BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu LKj interim (laporan triwulanan) dan LKj tahunan. LKj interim disampaikan bersama dengan laporan keuangan triwulanan dan LKj tahunan disampaikan bersama dengan laporan keuangan tahunan. LKj tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup: a.

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

b.

realisasi pencapaian target kinerja organisasi;

c.

penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan

d.

pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014,

setiap Entitas Akuntablitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP

-1-

secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKj pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi; rencana dan target kinerja yang ditetapkan; pengukuran kinerja; dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud (termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya). Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusun LKj tahunan Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika. B.

Gambaran Organisasi Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara,

Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah,

pengamatan

perkembangan

dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan, serta pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum,

-2-

hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012, yang merupakan rincian dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet, Adapun fungsi Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika adalah: a.

penyiapan perumusan dan penyampaian analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika;

b.

penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika;

c.

pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia,

aparatur

negara,

komunikasi,

dan

informatika,

berikut

permasalahan yang timbul dan upaya pemecahannya; d.

pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika;

e.

pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika, baik di luar negeri maupun dalam negeri, berikut penyerapan pandangan yang berkembang di kalangan pemerintah, lembaga-

-3-

lembaga negara, partai politik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, masyarakat akademi, media massa, dan kalangan lainnya yang dianggap perlu; dan f.

pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Susunan organisasi Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,

Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika terdiri dari: a)

Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b)

Bidang Aparatur Negara;

c)

Bidang Komunikasi dan Informatika; dan

d)

Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika

DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Bistok Sim bolon, S.H., M.H.

ASDEP BIDANG HUKUM, HAM, APARATUR NERGARA, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA (

)

BIDANG HUKUM & HAK ASASI MANUSIA

BIDANG APARATUR NERGARA

BIDANG KOMUNIKASI & INFORMATIKA

Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Hennie Am bar Susilowati, S.H.

Agus Widiyanto, S.Sos.

SUBBIDANG HUKUM

SUBBIDANG KELEMBAGAAN

Erick Mario, S.H., M.H.

Lusianna Elizabeth, S.H., M.H.

SUBBIDANG HAK ASASI MANUSIA

SUBBIDANG KEPEGAWAIAN

Hermawan Susanto, S.H.

SUBBIDANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK Susilo Yanuardi, S.H., M.H.

SUBBIDANG TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Faisal Amir Masduki, S.H., M.H. Abdul Fatah, S.Sos.

-4-

Sumber daya manusia yang dimiliki Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika berjumlah 12 (dua belas) orang, dengan komposisi sebagai berikut: Tabel 1 Komposisi Sumber Daya Manusia Pangkat

Jabatan

Pendidikan

Jenis Kelamin

Gol.

Jml

Nama Jabatan

Jml

Tingkat

Jml

Jenis

Jml

IV/a III/d III/c III/a II/c

3 1 4 3 1

Kepala Bidang Kepala Subbidang Kepala Subbidang Analis Pengolah Data

3 1 5 2 1

S2 S1

5 7

P L

3 9

Secara kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki masih belum mencukupi karena masih ada Bidang yang belum memiliki pegawai analis sehingga tidak semua pekerjaan dapat ditangani dan diselesaikan secara maksimal. Namun secara kualitas, sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup memadai karena didukung dengan pendidikan formal dan informal yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Disamping itu, para pejabat dan pegawai pada Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial sesuai dengan tingkat jabatannya dan dibekali dengan pelatihan keterampilan guna mendukung pelaksanaan tugasnya (small body big brain). C.

Gambaran Aspek Strategis Aspek strategis (strategic issue) yang dihadapi Keasistendeputian Bidang

Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2014 adalah menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan

di

bidang

kekuasaan

kehakiman,

kejaksaan,

kepolisian,

kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika, guna terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program

-5-

pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika. Program dan Indikator Kinerja secara keseluruhan yang digunakan dalam mengukur keberhasilan sasaran dapat dilihat melalui tabel berikut: Tabel 2 Program dan Indikator Kinerja Indikator Kinerja

Target

1. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu

97%

2. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti

97%

3. Persentase laporan pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu

97%

4. Persentase laporan pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti

97%

5. Persentase laporan pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu

97%

6. Persentase laporan pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti

97%

-6-

Program Penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika

Keenam indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja yang disesuaikan dengan rumusan tugas dan fungsi Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,

Aparatur

Negara,

Komunikasi,

dan

Informatika

sekaligus

penyempurnaan dari Indikator Kinerja pada tahun sebelumnya, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Alasan menetapkan indikator tepat waktu dan ditindaklanjuti sebagai indikator sasaran adalah karena indikator tersebut menggambarkan keberhasilan, spesifik, relevan, dapat dicapai, dan dapat dikuantitaskan atau diukur. Indikator tepat waktu dan ditindaklanjuti ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor pencapaian ketepatan waktu dan tindak lanjut pada tahun sebelumnya, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan dana, fasilitas pendukung kerja, dan perkiraan kondisi negara di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika. Indikator Kinerja tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kualitas perumusan dan analisis, pengamatan perkembangan, dan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika. Semakin banyak pelaksanaan perumusan, pengamatan, dan pemantauan atas rencana dan kebijakan pemerintah yang tepat waktu dan ditindaklanjuti oleh stakeholders, maka semakin menunjukkan kualitas pencapaian kinerja. Indikator persentase mencerminkan rata-rata persentase banyaknya berkas yang dikerjakan untuk penyelesaian laporan hasil perumusan dan analisis, pengamatan perkembangan, dan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika. Adapun metode penghitungan target indikator tepat waktu diterjemahkan dengan rumusan sebagai berikut: (hasil analisis kebijakan1 + hasil analisis kebijakan2 + … )

∑= 100%

-7-

Sesuai Renstra Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2012-2014, maka target persentase penyelesaian laporan hasil perumusan dan analisis, pengamatan perkembangan, dan pemantauan, evaluasi, dan analisis rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika, ditetapkan meningkat selama kurun waktu 20102014, yaitu dengan melakukan pengurangan waktu (hari/jam) penyelesaian secara gradual setiap tahunnya. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, maka target waktu penyelesaian laporan hasil perumusan dan analisis, pengamatan perkembangan, dan pemantauan, evaluasi, dan analisis rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika ditetapkan paling lama 7 hari. Rumusan Indikator Kinerja pada RKT 2014 tidak berbeda dengan Tahun 2013 karena Indikator

Kinerja

masih

mencerminkan

outcome

dan

menggambarkan

keberhasilan, spesifik, relevan, dapat dicapai, dan dapat diukur karena menekankan pada ketepatan waktu penyelesaian analisis dan saran kebijakan. Ketepatan waktu merupakan pengukuran jangka waktu penyelesaian suatu pekerjaan dalam satuan hari yang ditetapkan. Ketepatan diukur berdasarkan persentase dari jangka waktu penyelesaian laporan hasil perumusan dan analisis, pengamatan perkembangan, dan pemantauan atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan, yang selanjutnya ditindaklanjuti atau disetujui oleh stakeholders (Presiden dan/atau kementerian/lembaga) terkait. Dengan demikian, semakin sedikit hari satu pekerjaan dapat diselesaikan, semakin baik nilai pencapaian sasaran, maka pencapaian kinerja Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika semakin tinggi. Adapun metode penghitungan target indikator ditindaklanjuti menggunakan rumus sebagai berikut: Saran yang ditindaklanjuti x 100% Saran yang disampaikan

-8-

Persentase target penyelesaian outcome di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika pada Tahun 2014 ditetapkan sebesar 97% atau meningkat dari RKT 2011 (93%), RKT 2012 (95%), dan RKT 2013 (96%). Kenaikan secara bertahap sebanyak satu persen dari tahun sebelumnya didasari pertimbangan bahwa kinerja Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika selama kurun waktu tahun 2010-2014 mengalami peningkatan.

-9-

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

Gambaran Umum Perencanaan kinerja mempunyai 3 (tiga) manfaat. Pertama, terdapat

pedoman kinerja apa yang harus dilakukan. Kedua, terdapat ukuran untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Ketiga, memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut. Berikut ini diuraikan visi dan misi Sekretariat Kabinet yang selanjutnya dijabarkan

dalam

tujuan,

sasaran,

kebijakan,

program,

dan

kegiatan

Keasistendeputian. 1.

Visi dan Misi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006

tentang

Tata

Cara

Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Nasional,

Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyelenggarakan kegiatannya wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Sekretariat Kabinet sebagai salah satu lembaga pemerintah senantiasa melaksanakan kewajiban peraturan perundangundangan tersebut setiap tahunnya. Sekretariat Kabinet memiliki Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014, yang merupakan penyempurnaan Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2005-2009. Hal tersebut merupakan wujud komitmen organisasi untuk melakukan upaya perbaikan terus-menerus dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang pada akhirnya dapat mengantisipasi tuntutan akan perubahan dan kebutuhan organisasi ke arah yang lebih baik. Visi dan Misi Sekretariat Kabinet yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Kabinet adalah: - 10 -

Visi

“Sekretariat Kabinet yang handal dalam memberikan dukungan saran kebijakan dan administrasi secara tepat dan tepat kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.” Misi “Meningkatkan kualitas dukungan teknis, analisis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah serta dukungan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden.” 2.

Tujuan Strategis Di dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014 ditetapkan 2 (dua)

Tujuan Strategis, yaitu: a.

Meningkatnya kualitas dukungan saran kebijakan dalam pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

dan

program

pemerintah

serta

permasalahan hukum; dan b.

Meningkatnya

kualitas

penyelesaian

rancangan

peraturan

presiden,

keputusan presiden, dan instruksi presiden. 3.

Sasaran Strategis Sasaran yang akan dicapai Sekretariat Kabinet di bidang politik, hukum, dan

keamanan adalah: 1)

Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan pemberian saran dan kebijakan hasil pemantauan, evaluasi dan analisis atas pelaksanaan kebijakan pemerintah;

2)

Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan pemberian saran penyelesaian permasalahan hukum; dan

3)

Terwujudnya peningkatan kecepatan dan ketepatan penyelesaian rancangan peraturan presiden, rancangan keputusan presiden, dan rancangan instruksi presiden yang ditindaklanjuti.

- 11 -

4.

Program Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dilakukan melalui program

“penyelenggaraan

dukungan

kebijakan

kepada

Presiden

selaku

kepala

pemerintahan”. 5.

Kegiatan Berdasarkan tujuan, sasaran, dan program Sekretariat Kabinet di atas, maka

Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2014, meliputi: 1)

Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika;

2)

Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika;

3)

Pengamatan perkembangan, pengumpulan, dan pengolahan data informasi dan penyiapan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika;

4)

Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika;

5)

Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika; dan

6)

Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Renstra Sekretariat Kabinet menyatakan visi dan misi Sekretariat Kabinet,

sebagai dasar bagi segenap jajaran Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Visi dan misi tersebut ditindaklanjuti oleh Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Keasistendeputian Bidang

- 12 -

Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika sesuai dengan tingkat hierarki, tugas, dan fungsi masing-masing. Apabila disandingkan, visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3 Persandingan Visi

Sekretariat Kabinet Menjadi Sekretariat Kabinet yang profesional dan handal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaaan pemerintahan

Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menjadi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang profesional dan handal dalam membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi, Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika Menjadi Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika yang profesional dan handal dalam membantu Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan memberikan dukungan perumusan, analisis, dan evaluasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika

Tabel 4 Persandingan Misi

Sekretariat Kabinet

Kedeputian Polhukam

Memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Meningkatkan kualitas dukungan analisis kebijakan dan program pemerintah serta penyelesaian peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan, dalam rangka membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

- 13 -

Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi, Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika Memberikan dukungan kepada Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan meningkatkan kualitas dukungan perumusan, analisis, dan evaluasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika, serta memegang teguh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2010-2014, Sekretariat Kabinet menetapkan tujuan: “Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan.”

Tujuan tersebut ditindaklanjuti Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika sesuai dengan tingkat hierarki, tugas, dan fungsi masing-masing. Apabila disandingkan, tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 5 Persandingan Tujuan Strategis

Sekretariat Kabinet Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan

Deputi Bidang Polhukam Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima di bidang politik, hukum, dan keamanan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan

Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi, Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang prima di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika dalam rangka mendukung Kedeputian Bidang Polhukam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugas dan fungsinya

Guna mencapai tujuan, perlu dirumuskan Sasaran Strategis organisasi. Dalam Renstra Sekretariat Kabinet, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet. Dari kelima sasaran dimaksud, sasaran yang terkait erat secara hirarkisfungsional dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian Bidang Politik. Hukum, dan Keamanan adalah “terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan” dan “terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian peraturan presiden, keputusan presiden, dan instruksi presiden”. Mengacu pada kedua sasaran Sekretariat Kabinet tersebut, maka untuk mencapai tujuan dan misi serta mewujudkan visi organisasi, Kedeputian Bidang Politik. Hukum, dan Keamanan dan Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi

- 14 -

Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika telah menetapkan sasaran sesuai dengan tingkat hierarkis, tugas, dan fungsi masing-masing. Apabila disandingkan, sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 6 Sasaran Strategis Sasaran Sekretariat Kabinet terkait Kedeputian Polhukam 1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan 2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden

Sasaran Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 1. Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan 2. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelesaian Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan

Sasaran Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika

Perumusan sasaran ini telah memenuhi formulasi SMART, yaitu Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur), Achieveable (dapat dicapai), Relevant (relevan) dan Time-bound (memiliki jangka waktu tertentu). Selanjutnya, dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis tersebut, Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika menetapkan program operasional, yaitu “penyelenggaraan pelayanan dukungan kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika kepada Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”.

- 15 -

Tabel 7 Sasaran, Program, dan Kegiatan Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika

Program Penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden selaku kepala Pemerintahan

Kegiatan 1.

2.

3.

4.

5.

6.

B.

Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu Persentase analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu Persentase pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu Persentase pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti

Ikhtisar Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,

Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika merupakan ikhtisar kesepakatan - 16 -

rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2014 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika. Uraian mengenai Penetapan Kinerja tersebut adalah sebagai berikut. Tabel 8 Penetapan Kinerja Tahun 2014 Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika

Indikator Kinerja

Target

Dokumen hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika

100%

Output

Outcome 1. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu

97%

2. Persentase analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti

97%

Output Dokumen hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika

100%

Outcome 1. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu

97%

2. Persentase pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti

97%

Output

- 17 -

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Dokumen hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika

100%

Outcome

C.

1. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu

97%

2. Persentase pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti

97%

Ikhtisar Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi

Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 9 Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 No 1.

Uraian

Alasan

a. Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika secara tepat waktu b. Persentase analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika yang ditindaklanjuti

- 18 -

Ketepatan waktu penyelesaian analisis dan pendapat ditetapkan sebagai indikator kinerja utama karena menggambarkan keberhasilan, spesifik, relevan, dapat dicapai, dan dapat dikuantitaskan/diukur Tindak lanjut analisis dan pendapat ditetapkan sebagai indikator kinerja utama karena menggambarkan keberhasilan, spesifik, relevan, dapat dicapai, dan dapat dikuantitaskan/diukur Keterangan:  ketepatan waktu adalah jangka waktu suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam satuan hari  Tindak lanjut adalah dijadikannya

No

Uraian

Alasan

c. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika secara tepat waktu d. Persentase pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika yang ditindaklanjuti e. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika secara tepat waktu f. Persentase pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kekuasaan kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kewarganegaraan, keimigrasian, hukum pidana, hukum acara, penegakan hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi dan informatika yang ditindaklanjuti

- 19 -

suatu hasil kerja (analisis/pendapat) sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan oleh pimpinan Persentase digunakan sebagai indikator karena sifat pekerjaan Sekretariat Kabinet tidak dapat diprediksi dan beban pekerjaan dalam setahun tidak dapat diperkirakan karena tidak atas prakarsa unit kerja Asdep-2 Polhukam, melainkan berasal dari instansi lain atau dari masyarakat (stakeholders) Jumlah dan beban pekerjaan dalams satu tahun tergantung dari banyak faktor, seperti gaya kepemimpinan, kondisi politik, alokasi APBN, dan dinamika masyarakat

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,

Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja setiap kegiatan yang terdiri dari input, output, dan outcome serta satuan masing-masing indikator kinerja yang bersangkutan. Indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2014, berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Untuk melakukan pengukuran kinerja dalam LAKIP ini, digunakan 2 (dua) metode pengukuran, yaitu: 1.

Metode Evaluasi Kinerja Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). PKK dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan. Metode PKK dilakukan untuk mengevaluasi secara internal atas kelemahan yang terjadi pada organisasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan.

2.

Metode Pengukuran Pencapaian Sasaran Metode ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). PPS dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Dengan pembandingan ini akan diketahui ada atau tidaknya perbedaan capaian sasaran dengan target yang diharapkan. Apabila terjadi perbedaan, maka perbedaan tersebut dianalisis guna mengetahui penyebab ketidakberhasilan capaian kinerja yang kemudian digunakan untuk menetapkan strategi peningkatan kinerja yang bersangkutan di masa

- 20 -

mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberi gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi. Gambaran mengenai Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2014 adalah sebagaimana terlampir. Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam laporan ini berbasis pada penilaian sendiri (self assessment) dengan menggunakan kategori capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 10 Kategori Capaian Kinerja No.

Rentang Capaian Kinerja

Kategori Capaian Kinerja

1.

> 100%

Memuaskan

2.

85% - 100%

Sangat Baik

3.

70 % - 85%

Baik

4.

55% - 70%

Sedang

5.

< 55%

Kurang Baik

Indikator kinerja merupakan media untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian kinerja, yang terdiri atas masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan telah tercapai atau sebaliknya. Indikator Kinerja Input memberikan gambaran mengenai segala sesuatu yang diperlukan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output dan outcome; dimana indikator kinerja output adalah segala sesuatu berupa produk atau jasa (fisik dan/atau non-fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan input yang digunakan; dan indikator kinerja outcome memberikan gambaran mengenai berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk atau jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

- 21 -

Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika memiliki 3 (tiga) indikator kinerja output dan 6 (enam) indikator kinerja outcome, seperti berikut: Tabel 11 Indikator Kinerja Output dan Indikator Kinerja Outcome Indikator Kinerja Output

Indikator Kinerja Outcome

Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika

Pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika

Pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika

B.

Persentase laporan hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu Persentase perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu Persentase pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu Persentase pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti

Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan

Pengukuran

Kinerja

Kegiatan

(PKK)

dan

Pengukuran

Pencapaian Sasaran (PPS) Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,

- 22 -

Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2014, analisis terhadap masing-masing indikator sasaran, program, dan kegiatan adalah sebagai berikut. Sebagaimana

telah

disebutkan

sebelumnya,

Sasaran

Strategis

Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika adalah terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis dan pendapat di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika. Pada Tahun 2014, Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika menerima sebanyak 1.249 (seribu dua ratus empat puluh sembilan) berkas, baik yang berasal dari Deputi maupun dari luar unit kerja (berkas pekerjaan yang ditujukan langsung ke Asisten Deputi). Dari jumlah berkas tersebut, tercatat ada 205 (dua ratus lima) berkas yang ditindaklanjuti kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sedangkan sisanya sebanyak 1.015 (seribu lima belas) berkas tidak ditindaklanjuti karena berkas tersebut menurut sifat dan arahan atau disposisi Pimpinan tidak perlu dilaporkan (diklasifikasikan sebagai berkas file atau untuk diketahui) atau merupakan berkas dengan perihal yang sama (juncto). Secara umum, jumlah berkas yang dihasilkan meningkat dibandingkan dengan jumlah output berkas ditindaklanjuti pada Tahun 2013 yang berjumlah 226 berkas, seperti terlihat dalam diagram berikut. Diagram Perbandingan Berkas Masuk, Ditindaklanjuti, dan Tidak Ditindaklanjuti 1370 1400

1249

1200 960

1015

1000 800

2013

600

2014

400

226 205

200 0 Berkas Masuk

Berkas Ditindaklanjuti

- 23 -

Berkas Tidak Ditindaklanjuti

Di dalam POK/RAB Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika Tahun Anggaran 2014 telah ditentukan target dokumen sebanyak 75 (tujuh puluh lima) dokumen, yang setelah direvisi (karena penghematan) menjadi 73 (tujuh puluh tiga) dokumen. Jumlah tersebut hanya didasarkan pada kegiatan yang membutuhkan biaya atau anggaran saja, seperti perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat/diskusi, belanja bahan, honorarium kegiatan, dan lain-lain. Keasistendeputian telah melaksanakan hampir seluruh kegiatan yang direncanakan dan menghasilkan 70 (tujuh puluh) output dari target 73 (tujuh puluh tiga) output yang telah ditetapkan dalam POK 2014 DIPA Revisi ke-5. Tiga output lainnya dalam akun 5016.001.107 tidak dapat dihasilkan karena kegiatannya tidak dapat terlaksana akibat terjadi pemblokiran untuk penghematan sesuai Instruksi Presiden dan adanya perintah Deputi untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat mendesak (top urgent). Akan tetapi, di Tahun 2014 Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika faktanya telah menghasilkan output sebanyak 205 (dua ratus lima) dokumen. Jumlah output tersebut jauh lebih banyak dari target POK/RAB karena terdapat output berupa dokumen laporan analisis yang dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan anggaran, seperti pekerjaan yang berasal dari laporan atau surat instansi K/L terkait, pengaduan masyarakat, permohonan kepada Presiden atau Sekretaris Kabinet, serta pekerjaan analisis atas perintah lisan Pimpinan. Dengan kata lain, penghitungan realisasi dan capaian tidak hanya dilakukan dengan cara menghitung berdasarkan pada kegiatan dalam POK/RAB (73 dokumen), tetapi juga memperhitungkan berbagai macam penyelesaian berkas kegiatan di luar POK/RAB, yang masih termasuk ke dalam tugas dan fungsi Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika. Oleh karena itu, apabila target output dan realisasi output dibandingkan terlihat bahwa persentase realisasinya sangat jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun analisis terhadap capaian kinerja pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut: - 24 -

1.

Indikator Perumusan dan Analisis atas Rencana Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika Indikator perumusan dan analisis memiliki 2 (dua) indikator kinerja

outcome, yaitu: a.

Persentase laporan hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu; dan

b.

Persentase perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti. Pencapaian atas indikator tersebut adalah sebagaimana terlihat dalam tabel

berikut: Tabel 12 Capaian Indikator I: Perumusan dan Analisis Target

Realisasi

Indikator

Capaian %

Dokumen

%

Dokumen

Persentase laporan hasil analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu

97%

130

78%

101

80%

Persentase analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti

97%

130

81%

105

83%

Pada

indikator

ini,

para

pejabat

dan

pegawai

di

lingkungan

Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika telah menyelesaikan laporan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah dengan tepat waktu. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan tersebut ± 7 (tujuh) hari, lebih cepat dibandingkan batas waktu standar pelayanan yang telah ditetapkan, yakni 11 (sebelas) hari. - 25 -

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah realisasi dokumen perumusan dan analisis yang disampaikan dari Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada indikator persentase ditindaklanjuti adalah 105 (seratus lima) dokumen dengan persentase realisasi sebesar 81% dari target dokumen yang berjumlah 130 (seratus tiga puluh) dokumen. Adapun persentase capaiannya jika dibandingkan antara persentase realisasi dan persentase target adalah sebesar 83%. Sementara itu, dari 105 (seratus lima) dokumen perumusan dan analisis yang ditindaklanjuti tersebut, terdapat 101 (seratus satu) dokumen diantaranya yang dapat diselesaikan secara tepat waktu dengan persentase realisasi sebesar 78%. Adapun persentase capaiannya jika dibandingkan antara persentase realisasi dan persentase target adalah sebesar 80%. Beberapa dokumen yang terkait dengan kegiatan ini, antara lain: -

Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembubaran 10 Lembaga Non Struktural;

-

Permohonan kepada Pemerintah untuk Membayar Biaya Penambahan Bangunan di Nanggroe Aceh Darussalam-Nias Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;

-

Usulan DPD mengenai Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

-

Rancangan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Efektivitas Kerja Aparatur Negara;

-

Rancangan Peraturan Presiden tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;

-

Permohonan

Penetapan

Rancangan

Peraturan

Pemerintah

tentang

Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam atau ke Luar Daerah Pabean Indonesia; -

Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 P/HUM/2011; - 26 -

-

Tindak Lanjut terhadap Laporan Hasil Audiensi Staf Khusus Sekretaris Kabinet dengan Yayasan Trisakti;

-

Permohonan untuk Mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat;

-

Permohonan Izin Prakarsa Ratifikasi Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kosta Rika mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Dinas;

-

Permohonan Izin BNPT untuk Melakukan Pengadaan Senjata Api;

-

Permohonan Perlindungan Hukum dari PT Victoria Securities International Corporation terhadap Upaya Kriminalisasi dalam Proses Penjualan Hak Tagih Piutang oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

-

Permohonan Tindakan atas Lokasi yang Dikuasai Sdr. Sutikno yang Masuk dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang Melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

-

Laporan Jaksa Agung mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013;

-

Pertimbangan Menteri Luar Negeri terhadap Permohonan Grasi Terpidana Mati atas nama Daniel Enemuo alias Diarrasouba Mamadou;

-

Pemberitahuan Rencana Pengajuan Gugatan melalui Arbitrase Internasional kepada Pemerintah Republik Indonesia oleh Trafalgar House Construction (Jersey) Ltd.;

-

Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet;

-

Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

-

Usulan Calon Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara;

-

Peresmian Penggunaan Kawasan Pusat Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Terpadu Sumber Daya Manusia Kejaksaan Republik Indonesia (Adhyaksa Loka); - 27 -

-

Penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia;

-

Permohonan kepada Pemerintah untuk Membayar Biaya Penambahan Bangunan di Nanggroe Aceh Darussalam-Nias Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;

-

Penanganan Kasus Penangkapan 4 Kapal Ikan dan 61 Awak Kapal Motor Papua Fishery-Vietnam;

-

Permohonan Audiensi dari YLBHI kepada Sekretaris Kabinet terkait Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Waduk Jatigede;

-

Hasil Kajian Sementara Gugus Tugas mengenai Antisipasi Penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

-

dan lain-lain.

2.

Indikator Pengamatan Perkembangan atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika Indikator pengamatan perkembangan memiliki 2 (dua) indikator kinerja

outcome, yaitu: a.

Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu; dan

b.

Persentase pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti. Pencapaian atas indikator tersebut adalah sebagaimana terlihat dalam tabel

berikut: Tabel 13 Capaian Indikator II: Pengamatan Perkembangan Target

Realisasi

Indikator Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas

Capaian %

Dokumen

%

Dokumen

97%

90

83%

75

- 28 -

86%

pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu Persentase pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti

Pada

indikator

ini,

97%

para

90

pejabat

dan

96%

86

pegawai

di

99%

lingkungan

Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi,

dan

Informatika

telah

menyelesaikan

laporan

pengamatan

perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dengan tepat waktu. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan tersebut ± 7 (tujuh) hari, lebih cepat dibandingkan batas waktu standar pelayanan yang telah ditetapkan, yakni 11 (sebelas) hari. Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah realisasi dokumen pengamatan perkembangan yang disampaikan dari Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada indikator persentase ditindaklanjuti adalah 86 (delapan puluh enam) dokumen dengan persentase realisasi sebesar 96% dari target dokumen yang berjumlah 90 (sembilan puluh) dokumen. Adapun persentase capaiannya jika dibandingkan antara persentase realisasi dan persentase target adalah sebesar 99%. Sementara itu, dari 86 (delapan puluh enam) dokumen pengamatan perkembangan yang ditindaklanjuti tersebut, terdapat 75 (tujuh puluh lima) dokumen diantaranya yang dapat diselesaikan secara tepat waktu dengan persentase

realisasi

sebesar

83%.

Adapun

persentase

capaiannya

jika

dibandingkan antara persentase realisasi dan persentase target adalah sebesar 86%. Beberapa dokumen yang terkait dengan kegiatan ini, antara lain:

- 29 -

-

Perkembangan Penanganan Gugatan Arbitrase Churchill Mining Plc. dan Planet Mining Pty. Ltd. kepada Republik Indonesia di International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID);

-

Catatan Staf mengenai Penyampaian Aspirasi Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terhadap Pengunduran Diri Sementara Joko Widodo selaku Gubernur DKI Laporan Rapat Teknis Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);

-

Laporan Perkembangan Kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak;

-

Laporan Perkembangan Penyelesaian Kasus Hukum Bank Century;

-

Laporan Rapat mengenai Arbitrase PT Newmont Nusa Tenggara;

-

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 33 P/HUM/2011 mengenai Permohonan Hak Uji Materiil atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan terhadap Mereka yang Terlibat G.30.S/PKI Golongan C;

-

Laporan Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 Periode 8 November 2013 s.d. 17 Januari 2014;

-

Laporan Kegiatan Tim Nasional Penanggulangan Hak Kekayaan Intelektual Semester I Tahun 2013;

-

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian UndangUndang Nomor 4 Tahun 2014;

-

Putusan Hukuman Mati terhadap Para Anggota Ikhwanul Muslimin di Mesir;

-

Klarifikasi dan Penjelasan dari PPATK mengenai IMF Policy Paper yang Menyatakan

Kelemahan

Indonesia

dalam

Pelaksanaan

Anti Money-

Laundering and Combating the Financing of Terrorism; -

Penyampaian Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Permohonan Tanggapan/Penjelasan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 898 K/Pid.Sus/2008;

-

Catatan

atas

Putusan

Konstitusionalitas

Mahkamah

Undang-Undang

Konstitusi

Nomor

17

mengenai Tahun

2012

Pengujian tentang

Perkoperasian; -

Penyampaian Partisipasi untuk Korban Bencana Kebakaran Rumah Tinggal;

-

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013; - 30 -

-

Laporan Capaian Kinerja Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Periode Triwulan I Tahun 2014;

-

Rekomendasi terhadap Saran Kebijakan Penanggulangan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Timur Tengah;

-

Catatan mengenai Wacana Penerbitan Perppu terkait Pengisian Jabatan Pimpinan KPK;

-

Catatan mengenai Panitia Seleksi Hakim Konstitusi;

-

Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Yudisial;

-

Penjelasan terkait Permasalahan Pemblokiran Anggaran LPP TVRI TA 2014;

-

Penyampaian Pandangan terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat di Masa Lalu;

-

Salinan Permohonan Nomor 70/PUU-XII/2014 mengenai Pengujian UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

-

Daftar Putusan Mahkamah Konstitusi yang Mengabulkan Pengujian UndangUndang;

-

Resume Salinan Permohonan Nomor 57/PUU-XII/2014;

-


-


-


-


-

Catatan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013;

-


-

Catatan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014;

-


-


-

dan lain-lain.

- 31 -

3.

Indikator Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis atas Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pemerintah di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika Indikator pemantauan dan evaluasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja

outcome, yaitu: a.

Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu; dan

b.

Persentase pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti. Pencapaian atas indikator tersebut adalah sebagaimana terlihat dalam tabel

berikut: Tabel 14 Capaian Indikator III: Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Target

Realisasi

Indikator

Capaian %

Dokumen

%

Dokumen

Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu

97%

30

47%

14

48%

Persentase pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti

97%

30

47%

14

48%

pegawai

di

Pada

indikator

ini,

para

pejabat

dan

lingkungan

Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika telah menyelesaikan laporan pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dengan tepat waktu. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan tersebut ±

- 32 -

7 (tujuh) hari, lebih cepat dibandingkan batas waktu standar pelayanan yang telah ditetapkan, yakni 11 (sebelas) hari. Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah realisasi dokumen pemantauan, evaluasi, dan analisis yang disampaikan dari Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada indikator persentase ditindaklanjuti adalah 14 (empat belas) dokumen dengan persentase realisasi sebesar 47% dari target dokumen yang berjumlah 30 (tiga puluh) dokumen. Adapun persentase capaiannya jika dibandingkan antara persentase realisasi dan persentase target adalah sebesar 48%. Sementara itu, dari 14 (empat belas) dokumen pengamatan perkembangan yang ditindaklanjuti tersebut, seluruhnya dapat diselesaikan secara tepat waktu dengan persentase realisasi sebesar 47%. Adapun persentase capaiannya jika dibandingkan antara persentase realisasi dan persentase target adalah sebesar 48%. Beberapa dokumen yang terkait dengan kegiatan ini, antara lain: -

Laporan Hasil Focus Group Discussion Pembahasan Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Masa Lalu;

-

Laporan Hasil Seminar tentang Kesiapan Sumber Daya Manusia Perencana Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Menyongsong DIberlakukannya Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;

-

Laporan Hasil Focus Group Discussion Pemetaan Supply Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN) Sektor Formal;

-

Laporan Hasil Konferensi Open Government Partnership (OGP) Tingkat Kawasan Asia Pasifik;

-

Laporan Hasil Focus Group Discussion Revitalisasi Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebagai Media Pemerintah;

-

Laporan Hasil Focus Group Discussion tentang Harmonisasi Tugas dan Fungsi Sekretariat Kabinet dengan Satuan Kerja Lainnya dalam Menjalankan Fungsi Manajemen Kabinet;

-

Laporan Hasil Kegiatan Penelaahan Hukum atas Pelaksanaan Prison Reform melalui Peningkatan Efektivitas Tugas Fungsi Divisi Pemasyarakatan sebagai - 33 -

Unit Organisasi yang secara Struktural berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; -

Laporan Hasil Focus Group Discussion mengenai Reformasi Lembaga Pemasyarakatan (Prison Reform);

-

Laporan Hasil Kunjungan Kerja ke International Energy Agency di Perancis, International Criminal Court di Belanda, dan Energy Charter di Belgia;

-

Laporan Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014, Bandung 10 Oktober 2014;

-

dan lain-lain. Dengan demikian, seluruh dokumen (output substansi) yang dihasilkan oleh

Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika sepanjang tahun 2014 berjumlah 205 (dua ratus lima) dokumen, atau 82% dari seluruh target output 250 (dua ratus lima puluh) dokumen, dengan perincian: 

Kegiatan POK: 70 (tujuh puluh) dokumen atau 96% dari seluruh output berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) dokumen yang ditargetkan dalam POK Tahun Anggaran 2014.



Kegiatan Non-POK: 205 (dua ratus lima puluh) dokumen berbentuk memorandum/laporan/ catatan, atau sekitar 82% dari seluruh output berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) dokumen yang pengerjaannya tidak dianggarkan secara khusus dalam POK Tahun Anggaran 2014. Capaian berdasarkan kegiatan non-POK lebih banyak dari target karena dalam pelaksanaan kegiatannya terdapat output berupa dokumen laporan analisis yang tidak membutuhkan anggaran, seperti pekerjaan yang berasal dari laporan atau surat instansi K/L terkait, pengaduan masyarakat, permohonan kepada Presiden atau Sekretaris Kabinet, serta pekerjaan analisis atas perintah lisan pimpinan. Selain ketiga jenis laporan kegiatan tersebut, masih terdapat kegiatan yang

dilakukan Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara,

- 34 -

Komunikasi, dan Informatika sehubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu: -

Penyampaian Analisis terhadap Dugaan RRI Ditunggangi Kubu Tertentu;

-

Penyampaian Artikel “Bagaimana Melakukan Reviu Rancangan Peraturan Perundang-undangan”;

-

Bagan Alur Penyiapan Sikap Pemerintah terhadap Masalah yang Menjadi Perhatian Masyarakat;

-

Catatan terkait dengan Permasalahan LPP TVRI;

-

dan lain-lain.

- 35 -

C.

Realisasi Anggaran Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika mampu melaksanakan kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp568.968.424,00 (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) atau 70,93% dari pagu anggaran sebesar Rp802.075.000,00 (delapan ratus juta tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah penghematan. Tabel 15 Realisasi Anggaran Belanja Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2014 PAGU ANGGARAN (REVISI)

REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

PERSENTASE

Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika (106)

Rp271.184.000

Rp225.092.900

Rp46.091.100

83,00%

Penyiapan bahan penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika (107)

Rp163.438.000

Rp66.890.800

Rp96.547.200

40,92%

Pengamatan perkembangan, pengumpulan, dan pengolahan data, informasi, dan penyiapan laporan mengenai pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika (108)

Rp97.701.000

Rp66.142.600

Rp31.558.400

67,69%

Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika (109)

Rp97.513.000

Rp76.188.400

Rp21.324.600

78,13%

Pengamatan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (110)

Rp172.239.000

Rp134.653.724

Rp37.585.276

78,17%

Rp802.075.000

Rp568.968.424

Rp233.106.576

70,93%

PROGRAM/KEGIATAN

TOTAL

- 36 -

Pada Tahun 2014, anggaran yang dialokasikan pada Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika sebesar Rp969.400.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang rinciannya didasarkan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, anggaran tersebut direvisi untuk penghematan sebesar Rp167.325.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga anggaran Keasistendeputian menjadi Rp802.075.000,00 (delapan ratus dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Anggaran berkode 5016 tersebut dilaksanakan selama jangka waktu Januari s.d. Desember Tahun 2014 dalam rangka mewujudkan program penyelenggaraan dukungan kebijakan kepada Presiden di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika. Pada akhirnya program tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika. Berdasarkan perhitungan, realisasi anggaran Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2014 sebesar Rp568.968.424,00 (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) atau terserap 70,93% dari total anggaran yang diberikan setelah penghematan. Dengan demikian, terdapat 29,07% anggaran tidak terserap. Sisa anggaran yang tidak terserap tersebut bukan karena Keasistendeputian tidak melaksanakan kegiatan, melainkan disebabkan oleh beberapa hal, seperti pelaksanaan dilakukan kegiatan dengan lebih efisien, terdapat perbedaan antara pagu anggaran dengan harga riil dalam pelaksanaan kegiatan, adanya penghematan dan pemblokiran anggaran berdasarkan Instruksi Presiden, dan adanya perintah Pimpinan untuk melaksanakan pekerjaan lain yang sangat mendesak sehingga tidak dapat melakukan perjalanan dinas.

- 37 -

Sisa anggaran yang tidak terserap merupakan efisiensi sebagai bentuk tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 dan tidak dapat dianggap sebagai kesalahan dalam perencanaan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari data pelaksanaan kegiatan, dimana semua kegiatan yang telah direncanakan Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika dapat terlaksana dengan baik.

- 38 -

BAB IV PENUTUP

A.

Simpulan Umum Dari data di atas, simpulan umum mengenai pencapaian Keasistendeputian

Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1)

Anggaran Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika telah menggunakan anggaran sebesar Rp568.968.424,00 (lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat rupiah) atau 70,93% dari pagu anggaran sebesar Rp802.075.000,00 (delapan ratus dua juta tujuh puluh lima

ribu

rupiah).

Sisa

anggaran

tahun

2014

adalah

sebesar

Rp233.106.576,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) merupakan efisiensi karena terjadi penghematan. 2)

Keluaran/Output a.

Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika berhasil melaksanakan hampir seluruh kegiatan di dalam POK Tahun Anggaran 2014 dan menghasilkan 70 (tujuh puluh) dokumen atau 96% dari target 73 (tujuh puluh tiga) dokumen yang ditetapkan dalam POK Tahun Anggaran 2014 setelah Revisi ke-5.

b.

Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika juga telah menghasilkan 205 (dua ratus lima) dokumen yang pengerjaannya tidak dianggarkan secara khusus dalam POK Tahun Anggaran 2014. Persentase capaian kinerja terhadap target yang dihasilkan oleh Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika adalah sebesar 82% (205 dari 250 dokumen).

- 39 -

B.

Langkah Perbaikan Dalam melaksanakan tujuan, program, sasaran dan kegiatan, terdapat

permasalahan atau kendala. Kendala tersebut umumnya meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, tata kerja, dan koordinasi. Penyelesaian kendala tersebut tidak dapat hanya dilakukan sendiri oleh unit kerja Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika, tetapi membutuhkan koordinasi dan bantuan/dukungan dari atasan dan unit kerja lain. Tabel berikut merinci kendala atau permasalahan dan tindak lanjut yang diperlukan, serta pihak yang dapat membantu mengatasi masalah. Tabel 16 Kendala dan Langkah Perbaikan NO

1.

KEGIATAN (KOMPONEN) Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informasi

KENDALA

 Anggaran yang dialokasikan belum mencukupi dan terjadi pemotongan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan terhambat

Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan



Menambah alokasi anggaran dan mengoptimalkan kegiatan yang belum terlaksana



Menambah jumlah staf/pegawai dan melakukan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kemampuan staf/pegawai

 Jumlah dan kapasitas staf/pegawai masih belum mencukupi  Sarana dan prasarana penunjang pelaksana kegiatan belum memadai

2.

PIHAK YANG DAPAT MEMBANTU

LANGKAH PERBAIKAN




Menambah sarana dan prasarana perkantoran yang memadai melalui pengadaan barang, khususnya komputer untuk pegawai baru






Menambah jumlah staf/pegawai dan melakukan pendidikan dan pelatihan untuk

 Jumlah dan kapasitas staf/pegawai masih

- 40 -



Biro Perencanaan dan Keuangan dan seluruh pejabat/pegawai di Keasistendeputian



Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana



Biro Umum









Biro Umum

NO

KEGIATAN (KOMPONEN) informasi

KENDALA

LANGKAH PERBAIKAN

belum mencukupi

pengembangan kemampuan staf/pegawai

 Sarana dan prasarana penunjang pelaksana kegiatan belum memadai

3.

4.

Pengamatan perkembangan, pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan penyiapan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informasi

Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informasi

























- 41 -











Biro Umum









Biro Umum

NO

5.

KEGIATAN (KOMPONEN)

Pengamatan perkembangan umum di bidang bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informasi

KENDALA


LANGKAH PERBAIKAN









Menambah alokasi anggaran dan mengoptimalkan kegiatan yang belum terlaksana Menambah jumlah staf/pegawai dan melakukan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kemampuan staf/pegawai









Biro Umum


Selain hal tersebut, banyak waktu tersita untuk pelaporan kinerja dan pengurusan pencairan biaya kegiatan. Di luar pelaksanaan tugas dan fungsi Keasistendeputian, masih terdapat pekerjaan tambahan yang banyak menyita waktu, seperti penyusunan RKT, PK, IKU, POK/RAB, Program Kerja, Laporan Reformasi Birokrasi (PMP-RB), Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Laporan Tahunan, Perkiraan Penarikan Dana, LKj, dan lain-lain. Pekerjaan tambahan tersebut tidak saja untuk tingkat Keasistendeputian tetapi juga untuk tingkat Kedeputian, dan bahkan Sekretariat Kabinet. Dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas, pekerjaan di luar tugas dan fungsi di atas dapat mengganggu pelaksanaan tugas utama Keasistendeputian. Namun meskipun terdapat kendala, secara umum, selama Tahun 2014 Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika telah melaksanakan program, target, dan sasaran yang direncanakan pada awal tahun dengan baik. Akan tetapi, penyempurnaan masih perlu dilakukan dengan cara mengatasi berbagai kendala yang ada. Diharapkan kinerja Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,

- 42 -

Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika dapat lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Akhirnya, LKj ini diharapkan dapat menjadi informasi akuntabilitas kinerja Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika bagi pihak yang berkepentingan dan dapat menyumbang terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

- 43 -

LAMPIRAN 1.

Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran.

2.

Tabel Pengukuran Pencapaian Kinerja.

3.

Rencana Kinerja Tahunan.

4.

Penetapan Kinerja.

5.

Indikator Kinerja Utama.

6.

Foto Kegiatan.

- 44 -

Salah satu kegiatan Focus Group Discussion dalam rangka membahas Kajian tentang Lembaga Kepresidenan, 2014.

Salah satu bentuk kegiatan pemantauan ke Pemerintah Daerah Provinsi Manado dalam rangka membahas tentang Lembaga Pemasyarakatan, 2014

- 45 -

Lampiran 1 TABEL PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN KEASISTENDEPUTIAN BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, APARATUR NEGARA, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA TAHUN 2014

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

KETERANGAN (6)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Persentase laporan hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu

97%

78%

80%

Persentase perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti

97%

81%

83%

Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika

Indikator Kinerja Output:  Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika  Pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia,

Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu

97%

83%

86%

Persentase pengamatan perkembangan atas pelaksanaan

97%

96%

99%

Hasil analisis yang ditindaklanjuti berjumlah 105 laporan, namun laporan hasil analisis yang dilaporkan secara tepat waktu berjumlah 101 laporan (target 130 laporan)

Hasil pengamatan yang ditindaklanjuti berjumlah berjumlah 86 laporan, namun laporan hasil pengamatan yang dilaporkan secara tepat waktu berjumlah 75 laporan (target 90 laporan)

REALISASI

PROSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

KETERANGAN (6)

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

aparatur negara, komunikasi, dan informatika

kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu

97%

47%

48%

Persentase pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti

97%

 Pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika

Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaporkan secara tepat waktu dan ditindaklanjuti berjumlah 14 laporan (target 50 laporan) 47%

48%

Lampiran 2 TABEL PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) KEASISTENDEPUTIAN BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, APARATUR NEGARA, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA TAHUN 2014 KEGIATAN Program

(1) Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Rencana Tingkat Capaian (target)

(2)

(3)

(4)

(5)

Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika

Input : Rp434.622.000 Dana Output : Persentase penyelesaian perumusan dan analisis atas rencana kebijakan di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika Outcome : 1. Persentase laporan hasil perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur

Rp

Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)

Keterangan

(6)

(7)

(8)

Rp291.983.700

61,96%

Realisasi

%

%

97%

78%

80%

Semua hasil perumusan dan analisis dapat ditindaklanjuti melebihi dari target yang ditentukan Penyelesaian perumusan dan penyampaian analisis selalu selesai lebih cepat dari waktu maksimal yang ditentukan

KEGIATAN Program

(1)

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan


(2)

(3)

(4)

(5)

Realisasi (6)


Keterangan

(7)

(8)

negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu

Pengamatan perkembangan, pengumpulan, dan pengolahan data informasi dan penyiapan laporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika

2. Persentase perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti

%

Input: Rp269.940.000 Dana

Rp

Output: Persentase penyelesaian pengamatan perkembangan, pengumpulan, dan pengolahan data informasi dan penyiapan laporan pelaksanaan kebijakan

%

97%

81%

83%

Rp200.796.324

72,93%

Semua hasil perumusan dan analisis dapat ditindaklanjuti bahkan melebihi dari target yang ditentukan

Semua hasil pengamatan perkembangan dapat ditindaklanjuti bahkan melebihi dari target yang ditentukan (90%)

KEGIATAN Program

(1)


Keterangan

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

%

97%

73%

75%

Penyelesaian laporan hasil pengamatan perkembangan selalu selesai lebih cepat dari waktu maksimal yang ditentukan

%

97%

86%

89%

Semua pengamatan perkembangan dapat ditindaklanjuti melebihi dari target yang ditentukan

Realisasi

pemerintahan di bidang hukum dan HAM, aparatur negara, dan komunikasi dan informatika. Outcome: 1. Persentase laporan hasil pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu 2. Persentase pengamatan perkembangan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang

KEGIATAN Program

(1)

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan


(2)

(3)

(4)

(5)


Keterangan

Realisasi (6)

(7)

(8)

Rp76.188.400

78,13%

Semua hasil perumusan dan analisis dapat ditindaklanjuti bahkan melebihi dari target yang ditentukan (90%)

47%

48%

ditindaklanjuti Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika

Input: Rp97.513.000

Rp

Dana Output: Persentase penyelesaian Pemantauan dan evaluasi serta penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum dan HAM aparatur negara, dan komunikasi dan informatika.

%

Outcome: 1. Persentase laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur

%

97%

Penyelesaian laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan analisis selalu selesai lebih cepat dari waktu maksimal yang

KEGIATAN Program

(1)

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan


(2)

(3)

(4)

(5)

Realisasi (6)


Keterangan

(7)

(8)

negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu 2. Persentase pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Input: Dana Output: Persentase pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

ditentukan

%

97%

47%

48%

Semua hasil perumusan dan analisis dapat ditindaklanjuti melebihi target yang ditentukan

KEGIATAN Program

(1)


Keterangan

(8)

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan


(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1. Persentase pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika secara tepat waktu

%

97%

100%

100%

2. Persentase pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di bidang hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, komunikasi, dan informatika yang ditindaklanjuti

%

97%

100%

100%

Realisasi

Outcome: Penyelesaian laporan pelaksanaan fungsi lain dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan

Semua laporan pelaksanaan fungsi lain dapat ditindaklanjuti oleh stakeholders

LAPORAN KINERJA KEASISTENDEPUTIAN BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, APARATUR NEGARA, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA TAHUN 2014

KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, FEBRUARI 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................................

i

DAFTAR ISI .................................................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN .........................................................................................

1

A.

Latar Belakang ............................................................................................

1

B.

Gambaran Organisasi ...............................................................................

2

C.

Gambaran Aspek Strategis .......................................................................

5

BAB II

BAB III

BAB IV

PERENCANAAN KINERJA .......................................................................

10

A.

Gambaran Umum .......................................................................................

10

B.

Ikhtisar Penetapan Kinerja ....................................................................

16

C.

Ikhtisar Indikator Kinerja Utama ........................................................

18

AKUNTABILITAS KINERJA .....................................................................

20

A.

Pengukuran Kinerja ..................................................................................

20

B.

Analisis Capaian Kinerja .........................................................................

22

C.

Realisasi Anggaran ....................................................................................

36

PENUTUP .....................................................................................................

39

A.

Simpulan Umum ........................................................................................

39

B.

Langkah Perbaikan ...................................................................................

40

LAMPIRAN

ii

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2014 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pada intinya LKj memuat tentang pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika yang direncanakan selama Tahun 2014, sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja. LKj ini ditujukan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Laporan ini diharapkan pula dapat memberi manfaat, khususnya bagi pejabat/pegawai pada unit kerja di lingkungan Keasistendeputian Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Aparatur Negara, Komunikasi, dan Informatika agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Jakarta,

Februari 2015

Kepala Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

i

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents