BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

PENGADILAN NEGERI BANGLI

LAKIP TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Pengadilan Negeri Bangli merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangli sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Bangli mempunyai visi : “Mewujudkan Pengadilan Negeri Bangli Yang Agung” Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah di Indonesia, Pengadilan Negeri Bangli mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja yang dimaksud meliputi penyampaian capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli dalam satu tahun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja disertai dengan penjelasan keberhasilan dan kegagalan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli. Sesuai dengan bunyi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggara Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan

Asas Akuntabilitas. Pengadilan

Negeri

Bangli dalam

mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik (good government), diperlukan adanya prinsip-prinsip diantaranya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan,

daya tanggap,

wawasan

kedepan,

akuntabilitas,

pengawasan,

profesionalisme, efisien dan efektifitas. Prinsip Akuntabilitas lebih ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program Membangun Indonesia yang Bersih, Adil dan Sejahtera melalui program peningkatan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi dan perbaikan kinerja Aparatur Negara. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahunnya, sebagai salah satu bentuk manifestasi dan evaluasi kinerja Instansi Pemerintah dalam satu tahun anggaran, evaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja dapat dijadikan acuan

1


LAKIP TAHUN 2014

perbaikan kinerja di masa mendatang. Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Bangli mengacu pada Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 355A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 Novembetr 2014 tentang penyampaian LAKIP tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. B.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pengadilan Negeri Bangli merupakan pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam penegakan supremasi Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Bangli sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Tugas Pokok : 1. Pengadilan Negeri Bangli bertugas dan berwenang menerima, memutus serta menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. 2. Pengadilan Negeri Bangli dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah Kabupaten Bangli, apabila diminta. 3. Pengadilan Negeri Bangli dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. Fungsi : 1. Pengadilan Negeri Bangli memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai berbagai perkara/sengketa. 2. Pengadilan Negeri Bangli merupakan pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Bangli. 3. Pengadilan Negeri Bangli memberikan kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum nasional. 4. Pengadilan Negeri Bangli memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi perkara di tingkat pertama.

2


LAKIP TAHUN 2014

5. Pengadilan Negeri Bangli memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Negeri. C.

STRUKTUR ORGANISASI Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangli terdiri dari Pimpinan, Hakim, Panitera/Sekretaris dan Jurusita. 1. Pimpinan Pengadilan Negeri Bangli terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. 2. Hakim Pengadilan Negeri Bangli adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. 3. Untuk urusan Kepaniteraan, Pengadilan Negeri Bangli dipimpin oleh seorang Panitera/Sekretaris.

Dalam

melaksanakan

tugas

kepaniteraan,

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangli dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita. 4. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangli dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris, beberapa Kepala Sub Bagian dan staf administrasi. Secara rinci Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangli dapat dilihat pada Lampiran I. D.

SISTEMATIKA PENYAJIAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bangli memberikan penjelasan

tentang pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli secara umum selama tahun 2014. Perhitungan capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli di tahun 2014 merupakan perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Negeri Bangli terhadap target dalam Penetapan Kinerja dalam tahun 2013, dimana capaian kinerja akuntabilitas merupakan tolak ukur keberhasilan tahunan Pengadilan Negeri Bangli. Analisis dan evaluasi capaian kinerja dapat dijadikan acuan untuk perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Bangli di masa mendatang. Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bangli adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas mengenai Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Bangli serta Sistematika Penyajian.

3


BAB II

LAKIP TAHUN 2014

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA, menjelaskan muatan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangli periode tahun 2010 – 2014, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA, menjelaskan capaian antara Target dan Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 serta analisis pencapaian sasaran kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan.

BAB IV

PENUTUP, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

4


LAKIP TAHUN 2014

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi Rencana Strategis Pengadilan Bangli Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Bangli yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung sesuai dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010–2014 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 20102014. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangli. Visi Pengadilan Negeri Bangli mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : “MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI BANGLI YANG AGUNG” Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar visi Pengadilan Negeri Bangli dapat terlaksana dan terwujud dengan baik, adapun penetapan misi Pengadilan Negeri Bangli yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian, netralitas dan profesionalise dalam menangani perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Bangli. 2. Memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Bangli. 3. Meningkatkan kualitas dan skill sumber daya manusia yang dimiliki Pengadilan Negeri Bangli.

5


LAKIP TAHUN 2014

4. Meningkatkan transparansi di segala bidang dalam memberikan pelayanan publik. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Bangli. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangli adalah sebagai berikut : 1. Memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. 2. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan. 3. Mewujudkan Badan Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara. 4. Meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Negeri Bangli. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangli adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan percepatan penyelesaian perkara. 2. Peningkatan akseptabilitas Putusan Hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice). 5. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan. 6. Peningkatan kualitas pengawasan. 3. Program dan Kegiatan Pokok Penetapan enam sasaran strategis sebagai acuan dalam mewujudkan penetapan visi dan misi Pengadilan Negeri Bangli melalui Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan yaitu : Ø Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal percepatan penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, akseptabilitas terhadap putusan hakim dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan

6


LAKIP TAHUN 2014

Negeri Bangli dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah 1.

Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.

2.

Penyelesaian Sisa Perkara.

3.

Penyampaian berkas perkara banding secara lengkap dan tepat waktu.

4.

Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.

5.

Publikasi dan transparasi putusan perkara.

Ø Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia dalam peningkatan kualitas pengawasan, dimana kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah 1.

Tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat.

2.

Tindak lanjut terhadap temuan dari tim pemeriksa.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA Pengadilan Negeri Bangli telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor : W24U.8/02/KP.04.15/1/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bangli, dapat dilihat sebagai berikut : KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian a. Persentase mediasi yang dapat diselesaikan perkara

b. Persentase

mediasi

yang

menjadi

akta

perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

7


KINERJA UTAMA

LAKIP TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA

Peningkatan akseptabilitas

Persentase perkara yang tidak mengajukan

putusan Hakim

upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Peningkatan efektifitas

a. Persentase berkas yang diajukan banding,

pengelolaan penyelesaian

kasasi

dan

peninjauan

perkara

disampaikan secara lengkap

kembali

yang

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase

penyampaian

pemberitahuan

putusan tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak Peningkatan aksesbilitas

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

masyarakat terhadap

b. Persentase putusan perkara (yang menarik

peradilan (acces to justice)

perhatian masyarakat) yang dapat diakses oleh Masyarakat secara on line.

Meningkatnya kepatuhan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan

terhadap putusan

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap

pengadilan.

yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas

a.

pengawasan

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2014 Adapun rencana strategis kinerja Pengadilan Negeri Bangli di tahun 2014, adalah sebagai berikut : NO. 1.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian a. Persentase mediasi yang dapat perkara

TARGET 35 %

diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi

5%

akta perdamaian

8


NO. 1.

KINERJA UTAMA

LAKIP TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya penyelesaian c. Persentase sisa perkara yang perkara

100 %

diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang

99 %

diselesaikan: - Perdata - Pidana e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal

99 %

6

bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan

1%

dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 2.


Persentase

perkara

yang

tidak

99 %

putusan Hakim

mengajukan upaya hukum:

a. Persentase berkas yang diajukan

100 %

- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 3.

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

banding,

kasasi

dan

peninjauan

perkara

kembali yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister

100 %

dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase

penyampaian

100 %

pemberitahuan putusan tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak 4.

Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang

100 %

diselesaikan b. Persentase putusan perkara (yang

100 %

menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses oleh Masyarakat secara on line.

9


NO. 5.

KINERJA UTAMA

LAKIP TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA


Persentase permohonan eksekusi atas

terhadap putusan

putusan perkara perdata yang

pengadilan

berkekuatan hukum tetap yang

TARGET 98 %

ditindaklanjuti 6.

Meningkatnya kualitas

a.

pengawasan

Persentase pengaduan masyarakat

100 %

yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil

100 %

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Bangli, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Negeri Bangli, sebagai berikut: NO. 1.

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya penyelesaian a. Persentase mediasi yang dapat perkara

TARGET 35 %

diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi

5%

akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang

100 %

diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang

99 %

diselesaikan: - Perdata - Pidana

10


NO. 1.

KINERJA UTAMA

LAKIP TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya penyelesaian e. Persentase perkara yang diselesaikan perkara

dalam jangka waktu maksimal

99 %

6

bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan

1%

dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 2.


Persentase

perkara

yang

putusan Hakim


tidak

99 %

diajukan

100 %

- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 3.

Peningkatan efektifitas

a. Persentase

berkas kasasi

yang

pengelolaan penyelesaian

banding,

dan

peninjauan

perkara

kembali yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan

100 %

siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase

penyampaian

100 %

pemberitahuan putusan tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak 4.

Peningkatan aksesbilitas

a. Persentase perkara prodeo yang

masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

100 %

diselesaikan b. Persentase putusan perkara (yang

100 %

menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses oleh Masyarakat secara on line. 5.


Persentase permohonan eksekusi atas

terhadap putusan

putusan perkara perdata yang

pengadilan

berkekuatan hukum tetap yang

98 %

ditindaklanjuti 6.

Meningkatnya kualitas pengawasan

a.

Persentase pengaduan masyarakat

100 %

yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil

100 %

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

11


LAKIP TAHUN 2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2014 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

35 %

79,36 %

226,74 %

5%

-

-

100 %

100 %

100 %

99 %

99,34 %

100,34 %

dapat diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

12

PENGADILAN NEGERI BANGLI NO 1.

KINERJA UTAMA Meningkatnya

TARGET REALISASI CAPAIAN

INDIKATOR KINERJA e.Persentase

perkara

yang

penyelesaian

diselesaikan dalam jangka

perkara

waktu maksimal 6 bulan f.Persentase

perkara

LAKIP TAHUN 2014

yang

99 %

99,97 %

100,97 %

1%

0,03 %

0,03 %

99 %

99,57 %

100,57 %

100 %

94,12 %

94,12 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

-

-

100 %

58,39 %

58,39 %

98 %

100 %

102,04 %

diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 2.

Peningkatan

Persentase perkara yang tidak

akseptabilitas


putusan Hakim

- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

3.

Peningkatan

a. Persentase

berkas

efektifitas

diajukan

pengelolaan

dan

peninjauan

penyelesaian

yang

disampaikan

perkara

lengkap

yang

banding,

kasasi kembali secara

b. Persentase

berkas

yang

diregister

dan

siap

didistribusikan ke Majelis c. Persentase

penyampaian

pemberitahuan

putusan

tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak 4.

Peningkatan aksesbilitas masyarakat

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase putusan perkara

terhadap

(yang

peradilan (acces

masyarakat)

to justice)

diakses

menarik

perhatian

yang

oleh

dapat

Masyarakat

secara on line. 5.

Meningkatnya

Persentase permohonan

kepatuhan

eksekusi atas putusan perkara

terhadap putusan

perdata yang berkekuatan

pengadilan

hukum tetap yang ditindaklanjuti

13

PENGADILAN NEGERI BANGLI NO 6.

KINERJA UTAMA Meningkatnya

INDIKATOR KINERJA a.Persentase

pengaduan

kualitas

masyarakat

yang

pengawasan

ditindaklanjuti b.Persentase

temuan

LAKIP TAHUN 2014

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100 %

-

-

100 %

-

-

hasil


B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bangli Tahun 2014 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas. Untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Bangli dalam tahun 2014 telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Sasaran I : Meningkatnya penyelesaian perkara Sasaran pertama indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Bangli adalah peningkatan percepatan penyelesaian perkara dengan indikator-indikator kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : a. Persentase mediasi yang dapat diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Analisis terhadap capaian indikator-indikator kinerja Pengadilan Negeri Bangli di tahun 2014 dalam mewujudkan sasaran peningkatan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut : 1. A.

Persentase mediasi yang dapat diselesaikan Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau

mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tinggi yang membawahi seluruh pengadilan di Indonesia, telah menghimbau kepada Pengadilan yang menangani sengketa perkara agar dalam menyelesaikan sengketa perkara didahului melalui proses mediasi, dimana hal

14


LAKIP TAHUN 2014

tersebut telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di Pengadilan didasari atas pertimbanganpertimbangan sebagai berilut : Ø Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Ø Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Ø Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Ø Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Pengadilan Negeri Bangli sebagai salah satu pengadilan yang dbawahi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberlakukan proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa dalam perkara-perkara perdata gugatan. Pengadilan Negeri Bangli telah menetapkan Hakim Mediator ataupun Mediator (dari luar Pengadilan) serta telah menyediakan ruangan mediasi sebagai sarana dalam upaya menjembatani para pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Bangli untuk menyelesaikan sengketa perkara melalui proses mediasi. Tabel persentase perkara perdata gugatan melalui proses mediasi

Jenis Perkara Perdata Gugatan

Tahun 2014

Persentase

Masuk

Mediasi

(%)

77

22

28,57

Dalam tahun 2014, Pengadilan Negeri Bangli telah menerima 77 berkas perkara perdata gugatan dimana dari keseluruhan perkara perdata gugatan yang masuk tahun 2014 hanya 22 perkara perdata gugatan yang melakukan proses mediasi, sehingga persentase realisasi kinerja perkara perdata gugatan tahun 2014 yang melalui proses mediasi sebesar 28,57 %. INDIKATOR KINERJA Persentase mediasi yang

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

28,57

36

79,36

dapat diselesaikan

15


LAKIP TAHUN 2014

Nilai persentase realisasi kinerja tersebut telah melampaui target yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar 36 %, sehingga nilai capaian indikator kinerja Pengadilan Negeri Bangli sebesar 79,36%. Tabel persentase perkara perdata gugatan melalui mediasi periode tahun 2010-2014.

Tahun

Perkara Perdata Gugatan

Persentase

Masuk

Mediasi

(%)

2010

28

10

35,71

2011

30

11

36,67

2012

33

16

48,48

2013

38

14

36,84

2014

77

22

79,36

Sebagai bahan perbandingan dengan tahun sebelumnya, persentase capaian perkara perdata gugatan tahun 2013 yang melalui proses mediasi sebesar 36,84 % dimana sebanyak 14 perkara perdata gugatan yang melakukan proses mediasi dari 38 perkara perdata yang masuk pada tahun 2013, sehingga terjadi penurunan kinerja penyelesaian perkara melalui proses mediasi. Pengadilan Negeri Bangli telah berupaya secara maksimal agar penyelesaian perkara perdata gugatan didahului melalui proses mediasi, akan tetapi terdapat kendala yang dihadapi dalam mengupayakan para pihak untuk melakukan mediasi. Banyak perkara perdata gugatan tahun 2014 yang diputus oleh Majelis Hakim secara verstek (tergugat tidak pernah hadir di persidangan), oleh karena salah satu pihak (tergugat) tidak pernah hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penyelesaian perkara perdata gugatan tersebut melalui proses mediasi. 1. B.

Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan panduan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan melalui proses mediasi dengan tujuan adanya suatu kesepakatan atau perdamaian. Adanya PERMA tersebut diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata di Pengadilan, bahwa lembaga Pengadilan tidak hanya memutus perkara, tetapi juga mendamaikan para pihak yang bersengketa.

16


LAKIP TAHUN 2014

Tabel. Persentase mediasi perkara perdata gugatan yang menjadi akta perdamaian

Jenis Perkara Perdata Gugatan

Tahun 2014 Masuk

Mediasi

Perdamaian

Persentase (%)

77

22

0

0

Pada tahun 2014, Pengadilan Negeri Bangli menerima gugatan perkara perdata sebanyak 77 berkas perkara perdata gugatan yangmana dari jumlah perkara perdata gugatan tersebut yang melakukan proses mediasi sebanyak 22 perkara. Dalam proses melakukan mediasi, dari 22 perkara tersebut tidak ada perkara yang menjadi akta perdamaian sedangkan mediasi untuk 22 perkara lainnya dinyatakan gagal. Adapun nilai realisasi indikator kinerja Pengadilan Negeri Bangli dalam penyelesaian perkara melalui proses mediasi yang menjadi akta perdamaian sebesar 0 %. INDIKATOR KINERJA Persentase mediasi yang

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

0

5

0

menjadi akta perdamaian Nilai persentase realisasi indikator kinerja tersebut telah melampaui target yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar 5 %, sehingga nilai capaian indikator kinerja Pengadilan Negeri Bangli sebesar 0 % Pengadilan Negeri Bangli selalu mengupayakan penyelesaian sengketa perkara melalui proses mediasi untuk tercapainya suatu perdamaian, akan tetapi dalam pelaksanaannya, banyak perkara yang melakukan mediasi mengalami kegagalan. Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian perkara secara mediasi tidak mencapai suatu kesepakatan, adalah sebagai berikut : 1. Kedua pihak atau salah satu pihak sudah tidak mau melakukan perdamaian dan menginginkan adanya penyelesaian perkara dalam persidangan di Pengadilan. 2. Salah satu pihak hadir pada mediasi tahap pertama tetapi sebelum mencapai suatu kesepakatan, salah satu pihak tersebut tidak pernah hadir lagi dalam tahap mediasi selanjutnya. Sebagai bahan perbandingan dengan tahun sebelumnya, persentase penyelesaian perkara perdata gugatan melalui mediasi yang menjadi akta perdamaian adalah sebagai berikut :

17


LAKIP TAHUN 2014

Tabel Mediasi perkara perdata gugatan yang menjadi akta perdamaian periode tahun 2010-2013

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Perkara Perdata Gugatan

Persentase

Masuk

Mediasi

Perdamaian

(%)

28 30 33 38 77

10 11 16 14 22

0 0 0 1 0

0 0 0 7,48 0

Berdasarkan data tersebut di atas, adanya penurunan persentase kinerja pada penyelesaian perkara perdata gugatan melalui mediasi yang menjadi akta perdamaian dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 0 %. 1. C.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu melakukan berbagai cara untuk

mempercepat penyelesaian perkara untuk meminimalisir adanya penumpukan perkara yang akan menjadi beban perkara di tahun berikutnya. Mahkamah Agung memberikan batas waktu 6 (enam) bulan kepada Pengadilan untuk menyelesaikan perkara termasuk tahap minutasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1998 tentang penyelesaiain perkara. Bahwa perkara-perkara yang masuk pada tahun 2013 di Pengadilan Negeri Bangli yang tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut maka akan menjadi sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2014. Adanya sisa perkara tersebut disebabkan oleh karena : Ø Adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2014. Ø Perkara yang masuk dibawah bulan Desember 2013 masih dalam tahap proses persidangan. Adapun penyelesaian sisa perkara di Pengadilan Negeri Bangli berdasarkan jenis perkaranya dapat dijelaskan sebagai berikut : v Penyelesaian sisa perkara perdata Perkara perdata terdiri dari Perkara Perdata Gugatan dan Perkara Perdata Permohonan. Pada tahun 2013, terdapat sisa perkara perdata gugatan sebanyak 10

18


LAKIP TAHUN 2014

perkara dan perkara perdata permohonan sebanyak 1 perkara, sehingga jumlah sisa perkara perdata yang menjadi beban kerja yang harus diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 11 perkara. Adapun persentase penyelesaian sisa perkara perdata tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel penyelesaian sisa perkara perdata tahun 2013

No.

Jenis Perkara

Sisa Perkara

Putus

Persentase

(2013)

(2014)

(%)

1.

Perdata Gugatan

10

10

100

2.

Perdata Permohonan

1

1

100

11

11

100

JUMLAH

Bahwa penyelesaian sisa perkara perdata tahun 2013 sebanyak 11 perkara sudah dilaksanakan dan terselesaikan dengan baik di tahun 2014 dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 %. v Penyelesaian sisa perkara pidana Perkara pidana terdiri dari Perkara Pidana Biasa, Perkara Pidana Singkat dan Perkara Pidana Cepat (Pidana Lalu-lintas/Tilang dan Pidana RinganTipiring). Pada tahun 2013, terdapat sisa perkara pidana biasa sebanyak 10 perkara, sedangkan tidak ada sisa perkara untuk Perkara Pidana Singkat dan Perkara Pidana Cepat, sehingga jumlah sisa perkara pidana yang menjadi beban kerja yang harus diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 10 perkara. Adapun persentase penyelesaian sisa perkara pidana tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel penyelesaian sisa perkara pidana tahun 2013

No. 1.

Jenis Perkara Pidana Biasa

Sisa Perkara

Putus

Persentase

(2013)

(2014)

(%)

10

10

100

Bahwa penyelesaian sisa perkara pidana tahun 2013 sebanyak 10 perkara sudah dilaksanakan dan terselesaikan dengan baik di tahun 2014 dengan nilai capaian kinerja sebesar 100 %. Berdasarkan jumlah sisa perkara perdata dan pidana pada tahun 2013, maka sisa perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri Bangli di tahun 2014 sebanyak 21

19


LAKIP TAHUN 2014

perkara. Adapun pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli dalam penyelesaian sisa perkara tahun 2013 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini : INDIKATOR KINERJA

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

100

100

100

Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Berdasarkan data diatas, bahwa persentase nilai realisasi kinerja Pengadilan Negeri Bangli dalam penyelesaian sisa perkara tahun 2013 sebesar 100 % dimana nilai realisasi tersebut sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli. Adapun perbandingan penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya terhadap penyelesaian sisa perkara di tahun 2014, sebagai berikut : Tahun

Sisa Perkara

Jumlah Perkara

Persentase

Tahun Sebelumnya

yang Diselesaikan

(%)

2010

12

12

100

2011

23

23

100

2012

15

15

100

2013

67

67

100

2014

21

21

100

Akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Bangli dari tahun ke tahun sudah sesuai atau memenuhi target yang ditetapkan dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%. Terlaksananya penyelesaian sisa perkara menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Bangli telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada satupun sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak terselesaikan pada tahun berikutnya. 1. D. Persentase perkara yang diselesaikan Selain penyelesaian sisa perkara tahun 2013 yang diselesaikan pada tahun 2014, indikator akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Bangli juga mengacu pada penyelesaian perkara yang masuk di tahun 2014 yang dapat diputus atau diselesaikan dalam tahun itu juga. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi perkara yang masuk tahun 2014 di Pengadilan Negeri Bangli. Sesuai dengan penjelasan dari Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

20

LAKIP TAHUN 2014


Peradilan Umum yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memutus ataupun menyelesaikan perkara-perkara baik perdata maupun pidana yang masuk pada tahun 2014. Adapun penyelesaian perkara pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Bangli berdasarkan jenis perkaranya dapat dijelaskan sebagai berikut : v Penyelesaian perkara perdata dalam tahun 2014 Pada tahun 2014, perkara perdata gugatan yang masuk sebanyak 10 perkara dan perkara perdata permohonan yang masuk sebanyak 26 perkara, sehingga jumlah perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 sebanyak 103 perkara. Perkara Perdata tahun 2014 didominasi oleh perkara perdata gugatan yaitu gugatan perceraian.

Persentase penyelesaian perkara perdata pada tahun 2014 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini : Tabel Penyelesaian Perkara Perdata tahun 2014

No.

Jenis Perkara

Jumlah Perkara Masuk Putus Sisa

Capaian (%)

1.

Perdata Gugatan

77

58

19

75,32

2

Perdata Permohonan

26

24

2

92,30

103

82

21

79,61

Jumlah

Perkara perdata yang masuk tahun 2014 di Pengadilan Negeri Bangli sebanyak 103 perkara, dari jumlah perkara perdata tersebut, yang dapat diselesaikan pada tahun 2013 sebanyak 82 perkara sedangkan sisa perkara perdata sebanyak 21 perkara merupakan beban kerja Pengadilan Negeri Bangli di tahun 2015. Adapun persentase realisasi nilai capaian penyelesaian perkara perdata tahun 2014 sebesar 79,61 %.

21


LAKIP TAHUN 2014

v Penyelesaian perkara pidana dalam tahun 2014 Pada tahun 2014, jumlah perkara pidana yang masuk sebanyak 3.844 perkara, yang mana dari keseluruhan perkara pidana tahun 2014 tersebut, perkara yang mendominasi adalah perkara pidana cepat khususnya pidana lalu-lintas (tilang) sebanyak 3.697 perkara.

Persentase penyelesaian perkara pidana pada tahun 2014 dapat digambarkan dalam tabel berikut ini : No.

Jenis Perkara

1. 2 3 4

Pidana Biasa Pidana Singkat Pidana Lalu-lintas Pidana Ringan Jumlah

Jumlah Perkara Masuk Putus Sisa 60 2 3.697 85 3.844

55 2 3.697 85 3.839

Capaian (%) 5 0 0 0 5

91,67 100 100 100 99,87

Perkara pidana yang masuk tahun 2014 di Pengadilan Negeri Bangli sebanyak 3.844 perkara, sedangkan perkara pidana yang dapat diselesaikan pada tahun 2014 sebanyak 3.839 perkara sehingga terdapat sisa perkara pidana sebanyak 5 perkara yang merupakan beban kerja Pengadilan Negeri Bangli di tahun 2015. Dari hasil perhitungan persentase penyelesaian perkara pidana tahun 2014 diperoleh nilai realisasi kinerja sebesar 99,87 %.

22


LAKIP TAHUN 2014

Berdasarkan perhitungan jumlah dari perkara perdata dan pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri Bangli pada tahun 2014, maka jumlah keseluruhan perkara yang menjadi beban kerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 sebanyak 3.947 perkara terdiri dari 103 perkara perdata dabn 3.844 perkara pidana.

Adapun Rekapitulasi Keadaan Perkara Masuk pada Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 adalah sebagai berikut :

23


LAKIP TAHUN 2014

Tabel Rekapitulasi Keadaan Perkara Masuk dan Putus pada Pengadilan Negeri Bangli Tahun 2014

No.

Tahun 2014

Jumlah perkara Masuk Putus Sisa

1

Januari

167

153

14

2

Pebruari

406

399

21

3

Maret

297

295

23

4

April

147

144

26

5

Mei

158

165

19

6

Juni

541

539

21

7

Juli

198

193

26

8

Agustus

389

386

29

9

September

383

396

16

10

Oktober

442

437

21

11

Nopember

478

476

23

12

Desember

339

336

26

3.945

3.919

26

Jumlah

Pada tahun 2014, Pengadilan Negeri Bangli menerima pelimpahan perkara sebanyak 3.945 berkas perkara, dari keseluruhan perkara tersebut, hanya 3.919 perkara yang dapat diselesaikan di tahun 2014 sehingga masih terdapat sisa perkara sebanyak 26 perkara yang akan menjadi beban kerja Pengadilan Negeri Bangli pada tahun 2015 mendatang. Adapun persentase nilai realisasi penyelesaian perkara masuk di Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 adalah sebagai berikut ; Tabel penyelesaian pekara Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014

No.

Jenis Perkara

1.

Perdata

2

Pidana

Jumlah Perkara Masuk Putus Sisa 103

Jumlah

82

Capaian (%)

21

89,32

3.844

3.839

5

99,87

3.945

3.919

26

99,34

24


LAKIP TAHUN 2014

Bahwa penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Bangli pada tahun 2014 sebanyak 3.931 perkara dari jumlah beban kerja sebanyak 3.947 perkara, sehingga diperoleh nilai persentase realisasi capaian kinerja sebesar 3.947 %. INDIKATOR KINERJA Persentase perkara yang

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

99,34

99

100,34

diselesaikan Realisasi capaian kinerja tersebut sudah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar 99%. Sebagai perbandingan penyelesaian perkara dalam tahun-tahun sebelumnya terhadap penyelesaian perkara tahun 2014, digambarkan dalam tabel berikut ini : Jumlah Perkara Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Masuk

Putus

Sisa

Capaian (%)

3.357 4.173 4.857 4.334 3.945

3.334 4.158 4.790 4.313 3.919

23 15 67 21 26

99,31 99,64 98,62 99,51 99,34

Persentase nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli dalam penyelesaian perkara pada tahun 2014 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2013, persentase penurunan nilai realisasi penyelesaian perkara sebesar 0,17 %. Penurunan tersebut disebabkan karena bertambahnya jumlah sisa perkara tahun 2014 (26 perkara) dibandingkan dengan jumlah sisa perkara tahun 2013 (21 perkara) sehingga hal tersebut sangat berpengaruh pada nilai hasil capaian kinerja. Pencapaian tersebut bisa diraih, oleh karena Pengadilan Negeri Bangli memiliki Sumber Daya Manusia yang handal khususnya Hakim dan Panitera ataupun Panitera Pengganti sehingga penyelesaian perkara dapat terealisasi dalam waktu yang singkat. 1. E.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Indikator akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan peningkatan penyelesaian

perkara adalah penyelesaian perkara dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 bulan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1998 tentang

25


LAKIP TAHUN 2014

penyelesaiain perkara, Mahkamah Agung memberikan batas waktu 6 (enam) bulan kepada Pengadilan untuk menyelesaikan perkara termasuk tahap minutasi. Pengadilan dalam melaksanakan kewenangannya yaitu menyelesaikan atau memutus perkara, diharapkan agar penyelesaian perkara tersebut dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga dapat mengurangi adanya penumpukan perkara atau tunggakan perkara. Produktifitas Pengadilan Negeri Bangli dalam memutus perkara selama tahun 2014 berdasarkan jenis perkara dapat digambarkan dalam tabel berikut ini : Tabel Produktifitas Perkara Pengadilan Negeri Bangli

JUMLAH PERKARA TAHUN 2014 JENIS PERKARA

SISA 2013 MASUK

PERDATA GUGATAN

BEBAN KERJA

PUTUS

SISA

10

87

97

77

20

1

27

28

27

1

10

60

70

65

5

PIDANA SINGKAT

0

2

2

2

0

PIDANA CEPAT

0

3.782

3.782

3.782

0

21

3.958

3.979

3.953

26

PERDATA PERMOHONAN PIDANA BIASA

JUMLAH

Beban kerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 yang merupakan akumulasi dari sisa perkara tahun 2013 ditambah dengan perkara yang masuk dalam tahun 2014 sehingga beban kerja Pengadilan Negeri Bangli sebanyak 3.979 perkara, sedangkan produktifitas Pengadilan Negeri Bangli dalam memutus atau menyelesaikan perkara tahun 2014 sebanyak 3.953 perkara. Adapun jangka waktu yang diperlukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli dalam memutus perkara dalam tahun 2014, adalah sebagai berikut : JANGKA WAKTU NO.

JENIS PERKARA

PENYELESAIAN (BULAN) <1-6

>6

JUMLAH

1

PERDATA GUGATAN

76

1

77

2

PERDATA PERMOHONAN

27

0

27

3

PIDANA BIASA

60

0

60

26


LAKIP TAHUN 2014

JANGKA WAKTU NO.

PENYELESAIAN

JENIS PERKARA

(BULAN)

JUMLAH

<1-6

>6

2

0

2

3.782

0

3.782

JUMLAH

3.952

1

3.953

PERSENTASE (%)

99,97

0,03

100

4

PIDANA SINGKAT

5

PIDANA CEPAT

Berdasarkan data pada tabel diatas, Pengadilan Negeri Bangli pada tahun 2014 telah menyelesaikan perkara dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan sebanyak 3.952 perkara dengan persentase relaisasi capaian kinerja sebesar 99,97 %. INDIKATOR KINERJA Persentase perkara yang

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

99,97

99

100,97

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan Realisasi kinerja tersebut sudah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar 99 %. Sebagai perbandingan penyelesaian perkara dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan pada tahun 2014 terhadap tahun-tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut : TAHUN

PERKARA PUTUS ( < 6 BULAN )

2010 2011 2012 2013 2014

3.266 3.351 4.801 4.377 3.952

JUMLAH PERKARA PERSENTASE (%) PUTUS 3.268 3.354 4.805 4.380 3.953

99,94 99,92 99,99 99,93 99,97

Bahwa terjadi penurunan persentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan dari tahun 2013 apabila dibandingkan dengan persentase di tahun 2014 walaupun dalam nilai persentase yang kecil (0,04 %). Hal tersebut dipengaruhi oleh karena adanya penurunan jumlah perkara pada beban kerja dan peningkatan jumlah perkara yang diputus, dimana beban kerja dalam tahun 2013 sebanyak 4.377 perkara dengan jumlah perkara yang diputus sebanyak 4.380 perkara sedangkan beban kerja dalam tahun 2014 sebanyak 3.979 perkara dengan jumlah perkara yang

27


LAKIP TAHUN 2014

diputus sebanyak 3.953 perkara, sehingga penurunan jumlah perkara tersebut sangat berpengaruh besar terhadap perhitungan nilai persentase capaian kinerja.

1. F.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. Sejalan dengan penyelesaian perkara yang dilakukan dalam jangka waktu

kurang dari 6 bulan, maka perhitungan persentase penyelesaian perkara yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan sesuai dengan Tabel jangka waktu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli dalam memutus perkara dalam tahun 2014, yang digambarkan kembali sebagai berikut : JANGKA WAKTU NO.

PENYELESAIAN

JENIS PERKARA

JUMLAH

(BULAN) <1-6

>6

1

PERDATA GUGATAN

76

1

77

2

PERDATA PERMOHONAN

27

0

27

3

PIDANA BIASA

60

0

60

4

PIDANA SINGKAT

2

0

2

5

PIDANA CEPAT

3.782

0

3.782

JUMLAH

3.952

1

3.953

PERSENTASE (%)

99,97

0,03

100

Dalam tahun 2014, masih terdapat perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Bangli dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yaitu sebanyak 1 perkara dengan persentase realisasi nilai capaian sebesar 0,03 %. INDIKATOR KINERJA Persentase perkara yang

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

0,03

1

0,03

diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan Realisasi capaian kinerja tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar 1 %, hal tersebut bukanlah merupakan penurunan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Bangli oleh karena penyelesaian perkara seharusnya dilakukan secara cepat (tidak

28


LAKIP TAHUN 2014

lebih dari 6 bulan). Persentase realisasi nilai penyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan seharusnya tidak boleh melebihi dari target yang telah ditentukan, maka dari itu relaisasi nilai capaian Pengadilan Negeri Bangli sebesar 0,03 % sudah sesuai dengan sasaran akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan peningkatan penyelesaian perkara secara cepat. Adapun faktor –faktor yang menyebabkan perkara-perkara yang harus diselesaikan melebihi jangka waktu 6 bulan adalah sebagai berikut : Ø Perkara yang ditangani oleh Majelis Hakim merupakan perkara-perkara rumit (Gugatan Waris atau Gugatan Tanah) yang memerlukan pembuktian yang kuat dari para pihak misalnya adanya banyak saksi yang dihadirkan oleh para pihak sehingga memerlukan waktu yang lama dalam melakukan pemeriksaan perkara di persidangan. Ø Salah satu pihak yang berperkara tidak konsisten hadir di persidangan (banyaknya penundaan persidangan) sehingga Majelis Hakim tidak dapat

secara cepat

melakukan pemeriksaan perkara. Ø Banyaknya hari libur nasional dan hari libur fakultatif (Hari Raya Keagamaan) di Bali juga menyebabkan Majelis Hakim tidak dapat

secara cepat melakukan

penyelesaian perkara. Sebagai perbandingan penyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan pada tahun 2014 terhadap tahun-tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut : TAHUN

PERKARA PUTUS ( > 6 BULAN )

JUMLAH PERKARA PERSENTASE (%) PUTUS

2010

2

3.268

0,06

2011

3

3.354

0,08

2012

4

4.805

0,01

2013

3

4.380

0,07

2014

1

3.958

0,03

Bahwa terjadi peningkatan nilai persentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan dari tahun 2013 apabila dibandingkan dengan persentase di tahun 2014 walaupun dalam nilai persentase yang kecil (0,03%). Perhitungan persentase nilai tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah perkara pada beban kerja dan jumlah perkara yang diputus, sehingga persentase nilai realisasi tersebut tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam peningkatan ataupun penurunan akuntabilitas kinerja. Secara angka pasti dapat dinyatakan bahwa terjadi penurunan jumlah perkara yang

29


LAKIP TAHUN 2014

diselesaikan lebih dari 6 bulan dari 4 perkara di tahun 2013 menjadi 1 perkara dalam tahun 2014 sehingga Pengadilan Negeri Bangli dapat dikatakan sudah memenuhi sasaran akuntabilitas kinerja dalam melakukan peningkatan penyelesaian perkara dalam waktu yang singkat. 2. Sasaran II : Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim Putusan Hakim atau lazim disebut juga dengan Putusan Pengadilan dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan Hakim yang diucapkan di depan persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Putusan Hakim merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau diharapkan para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa/perkara, dimana Putusan Hakim diharapkan dapat menciptakan adanya kepastian hukum dan yang terpenting adalah Putusan Hakim haruslah dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Hakim sebagai aparatur Negara dalam melaksanakan peradilan harus dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kekuasaan Kehakiman). Putusan Hakim yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai pencari keadilan, haruslah putusan yang dapat mencerminkan rasa keadilan, walaupun dalam kenyataannya sulit untuk mengukur kadar rasa keadilan itu sendiri. Akseptabilitas atau dapat diterimanya Putusan Hakim merupakan salah satu sasaran kinerja Pengadilan Negeri Bangli di tahun 2014, dengan indikator kinerja yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Bangli yang tidak melakukan upaya hukum. Upaya Hukum merupakan upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau pihak yang berperkara dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Upaya hukum dibagi menjadi dua macam yaitu Ø Upaya Hukum Biasa terdiri dari Verzet, Banding dan Kasasi. Ø Upaya Hukum Luar Biasa terdiri dari Peninjauan Kembali dan Derden Verzet. VERZET Verzet merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh Tergugat terhadap suatu putusan verstek. Verzet dapat diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan mengenai adanya putusan verstek kepada Tergugat apabila pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada Tergugat. Jika pemberitahuan putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat dan pada waktu aanmaning (peringatan) tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai pada

30


LAKIP TAHUN 2014

hari kedelapan setelah aanmaning. Jika Tergugat tidak hadir pada waktu aanmaning, maka tenggang waktunya adalah hari kedelapan sesudah sita eksekusi dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2) HIR jo. Pasal 207 RBg. Perkara Verzet terhadap putusan verstek didaftar dalam satu nomor perkara dengan perkara verstek. Hakim yang melakukan pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek harus memeriksa gugatan secara keseluruhan dengan pemeriksaan perkara dilakukan secara biasa. Apabila dalam pemeriksaan verzet pihak Penggugat asal (Terlawan) tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan secara contradictoire, akan tetapi apabila Pelawan yang tidak hadir, maka Hakim menjatuhkan putusan verstek untuk kedua kalinya. Terhadap putusan verstek yang dijatuhkan kedua kalinya ini tidak dapat diajukan perlawanan, tetapi bisa diajukan upaya hukum banding berdasarkan Pasal 129 ayat (5) HIR dan Pasal 153 ayat (5) RBg. Pengadilan Negeri Bangli dalam tahun 2014 tidak pernah menerima permohonan upaya perlawanan/Verstek terhadap putusan perdata verstek sehingga register perkara perdata gugatan kolom verstek dalam keadaan nihil. BANDING Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Perihal acara peradilan banding dalam hukum pidana diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHAP, Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir Adapun perhitungan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Tahun 2014 yang melakukan upaya hukum banding adalah sebagai berikut : Tabel Persentase Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangli Tahun 2014

No.

Jenis Perkara

1

Pidana

2

Perdata Jumlah

Tahun 2014

Persentase

Beban Kerja

Putus

Banding

(%)

3.854

3.849

5

0,13

113

104

7

6,73

3.967

3.953

12

0,30

Berdasarkan data dari tabel diatas, jumlah Putusan Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 yang melakukan upaya hukum sebanyak 12 perkara.

31


LAKIP TAHUN 2014

KASASI Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Pemeriksaan kasasi hanya meliputi putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya. Alasan mengajukan kasasi menurut pasal 30 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 14 tahun1985 tentang Mahkamah Agung antara lain : 1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. 2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. 3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh pertauran perundangundangan

yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

bersangkutan. Permohonan kasasi harus sudah disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetepan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon (pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2009) . Mengenai ketentuan dalam Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur larangan putusan bebas diajukan upaya hukum banding atau kasasi, sesuai

dengan

keputusan

Mahkamah

Konstitusi

Nomor 114/PUU-X/2012 yang

menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP. Hal tersebut berarti bahwa setiap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi

Adapun keadaan perkara Pengadilan Negeri Bangli yang melakukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2014 Tabel Keadaan Kasasi Pengadilan Negeri Bangli Tahun 2014

No.

Jenis Perkara

Kasasi Tahun 2014 Kasasi

Kasasi

(Banding)

(Putusan Bebas)

Jumlah

1

Pidana

3

0

3

2

Perdata

2

0

2

5

0

5

Jumlah

32


LAKIP TAHUN 2014

Bahwa sebanyak 8 putusan perkara Pengadilan Negeri Bangli melakukan upaya hukum kasasi dalam tahun 2013, dengan perincian sebagai berikut : Ø Kasasi terhadap putusan banding tahun 2014 : 5 perkara Ø Kasasi terhadap putusan bebas tahun 2014 : 0 perkara PENINJAUAN KEMBALI Upaya hukum peninjauan kembali (request civil) merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inracht van gewijsde), mentah kembali. Tenggang waktu mengajukan Peninjauan Kembali adalah 180 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 14 tahun1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali putusan perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya dapat diajukan bila berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan. c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. d. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. e. Apabila

mengenai

sesuatu

bagian

dari

tuntutan

belum

diputus

tanpa

dipertimbangkan sebab-sebabnya. f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Pengadilan Negeri Bangli dalam tahun 2014 tidak pernah menerima permohonan pengajuan Peninjauan Kembali dari para pihak yang berperkara, sehingga register peninjauan kembali tahun 2014 dalam keadaan nihil.

33


LAKIP TAHUN 2014

DERDEN VERZET Merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara perdata. Derden verzet merupakan perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, oleh karena merasa dirugikam oleh putusan pengadilan. Syarat mengajukan derden verzet oleh pihak ketiga tersebut tidak cukup hanya punya kepentingan saja tetapi hak perdatanya benar-benar telah dirugikan oleh putusan tersebut. Secara singkat syarat utama mengajukan derden verzet adalah hak milik pelawan telah terlanggar karena putusan tersebut. Dengan mengajukan perlawanan ini pihak ketiga dapat mencegah atau menangguhkan pelaksanaan putusan (eksekusi). Pengadilan Negeri Bangli dalam tahun 2014 tidak pernah menerima permohonan Derden Verzet, sehingga register gugatan perkara perdata gugatan dalam kolom Derden Verzet tahun 2014 dalam keadaan nihil. Analisis capaian indikator kinerja Pengadilan Negeri Bangli dalam mewujudkan sasaran akseptabilitas putusan Hakim adalah sebagai berikut : v Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Adapun perhitungan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Tahun 2014 yang tidak melakukan upayan hukum adalah perkara-perkara Pengadilan Negeri Bangli yang telah diputus dalam tahun 2014 dikurangkan dengan perkara-perkara yang melakukan upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini : Tabel perhitungan Putusan Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 yang melakukan upaya hukum

No.

Upaya Hukum

1

Banding

2

Kasasi

Jumlah Perkara 12 5

Total

17

Tabel persentase Perkara Pengadilan Negeri Bangli yang tidak mengajukan upaya hukum

Tahun

Perkara Putus

Upaya Hukum

2014

3.953

17

Perkara tanpa

Persentase

upaya hukum

(%)

3.936

99,57

34


LAKIP TAHUN 2014

Bahwa realisasi persentase Perkara Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 99,57 %. dimana realisasi persentase tersebut sudah memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli. Adapun persentase capaian kinerja yang diperoleh Pengadilan Negeri Bangli dalam memenuhi sasaran akseptabilitas masyarakat terhadap Putusan Hakim adalah sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA Persentase

perkara

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

99,57

99

100,58

yang tidak mengajukan upaya hukum Sebagai perbandingan dengan tahun sebelumnya, persentase Perkara Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 yang tidak mengajukan upaya hukum adalah sebagai berikut : Tabel persentase Perkara Pengadilan Negeri Bangli yang tidak mengajukan upaya hukum periode tahun 2010 – 2014

Perkara tanpa

Persentase

upaya hukum

(%)

7

3.347

99,79

4.181

12

4.169

99,71

2012

4.805

16

4.789

99,66

2013

4.380

16

4.364

99,63

2014

3.953

17

3.936

99,57

Tahun

Perkara Putus

Upaya Hukum

2010

3.354

2011

Bahwa terjadi peningkatan nilai persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 0,09 %, hal tersebut disebabkan oleh karena adanya peningkatan jumlah perkara yang diputus dengan selisih perkara sebanyak 427 perkara. 3. Sasaran III : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Sasaran utama kinerja Pengadilan Negeri Bangli di tahun 2014 dalam mewujudkan peningkatan penyelesaian perkara harus pula didukung dengan adanya pengelolaan administrasi perkara secara tertib dan baik sehingga peningkatan penyelesaian perkara dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adanya peningkatan

35

LAKIP TAHUN 2014


dalam penyelesaian perkara harus dibarengi pula dengan adanya peningkatan dalam efektifitas pengelolaan administrasi perkara. Maka untuk mewujudkan sasaran peningkatan dalam efektifitas pengelolaan administrasi perkara, indikator-indikator kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Bangli adalah sebagai berikut : a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan putusan tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak. Analisis

indikator-indikator

kinerja

pengadilan

Negeri

Bangli

dalam

mewujudkan sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut : 3. A.

Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap. Upaya percepatan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung

melalui pengaturan prosedur kelengkapan berkas permohonan kasasi dan peninjauan kembali dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 14 Tahun 2010, yang mana Mahkamah Agung mewajibkan seluruh pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik dalam berkas permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Pengabaian terhadap ketentuan tersebut akan berakibat pada dikembalikannya berkas tersebut ke pengadilan pengaju atau dengan kata lain berkas dinyatakan tidak lengkap. Keadaan perkara Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 yang mengajukan permohonan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut : Tabel keadaan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali tahun 2013

No.

Jenis Perkara

Banding

Kasasi

Peninjauan Kembali

Jumlah Perkara

1. 2.

Pidana Perdata Jumlah

5 7 12

3 2 5

0 0 0

8 9 17

Tabel. Persentase berkas perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali Pengadilan Negeri Bangli yang dikirim secara lengkap.

No.

1.

Upaya Hukum

Banding

Jumlah Perkara 12

Tahun 2013 Dikirim Lengkap

Belum Dikirim

Tidak Dikirim

11

1

0

Persentase (%) 91,67

36

LAKIP TAHUN 2014


No.

Upaya Hukum

Jumlah Perkara

2. 3.

Kasasi Peninjauan Kembali Jumlah

5 0

Tahun 2013 Dikirim Lengkap

Belum Dikirim

Tidak Dikirim

5 0 16

0 0 1

0 0 0

17

Persentase (%) 100 0 94,12

Selama tahun 2014, Pengadilan Negeri Bangli telah menerima permohonan upaya hukum

banding dan kasasi sebanyak 17 perkara. Sebanyak 16 berkas perkara

banding sudah diproses dan dikirm secara lengkap ke Pengadilan Tinggi Denpasar, sedangkan 1 berkas perkara pidana banding belum dikirim oleh karena masih dalam tahap proses kelengkapan berkas perkara.

INDIKATOR KINERJA Berkas perkara banding, kasasi

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

94,12

100

94,12

dan peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap Persentase nilai realisasi pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali secara lengkap dari Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 sebesar 94,12 %, bahwa nilai realisasi tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar 100 % sehingga nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 sebesar 94,12 %. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Bangli dalam penyampaian berkas perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali secara lengkap yaitu : 1. Adanya permohonan upaya hukum (banding, kasasi dan peninjauan) yang diajukan pada akhir tahun sehingga masih memerlukan waktu untuk proses kelengkapan berkas sehingga pengiriman berkas baru dapat dilakukan pada tahun berikutnya. 2. Berkas perkara permohonan kasasi dan peninjauan kembali yang harus disertai dokumen elektronik sesuai dengan SEMA Nomor 14 Tahun 2010, maka Pengadilan perlu melakukan sosialisasi kepada para pihak yang berperkara sehingga waktu untuk proses kelengkapan berkas perkara tidak dapat dilakukan secara cepat. 3. Adanya kualifikasi perkara yang tidak dapat dimintakan permohonan kasasi sesuai dengan Pasal 45A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 03 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, sehingga tidak dapat diterimanya permohonan kasasi hanya

37


LAKIP TAHUN 2014

melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sedangkan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung. 3. B.

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. Efektifitas pengelolaan administrasi perkara dalam rangka upaya percepatan

penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui percepatan pendistribusian berkas perkara kepada Hakim/Majelis Hakim setelah perkara diterima dan dicatat ke dalam register perkara. Berkas perkara yang diterima Pengadilan Negeri harus segera dicatakan ke register perkara dan dibuatkan penetapan penunjukan Hakim/Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri sehingga sesegera mungkin dapat didistribusikan kepada Majelis Hakim untuk menentukan hari persidangan dimana waktu pelaksanaannya sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedures) paling lama 2 hari. Adapun nilai persentase berkas perkara Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 yang telah diregister dan didistribusikan kepada Hakim/Majelis Hakim tepat waktu sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedures) adalah sebagai berikut : Tabel persentase pendistribusian perkara kepada Hakim/Majelis secara tepat waktu

No. 1 2 3 4 5

Jenis Perkara Perdata Gugatan Perdata Permohonan Pidana Biasa Pidana Singkat Pidana Cepat Jumlah

Perkara Masuk

Diterima oleh Hakim/Majelis Tepat Waktu

Terlambat

88 27 60 2 3.782 3.958

0 0 0 0 0 0

87 27 60 2 3.782 3.958

Persentase (%) 100 100 100 100 100 100

Dalam tahun 2014, semua perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Bangli sudah dicatatkan dan didistribusikan kepada Hakim/Majelis tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam SOP (Standard Operating Procedures). INDIKATOR KINERJA Persentase berkas yang diregister

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

100

100

100

dan siap didistribusikan ke Majelis Persentase nilai realisasi kinerja Pengadilan Negeri Bangli dalam registrasi dan distribusi perkara masuk kepada Hakim/Majelis secara tepat waktu sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedures) sebesar 100 %, dimana nilai realisasi tersebut

38


LAKIP TAHUN 2014

sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sehingga nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 sebesar 100 %. 3.C.

Persentase penyampaian pemberitahuan salinan putusan tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 tahun

2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Penyampaian salinan putusan kepada para pihak yang berperkara lebih diperjelas lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan. Penyampaian salinan putusan perkara perdata dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, atas permintaan pihak yang beperkara kecuali untuk putusan verstek sedangkan penyampaian salinan putusan perkara pidana dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, kecuali untuk perkara pidana cepat. Adapun persentase penyampaian salinan putusan Pengadilan Negeri Bangli yang tepat waktu kepada para pihak adalah sebagai berikut : Tabel penyampaian salinan putusan Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 No.

Jenis Perkara

Perkara Masuk 87

Perkara Putus 77

Penyampaian Salinan Putusan 77

Persentase (%) 100

1

Perdata Gugatan

2

Perdata Permohonan

27

27

27

100

3

Pidana Biasa

60

55

55

100

4

Pidana Singkat

2

2

2

100

176

161

161

100

Jumlah

. INDIKATOR KINERJA Persentase

penyampaian

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

100

100

100

pemberitahuan salinan putusan tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak Dalam tahun 2014, Pengadilan Negeri Bangli telah memutus 139 perkara perdata (gugatan dan permohonan) dan pidana (biasa dan singkat) dimana 139 salinan

39


LAKIP TAHUN 2014

putusan telah disampaikan tepat waktu kepada para pihak sehingga persentase nilai realisasinya sebesar 100%. Nilai realisasi tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar 100 % sehingga nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 sebesar 100%. 4. Sasaran IV : Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Reformasi Birokrasi yang ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparasi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat. Transaparansi peradilan bagi Mahkamah Agung saat ini bukan saja menjadi kebutuhan publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi peradilan, secara perlahan akan terjadi penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integritas warga peradilan. Komitmen

sekaligus

semangat

Pembaharuan

Peradilan

harus

diimplementasikan guna mempercepat pencapaian menuju Peradilan yang modern, sebagai capaian dalam reformasi birokrasi menuju peradilan yang agung sebagai capaian puncak. Komitmen untuk memberikan keterbukaan baik proses maupun hasil akhir merupakan wujud nyata dari layanan publik sebagai akses terhadap keadilan (access to justice) yang diberikan oleh Pengadilan pada level terbawah hingga Mahkamah Agung Dalam mewujudkan peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice), yang juga merupakan sasaran kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 maka indikator-indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses oleh Masyarakat secara on line.

40


Analisis

indikator-indikator

kinerja

Pengadilan

LAKIP TAHUN 2014

Negeri

Bangli

dalam

mewujudkan sasaran peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) adalah sebagai berikut : 4. A.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Sesuai dengan ketentuan Pasal 68B Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum bertujuan untuk memberikan kesempatan yang merata kepada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan. Pemberian bantuan hukum merupakan implementasi Negara hukum yang mengakui dan menjamin serta melindungi hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadapkeadilan (acces to justice) dan persamaan dihadapan hukum (equality before the law) Bantuan Hukum yang diberikan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 adalah Jasa Advokat, Saksi Ahli, Saksi adecharge dan penerjemah untuk perkara pidana serta pemberian dana bantuan hukum berupa biaya proses berperkara secara cuma-cuma (prodeo) untuk perkara perdata. Penjelasan dari istilah Prodeo yaitu suatu proses berperkara di Pengadilan yang dibiayai oleh DIPA Pengadilan dalam hal ini dalam DIPA Pengadilan Negeri Bangli. Pemberian Dana Bantuan Hukum tahun 2014 untuk perkara di Pengadilan Negeri Bangli dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel Bantuan Hukum Perkara Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014

No.

Jenis Perkara

1 2 3

Pidana Biasa Perdata Gugatan Perdata Permohonan

Advokat 8 0 0

Bantuan Hukum Saksi Saksi Ahli Penerjemah 0 0 0

0 0 0

Prodeo

0 0 0

0 0 0

Perkara perdata baik gugatan dan permohonan tahun 2014, tidak ada satupun para pihak yang mengajukan permohonan perkara prodeo sehingga register dana bantuan hukum untuk perkara prodeo tahun 2014 dalam keadaan nihil, sehingga nilai realisasi penyelesaian perkara prodeo Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 adalah 0.

41


INDIKATOR KINERJA

LAKIP TAHUN 2014

REALISASI TARGET CAPAIAN

Persentase perkara prodeo yang

(%)

(%)

(%)

0

100

0

diselesaikan

Dalam tahun 2014, realisasi nilai penyelesaian perkara prodeo Pengadilan Negeri Bangli sebesar 0. Nilai realisasi tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar 100 % sehingga nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 sebesar 0. Bahwa kendala yang dihadapi dalam pemberian dana bantuan hukum untuk perkara prodeo adalah belum adanya dana bantuan hukum untuk perkara prodeo dalam DIPA 03 Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014. 4. B.

Persentase putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses oleh Masyarakat secara on line Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari

komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, dengan implementasi Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Surat Keputusan tersebut telah lebih dahulu mendasari adanya keterbukaan informasi di Pengadilan, jauh sebelum diterbitkannya peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi yaitu Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pengadilan. Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Untuk pedoman pelayanan informasi di pengadilan, Mahkamah Agung telah menetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Negeri Bangli menyediakan 2 (dua) media dalam menyajikan informasi kepada masyarakat, baik secara langsung melalui Meja Informasi maupun secara tidak langusung melalui website resmi Pengadilan Negeri Bangli. Meja

42


LAKIP TAHUN 2014

Informasi menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai keadaan dan proses perkara baik pidana maupun perdata melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking Sistem (CTS). Program transparansi informasi Pengadilan melalui website resmi Pengadilan Negeri Bangli dapat diakses oleh pencari Informasi secara on line untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelayanan Pengadilan. Informasi-informasi yang dapat diperoleh di website diantaranya tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain-lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak pencari keadilan. Publikasi putusan Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 yang sudah diupload ke Direktori Putusan yang sudah dapat diakses oleh masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut : Tabel Upload Putusan Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014

Perkara

Unit Organisasi Pengadilan Negeri Bangli

Perkara Publikasi Persentase

Masuk

Putus

Putusan

(%)

163

137

80

58,39

Dalam tahun 2014, perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Bangli sebanyak 163 perkara dengan produktifitas perkara putus sebanyak 137 perkara, tetapi hanya 80 putusan yang baru dapat diupload di tahun 2014 sehingga nilai persentase realisasi putusan perkara yang dapat diakses oleh masyarakat sebesar 58,39 %. INDIKATOR KINERJA Persentase (yang

putusan

menarik

perkara

REALISASI TARGET CAPAIAN (%)

(%)

(%)

58,39

100

58,39

perhatian

masyarakat) yang dapat diakses oleh Masyarakat secara on line Nilai realisasi kinerja tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar 100 % sehingga nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 sebesar 58,39 %. Pengadilan Negeri Bangli telah berupaya optimal untuk melakukan transparansi putusan melalui publikasi, oleh karena kurangnya Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Bangli mengakibatkan pengelolaan administrasi aplikasi Direktori Putusan tidak berjalan secara maksimal.

43


LAKIP TAHUN 2014

5. Sasaran V : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Indonesia sebagai negara hukum dengan sistem peradilan yang bebas, dimana dalam penerapan sistem peradilan bebas, pelaksanaan suatu putusan pengadilan merupakan hal terpenting demi menegakkan supremasi hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat, oleh karenanya apapun resiko yang dihadapi, suatu putusan pengadilan wajib untuk dilaksanakan. Implementasi penegakan supremasi hukum dapat dilihat dari kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan, sehingga peningkatan kepatuhan

terhadap putusan pengadilan menjadi sasaran kinerja

Pengadilan Negeri Bangli di tahun 2014. Untuk memenuhi sasaran kinerja tersebut, indikator kinerja yang digunakan adalah persentase pelaksanaan permohonan eksekusi terhadap putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap. Analisis indikator kinerja Pengadilan Negeri Bangli dalam mewujudkan sasaran peningkatan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan, adalah sebagai berikut : v

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Eksekusi dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan isi putusan pengadilan, yakni

melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (termohon eksekusi) tidak mau menjalankan putusan Pengadilan secara sukarela. Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan, putusan yang akan dieksekusi haruslah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yangmana putusan tersebut bersifat condemnatoir (menghukum). Putusan condemnatoir yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana dalam amar putusan harus terdapat suatu perintah diantaranya : 1. Melakukan suatu perbuatan tertentu 2. Tidak melakukan suatu perbuatan 3. Menyerahkan sesuatu barang 4. Mengosongkan sebidang tanah dan/atau bangunan 5. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan 6. Membayar sejumlah uang Pengadilan Negeri Bangli dalam tahun 2014 telah menerima permohonan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan persentase pelaksanaan eksekusi terhadap putusan perkara perdata adalah sebagai berikut :

44


LAKIP TAHUN 2014

Tabel persentase pelaksanaan permohonan eksekusi tahun 2014

Eksekusi Jenis Perkara Permohonan Perdata Gugatan

7

Sudah Dilaksanakan 2

Belum Dilaksanakan 0

Dicabut

Prosentase (%)

5

0

Dalam tahun 2014, Pengadilan Negeri Bangli telah menerima 5 permohonan eksekusi putusan perkara perdata dimana 2 permohonan eksekusi sisa dari tahun 2013 sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik, 5 permohonan eksekusi dicabut oleh pemohon eksekusi, sehingga persentase realisasi pelaksanaan terhadap permohonan eksekusi putusan perkara perdata sebesar 100 %.

INDIKATOR KINERJA

Persentase permohonan eksekusi

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

100

98

102,04

atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti Nilai realisasi pelaksanaan terhadap permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap sebesar 100 %, tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar 98 % sehingga nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2013 sebesar 102,04 %. Bahwa hambatan yang dialami Pengadilan Negeri Bangli dalam memenuhi target indikator kinerja pelaksanaan terhadap permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena masih adanya perlawanan dari pihak termohon eksekusi terhadap putusan yang dimohonkan eksekusi. 6. Sasaran VI : Meningkatnya kualitas pengawasan Pengawasan merupakan aspek penting dalam menjaga citra pengadilan untuk dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Pengawasan terhadap aparatur pengadilan tidak hanya dilakukan oleh pejabat internal

pengadilan tetapi dapat juga dilakukan oleh masyarakat, instansi luar

pengadilan ataupun media massa. Kualitas pengawasan terhadap Pengadilan Negeri Bangli dapat diukur dengan indikator kinerja yang digunakan yaitu : a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

45


LAKIP TAHUN 2014

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Analisis

indicator-indikator

kinerja

Pengadilan

Negeri

Bangli

dalam

mewujudkan sasaran peningkatan kualitas pengawasan, adalah sebagai berikut : 6. A.

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Penting bagi setiap lembaga peradilan untuk menjaga citra sehingga dapat

meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri, dengan salah satu indikatornya yaitu tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat. Pengaduan atau laporan baik dari masyarakat, internal pengadilan, instansi lain maupun media massa tentang indikasi adanya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pengadilan, wajib untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengadilan yang berwenang. Bahwa pedoman dan tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri Bangli disesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009. Selama tahun 2014, Pengadilan Negeri Bangli tidak pernah menerima laporan atau pengaduan baik dari meja pengaduan maupun kotak pengaduan dalam website Pengadilan Negeri Bangli, sehingga register pengaduan Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 ditutup dengan keadaan nihil.

INDIKATOR KINERJA

Persentase

pengaduan

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

0

100

0

masyarakat yang ditindaklanjuti

Pengadilan Negeri Bangli selalu berupaya optimal untuk selalu melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, oleh karena tidak adanya pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bangli dalam tahun 2014, maka dari itu tidak ada realisasi kegiatan yang dilakukan, sehingga nilai realisasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 0, dengan nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli juga sebesar 0. 6. B.

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti Pengawasan internal terhadap Pengadilan Negeri Bangli dilakukan oleh Badan

Pengawas Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi Denpasar, sedangkan pengawasan

46


LAKIP TAHUN 2014

eksternal terhadap Pengadilan Negeri Bangli dapat dilakukan oleh Lembaga/Instansi Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Dalam tahun 2014, Pengadilan Negeri Bangli telah menerima Tim Pengawas dari : 1. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ( tanggal 26 s/d 30 Januari 2014 ) melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan interim BPK tahun 2013. 2. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ( tanggal 10 s/d 13 Juni 2014 ) Melakukan Audit Kinerja dan Penilaian Integritas. 3. Pengadilan Tinggi Denpasar ( tanggal 16 Juni 2014 ) Melaksanakan Pembinaan.

Tabel temuan hasil pemeriksaan oleh Tim Pengawas BPK

Ruangan

Temuan Tim

(PN Bangli)

Pengawas

Sub Bagian Umum

0

Sub Bagian Keuangan

0

Sub Bagian Kepegawaian

0

Kepaniteraan Hukum

0

Kepaniteraan Perdata

0

Kepaniteraan Pidana

0

Jumlah

0

Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap Kinerja Pengadilan Negeri Bangli pada tahun 2014 tidak ada temuan yang begitu prinsip, karena telah mengikuti Standar Operasional yang ada. Tabel tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan

Unit Kerja Pengadilan Negeri Bangli

Temuan Hasil

Temuan yang

Persentase

Pemeriksaan

ditindaklanjuti

(%)

0

0

0

Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Denpasar, temuan hasil pemeriksaan 0 dan temuan yang ditindaklanjuti 0, sehingga persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti sebesar 0 %.

47


INDIKATOR KINERJA

Persentase

temuan

hasil

pemeriksaan

eksternal

yang

LAKIP TAHUN 2014

REALISASI

TARGET

CAPAIAN

(%)

(%)

(%)

0

100

0

ditindaklanjuti Nilai realisasi tindak lanjut Pengadilan Negeri Bangli terhadap temuan hasil pemeriksaan sebesar 0 %, nilai realisasi tersebut tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Bangli sebesar 100 % sehingga nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 hanya sebesar 0 %. C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 1. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangli untuk mencapai seluruh sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014, maka diperlukan adanya faktor pendukung berupa sarana dan prasarana yang penyediaan anggarannya ditentukan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2014 terdiri dari : -

DIPA 01, Badan Urusan Administrasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal dengan 2 program kegiatan yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

-

DIPA 03, Badan Peradilan Umum meliputi Belanja Barang dengan 1 program kegiatan yaitu : 1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Tabel Realisasi Anggaran kegiatan Pengadilan Negeri Bangli DIPA-005.01.2.099858/2014 NO.

KEGIATAN

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang

3

Belanja Modal JUMLAH

PAGU DIPA (Rp.)

REALISASI (Rp.)

SISA ANGGARAN %

(Rp.)

%

4.202.565.000

4.191.618.183

99,74

10.946.817

0,06

477.168.000

469.071.397

98,30

8.096.603

1,70

3.645.000.000

3.634.714.000

99,72

10.286.000

0,28

8.324.733.000

8.295.403.580

99,65

29.329.420

0,35

48


LAKIP TAHUN 2014

Anggaran seluruh kegiatan Pengadilan Negeri Bangli dalam DIPA tahun 2014 sebesar Rp. 8.324.733.000,- (delapan miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.295.403.580 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Tabel realisasi anggaran program kegiatan Pengadilan Negeri Bangli dalam DIPA tahun 2014 PAGU DIPA

DIPA

PROGRAM

01

Program Dukungan Manajemen

REALISASI

SISA ANGGARAN

(Rp.)

(Rp.)

4.679.733.000

4.660.689.580

99,59

19.043.420

0,41

3.645.000.000

3.634.714.000

99,72

10.286.000

0,28

69.000.000

67.699.365

98,12

1.300.635

1,88

8.393.733.000

8.363.102.945

99,64

30.630.055

0,36

%

(Rp.)

%

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung 03

Program

Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum JUMLAH

Penjelasan realisasi anggaran program-program Pengadilan Negeri Bangli dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Anggaran Pengadilan Negeri Bangli untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dalam DIPA tahun 2014 sebesar Rp. 4.679.733.000,- (empat miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan penggunaan anggaran melalui belanja kegiatan sebagai berikut :

NO.

PAGU DIPA

PROGRAM

REALISASI

SISA ANGGARAN

(Rp.)

Rp.

4.202.565.000

4.191.618.183

99,74

10.946.817

0,06

441.338.000

433.785.897

98,29

7.552.103

1,71

%

Rp.

%

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Barang Operasional

3

Belanja Barang Non Operasional

35.830.000

35.285.500

98,48

544.500

1,52

JUMLAH

4.679.733.000

4.660.689.580

99,59

19.043.420

0,41

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. Anggaran Pengadilan Negeri Bangli untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dalam DIPA tahun 2014 sebesar Rp. 3.645.000.000,- (tiga miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah), dengan

49


LAKIP TAHUN 2014

penggunaan anggaran untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Adapun nilai realisasi anggaran kegiatan program tersebut sebesar Rp. 3.634.714.000,- (tiga miliar enam ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 10.286.000,- (sepuluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan nilai persentase realisasi penyerapan anggaran untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung tahun 2014 sebesar 99,72 %. 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Anggaran Pengadilan Negeri Bangli untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dalam DIPA tahun 2014 sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), dengan penggunaan anggaran untuk kegiatan Belanja Barang Operasional Persidangan. Adapun nilai realisasi penyerapan anggaran kegiatan program tersebut sebesar Rp. 67.699.365,- (enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.300.635,- (satu juta tiga ratus ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dengan nilai persentase realisasi penyerapan anggaran untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum tahun 2014 sebesar 98,12 %. 2. Laporan Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 Ø Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Bangli DIPA 01(Badan Urusan Administrasi) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan pemanfaatan BMN berupa pendapatan sewa rumah dinas. Ø Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Bangli DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari : 1. Pendapatan Jasa berupa pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro pihak ketiga) 2. Pendapatan Kejaksaan/Peradilan berupa pendapatan legalisasi tanda tangan, pendapatan ongkos perkara serta pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya. Tabel Pendapatan Negara DIPA 01 Pengadilan Negeri Bangli

DIPA 01

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi (Rp.)

Setor Kas Negara (Rp.)

Pendapatan Pemanfaatan BMN - Sewa Rumah Dinas JUMLAH

4.531.172

4.531.172

4.531.172

4.531.172

50

LAKIP TAHUN 2014


Tabel Pendapatan Negara DIPA 03 Pengadilan Negeri Bangli

DIPA 03

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi (Rp.)

Setor Kas Negara (Rp.)

Pendapatan Jasa - Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan

0

0

- Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan

3.475.000

3.475.000

- Pendapatan Ongkos Perkara

3.540.000

3.540.000

- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan

4.081.647

4.081.647

JUMLAH 11.096.647

11.096.647

(Jasa Giro Pihak Ketiga) Pendapatan Kejaksaan/Peradilan

lainnya

3. Laporan Keuangan Perdata Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 Keuangan perkara perdata meliputi penerimaan biaya panjar perkara atas pendaftaran perkara perdata (gugatan dan permohonan) serta pengeluaran biayabiaya dalam proses berperkara. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara perdata dicatatkan dalan Buku Jurnal Keuangan Perkara Perdata, dengan perincian keadaan keuangan perkara perdata Pengadilan Negeri Bangli tahun 2013, adalah sebagai berikut : JUMLAH NO.

URAIAN

PENERIMAAN

PENGELUARAN

(Rp.)

(Rp.)

1

Sisa Saldo (2013)

20.437.750

2

Penerimaan Bulan ini

84.251.000

3

Biaya Panggilan

4

Biaya Pemeriksaan Setempat

5

Biaya Pemberitahuan

6

Pengiriman Berkas Perkara

7

Materai

8

Hak - Hak Kepaniteraan

9

Pengembalian sisa panjar

10

ATK

32.215.000 3.625.000 11.295.000 2.400.000 558.000 4.011.000 11.994.000 5.562.000

Saldo Akhir (2014)

33.028.750 JUMLAH

104.688.750

104.688.750

51


LAKIP TAHUN 2014

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud tanggung jawab terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja Pengadilan Negeri Bangli, dimana pelaksanaan tanggung jawab tersebut dilakukan dengan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014 merupakan gambaran pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli selama satu tahun dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja, disertai dengan penjelasan keberhasilan dan kegagalan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli. Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja Pengadilan Negeri Bangli selama tahun 2014 terhadap target dalam Penetapan Kinerja tahun 2014. Adapun keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangli tahun 2014, dapat dijelaskan dalam tabel Pengukuran Akuntabilitas Kinerja berikut ini :

NO 1.

SASARAN KINERJA Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang

REALISASI TARGET KETERANGAN 79,36 %

35 %

Berhasil

0%

5%

-

100 %

100 %

Berhasil

99,34 %

99 %

Berhasil

99,97 %

99 %

Berhasil

0,03 %

1%

Berhasil

dapat diselesaikan b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana e.Persentase

perkara

yang

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan f.Persentase

perkara

yang

diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

52


NO 2.

SASARAN

LAKIP TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

Peningkatan

Persentase perkara yang tidak

99,57 %

99

Berhasil

aksepbilitas


putusan

- Banding

Hakim

- Kasasi

94,12 %

100

Gagal

100 %

100 %

Berhasil

100 %

100 %

Berhasil

0%

100 %

-

58,39 %

100 %

Gagal

100 %

98 %

Berhasil

0%

100 %

-

0%

100 %

-

KINERJA

TARGET KETERANGAN

- Peninjauan Kembali 3.

Peningkatan

a. Persentase

berkas

efektifitas

diajukan

pengelolaan

dan

peninjauan

penyelesaian

yang

disampaikan

perkara

lengkap

yang

banding,

kasasi kembali secara

b. Persentase

berkas

yang

diregister

dan

siap

didistribusikan ke Majelis c. Persentase

penyampaian

pemberitahuan

putusan

tepat waktu pada tempatnya kepada para pihak 4.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat

5.

6.

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase putusan perkara

terhadap

(yang menarik perhatian

peradilan

masyarakat) yang dapat

(acces to

diakses oleh Masyarakat

justice)

secara on line.

Meningkatnya Persentase permohonan kepatuhan

eksekusi atas putusan perkara

terhadap

perdata yang berkekuatan

putusan

hukum tetap yang

pengadilan

ditindaklanjuti

Meningkatnya a.Persentase

pengaduan

kualitas

masyarakat

pengawasan

ditindaklanjuti b.Persentase

yang temuan

hasil


53


LAKIP TAHUN 2014

B. Saran Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangli dapat berjalan dengan lancar dan adanya perbaikan capaian kinerja di tahun mendatang, maka Pengadilan Negeri Bangli menyarankan untuk terpenuhinya hal-hal sebagai berikut : 1.

Peningkatan sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung peningkatan percepatan penyelesaian perkara.

2.

Adanya Pelatihan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

3.

Penambahan Pegawai di Pengadilan Negeri Bangli untuk meningkatkan penyelesaian adinistrasi perkara, oleh karena masih banyak pegawai yang bekerja secara merangkap.

4.

Pengalokasian dana untuk mewujudkan program kegiatan Pengadilan Negeri Bangli harus sesuai dengan RKA-KL sehingga hasil kinerja maksimal yang diperoleh.

5.

Adanya Sosialisasi tentang petunjuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sehingga terdapat persamaan persepsi dalam penyusunan laporan.

54

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents