkan. Realisasi kegiatan sebesar 92,83 persen 8. Layanan Perkantoran Secara keseluruhan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan output yang telah ditargetkan. Realisasi kegiatan sebesar 90,11 persen 9. Kendaraan Bermotor Secara keseluruhan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan output yang telah ditargetkan. Realisasi kegiatan sebesar 99,97 persen 10. Peralatan dan fasilitas perkantoran Secara keseluruhan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan output yang telah ditargetkan. Realisasi kegiatan sebesar 90,80 persen

136


2013

BAB V PENUTUP

Laporan Tahunan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian tahun 2013 ini merupakan gambaran umum kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian sampai dengan akhir tahun 2013. Sedangkan laporan kegiatan secara lengkap disajikan pada laporan akhir di masing-masing kegiatan. Demikian laporan Tahunan Pusdatin tahun 2013 ini dibuat, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

137

BAB. I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents