BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kurikulum

2013

kompetensi

digulirkan

yang

telah

sebagai

diberlakukan

langkah pada

pengembangan

tahun

2004

kurikulum

dan

KTSP

berbasis

2006

yang

mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Berdasarkan, Surat

Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 156928/MPK.A/KR/2013,

tanggal

8

November 2013, perihal Implementasi Kurikulum 2013 dan Surat Edaran

bersama Menteri Dagri No 420/176/SJ dan Mendikbud No 0258/MPK.A/KR/2014 tgl 9 Januari 2014 perihal Implementasi kurikulum 2013, maka diperlukan suatu acuan yang dapat menjadi panduan sekolah pelaksanan kurikulum 2013 dalam menyusun KTSP yang sesuai dengan ketentuan kurikulum 2013. Elemen perubahan kurikulum 2013 difokuskan pada empat standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Dengan demikian perubahan akan terjadi pada penyesuaian beban belajar, penguatan proses, pendalaman dan perluasan materi, penataan pola pikir dan tata kelola, serta program peminatan maupun lintas minat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 Tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

mengamanatkan setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan

dasar dan menengah untuk menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan, yang berfungsi sebagai pedoman yang

penyelenggaraan

mencakup

tiga

kegiatan

domain,

yaitu

pembelajaran sikap,

untuk

mencapai kompetensi

pengetahuan,

dan keterampilan

yang harus terintegrasi, serta dapat menggambarkan kesesuaian dan kekhasan kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Pemberlakuan Kurikulum 2013 bagi sekolah - sekolah

memerlukan panduan dalam menyusun

kurikulum

pendidikan, dengan menyesuaikan dengan regulasi yang terkait. tersebut,

Direktorat

Pembinaan

tingkat

satuan

Untuk keperluan

SMA menyusun naskah Panduan Pengembangan KTSP

SMA

Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016

Page 1

B. Tujuan Pedoman/Panduan Penyusunan dan Pengelolaan KTSP bertujuan: 1. Menjadi acuan operasional bagi kepala sekolah dan guru dalam menyusun dan mengelola KTSP secara optimal di satuan pendidikan (SMA) di Jawa Tengah; 2. Menjadi acuan operasional bagi dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota di Jawa

Tengah

dalam melakukan

koordinasi

dan

supervisi

penyusunan

dan

pengelolaan kurikulum 2006 di setiap satuan pendidikan SMA. 3. Pemangku kepentingan bidang pendidikan dalam membantu penyusunan kurikulum 2006 di SMA. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Panduan Pengembangan KTSP SMA terdiri atas: 1. Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Landasan Hukum. 2. Pengertian dan Acuan Pengembangan KTSP 3. Langkah Kerja Pengembangan dan Sistematika KTSP 4. Pelaksanaan dan Supervisi KTSP D. Pengguna Panduan/Pedoman KTSP Pedoman penyusunan pengelolaan KTSP oleh:

KTSP

ini

digunakan

dalam

rangka

penyusunan dan

1. Kepala sekolah; 2. Guru; dan 3. Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. E. Landasan Hukum 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Wewenang antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. 5. Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia

Nomor

13

tahun

2015

tentang

perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016

Page 2

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan. 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 2 Tahun 2006 tentang Standar Isi 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendiknas nomor 22 dan 23 tahun 2006. 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendiknas nomor 24 tahun 2006. 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 0 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 4 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Pendidikan. 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 4 1 Tahun 2007 tentang Standar Proses. 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 0 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006. 19. Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia

s e b a g a i p e r u b a h a n a t a s P P n o 32

Nomor tahun

2013

13

tahun

2015

tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 21. Peraturan tentang

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan

Nomor

158

Tahun

2014

Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Pada Pendidikan Dasar Dan

Pendidikan Menengah;


Page 3

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 159 tahun 2014 tentang Evaluasi Kurikulum; 23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti; 24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah melalui Ujian Nasional, dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/M.Ts atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat. (Permen ini setiap tahun ajaran berganti). 25.

Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah dari BSNP Tahun 2006

26.

Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa;

27.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa;

28.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/015552/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pembelajaran Bahasa Jawa di Propinsi Jawa Tengah;

29.

Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 424/13242 Tanggal 23 Juli 2013 Tentang Implementasi Muatan Lokal Bahasa Jawa di Jawa Tengah;

30.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 423.3/14995 tentang

Kurikulum

Muatan

Lokal

Bahasa

Jawa

untuk

jenjang

Pendidikan

SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/M.Ts, SMA/SMALB/MA dan SMK/MAK Negeri dan Swasta di Provinsi Jawa Tengah. 31.

Dst…. Bila ada mulok kab./kota perlu dicantumkan dasar hukumnya, dan juga bila ada mulok sekolah, dan regulasi lain-lain yang dikeluatkan oleh daerah kab/kota dan SK kepala sekolah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan (sekolah) perlu dicantumkan.


Page 4

BAB II PENGERTIAN DAN ACUAN PENGEMBANGAN KTSP A. Pengertian KTSP Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran

untuk

mencapai

tujuan

pendidikan

tertentu

Tujuan tertentu ini

meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang dikembangkan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Dasar Dan Struktur kurikulum, dan pedoman-pedoman implementasi kurikulum. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

merupakan

bahan acuan dalam

pelaksanaan proses pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2006 yaitu pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masingmasing satuan pendidikan. Pengembangan KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, dan pedoman implementasi Kurikulum. KTSP dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah, dan kemudian disahkan oleh kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. B. Komponen KTSP KTSP meliputi 3 dokumen, yaitu: 1. Dokumen I yang disebut dengan Buku I KTSP berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan, muatan kurikulum, pengaturan beban belajar, dan kalender pendidikan. Dokumen 1 (Buku 1) dikembangkan oleh sekolah dibawah tanggung jawab kepala sekolah SMA yang bersangkutan 2. Dokumen II yang disebut dengan Buku II KTSP berisi Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD) dan silabus yang telah dikembangkan, baik yang disusun oleh pusat, daerah maupun satuan pendidikan 3. Dokumen I I I

disebut dengan

Buku III KTSP berisi rencana pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) disusun oleh pendidik sesuai potensi, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik oleh masing-masing guru mata pelajaran dengan berpedoman pada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses. Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016

Page 5

C. Konsep Pengembangan KTSP Pengembangan

KTSP

SMA

mengacu

peraturan pendukung implementasi

pada

Standar

Nasional

Pendidikan

dan

Kurikulum 2006, dikembangkan, ditetapkan dan

dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sesuai potensi , kebutuhan, dan karakteristik masing masing satuan pendidikan. koordinasi dan supervisi Dinas

Pengembangan KTSP dilaksanakan di bawah

Pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota sesuai

dengan kewenangannya, sehingga mengacu kepada visi dan misi daerah. D. Acuan pengembangan KTSP meliputi; 1. Acuan Operasional 1) Peningkatan Iman, Takwa, dan Akhlak Mulia Iman, takwa, dan akhlak mulia menjadi dasar pengembangan kepribadian peserta didik secara utuh, sehingga perlu dituangkan dalam KTSP, agar semua kegiatan yang terkait pembelajaran dapat meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia. 2) Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama Kurikulum dikembangkan untuk memelihara dan meningkatkan toleransi dan kerukunan

inter-umat

dan

antar-umat

beragama,

serta

antar

umat

beragama dengan pemerintah. 3) Persatuan Nasional dan Nilai-Nilai Kebangsaan Kurikulum diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI. Oleh karena itu, kurikulum harus menumbuh kembangkan wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI, melalui kegiatan terkait yang diatur dan dituangkan dalam KTSP 4) Peningkatan Potensi, Kecerdasan, Bakat, dan Minat sesuai dengan Tingkat Perkembangan dan Kemampuan Peserta Didik Pendidikan

merupakan

proses

holistik/sistemik

dan

sistematik

untuk

meningkatkan harkat dan martabat manusia yang memungkinkan potensi diri (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, bakat, minat, serta tingkat perkembangan kecerdasan; intelektual, emosional, sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik, melalui berbagai kegiatan yang diatur dan dituangkan dalam KTSP.


Page 6

5) Kesetaraan Warga Negara Memperoleh Pendidikan Bermutu Kurikulum

diarahkan

kepada

pengembangan

sikap,

pengetahuan,

dan

keterampilan yang holistik dan berkeadilan dengan memperhatikan kesetaraan warga

negara

memperoleh

pendidikan

bermutu,

yang

dapat dituangkan

dalam proses dan mekanisme rekruitmen dan mutasi peserta didik. 6) Kebutuhan Kompetensi Masa Depan Kompetensi peserta didik yang diperlukan antara lain berpikir kritis dan membuat keputusan, memecahkan masalah yang kompleks secara lintas bidang keilmuan, berpikir kreatif dan kewirausahaan, berkomunikasi dan berkolaborasi, menggunakan pengetahuan kesempatan secara inovatif, mengelola keuangan, kesehatan, dan tanggung jawab warga negara. Hal tersebut dapat tertuang dalam komponen kurikulum nasional, daerah, sekolah, maupun pengembangan diri. 7) Tuntutan Dunia Kerja Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta

didik

yang

berjiwa

kewirausahaan

dan

mempunyai kecakapan

hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu mengembangkan jiwa kewirausahaan dan kecakapan hidup untuk membekali peserta didik dalam melanjutkan studi dan/atau memasuki dunia kerja. bagi peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut antara lain dapat dikembangkan melalui pengembangan muatan lokal maupun pengembangan diri. 8) Perkembangan IPTEKS Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus menerus melakukan penyesuaian terhadap perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan IPTEK, melalui pengaturan dalam kurikulum satuan pendidikan. 9) Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah serta Lingkungan Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan karakteristik lingkungan.

Masing-masing

daerah

memerlukan

pendidikan yang sesuai

dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum perlu memuat hal tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016

Page 7

dengan kebutuhan pengembangan daerah dan lingkunganya, yang dituangkan dalam pengembangan KTSP. 10) Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional Dalam era otonomi dan desentralisasi, kurikulum adalah salah satu media pengikat dan pengembang keutuhan bangsa yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk kurikulum

perlu

memperhatikan

keseimbangan

itu,

antara kepentingan daerah

dan nasional. 11) Dinamika Perkembangan Global Kurikulum dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian, baik pada secara individu, masyarakat

maupun bangsa dan Negara. Kemandirian sangat

penting di era globalisasi. Hubungan antar bangsa yang tidak lagi mengenal batas

wilayah,

persaingan

dalam

pelaksanaan

pasar

bebas,

menuntut

kemandirian dan ketangguhan daya saing, oleh karena itu perlu dipersiapkan generasi yang siap menghadapi persaingan dan mampu

hidup berdampingan

dengan bangsa lain, yang mendasari pengembangan KTSP. 12) Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat

setempat

dan

menunjang

kelestarian

keragaman

budaya.

Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat ditumbuhkembangkan terlebih dahulu sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain. 13) Karakteristik Satuan Pendidikan Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan ciri khas satuan pendidikan, sehingga KTSP memiliki ke khasan satuan pendidikan.

Pada poin 1 s.d. 13 tersebut sekolah perlu menjelaskan bagaimana sekolah dalam rangka menggunakan acuan konseptual tersebut didalam pengembangan KTSP masing-masing satuan pendidikan (sekolah) 2. Prinsip pengembangan KTSP 1) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya pada masa kini dan yang akan datang. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016

Page 8

bertanggung

jawab.

pengembangan

Untuk

kompetensi

mendukung peserta

didik

pencapaian

tujuan

tersebut

disesuaikan

dengan

potensi,

perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan pada masa kini dan yang akan datang. Memiliki posisi sentral berarti bahwa kegiatan pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. 2) Belajar sepanjang hayat Kurikulum

diarahkan

pada

proses

pengembangan,

pembudayaan,

dan

pemberdayaan kemampuan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Kurikulum formal,

mencerminkan

nonformal,

dan

keterkaitan informal

antara

dengan

unsur-unsur

memperhatikan

pendidikan kondisi

dan

tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. 3) Menyeluruh dan berkesinambungan Substansi

kurikulum

pengetahuan,

dan

mencakup

keseluruhan

keterampilan)

bidang

dimensi kajian

kompetensi

keilmuan

dan

(sikap, mata

pelajaran yang direncana-kan dan disajikan secara berkesinambungan antar jenjang pendidikan.

Pada poin 1 s.d. 3 tersebut sekolah perlu menjelaskan bagaimana sekolah dalam rangka menggunakan prinsip pengembangan tersebut didalam pengembangan KTSP masing-masing satuan pendidikan (sekolah) 3. Prosedur operasional pengembangan KTSP Prosedur operasional pengembangan KTSP sekurang-kurangnya meliputi langkahlangkah: a. Analisis yang mencakup: 1) analisis ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kurikulum; 2) analisis kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan lingkungan; 3) analisis ketersediaan sumber daya pendidikan. b. Penyusunan yang mencakup: 1) perumusan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan; 2) pengorganisasian muatan kurikuler satuan pendidikan; 3) pengaturan beban belajar peserta didik dan beban kerja pendidik tingkat kelas; 4) penyusunan kalender pendidikan satuan pendidikan;


Page 9

5) penyusunan silabus muatan lokal atau mata pelajaran muatan lokal; dan 6) penyusunan

rencana

pelaksanaan

pembelajaran

setiap

muatan

pembelajaran. c. Penetapan yang dilakukan kepala sekolah berdasarkan hasil rapat dewan pendidik satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah. d. Pengesahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yaitu untuk SMA dan SMK oleh Dinas Pendidikan Provinsi.


