BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anatra Pemerintah Pusat dan Daerah, berimplikasi terhadap bentuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di setiap daerah Kabupaten/Kota sebagai wilayah yang memiliki kewenangan otonomi. Semangat reformasi di bidang politik, pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan juga telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan, pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance (LAN dan BPKP, 2000:1). Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen good governance. Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa serta pelayanan yang optimal. Kinerja instansi pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar. Untuk 1
dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak. Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun. Banyak para peneliti yang telah meneliti tentang peranan LAKIP sebagai fungsi pengukuran kinerja. Diantaranya Santere dan Bates (1996) meneliti tentang hubungan antara hasil kerja atau kinerja dengan pembayaran gaji di sektor publik. Penelitian ini menggunakan regresi berganda (multiple regression) dengan dua variabel yakni produktivitas dan karakteristik pekerjaan, dan menggunakan bentuk persamaan semi log. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin meningkatnya keseragaman pekerjaan pegawai pajak, dan produktivitasnya maka akan meningkatkan gaji pegawai pajak tersebut. Laporan
Akuntabilitas
Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
merupakan
wujud
pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Oleh karena itu LAKIP instansi harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu LAKIP juga harus memenuhi bebrapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan. LAKIP juga menilai kinerja dinas yang ada di daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, sehingga diharapkan dinas-dinas tersebut dapat melaksanakan setiap kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan
keberhasilan
ataupun
kegagalan
dari
pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah itu pula maka Dinas Kebudyaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata sebagai pelaksana dalam Bidang Kebudayaan dan Pariwisata daerah, mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan
sesuai Rencana Strategis yang telah
ditetapkan sebelumnya. Akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata tahun 2010 dilakukan berdasarkan
perencanaan kinerja yang telah ditetapkan 2
sebelumnya dan
hasil dari Capaian Kinerja pelaksanaan kegiatan dapat diketahui melalui
Pengukuran Kinerja sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 239/IK/6/8/2003 tentang Penyusunan LAKIP. Penyusunan LAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
ini diharapkan dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi dan secara intern dapat mendorong Disbudpar untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi secara baik dan akuntabel sehingga dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. B.
MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk mengukur, mengevaluasi kinerja serta melakukan analisis dan interpretasi terhadap pencapaian target kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama 1 (satu) tahun anggaran (tahun 2010). Adapun maksuda dan tujuan penyusunan LAKIP ini adalah: a. Maksud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisaga tahun 2010 disusun dengan maksud untuk melihat tingkat pencapaian kinerja baik kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan maupun akuntabilitas/pertanggungjawaban keuangan pada tahun dimaksud. b. Tujuan 1. Mengukur, mengevaluasi dan menganalisis kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata selama tahun 2010 2. Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata sebagai penanngung jawab urusan Kebudayaan dan Pariwisata. 3. Sebagai bahan acuan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.
C.
GAMBARAN UMUM TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan urusan wajib bidang kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata dengan kewenangan dan fungsi sebagai berikut: 1.
Penyusunan Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten/kota.
2.
Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan/kota mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. 3
3.
Pelaksanaan
kebijakan
nasional/provinsi
dan
penetapan
kebijakan
kabupaten/kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 4.
Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan/kota mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten/kota.
5.
Pelaksanaan
kebijakannasional/provinsi
sertapenetapan
kebijakan
Kabupaten/kota di bidangpenanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 6.
Pelaksanaan kebijakannasional/provinsi danpenetapan kebijakan Kabupaten/kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten/kota.
7.
Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten/kota.
8.
Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten/kota.
9.
Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan
10.
Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan /kota di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.
11.
Pelaksanaan
kebijakan
nasional/provinsi
dan
penetapan
kebijakan
kabupaten/kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. 12.
Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten/ kota.
13.
Pelaksanaan
kebijakan
nasional/provinsi
dan
penetapan
kebijakan
kabupaten/kota mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten/ kota. 14.
Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten/kota. 1.
Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. 4
2.
Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten/kota.
3.
Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten/kota.
4.
Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten/ kota.
5.
Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada dan Negara skala kabupaten/kota.
6.
Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten/ kota.
7.
Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset benda kesenian (karya seni) skala kabupaten/kota.
8.
Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten/kota
9.
Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.
10.
Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten/kota.
15.
Pelaksanaan
pedoman
nasional/provinsi
dan
penetapan
kebijakan
kabupaten/kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten/kota. 16.
Pelaksanaan
pedoman
nasional/provinsi
dan
penetapan
kebijakan
kabupaten/kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 17.
