BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung mempunyai peranan dan fungsi penting serta strategis dalam rangka melayani masyarakat Kabupaten Badung di bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan/Gender dan Perlindungan Anak, dengan melibatkan lebih banyak perempuan sebagai
stikholder dapat diharapkan dapat
menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terealisasi secara transparan, partisipatif dan Akuntabilitas . Guna mengantisipasi persoalan-persoalan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang pembentukan Oganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung membentuk Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung dengan tugas membantu
Bupati
Badung
dalam
menyelenggarakan
Pemerintahan
di
bidang
Pemberdayaan Perempuan. Keberhasilan Organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran untuk memenuhi visi/misi dapat diukur dan dimonitor secara langsung maka perlu kiranya ditetapkan suatu sarana/sistem
yang disebut Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan.
Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sasaran strategis merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Alur dalam penyusunan Indikator Kinerja yang pertama disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD), karena awal dari Rencana Kerja dan Anggaran Pembangunan Daerah bersumber dari RPJMD kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Renstra ( Rencana Strategis )
untuk menunjang terlaksananya
Renstra dilengkapi dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dibuat Penetapan Kerja (PK) barulah menjadi kegiatan
dimana pada akhir periode Instansi melakukan
pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, pengukuran pencapaian target kinerja dimaksudkan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja untuk menentukan keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam 1
bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP ) semua itu merupakan suatu rangkaian yang tidak lepas atau dipisahkan antara satu dengan yang lain.
B. Maksud dan Tujuan. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Kinerja instansi Pemerintah menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah
yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, dengan tujuan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan.
2
BAB II
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
A. SASARAN STRATEGIS Pengarusutamaan gender berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimais untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program
yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan
perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Piranti analisis yang dapat digunakan untuk strategi pengarusutamaan gender antara lain adalah “Alur Kerja Analisis Gender/Gender Analysisi Pathway (GAP)”. Hasil analisis gender ini kemudian digunakan oleh semua komponen terkait termasuk seluruh SKPD di Kabupaten Badung untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengintegrasian isu gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah akan membuat pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan adil dalam memberikan akses, partisipasi, manfaat dan kontrol kepada perempuan dan laki-laki. Pengarusutamaan gender memiliki parti penting karena melalui program pengarusutamaan gender : c. Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakankebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada rakyatnya, perempuan, dan lakui-laki. d. Kebijakan dan pelayanan publik, program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki. e. Pengarusutamaan gender merupakan upaya menegakkan hak-hak perempuan dan lakilaki atas kesempatan yang sama, pengakuan dan penghargaan yang sama dimasyarakat. f. Pengarusutamaan gender mengantar kepada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. g. Keberhasilan Pengarusutamaan Gender memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa.
3
Dalam upaya pelaksanaan program pengarusutamaan gender, pemerintah Kabupaten Badung
melalui
Kantor
Pemberdayaan
Perempuan
Kabupaten
Badung
telah
melaksanakan beberapa program antara lain : 1.
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
2.
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
3.
Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
4.
Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
(P2TP2A).
B. INDIKATOR KINERJA Perkembangan manajemen sektor publik saat ini adalah adanya tuntutan kepada penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kepada masyarakat inilah yang disebut output, dan outcome seperti ini yang disebut sebagai kinerja. Ada kebiasaan selama ini bahwa kita menganggap sudah berkinerja apabila telah menghabiskan dana yang disediakan pelaksanaan kegiatan telah tercapai 100 % dan kegiatan tersebut menghasilkan suatu produk. Dengan adanya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 mengatur tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Dalam
peraturan tersebut diuraikan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil atau sumber daya manusia (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan. Hasil ( out come ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan penetapan indicator kinerja utama. Indikator kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja, Indikator kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan yang berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kantor Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 4 sasaran dan 5 (lima) idikator yaitu Indikator pertama Persentase penanganan kasus KDTR dengan target tahun 2014 adalah sebesar 100% dari jumlah kasus yg dilaporkan untuk dapat ditangani, 4
indicator kedua jumlah keluarga yang mendapat pembinaan gerakan sayang ibu dan bayi baru lahir (GSI-B) dengan target tahun 2014 adalah sebanyak 780 orang, indicator ketiga adalah angka IPG yang pada tahun 2014 ini targetnya adalah sebesar 74.45. Indikator keempat adalah jumlah kader BKB yang mendapat pelatihan sebanyak 75 kader dan indicator kelima adalah jumlah keluarga yang mendapat pembinaan P2W-KSS, dimana pada tahun anggaran 2014 ini menargetkan sebanyak 650 KK (12 kelompok) dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Badung. Pelaksanakan program kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) yang bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi serta meningkatkan kualitas hidup perempuan, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 25 Permendagri nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah yang mana telah diperkuat pula oleh adanya Surat Edaran Bupati Badung Nomor 916/2971/PP tentang pelaksanaan anggaran yang responsive gender (ARG). Hal tersebut mewajibkan Daerah untuk membentuk pokja-pokja PUG sebagai wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak Pengarusutamaan
Gender
dari
berbagai
instansi/lembaga
pemerintah
berupa
pembentukan Focal Point di masing-masing SKPD di Kabupaten Badung. Focal Point ini merupakan aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di SKPD masing-masing. Adapun indikator kinerja utama yang dilaksanakan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut : NO SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
IKU - Persentase penanganan kasus KDRT - Jumlah keluarga yg mendapat pembinaan gerakan sayang ibu dan bayi baru lahir (GSI-B)
2 Menurunnya kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki
- Angka IPG
3 Meningkatnya pemenuhan hak anak
- Jumlah kader BKB yg mendapat pelatihan
4 Meningkatnya peranan perempuan
- Jumlah keluarga yg mendapat pembinaan P2W-KSS
5
TARGET 100% 780 orang
74,45
75 kader
650 KK
B A B III GAMBARAN UMUM
A. Visi dan Misi SKPD Setiap Program Pembangunan umumnya dilandasi oleh Visi dan Misi. Demikian juga Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan juga mempunyai Visi dan Misi tersendiri. Visi dan Misi Kantor Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Badung adalah
sebagai berikut : 1.
Visi. Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender ( KKG ) Kesejahteraan dan Perlindungan Anak ( KPA ) dalam berkeluarga, bermasyarakat, bebangsa dan bernegara.
2. Misi. Untuk mencapai Visi tersebut diatas, maka misi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat di berbagai bidang strategis. b. Penggalakan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender. c. Menghapus segala bentuk diskriminatif terhadap perempuan. d. Menegakkan Hak Asasi Manusia ( HAM ) bagi perempuan. e. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. f. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan
B. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok -Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah. - Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah kabupaten Badung pasal 124 yang mempunuyai tugas pokok sebagai berikut : Melayani Masyarakat Kabupaten Badung di Bidang Pemberdayaan Perempuan
6
Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung mempunyai beberapa fungsi yaitu : a. Penyusunan rencana dan program di bidang pemberdayaan perempuan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2008, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) dibidang Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan dan Sosial Budaya serta lingkungan untuk mengetahui perkembangan, permasalahan dan hambatan serta mencari jalan keluar pemecahanya. c. Menyelenggarakan Kerjasama di bidang Pemberdayaan Perempuan dengan Instansi lain di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung. d. Menyiapkan bahan untuk mengadakan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota, lembaga-lembaga sosial dan organisasi wanita dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan terhadap kaum perempuan sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku. e.
Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
f. Koordinasi merupakan segala usaha untuk mengadakan hubungan dan kerjasama atas dasar hubungan fungsional dengan instansi/unit kerja terkait guna kelancaran pelaksanaan tugasnya. g. Pengawasan merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan, pengendalian teknis dan pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uraian Tugas Pokok Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung. I. Kepala Kantor mempunyai tugas. a. Menyusun rencana kerja dan program kerja Kantor. b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Kantor. c. Merumuskan kebijakan umum kantor serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan. d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan. e. Menilai prestasi kerja bawahan. f. Melaksanakan system pengendalian intern. g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan dan. h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
7
II. Sub.Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. Menyusun kegiatan Sub. Bagian Tata Usaha berdasarkan program dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja. b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja. d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dengan ketetuan yang berlaku agar kesesuaian dan kebenaran hasil kerja. e. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier bawahan. f. Melakukan tugas surat menyurat, perlengkapan rumah tangga kepegawaian, keuangan, humas, penyusunan anggaran dan evaluasi Kantor Pemberdayaan Perempuan. g. Melakukan pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan. h. Mengevaluasi hasil kegiatan Sub Bagian Tata Usaha secara keseluruhan. i. Membuat laporan Sub Bagian Tata
Usaha sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan. j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
III. Seksi Pengarusutmaan Gender mempunyai tugas : a. Menyusun kegiatan seksi Pengarusutamaan Gender berdasarkan program dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja. b. Memberi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil kerja dan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier bawahan. Persiapan dan perumusan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan. c. Mengintegrasikan
kebijakan
Pemberdayaan
perempuan
dan
Perlindungan
Perempuan kedalam berbagai kebijakan program dan kegiatan pembangunan
8
d. Pemantauan, analisis evaluasi dan penyiapan pelaporan tentang
masalah atau
kegiatan di bidang perlindungan perempuan sebagai bahan, saran dan pertibangan kepada atasan. e. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender termasuk ketersediaan data di lembaga masyarakat. f. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembangunan
Pemberdayaan
perempuan. g. Melaksanakan kegiatan sinkronisasi dengan seluruh Perangkat Daerah, Legislatif, Yudikatif, lembaga Pendidikan dan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) yang memiliki Visi Pemberdayaan Perempuan. h. Melaksanakan
program
peningkatan
kualitas
hidup
perempuan
terhadap
keterwakilan perempuan dalam politik. i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. j. Melaporkan hasil pelakasanaan tugas kepada atasan.
IV. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan mempunyai tugas : a Menyusun kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pembinaan berdasarkan program dan pedoman yang berlaku sebagai pedoman kerja b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja. d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dengan ketentuan
yang berlaku agar tercapai kesesuaian
dan
kebenaran hasil kerja. e. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Merencanakan, melaksanakan , mengevaluasi program Peningkatan Kualitas Hidup perempuan ( PKHP ) di bidang pendidikan, kesehatan kesejahteraan dan sosial budaya serta tugas lingkungan untuk mengetahui perkembangan, permasalahan dan hambatan serta mencari jalan keluar pemecahannya. g. Melaksanakan kerjasama antar sektor dalam program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan ( PKHP ) dan Perlindungan Anak.
9
h. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program peningkatan
Peranan
Wanita melalui program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera ( P2W-KSS ). i. Penyiapan dan perumusan kebijakan dan koordinasi kebijakan di bidang Perlindungan Anak. j. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program Perlindungan Anak. k. Menyiapkan bahan-bahan dan materi dalam rangka pelaksanaan program penyuluhan
dan pembinaan kepada kaum perempuan sesuai ketentuan yang
berlaku. l. Menyiapkan bahan untuk mengadakan kerjasama dengan Perangkat Kerja Daerah Propinsi, Kabupaten /Kota dan Lembaga-Lembaga Organisasi Wanita dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan terhadap kaum perempuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang beraku. m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepada atasan. n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atsan.
V. Seksi Bina Ketrampilan Perempuan mempunyai tugas : a. Menyusun kegiatan Seksi Bina Ketrampilan Perempuan berdasarkan program yang berlaku sebagai pedoman kerja. b. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaknakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Memberi tugas kepada bawahan dan memeriksa hasil kerja bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dengan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja. d. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokan terhadap petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier bawahan. e. Melaksanakan kegiatan pelatihan ketrampilan dan penguatan modal terhadap perempuan. f. Melaksanakan kegiatan Hari-hari Besar ( Hari Ibu, Hari Perempuansedunia dan Hari Anak Nasional ). g. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Program
Pemberdayaan
Perempuan di bidang peningkatan Usaha Ekonomi Produktif ( UEP ). h. Merencanakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan ( PKHP ) melalui Bina Ketrampilan Perempuan.
10
i. Menghimpun permasalahan
yang berkaitan dengan peningkatan ketrampilan
perempuan sebagai bahan masukan kepada atasan untuk dicarikan pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. j. Menyiapkan bahan-bahan pelatihan dan bantuan peralatan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perempuan. k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainya dalam upaya peningkatan ketrampilan perempuan. l. Melaksanakan tugas Kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan. m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
Dalam melakasanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung di dukung oleh sumber daya manusia ( SDM ) yang merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan Tugas Pokok dan Fungsi Jumlah Pegawai. 1. Kepala Kantor
1 ( satu ) Orang.
2.
Ka.Subbag . Tata Usaha
1 ( satu ) Orang.
3.
Kepala Seksi
3 ( tiga ) Orang.
4.
Staf
26 (dua puluh enam) Orang.
Status Pegawai. Golongan IV /a
1 (satu ) Orang.
Golangan III/ d
4 ( empat ) Orang.
Golangan III/c
4 ( empat ) Orang.
Golongan III/b
6 ( enam ) Orang.
Golongan III/a
1 ( satu ) Orang.
Golongan II/b
12 ( dua belas ) Orang.
Golongan II/a
3 ( tiga ) Orang.
Golongan THL
-
11
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SUB. BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER
SEKSI BINA KETERAMPILAN PEREMPUAN
SEKSI PENYULUHAN DAN PEMBINAAN
Dengan Tujuan dan Sasaran. Adalah sebagai berikut : Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. 1. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian lembaga serta organisasi masyarakat. 2. Pemahaman berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan yang responsive gender. 3. Adanya kesetaraan dan keadilan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak dalam keluarga dan masyarakat. 4. Menegakan hak azasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk sampai dengan tahun 2010 yaitu tercapainya tujuan diatas dapat dijabarkan atas sasarannya masing-masing: a. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan dengan sasaran : 1. Tersedianya lingkungan yang lebih kondusif untuk penyetaraan akses dan kesempatan mengikuti pendidikan / pelatihan bagi perempuan serta tercapainya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan lanjutan dan kejuruan.
12
b. Terwujudnya peningkatan kemampuan dan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan dan peduli anak. 1. Telah terbentuk dan berfungsi kelompok kerja pengarusutamaan gender ( PUG ). 2. Semua
organisasi
perempuan
dan
LSM
telah
memiliki
program-program
pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak yang mantap. 3. Telah terbentuk kerja sama antara instansi pemerintah, non pemerintah, perguruan tinggi dalam pelaksanaan program KPP. c. Terwujudnya peningkatan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemerintah yang responsif gender dan peduli anak. 1. Telah tersusun rekomendasi, kebijakan dan program pemerintah yang responsive gender dan peduli anak. 2. Tersusunnya Profil statistik dan indikator gender, profil kependudukan dan peranan perempuan dalam pembangunan. di Kabupaten Badung. d. Terwujudnya penegakan Hak Asasi Perempuan (HAP ) sebagai Hak Asasi Manusia : 1. Ada komitmen yang tegas dari pihak-pihak terkait untuk menegakkan Hak Asasi Perempuan. 2. Meningkatnya masyarakat telah memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum bagi perempuan. C.
Arah Kebijakan. Untuk melaksanakan misi dari pembangunan pemberdayaan perempuan, maka dilakukan berbagai strategi. Adapun strategi dari
Kantor Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1. Pengarusutamaan Gender dan anak dalam berbagai bidang pembangunan. 2. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender ( KKG ). 3. Peningkatan Koordinasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan pemberdayaan perempuan/gender dan anak. 4. Peningkatan respon dan penajaman sasaran terhadap isu kritis pemberdayaan perempuan/gender dan anak. 5. Peningkatan kemampuan dan kemandirian lembaga dan organisasi yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan/ gender dan anak. Berdasarkan strategi tersebut diatas dapat dirumuskan beberapa kebijakan antara lain.
13
1. Kebijakan Dibidang Pendidikan. Meningkatkan akses perempuan terhadap ilmu Pengetahuan dan Teknologi
( Iptek ).
a. Mengembangkan proses belajar pada pendidikan dasar sampai perguruan tinggi yang responsif gender. b. Meningkatkan pemerataan pendidikan bagi penduduk laki-laki dan perempuan dari tangkat dasar sampai perguruan tinggi. c. Meningkatkan pemerataan akses bagi tenaga pendidik laki-laki dan perempuan terhadap jabatan struktural di bidang pendidikan. 2. Kebijakan Dibidang Kesehatan a. Meningkatkan derajat kesehatan penduduk perempuan. b. Meningkatkan SDM bidang kesehatan. 3. Kebijakan Dibidang Ekonomi. a. Meningkatkan serta membuka kesempatan belajar dan berusaha lebih luas bagi kaum perempuan. b. Memberikan kesempatan dan meningkatkan peran perempuan untuk berkiprah dibidang ekonomi sesuai kemampuannya c. Meningkatkan pemahaman bagi perempuan akan pentingnya teknologi dan informasi. d. Mengalokasikan dana APBD untuk peningkatan peran perempuan dibidang usaha mikro menengah. 4. Kebijakan Dibidang Hukum Sosial dan Pemerintahan. a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman agama, politik, pemerintahan, hukum, lingkungan hidup dan kelembagaan bagi perempuan. b. Meningkatkan partisipasi tokoh perempuan dibidang agama, politik, pemerintahan, hukum, lingkungan hidup dan kelembagaan. c. Memberi kesempatan yang sama dalam jabatan politik dan pemerintahan. d. Meningkatkan sensitifitas gender bagi para penegak hukum. e. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan. f. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar lembaga lintas sektoral yang membidangi pemberdayaan perempuan. g. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan partisipasi perempuan dalam informasi dan teknologi.
14
BAB IV PENUTUP
Kesimpulan. Penyusunan Indikator Kinerja adalah merupakan sarana untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran untuk memenuhi visi dan misi dapat diukur dan dimonitor secara langsung. Indikator Kinerja Utama merupakan paradigma baru dimana selama ada kebiasaan bahwa kita menganggap sudah berkinerja apabila telah menghabiskan dana yang disediakan, melaksanakan kegiatan, menghasilkan produk. Perkembangan manajemen sektor publik saat ini adalah tuntutan kepada penyelenggara Negara
untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan kuangan untuk sesuatu yang
bermanfaat bagi masyarakat, manfaat kepada masyarakat inilah disebut output dan outcome seperti yang disebut sebagai kinerja. Indikator Kinerja Utama sangat penting dilakukan karena dalam melaksanakan kegiatan menjadi kebutuhan riil baik dari segi perencanaannya, penganggarannya sampai output dan outcome menjadi sangat terukur. Sehingga anggapan publik terhadap pelaksanaan
kegiatan menjadi lebih terukur dari
hasil yang dicapai, tidak seperti paradigma lama yaitu penghabisan anggaran kemudian menghasilkan suatu produk, dalam kurun waktu yang ditentukan. Tetapi hasil apa ingin dicapai menjadi tidak jelas dan tidak terukur. Demikian dapat disimpulkan mudah-mudahan dengan adanya penetapan Indikator Kinerja Utama ini dapat lebih menunjukan hasil yang jelas dan terukur dalam kurun waktu yang lebih singkat sesuai dengan visi dan misi Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung.
Mengupura, 28 Maret 2014 Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung
Ida Ayu Yutri Indahgustari, SE,MM Pembina Tk.I NIP. 19710831 199703 2 007
15
