BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik serta dalam rangka mewujudkan Good Governance. Badan
Kepegawaian
Negara
sebagai
instansi
pemerintah
mempunyai kewajiban menyusun LAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik serta menjadi media informasi kepada publik mengenai capaian kinerja yang telah dilakukan BKN selama tahun 2012. Terkait tugas BKN sebagai instansi yang melaksanakan manajemen kepegawaian negara, BKN mempunyai peran yang sangat strategis dalam membangun
sumber
daya
aparatur
sejalan
dengan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2025 di bidang Hukum dan Aparatur. Pembangunan bidang aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur
negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik untuk mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.
B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, dibentuk BKN yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah 3 kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2013, BKN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a.
Pengkajian
dan
penyusunan
kebijakan
nasional
di
bidang
kepegawaian; b. Penyelenggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, dan
pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pendidikan
pelatihan
sumber
daya
manusia Pegawai
Negeri
Sipil;
Penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan mantan pejabat Negara; c.
Penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian dan mutasi kepegawaian antar Provinsi dan/atau antar Kabupaten/Kota;
d. Penyelenggaraan
koordinasi
penyusunan
norma,
standar
dan
prosedur mengenai mutasi, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan bidang kepegawaian lainnya;
e.
Penyelenggaraan
bimbingan
perundang-undangan di
teknis
pelaksanaan
peraturan
bidang kepegawaian kepada instansi
pemerintah; f.
Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKN;
g. Pelancaran kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi kepegawaian; h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang
perencanaan
tatalaksana,
umum,
kepegawaian,
ketatausahaan,
keuangan,
organisasi
kearsipan,
dan
persandian,
perlengkapan, dan rumah tangga.
Disamping kedudukan, tugas, dan fungsi, BKN juga memiliki kewenangan yaitu:
a.
Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang manajemen kepegawaian;
b. Perumusan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian untuk mendukung pembangunan secara makro; c.
Penetapan sistem informasi di bidang manajemen kepegawaian;
d. Pelaksanaan mutasi kepegawaian antar Provinsi; e.
Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
f.
Perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan
tertentu
di
bidang
kepegawaian; g. Penyusunan norma, standar
dan
prosedur
kepegawaian dan
pengendaliannya; h. Penyusunan program kepegawaian secara nasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah;
i.
Penyelenggaraan administrasi mutasi kepegawaian antar provinsi, serta
perumusan
standar
prosedur
mengenai
perencanaan,
pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan standar, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban serta kedudukan Pegawai Negeri Sipil; j.
Penyelenggaraan administrasi kepegawaian nasional;
k. Perencanaan kebijakan dan pemantauan pemanfaatan pendidikan dan pelatihan standar; l.
Pengawasan dan pengendalian norma, standar dan prosedur kepegawaian.
C. Peran Strategis BKN Sesuai amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian,
BKN
sebagai
lembaga penyelenggara
manajemen kepegawaian negara memiliki peran yang sangat strategis dalam
pengembangan
manajemen
kepegawaian
dan
pelayanan
administrasi kepegawaian yang melayani seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Peran strategis BKN meliputi beberapa bidang, yaitu: 1) Bidang Perencanaan dan pengembangan Kepegawaian. Peran strategis BKN terkait Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian pengembangan kepegawaian
yaitu
merumuskan
kepegawaian dan
formasi,
kebijakan
melalui
perencanaan
pelaksanaan
standardisasi
dan
dan
perencanaan kompetensi
kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan kepegawaian. Terkait peran strategis ini BKN telah melaksanakan berbagai program antara lain melaksanakan kegiatan penataan PNS dengan fasilitasi instansi untuk melakukan penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang
tepat berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan. Selain itu, masing-masing instansi pemerintah juga diwajibkan melakukan distribusi pegawai dan menyusun proyeksi kebutuhan PNS selama lima tahun. 2) Bidang Pembinaan kinerja dan perundang-undangan. Peran strategis BKN terkait Bidang
Pembinaan Kinerja dan
Perundang-undang adalah melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan kinerja dan penyusunan peraturan perundang-undangan kepegawaian. Dalam rangka peningkatan kualitas seleksi CPNS untuk mendapatkan SDM yang berkualitas maka BKN membangun dan mengembangkan sistem rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi dengan menggunakan alat bantu komputer atau Computer Assisted Test (CAT). Disamping itu dalam rangka pembinaan kinerja pegawai, BKN melaksanakan asistensi penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada instansi pusat dan daerah. 3) Bidang Layanan Kepegawaian. Badan Kepegawaian Negara harus cepat merespons berbagai harapan masyarakat dan menjawab berbagai tantangan yang ada, khususnya dalam memberikan layanan bidang kepegawaian. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menerapkan Standar Manajemen Mutu ISO 9001-2008 terhadap pelayanan kepegawaian. Hal ini menjadi momentum kebangkitan kualitas layanan yang prima, cepat, tepat, murah dan transparan kepada PNS yang diharapkan dapat menjadi pemicu lahirnya prestasi di sektor lain, sehingga pelayanan kepada PNS semakin baik. Berkaitan dengan peningkatan layanan kepegawaian berbasis IT mulai dari rekruitmen hingga pensiun, BKN menerapkan Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK On-Line) yang terintegrasi
pada seluruh instansi pusat dan daerah sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, transparan, efektif dan efisien. 4) Bidang Informasi Kepegawaian. Dalam rangka pengembangan sistem informasi kepegawaian, BKN memiliki peran strategis untuk menyediakan data kepegawaian yang valid, akurat dan terkini untuk menjamin ketersedian informasi kepegawaian yang dibutuhkan. Berbagai upaya yang dilakukan BKN diantaranya adalah dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi pada seluruh instansi pusat dan daerah melalui penggunaan aplikasi SAPK dalam pelayanan kepegawaian. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian dilakukan dengan menerapkan
digitalisasi tata naskah kepegawaian yang
didukung oleh Document Management System (DMS). 5) Bidang Pengawasan dan Pengendalian kepegawaian. BKN
memiliki
Pengendalian
peran
strategis
dengan
di
Bidang
melaksanakan
Pengawasan
perumusan
dan
kebijakan
pengawasan dan pengendalian kepegawaian dan tindakan korektif terhadap pelanggaran peraturan kepegawaian. meningkatkan
pemahaman
terhadap
Selain itu untuk
penerapan
peraturan
perundang-undangan bidang kepegawaian, BKN melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah.
D. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN yang telah diubah dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2013 , susunan organisasi BKN terdiri dari:
a.
Kepala;
b.
Wakil Kepala;
c.
Sekretaris Utama;
d.
Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian;
e.
Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan;
f.
Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun;
g.
Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
h.
Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian;
i.
Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
j.
Pusat Analisis Kebijakan Manajemen Kepegawaian dan Bantuan Hukum;
k.
Pusat Analisis Teknologi dan Modernisasi Manajemen Kepegawaian;
l.
Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil; dan
m. Inspektorat. Struktur Organisasi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran I.
E. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian LAKIP BKN Tahun 2012 disusun dengan urutan penyajian sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, kedudukan BKN, tugas pokok BKN dan fungsi BKN, aspek strategis yang berisi prioritas BKN sejalan dengan RPJMN serta struktur organisasi;
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas Renstra BKN 2010-2014 dan penetapan kinerja BKN tahun 2012; Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan matriks target dan realisasi kinerja, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan BKN; Bab IV Penutup, menjelaskan secara ringkas kesimpulan dan saran untuk perbaikan kinerja BKN dimasa mendatang.