Pelaksanaan
pedoman
nasional/provinsi
dan
penetapan
kebijakan
kabupaten/kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 18.
Pelaksanaan
pedoman
nasional/provinsi
dan
penetapan
kebijakan
kabupaten/kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 19.
Penerapan
pedoman
peningkatan
kebangsaan skala kabupaten/kota. 5
pemahaman
sejarah
dan
wawasan
20.
Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten/kota.
21.
Pelaksanaan
pedoman
nasional/provinsi
dan
penetapan
kebijakan
kabupaten/kota mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah. 22.
Pelaksanaan
pedoman
nasional/provinsi
dan
penetapan
kebijakan
kabupaten/kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten/kota. 23.
Pelaksanaan
pedoman
nasional/provinsi
dan
penetapan
kebijakan
kabupaten/kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten/kota 24.
Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" skala kabupaten/kota.
25.
Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.
26.
Penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota.
27.
Penerapan
kebijakan
penyelenggaraan
dan
pengelolaan
museum
dikabupaten/kota. 28.
Penerapan pedoman penelitian arkeologi.
29.
Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten/kota.
30.
Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten/ kota.
31.
Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten/kota, meliputi: a.
Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.
b.
Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
c.
Pengembangan jaringan informasi kebudayaan.
d.
Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.
e.
Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
32.
Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten/kota meliputi: a.
Pelaksanaan dan hasil kegiatan. 6
b.
Pengendalian dan pengawasan kegiatan.
c.
Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.
d.
Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten/kota.
33.
e.
Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten/kota.
f.
Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten/kota.
Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten/kota.
34.
Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten/kota.
35.
Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten/kota.
36.
Koordinasi
dan
sinkronisasi
kebijakan
operasional
perfilman
skala
kabupaten/kota. 37.
Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten/kota.
38.
Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten/ kota.
39.
Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten/ kota.
40.
Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten/kota.
41.
Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten/kota
42.
Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten/kota.
43.
Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten/kota dalam satu provinsi.
44.
Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten/ kota.
45.
Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten/kota.
46.
Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten/ kota.
47.
Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten/ kota.
48.
Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten/kota.
49.
Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten/kota.
50.
Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten/kota. 7
51.
Pemetaan sejarah skala kabupaten/kota.
52.
Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten/kota.
53.
Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten/kota.
54.
Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten/kota.
55.
Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota.
56.
Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.
57.
Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten/kota.
58.
Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten/kota.
59.
Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten/kota.
60.
Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.
61.
Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten/kota.
62.
Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.
63.
Pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten/kota.
64.
Registrasi museum dan koleksi di kabupaten/kota.
65.
Penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten/kota.
66.
Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten/kota.
67.
Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten/kota: a.
RIPP kabupaten/kota.
b.
Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan system informasi pariwisata.
c.
Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten/kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.
d.
Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten/ kota.
8
e.
Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten/ kota.
f.
Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten/kota.
g.
Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala kabupaten/kota.
h.
Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten/kota.
i.
Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten/kota.
67.
Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten/ kota.
68.
Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten/kota.
69.
Pelaksanaan kerjasama pengem-bangan destinasi pariwisata skala kabupaten/ kota.
70.
Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten/kota.
71.
Penyelenggaraan promosi skala kabupaten/kota: a.
Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten/kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.
b.
Peserta/penyelenggara pameran/ event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.
c.
Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten/ kota.
d.
Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten/kota.
e.
Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten/ kota.
f.
Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.
72.
Pengembangan system informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten/kota.
73.
Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten/ kota.
9
74.
Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten/kota.
75.
Pelaksanaan
kebijakan
nasional/provinsi
dan
penetapan
kebijakan
kabupaten/kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten/kota. 76.
Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten/kota.
77.
Pelaksanaan
rancangan
induk
penelitian
arkeologi
nasional
oleh
kabupaten/kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi. Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi tersebut di atas maka Berdasarkan Keputusan Bupati Lembata No. 43 Tahun 2008 tertanggal 12 Desember 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata dapat di jelaskan struktur organisasi kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjalankan tupoksinya secara hirarkis yang terdiri dari: 1.
Kepala Dinas;
2.
Sekretariat Dinas, yang membawahi •
Subbag. Umum dan Kepegawaian
•
Subbag. Administrasi Keuangan,
•
Subbag. Perencanaan Program
3. Bidang Kebudayaan, membawahi •
Seksi Kebudayaan Nilai Tradisi Sejarah dan Kepurbakalaan
•
Seksi Kerjasama Kelembagaan
4. Bidang Kesenian dan Perfilman membawahi •
Seksi Pengembangan Kesenian Tradisional
•
Seksi Pembinaan Kelompok Seni Sekolah dan Masyarakat
•
Seksi Pendataan dan Pengawasan Seni dan Perfilman
5. Bidang Pariwisata yang membawahi •
Seksi Pengembangan Obyek dan Daya tarik Wisata
•
Seksi Sumberdaya Pariwisata
•
Seksi Pemasaran Pariwisata
Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lembata Nomor; 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lembata.
10
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS A.
RENSTRA SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata sebagai salah satu insan/pelaku pariwisata pemerintah Kabupaten Lembata dalam setiap membaca dan menjawab realitas perkembangan kepariwisataan yang ada dalam lingkungan lokal, nasional maupun internasional selalu tidak terlepas/ berdasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan, yaitu Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata tahun 2009- 2011. Dengan menggunakan cara pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata diharapkan dapat lebih menyelaraskan visi, misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata secara spesifik /subtansial juga memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berupa Kebijakan dan Program yang terurai dalam berbagai kegiatan strategis, sebagai berikut :
1.
Visi
Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata adalah “KABUPATEN LEMBATA SEBAGAI DESTINASI WISATA BUDAYA BAHARI BERBASIS ALAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN MAJU DAN SEJAHTERA” Pernyataan visi diatas dilandasi dengan pemahaman bahwa pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Lembata pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan : a.
Visi Kabupaten Lembata yang ingin menjadikan Lembata Sebagai Daerah Tujuan Wisata dalam pengembangan ekonomi terpadu pariwista, perlu ditindaklanjuti dengan berbagai langkah yang terprogram dan terstruktur dengan baik. Untuk merealisasikan
keinginan
tersebut
Dinas
Kebudayaan
dan
Pariwisata
berkewajiban untuk mewujudkan “keinginan” tersebut melalui tahapan-tahapan yang secara realistis dapat dilakukan. Tahun 2011 dianggap sebagai waktu yang cukup relevan untuk mengevaluasi pelaksanaan program-program yang telah dilakukan. Penentuan tahapan pembangunan lima (5) tahunan, dipandang tepat
11
dipakai sebagai terminal dilakukannya evaluasi. Pada tahun 2006-2011, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencanangkan visi : Kabupaten Lembata Sebagai Destinasi wisata budaya bahari berbasis alam yang berwawasan lingkungan maju dan sejahtera, dan diharapkan pada tahun 2021/2022 Kabupaten Lembata terwujud menjadi Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Nusa Tenggara Timur maupun di Indonesia. Kabupaten Lembata secara historis, memiliki modal dasar yang dapat
b.
diunggulkan melalui Panorama alam nan indah mempesona dan menantang untuk dijelajahi. Budaya dan tradisi unik nan berkelas sangat menarik untuk dinikmati. Warisan budaya berupa situs-siyus buaya dan peninggalan lainnya merupakan simbol kebesaran budaya masa lalu yang tidak terbantah. Berbagai sarana rekreasi dan berbagai sarana / prasarana pendukung pariwisata dan transportasi memudahkan wisatawan untuk datang dari berbagai tempat untuk datang dan memilih produk-produk wisata yang berkualitas. Selain itu adanya produk-produk wisata wisata yang memungkinkan untuk dikemas dan bernilai jual tinggi. Produk-produk yang harus dilestarikan eksistensinya dan dinaikkan tingkat kenyamanannya. c.
Berwawasan budaya, dapat diartikan sebagai cerminan watak dan perilaku insan pariwisata yang selalu mengedepankan budaya timur, Perilaku insan pariwisata yang “peduli” dalam sikap sehari-harinya. Ramah tamah, gotong royong, gaya hidup bersih, berbudi pekerti baik, dan sopan santun. Agenda Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Panca Program) ke 2 (dua) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Serta Pengembangan Ekonomi Terpadu Pariwisata dan Budaya.
d.
Agenda Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Panca Program ) ke 2 yang salah satu titik fokus pembangunanya adalah Pembedayaan Masyarakat dan Desa serta Pengembangan Ekonomi Terpadu Pariwisata. Upaya lain untuk menjadikan Lembata sebgai Kabupaten 1 Pulau yang ramah lingkungan merupakan langkah tindak lanjut pemerintah dalam pendekatan Desa Wisata Mandiri Pariwisata yang profesional dalam Pembentukan dan Pengembangan Organisasi Manajemen Pariwisata (Destination Management Organization).
e.
Konsistensi terhadap keputusan (perencanaan) yang telah dibuat, sering menjadi barang yang sangat mahal dewasa ini. Berbagai kebijaksanaan yang belum tuntas dilaksanakan, sudah berganti dengan kebijakan baru. Perencanaan yang 12
tersistem, integrated yang muncul dari analisa yang tajam serta disepakati oleh seluruh unsur stakeholder perlu dilaksanakan secara terpadu, bertahap dan berkesinambungan (sustainable tourism development). Seluruh Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan harus berorientasi pada asas adil dan merata serta sebanyak mungkin menciptakan peluang kerja tanpa meninggalkan kaidah, etika, kemandirian dan profesional. Kepariwisataan Indonesia adalah pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat
f.
dan untuk rakyat. Berdasarkan konsep tersebut, maka konsep yang sebaiknya dipakai sebagai landasan adalah : Pariwisata yang berbasis masyarakat (community based tourism). Rasa ikut memiliki (sense of belongings) perlu ditumbuhkan dengan menanamkan pemahaman tentang arti penting pariwisata sebagai salah satu sektor yang diandalkan Pemerintah Kabupaten Lembata.
2. Misi Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata. merupakan sesuatu yang diemban untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat mewujudkan Visi yang hendak dicapai seperti tersebut di atas; Sedangkan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata adalah : 1.
Melaksanakan Penelitian, seni dan budaya secara komprehensif, terpadu dan berkelanjutan
2.
Memanfaatkan seni budaya daerah Kabupaten Lembata bagi pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
3.
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Insfrastruktur Pendukung Pariwisata
4.
Melaksanakan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Untuk Daya Tarik Wisata
5.
Memberdayakan semua komponen masyarakat untuk berperanserta dalam bidang kebudayaan dan pariwisata
6.
Memperkenalkan Potensi DTW Alam, Budaya dan hasil-hasil kerajinan ke Nusantara dan Mancanegera melalui event-event pameran, festival dan kunjungan kerja.
7.
Peningkatan kerjasama kebudayaan dan pariwisata di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Lembata-Pulau Flores-Kabupaten Alor dan Kota Kupang 13
8.
Menjadikan
pariwisata
sebagai
wahana
pemberdayaan
masyarakat,
meningkatkan kreatifitas, penciptaan dan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha.
3.
Tujuan Dan Sasaran
3. 1.
Tujuan Untuk memberikan fokus bagi pencapaian misi yang diemban maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari masing-masing misi dengan berpedoman pada prioritas daerah diuraikan sebagai berikut: 1.
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Kebudayaan dan Kepariwisataan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
2.
Meningkatkan fungsi dinas dalam teknis pelayanan sebagi pelayan public agar terpenuhinya tingkat kebutuhan masyarakat
3.
Meningkatkan kwalitas pelayananan pariwisata yang berbasis budaya serta pelestarian nilai-nilai budaya.
4.
Terwujudnya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang berbasis budaya.
5.
Terwujudnya Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata dan Budaya yang efektif dan terpadu.
6.
Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan Daya Tarik Wisata yang berkelanjutan berbasis budaya.
7.
Terciptanya kualitas pembangunan dan manajemen pariwisata
yang
berwawasan lingkungan melalui pola kemitraan. 8.
Menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
9.
Menilai Pencapaian Sasaran, Tujuan dan Kinerja Pembangunan Daerah Berdasarkan Indikator dan Sasaran Kinerja yang ditetapkan.
10.
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur perencana.
3. 2.Sasaran 1.
Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi masyarakat terhadap pelestarian budaya serta lingkungan pariwisata
2.
Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat
3.
Meningkatnya pemanfaatan Sumber Daya Budaya dan Pariwisata yang ramah lingkungan melalui pengembangan Ekowisata. 14
4.
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan pariwisata berbasis domestik sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan.
5.
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan program Sapta Pesona yang termuat dalam 7 (tujuh) Daya Tarik Wisata.
6.
Meningkatnya sarana dan prasaana pendukung pariwisata
7.
Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Pariwisata
8.
Lestarinya dan berkembangnya nilai-nilai kebudayaan daerah dalam rangka memperkokoh identitas dan jati diri dalam mengembangkan kepariwisataan daerah.
9.
Meningkatnya sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan nilainilai budaya dan Sapta Pesona.
10.
Tersedianya
Areal/Kawasan
Pariwisata
untuk
memenuhi
kebutuhan
masyarakat. 11.
Bertambahnya kuantitas dan kualitas usaha jasa dalam bidang Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah dan pendapatan.
12.
Telaksananya system kadernisasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur serta mekanisme perjenjangan karir secara obyektif, procedural dan prestatif.
13.
Meningkatnya sumber-sumber pendapatan dinas untuk daerah pada semua bidang dan jenis usaha dalam sektor pariwisata dan budaya.
B.
RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) TAHUN 2010
1.
Strategi dan Arah Kebijakan
a. Strategi Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka Disbudpar Kabupaten Lembata harus menetapkan strategi yang tepat agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai, antara lain: 1. Memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengikuti Diklat yang berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Bidang Kebudayaan dan Pariwisata pada Lembaga Penyelenggara yang kredibel dan berkompeten; 2. Meningkatkan profesionalisme aparat perencana dalam mengantisipasi dan menghadapi era demokratisasi dan globalisasi serta ; 15
3. Meningkatkan sistem ketatalaksanaan dan sinergisitas pegawai; 4.
Mengisi jabatan struktural dan fungsional yang lowong;
5. Pengembangan
sistem
pelaksanaan,
pemantauan,
pengawasan
dan
pertanggungjawaban kinerja dinas kebudayaan dan pariwisata tepat waktu; 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan eksistensi Disbudpar sebagai institusi pengelolan, pengendali dan promosi kebudayaan dan pariwisata daerah.
b. Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh pimpinan sebagai pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha atau kegiatan aparatur dan masyarakat/stakeholders dalam upaya pencapaian sasaran, tujuan, misi dan organisasi. Sehubungan dengan itu, kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Disbudpar Kabupaten Lembata pada tahun 2009 – 2011 adalah : Kebijakan Internal : 1.
Peningkatan kualitas lingkungan internal;
2.
Pengembangan
data
dan
informasi
yang
akurat
dan
dapat
dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengembangan dan pemasaran kebudayaan dan pariwisata; 3.
Peningkatan
kualitas
perencanaan
pembangunan
pada
bidang
kebudayaan dan pariwisata daerah yang terpadu. 4.
Peningkatan koordinasi pengendlian, pengelolaan dan pengembangan pemasaran pariwisata dan budaya yang berdampak pada pembangunan Ekonomi Sosial budaya, prasarana wilayah.
Kebijakan Eksternal 1. Pengembangan kerjasama pembangunan yang terpadu bidang kebudayaan dan pariwisata; 2. Kebijakan pengembangan pemanfaatan ruang terpadu
16
2.
Program dan Kegiatan a. Non Urusan 1. Program dan Kegiatan 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Barang Cetakan dan Penggandaan
c. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan d. Kegiatan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas b. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui kegiatan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan 5.
Program Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara a. Kegiatan Perayaan Hari Besar Nasional dan Daerah Lainnya
6.
Program Perencanaan Pembangunan Sektoral a. Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja dan RKA/DPA/DPPA SKPD
b. Program Dan Kegiatan Pada Urusan Wajib Kebudayaan 1. Program Pengembangan Nilai Budaya a. Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah b. Kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya. 2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya a. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah c. Program Dan Kegiatan Pada Urusan Pilihan Pariwisata 1. Program Pembangunan, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Pariwisata 17
a. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Wisata 2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri. 3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata a. Kegiatan Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 4. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata a. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata b. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kemitraan Pariwisata 5. Program Penataan Peraturan Pariwisata a. Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Pariwisata
18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tangal 16 Desember 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Penyusunan Pelaporan
Nomor: 239/IK/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi
Pemerintah diharuskan menyajikan Indikator Kinerja (Key Performance Indicator) pada LAKIP tahun 2010. Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dapat dikuantifikasi dan diukur. 1.
Indikator Kinerja
Merujuk pada Peraturan diatas maka Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata merujuk pada RPJMD Kabupaten Lembata. Gambaran untuk Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata dapat di lihat pada table di bawah ini:
19
Tabel III.1 INDIKATOR KINERJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata No
I
Program
Indikator kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Capaian
1
1
100
6
6
100
Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian
dan
Aktualisasi Adat Budaya Daerah Jumlah Sanggar Seni Yang Kelompok Ikut Serta dalam Kegiatan Jambore Pariwisata di Rote Ndao Jumlah Sanggar Seni Yang Kelompok Di
berikan
Dukungan,Pendampingan Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya II
Pengelolaan Keragaman Budaya 100
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Jumlah Sanggar Yang Ikut Kelompok
1
1
100
1
1
100
dalam Pelaksanaan Festival Kesenian Daerah Tingkat Provinsi di Kupang Jumlah
Even
Tahunan/
Festival yang dilaksanakan III
Pembangunan, Pengadaan
dan
Pemeliharaan Sarana dan
Fasilitas 20
Buah
Pariwisata Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana
dan
Prasarana
Sarana
Prasarana
Wisata Jumlah Wisata
yang
di
Rehab/Dibangun
IV
~ Pagar Kawat Berduri
Meter
~ Jaringan Anir Bersih
Unit
200
200
100
1
1
100
100
45
45%
9
9
100
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan
Promosi
Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri. Jumlah
Wisatawan
Yang Orang
singgah di Lembata dalam Sail Indonesia V
Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan
Obyek
Pariwisata Unggulan Jumlah
Obyek
Wisata Buah
Unggulan yang di tata dan diikutsertakan dalam Lomba Penataan DTW VI
Pengembangan Kemitraan Pariwisata Pelaksanaan
Koordinasi
Pembangunan Kemitraan Pariwisata 21
Jumlah Pelaku Usaha Jasa Orang
20
20
100
1
1
100
1
1
100
Pariwisata yang diberikan Pembinaan
dan
Pendampingan Jumlah
Kelompok
Wisata
yang
Sadar Kelompok
mengikuti
Lomba Pokdarwis Tingkat Provinsi
VII
Penataan
Peraturan
Pariwisata Penyusunan Norma,
Kebijakan,
Standar
Prosedur
dan Bidang
Pariwisata Jummlah Kebijakan, Norma, Buah standard bidang
dan
Prosediur
Pariwisata
(Perda
RIPKA) yang disusun
2.
Capaian Kinerja
Dari gambaran Indikator Kinerja diatas dapat di Jelaskan Capaian Kinerja sebagai berikut: 1.
Jumlah Sanggar Seni Yang Ikut Serta dalam Kegiatan Jambore Pariwisata di Rote Ndao terealisasi 1 kelompok dari target 1 kelompok sehingga capaian kinerjaanya 100%.
2.
Jumlah Sanggar Seni Yang Di berikan Dukungan,Pendampingan Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya terealisasi 6 Kelompok dari Target 6 Kelompok Sehingga Capaian Kinerjanya 100%
3.
Jumlah Sanggar Yang Ikut dalam Pelaksanaan Festival Kesenian Daerah Tingkat Provinsi di Kupang terealisasi 1 kelompok dari target 1 kelompok sehingga
capaian
kinerjanya
22
100%
demikian
juga
dengan
jumlah
event/festival budaya tahunan yang dilaksanakan terealisasi 1 event dari target 1 event sehingga capaian kinerjanya 100% 4.
Jumlah Sarana Prasarana Wisata yang di Rehab/Dibangun yaitu : Pagar Kawat Berduri terealisasi 200 Meter dari target 200 Meter dan Jaringan Air bersih terealisasi 1 unit dari Target 1 Unit sehingga capaian kinerjanya 100%
5.
Jumlah Wisatawan Yang singgah di Lembata dalam Sail Indonesia terealisasi 45 orang dari target 100 orang sehingga capaian kinerjanya adalah : 45%
6.
Jumlah Obyek Wisata Unggulan yang di tata dan diikutsertakan dalam Lomba Penataan DTW terealisasi 9 DTW dari target 9 DTW sehingga capaian kinerjanya 100%
7.
Jumlah Pelaku Usaha Jasa Pariwisata yang diberikan Pembinaan dan Pendampingan terealisasi 20 Orang dari Target 20 Orang sehingga capaian kinerjanya adalah 100%
8.
Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang mengikuti Lomba Pokdarwis Tingkat Provinsi terealisasi 1 kelompok dari Target 1 kelompok sehingga capaian kinerjanya adalah 100%
9.
Jummlah Kebijakan, Norma, standard dan Prosediur bidang Pariwisata (Perda RIPKA) yang disusun terealisasi 1 buah dari Target 1 buah sehingga capaian kinerjanya adalah 100%
B.
AKUNTABILITAS KEUANGAN Untuk mempertanggungjawabkan seluruh kinerja Dinas Kebudayan dan Pariwisata Kabupaten Lembata yang akuntabel, maka pengukuran penghitungannya tidak hanya dilihat dari sisi akuntabilitas kinerja kegiatan saja tetapi juga mencakup akuntabilitas kinerja keuangan. Akuntabilitas kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten
Lembata
wajib
dilakukan
karena
merupakan
suatu
pertanggungjawaban keuangan suatu kegiatan yang menyangkut seberapa banyak serapan keuangan yang efektifitas dan efisiensi antara rencana tingkat capaian kinerja (target) dengan realisasi. Akuntabilitas/Pertangungjawabn keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata dapat di Lihat pada table di bawah ini:
23
Tabel III, 2 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2010 Nomor
Uraian
Target
Realisasi
Pencapaian
(Rp)
(Rp)
(%)
A
Pendapatan Asli Daerah
25.430.000
26.542.575
104,37
1
Retribusi Daerah
15.857.150
21.460.150
135,33
a
Retribusi Penggantian Biaya
5.057.150
5.057.150
100
1.500.000
1.500.000
100
9.300.000
14.903.000
160,24
5.083.425
5.083.425
100
Administrasi
b
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggraahan/Villa
c
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
2
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
a
Jasa Giro Pemegang Kas
333.425
333.425
100
b
Sumbangan Pihak ketiga:
4.750.000
4.750.000
100
Sumbangan Pejabat Struktural
24
Tabel III.3 SERAPAN KEUANGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2010 No
A
Program/Kegiatan
Pagu
Belanja Administrasi
Realisasi
%
Realisasi
Berdasarkan
Fisik
SPJ
%
1.418.933.527
1.357.647.509
96,68
100
1.418.933.527
1.357.647.509
96,68
100
894.458.850
864.580.150
96,65
Umum/ Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai/Personalia (Gaji dan Tunjangan) B
Belanja Langsung
100
URAIAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER PROGRAM DAN KEGIATAN
I
Program
Pelayanan 153.606.750
148.385.250
96,60
100
37.573.100
94,80
100
19.367.150
100
100
2.500.000
92,25
100
88.945.000
96,79
100
141.097.000
99,54
100
Administrasi Perkantoran 1
Kegiatan
Penyediaan
Pelayanan
Jasa 39.634.600
Administrasi
Perkantoran 2
Kegiatan
Penyediaan
Alat 19.367.150
Tulis Kantor Barang Cetakan dan Penggandaan 3
Kegiatan Penyediaan Bahan 2.710.000 Bacaan
dan
Peraturan
Perundang-undangan 4
Kegiatan
Rapat
–
Rapat 91.895.000
Koordinasi dan Konsultasi II
Program Sarana
Peningkatan 141.755.000 dan
Prasarana
Aparatur
25
1
Kegiatan
Pengadaan 87.810.550
87.725.000
100
100
Kegiatan Pengadaan Sarana 53.446.850
53.345.000
99,81
100
497.600
100
100
70.160.000
100
100
70.160.000
100
100
20.562.000
100
100
20.562.000
100
100
1.991.200
100
100
1.991.200
100
100
5.168.000
100
100
5.168.000
100
100
Kendaraan Dinas 2
Prasarana Gedung 3
Kegiatan Pemeliharaan Rutin 497.600 / Berkala Gedung
IV
Program
Peningkatan 70.160.000
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur 1
Kegiatan Bimbingan Teknis 70.160.000 Implementasi
Peraturan
Perundang – Undangan V
Program
Peningkatan 20.562.000
Pengembangan
Sistim
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
melalui
kegiatan 1
Penyusunan Laporan Capaian 20.562.000 Kinerja
dan
Laporan
Keuangan VI
Program
Peningkatan 1.991.200
Kesadaran Berbangsa dan Bernegara 1
Kegiatan Perayaan Hari Besar 1.991.200 Nasional dan Daerah Lainnya
VII
Program
Perencanaan 5.168.000
Pembangunan Sektoral 1
Kegiatan Renstra,
Penyusunan 5.168.000 Renja
dan
RKA/DPA/DPPA SKPD
26
VIII
Program
Pengembangan 63.315.200
63.315.200
100
100
46.740.000
100
100
16.575.200
100
100
151.694.200
95,29
100
151.694.200
95,29
100
73.761.600
99,85
100
73.761.600
99,85
100
56.409.700
100
100
56.409.700
100
100
58.853.400
100
100
58.853.400
100
100
Nilai Budaya 1
Kegiatan
Pelestarian
Aktualisasi
Adat
dan 46.740.000
Budaya
Daerah 2
Kegiatan
Pemberian 16.575.200
Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya IX
Program
Pengelolaan 159.194.200
Keragaman Budaya 1
Kegiatan
Fasilitasi 159.194.200
Penyelenggaraan
Festival
Budaya Daerah X
Program
Pembangunan, 73.873.600
Pengadaan
dan
Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Pariwisata 1
Kegiatan Sedang/Berat
Rehabilitasi 73.873.600 Sarana
dan
Prasarana Wisata XI
Program
Pengembangan 56.409.700
Pemasaran Pariwisata 1
Kegiatan
Pelaksanaan 56.409.700
Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri. XII
Program
Pengembangan 58.853.400
Destinasi Pariwisata 1
Kegiatan
Pengembangan 58.853.400
Obyek Pariwisata Unggulan
27
XIII
Program
Pengembangan 46.085.000
46.085.000
100
100
28.935.000
100
100
17.150.000
100
100
26.600.000
61,17
100
26.600.000
61,17
100
Kemitraan Pariwisata 1
Kegiatan Koordinasi
Pelaksanaan 28.935.000 Pembangunan
Kemitraan Pariwisata 2
Kegiatan Peningkatan Peran 17.150.000 Serta
Masyarakat
Pembangunan
dalam
Kemitraan
Pariwisata Program
Penataan 43.484.800
Peraturan Pariwisata Kegiatan
Penyusunan 43.484.800
Kebijakan, Norma, Standar dan
Prosedur
Bidang
Pariwisata
Dari tabel diatas dapat dilita bahwa banyak program dan kegiatan yang realisasinya 100% (seratus persen). Dari realisasi program dan kegiatan tersebut di akumulasikan menjadi Kinerja Kegiatan Dinas Kebudayan dan Pariwisata dengan Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan yang mencapai 97,16%
C.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata dapat dijelaskan sebagai berikut: Mata Pencaharian disektor pariwisata cukup lambat disadari oleh masyarakat sebagai mata pencaharian yang layak dan menjanjikan, mengingat Sumber Daya Manusia yang rendah maka cenderung diserahkan kepada SDM dari luar. Dana
Promosi
pariwisata
daerah
terbatas,
terkendala
dalam
pengaanggaran/pembiayaan. Belum
terbentuknya
kesepahaman
kepariwisataan antara stakeholders.
28
tentang
format
pengembangan
Teknologi informasi telah dimanfaatkan untuk promosi dan layanan pariwisata namun masih dalam tahap awal. Menurunnya fungsi institusi adat akibat dijalankannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Agraria. Pengaruh globalisasi/modernisasi menjadikan lunturnya nilai-nilai budaya lokal diengah masyarakat. Perbedaan pemahaman/persepsi terhadap nilai-nilai budaya diantara kelompok masyarakat yang tersebar di 9 Kecamatan. Proses regenerasi/kadernisasi pemilik budaya berjalan lambat. Kompetensi SDM (masyarakat lokal) bidang pariwisata masih rendah. D.
LANGKAH LANGKAH ANTISIPASI
Meningkatkan Kualitas SDM lokal dibidang layanan jasa kepariwisataan dengan cara melakukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan
Melakukan terobosan dalam kaitan dengan pendanaan promosi pariwisata di luar APBD
Upaya
kesepahaman
format
pengembangan
kepariwisataan
antara
stakeholders.
Mengembankan pemanfaat teknologi dan informasi (Internet) dalam pengelolaan layanan pariwisata.
Melakukan Revitalisasi peran dan fungsi lembaga adat.
Menumbuhkan dan menghargai tatanan dan budaya lokal.
Meningkatkan Peran Komunitas (memposisikan masayarakat sebagai subyek)
Tingkatkan peran masyarakat sebagai pelaku/pemilik budaya
Memberikan
Pendampingan
yang
bersifat
kontinyu
dalam
rangka
pengembangan SDM (Masyarakat Lokal) yang bergerak dalam bidang Pariwisata.
29
BAB IV PE N UTU P A. KESIMPULAN Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu instrumen yang digunakan
oleh
setiap
instansi
untuk
memenuhi
kewajibannya
yaiu
mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakannya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud akuntabilitas yang dapat dipakai oleh Instansi Pemerintah dalam mengukur, melakukan evaluasi kinerja serta menganalisa dan menginterpretasi pencapaian Target Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata selama satu tahun anggaran (tahun 2010)
B. SARAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada masing-masing SKPD merupakan hal yang penting terutama bagi Kebudayaan dan Pariwisata. Oleh karena itu saran konkrit yang dapat kita telaah bersama yakni terkait dengan sebuah Dokumen LAKIP yang baik, akurat dan dapat dipertanggunjawabkan maka harus disediakan alokasi waktu yang cukup untuk penyelesaiannya demikian pula dengan sistematika penulisannya harus betulbetul diberikan berdasarkan sistematika penulisan yang tepat sehingga tidak menjadi kendala dalam proses penyelesaiannya.
Lewoleba, …………..............2011 Kepala Dinas,
WENSESLAUS OSE,S.SOS.,M.AP Pembina Tk. I NIP. 19680819 199903 1 005
30
31
