perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Timor Leste merupakan negara baru memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002, setelah lebih dari empat setengah abad dari pemerintah Portugis dengan menerapkan sistem kekerasan dan romusa telah membuat masyarakat Timor Leste hidup dalam kemelaratan dan kemiskinan dari berbagai aspek kehidupan sosial. Kemudian selama 24 tahun dibawah naungan NKRI.Pada saat itu, pemerintah Indonesia telah melakukan pembangunan diberbagai aspek di Timor-Timur sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Namun usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia itu tidak berhasil mengakomodir publik service serta pelanggaran HAM, akhirnya masyarakat TimTim mengutuskan diri untuk memilih merdeka sendiri melalui suatu proses jajak pendapat pada era reformasi rezim Ex-presiden Habibi melalui dua opsi Otonomi luas dan Referendum dibawah naungan PBB pada tahun 1999. Pemerintah Timor Leste hingga kini telah menata kembali pembenahan struktur sistem pemerintah baru dari segi; politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan pendidikan. Bantuan mengalir dari beberapa negara donor dengan sukarela untuk membangun negara Timor Leste sebagai negara baru merdeka. Perubahan pembangunan infrastruktur melalui Program Desemvolvimento Lokal (PDL) begitu dramatis, walaupun masih dalam proses tahap-tahap perbaikan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah mulai nampak. Permasalahan begitu rumit dalam kehidupan bernegara melalui proses penyelenggaraan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang baik dapat mengembangkan misinya untuk mewujudkan raisonde’etre pemerintahan yaitu mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Hal itu sesuai dengan tujuan bernegara seperti dituangkan dalam konstitusi Remasyarakat Demokratika Timor-Leste / RDTL Pasal 6 ayat 1 poin e; yang berbunyi : Tujuan negara adalah untuk memajukan pembangunan suatu masyarakat yang berlandaskan keadilan sosial, dengan mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin warga Negara. commit to user
1
2 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
Kebijakan
pemerintah
untuk
menuju
terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat tersebut, maka pemerintah harus melaksanakan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Selain untuk memelihara keabsahannya (legitimasi), pemerintah juga akan dapat membawa kemajuan kesejahteraan bagi masyarakatnya sesuai dengan perkembangan jaman. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat lokal, dari berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan lokal telah dilakukan oleh pemerintah. Namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.Oleh karena itu, pembangunan lokal harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pemerintah perlu mengetahui dan menindaklanjuti apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauannya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, maka perlu adanya perbaikan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur lokal dan untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals). Untuk merealisasi pembangunan lokal menuju pembangunan millennium maka, berdasarkan pada konstitusi RDTL, sejak tahun 2004 pemerintah melalui Council of Minister (Dewan Kementerian) telah mengeluarkan suatu resolusi yang dikenal dengan resolusi Dewan Menteri No. 2004/88/111 yang mengistruksikan kepada Ministerio Administrascao Estatal e Ordenamento do Teritorio (MAE-OT) atau Kementerian Admnistrasi Negara dan Penataan Wilayah untuk menyelenggarakan sebuah bentuk kepemerintahan lokal sebagai pilot menuju masa depan untuk membentuk pemerintah daerah. Pada
tahun
2005,
Pemerintah
telah
mencanangkan
Program
Desemvolvimento Lokal (PDL) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kebijakan Pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat lokal
yang
telah dicanangkan oleh pemerintah Timor Leste, difokuskan pada program pembangunan Infrastruktur lokal telah dilaksanakan dan dititik beratkan penanganannya pada pembangunan lokal yang masih memiliki tingkat pelayanan infrastruktur yang rendah.
Fokus utama PDL adalah (1) pengembangan commit to user
3 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
masyarakat; (2) pembangunan/peningkatan infrastruktur perdesaan; dan (3) peningkatan peran stakeholder dan pemerintah daerah. Program
Desemvolvimento
Lokal
ini,
merupakan
suatu
prosespembangunan lokal yang didelegasikan pelaksanaannya oleh pemerintah pusat kepada (Pemerintahan Kabupaten) untuk merencanakan dan memutuskan sendiri jenis program dan proyek yang dibutuhkan masyarakat setempat dalam bentuk infrastruktur yang berskala kecil. Bersamaan dengan itu, pemerintah mengalokasikan sebagian dana berupa block grants untuk mendukung realisasi dari program dan proyek atau kegiatan yang telah diputuskan sesuai dengan tujan Program Desemvolvimento Lokal adalah: 1) membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal; 2) mengurangi angka kemiskinan; dan 3) merangsang kemampuan lider lokal dalam proses perencanaan dan implementasi program dan proyek dengan konsekuensi terbentuknya pemerintah daerah sebelum memasuki era desentralisasi sebagaimana disebut dalam pasal 72 ayat (1) bahwa; Pemerintah daerah adalah kesatuan masyarakat hukum dalam wilayah tertentu yang memiliki badan-badan perwakilan, dengan tujuan mengatur partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan
persoalan-persoalan
di
dalam
komunitasnya
sendiri
dan
mengembangkan pembangunan setempat tanpa mengurangi partisipasi negara Berdasarkan UU Konstitusional RDTL pasal 72 ayat (1) maka, pemerintah lokal haruslah responsive terhadap kebutuhan yang ditetapkan oleh pembuat keputusan dengan pengetahuan tentang lokalitas dan menjawab kepentingan lokal.Sementara pemerintah telah mencanankan PDL dengan upaya pilot untuk memperoleh input yang relevan bagi formulasi kebijakan “desentralisasi” yang akan dititikberatkan pada District sebagai otonomi daerah (dalam bentuk Municipality), juga dimaksudkan untuk memacu integritas aparatur pemerintahan daerah tersebut baik secara implisit maupun eksplisit telah disebutkan dalam kebijakan pemerintah RDTL dalam rangka untuk mewujudkan good local governance di masa depan yang lebih baik. Berdasarkan pada Diploma Ministérial do MAEOT No. 1/2010 tentang Assembleia Distrito (District Assembly), secara tersirat mengatur bahwa, alokasi dana hibah untuk pembangunan dalam proses PDL harus dapat memenuhi minimum condition yang dikembangkan dari prinsip good governance. commit to user Artinya, kebijakan ini lebih
4 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
menitikberatkan pada alokasi dana/anggaran yang berbasis kinerja (alocation based
performance
atau
performance
based
grants),
dan
kinerja
pemerintahdaerahakan terus dievaluasi setiap tahunnya berdasarkan indikator minimum condition yang dipersyaratkan. Adapun maksud dari kebijakan tersebut adalah untuk mengantisipasi praktek administrasi yang seringkali menyimpang, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).Menurut Ex-Presiden RDTL, Dr. Jose Ramos Horta, pernah menyampaikan keprihatinannya terhadap korupsi yang merajalela dan terus meningkat dalam tubuh pemerintah di Timor-Leste. (Sumber Povu Maubere, tanggal 14 Desember 2011). Kenyataan pada praktek dilapangan menjelan sebelas tahun Timor Leste merdeka setelah implementasi Program Desemvolvimento Local melalui infrastruktur di Distrito Manufahi Sub Distrito Same belum Nampak. Salah satu sebabnya belum meratanya kemauan politik dan komitmen para elite pemerintah RDTL maupun
pemahaman
dijajaran
pemerintahan
(Parlemen)
tentang
pentingnya dan keuntungan kongkrit apa yang bisa diperoleh dari proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menujugood governance yakni: State, Civil Society, dan Privete Sector. Program Desemvolvimento lokal ini, disalurkan melalui Assembleia Local.
Assembleia
lokaladalahmelaluiforum
musyawarah
lokal
untuk
merumuskan prioritas pembangunan, rencana aksi, anggaran kegiatan, serta pengambilan keputusan akhir mengenai kegiatan pembangunan yang dilakukan melalui mekanisme voting oleh para anggota dewan yang ditunjuk berdasarkan kriteria diploma ministerial. Melalui Assembleia Local diharapkan akan terjadi sinergi antara pemerintah dengan masyarakat yang kemudian menghasilkan kebijakan perencanaan partisipasif, kemudian dituangkan dalam bentuk kegiatan pembangunan dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dengan pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ditingkat lokal, maka akan memungkinkan adanya peningkatkan peluang bagi masyarakat miskin untuk mengekspresikan diri mereka dan untuk memastikan bahwa prioritas mereka menjadi bagian dari agenda pembangunan. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan commit to user
5 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu kehidupan
masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil
pembangunan merupakan tujuan utama. Sayangnya, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian dari pemerintah khususnya infrastruktur di Sub Distrito Same, Distrito Manufahi. Pemerintah menganggap bahwa dengan selesainya pelaksanaan pembangunan itu otomatis manfaat akan pasti dapat dirasakan oleh masyarakat sasarannya. Padahal seringkali masyarakat sasaran justru tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehingga hasil pembangunan yang dilaksanakan menjadi sia-sia.Contoh pelaksanaan hasil infrastruktur seperti mini maret, gedung sekolah, dan Sede pemuda tidak dapat digunakan oleh masyarakat sebagaimana mestinya. Setiap tahun pencairan anggaran/Orcamento geral do stado atau APBN mengalir dengan pesat, namun sampai
saat ini, pemerintah masih banyak
permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan PDL khususnya infrastruktur lokal di Sub Distrito Same. Setelah melakukan observasi terhadap pelaksanaan infrastruktur PDL di area remotas peneliti ditemukan gedung sekolah, penampungan air bersih, listrik, dan mini market menjadi isu utama di masyarakat. Padahal strategi PDL dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan pembanguan infrastruktur
hasilnya dapat dirasakan oleh
masyarakat. Berdasarkan
pada
hasil
penelitian
dilapangan
di
Sub
District
Same/kecamatan peneliti menemukan permasalahan dilapangan sesuai dengan data realistis. Hal ini menunjukan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Program Desemvolvimento Local diSub District Same, District Manufahi belum efektif sesuai dengan target pemerintah. Karena pada pelaksanaanPDLbelum nampak Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan khususnya commit toPembangunan user
6 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
pembangunan fisik dan non-fisik. Dari hasil penelitian dilapangan Sub DistritoSame masih terdapat fenomena-fenomena yang ditemui oleh peneliti sebagai berikut; 1. Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam tahapan proses perencanaan dan pelaksanaan program PDLdalam forum Asembleia local khususnya terhadap kualitas partisipasi; 2. Masih kurangnya pemahaman pelaku pembangunan terhadap mekanisme perencanaan, penganggaran, klasifikasi prioritas pembangunan serta mekanisme voting oleh anggota Asembleia local; 3. Kurang transparannya informasi alokasi anggaran terhadap program pembangunan yang direncanakan; 4. Kurangnya waktu bagi anggota dewan desa dalam melakukan konsultasi dengan masyarakat mengenai kebutuhan masyarakat yang diusulkan; dan 5. Kurangnya koordinasi dalam proses perencanaan di tingkat suku, Sub. Distrito, dan Distrito. 6. Masih adanya faktor penghambat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program PDL di Sub Distrito Same. Sehubungan dengan permasalahan di atas, peneliti fokus pada pokok pembahasan partisipasi masayakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program PDL pada tabel berikut ini: Table 1, Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa No
(1) 1 2
Kegiatan PDL
(2) Sosialisasi Forum Identifikasi Kebutuhan lokal
Perencanaan Program
(3)
Persen
(4)
Konsultasi Skala prioritas program pembangunan Desa Pelaksanaan Program
Anggaran
Jembatan kecial, Sede pemuda, Gedung Kantor desa, jalan kecil dengan lebar 2m, panjang 2km, gedung baru dan Rehap gedung SD,SMP,SLTA, dan pasar mini
Anggaran Disntrito 30 % dan Anggaran Sub Distrito 70%
50 %
Sumber : Kantor Administrasaun Sub Distrito Same, 2011 commit to user
Keterangan
(5) Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan programmasih minim Keterangan Pelaksanaan infrastruktur lokal belum efektif untuk mengakomodir tuntutan masyarakat
perpustakaan.uns.ac.id
7 digilib.uns.ac.id
Berdasarkan table di atas, menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program pembangunan lokal di Sub Distrito Same masih minim. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Administrasaun Sub Distrito Same, dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat mengikuti forum dan pelaksanaanprogram khususnya bangunan fisik masih dibawah target untuk merespon tuntutan masyarakat.PDL merupakan program baru diterapkan di negara baru merdeka, sehingga masih wajar kendala-kendala ditemukan dilapangan. Kendala tersebut terjadi karena kesadaran dan pengetahuan masyarakat masih minim.Sehingga pelaksanaan program masih ditemukan dilapangan sesuai pada gambar di bawah ini: Gambar 1 : Presiden Timor Leste sedang observasi lokasi SD Umatutun
Sumber : Administrasaun Sub Distrito Same, 2013. Berdasarkan pada gambar 1 di atas, Presiden Timor Leste sedang observasi pelaksanaan PDL khususnya infrastruktur lokal di Desa Tutuluru Sub Distrito Same. Realitas dilapangan menunjukan pelaksanaan infrastruktur belum efektif untuk mengakomodir tuntutan masyarakat sebagaimana target dari pemerintah. Seharusnya apa yang ditargetkan oleh pemerintah untuk membangun masyarakat lokal perlu ketelitian dan menyesuaikan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bukan hanya rame-rame membangun tapi tidak pada sasaran. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan program desa sekedar formalitas untuk memenuhi tuntutan pemerintah.Kenyataan menunjukan bahwa pelaksanaan infrastruktur lokal hanyauntuk memperkaya manajer proyek, alasanya kontraktor lokal yang tidak professional, pemerintah masih mempercayai mereka sebagai pemenan tender pada pelaksanaan proyek berikutnya. Hal commit to user semacam ini hanya untuk menghabiskan anggaran negara bukan untuk
8 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
membangun.Oleh karena itu, pemerintah perlu menciptakan strategi pembangunan lokal yang berbasis partisipasif, perlu melibatkan peran aktif masyarkat melalui perencanaan, pelaksanaan, pengontrol baik internal maupun eksternal untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan desa.Tim pengawasan harus independen dan professional tidak memihak pada siapapun orangnya.Hal
semacam
ini
agar
menjaga
supaya
tidak
menjurus
ke
Korupsi.Kolusi dan Nepotisme.Dengan demikian peneliti fokus pada perumusan masalah yang diteliti sesuai dengan topik penelitian yaitu: “Partisipasi Masyarakat dalam
Perencanaan
dan
Pelaksanaan
Pembangunan
melalui
Program
Desemvolvimento Local di Sub Distrito Same, Distrito Manufahi” B. Perumusan Masalah Dari identifikasi permasalahan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Partisipasi Masyarakatdalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan melalui PDL di Sub Distrito Same, Distrito Manufahi? 2. Faktor-faktor apakah yang menjadi Penghambat dan Pendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan melalui PDL di Sub Distrito Same, Distrito Manufahi? C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan penelitian yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Medeskripsikan
dan
menganalisis
Partisipasi
Masyarakat
dalam
Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan melalui PDLdi Sub Distrito Same, Distrito Manufahi. 2. Mendeskripsikan
dan
Menganalisis
Faktor-Faktor
yang
menjadi
penghambat dan pendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Melalui PDL di Sub Distrito Same, Distrito Manufahi. D. Manfaat Penelitian
commit to user
9 digilib.uns.ac.id
perpustakaan.uns.ac.id
Manfaat penelitian adalah
1. Secara Teoritis a. Hasil kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran khususnya berkaitan dengan pengembangan
konsep partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya disiplin Ilmu Administrasi Publik, dan bagi peneliti lainnya yang interest terhadap penelitian sejenis. 2. Secara Praktis : a. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada eksekutif dan legislatif, khususnya kepada Pemerintah daerah atau Assembleia Distrito, Sub Distrito, dan Suco/Desa yang akan dibentuk Assembleia Municipio pada tahun 2016 b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Distrito Manufahi Sub Distrito Same demi lestarinya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan melalui Program Desemvolvimento Local yang berbasis aspirasi masyarakat.
commit to user