Page 10

BAB III LANGKAH KERJA PENGEMBANGAN DAN SISTEMATIKA KTSP A. Langkah Kerja Pengembangan KTSP Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dilaksanakan oleh Tim Pengembang Kurikulum (TPK) sekolah, dikoordinasikan oleh kepala sekolah dengan melibatkan komite sekolah, dan guru, serta pengawas pembina dengan pendampingan atau bimbingan dan kerjasama dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota,dan instansi lain yang terkait. Kerjasama dengan dinas/instansi terkait dapat dilakukan untuk menambah atau memperkaya muatan kurikulum sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah, keunggulan lokal, dan sosial budaya lingkungan setempat. Kurikulum Sekolah yang telah disusun harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah setelah disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Memperhatikan prosedur operasional dan langkah kerja seperti diatas, pengembangan KTSP jenjang SMA dapat digambarkan seperti pada bagan 1 berikut:

Supervisi/Verifik asi oleh Dinas Pendidikan Kab./Kota, Rekomendasi, Pengesahan Dinas Pendidikan Provinsi

Bagan 1: Langkah Kerja Pengembangan KTSP Jenjang SMA Pada bagan 1 di atas terdapat 5 (lima) besaran kegiatan yaitu; 1) Kegiatan Koordinasi dan Persiapan, 2) Pelaksanaan Pengembangan, 3) Supervisi, 4) Sosialisasi dan Implementasi, dan 5) Evaluasi. Masing-masing kegiatan tersebut akan dijelaskan berikut ini. 1. Kegiatan Persiapan dan Koordinasi Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016

Page 11

Kegiatan persiapan yang dapat dilakukan antara lain; a. Kepala SMA berkoordinasi dengan /pengawas membentuk atau melakukan revitalisasi fungsi Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Sekolah dan memberi pengarahan teknis untuk melakukan proses pengembangan KTSP, antara lain tentang; 1. Evaluasi Kurikulum tahun sebelumnya, yang kendala,

dan

kekurangan,

baik

pada

meliputi

analisis keberhasilan,

dokumennya

maupun

dalam

implementasinya. 2. Telaah regulasi

yang relevan pengembangan Kurikulum Sekolah, antara

lain implementasi Kurikulum 2006; 3. Analisis konteks, yaitu analisis pemenuhan Standar Nasional Pendidikan

di

sekolah, antara lain Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah. 4. Tujuan yang ingin dicapai dan manfaat pengembangan kurikulum sekolah, difokuskan pada pencapaian kompetensi Kurikulum 2006 sesuai Visi dan Misi sekolah. Manfaat pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagai acuan dalam implementasi kurikulum. 5. Hasil yang diharapkan dari kegiatan pengembangan Kurikulum Sekolah terkait dengan pengembangan potensi peserta didik yang mencakup tiga domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 6. Unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam pelaksanaan pengembangan Kurikulum Sekolah.

b. Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Sekolah selanjutnya menyusun rencana, jadwal, materi, dan strategi pengembangan Kurikulum untuk tahun berjalan. Pada kegiatan ini dapat melibatkan pengawas atau nara sumber lain yang kompeten, sehingga diperoleh suatu pemahaman untuk diaplikasikan dalam penyusunan kurikulum sekolah. Kegiatan tersebut antara lain : Penyamaan persepsi terhadap Kurikulum 2013 berikut peraturan-peraturan yang berlaku, antara lain PP No. 32 Tahun 2013, PP No. 13 Tahun 2015;

Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang SKL,

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses, Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian;


Page 12

c. Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan keberhasilan dan kendala pelaksanaan Kurikulum yang dilakukan melalui kajian analisis terhadap dokumen kurikulum tahun sebelumnya, serta kemungkinan kendala dalam pelaksanaan Kurikulum Sekolah yang akan disusun untuk tahun berjalan.

d. Analisis kondisi riil sekolah terutama yang berkaitan dengan tenaga pendidik, sarana dan prasarana yang akan dijadikan dasar dalam menyusun program penjurusan. Hasil analisis tersebut merupakan gambaran kondisi riil sekolah, terutama tentang ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana-prasarana sekolah sebagai acuan dalam menyusun program penjurusan.

e. Perencanaan penambahan mata pelajaran Mulok, penambahan jam dan mata pelajaran, sesuai hasil analisis kondisi riil sekolah atau berdasarkan

keputusan

kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing, misalnya penambahan Bahasa Daerah. Berdasarkan Peraturan daerah Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 57 Tahun 2013 mata pelajaran mulok Bahasa Jawa berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, harus masuk dalam struktur kurikulum dengan alokasi waktu 2 jam per minggu pada setiap kelas dan setiap semester. 2. Pengembangan KTSP Hasil analisis pada kegiatan persiapan dan koordinasi, dijadikan bahan dan materi, serta strategi pengembangan kurikulum sekolah dengan langkah kegiatan antara lain; a. Menyusun draf KTSP TPK mengembangkan draf KTSP untuk tahun berjalan berdasarkan hasil analisis tersebut di atas; b. Kegiatan Review, Revisi, dan Finalisasi. Setelah draf KTSP jadi, maka TPK melakukan review, revisi, dan finalisasi untuk memastikan kebenaran dan keterlaksanaannya. Kegiatan ini dapat melibatkan pengawas atau stakeholder lain, misalnya orang atau sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan muatan lokal. Review dan revisi juga harus dilakukan terhadap RPP, sehingga RPP yang dikembangkan benar-benar sudah mencakup kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Kegiatan pengembangan RPP dilakukan oleh guru mata pelajaran dengan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik yang mencakup tiga domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan mengacu kepada silabus dan buku yang diterbitkan oleh Kementerin


Page 13

Pendidikan (lihat E-Katalog untuk buku). (lihat model Pengembangan RPP, Model Pengembangan Penilaian, dan Analisis Hasil Belajar Peserta Didik). c. Pemantapan dan Penilaian Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan hasil finalisasi, yang dilakukan oleh TPK sekolah dengan melibatkan Kepala Sekolah dan Pengawas atau Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (dapat menggunakan instrumen verifikasi/validasi), serta persetujuan dari Komite Sekolah. d. Pengesahan KTSP Kepala SMA dan ketua Komite Sekolah menandatangani dokumen kurikulum hasil pemantapan dan penilaian dan menetapkan pemberlakuan kurikulum tersebut di sekolahnya, kemudian mengirimkannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi/validasi oleh Petugas yang ditunjuk. Apabila Dokumen I, Dokumen II dan Dokumen III hasil verifikasi sudah memenuhi ketentuan yang berlaku kemudian direkomendasikan ke Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendapatkan pengesahan. Tetapi apabila belum mememuhi kriteria, maka Dokumen tersebut dikembalikan ke sekolah untuk dilakukan revisi KTSP. Dokumen KTSP yang sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan kab./kota selanjutnya dibawa ke Dinas Pendidikan Provinsi. Setelah disupervisi/diverifikasi oleh petugas dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku kemudian dilakukan pengesahan. Tim

Pengembang

Kurikulum menggandakan

dokumen kurikulum dan Kurikulum

SMA siap untuk disosialisasikan dan diimplementasikan. Adapun alokasi waktu untuk tahapan penyusunan s.d. penetapan/pengesahan dan implementasinya dapat dilihat pada bagan berikut ini :


Page 14

KEGIATAN

KS

Kom ite

1

2

3

4

1

Membentuk dan menetapkan TPK Melakukan analisis konteks Menyiapkan draft Kurikulum

NO

2

3

PELAKSANA TP Di Gu K nas ru 5

6

7

guru BK 8

Kelengkapan

MUTU BAKU Waktu

9

10

Agenda Kerja KS

Mei Minggu ke- 2

Regulasi SDM Sarpras Draft kurikulum atau Kurikulum sebelumnya ATK Media Sarpras Regulasi terkait

Mei Minggu ke- 3 Mei Minggu ke- 4

11

SK Kasek ttg Tim Peng. Kur. Laporan Analisis Konteks Draft Kurikulum

4

Review/Revisi melalui workrshop

5

Finalisasi

Dokumen Kurikulum hasil review dan revisi

Juni Minggu ke2

6

Pemantapan dan Penilaian

Instrumen validasi kurikulum dan Rekomendasi

Juni Minggu ke3 s.d. ke-4

Berita acara Pemantapan dan penilaian

7

Penetapan

Lembar Penetapan

Juni Minggu ke3 s.d. ke-4

SK Penetapan Kasek

Juli Minggu ke-1 s.d. ke2

Dokumen Kurikulum yang Sah

Juli Minggu ke-4(mulai awal tahun ajaran baru)

Dokumen Kurikulun yang berlaku

8

Pengesahan

9

Pemberlakuan Dokumentasi Kurikulum

a.

Dokumen Kurikulum Lembar Pengesahan Dakumen Kurikulum Berita acara serah terima dokumen kurikulum

Juni Minggu ke1

Output

Dokumen Kurikulum Hasil Riview dan Revisi, Dokumen pendukung Dokumen Kurikulum Final

Keterangan 12

Dilaksanakan oleh Sekolah Dilakukan oleh sekolah Dilakukan oleh sekolah dengan koordinasi pihak terkait Dokumen Pendukung : Undangan, Daftar Hadir, Notulen, dan Berita Acara

Validasi oleh Dinas Pend. Kab/Kota Rekomendasi oleh Kadinas Kab/Kota

Oleh Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Provinsi Perpustakaan , Waka Kurikulum, Prodi

Daya Dukung Daya dukung pengembangan dan pelaksanaan KTSP meliputi: a. Kebijakan Satuan Pendidikan Pengembangan dan pelaksanaan KTSP merupakan kewenangan dan tanggung jawab penuh dari satuan pendidikan. Oleh karena itu untuk dapat mengembangkan dan melaksanakan KTSP diperlukan kebijakan satuan pendidikan yang ditetapkan dalam rapat satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah baik langsung maupun tidak langsung.


Page 15

b. Ketersediaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan dan pelaksanaan KTSP merupakan proses perwujudan kurikulum yang sesungguhnya. Oleh karena itu tenaga pendidik merupakan unsur yang mutlak diperlukan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Selain itu tenaga kependidikan pada masing-masing satuan pendidikan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan KTSP. c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Pengembangan dan pelaksanaan KTSP memerlukan dukungan berupa ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan. Yang termasuk sarana satuan pendidikan adalah segala kebutuhan fisik, sosial, dan kultural yang diperlukan untuk mewujudkan proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selain itu unsur prasarana seperti lahan, gedung/bangunan, prasarana olahraga dan prasarana kesenian, serta prasarana lainnya sangat diperlukan sebagai unsur penunjang yang memberikan kemudahan pelaksanaan KTSP. 4. Pihak yang terlibat Pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan KTSP antara lain : a. Tim Pengembang Kurikulum (TPK) satuan pendidikan terdiri atas: tenaga pendidik, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatan pengembangan KTSP, tim pengembang kurikulum (TPK) satuan pendidikan dapat mengikutsertakan komite sekolah, nara sumber, dan pihak lain yang terkait. b. Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota kewenangannya melakukan koordinasi dan supervisi.


sesuai

dengan

Page 16

b. Sistematika Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Buku 1 Jenjang SMA Sistematika KTSP jenjang SMA dapat digambarkan seperti tampak berikut: 1. COVER (HALAMAN JUDUL) Berisi judul, logo sekolah atau logo pemda (untuk SMA Negeri), Logo Sekolah (untuk SMA Swasta), tahun pelajaran, dan alamat sekolah. 2. LEMBAR PENGESAHAN Ditandatangani oleh kepala sekolah, ketua komite sekolah, dan kepala dinas pendidikan provinsi/pejabat yang berwenang di dinas pendidikan provinsi. 3. KATA PENGANTAR 4. DAFTAR ISI 5. DAFTAR LAMPIRAN 6. BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berisi dasar pemikiran pengembangan KTSP serta pemberlakuan Kurikulum 2013. Untuk sekolah yang melaksanakan Sistem Kredit Semester (SKS) uraikan pula tentang dasar pemikiran pengembangan/pelaksanaan SKS tersebut. B. Landasan Berisi landasan hukum terkait pengembangan KTSP, termasuk PP No. 13 tahun 2015 dan PP No. 32 Tahun 2013 sebagai pengganti atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan berikut Permendiknas dan Permendikbud yang mengiringinya, dan Peraturan Daerah untuk Mulok. C. Tujuan Berisi Tujuan Pengembangan KTSP termasuk pencapaian kompetensi yang mencakup tiga domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan 7.

BAB II. TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN A. Tujuan Pendidikan Menengah Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut dengan memiliki keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terpadu dalam kehidupan sehari-hari B. Visi Satuan Pendidikan (Sekolah) Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan, yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. 1. Satuan Pendidikan merumuskan dan menetapkan visi serta mengembangkannya. 2. Visi Satuan Pendidikan: a) dijadikan sebagai cita-cita bersama warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang; b) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepen-tingan; c) dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga satuan pendidikan dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional; d) diputuskan oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan komite sekolah; e) disosialisasikan kepada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang


Page 17

berkepentingan; f) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. C. Misi Sekolah Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. 1) memberikan arah dalam mewujudkan visi satuan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional; 2) merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu; 3) menjadi dasar program pokok satuan pendidikan; 4) menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh satuan pendidikan; 5) memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program satuan pendidikan; 6) memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan unit satuan pendidikan yang terlibat; 7) dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah; 8) disosialisasikan kepada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan; 9) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat. D. Tujuan Satuan Pendidikan 1. Satuan Pendidikan merumuskan mengembangkannya. 2. Tujuan Satuan Pendidikan:

dan

menetapkan

tujuan

serta

Tujuan SMA ...... a. Tujuan pendidikan adalah gambaran tingkat kualitas yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu . Tujuan satuan pendidikan : b. menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan); c. mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat; d. mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan dan Pemerintah; e. mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite sekolah dan diputuskan oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah; f. disosialisasikan kepada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan.


Page 18

8. BAB III. STRUKTUR KURIKULUM A. Kerangka Dasar Dapat disalin dari; 1) Lampiran 1 Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, ditambah dengan landasan lain yang menjadi landasan kerangka dasar yang sesuai dengan karakteristik daerah atau sekolah, misalnya untuk penambahan muatan lokal. 2) Peraturan Daerah tentang kebijakan pelaksanaan muatan lokal. B. Struktur Kurikulum 1) Standar Kompetensi Lulusan untuk SMA mengacu pada Permendiknas nomor 23 tahun 2006 2) Standar Kompetensi Lulusan untuk kelompok mata pelajaran 3) Standar Kompetensi Lulusan untuk masing-masing Mata Pelajaran 4) Pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran , termasuk muatan lokal , penambahan mata pelajaran, serta pengembangan diri. 5) Disusun berdasarkan kebutuhan dan minat peserta didik dan sekolah terkait dengan upaya pencapaian SKL yang mencakup domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan struktur kurikulum yang meliputi mata pelajaran muatan local dan pengembangan diri, mengacu lampiran 1 Permendikbud Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi 6) Mengatur alokasi waktu pembelajaran tatap muka seluruh mata pelajaran minimal 38 - 39 jam pelajaran per minggu untuk kelas X, XI dan XII dengan penambahan jam pelajaran maksimal 4 jam per minggu. 7) Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri, baik Sistem Paket maupun yang melaksanakan Sistem Kredit Semester (SKS). 8) Beban belajar tambahan : Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar perminggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, baik dalam jam pelajaran maupun dalam satuan kredit semester (sks). 9) Mencantumkan jenis mata pelajaran muatan lokal yang dilaksanakan baik mulok provinsi (bahasa Jawa sebagai mulok wajib), mulok kabupaten/kota maupun mulok satuan pendidikan (bila ada) 10) Bagi sekolah yang melaksanakan SKS uraian tentang struktur dan jam pelajaran dalam sks, serta jumlah sks maksimal dan minimal yang harus ditempuh oleh peserta didik, per semester, per tahun, atau selama masa pendidikan di SMA sesuai dengan hasil analisis dan perhitungan internal sekolah serta mengacu kepada Permendikbud 158 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Pada Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Panduan/Model-Model Pengembangan SKS yang dikeluarkan oleh Direktorat PSMA, dengan menyesuaikan kurikulum 2006. D. Muatan Kurikulum 1. Muatan KTSP Muatan KTSP terdiri atas muatan umum yang berupa muatan nasional dan muatan local serta pengembangan diri; Muatan KTSP diwujudkan dalam bentuk struktur kurikulum satuan pendidikan dan penjelasannya. a. Muatan Kurikulum Nasional Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016

Page 19

Muatan kurikulum pada tingkat nasional dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk SKL dan SK/KD-nya. Untuk kelas X terdiri atas kelompok mata pelajaran sebanyak 16 mata pelajaran. Muatan kurikulum pada tingkat nasional yang dimuat dalam KTSP adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, untuk SMA mengacu pada Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, yaitu meliputi : Kelas X sebanyak 16 mata pelajaran yaitu (1) Pendidikan Agama, (2) Pendidikan Kewarganegaraan, (3) Bahasa Indonesia, (4) Bahasa Inggris, (5) Matematika, (6) Fisika, (7) Biologi, (8) Kimia, (9) Sejarah, (10) Geografi, (11) Ekonomi, (12) Sosiologi, (13) Seni Budaya, (14) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, (15) Teknologi Informasi dan Komunikasi dan (16) Keterampilan/Bahasa Asing. Kelas XI dan XI IPA sebanyak 13 mata pelajaran yaitu (1) Pendidikan Agama, (2) Pendidikan Kewarganegaraan, (3) Bahasa Indonesia, (4) Bahasa Inggris, (5) Matematika, (6) Fisika, (7) Kimia, (8) Biologi, (9) Sejarah, (10) Seni Budaya, (11) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, (12) Teknologi Informasi dan Komunikasi dan (13) Keterampilan/Bahasa Asing. Kelas XI dan IPS sebanyak 13 mata pelajaran yaitu (1) Pendidikan Agama, (2) Pendidikan Kewarganegaraan, (3) Bahasa Indonesia, (4) Bahasa Inggris, (5) Matematika, (6) Ekonomi, (7) Sosiologi, (8) Sejarah, (9) Geografi, (10) Seni Budaya, (11) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, (12) Teknologi Informasi dan Komunikasi dan (13) Keterampilan/ Bahasa Asing. Kelas XI dan XII Bahasa sebanyak 13 mata pelajaran terdiri dari (1) Pendidikan Agama, (2) Pendidikan Kewarganegaraan, (3) Bahasa Indonesia, (4) Bahasa Inggris, (5) Matematika, (6) Bahasa Asing, (7) Sastra Indonesia, (8) Antropologi, (9) Sejarah, (10) Seni Budaya, (11) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, (12) Teknologi Informasi dan Komunikasi dan (13) Keterampilan. b. Muatan Lokal (Mulok) Muatan Kurikulum pada Tingkat Daerah (Muatan lokal) yang dikembangkan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan/atau satuan pendidikan dapat berbentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya yang menjadi: 1) bagian mata pelajaran dan/atau 2) mata pelajaran yang berdiri sendiri pada kelompok Muatan Lokal (Mulok) dalam hal pengintegrasian tidak dapat dilakukan. Muatan kurikulum pada tingkat daerah yang dimuat dalam KTSP terdiri atas sejumlah bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal yang ditentukan oleh daerah yang bersangkutan. Penetapan muatan lokal didasarkan pada keunggulan dan kearifan serta kebutuhan dan kondisi setiap daerah, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota, bahkan satuan pendidikan.  Muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur, kemudian disiapkan Kurikulumnya (SK, KD dan Silabus dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL).  Muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten/kota ditetap-kan dengan peraturan bupati/walikota, kemudian disiapkan Kurikulumnya (SK, KD dan Silabus dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL).  Muatan lokal yang berlaku hanya untuk satuan pendidikan (mulok sekolah) Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016

Page 20

ditetapkan Yayasan (bagi sekolah swasta). Muatan Lokal dapat berbentuk : 1) bagian mata pelajaran (terintegrasi kedalam mata pelajaran yang sudah ada); dan/atau 2) mata pelajaran yang berdiri sendiri pada kelompok Mulok apabila pengintegrasian ke dalam mapel yang sudah ada tidak dapat dilakukan. Bahasa Jawa sebagai muatan local provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 tahun 2013 sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri terpisah dan dimasukan dalam struktur kurikulum satuan pendidikan dengan alokasi waktu 2 jam per minggu untuk semua kelas (kelas X, XI dan XII) semester 1 dan semester 2. 2. Jumlah mata pelajaran: a. Untuk kelas X terdiri atas kelompok mata pelajaran sebanyak 16 mata pelajaran. Muatan kurikulum pada tingkat nasional yang dimuat dalam KTSP adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan, untuk SMA mengacu pada Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, yaitu meliputi : Kelas X sebanyak 16 mata pelajaran yaitu (1) Pendidikan Agama, (2) Pendidikan Kewarganegaraan, (3) Bahasa Indonesia, (4) Bahasa Inggris, (5) Matematika, (6) Fisika, (7) Biologi, (8) Kimia, (9) Sejarah, (10) Geografi, (11) Ekonomi, (12) Sosiologi, (13) Seni Budaya, (14) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, (15) Teknologi Informasi dan Komunikasi dan (16) Keterampilan/Bahasa Asing. b. Kelas XI dan XI IPA sebanyak 13 mata pelajaran yaitu (1) Pendidikan Agama, (2) Pendidikan Kewarganegaraan, (3) Bahasa Indonesia, (4) Bahasa Inggris, (5) Matematika, (6) Fisika, (7) Kimia, (8) Biologi, (9) Sejarah, (10) Seni Budaya, (11) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, (12) Teknologi Informasi dan Komunikasi dan (13) Keterampilan/Bahasa Asing. c. Kelas XI dan IPS sebanyak 13 mata pelajaran yaitu (1) Pendidikan Agama, (2) Pendidikan Kewarganegaraan, (3) Bahasa Indonesia, (4) Bahasa Inggris, (5) Matematika, (6) Ekonomi, (7) Sosiologi, (8) Sejarah, (9) Geografi, (10) Seni Budaya, (11) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, (12) Teknologi Informasi dan Komunikasi dan (13) Keterampilan/Bahasa Asing. d. Kelas XI dan XII Bahasa sebanyak 13 mata pelajaran terdiri dari (1) Pendidikan Agama, (2) Pendidikan Kewarganegaraan, (3) Bahasa Indonesia, (4) Bahasa Inggris, (5) Matematika, (6) Bahasa Asing, (7) Sastra Indonesia, (8) Antropologi dan (9) Sejarah, (10) Seni Budaya, (11) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, (12) Teknologi Informasi dan Komunikasi dan (13) Keterampilan. 3. Pengaturan Beban Belajar a. Beban belajar satuan pendidikan SMA diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi; b. Beban belajar dalam KTSP jenjang SMA diatur dalam bentuk Sistem Kredit Semester (SKS) atau Sistem Paket; c. Ketentuan tentang Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri untuk SKS dan Sistem Paket disesuaikan dengan ketentuan masing-masing d. Beban belajar tambahan disesuaikan dengan hasil analisis kondisi riil sekolah yang menjadi tanggungjawab sekolah masing-masing, dan penambahan maksimal 4 jam per minggu. Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016

Page 21

8. Penilaian Penilaian pada kurikulum 2006 mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian. 9. Pembelajaran Pembelajaran pada kurikulum 2006 mengacu pada Permendiknas nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses. Bagaimana pendidik melaksanakan desain pembelajaran pada kurikulum 2006 dapat dicermati melalui RPP yang disusun oleh guru (pendidik). 10. Ketuntasan Belajar Berdasarkan Panduan Penyusunan KTSP dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) maka untuk ketuntasan belajar dijelaskan bahwa Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal. 11. Kegiatan Pengembangan diri a. Ekstrakurikuler 1) Kegiatan Ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional yang terdiri atas ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. 2) Bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler yang dilaksanakan satuan pendidikan, dapat berupa: Krida, misalnya: Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya; Karya ilmiah, misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya; Latihan olah-bakat latihan olah-minat, misalnya: pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya; Keagamaan, misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis alquran, retreat; atau Bentuk kegiatan lainnya. b. Bimbingan dan Koseling. Pengembangan diri yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling. 12. Kegiatan Kepramukaan dilaksanakan melalui tiga kegiatan, yaitu: a. Pendidikan Pramuka dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014. b. Kegaitan Blok dilaksanakan melalui perkemahan (wajib untuk semua peserta didik) dapat dilakukan pada saat MOPDB atau pada libur semester 36 jp per tahun. c. Aktualisasi Mata Pelajaran (wajib untuk semua peserta didik); kegiatan-kegiatan Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016

Page 22

sebagai aktualisasi mata pelajaran yang dirancang oleh guru mata pelajaran untuk dilaksanakan kepada pembina pramuka dan dilaksanakan pada kegiatan kepramukaan, wajib 120 menit perminggu. d. Gugus Depan (untuk peserta didik yang berminat, lihat pedoman/peraturan pelaksanaan ekstrakurikuler dan Kepramukaan) 13. Kriteria Kelulusan Berisi tentang kriteria kenaikan kelas dan kelulusan, serta strategi penanganan peserta didik yang tidak naik atau tidak lulus yang diberlakukan oleh sekolah, dengan memperhatikan ketentuan kenaikan kelas dan kelulusan melalui uji pencapain kompetensi mengacu kepada Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian. Permendikbud No 57 tahun 2015 (regulasi ini tiap tahun ada perubahan karena Menteri selalu mengeluarkan ketika akan ujian) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan. Kriteria kelulusan pada KTSP tahun berjalan mengacu pada Permendikbud tentang Kelulusan Tahun sebelumnya, dan apabila ada perubahan akan mengikuti ketentuan kelulusan tahun yang terbaru. 14. Kriteria tentang Kenaikan Kelas Kriteria kenaikan kelas sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 12/C/Kep/Tu/2008 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Penyusun Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (SD/MI/SDLB, SMP/M.Ts/SMPLB, Dan SMA/MA/SMK/SMALB) 15. Penjurusan. Penjurusan yang diatur dalam SK Dirjen Mandikdasmen Departemen Pendidikan Nasional Nomor 12/C/KEP/TU/2008, pada Lampiran Penulisan LHB, BAB I, Butir E, sebagai berikut: a. Waktu penentuan dan pelaksanaan penjurusan 1) Penentuan penjurusan bagi peserta didik untuk program IPA, IPS dan Bahasa dilakukan mulai akhir semester 2 (dua) kelas X. 2) Pelaksanaan KBM sesuai program jurusan, dimulai pada semester 1 (satu) kelas XI. b. Kriteria penjurusan program Penentuan penjurusan program dilakukan dengan mempertimbangkan potensi, minat dan kebutuhan peserta didik, yang harus dibuktikan dengan hasil prestasi akademik yang sesuai dengan kriteria nilai yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Apabila terjadi perbedaan antara potensi/minat dengan nilai akademik seorang peserta didik, maka guru harus mengkaji dan melakukan perbaikan dalam memberikan layanan belajar kepada yang bersangkutan. 1) Potensi dan Minat Peserta Didik Untuk mengetahui potensi dan minat peserta didik dapat dilakukan melalui angket/ kuesioner dan wawancara, atau cara lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi potensi, minat, dan bakat. Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016

Page 23

2) Nilai akademik Peserta didik yang naik ke kelas XI dan akan mengambil program tertentu yaitu: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) atau Bahasa: boleh memiliki nilai yang tidak tuntas paling banyak 3 (tiga) mata pelajaran pada mata pelajaran-mata pelajaran yang bukan menjadi ciri khas program tersebut (lihat Struktur Kurikulum). c. Satuan pendidikan dapat menambah kriteria penjurusan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap satuan pendidikan. 16. Mutasi peserta didik Pindah Sekolah sebagaimana yang diatur dalam SK Dirjen Mandikdasmen Departemen Pendidikan Nasional NOMOR : 12/C/KEP/TU/2008, pada Lampiran Penulisan LHB, BAB I, Butir F), sebagai berikut : a. Sekolah harus memfasilitasi adanya peserta didik yang pindah sekolah: 1) Antarsekolah pelaksana KTSP; 2) Antara sekolah pelaksana Kurikulum 1994, Kurikulum 2004 dengan sekolah pelaksana KTSP. b. Untuk pelaksanaan pindah sekolah (masuk atau keluar) lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. c. Sekolah dapat menentukan persyaratan pindah/mutasi peserta didik sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) Menyesuaikan bentuk laporan hasil belajar (LHB) dari sekolah asal sesuai dengan bentuk rapor yang digunakan di sekolah tujuan. 2) Melakukan tes atau program matrikulasi bagi siswa pindahan. Pengaturan mutasi peserta didik antar satuan pendidikan diatur oleh satuan pendidikan masing- masing dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. 17. Pendidikan Kecakapan Hidup Berisi tentang bagaimana penerapan pendidikan kecakapan hidup yang dilaksanakan di sekolah. Dapat berupa implementasi dari mata pelajaran pada domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan, atau pembiasaan yang dilakukan di sekolah. 7. BAB IV. KALENDER PENDIDIKAN 1. Pengertian Kalender Pendidikan. 2. Dasar Hukum Kalender Pendidikan yang berlaku pada tahun pelajaran berjalan. 3. Berisi tentang kalender pendidikan dan rencana time schedule kegiatan yang akan dilaksanakan, dan disusun berdasarkan kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016

Page 24

Pendidikan setempat, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kegiatan sekolah, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan aturan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam Standar Isi. 4. Rencana Kegiatan atau jadwal memuat antara lain; kegiatan awal tahun, minggu efektif (Proses Pembelajaran, Ujian, Ulangan, hari libur, PPDB, MOPDB , dll) 5. Alokasi waktu untuk setiap kegiatan (Contoh kalender pendidikan terlampir).

6. Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. a.

Permulaan Tahun Ajaran Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan. Permulaan Waktu Pelajaran yaitu dimulai pada setiap awal tahun pelajaran, dengan kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) bagi kelas X.

b.

Pengaturan Waktu Belajar Efektif 1) Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan, 2) Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan, yang pengaturannya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi daerah. 3) Dengan berpedoman kepada Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 420/006752/2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diupayakan penyelenggaraan pendidikan dengan waktu belajar 5 hari dalam seminggu.

c. Pengaturan Waktu Libur Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antarsemester, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur, dan kegiatan lainnya tertera pada Tabel ini. Tabel : Alokasi Waktu pada Kalender Pendidikan


Page 25

NO

KEGIATAN

ALOKASI WAKTU

KETERANGAN

Minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu

Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan

1.

Minggu efektif belajar

2.

Jeda antar semester Maksimum 2 minggu

Antara semester I dan II

3.

Libur akhir tahun pelajaran Hari libur keagamaan

Maksimum 3 minggu 2 – 4 minggu

5.

Hari libur umum/nasional

Maksimum 2 minggu

Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awalkhusus tahun yang pelajaran Daerah memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat menga-turnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu Disesuaikan pembelajarandengan efektif Peraturan Pemerintah

6.

Hari libur khusus

Maksimum 1 minggu

7.

Kegiatan khusus sekolah/madras ah

Maksimum 3 minggu

4.

Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masingmasing Digunakan untuk kegiatan yang diprogram-kan secara khusus oleh sekolah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif

8. BAB. V. PENUTUP Berisi pernyataan sebagai penutup pada Dokumen KTSP Lampiran-Lampiran a. Silabus dan RPP b. Hasil

analisis

keterkaitan

kompetensi dengan

materi pembelajaran,

kegiatan

pembelajaran, dan penilaian; c. Laporan Hasil Analisis Konteks


Page 26

Terkait dengan struktur kurikulum 2006 SMA ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan mata pelajaran berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006. I. Struktur Kurikulum SMA Kelas X : Alokasi Waktu

Komponen A.

Semester 1 Semester 2

MATA PELAJARAN 1.

Pendidikan Agama

2

2

2.

Pendidikan Kewarganegaraan

2

2

3.

Bahasa Indonesia

4

4

4.

Bahasa Inggris

4

4

5.

Matematika

4

4

6.

Fisika

2

2

7.

Biologi

2

2

8.

Kimia

2

2

9.

Sejarah

1

1

10.

Geografi

1

1

11.

Ekonomi

2

2

12.

Sosiologi

2

2

13.

Seni Budaya

2

2

14.

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan

2

2

15.

Teknologi Informasi dan Komunikasi

2

2

16.

Keterampilan/Bahasa Asing

2

2

2

2

B.

MUATAN LOKAL

C.

PENGEMBANGAN DIRI*)

2*)

2*)

Jumlah *) = setara dengan 2 jam pelajaran

38

38

a. Mata Pelajaran Mata Pelajaran di kelas X sebanyak 16 mata pelajaran. Masing-masing alokasi waktu jam pelajaran adalah minimal (lihat table). 1. Sekolah tidak diperkenankan mengurangi mata pelajaran yang jumlahnya 16; 2. Sekolah tidak diperkenankan mengganti mata pelajaran yang sudah ditetapkan oleh Pusat 3. Sekolah tidak boleh mengurangi

jam pelajaran (minimal) masing-masing mata

pelajaran tersebut, dan diperbolehkan menambah maksimal 4 jam per minggu. Pada tabel struktur kurikulum kelas X, untuk mata pelajaran ke-16 sekolah memilih mata pelajaran Keterampilan atau Bahasa Asing. Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016

Page 27

1) Kalau memilih keterampilan maka sekolah bisa mengambil pilihan keterampilaan jenis budi daya atau rekayasa (lihat ketentuan di Permendiknas nomor 22 tahun 2006), tidak dibenarkan diisi mata pelajaran berupa Keterampilan (Praktik) bidang bahasa misalnya English Conversastion, atau Praktik Fisika dan sejenisnya. 2) Kalau memilih Bahasa Asing maka pilihannya adalah Bahasa Arab, Bahasa Perancis, Bahasa Jerman, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang dsb. Dan tidak dibenarkan diisi bahasa Inggris. b. Mulok Pada bagian Mulok diisi mulok wajib adalah bahasa Jawa ( 2 jam ) dan mulok kabupaten dan/atau mulok sekolah (bila ada). c.

Pengembangan Diri Diisi lewat kegiatan Bimbingan Konseling dan Ekstrakurikuler

II. Struktur Kurikulum 2006 SMA Kelas XI dan XII Tabel : Struktur Kurikulum SMA Kelas XI dan XII program IPA A.

Mata Pelajaran 1.

Pendidikan Agama

2

2

2

2

2.


2

2

2

2

3.

Bahasa Indonesia

4

4

4

4

4.

Bahasa Inggris

4

4

4

4

5.

Matematika

4

4

4

4

6.

Fisika

4

4

4

4

7.

Biologi

4

4

4

4

8.

Kimia

4

4

4

4

9.

Sejarah

1

1

1

1

10. Seni Budaya

2

2

2

2

2

2

2

2

12. Teknologi Informasi dan Komunikasi

2

2

2

2

13. Keterampilan/Bahasa Asing

2

2

2

2

B.

Muatan Lokal

2

2

2

2

C.

Pengembangan Diri

2*)

2*)

2*)

2*)

39

39

39

39

11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan



Page 28

a. Mata Pelajaran Mata Pelajaran di kelas XI dan XII sebanyak 13 mapel. Masing-masing alokasi waktu jam pelajaran adalah minimal (lihat table). 1. Sekolah tidak diperkenankan mengurangi mata pelajaran yang jumlahnya 13; 2. Sekolah tidak boleh mengurangi

jam (minimal) masing-masing mata pelajaran

tersebut, dan diperbolehkan menambah maksimal 4 jam per minggu. 3. Pada tabel struktur kurikulum kelas XI dan XII, untuk mata pelajaran ke-13 sekolah memilih mata pelajaran Keterampilan atau Bahasa Asing. a) Kelas XI IPA mata pelajaran ke 13 sekolah boleh memilih Keterampilan atau Bahasa Asing (ketentuan keterampilan atau bahasa Asing seperti kelas X). b) Pilihan sekolah apakah keterampilan atau bahasa Asing maka mata pelajaran tersebut dilanjutkan sampai kelas XII dan sampai pada Ujian. c) Pilihan keterampilan atau bahasa asing boleh berbeda dengan kelas X, tetapi pilihan tersebut dilajutkan sampai kelas XII dan sampai Ujian. b. Mulok Mulok diisi mulok wajib Bahasa Jawa, dan mulok daerah atau sekolah (bila ada) c.

Pengembangan Diri Diisi lewat kegiatan Bimbingan Konseling dan Ekstrakurikuler

III. Untuk Kelas XI dan XII Program IPS pada dasarnya sama dengan kelas XI dan XII Program IPA; IV. Untuk kelas XI dan XII Program Bahasa sbb.: Tabel Struktur Kurikulum Kelas XI dan XII program Bahasa


Page 29

Alokasi Waktu Komponen A.

Kelas XI Smst. 1 Smst. 2

Kelas XII Smst. 1 Smst. 2

Mata Pelajaran 1.

Pendidikan Agama

2

2

2

2

2.


2

2

2

2

3.

Bahasa Indonesia

5

5

5

5

4.

Bahasa Inggris

5

5

5

5

5.

Matematika

3

3

3

3

6.

Sastra Indonesia

4

4

4

4

7.

Bahasa Jepang

4

4

4

4

8.

Antropologi

2

2

2

2

9.

Sejarah

2

2

2

2

10. Seni Budaya

2

2

2

2

2

2

2

2

12. Teknologi Informasi dan Komunikasi

2

2

2

2

13. Keterampilan

2

2

2

2

B.

Muatan Lokal

2

2

2

2

C.

Pengembangan Diri

2*)

2*)

2*)

2*)

39

39

39

39

11. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.


a. Pada Kelas XI Bahasa jumlah mata pelajaran sebanyak 13, prinsipnya sama dengan kelas XI IPA dan XI IPS, demikian juga kelas XII b. Pada mata pelajaran ke 13 Program Bahasa hanya ada satu pilihan yaitu mata pelajaran keterampilan (tidak ada pilihan bahsa asing) karena sudah ada mapel bahasa asing pada mata pelajaran program pilihan (ciri khusus). c. Ketentuan mapel keterampilan sama dengan di atas yaitu jenis budi daya atau rekayasa, (lihat ketentuan mapel keterampilan) dan dilanjutkan sampai kelas XII. d. Mata pelajaran yang ada tidak boleh dikurangi jumlahnya, tidak boleh diganti, dan jumlah jam pelajaran masing-masing mata pelajaran tidak boleh dikurangi, ditambah boleh maksimal 4 jam per minggu.


Page 30

BAB. V PELAKSANAAN DAN SUPERVISI KTSP A. Pengorganisasian Pengembangan Kurikulum Sekolah dilaksanakan oleh Tim Pengembang Kurikulum Sekolah, dikoordinasikan kepala sekolah, dengan melibatkan komite sekolah, dan guru, serta pengawas pembina dengan pendampingan atau bimbingan dan kerjasama dinas pendidikan kabupaten/kota, atau dinas/instansi lain yang terkait. Kerjasama dengan dinas/instansi terkait dapat dilakukan untuk menambah atau memperkaya muatan Kurikulum Sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah, keunggulan lokal, dan sosial budaya lingkungan setempat. Kurikulum Sekolah yang telah disusun dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh setiap pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah setelah disahkan oleh kepala dinas pendidikan provinsi/pejabat yang berwenang di dinas pendidikan provinsi. B. Pelaksanaan Pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan dilakukan setelah ada sosialisasi kurikulum. sosialisasi ini dapat dilakukan sebelum atau setelah dokumen kurikulum disahkan oleh kepala dinas pendidikan provinsi/pejabat yang berwenang di dinas pendidikan provinsi, tetapi telah ditandatangani dan ditetapkan pemberlakuannya oleh kepala sekolah dan komite sekolah. Pelaksanaan

kurikulum

yang

telah

disusun

merupakan

tanggung

jawab

bersama seluruh unsur satuan pendidikan yakni kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan demikian, maka untuk optimalnya pelaksanaan memerlukan daya dukung yang mencakup kebijakan, ketersediaan dan komitmen tenaga, dan sarana dan prasarana pendidikan. C. Koordinasi dan Supervisi Pelaksanaan kegiatan supervisi disini tidak diartikan sebagai supervisi pada saat implementasinya di sekolah, tetapi merupakan kegiatan “penilaian atau judgement” terhadap kelayakan dokumen KTSP yang telah dikembangkan oleh sekolah. Pada kegiatan ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (dapat dilakukan oleh pengawas sekolah) melakukan verifikasi, untuk selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Evaluasi KTSP dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkala yang dilakukan oleh sekolah) dan Komite Sekolah minimal satu tahun sekali. Panduan Penyusunan KTSP 2006 SMA Jateng 2016

Page 31

BAB. V PENUTUP Perubahan Kebijakan Kemendikbud tentang implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum 2006,

tetap mewajibkan sekolah untuk mengimplementasikan semua peraturan yang

berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor kedua

Atas

13 Tahun 2015 sebagai Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasinya. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disusun sebagai

acuan dalam pelaksanaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan

nasional. Mengingat pentingnya KTSP dalam proses pendidikan pada suatu satuan pendidikan, maka pengembangan KTSP harus mempertimbangkan acuan, prinsip, dan prosedur

pengembangan

mengembangkan perkembangan

potensi yang

yang

berlaku.

peserta

seimbang

didik

antara

Proses pendidikan tersebut harus dapat secara kebutuhan

optimal, fisik,

sehingga psikis,

mencapai

dan spritual dan

mencakup domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Panduan ini disusun sebagai salah satu pedoman Tim Pengembang Kurikulum S ekolah Menengah Atas (SMA) di Jawa Tengh dalam penyusunan dan pengelolaan KTSP mulai dari menyusun dokumen kurikulum sekolah, melaksanakan penjurusan, kenaikan kelas, kelulusan, mengembangkan silabus, RPP sampai pelaksanaan pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kondisi dan karakteristik sekolahnya masing-masing. Dengan adanya KTSP, satuan pendidikan dapat mengatur implementasi Kurikulum 2006 ke dalam tataran teknis secara fleksibel, terutama pada aspek pembelajaran. Semarang,


Juni 2016

Page 32

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents