BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang segala sesuatunya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Daerah memiliki hak otonom. Pembangunan daerah menekankan karakteriktik khusus yang dimiliki daerah yang bersangkutan, baik berupa potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan fisik secara lokal. Perencanaan adalah proses aktivitas berkelanjutan dan memutuskan apa yang dapat dilakukan dan diinginkan untuk masa depan, serta bagaimana mencapainya. Oleh sebab itu, perencanaan merupakan satu proses untuk menentukan tindakan berorientasi ke masa depan melalui serangkaian pilihan-pilihan, yang disusun secara berurut sebagai upaya untuk mencapai tujuan. Perencanaan perencanaan daerah dilakukan dengan memperhitungkan karakteristik daerah, potensi, sumber daya, dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Perda No 03/2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kab. Pasaman Barat yang ditetapkan dengan Perda No 6/2008 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat. Disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Rencana strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2015 akan menjadi dasar dalam melaksanakan program-program dan kegiatan pembangunan di sektor Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika di Kabupaten Pasaman Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran pembangunan tranportasi tahun 2010-2015 adalah meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar pelayanan minimal; meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong perkembangan konekvitas antar wilayah; meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi; peningkatan kualitas SDM. Secara rinci RENSTRA dinas perhubungan tahun 2011-2015 berisi kemajuan yang telah tercapai serta masalah dan tantangan yang akan di hadapi pada masing – masing sub sektor di lingkungan dinas perhubungan komunikasi dan informatika kab.
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
1
Pasaman barat. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang perlu diselesaikan pada tahun 2010-2015. dengan arah kebijakkan pada masing – masing sub sektor di lingkungan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika, yang meliputi Bidang Perhubungan Darat, Bidang Perhubungan Laut dan Bidang Komunikasi Informatika. Secara substantif Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program prioritas serta kegiatan yang akan dilaksanakan oleh segenap elemen aparatur Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Pasaman Barat. Rencana Strategis ini akan menjadi landasan dan sarana dan menilai, memantai, dan mengevaluasi, serta melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan titik berat otonomi daerah pada Kabupaten/Kota maka kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota lebih banyak bersifat pelaksanaan, berdasarkan kewenangan tersebut maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat menyusun Rencana Strategis 2011-2015 untuk melaksanakan pembangunan di bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsinya.
B. Maksud Tujuan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2015 dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman dalam menjabarkan program/kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat 2011-2015 adalah untuk: 1.
Merumuskan kebijakan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai
landasan
untuk
penyusunan
kebijakan
teknis
pelaksanaan
program/kegiatan dalam 3 (lima) tahun ke depan; 2.
Mengarahkan
program/kegiatan
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika Kabupaten Pasaman Barat selama 5 (lima) tahun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Pendek Menengah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat sehingga mencapai tujuan, target, dan sasaran yang telah direncanakan.
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
2
3.
Menetapkan keberadaan, posisi serta peranan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2015 sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengemban fungsi Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Kabupaten Pasaman Barat secara keseluruhan.
C. Landasan Hukum Landasan Hukum dalam penyusunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : a.
Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
b.
Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
c.
Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Nasional;
d.
Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
e.
Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
f.
Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
g.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h.
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
D. Hubungan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat 2011-2015 dengan Perencanaan Lainnya Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat ini disusun dengan mengacu kepada RPJM Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk kurun waktu yang sama. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat untuk periode tahun 2011 hingga 2015 akan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan teknis penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubunga, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat, yang nantinya akan dipadukan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 1 (satu)
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
3
tahunan. Renja SKPD nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
E. Sistematika Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2015 ini disusun dengan sistematika : BAB I.
PENDAHULUAN A. B. C. D.
Latar Belakang Maksud dan Tujuan Landasan Hukum Hubungan Renstra dengan Kewenangan Lainnya
E. Sistematika Penulisan BAB II.
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASAMAN BARAT A. Struktur Organisasi B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan C. Tugas dan Fungsi
BAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI CAKUPAN WILAYAH KERJA A. Kondisi Umum Cakupan Kerja Saat ini B. Kondisi yang diinginkan BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi B. Misi C. Tujuan D. Sasaran E. Strategis F. Kebijakan BAB V.
PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat 1. Program 2. Kegiatan B. Program dan Kegiatan Lintas Sektoral
BAB VI. PENUTUP
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
4
BAB II TUGAS DAN FUNGSI A. Struktur Organisasi Sejalan dengan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menerbitkan Perda Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut : 1.
Kepala Dinas
2.
Sekretariat Dinas a. Subbag Umum & Kepegawaian b. Subbag Keuangan c. Subbag Perencanaan
3.
Bidang Perhubungan Darat a. Seksi Angkutan dan Lalu Lintas b. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
4.
Bidang Perhubungan Laut a. Seksi Kepelabuhanan b. Seksi Manajemen Rekayasa Lalin
5.
Bidang Komunikasi dan Informasi a. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi b. Seksi Pemanfaatan Teknik Informasi dan Komunikasi
6.
Bidang Pengendalian dan Operasional a. Seksi Pengendalian dan Operasional b. Seksi Teknik Sarana dan P.K Lalu Lintas
7.
Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
5
B. Susunan Kepegawaian Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat pada awal tahun 2011 berjumlah 69 orang dengan rincian : Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat pada awal tahun 2011 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Keterangan Eselon II Eselon III Eselon IV Staf PNS Honor Daerah Kontrak Jumlah
Jumlah 1 orang 5 orang 5 orang 19 orang 15 orang 19 orang 64 orang
Sedangkan komposisi pegawai menurut Pangkat/Golongan keadaaan bulan Januari 2011, adalah : Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat menurut Pangkat/Golongan keadaan bulan Januari 2011 1. Pembina Tk. I (IV/b) 2. Pembina (IV/a)
: :
3 orang 1 orang
3. Penata Tk. I (III/d) 4. Penata (III/c) 5. Penata Muda Tk. I ( III/b)
: : :
5 orang 1 orang 3 orang
: : : : :
6 orang 1 orang 1 orang 9 orang 15 orang
:
19 orang
6. 7. 8. 9. 10.
Penata Muda (III/a) Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tk. 1 (II/b) Pengatur Muda (II/a) Honorer
11. Kontrak
Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : -
Pasca Sarjana (S-2) Sarjana (S-1/D4) Sarjana Muda (D3) SLTA SLTP SD Jumlah
: : : : : : :
3 16 7 37 1 64
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 tahun 2008, Struktur Personalia Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat keadaan bulan Januari 2011:
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
6
Tabel 1.3. Struktur Personalia Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat keadaan bulan Januari 2011 No.
Uraian
Nama
NIP
1. 2.
Kepala Dinas Sekretaris Dinas - Ka.Subbag Umum dan Kepegawaian - Ka. Subbag Keuangan - Ka. Subbag Perencanaan
MARDANI S.Sos, MM Drs. Zulnafri, MM BASRAN, S.Pd Landong, SE
19671022 199101 1 002 19620812 198303 1 039 19650228 198602 1 003 19680805 199803 1 008
3.
Kepala Bidang Perhubungan Darat - Ka. Angkutan dan Lalu Lintas - Ka. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
Akdimen, BE Muslim, SH
19611231 198703 1 070 19631231 198904 1 111
4.
Kepala Perhubungan Laut - Ka. Seksi Kepelabuhanan - Ka. Manajemen Rekayasa Lalin
NASRIAL, B.Sc -
19550713 198211 1 001 -
Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi - Ka Pelayanan Informasi dan Komunikasi - Ka. Pemanfaatan Teknik Informasi dan Komunikasi
DRS. RANGGA WARSITANADI Sastra Lubis
19550816 1983031006 19590413 198603 1 004
Edmartias, SE
19550423 198301 1 001
Sahrial, SH
19661212 198701 1 005
-
-
5.
6.
7.
Kepala Pengendalian dan Operasional - Ka. Pengendalian dan Operasional - Teknik Sarana dan P.K Lalu Lintas Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Gol.
-
-
-
C. Tugas dan Fungsi Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Salah satu unsur Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang mempunyai tugas melaksanakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 tahun 2008 menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat merupakan pendukung tugas kepala daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah Pusat di sektor Perhubungan yang telah diserahkan ke daerah berdasarkan azas Otonomi Daerah, melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pada Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 tahun 2008 dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan tugas
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
7
tugas pokok dengan menyelenggarakan fungsi : 1.
Merumuskan kebijakan teknis di bidang Transportasi Darat, Laut, Udara serta pengaturan pengawasan pengendalian dan penindakan arus lalu litas barang dan orang secara aman, nyaman, lancar dan terkendali mulai dari keberangkatan sampai ke tempat tujuan.
2.
Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4.
Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati Pasaman Barat dalam
melaksanakan tugas pemerintahan daerah di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pertanggung jawaban.
1.
Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, perlengkapan, humas, surat menyurat, protokoler, keuangan, kepegawaian organisasi, tata laksana, hukum dan penyusunan rencana dan program dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi berikut : a.
Pengelolaan urusan rumah tangga dinas.
b.
Pengelolaan administrasi keuangan.
c.
Pengelolaan kepegawaian
d.
Pengelolaan organisasi dan tatalaksana.
e.
Pelaksanaan tugas – tugas hubungan masyarakat.
f.
Pengelolaan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan kepentingan dinas.
g.
Penyusunan program dan anggaran dinas.
h.
Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuia dengan tugas pokok dan fungsinya
1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat masuk dan surat keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, humas, protokoler dan penyiapan bahan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, gaji berkala, pendidikan dan latihan, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian lainya. 1.2. Sub Bagian keuangan Sub bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun program dan anggaran rutin, penyelengaraan pelayanan keuangan rutin, penataan pembukuan
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
8
keuangan, pembuatan laporan keuangan rutin, memelihara dokumen keuangan serta merpersiapkan laporan pertanggungan jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 1.3. Sub Bagian Perencanaan Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program dan mengevaluasi serta menyusun laporan kegiatan rutin dan pembangunan. 2.
Bidang Perhubungan Darat Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas mempersiapkan kebijakan, pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Penyiapan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
b.
Penyiapan rencana dan program manajemen dan rekayasa lalu lintas
c.
Penyiapan rencana dan penyusunan jaringan trasportasi
d.
Penyiapan rencana dan program penetapan lokasi, bimbingan dan pembangunan terminal angkutan jalan
e.
Penyiapan bahan dan penetapan kelas jalan
f.
Penyiapan rencana dan program serta penyelenggaraan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
g.
Penyiapan bahan penyusunan dan penetapan jariangan trayek serta kebutuhan angkutan umum lintas kecamatan dalam kabupaten
h.
Penyiapan bahan pembinaan dan pengaturan terhadap perusahaan angkutan jalan
i.
Penyiapan bahan penyusunan dan penetapan jaringan lalu lintas angkutan barang
j.
Penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kebutuhan angkutan tidak dalam trayek
k.
Pembinaan dan pengawasan asosiasi angkutan jalan
l.
Pembinaan
berupa
bimbingan,
supervisi/
pengawasan,
konsultasi,
monitoring dan evaluasi, pendidikan dan latihan di bidang lalu lintas dan angkutan darat sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dalam internal pemerintah kabupaten m. Penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan dan tugas lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
9
2.1. Seksi Angkutan Lalu Lintas Seksi Angkutan Lalu Lintas mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan data penyelenggaraan angkutan orang dan barang, menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap perusahaan angkutan orang dan barang serta menyiapkan bahan analisis monitoring dan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang dan barang. 2.2. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Seksi Angkutan Lalu Lintas mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyelenggaraan pengaturan lalu lintas dan bahan bimbingan serta pengawasan teknis pengaturan lalu lintas, menyusun rencana dan program jaringan
transportasi
jalan,
menyiapkan
bahan
penyelenggaraan
pengoperasian terminal type B, penetuan lokasi parkir pada ruas jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalan negara. 3.
Bidang Perhubungan Laut Bidang
Perhubungan
kebijaksanaan
Laut
mempunyai
tugas
mempersiapkan
bahan
dalam pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan dalam
bidang Perhubungan Laut menyangkut Angkutan Laut, Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang perhubungan Laut mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Pembinaan
dan
Pengawasan
penyelenggaraan
teknis
di
bidang
Perhubungan Laut b.
Pemberian bimbingan dan pengawasan teknis Penyelenggaraan Angkutan Laut
c.
Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Kepelabuhan
d.
Pembinaan dan Pengawasan serta pelaksanaan kegiatan Keselamatan Pelayaran
e.
Pemberian
bimbingan
dan
pengawasan
teknis
perhubungan
dan
pengembangan sarana dan prasarana Perhubungan Laut f.
Pembinaan terhadap asosiasi sektor Perhubungan Laut
g.
Pengaturan dan pengelolaan SAR Kabupaten
h.
Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
3.1. Seksi Kepelabuhan Seksi Kepelabuhan mempunyai tugas mempersiapkan bahan tatanan, perizinan, pemanduan
pengendalian, serta
pengawasan
memberi
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
dan
pengarahan
bimbingan dan
pelaksanaan
petunjuk
kegiatan
10
pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan. 3.2. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Seksi
Manajemen
Rekayasa
Lalu
Lintas
mempunyai
tugas
mempersiapkan bahan bimbingan, pengendalian dan pengawasan tentang penyelenggaraan Angkutan Laut, penunjang Angkutan Laut serta tenaga bongkar muat di pelabuhan dan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pengendalian dan pengawasan terhadap keselamatan pelayaran.
4.
Bidang Pengendalian dan Operasional Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas mempersiapkan bahan kebijakan dalam pembinan teknik sarana, bimbingan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan. Dalam melaksnakan tugas pokok, Bidang Pengendalian dan Operasional mempunyai fungsi sebagai berikut : a.
Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan teknis rancang bangun sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
b.
Pelaksanaan kebijakan teknis dan keselamatan sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
c.
Pengendalian dan pembinaan teknis sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
d.
Pelaksanaan
bimbingan
keselamatan,
penelitian,
pencegahan
serta
penanggulangan kecelakaan. e.
Penyelenggaraan penilaian dan pemberian akreditasi sarana angkutan dan alat uji.
f.
Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional serta penyidikan pelenggaraan di bidang angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
g.
Pelaksanaan kegiatan Analisa Dampak Lalu Lintas ( Andalalin ).
h.
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) di bidang perhubungan
i.
Pembinaan dan pengawasan asosiasi otomotif.
j.
Pembinaan dan pengawasan perbengkelan sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
k.
Penyiapan rencana dan penyusunan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
l.
Penyiapan rencana dan program penetapan lokasi, bimbingan dan pengelolaan unit penimbangan kendaraan bermotor.
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
11
m. Penyiapan rencana dan program penetapan lokasi, bimbingan dan pembangunan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan. n.
Penyiapan bahan dan penetapan alur pelayaran sungai dan penyeberangan
o.
Penyiapan rencana dan program serta penyelenggaraan prasarana lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
p.
Penyiapan bahan pembinaan dan pengaturan terhadap perusahaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
q.
Pembinaan dan pengawasan asosiasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan
r.
Pembinaan
berupa
bimbingan,
supervisi/
pengawasan,
konsultasi,
monitoring dan evaluasi, pendidikan dan latihan di bidang teknik sarana dan keselamatan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan untuk Internal Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten s.
Penyelenggaraan tugas-tugas pembatuan dan tugas lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
4.1. Seksi Pengendalian Operasional Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas mempersiapkan bahan program pengawasan, pengaturan dan penertiban lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan. 4.2. Seksi Teknik Sarana dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Seksi
Teknik Sarana dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas
mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis sertifikat registrasi uji
tipe,
rancang
bangun
dan
rekayasa
kendaraan
bermotor,
mekanisme/prosedur pengadaan kapal SDP serta bimbingan teknis pengawasan terhadap kapal SDP, dan mempersiapkan bahan bimbingan atas keselamatan dan penanggulangan kecelakaan serta penyusunan analisa dampak lalu lintas.
5.
Bidang Komunikasi dan Informasi Bidang komunikasi dan informatika mempunyai tugas melakukan pembinaan pos, telekomunikasi, komunikasi dan desiminasi informasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang komunikasi dan informatika mempunyai fungsi sebagai berikut: a.
Memfasilitasi pemerintahan kabupaten dan kota dalam pembinaan jasa pos, telekomunikasi, komunikasi dan desiminasi informasi.
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
12
b.
Penyiapan bahan dan pemberian kebutuhan bimbingan teknis, sarana, pelayanan dan kinerja operasi di bidang pos, telekomunikas dan penyiaran.
c.
Pemberian bimbingan teknis di bidang standarisasi pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi dan penerapan standar pos dan telekomunikasi serta penyiaran.
d.
Pengawasan dan pengendalian operasional jasa pos dan telekomunikasi.
e.
Penyiapan bahan perizinan dan rekomendasi di bidang pos, telekomunikasi, standarisasi pos dan telekomunikasi serta penyiaran.
f.
Penyiapan bahan dan evaluasi administasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan penyiaran.
g.
Penyiapan bahan dan pemberian rekomendasi persyaratan administrasi teknis permohonan izin penyelenggaraan televisi.
h.
Pembinaan Asosiasi Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi Tingkat Kabupaten
i.
Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5.1. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan analisis data dan menyiapkan bahan penyusunan program pengendalian dan pengawasan, evaluasi, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan teknis serta penyusunan laporan kegiatan usaha jasa pos dan kegiatan pelayanan usaha dibidang telekomunikasi termasuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan bahan hukum dalam propinsi 5.2. Seksi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Seksi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan analisis data dan menyiapkan bahan penyusunan program pengendalian dan pengawasan, evaluasi, bimbingan dan petujuk teknis serta penyusunan laporan kegiatan pelayanan usaha bidang penyiaran dan kelembagaan komunikasi di bidang sosial, pemerintah dan pemerintah daerah serta kemitraan media dalam skala kabupaten. 6.
Unit Pelaksanan Tenis Dinas Unit Pelaksanaan Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas diwilayah kerjanya yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat.
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
13
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI CAKUPAN WILAYAH KERJA A.
Gambaran Umum Wilayah
1.
Batas Wilayah Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota yang
ada di Provinsi Sumatera Barat, terletak di bagian paling Barat dan paling Utara di Provinsi Sumatera Barat, sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) di Provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Kabupaten Agam, sebelah Timur dengan Kabupaten Pasaman dan sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. Luas daerah Kabupaten Pasaman Barat ± 3.887,77 Km2 atau 9,29% dari luas wilayah Propinsi Sumatera Barat, dengan garis pantai sepanjang 152 Km, memiliki 11 Kecamatan dengan 19 Nagari dan 202 Jorong, terletak antara 00o03’ Lintang Utara sampai dengan 00o11’ Lintang Selatan dan antara 99o10’ sampai dengan 100o04’ Bujur Timur, tinggi tempat 0 - 2.912 m di atas permukaan laut, gunung tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.912 m di atas permukaan laut. Tabel 3.1.
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Rincian Luas Wilayah Kabupaten Pasaman Barat per Kecamatan
Kecamatan
Luas (Km2)
Jorong
482,64 174,21 123,71 508,93 324,24 453,97 420,16 263,77 340,78 354,88 440,48
2 2 1 3 3 2 1 1 1 2 1
13 14 7 22 20 20 22 16 26 30 12
3.887,77
19
202
Kinali Luhak Nan Duo Sasak Ranah Pasisie Pasaman Talamau Gunung Tuleh Sungai Aur Lembah Melintang Koto Balingka Ranah Batahan Sungai Beremas Jumlah
Jumlah Nagari
Sumber :Pasaman Barat dalam Angka Tahun 2010
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
14
Peta Administrasi Kabupaten Pasaman Barat
Jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat menurut hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2009 berjumlah sebanyak 338.567 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 79.766 jiwa dengan rincian :
2.
Kondisi Demografis Jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat
akhir Tahun 2008 tercatat
sebanyak 338.567 jiwa yang terdiri dari 170.743 orang laki-laki dan 167.824 orang perempuan dengan rasio jenis kelamin 101 jiwa laki-laki setiap 100 jiwa perempuan (tabel....). Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Barat per Kecamatan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kecamatan Kinali Luhak Nan Duo Sasak Ranah Pasisie Pasaman Talamau Gunung Tuleh Sungai Aur Lembah Melintang Koto Balingka Ranah Batahan Sungai Beremas Jumlah
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
27.822 17.454 6.646 27.674 10.002 12.999 14.873 19.552 11.884 11.173 10.664
26.459 17.081 6.554 26.882 10.005 13.177 14.306 20.064 12.052 11.041 10.203
54.281 34.535 13.200 54.556 20.007 26.176 29.179 39.616 23.936 22.214 20.867
170.743
167.824
338.567
Sumber :Pasaman Barat dalam Angka Tahun 2010
B.
Potensi dan Tantangan
1.
Perhubungan Darat Potensi yang tersedia saat ini yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor perhubungan adalah jalan, baik jalan negara, jalan
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
15
provinsi, dan jalan kabupaten. Jalan merupakan prasarana mempermudah mobilitas pen-duduk, disamping itu jalan juga mempunyai fungsi untuk memper-lancar kegiatan ekonomi. Panjang jalan Negara melintasi 8 kecamatan dengan kondisi baik 71.50 km. Sedangkan panjang jalan Pro-pinsi melintasi 6 kecamatan dengan kondisi sedang 75,10 km. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat secara rinci pada tabel berikut ini : Tabel 3.3. Panjang dan Kondisi Jalan Negara, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten per Kecamatan Negara No.
Provinsi
Kecamatan
Baik (Km)
Sedang (Km)
Rusak (km)
1.
Sungai Beremas
-
-
-
2.
Ranah Batahan
8,00
-
3.
Koto Balingka
17,00
4.
Sungai Aua
5. 6. 7.
Sedan g (km)
Rusak (km)
-
9,60
-
12,00
-
-
-
5,00
-
11,00
-
-
Lembah Melintang
2,00
-
Gunung Tuleh
5,00
-
Talamau
-
-
8.
Pasaman
10,50
9.
Luhak Nan Duo
10.
Sasak Rnh Pasisie
11.
Kinali
Jumlah
Baik (km)
Kabupaten Baik (km)
Sedang (km)
Rusak (km)
30,60
15,80
91,10
-
10,50
-
66,80
3,00
-
24,70
8,90
110,30
-
-
-
3,80
5,40
50,70
6,00
-
-
-
15,00
-
122,40
12,00
-
-
-
66,20
8,70
71,00
-
-
25,50
-
16,99
2,80
66,42
-
8,00
-
20,50
-
38,50
22,80
72,30
6,00
-
-
-
7,50
-
11,50
18,00
30,80
-
-
-
-
9,00
-
12,70
1,20
14,30
12,00
-
15,00
-
-
-
57,00
16,80
99,90
2008
71,50
-
58,00
-
75,10
-
287,49
100,40
796,02
2007
71,50
-
58,00
-
75,10
-
258,90
185,90
768,57
2006
131,50
-
58,00
-
75,10
-
258,90
185,90
768,57
2005
-
131,50
-
-
75,10
-
226,80
131,70
854,90
2004
-
-
-
201,75
4,50
-
345,20
121,45
173,10
Dari Tabel di atas, terlihat bahwa kecamatan yang paling banyak dilalui jalan negara adalah Kecamatan Kinali, yakni sepanjang 27 KM meskipun kondisi jalan negara di Kecamatan Kinali mengalami kerusakan sepanjang 15 KM. Jalan kabupaten, yang menghubungkan berbagai kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat, dengan kondisi baik paling panjang di Kecamatan Gunung Tuleh, yakni 66,20 KM, sementara jalan kabupaten dalam kondisi rusak paling panjang berada di Kecamatan Lembah Melintang, yakni sepanjang 122,40 KM. Total panjang jalan di Kabupaten Pasaman Barat adalah 1.515,40 KM. berdasarkan permukaan, jumlah ini dapat dikategorikan sebagai berikut: -
Aspal
: 450,00 KM
-
Kerikil : 384,10 KM
-
Tanah
: 681,30 KM
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
16
Dari rincian di atas, dapat dilihat bahwa permukaan jalan yang paling dominan di Kabupaten Pasaman Barat adalah jalan tanah, yang mencapai 44,95 persen, diikuti oleh jalan aspal sebesar 29,69 persen dan jalan kerikil sebesar 25,34 persen. Jika dilihat dari kondisi jalan, 90.07 persen dikategorikan baik. Namun, jika dibandingkan dengan jenis permukaan jalan, jalan dalam kondisi baik ini termasuk jalan tanah dan jalan kerikil. Dari segi kelas jalan, 19,66 persen jalan masuk pada kategori kelas C, sedangkan sisanya (80.33 persen) tidak terinci. Selain jalan, baik secara kuantitas maupun kualitas, potensi transportasi darat di Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat dari jumlah kepemilikan Perusahaan Angkutan serta jumlah armada yang dimiliki. Angkutan orang dan angkutan barang sangat menentukan dinamika perekonomian dan arus barang/orang yang keluarmasuk Kabupaten Pasaman Barat. Berikut ini adalah Tabel Jumlah PO Angkutan Orang. Tabel 3.4. Jumlah PO Angkutan Orang No
Nama Pemilik
PO
Jumlah
1
H. Mukti
Pastra
28 Armada
2
H. Saidal
Bintang Pasaman
11 Armada
3
H. Khairuddin
UGS
6 Armada
4
H. Bakri S
Persada
6 Armada
5
H. Kadiran
Junaidi
2 Armada
6
Zulfirdanto
Chaniago
3 Armada
7
H. Hadis Supandi
Mandala
24 Armada
8
Mawardi Alwi
Family
35 Armada
9
Anto
Serumpun
18 Armada
10
KUD Lingk. Aua II
KUD Lingk. Aua II
60 Armada
Ket
Kelancaran lalu lintas angkutan orang dan barang dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan keselamatan lalu lintas serta pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi perhubungan darat. Keselamatan angkutan orang dan barang ditentukan oleh kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung kegiatan di bidang perhubungan. Berikut ini adalah data kendaraan bermotor yang telah diuji pada Tahun 2010 di Kabupaten Pasaman Barat. Data ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan potensi pendapatan daerah yang bersumber dari pengujian kendaraan bermotor, serta dijadikan sebagai landasan dalam mengambil keputusan di bidang pengujian kelaikan pengoperasian kendaraan angkutan orang dan angkutan barang.
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
17
Tabel 3.5. Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Telah Diuji Pada Pengujian Kendaraan Bermotor AD-11 Kab. Pasaman Barat 2010 Jenis Kendaraan Tahun 2010
Bus
Mini Bus
Truck
Pick Up
Jumlah
U
T. U
D
U
T. U
D
U
T. U
D
U
T. U
D
Januari
14
-
-
-
-
-
10
72
-
-
53
1
150
Februari
7
3
-
-
3
-
5
89
-
1
75
-
180
Maret
13
-
1
-
-
-
1
123
-
10
62
-
210
April
9
-
1
-
-
8
94
-
6
70
-
188
Mei
8
-
-
2
-
-
-
92
-
3
58
-
163
Juni
8
-
2
-
-
-
8
85
-
5
50
-
158
Juli
9
-
-
2
-
-
4
80
-
5
60
-
160
Agustus
6
-
-
-
-
-
14
100
-
-
70
-
190
September
9
-
-
3
-
-
10
55
-
5
60
-
142
Oktober
1
-
-
8
-
-
6
120
-
8
61
-
204
Nopember
-
-
-
6
-
-
6
115
1
5
70
2
205
Desember
-
-
-
4
5
-
7
91
-
7
50
1
165
84
3
4
25
8
-
79
1116
1
55
739
4
2115
Jumlah
2.
Perhubungan Laut
Laut adalah salah satu sumber mata pencaharian di Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu, laut menjadi sarana transportasi bagi penduduk yang tinggal di wilayah pantai. Berikut ini adalah daftar kapal yang ada di Pasaman Barat periode Januari 2011. Tabel 3.6. Daftar Kapal Yang Ada di Pasaman Barat periode Januari 2011
No
Kecamatan
Perahu Tanpa Motor
Kapal Motor 5 GT
Kapal Motor 0-10 GT
Kapal Motor 10-30 GT
Kapal Motor 30 GT
Total
165
-
365
63
-
593
1
Sungai Beremas
2
Ranah Batahan
-
-
-
-
-
-
3
Koto Balingka
144
15
-
-
-
159
4
Sungai Aur
100
17
-
-
-
117
5
Lembah Melintang
-
-
-
-
-
-
6
Gunung Tuleh
-
-
-
-
-
-
7
Talamau
-
-
-
-
-
-
8
Pasaman
-
-
-
-
-
-
9
Luhak Nan Duo
-
-
-
-
-
-
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
18
10
Sasak Ranah Pasisie
341
-
15
22
-
378
11
Kinali
130
-
44
-
-
174
2010
165
-
365
63
593
2009
200
418
47
38
1674
2008
199
428
48
55
1694
2007
206
407
103
-
1682
2006
199
426
48
55
1694
2005
86
443
47
55
1717
2004
86
364
40
-
1576
Jumlah
Secara total, jumlah kapal motor yang beroperasi di perairan Kabupaten Pasaman Barat mengalami penurunan drastis dari tahun-tahun sebelumnya, yakni dari 1.6741 unit pada tahun 2009 menjadi 593 unit pada tahun 2011. Ke-593 kapal ini beroperasi dengan memanfaatkan fasilitas pelabuhan yang ada. Tabel 3.7. Fasilitas Pelabuhan di Kabupaten Pasaman Barat No
Kecamatan
Lokasi
Gedung
Dermaga
1
Sungai Beremas
Air Bangis Batang Tomak Pulau Panjang
Type 100(Pos Syah Bandar) Type 50 (Pos KPL) Type 100(Pos Syah Bandar)
10 m x 10 m 10 m x 10 m 20 m x 5 m
2
Ranah Batahan
-
-
-
3
Koto Balingka
Sikabau
-
-
4
Sungai Aur
Sikilang
-
-
5
Lembah Melintang
-
-
-
6
Gunung Tuleh
-
-
-
7
Talamau
-
-
-
8
Pasaman
-
-
-
9
Luhak Nan Duo
-
-
-
10
Sasak Ranah Pasisie
Sasak
Type 80 (Pos Syah Bandar)
-
11
Kinali
Muaro Binguang Mandiangin Katiagan
-
-
9
4
3
Jumlah
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
19
Tabel 3.8. Data Armada Perikanan Tangkap No
Kecamatan
Perahu Tanpa Moto (PTM)
Perahu Motor Tempel
Kapal Motor (1-5 GT)
Kapal Motor (5-10 GT)
Kapal Motor (10-30 GT)
1
Sungai Beremas
165
95
356
32
63
2
Koto Balingka
144
30
15
-
-
3
Sungai Aur
113
20
-
-
-
4
Sasak Pasisie
341
124
15
-
22
5
Kinali
130
55
44
-
-
893
324
430
32
85
Ranah
Jumlah
3.
Komunikasi dan Informasi Selain urusan perhubungan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
juga bertanggung jawab dalam pembangunan Kabupaten Pasaman Barat di Sektor Komunikasi dan Informasi. Cakupan pelayanan informasi di Kabupaten Pasaman Barat telah mengalami banyak peningkatan. Ada tiga operator seluler yang saat ini beroperasi di seluruh kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat. Tabel 3.9. Data Tower Operator Cellular di Kabupaten Pasaman Barat Keadaan Januari 2011 Operator Tower No
Kecamatan Telkomsel
XL
Indosat
Esia
Flexi
Axis
1
Sungai Beremas
2
1
-
-
-
-
2
Ranah Batahan
1
-
-
-
-
-
3
Koto Balingka
1
-
1
-
-
-
4
Sungai Aur
1
1
-
-
-
-
5
Lembah Melintang
4
2
2
-
-
-
6
Gunung Tuleh
1
-
-
-
-
-
7
Talamau
3
-
1
-
-
-
8
Pasaman
6
4
2
-
-
-
9
Luhak Nan Duo
3
1
1
-
-
-
10
Sasak Ranah Pasisie
1
1
1
-
-
-
11
Kinali
4
2
2
-
-
-
26
12
9
Jumlah
Total 47
Akses informasi lokal, nasional, maupun global disediakan melalui jaringan internet disediakan oleh warung-warung internet yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Keberadaan warung internet menentukan aksesibilitas informasi global yang mungkin tidak tersedia melalui media cetak maupun media elektronik. Jumlah warung internet yang ada di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
20
Di lain pihak, keberadaan warung internet menjadi dilema sendiri bagi pemerintah daerah, setidaknya karena dua alasan. Pertama, warung internet merupakan usaha swasta, yang jika dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah dapat menjadi sumber penghasilan asli daerah (PAD). Kedua, keberadaan warung internet sering meresahkan masyarakat, terutama orang tua, karena kebebasan megakses informasi lokal maupun internasional membuat generasi muda, termasuk anak-anak usia sekolah, dapat mengakses informasi yang merugikan. Selain warung internet, informasi lokal maupun nasional bisa diakses melalui siaran radio lokal. Selain sumber informasi, radio lokal juga menjadi sarana penyaluran aspirasi masyarakat terkait pembangunan daerah. Berikut ini ada data warung internet dan radio lokal yang ada di Kabupaten Pasaman Barat periode Januari 2011. Tabel 3.9. Data Warung Internet (Warnet) di Kabupaten Pasaman Barat Keadaan Januari 2011 No
Kecamatan
Jumlah
1
Sungai Beremas
3
2
Ranah Batahan
-
3
Koto Balingka
-
4
Sungai Aur
-
5
Lembah Melintang
6
Gunung Tuleh
-
7
Talamau
4
8
Pasaman
22
9
Luhak Nan Duo
9
10
Sasak Ranah Pasisie
2
11
Kinali
13
Jumlah
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
15
68
21
Tabel 3.10. Data Radio di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 No
Kecamatan
Jumlah
1
Sungai Beremas
-
2
Ranah Batahan
-
3
Koto Balingka
-
4
Sungai Aur
-
5
Lembah Melintang
3
6
Gunung Tuleh
-
7
Talamau
1
8
Pasaman
3
9
Luhak Nan Duo
2
10
Sasak Ranah Pasisie
-
11
Kinali
2
Jumlah
C.
11
KONDISI YANG DIINGINKAN
Seiring dengan penyusunan Restra 2011 – 2015, dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dengan memperhatikan permasalahan yang di hadapi masyarakan pada sektor transportasi, dan memperhatikan kemampuan daerah dalam segi anggaran pembangunan. Secara bertahap menata jaringan transportasi yang ada dalam kabupaten pasaman barat, sehingga dapat mendorong sektor perekonomian masyarakat. Dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan terciptalah moda transportasi yang baik, aman, nyaman, sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai. Khususnya dalam hal perhubungan darat, diharapkan terciptanya kesadaran masyrakat pengguna jalan akan hukum berlalu lintas, sehingga angka kecelakaan menurun dan kerusakan jalan akibat kelebihan tonase tidak terjadi. Untuk itu perlu di bangun jembatan timbang oto, sebagai sarana pengontrol angkutan barang yang masuk di kab. Pasaman barat. Dari segi angkutan orang, terbentuknya jaringan trayek angkutan sampai ke pelosok kabupaten pasaman barat, sehingga dapat mendongkrak perekonomian. Dalam hal tersebut di butuhkan shelter untuk mengatur angkutan antar moda yang terhubung dengan sebuah terminal induk yang resperentatif. Di sektor perhubungan laut, dapat di operasikannya pelabuhan teluk tapang sebagai roda penggerak perekonomian masyrakat dan daerah, serta adanya dukungan kapal angkut masyarakat di beberapa wilayah kab. Pasaman barat. Dan terciptanya rasa aman masyarakat pengguana jasa perhubungan laut dengan adanya patroli yang dilakukan kapal patroli lau dari dinas perhubungan dan instansi terkait lainya. Selain
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
22
itu, dalam periode 5 (lima) tahun mendatang, diharapkan akan tersedia sumber daya manusia yang ahli untuk menangani masalah di lapangan. Komunikasi dan informartika, dalam hal ini masyrakat kab, pasaman barat sangat membutuhkan informasi yang akurat, cepat dan tepat, dalam hal ini perlu di bentuk Radio dan Stasiun Televisi milik Pemerintah daerah sebagai sarana pemberi informasi kepada masyrakat. Dan dengan dirasakannya jaringan internet sampei ke daerah ter pencil dalam kab. Pasaman barat.
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
23
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2011 adalah “ Mewujudkan kelancaran, kenyamanan, keamanan dan ketertiban di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika” Pelayanan perhubungan yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok serta mendukung pembangunan masyarakat Kab. Pasaman Barat. Pelayanan perhubungan yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pelayanan perhubungan yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi masyarakat melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peranserta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.
B. Misi Sebagai penjabaran dari Visi dimaksud, telah ditetapkan Misi Bupati Pasaman Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah : 1.
Meningkatkan kehidupan beragama serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, seni dan budaya untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat.
2.
Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas KKN, memelihara harmonisasi antar lembaga, mengembalikan hak dan fungsi tanah ulayat serta menegakkan supremasi hukum.
3.
Melaksanakan pembangunan berbasis nagari (1 Milyar/Nagari), meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan (koperasi), megurangi pengangguran melalui kegiatan padat karya.
4.
Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan menguasai teknologi dengan
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
24
dukungan beasiswa. 5.
Menggali dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi dengan mengacu kepada tiga
pendekatan, yaitu: Pertama, pemulihan kondisi sarana dan prasarana perhubungan agar berfungsi seperti pada masa sebelum krisis ekonomi; Kedua, melakukan konsolidasi dengan reorientasi dan reposisi peran dan fungsi Dinas Perhubungan dalam kerangka good governance; Ketiga, melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan. Oleh karena itu misi Dinas Perhubungan sesuai dengan tiga pendekatan tersebut adalah: 1.
Mempertahankan tingkat pelayanan jasa perhubungan: Untuk mendukung keberhasilan pembangunan masyarakat, perlu diupayakan pemulihan kinerja pelayanan jasa perhubungan menuju kepada kondisi normal, sejalan dengan pemulihan ekonomi masyarakat, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana perhubungan.
2.
Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang perhubungan(regulatory reform) dan penegakan hukum secara konsisten: Sesuai dengan prinsip good governance dipandang perlu melakukan restrukturisasi dan reformasi di bidang perhubungan dengan pemisahan yang jelas antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan jasaperhubungan. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, mengarahkan posisi Dinas Perhubungan daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan perbantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasaperhubungan. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa perhubungan.
3.
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan: Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan perkotaan, perdesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.
4.
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa perhubungan: Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa perhubungan dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana perhubungan, perbaikan pelayanan melalui penerapan teknologi transportasi sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa perhubungan senantiasa berpedoman kepada rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan.
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
25
C. Tujuan Implementasi dari persyaratan misi yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat 5 (lima) tahun kedepan bertujuan untuk : 1. Meningkatkan kinerja apartur dalam memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam operasional kegiatan. 3. Meningkatkan disiplin aparatur. 4. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur. 5. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 6. Meningkatkan Prasarana dan Sarana perhubungan 7. Meningkatkan Sarana dan Fasilitas Lalulintas 8. Meningkatkan Disiplin dan Keselamatan Lalulintas 9. Penyediaan lahan yang diperlukan bagi investor dalam pemenuhan sarana dan prasarana telekomunikasi. 10. Memberi berbagai kemudahan dan informasi kepada calon investor secara reguler tentang peluang investasi yang tersedia dalam bidang telekomunikasi 11. Menambah jaringan telepon di semua daerah Pasaman Barat 12. Meningkatkan pelayanan Telekomunikasi Pos dan Giro Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :
D. Sasaran 1.
Terjadinya peningkatan kapabilitas SDM aparatur dalam kegiatan operasional kedinasan.
2.
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dalam operasional kegiatan.
3.
Terciptanya ketertiban dan kelancaran kegiatan aparatur.
4.
Terciptanya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
5.
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan secara berkala.
6.
Terjadinya peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.
7.
Terjadinya peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana lalu lintas.
8.
Meningkatnya disiplin pengguna jalan dan berkurangnya angka kecelakaan lalu lintas.
9.
Tersedianya lahan yang diperlukan investor untuk menanamkan modal di bidang sarana dan prasarana telekomunikasi
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
26
10. Mudahnya mengakses informasi bagi calon investor tentang peluang investasi yang tersedia dalam bidang telekomunikasi 11. Bertambahnya jaringan telepon di semua daerah Pasaman Barat 12. Terjadinya perbaikan cakupan dan kualitas pelayanan Telekomunikasi Pos dan Giro
E. Strategi Untuk dapat mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut : 1.
Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya manusia di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2.
Memanfaatkan potensi wilayah dengan berorientasi lingkungan
3.
Melakukan penelitian/study lapangan untuk mengetahui kondisi eksisting, potensi dan permasalahan untuk kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan masyarakat di masa mendatang.
4.
Melakukan pengawasan secara kontinyu dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal kelanjutan pembangunan Teluk Tapang.
5.
Mengoptimalkan pembinaan terhadap pemilik dan pengguna jasa transportasi darat maupun laut.
6.
Melaksanakan penertiban transportasi Perhubungan Darat maupun Perhubungan Laut
7.
Mengusulkan pembangunan SBNP kepada Distrik Navigasi Teluk Bayur.
8.
Melaksanakan peningkatan dan penerapan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informatika.
9.
Pembangunan perhubungan dilakukan berdasarkan penerapan prinsip ekonomi dalam rangka memaksimumkan manfaat dan meminimumkan biaya dengan penggunaan asumsi yang rasional dan variabel-variabel ekonomi yang signifikan, sehingga dapat menghasilkan pengembalian biaya (cost recovery), baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang;
10. Pembangunan perhubungan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik, sosial dan budaya masyarakat, sehingga hasil pembangunan perhubungan memiliki dayaguna yang tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat; 11. Pembangunan perhubungan difokuskan kepada segmen-segmen tertentu dalam rangka menunjang kegiatan sektor-sektor lain yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan daerah; 12. Pembangunan perhubungan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
27
keselamatan, keadilan, kepastian hukum dan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan (sustainable development); 13. Pembangunan perhubungan dilakukan dengan orientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme pasar dan campur tangan pemerintah dalam rangka meminimalisasi kegagalan pasar (market failure); 14. Pembangunan perhubungan dilakukan sesuai dengan arah pengembangan sosial dan ekonomi yang diadopsi dalam perencanaan makro masyarakat, perencanaan sektoral, perencanaan daerah dan penganggaran secara realistik dan rasional; 15. Pembangunan Perhubungan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat (sektor swasta) untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan melakukan pengawasan baik pada skala kecil, menengah, maupun skala besar.
F. Kebijakan 1.
Umum Sebagai pedoman untuk melaksanakan tindakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran maka ditetapkanlah kebijakan sebagai berikut : a. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat. b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam operasional kegiatan. c. Peningkatan disiplin aparatur dinas. d. Peningkatan SDM aparatur dinas. e. Peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dinas. f. Meningkatkan kinerja dan kualitas hasil kerja g. Dalam penyelenggaraan transportasi, pelaksanaan fungsi penunjang (servicing function) dilakukan pada daerah yang telah berkembang dan maju. Kebijakan pelayanan pada daerah yang telah berkembang atau maju antara lain memberikan peluang bagi keterlibatan swasta untuk melaksanakan pelayanan dengan prinsip least cost economy terutama pada segmen usaha yang mampu mencapai cost recovery, sedangkan untuk segmen usaha yang tidak mampu mencapai cost recovery, pembangunan fasilitas pelayanan dilakukan oleh pemerintah. Untuk daerah terisolasi, terpencil, terbelakang dan kawasan perbatasan,
pemerintah
memberikan
pelayanan
transportasi
melalui
pelaksanaan fungsi pendorong (promoting function). h. Pembangunan Perhubungan mendukung kebijakan otonomi daerah untuk melakukan
perencanaan,
pembangunan
dan
pengoperasian
fasilitas
perhubungan sesuai dengan kewenangannya. i. Pembangunan perhubungan mendukung kelancaran mobilitas, distribusi dan
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
28
pembangunan terutama pada sektor-sektor berbasis sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sektor-sektor strategis lainnya, yang pada akhirnya turut menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan yang berkesinambungan. j. Kebijakan pembangunan perhubungan berkelanjutan dilakukan dengan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan, hemat energi serta meningkatkan kinerja keselamatan dan pelayanan, sehingga pelayanan sektor perhubungan dapat dilakukan secara efisien. k. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dilakukan dengan melibatkan partisipasi swasta dan melakukan restrukturisasi pada bidang usaha sesuai dengan tuntutan pasar domestik dan pasar global serta sesuai dengan semangat perdagangan bebas. Untuk itu diperlukan peraturan daerah. l. Prinsip dasar kebijakan penetapan tarif jasa perhubungan terdiri dari 3 (tiga) aspek pertimbangan, yaitu: 1) Sisi Operator selaku Penyedia Jasa: Pertimbangan finansial dengan pendekatan kepada faktor kelangsungan usaha dengan memperhitungkan biaya dari setiap jenis jasa perhubungan (cost of service) dan nilai jasa yang diproduksi dan penggunaan teknologi (value of service). 2) Sisi Masyarakat selaku Pengguna Jasa: Pertimbangan sosial ekonomi dengan pendekatan kepada daya beli masyarakat dengan memperhitungkan kemampuan membayar (ability to pay) dan kemauan membayar (willingness to pay). 3) Sisi Pemerintah selaku Regulator: Pertimbangan kebijakan daerah dengan lebih menekankan kepada stabilitas masyarakat, namun tetap dengan memperhitungkan tercapainya keadaan “optimum allocation resources” dengan memperhatikan kriteria efisiensi dan kriteria pemerataan dalam pembangunan serta menjaga tingkat pelayanan (level of service) dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan jasa perhubungan. 2.
Bidang Perhubungan Darat a. Peyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten b. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. c. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/kota. d. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. e. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
29
f. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. g. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A,Tipe B,dan Tipe C. h. Pembangunan terminal angkutan barang. i. Pengoperasian terminal angkutan barang. j. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten/kota. k. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten/kota. l. Pemberian izin trayek angkutan pedesaan/ angkutan kota. m. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten/kota. n. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten/kota. o. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten/kota. p. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. q. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. r. Pemberian izin usaha angkutan barang. s. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten/kota. t. Penentuan lokasi,pengadaan,pemasangan,pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas,marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas,alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten/kota. u. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten/kota. v. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten/kota. w. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten/kota. x. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten/kota. y. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. z. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya. å. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten/kota. bb. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran. 1) Perda kabupaten/kota bidang LLAJ 2) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan 3) Pelanggaran ketentuan pengujian berkala 4) Perizinan angkutan umum
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
30
cc. Pengumpulan,pengelolaan data,dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten/kota. aa. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. bb. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor. cc. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten/kota. dd. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota. ee. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten/kota. ii. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi. jj. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten/kota. kk. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota. ll. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota. mm. Pengadaan kapal SDP. nn. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan oo. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau. pp. Pembangunan pelabuhan SDP qq. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan rr.
Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.
ss.
Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr / DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi,nasional dan antar negara.
tt.
Penetapan rencana induk, DLKr / DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan kabupaten/kota.
uu. Pengadaan,pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan. vv. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu ( logpon ),jarring terapung dan kerambah di sungai dan danau. ww. Pemetaan alur sungai kabupaten/kota untuk kebutuhan transportasi. xx. Pembangunan,pemeliharaan,pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten/kota. 3.
Bidang Perhubungan Laut a.
Kapal berukuran tonase kotor sama dengan total lebih dari GT 7 yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau).
b.
Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal
c.
Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
31
d.
Penertiban sertifikat keselamatan kapal
e.
Penertiban dokuman pengawakan kapal
f.
Pemberian surat izin berlayar.
g.
Kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 yang berlayar di laut.
h.
Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 yang berlayar di laut.
i.
Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
j.
Pelaksanaan pengukuran kapal
k.
Penerbitan pas kecil
l.
Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil
m. Pelaksanaan pemeriksaan kontstruksi kapal n.
Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal
o.
Penertiban sertifikat keselamatan kapal.
p.
Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal
q.
Penertiban dokumen pengawakan kapal
r.
Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut
s.
Pengelolaan pelabuhan local lama
t.
Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten/kota.
u.
Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional
v.
Penetapan rencana induk pelabuhan lokal.
w. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum x.
Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus
y.
Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal
z.
Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal
å.
Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut local
ä.
Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus local
cc. Rekomendasi penetapan DLKr / DLKp pelabuhan laut internasional aa. Rekomendasi penetapan DLKr / DLKp pelabuhan laut nasional. bb. Rekomendasi penetapan DLKr / DLKp pelabuhan laut regional cc. Penetapan DLKr / DLKp pelabuhan laut lokal. dd. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok. ee. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal. ff. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal gg. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
32
hh. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ii. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota jj. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten/kota setempat kk. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam setempat ll. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang
lingkup
kegiatannya
melayani
lintas
pelabuhan
dalam
satu
kabupaten/kota mm. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten/kota nn.
Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat
oo.
Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal
pp.
Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayanan lokal (kabupaten/kota)
qq.
Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr / DLKp pelabuhan laut lokal
rr.
Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr / DLKp pelabuhan laut lokal
ss.
Penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan laut lokal
tt.
Penetapan pelayanan operasional 24 jam pelabuhan khusus lokal tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dean beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten/kota setempat
uu.
Izin usaha tally di pelabuhan
vv.
Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal
ww. Izin usaha ekpedisi/freigtt forwarder xx.
Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu – rambu),danau dan sungai lintas kabupaten/kota
yy.
Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izi usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan pekerjaan bawah air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten/kota.
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
33
zz.
Mengajukan permohonan bantuan kepada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
åå. 4.
Mengusulkan pembangunan SBNP kepada Distrik Navigasi Teluk Bayur.
Bidang Komunikasi dan Informatika a. Penyelenggaraan pelayanan pos di pedesaan b. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan c. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen d. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen e. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio f. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wirelir (end to end) cakupan kabupaten/kota g. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi h. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) i. Pengawasan/Pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakup areanya kabupaten/kota, pelaksanaan pembangunan telokuminikasi perdesaan, penyelenggaraan warung, telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya j. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operasi k. Penanggung jawab panggil darurat telekomunikasi l. Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi m. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran telekomunikasi dalam satu kabuapten/kota n. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi gangguan) o. Pemberian izin instalansi penangkal petir p. Pemberian izin instalansi genset q. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
34
BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN A. Program Kegiatan Dinas Perhubungan, Informatika Kabupaten Pasaman Barat
Komunikasi
dan
1. Program Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran maka dirumuskanlah beberapa program Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut : 1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan 6. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 8. Program peningkatan pelayanan angkutan 9. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 10. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 11. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 12. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 13. Program kerjasama informasi dan media massa 14. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
2. Kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat telah merumuskan berbagai kegiatan dalam rangka mengisi dan mensukseskan program yang telah ditetapkan yakni, sebagai berikut : I.
Program PeningkatanPelayanan Administrasi Perkantoran 1.
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur Rapat–Rapat Koordinasi dan Konsultasi
3.
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
35
II.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.
Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin
2. 3.
Pengadaan Gedung Kantor Penyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas/Kantor
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.
Pengadaan Pakaian Aparatur
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. V.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan SKPD
VI. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1. Koordinasi Pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang VII. Program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1. Perawatan rambu lalu lintas alat pengatur isyarat lalu lintas VIII. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak 2. 3. 4. 5.
kendaraan angkutan umum teladan. Kegiatan pembangunan zona selamat sekolah Pembinaan dan penertiban transportasi Perhubungan Laut Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa tertinggal Pelatihan/diklat petugas lapangan penertiban transportasi Perhubungan Laut
IX. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 1. Pengadaan rambu-rambu lalu-lintas 2. Pengawalan pejabat pemerintah 3. Penertiban dan pengaturan lalu lintas di pusat kota dan pasar tumpah 4. Pengendalian lalu lintas pada hari-hari tertentu 5. Sosialisasi keselamatan dan pengamanan lalu lintas Perhubungan Laut X.
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1. Pengadaan kelengkapan administrasi pengujian kendaraan bermotor
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
36
XI. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1. Pelayanan izin dan penindakan 2. Pengadaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika XII. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 1. Study banding tim teknik XIII. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1. Pertemuan antar tim teknis XIV. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1. Pendataan bidang komunikasi dan informatika 2. Pelatihan tim teknis
B. Program dan Kegiatan Lintas SKPD Usaha di bidang Pertanian adalah hal yang sangat penting artinya bagi pembangunan Pasaman Barat secara umum, khususnya di sektor
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
37
BAB VI PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kab. Pasaman Barat Tahun 20112015 ini disusun dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) No. Tahun tentang Rencana Strategis Kab. Pasaman Barat Tahun 20112015. Rencana Strategi ini akan menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan untuk penyusunan program tahunan selama 5 tahun mendatang dan penyusunan rencana strategis yang akan menentukan kinerja Dinas Perhubungan serta merupakan acuan untuk terciptanya pemerintah yang bersih, amanah, demokratis, transparan dan akuntabel. Mengingat prasarana dan sarana perhubungan sebagian sifatnya masih lintas yang masih menjadi kewenangan pusat, maka sebagian program pembangunan masih akan diusahakan dan dibiayai dari dana APBN melalui Departemen Perhubungan. Mudah-mudahan program-program yang sudah direncanakan dapat direalisasikan, dan tujuan Dinas Perhubungan yang tertuang dalam visi “ Terwujudnya system transportasi, Komunikasi dan Informatika yeng mampu melayani kebutuhan masyarakat dan menunjang perekonomian daerah serta mampu menghadapi era globalisasi ” dalam jangka panjang dapat tercapai.
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
38
Lampiran I. : MATRIK RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011-2015
VISI MISI
DAN INFORMATIKA
: Peningkatan pelayanan dan keselamatan jasa transportasi dan menuju masyarakat informasi cerdas” : 1. Meningkatkan kehidupan beragama serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, seni dan budaya untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat. 2.
Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas KKN, memelihara harmonisasi antar lembaga, mengembalikan hak dan fungsi tanah ulayat serta menegakkan supremasi hukum.
3.
Melaksanakan pembangunan berbasis nagari (1 Milyar/Nagari), meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan (koperasi), megurangi pengangguran melalui kegiatan padat karya.
4.
Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan menguasai teknologi dengan dukungan beasiswa.
5.
Menggali dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
39
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN No.
SASARAN
1.
Meningkatnya kinerja aparatur dalam memberi pelayanan prima kepada masyarakat
2.
Meningkanya sarana dan prasarana aparatur dalam operasi kegiatan
3.
4.
5.
Meningkatnya peningkatan kapabilitas SDM aparatur kegiatan operasional kedinasan Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
: Meningkatkan kinerja aparatur dan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat : meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran INDIKATOR Jumlah sarana dan prasarana kerja untuk administrasi perkantoran
RUMUS INDIKATOR (paket peralatan administrasi) x 5 x 100%
- Jumlah peralatan - (unit kendaraan dan mesin kendaraan) x - Jumlah gedung 4x100% kantor - (unit gedung) x - Frekuensi bantuan 1 x 100% sewa rumah/dinas - (bantuan sewa eselon II rumah) x 5 x 100% Jumlah Pegawai yang (Jumlah mengikuti diklat dan pegawai) x 5 x bintek 100% Jumlah pakaian dinas dan pakaian olah raga Jumlah laporan yang dihasilkan setiap tahun
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
(Jumlah stel pakaian dinas) x 65 x 5 x 100%) (unit laporan) x 7 unit x 5 th x 100%
TARGET 2013 2014 100% 100%
KEGIATAN 2015 100% 1. Penyediaan pelayana administrasi perkantoran 2. Penyediaan pemeliharaan/rutin berkala sarana dan prasana perkantoran 3. Pengadaan pealatan dan perlengkapan kantor 4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 0% 5. Pengadaan peralaya/kendaraan dan mesin 6. Pengadaan Gedung Kantor 0% 7. Penyediaan sewa rumah jabatan/dinas
PROGRAM
KET
2011 100%
2012 100%
50%
0%
50%
0%
0%
0%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
100%
100%
100%
100%
100%
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian olah raga.
Peningkatan aparatur
100%
100%
100%
100%
100%
Penyusunan Laporan SKPD
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
disiplin
40
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN No. 1.
SASARAN Meningkatnya ketertiban Perhubungan Laut
: Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta keselamatan Perhubungan Laut : Berkurangnya angka lalu lintas Perhubungan Laut INDIKATOR Kapal penumpang untuk masyarakat tertinggal Sarana bantu navigasi pelayaran (ramburambu pelayaran) Unit Pos Pemantauan Keselamatan Pelayaran Sosialisasi penertiban perhubungan laut
2.
Meningkatnya sarana dan prasarana Perhubungan
Rapat-rapat koordinasi konsultasi
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
dan
RUMUS INDIKATOR (unit kapal) x 1 unit x 3 th x 100% (Paket ramburambu pelayaran) x 1 x 100% (unit pos pemantau) x 1 x 100% (Frekuensi sosialisasi) x 1 x 2 x 100%) Koordinasi x 100%
TARGET 2013 2014 100% 0%
KEGIATAN
2011 100%
2012 0%
2015 100%
0%
100%
0%
0%
0%
Pengadaan rambu-rambu pelayaran
0%
0%
100%
0%
0%
Pengadaan Pos Pemantauan Keselamatan Pelayaran
0%
100%
0%
100%
0%
20%
20%
20%
20%
Dana pendamping DAK
Pembinaan dan penertiban transportasi Perhubungan Laut. - Diklat petugas lapangan penertiban transportasi Perhubungan Laut 20% Koordinasi pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang
PROGRAM Peningkatan Pengamanan Lalu Perhubungan Laut
KET dan Lintas
-
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
41
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN No. 1.
SASARAN Meningkatnya pelayanan angkutan
: Meningkatkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas : Berkurangnya angka kecelakaan lalu-lintas INDIKATOR Peserta AKUT
Zona selamat sekolah
2.
3.
Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor Meningkatnya peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Unit Pos Pemantauan Keselamatan Pelayaran Buku uji, plat uji, kartu induk, cat pilok Rambu-rambu lintas
lalu
Pengawalan pejabat Tertibnya lalu lintas di pusat kota dan pasar tumpah Tertibnya lalu lintas hari-hari khsusu
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
RUMUS INDIKATOR Peserta AKUT (5 org x 5th x 100%) (Paket zona selamat) x 2 x 100% (unit pos pemantau) x 1 x 100% (paket pengadaan) x 1 x 5 x 100%) Paket pengadaan x 1 pkt x 5th x 100% (1 pkt x 5 th x 100%) (1 pkt x 5 th x 100%) (1 pkt x 5 th x 100%)
TARGET 2013 2014 100% 100%
2015 100%
KEGIATAN
2011 100%
2012 100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Pengadaan Pos Pemantauan Keselamatan Pelayaran
100%
100%
100%
100%
100%
Pengadaan kelengkapan administrasi pengujian kendaraan bermotor
100%
100%
100%
100%
100%
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
100%
100%
100%
100%
100%
Pengawalan Pejabat Pemerintah
100%
100%
100%
100%
100%
Penertiban dan pengaturan lalu lintas di pusat kota dan pasar tumpah
100%
100%
100%
100%
100%
Pengendalian lalu lintas pada hari-hari tertentu
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Dana pendamping pengadaan Zona Selamat Sekolah
PROGRAM Peningkatan angkutan
KET
pelayanan
Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
42
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN No. 1.
2.
SASARAN Tertibnya proses izin Tower dan Warung internet
Meningkatnya SDM sektor komunikasi dan informatika
: Meningkatkan cakupan pelayanan komunikasi dan informatika : Layanan teknologi informasi semakin cepat dan mudah INDIKATOR Jumlah izin Tower dan warnet
RUMUS INDIKATOR (1 paket x 5 x 100%
Sarana dan prasarana - Pencacah radiasi komunikasi dan elektromagnetik - Jaringan internet informatika V-sat mobile - Perangkat Wi-Fi (1 pkt x 100%) - PNS mengikuti pertemuan Tim teknis - Pelatihan Tim teknis (1 pkt x 100%) - PNS mengikuti studi (1 pkt x 100%) banding
Renstra Dishubkominfo 2011-2015
TARGET 2013 2014 100% 100%
KEGIATAN
PROGRAM
Pelayanan izin dan penindakan Pendataan bidang komunikasi dan informatika Pengadaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
100% 0%
Pertemuan tim teknis
0% 0%
Pelatihan tim teknis Studi banding
Fasilitas peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
2011 100%
2012 100%
2015 100%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0% 0%
0% 100%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
100% 100%
0% 0%
KET
43
