BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Strategi pada dasarnya merupakan penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu Organisasi, pemilihan cara bertindak (course of action) yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu organisasi. Perencanaan strategi dengan demikian merupakankeputusan manajemen yang telah direncanakan sebelumnya mengenai tujuan yang ingin dicapai, cara bertindak untuk mencapai tujuan dan alokasi sumber daya manusia dan sumber ekonomis yang dimiliki. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2011 – 2015 Dimana Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Program Keluarga Berencana merupakan salah satu program yang telah ditetapkan dan menjadi urusan wajib pemerintah , maka perlu diambil langkah – langkah atau upaya –upaya yang diperlukan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk dapat merealisasikannya. Dalam proses pembuatan Rencana Strategi (renstra) ini, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berusaha memberikan diskripsi dan analisis tentang beberapa hal yang dianggap bermanfaat untuk manajemen, sebagai berikut : a. Visi, Misi , arah dan tujuan yang diinginkan; b. Mengungkapkan kekuatan dan kelemahan yang ada saat ini, serta kemungkinan ancaman dan peluang organisasi pada masa yang akan datang, RPJM; c. Menjelaskan cara-cara yang akan dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan; d. Kerangka dan pedoman untuk merencanakan kegiatan dan alokasi sumber-sumber ekonomi (anggaran); e. Masukan untuk pengembangan ide-ide baru pada setiap Pegawai di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana dalam rangka peningkatan
Sumber Daya Manusia; f.
Proses koordinasi, organisasi dan komunikasi antar pegawai atau bagian organisasi;
g. Pedoman untuk mengevaluasi dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan dan sasaran organisasi.
Hal-hal tersebut di atas merupakan isi dari Renstra tahun 2011-2015 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
yang dijadikan titik awal untuk melakukan pengukuran
kinerja, sehingga dalam hal ini tetap diperlukan suatu integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, Nasional dan global. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor
06 Tahun 2008
tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, disebutkan bahwa Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
1
Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Keluarga Berencana serta tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati. Pertanggung jawaban Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung pada tahun 2011 mengacu Kepada Intruksi Presiden Rebublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KepalaLembaga Administrasi Negara Nomor 234 / LX / 6 / 2003 tentang perbaikan pedoman pengajuan pelaporan Akuntanbilitas kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam hal keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistim pertanggung jawaban secara periodik. B.
LANDASAN HUKUM
1.
Dasar Penyusunan Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD wajib membuat Rencana Strategis (Renstra SKPD). Berdasarkan penjelasan umum Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang dimaksud dengan SKPD adalah: a. Unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; b. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; c. Unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung wajib menyusun Renstra SKPD. Penyusunan Renstra SKPD didasarkan pada ketentuan Perundang-undangan sebagai berikut: Dalam melakukan penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung, maka beberapa peraturan baik pusat maupun daerah akan dijadikan sebagai landasan hukum, antara lain: 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
2
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124; 13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembanguna; 17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 23. Peraturan
Bersama
Menteri
Dalam
Negeri,
Menteri
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor: 28 Tahun 2010, Nomor: 0199/ M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 24. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 8 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatra Barat; 25. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung
Nomor
6
tahun
2006
Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah; dan 26.Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025
C.
MAKSUD DAN TUJUAN
Perencanaan Strategis disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi satuan organisasi dijajaran Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung dalam menyusun dan menetapkan sasaran, program dan kegiatan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Tujuan disusunnya perencanaan strategis adalah untuk lebih
3
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan keuangan yang lebih berdaya guna serta lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi organisasi. D.
SISTEMATIKA PENULISAN
Naskah Rencana Strategis ( Renstra ) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab.I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang. B. Landasan Hukum. C. Maksud dan Tujuan. D. Sistematika Penulisan.
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB. B. Sumber Daya Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB. C. Kinerja Pelayanan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB. D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB. BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB. B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. E. Penentuan Isu-isu Strategis. BAB.IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi. B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB C. Strategi dan Kebijakan. BAB.V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB.VI PENUTUP
4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
A.
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana maka Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA KANTOR Drs.JOHN ISKANDAR NIP: 19621113 199203 1 003 KASUBAG TATA USAHA ANITA, SH
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Penyuluh Keluarga Berencana ( PKB )
KASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NURBAITI, SE 1. 2. 3. 4. 5.
Doni Aries, S.IP Welda Yulia, A.Md.Keb Gita Flolina Sari, A.Md Edi Mandala Fitria Pramita
KASI KB dan KS MURNI 1. 2. 3.
Yeni Rahman, SE Rizki Amelia Emzet, A.Md.Keb Adhari Mustika, A.Md
Suriadi Zulfitri, S.Ag Khairil Anwar Reren Haswati, A.Ma Hendi.Y.Suska, A.Md Romi Hariadi, S.Kom Imelda, S.Sos Liza Guslita, SP Amir Biki Novinol Pab Dwi Anam, A.Md
KASI PENGUATAN KELEMBAGAAN YULISMAR, SE 1. Rohani. SH
2. Ailaza Pitra SH 3. Ade Nurul Fazri, S.I.Kom 4. Sari Ayu Noverita Wijaya
5
B.
SUMBER DAYA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
1). Sumber Daya Manusia Untuk meningkatkan pelayanan pada organisasi dan terutama pelayanan pada masyarakat sangat dibutuhkan sumberdaya manusia yang berrdayaguna dan berhasil guna baik untuk kepentingan organisasi ataupun kepentingan masyarakat sedangkan sumber daya manusia yang ada pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana saat ini berjumlah 46 adalah sbb : 1. Staf di Kabupaten Gol : Golongan IV
: 0 Orang
Golongan III
: 10 Orang
Golongan II
: 3 Orang
Golongan I
: 1 Orang
Kontrak
: 9 Orang
2. Penyuluh KB di kecamatan Golongan IV
: 1 Orang
Golongan III
: 19 Orang
Golongan II
: 3 Orang
3. Berdasarkan Pendidikan Sarjana ( S II )
:
0 Orang
Sarjana ( S I )
:
16 Orang
Sarjana Muda ( D 3 )
:
7 Orang
Diploma Dua ( D II )
:
1 Orang
Diploma Satu ( D I )
:
- Orang
SLTA
: 21 Orang
SLTP
:
1 Orang
SD
:
1 Orang
4. Berdasarkan Jenis Kelamin Laki – Laki
: 13 Orang
Perempuan
: 33 Orang
6
2). Fasilitas Sarana dan Prasarana Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Untuk menunjang kegiatan operasional Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana saat ini tersedia Sarana dan Prasarana sebagai berikut : 1.
Satu Buah gedung
2.
Kendaraan roda empat 3 Unit.
3.
Kendaraan roda dua 27 Unit
4.
Alat Kantor dan Rumah tangga 87 Unit (Mobiler, komputer,)
5.
Alat Studio dan Komunikasi 3 Unit
6. C.
a.
Infokus 1 buah
b.
Telepon 1 buah
c.
Radio
1 buah
1 unit (Genset)
KINERJA PELAYANAN KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
Pelayanan pemerintah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana saat ini belum terlayani secara baik, sehingga masih terdapat hambatanhambatan pelayanan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana. 1. Bidang Pemberdayaan Perempuan Untuk bidang pemberdayaan perempuan saat ini sangat dibutuhkan peningkatan SDM perempuan melalui organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Sijunjung, organisasi tersebut saat ini berjumlah 24 organisasi yang aktif dan pada umumnya organisasi tersebut tidak bisa mandiri disebabkan tidak adanya dana dan sarana serta fasilitas pendukung untuk organisasi. 2. Perlindungan anak Dalam mewujudkan amanat Undang-undang bidang perlindungan anak telah berusaha memberikan sosialisasi Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan perlindungan terhadap anak sehingga kedepan generasi yang diwujudkan dapat bermanfaat baik bagi Daerah Bangsa dan Negara. Salah satu penyebab kurangnya perlakuan perlindungan terhadap anak adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus yang terjadi terhadap anak sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang- Undang. 3. Keluarga Berencana Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur bidang keluarga berencana berusaha memberikan pengayoman kepada masyarakat dalam kesehatan reproduksi cara penggunaan, dan manfaat ber KB, sedangkan tujuan dari keluarga berencana diantaranya adalah untuk mewujudkan peningkatan SDM dan pengentasan kemiskinan,
7
untuk mewujudkan SDM dan pengentasan kemiskinan tersebut faktor penyebabnya antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi dan fasilitas pendukung serta sarana untuk kegiatan advokasi dan KIE juga rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan rendahnya tingkat ekonomi keluarga Hambatan-hambatan ini disebabkan karena keterbatasan/kurangnya SDM Aparatur Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana baik Tenaga Administrasi Kantor maupun yang di lapangan sebagai Penyuluh Keluarga Berencana, belum adanya tenaga Psikolog yang dapat membantu mengayomi korban KDRT, Ibu dan Anak Korban dengan Konseling Interpersonal dan masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk pelaksanaan tugas. D.
TANTANGAN
DAN
PELUANG
PENGEMBANGAN
PELAYANAN
KANTOR
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
Sesuai dengan amanat Undang-undang maksud, tujuan dan sasaran dalam pelayanan terhadap organisasi dan pelayanan masyarakat maka saat ini kondisi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sudah saatnya untuk direfisi karena intensitas dan volume kegiatan pada kantor pemberdayaan perempuan dan KB sangat padat sehingga pelayanan terhadap organisasi dan masyarakat tidak terlaksana dengan baik dan lancar untuk itu kedepan diharapkan kepada pimpinan daerah untuk dapat melaksanakan pembaharuan dan refisi tentang struktur dan organisasi yang telah diatur dalam UU No 52 Tahun 2010 tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana, dengan tujuan “ PERTUMBUHAN PENDUDUK TUMBUH DAN SEIMBANG “ (PTS)
8
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
A.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Berdasarkan analisis internal dan eksternal yang ada, maka potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana antar lain : 1. Kurang berperannya kader dalam Program KB sehingga mekanisme operasional tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pelaksanaan kegiatan program keluarga berencana ternyata masih banyak kader-kader Keluarga Berencana yang belum aktif dan melaksanakan kegiatan advokasi dan Kominikasi Informasi dan Edukasi (KIE), serta kurangnya pengetahuan dan wawasan pelaksana dan petugas KB terutama PKB dan kader di Nagari sehingga pelayanan terhadap masyarakat belum berjalan secara maksimal. 2. Penumbuhan dan pengembangan kelompok ekonomi produktif melalui UPPKS sulit dilaksanakan karena sebagian besar kelompok sudah bubar dan tidak aktif berusaha. Untuk penumbuhan dan pengembangan kelompok produktif melalui UPPKS ternyata para pelaksana UPPKS mengalami kesulitan dibidang modal dan biaya untuk mengembangkan usaha mereka, sehingga untuk memajukan usaha mereka sangat sulit diupayakan, serta hasil yang telah diciptakan dibidang usahanya tersebut juga mengalami kesulitan, yaitu dibidang pemasaran serta kurangnnya keahlian untuk melakukan inofasi dan kreasi dibidang usaha-usaha mereka sehingga produk yang dihasilkan kalah bersaing di pemasaran. . 3. Kurangnya tenaga dalam mengelola kegiatan-kegiatan di semua terutama Seksi KB, Seksi PPr dan Perlindungan Anak, sehingga kegiatan-kegiatan tidak terkelola secara maksimal. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dibidang KB, PPr dan perlindungan anak dibutuhkan tenaga ahli dan trampil sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat terwujud sebagimana mestinya, akan tetapi pada kenyataannya pelayanan di bidang KB, PPr dan perlindungan anak belum berjalan sebagai mana mestinya yang disebabkan oleh kurangnya Sumber daya Manusia , Sarana dan Prasana serta kuranganya Anggaran dan biaya untuk mendapatkan tenaga-tenaga yang potensial untuk itu. 4. Kurangnya Tenaga Penyuluh di Lapangan. Dalam penyampaian Informasi dan pengetahuan dibidang KB, PPr dan Perlindungan anak, ternyata tenaga penyuluh dilapangan sangat tidak memadi dibandingkan dengan jumlah penduduk dan wilayah yang harus didatangi dan dilakukan penyuluhan, sedangkan tenaga yang tersedia pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk tenaga penyuluh dilapangan berjumlah
9
a.
Kader penyuluh PPKBD
256 orang
b.
Kader penyuluh Sub PPKBD
536 orang
c.
Kader penyuluh BKB
440 orang
d.
Kader penyuluh BKR
115 orang
e.
Kader penyuluh BKL
145 orang
f.
Kader penyuluh UPPKS
315 orang
g.
Penyuluh PKB Jumlah.................
23 orang 1829 orang
Dengan jumlah tenaga kader penyuluh sebanyak 1829 orang dengan jumlah 8 Kecamatan dan 66 Nagari yang ditempatkan pada jorong-jorong di Nagari serta jumlah penduduk sebanyak 39005 menurut hasil pendataan keluarga tahun 2010 ternyata tenaga kader penyuluh sangat tidak mencukupi, sehingga apabila tenaga dan pengetahuan masyarakat tentang Keluarga Berencana tidak ditingkatkan akan menimbulkan terjadinya ancaman ledakan penduduk ( babyboom)
5. Tingginya kasus KDRT di Kabupaten Sijunjung. Jumlah kasus KDRT yang terdata pada Kantor pemberdayaan permpuan dan keluarga berencana malai tahun 2008-2011 berjumlah 23 kasus yang disebabkan beberapa faktor 1.faktor Fisik berjumlah 3 kasus 2.faktor Psikis berjumlah o kasus 3.faktor seksualitas berjumlah 12 kasus 4.faktor eksploitasi berjumlah 1 kasus 5.faktor penelantaran rumah tangga 7 kasus Dari jumlah yang terdata ternyata kasus seksulitas
sangat mendominasi
terutama dalam kasus pencabulan terhadap anak yang disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang pemahaman tentang Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang no.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 6. Belum adanya tenaga Psikolog yang dapat membantu mengayomi Korban KDRT, Ibu dan Anak Korban dengan Konseling Interpersonal. Untuk membantu masyarakat korban KDRT, Ibu dan anak korban, ternyata pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB belum ada tenaga psikolog yang mempunyai sertifikasi dan kualifikasi untuk mengani kasus-kasus KDRT sehingga untuk mengurangi beban psikis korban KDRT belum berjalan dengan maksimal, sehingga kedepan untuk penangan kasus KDRT Kantor Pemperdayaaan Perempuyan Dan KB mempersiapkan tenaga psikolog untuk kasus-kasus KDRT dan kasus-kasus laninya yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.
10
7.
Belum adanya lokasi rehabilitasi kenakalan anak dan remaja di Kabupaten Sijunjung. Untuk meningkatkan pelayanan dan mengurangi beban moral serta psikis korban KDRT
di
Kabupaten
Sijunjung,
sangat
dibutuhkan
gedung
rehabilitasi
dan
penampungan korban KDRT serta saran dan prasaran dan tenaga untuk itu, sehingga kedepan para korban KDRT dapat kembali masuk kedalam masyarakat dapat diterima sebagaimana mestinya, karena beban moral dan psikis korban KDRT telah di tempat dan dilatih di gedung rehabilitasi dan penampungan korban KDRT yang telah tersedia. 8.
Masih tingginya TFR ( Total Fertility Rate ) yaitu dari hasil SDKI 2007 adalah 3,4 % sementara rata-rata nasional ada 2,6%
9.
Baby Boom (Ledakan penduduk) Mengingat pentingnya masyarakat untuk ber KB adalah untuk menekan terjadinya ledakan jumlah penduduk yang bisa mengakibatkan pertumbuhan penduduk 2 kali lipat dari jumlah penduduk yang terdata saat ini bahkan bisa lebih.
10. Masih tingginya unmeed need ( 16,7% ) yaitu PUS yang tidak ingin punya anak lagi tapi belum terjangkau oleh pelayanan KB. Untuk menekan pertumbuhan penduduk dikalangan Pasangan Usia Subur perlu dilakukan motivasi, sehingga timbul keinganan oleh pasangan usia subur untuk ber KB (memakai alat kontrasepsi) 11. Belum tergarapnya dengan maksimal wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan. Akibat dari luasnya wilayah dan daerah Kabupaten Sijunjung, mengakibatkan tidak terjangkaunya para akseptor didaerah-daerah terpencil sehingga kedepan diperlukan sarana dan prasarana serta biaya untuk menjangkau daerah-daerah terpencil dan terisolir tersebut. B.
TELAAHAN VISI, MISI DAN RPJMD KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2011-2015. Untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang sehingga arah dan tujuan dari pembangunan itu dapat terwujud dan terlaksana sebagaimana mestinya dan perlu ditetapkan melalui suatu visi sehingga kedepan tujuan pembangunanoleh pemerintah dapat terwujud, adapun visi Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut :
Visi Kabupaten Sijunjung adalah terwujudnya nagari yang madani melalui sistem ekonomi, percepatan pengembangan kualitas SDM dan lembaga daerah serta peningkatan infrastruktur dan sarana dasar.
Untuk melaksanakan suatu visi pemerintah daerah perlu ditetapkan dengan suatu misi yang sangat memungkinkan untuk mencapai suatu program pembangunan oleh pemerintah yaitu,
Misi Kabupaten Sijunjung adalah : 1. Mewujudkan penataan dan penguatan ekonomi. 2. Meningkatkan kecerdasan, keterampilan dan kesehatan serta IMTAQ SDM anak nagari. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta prasarana nagari. 4. Memanfaatkan SDA untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Sijunjung.
11
5. Mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan. 6. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil dan peduli serta berwibawa. 7. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. 8. Revitaliasasi adat dan seni budaya anak nagari.
Untuk mewujudkan visi dan misi yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2011 - 2015 antara lain memanfaatkan SDA untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat sijunjung serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, seluruh agenda dan program yang telah ditetapkan oleh Kantor Pemberdayaan
Perempuan
dan
Keluarga
Berencana
perlu
direalisasikan
untuk
mewujudkan Nagari yang Madani melalui sistem ekonomi, percepatan pengembangan kualitas SDM dan lembaga daerah serta peningkatan infrastruktur dan sarana dasar. Agenda dan prioritas pembangunan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang berhubungan dengan Visi dan Misi Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015 yaitu memanfaatkan SDA untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Sijunjung dan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, adapun agenda tersebut adalah : 1.
Program Pelayanan Administrasi perkantoran
2.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3.
Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur
4.
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.
program penyusunan RENSTRA SKPD
6.
Program keluarga Berencana
7.
Program kesehatan reproduksi remaja
8.
Program pelayanan kontrasepsi
9.
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
10.
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
11.
Program
peningkatan
peran
serta
dan
kesetaraan
gender
dalam
pembangunan
C.
12.
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
13.
Program Penguatan Kelembagaan pengarustamaan gender dan anak
14.
Program penyuluhan
TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA KABUPATEN Untuk meningkatkan maksud tujuan dan sasaran dari rencana strategis pembangunan organisasi dan masyarakat maka perlu didukung dengan rencana yang matang efektif efisien berdaya guna dan berhasil guna serta dapat terlaksana secara berkesinambungan sehingga kesejahtaeraan masyarakat dapat terwujud sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu maka Pemerintah Daerah selaku pengemban amanat masyarakat harus mempersiapkan secara efektif dan efisien sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud salah satunya dengan rencana strategis yang dipersiapkan saat ini.
12
Adapun program prioritas nasional serta Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk menunjang kegiatan program Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dan Program Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 2. Program KKB yang melayani sesuai SOP 3. Program Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 4. Program Advokasi dan Penggerakan 5. Program Kerjasama dengan Mitra Kerja 6. Program Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan KKB 7. Program SDM yang terdidik dan terlatih 8. Program dukungan Manajemen 9. Program gaji, langganan daya jasa dan pemeliharaan rutin 10. Program pembinaan dan monitoring dan evaluasi. D.
PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Dalam mewujudkan program pembangunan nasional dan program pembangunan daerah perlu disikapi dan ditindak lanjuti isu-isu pembangunan yang terjadi saat ini dan yang akan datang sehingga program pembangunan tersebut dapat terwujud sebagaimana mestinya, adapun isu-isu yang berkembang pada Kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana saat ini adalah sebagai berikut : 1. Memanfaatkan Sumber daya manusia untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat sijunjung. Dalam hal ini Kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana berusaha untuk meningkatkan sumber daya menusia kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana melalui pendidikan-pendidikan dan latihan yang diprogramkan oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah daerah sehingga kedepan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baikl. 2. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Untuk
meningkatkan
partisipasi
dan
pemberdayaan
masyarakat
dalam
pembangunan kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana berusaha memberikan sosialisasi dan motifasi kepada masyarakat agar program pembangunan nasional dan daerah dapat terlaksana dengan baik, melalui program-program pembanguan kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dan agenda pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sejak Program KB di Sumatera Barat dikembangkan dari tahun 1974 sampai dengan 2009, diperkirakan di Sumatera Barat dan Kabupaten Sijunjung telah berhasil mencegah rata-rata sebanyak 121.000 di Sumatera Barat kelahiran setiap tahunnya dan Kabupaten Sijunjung 4500/tahun (Perkiraan Efek Dampak Program KB Sumbar Tahun 2009).
13
Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan Keluarga Berencana dari tahun 1974- 2009, antara lain : (1) . Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) di Sumatera Barat sudah menurun menjadi sebesar 3,4 (SDKI 2007) dari kondisi sebelumnya 6,18 pada tahun 1971. (2). Dari aspek kualitas penduduk, program Keluarga Berencana Nasional juga telah membantu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga, karena dengan jumlah anak yang lebih sedikit, maka setiap keluarga akan lebih dapat dan berkesempatan untuk memenuhi hak-hak dasar anak-anaknya
14
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
Untuk mewujudkan program pembangunan nasional dan program pembangunan daerah perlu dinyatakan dalam suatu visi dan misi yang jelas kemana arah embangunan itu akan diwujudkan sehingga kedepan pembangunan dapat diwujudkan dengan visi dan misi yang kita tetapkan secara bersama, adapun visi dan misi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :
A.
VISI
DAN
MISI
KANTOR
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN
KELUARGA
BERENCANA
Visi Terwujudnya hak-hak reproduksi, perlindungan perempuan dan anak, dengan keadilan dan kesetaraan gender menuju keluarga yang berkualitas di Kabupaten Sijunjung. Misi
Mewujudkan manajemen yang profesional di bidang pengelolaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
B.
Mendorong terwujudnya pelayanan hak-hak reproduksi dan keluarga.
Mendorong terwujudnya perlindungan anak dan perempuan.
Mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
TUJUAN
DAN
SASARAN
JANGKA
MENENGAH
KANTOR
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
1.
Tujuan Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi, jadi tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangkauan waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan perobahan nomenklatur dan Penggabungan dari Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil dan KB Kabupaten Sijunjung dan Bagian Pemberdayaan Perempuan Setdakab Sijunjung menjadi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Sijunjung maka tujuan yang akan dicapai dalam
Tahun 2011 s/d Tahun 2015
melaksanakan Program dan Kegiatan. Tujuan organisasi yang akan dicapai dalam 5 (Lima) Tahun Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung yang merupakan bentuk nyata dari visi tersebut diatas adalah : a. Mewujudkan
manajemen
yang
profesional
di
bidang
pengelolan
dibidang
pengelolaan
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Untuk
mewujudkan
manajemen
yang
profesional
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana perlu ditingkatkan Sumber Daya
15
Manusia dan Kualitas pegawai melalui diklat-diklat dan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah pusat, Propinsi, maupun Kabupaten sehingga keahlian para pegawai, petugas dan kader penyuluh lapangan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat terwujud dengan hasil yang maksimal. b. Mendorong terwujudnya pelayanan hak-hak reproduksi dan keluarga. Didalam mendorong terwujudnya hak-hak reproduksi dan keluarga Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat terutama para kader penyuluh lapangan sehingga didalam mencapai tujuan nasional sesuai menurut amanat undang-undang nomor 52 tahun 2010 yaitu penduduk tumbuh dan seimbang dapat terwujud. c. Mendorong terwujudnya perlindungan anak dan perempuan. Untuk mewujudkan perlindungan anak dan perempuan perlu dibentuk suatu wadah atau lembaga serta tenaga ahli untuk itu guna menampung seluruh permasalahan perempuan dan anak sehingga kedepan permasalahan perempuan dan anak dapat ditekan atau diminimalisir sekecil mungkin untuk mendapatkan keluarga bahagia dan sejahtera. d. Mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. Dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender ditengah masyarakat diharapkan kepada kaum perempuan untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia dan keahlian dibidang tertentu serta kepada lembaga Pemerintah maupun swasta agar dapat memberikan peluang atau kesempatan kepada kaum perempuan untuk berkompetensi dan berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga kedepan tidak ada lagi perbedaan perempuan dan laki-laki disegala bidang untuk berkembang. 2.
Sasaran Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Adapun sasaran dari tujuan yang telah ditetapkan diatas ialah : “Terwujudnya hak-hak reproduksi, perlindungan perempuan dan anak, dengan keadilan dan kesetaraan gender menuju keluarga yang berkualitas di Kabupaten Sijunjung”. Untuk mewujudkan hak-hak reproduksi, perlindungan perempuan dan anak, dengan keadilan dan kesetaraan gender menuju keluarga yang berkualitas di Kabupaten Sijunjung kedepan perlu didukung dengan Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta teknologi yang mendukung untuk mewujudkan hal tersebut. Sehingga kedepan sasaran dari pembangunan melalui Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat terwujud.
16
C.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
a. Strategi Adapun strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pencapaian kondisi penduduk tumbuh seimbang dan memacu kepada RPJMD Kabupaten Sijunjung serta Kantor Pemberdaayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai berikut : 1.
Meningkatkan Advokasi kepada pemangku kepentingan ( stakeholder)
2.
Menjamin Ketersediaan dan pemanfaatan parameter kependudukan
3.
Meningkatkan Komunikasi, informasi dan aplikasi (KIE) program kependudukan dan pembangunan KB
4.
Meningkatkan kemitraan dalam program kependudukan dan pembangunan KB
5.
Meningkatkan Jaminan ketersediaan sarana dan prasarana
6.
Menyerasikan kebijakan kependudukan dan pembangunan KB
7.
Meningkatkan penelitian dan pengembangan kependudukan KB
8.
Meningkatkan Pemanfaatan sistem manajemen informasi (SIM) berbasis teknologi informasi, dan komunikasi (TIK)
9.
Pencanaan dan pengembangan SDM aparatur
10. Penataan organisasi dan tata laksana 11. Pengembangan budaya kerja cerdas, ulet, dan kemitraan (CUK) 12. Memastikan efisiensi anggaran b. Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas, diperlukan strategi dan kebijakan – kebijakan sebagai berikut : Kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dimaksud diatas adalah : 1.
Meningkatkan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan KB; Untuk meningkatkan pelayanan pemberdayaan perempuan dan KB dengan cara meningkatkan sumber daya manusia dan tenaga kader penyuluh lapangan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud dan terlaksana dengan hasil yang maksimal.
2.
Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana; Dalam meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana kedepan kepada para petugas pelayanan, kader-kader di Kecamatan Nagari ataupun Jorong perlu dilakukan pembinaan-pembinaan baik tingkat Jorong, Nagari
Kecamatan, Kabupaten,
Propinsi, maupun Pusat sehingga pelayanan Keluarga Berencana betul-betul dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat maupun Pemerintah. 3.
Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga dan masyarakat; Dalam upaya meningkatkan kwalitas ketahanan keluarga dan masyarakat perlu dilakukan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan serta sosialisi sehingga masyarakat akan lebih tahu tentang ketahanan keluarga dan masyarakat untuk
17
mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945. 4.
Meningkatkan akses terhadap informasi pelayanan kesehatan reproduksi remaja; Untuk menunjang terhadap pelayanan kesehatan reproduksi remaja perlu dilakukan pembinaan-pembinaan melalui media masa dan elektronik sehingga pelayanan kesehatan reproduksi remaja dapat langsung dirasakan oleh remaja dan masyarakat yang menggunakannya.
5.
Mengintegrasikan pelayanan program KB; Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelayanan program keluarga berencana perlu dillakukan koordinasi dan kerjasama antar instansi yang menyangkut dengan pelayanan program Keluarga Berencana sehingga pelayanan program Keluarga Berencana dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
6.
Meningkatkan tingkat kemandirian masyarakat dalam ber KB; Dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam ber KB perlu dilakukan pembinaan-pembinaan dan sosialisi kepada masyarakat akan penting dan perlunya kita ber KB sehingga hak-hak reproduksi yang berkualitas dapat diatur dan direncanakan sesuai dengan arahan dan bimbingan yang diberikan oleh program keluarga berencana.
7.
Berkurangnya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sijunjung yang berkeadilan gender. Dengan
melakukan
pembinaan-pembinaan
terhadap
perempuan
dan
anak
diharapkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan dan diminimalisir sekecil mungkin sehingga keluarga sehat sejahtera dan bahagia dapat terwujud.
18
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional perlu dibuat suatu konsep atau rencana yang matang sehingga program atau kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan antara lain melalui program Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) sehingga arah dan tujuan dari pembangunan tersebut dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Dengan ditetapkannya program pembangunan nasional dan program pembangunan daerah tidak terlepas dari sarana dan prasarana serta biaya sehingga untuk mewujudkan program pembangunan nasional dan program pembangunan daerah tersebut harus dilakukan evaluasi dan revisi sesuai dengan kebutuhan dan keadaan serta standar dari setiap program atau kegiatan tersebut dilaksanakan. Agar pelaksanaan program pembangunan nasional dan program pembangunan daerah tersebut dapat terwujud dengan baik Kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana telah membuat program dan rencana serta biaya sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah daerah melalui SKPD Kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan daftar terlampir.
19
BAB VI PENUTUP
A.
KESIMPULAN
Rencana strategis dalam pelaksanaanya dijabarkan pada rencana kegiatan tahunan daerah yang memuat anggaran dan pendapatan belanja daerah yang terukur kinerjanya, ditetapkan setiap tahun oleh Bupati Sijunjung dengan persetujuan DPRD. Rencana strategis merupakan pedoman bagi instansi pemerintah Kabupaten dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga DPRD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Sijunjung bersama DPRD bertanggung jawab dan menjaga konsistensi antara rencana strategis dengan rencana pembangunan tahunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, menyeluruh dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan DPRD serta mesyarakat secara bersama-sama melaksanakan pembangunan. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga aset pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sijunjung sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan. B.
SARAN
Dalam memperbaiki kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung, perlu ada penyeimbangan penempatan personil secara profesional dan proposional untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan visi dan misi serta perangkat sarana dan prasarana dengan memperhatikan dinamika perkembangan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana shingga apa yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dapat terwujud yaitu masyarakat yang adil dan makmur, bahagia dan sejahtera. .
KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Drs. JOHN ISKANDAR Penata Tk.I NIP.19621113 199203 1 003
20
