BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pengadilan Agama Krui selama ini sama dengan Pengadilan Agama

lainnya

kewenangan

di

Indonesia

organisasi,

sebagaimana

administrasi,

diketahui

finansial

dan

bahwa Yudisial

Pengadilan Agama Krui berada di bawah Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor ------------- Lakip PA Krui Tahun 2012 --------------

2

49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor

2

Tahun

1986

tentang

Peradilan

Umum

sebagai

penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Sebagai merupakan

lembaga

Pemerintah,

Pengadilan

Tingkat

Pengadilan

Pertama

Agama

dibawah

Krui

kekuasaan

Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggungjawab untuk melaksanakan

tugas

dan

fungsi

yang

diamanatkan

kepada

masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan

laporan

kinerja

secara

kinerja

dimaksudkan

tertulis,

periodik

dan

melembaga. Pelaporan

untuk

mengkonsumsikan

capaian kinerja Pengadilan Agama Krui dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Maksud dan Tujuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi

Asas

Kepastian

Hukum,

Asas

Keterbukaan,

Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

------------- Lakip PA Krui Tahun 2012 --------------

Asas

3

Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip kesetaraan,

partisipasi, daya

tanggap,

penegakan

hukum,

transparansi,

wawasan

kedepan,

akuntabilitas,

pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan

pengawasan

untuk

menjamin

akuntabilitas,

transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Krui merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 676-1/SEK/KU.01/12/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan sesuai Surat

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyampaian LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,

kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur

dalam Pasal 49

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang nomor 50 tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :


4

1. Memberikan

pelayanan

teknis

yudisial

dan

administrasi

kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; 2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya; 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama

(umum, kepegawaian

dan keuangan kecuali keuangan perkara); 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 Jo Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undnag – undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 5. Memberikan

pelayanan

penyelesaian

permohonan

pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 6. Waarmerking

Akta

keahliwarisan di

bawah

tangan

untuk

pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya; 7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo undang – undang Nomor. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 8. Melaksanakan

tugas-tugas

pelayanan

lainnya

seperti

penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat ------------- Lakip PA Krui Tahun 2012 --------------

5

dalam penentuan awal pada tahun hijriyah, pelayanan riset / penelitian, memberikan keterangan/nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial. D. Sistematika Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Krui adalah sebagai berikut : BAB I Pendahuluan; menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan dimaksud, Maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi serta sistematika penulisan laporan. BAB II Rencana Stratejik; di jelaskan mengenai rencana stratejik dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program

dan

kegiatan

serta

indikator

kinerja

yang

dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Krui Tahun 2012. BAB III Akuntabilitas Kinerja; diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan

secara

sistematis

keberhasilan

dan

kegagalan,

hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapai serta langkahlangkah ansisipatif yang akan diambil. BAB IV Penutup; mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan kinerja Pengadilan Agama Krui serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang. ------------- Lakip PA Krui Tahun 2012 --------------

6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2010 - 2014 1. Visi dan Misi Visi dan misi Pengadilan Agama Krui telah disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan data statistik pengadilan agama dan kondisi ekternal yang ada. Adapun Visi Pengadilan Agama Krui adalah : TERWUJUDNYA PENGADILAN

AGAMA KRUI YANG

MODERN MENUJU BADAN PERADILAN YANG AGUNG. Visi Pengadilan Agama Krui tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Krui dalam melaksanakan aktivitas peradilan dan pernyataan visi Pengadilan Agama Krui tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut: Pengadilan Agama Krui yang Modern, mengandung makna

bahwa

Pengadilan

Agama

Krui

mengadakan

perubahan/pembaruan baik dalam sikap , cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman termasuk didalamnya dalam pengelolaan administrasi dan management perkara dan atau

peradilan

serta

pelayanan

publik

dalam

rangka

terselenggaranya misi Pengadilan Agama Krui yakni memberikan pelayanan hukum yang prima baik dalam penyelesaian perkara yang

sekaligus

berkeadilan

produknya

kepada

memiliki kepastian hukum dan

pencari

keadilan

kemudian


dapat

7

meningkatkan profesionalitas, kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Agenda penyempurnaan pada manajemen dan adminitrasi perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut: 1. Modernisasi management dan administrasi perkara; 2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara; 3. Penataan ulang proses manajemen dan administrasi perkara. Agung, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Krui ke depan dipercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan perlindungan dan pelayanan hukum yang membanggakan dan mulia

sehingga lembaga peradilan tegak dengan kharisma

sebagai sandaran keadilan masyarakat. Karakter Badan Peradilan yang agung dapat diuraikan dalam 10 poin sebagai berikut: 1. Fungsi kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara efektif; 2. Ada dukungan pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN; 3. Terciptanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur; 4. Manajemen dan administrasi perkaranya sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil; 5. Ada pengelolaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan; 6. Terdapat manajemen sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional; 7. Ada dukungan pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif;


8

8. Orientasi lembaga pada pelayanan publik yang prima; 9. Terdapat

manajemen

informasi

yang

dapat

menjamin

akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi lembaga; 10. Ada dukungan pengelolaan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern. Nilai-nilai yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Krui untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung adalah: 1. Kemandirian kekuasaan kehakiman, 2. Integritas dan kejujuran, 3. Akuntabilitas, 4. Responsibilitas, 5. Keterbukaan, 6. Ketidak berpihakan dan 7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan visi Pengadilan Agama Krui yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Krui untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama tersebut adalah : 1. MENINGKATKAN

PELAKSANAAN

PERADILAN

SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN 2. MENINGKATKAN

TERTIB

ADMINISTRASI

DAN

MENEJEMEN PERADILAN; 3. MENINGKATKAN PROFESIONALITAS DAN KREDIBILITAS APARATUR PERADILAN; 4. MENINGKATKAN PENGAWASAN

DAN TRANPARANSI

PERADILAN; 5. MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PERADILAN; Penjelasan Makna Misi :


9

Misi pertama “Meningkatkan Pelaksanaan sederhana , Cepat,

dan Biaya Ringan”

Peradilan

mengandung makna

bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dan profesional, maka pelaksanaan proses peradilan yang , sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan langkah antisipatif

terhadap

didengungkan peradilan

euforia

masyarakat.

yang

selalu

reformasi Apatisme

menganggap

hukum

yang

masyarakat bahwa

selalu

terhadap

berproses

ke

pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu lama dan biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut sehingga proses peradilan di Pengadilan Agama Krui dapat dilakukan dengan tidak berbelit-belit, tidak memakan waktu yang sangat

lama

dan biayanya dapat dijangkau oleh masyarakat

pencari keadilan. Misi tersebut juga sesuai dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal

4

Undang-Undang

Nomor

4

Tahun

2004

tentang

Kekuasaan Kehakiman. Misi kedua, “MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI DAN

MANAGEMENT

managemen

merupakan

PERADILAN”. sarana

Administrasi

pencapaian

tujuan.

dan Pola

administrasi dan managemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap adminitrasi dan managemen yang telah ditetapkan merupakan hal penting. Perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum. Misi Ketiga, “MENINGKATKAN PROFESIONALITAS DAN KREDIBILITAS APARATUR PERADILAN;”. Dapat dimaknakan bahwa aparatur Pengadilan Agama Krui dalam menjalankan


10

tugasnya mampu bertindak secara profesional. Yang dimaksud dengan sumber daya aparatur peradilan meliputi pejabat hakim, kepaniteraan dan kejurusitaan serta kesekretariatan. Ujung tombak hukum dan keadilan pada lembaga peradilan berada pada tangan hakim. Oleh karena itu, upaya peningkatan sumber daya hakim adalah urgen. Meskipun demikian, aparat peradilan lainnya, seperti kepaniteraan dan kejurusitaan serta kesekretarian tetap mendapat perhatian peningkatan sumber daya karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung bagi hakim dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan. Tingkat profesionalisme aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan hukum aparat. Peningkatan sumber daya yang dimaksud dapat dilakukan melalui : pendidikan formal; pendidikan dan pelatihan terstruktur; pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Profesionalitas,

mengandung

arti

yang

luas,

karena

merupakan kemampuan seseorang untuk bertindak secara profesional yaitu profesional dalam proses penegakan hukum, profesional dalam penguasaan ilmu pengetahuan hukum dan profesional memanage lembaga peradilan, sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat dirasakan oleh segenap masyarakat. Sedangkan kredibilitas, mengandung makna bahwa semua aparatur peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama Krui beserta produknya dapat dipercaya dan diterima oleh masyarakat pencari keadilan. Misi keempat, ” MENINGKATKAN PENGAWASAN TRANPARANSI PERADILAN”. ------------- Lakip PA Krui Tahun 2012 --------------

DAN

11

Pengawasan merupakan tindakan untuk: (1) menjaga agar pelaksanaan tugas

lembaga sesuai dengan rencana

dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya; (3) menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah. Penerapan pengawasan yang terencana merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif

mempunyai sasaran

penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan yang pada akhirnya ikut meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Sedangkan Transparansi peradilan hingga kini

masih

menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi yang pada akhirnya ikut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan agama Krui yang sekaligus juga ikut


12

meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Misi kelima, ” Meningkatkan Sarana dan Prasarana Peradilan”. Misi

yang

kelima

ini

mengandung

makna

bahwa

meningkatkan sarana dan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama

terselenggaranya suatu proses hukum dan

keadilan sangat penting. tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang memadai, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, sarana keuangan yang cukup dan lainlain. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dengan misi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, maka ditetapkan enam tujuan : 1) Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; 2) Meningkatnya pelayanan dalam pembinaan hukum Agama : a. Pemberian

keterangan,

pertimbangan

dan

nasehat

tentang hukum Islam kepada Isntansi pemerintah; b. Isbat kesaksian Rukyat hilal ; c. Rohaniwan Sumpah ; d. Pelayanan Riset /penelitian;, e. Penyuluhan hukum; f.

Pemberian keterangan/ nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat.

3) Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat


13

dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 4) Meningkatnya

pengadaan

dan

pengelolaan

sarana/prasarana, rumah tangga kantor yang tepat dan memadai 5) Meningkatnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel 6) Meningkatnya

kualitas

pengawasan

sumber

terhadap

daya

jalannya

manusia peradilan

dan agar

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Adapun yang menjadi sasaran strategis Pengadilan Agama Krui yaitu: Sasaran I Untuk Terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan memiliki empat sasaran : 1) Terdaftarnya perkara gugatan/permohonan yang diajukan oleh penggugat/pemohon secara tertib dan cepat, dengan indikator persentase pencatatan register perkara, dengan kebijakan melaksanakan penerimaan perkara yang berbasis pada pola Bindalmin, dengan satu program peningkatan mutu pelayanan dalam menerima perkara. 2) Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, seksama dan sewajarnya

dengan

indikator

persentase

peningkatan

persidangan perkara secara cepat dan sederhana, dengan kebijakan meningkatkan kualitas pelaksana sidang, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan. 3) Terbitnya putusan/penetapan yang cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan serta dapat dilaksanakan (eksekutabel), dengan indikator persentase peningkatan

kuantitas

dan

kualitas

putusan / penetapan. ------------- Lakip PA Krui Tahun 2012 --------------

14

4) Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat pencari keadilan, dengan indikator persentase peningkatan mutu pelaksanaan eksekusi, dengan kebijakan melaksanakan eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara. Sasaran 2 : Untuk

meningkatnya

pelayanan

pemberian

keterangan,

pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah, Pertolongan Pembagian Harta Peninggalan di luar Sengketa, Kesaksian isbat Rukyat Hilal, Pembinaan Hukum Agama, Pemberian Akta Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan, memiliki tiga sasaran. 1) Memberikan

akta

pembagian

harta

peninggalan

di

luar

perkara (sengketa) kepada pemohon selambat-lambatnya 7 hari sejak permohonan diajukan dan memberikan waarmeking akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan pada hari pertama pemohon

mengajukan

permohonannya,

dengan

indikator

persentase peningkatan penyelesaian akta pembagian harta peninggalan

di luar perkara (sengketa) kepada pemohon,

dengan kebijakan memberikan pelayanan perkara permohonan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Program yang dipilih adalah peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pembagian harta peninggalan di luar perkara (sengketa) serta yang meminta waarmeking akta di bawah tangan mengenai keahliwarisan. 2) Terwujudnya

jadwal

waktu

sholat,

perhitungan

awal

bulan qomariyah, pengukuran arah kiblat dengan tepat dan benar.


15

3) Diterimanya akta cerai oleh bekas suami dan bekas isteri serta diterimanya salinan putusan/penetapan oleh pihak yang berkepentingan, dengan indikator peningkatan penerimaan akta cerai dan salinan putusan. Kebijakan yang ditempuh adalah memberikan akta cerai atau salinan putusan/penetapan secepat mungkin.

Program

yang

dipilih

dari

sasaran

ini

adalah

peningkatan mutu pelayanan dalam peyelesaian perkara. Sasaran 3 : Untuk terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sasarannya adalah meningkatnya jumlah pegawai dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian

administrasi

kepegawaian, dengan

indikator persentase peningkatan jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan

kebijakan

menerapkan

manajemen

modern

dalam

pengelolaan kepegawaian, dengan program peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteeraan pegawai. Sasaran 4 Untuk

meningkatnya

pengelolaan sarana/prasarana,

rumah

tangga kantor yang tepat dan memadai, sasarannya adalah terwujudnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor. Indikator dari sasaran ini adalah persentase peningkatan tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor dan rumah tangga kantor sebesar 100%. Dengan 4 kebijakan, yaitu membangun sistem tata persuratan yang sederhana dan efektif, dengan

program

Meningkatkan

peningkatan

tertib

administrasi

jumlah Barang/Milik Kekayaan

persuratan.

Negara,

dengan

program peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan ------------- Lakip PA Krui Tahun 2012 --------------

16

prasarana. Meningkatkan jumlah dan mutu buku/bahan pustaka, dengan

program

peningkatan

Meningkatkan

mutu

meningkatkan

prasarana

mutu

pengelolaan fisik

pelayanan

rumah

balai

perpustakaan.

tangga

sidang,

kantor

dengan

dan

program

peningkatan prasarana fisik Balai Sidang Pengadilan Agama. Sasaran 5 : Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel, sasarannya adalah: 1) Terwujudnya kesejahteraan pegawai, indikatornya a) Terkelolanya gaji, honorarium dan tunjangan Indikator keluaran sub kegiatan : -

Pembayaran Gaji/lembur/tunjangan pegawai

2) Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran : Indikator keluaran sub kegiatan : a) Tersedianya penambah daya tahan tubuh; b) Terselenggaranya pelantikan/pengambilan sumpah jabatan; c) Tersedianya pakaian dinas; d) Tersedianya toga/pakaian kerja; e) Terwujudnya perawatan gedung f)

Terwujudnya perawatan rumah negara;

g) Tersedianya pengadaan peralatan/perlengkapan kantor; h) Terwujudnya perawatan kendaraan roda 4 ; i)

Terwujudnya perawatan kendaraan roda 2 ;

j)

Terwujudnya sarana gedung ;

k) Terselenggaranya langganan daya dan jasa ; l)

Tersedianya dana jasa untuk keamanan/kebersihan ;

m) Terselenggaranya jasa pos/giiro/sertifikat ; n) Terselenggaranya operasional perkantoran dan minuman ;


17

3) Terlayaninya publik dan birokrasi ; Indikator keluaran sub kegiatan : -

Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi ;

4) Terwujudnya pembangunan/pengadaan/pengingkatan sarana dan prasarana ; a) Terwujudnya

pembangunan

prasarana

dan

sarana

lingkungan gedung b) Terwujudnya pengadaan perlengkapan sarana gedung ; c) Terselenggaranya pengadaan alat pengolah data ; 5) Terselenggaranya penanganan perkara ; Indikator keluaran sub kegiatan : a) Terwujudnya bantuan hukum / saksi / penterjemah / biaya pengacara / penyelesaian perkara hukum ; b) Tersedianya operasional persidangan peradilan ; 6) Meningkatnya plafon anggaran DIPA serta realisasi anggaran beserta administrasi keuangannya indikatornya persentase peningkatan plafon anggaran DIPA beserta realisasinya. Ada dua kebijakan dalam sasaran ini, yaitu mengusulkan peningkatan anggaran pada setiap item kegiatan dan menyusun dokumen perencanaan

yang

komprehensif

beserta

administrasi

keuangannya., dengan program peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. Sasaran 6 Untuk

meningkatkan

kualitas

sumber

daya

manusia

dan

pengawasan terhadap jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, memiliki dua sasaran, yaitu: 1). Sasaran

pertama

adalah

tersedianya

tenaga

fungsional

yang kompeten dan profesional pada semua level jabatan,


18

dengan indikator

persentase

peradilan, dengan

peningkatan

kebijakan,

kualitas

mendorong,

produk

membantu

dan

memfasilitasi peningkatan jenjang pendidikan dan pelatihan pegawai, dengan program pemberian kesempatan belajar secara merata. 2). Sasaran kedua adalah terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan indikator menurunnya angka penyalahgunaan berperkara, terhadap

wewenang

dengan

dan

kebijakan

penyelenggaraan

penyimpangan

melaksanakan

peradilan,

prosedur

pengawasan

dengan

program

pengawasan teknis yustisial dan administarsi secara periodik. 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2012, Pengadilan Agama Krui memiliki kebijakan program yaitu : a. Kebijakan 1) Mengusulkan

penambahan

pegawai

dan

meningkatkan kemampuan serta mutu para pejabat/staf ; 2) Mengikutkan

para

pelaksana/operator

dan

pejabat

struktural serta fungsional untuk mengikuti pelatihan dan penjenjangan; 3) Melakukan

koordinasi

dengan

PTA. Bandar

Lampung dan Mahkamah Agung R.I. serta masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan profesional ; 4) Menciptakan

sistem

administrasi

dan

informasi

terpadu serta transparansi ; 5) Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada ; 6) Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (client service) terhadap pencari keadilan ; ------------- Lakip PA Krui Tahun 2012 --------------

19

7) Menetapkan standar biaya perkara 8) Menyediakan

informasi

dan

dokumentasi

yang

akurat untuk para pencari keadilan melalui media informasi elektronik ; b. Program 1) Penerapan kepemerintahan yang baik 2) Peningkatan

kinerja

lembaga

peradilan

dan

lembaga penegak hukum lainnya ; 3) Penegakan hukum dan HAM ; Penetapan sarana tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Agama Krui. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Agama K r u i yang sudah di rumuskan dalam renstra (rencana strategis) ; B. RENCANA KINERJA TAHUN 2012 Rencana

kinerja

Pengadilan

Agama

Krui

Tahun

2012

ditetapkan 18 program dengan 44 kegiatan. Program-program tersebut meliputi : 1. Pogram Peningkatan kualitas tertib administrasi dan registrasi dalam penerimaan perkara, dengan 2 Kegiatan : 1.1. Menerima perkara, menaksir biaya, menerima slip bank, membuat SKUM dan membukukan keuangan perkara ; 1.2. Pencatatan

berkas

perkara

ke

dalam

register

dan

mendistribusikan kepada Pejabat yang berwenang ; 2. Program Transaparansi dan akuntabilitas penerimaan biaya perkara, dengan 1 kegiatan: 2.1. Optimalisasi tata kelola keuangan perkara yang modern / ------------- Lakip PA Krui Tahun 2012 --------------

20

berbasis IT; 3. Program Peningkatan penangan perkara secara litigasi, dengan 1 kegiatan : 3.1. Pelaksanaan persidangan Berbasis SIADPA ; 4. Program Peningkatan penangan perkara secara

non litigasi

dengan 3 kegiatan : 4.1. Pelaksanaan mediasi ; 4.2. Penataan ruang mediasi yang asri dan nyaman ; 4.3. Peningkatan keahlian Mediator (juru damai); 5. Program Peningkatan sistem dan cara kerja dalam pengarsipan data-data perkara secara manual dan digital, dengan 2 kegiatan: 5.1. Menginventarisir data dan arsip perkara secara manual ; 5.2. Membuat pola pengarsipan yang efisien untuk kemudian memasukkannya dalam format digital; 6. Program Peningkatan kualitas dan ketersediaan putusan atas perkara yang diputus, dengan 1 kegiatan : 6.1. Putusan siap dibacakan ketika diputus 7. Program Peningkatan petugas Meja III dalam menyediakan produk-produk pengadilan Agama bagi pencari keadilan, dengan 2 kegiatan 7.1. Putusan dapat diberikan kepada pencari keadilan setelah putusan dibacakan; 7.2 Akta Cerai dapat diberikan kepada pencari keadilan setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap ; 8. Program Peningkatan penyelesaian laporan perkara, dengan 1 kegiatan : 8.1. Peningkatan kualitas pelaporan berbasis SIADPA (LIPA); ------------- Lakip PA Krui Tahun 2012 --------------

21

9. Program Peningkatan Kualitas Pengawasan, dengan 1 kegiatan : 9.1. Pelaksanaan, pelaporan, koordinasi dan tindak lanjut hasil pengawasan; 10. Program Peningkatan akses dan pelayanan hukum masyarakat (acces to justice) dengan 2 kegiatan: 10.1. Pelaksanaan sidang keliling 10.2. Menerima perkara tanpa pungutan biaya bagi masyarakat miskin; 11. Program Peningkatan kualitas Sistem Informasi Tekonologi dalam penerimaan perkara dan pelayanan publik, dengan 2 kegiatan : 11.1. Sistem Administrasi Perkara (SIADPA) ; 11.2 Penyempurnaan situs Web Site PA Krui ; 12. Peningkatan kualitas SDM aparatur Peradilan dengan 1 kegiatan : 12.1. Pembinaan internal, pengiriman diklat, dan peningkatan pendidikan formal; 13. Peningkatan fungsi humas dan protokoler dengan 1 kegiatan : 13.1. Penetapan protocol/ ajudan, pengaktipan buku tamu dan konferrensi pers dan optimalisasi fungsi desk information; 14. Program

Rrealisasi

Anggaran

tentang

pemenuhan

sarana

prasarana dibidang yustisial dan non yustisial, dengan 6 kegiatan 14.1. Pengadaan laptop 14.2. Pengadaan printer 14.3. Pengadaan sound 14.4. Pengadaan tv media 14.5. Pengadaan handycam 14.6. Pengadaan LCD/ infocus ------------- Lakip PA Krui Tahun 2012 --------------

22

15. Program Peningkatan kesejahteraan kepegawaian, dengan 5 kegiatan : 15.1. Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, lembur dan tunjangan pegawai lainnya 15.2. Pengadaan pakaian dinas 15.3. Penambah daya tahan tubuh 15.4. Poliklinik dan obat-obatan ; 15.5. Pertemuan / jamuan; 16. Program Peningkatan operasional kantor dan pimpinan, dengan 4 kegatan : 16.1. Belanja operasional perkantoran dan pimpinan 16.2. Rapat koordinasi / kerja / dinas / pimpinan / pembinaan dan konsultasi 16.3. Biaya pos 16.4. Langganan daya dan jasa 17. Program Peningkatan sarana dan prasana kantor, dengan 7 kegiatan 17. 1. Pengadaan meubeleir kantor 17.2. Pembangunan rumah dinas lanjutan 17.3. Pengadaan pagar gedung lanjutan 17.4. Perawatan gedung 17.5. Perawatan halaman 17.6. Perawatan randis R.4 17.7. Perawatan randis R.2 18. Program Perbaikan alat kantor, dengan 2 kegiatan 18.1. Perbaikan komputer/laptop 18.2. Perbaikan Printer


23

C. Realisasi Anggaran Kegiatan 1. Belanja Pegawai Realisasi Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi  Gaji Pokok PNS Rp. 996.500.120, Pembulatan Gaji PNS Rp. 22.437, Tunjangan Suami/Istri PNS Rp. 73.446.662, Tunjangan Anak PNS Rp. 27.048.160,  Tunjangan Struktural PNS Rp. 16.200.000, Tunjangan Fungsional PNS Rp. 202.050.000, Tunjangan PPh PNS Rp. 38.916.761, Tunjangan Beras PNS Rp. 68.916.761, Uang Makan PNS Rp. 172.269.000, Tunjangan Umum PNS Rp. 10.695.000  Lembur Rp. 9.109.000,2. Belanja Barang Realisasi  Pengadaan Makanan / Minuman penambah daya tahan tubuh Rp. 6.480.000, Poliklikinik / obat – obatan Rp. 1.600.000, Jamuan / delegasi misi tamu Rp. 4.873.500, Perawatan gedung kantor Rp. 10.173.000, Perawatan kendaraan roda 4 Rp. 36.000.000, Perawatan kendaraan roda 2 Rp. 6.179.000, Langganan daya dan jasa Rp. 14.317.300, Jasa Pos dan Giro Rp. 3.000.000, Operasional perkantoran dan pimpinan Rp. 180.107.000, Honor Operasional Satuan Kerja Rp. 22.800.000, Belanja perjalanan dinas Biasa Rp. 86.379.500,-


24

3. Belanja Modal Realisasi  Pembangunan Rumah Negara Rp. 354.617.000  Pengadaan meubelair Rp. 75.000.000, Pembangunan sarana / Prasarana lingkungan Rp. 175.000.000, Pembangunan Pagar Lanjutan Rp. 149.750.000,-


25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA D AN KE U AN GAN

A. KINERJA PENGADILAN AGAMA KRUI DALAM 1 TAHUN (2012)

Rencana kinerja tahun 2012 ditetapkan 18 program, dengan 44 kegiatan. Program-program tersebut beserta realisasinya adalah sebagai berikut : 1. Pogram Peningkatan kualitas tertib administrasi dan registrasi dalam penerimaan perkara, dengan 2 Kegiatan : 1.1. Menerima perkara, menaksir biaya, menerima slip bank, membuat SKUM dan membukukan

keuangan perkara

dengan jumlah 706 perkara, tingkat capaian 100 % ; 1.2. Pencatatan

berkas

perkara

ke

dalam

register

dan

mendistribusikan kepada Pejabat yang berwenang dengan jumlah 706 perkara, tingkat capaian 100 %.

2. Program Transparansi dan akuntabilitas penerimaan biaya perkara, dengan 1 kegiatan: 2.1. Optimalisasi tata kelola keuangan perkara yang modern / berbasis IT dengan jumlah 706 perkara, tingkat capaian 100%. 3. Program Peningkatan penangan perkara secara litigasi, dengan 1 kegiatan : 3.1. Pelaksanaan persidangan Berbasis SIADPA dengan jumlah 706 perkara, tingkat capaian 100 %;


26

4. Program Peningkatan penangan perkara secara

non litigasi

dengan 3 kegiatan : 4.1. Pelaksanaan mediasi dengan target keberhasilan mediasi sebanyak 25 berkas perkara ; 4.2. Penataan ruang mediasi yang asri dan nyaman dengan target 1 ruang mediasi, realisasi 1 ruang mediasi, tingkat capaian 100 % 4.3. Peningkatan

keahlian

Mediator

(juru

damai)

dengan

mengikuti pelatihan / DDTK mediasi. 5. Program Peningkatan sistem dan cara kerja dalam pengarsipan data-data perkara secara manual dan digital, dengan 2 kegiatan: 5.1. Menginventarisir data dan arsip perkara secara manual dengan jumlah 706 perkara, tingkat capaian 100 % ; 5.2. Membuat pola pengarsipan yang efisien untuk kemudian memasukkannya dalam format digital, dengan jumlah 706 perkara, tingkat capaian 100 % ; 6. Program Peningkatan kualitas dan ketersediaan putusan atas perkara yang diputus, dengan 1 kegiatan : 6.1. Putusan siap dibacakan ketika diputus, dengan jumlah perkara 2012 sebanyak 706 perkara ditambah sisa perkara tahun 2011 32 perkara total 738 perkara dan yang berhasil diputus 698 perkara, tingkat capaian 94,6 % 7. Program Peningkatan petugas Meja III dalam menyediakan produk-produk pengadilan Agama bagi pencari keadilan, dengan 2 kegiatan


27

7.1. Putusan dapat diberikan kepada pencari keadilan setelah putusan dibacakan dengan tingkat capaian 100 %; 7.3 Akta Cerai dapat diberikan kepada pencari keadilan setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap dengan tingkat capaian 100%; 8. Program Peningkatan penyelesaian laporan perkara, dengan 1 kegiatan : 8.1. Peningkatan kualitas pelaporan

berbasis SIADPA (LIPA)

dengan tingkat capaian 100 %; 9. Program Peningkatan Kualitas Pengawasan, dengan 1 kegiatan : 9.1. Pelaksanaan, pelaporan, koordinasi dan tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan pengawasan tiap bulan dan triwulan, realisasi telah dilaksnakan pengawasan oleh masing – masing hakim pengawas bidang setiap bulan dan triwulan tingkat capaian 100 % ; 10. Program Peningkatan akses dan pelayanan hukum masyarakat (acces to justice) dengan 2 kegiatan: 10.3. Pelaksanaan sidang keliling dengan tingkat capaian 100 % 10.4. Menerima perkara tanpa pungutan biaya bagi masyarakat miskin dengan tingkat capaian 100 %; 11. Program Peningkatan kualitas Sistem Informasi Tekonologi dalam penerimaan perkara dan pelayanan publik, dengan 2 kegiatan : 11.1. Sistem Administrasi Perkara (SIADPA) dengan tingkat capaian 100 % ; 11.2 Penyempurnaan situs Web Site PA Krui dengan tingkat capaian 100 % ; ------------- Lakip PA Krui Tahun 2012 --------------

28

12. Peningkatan kualitas SDM aparatur Peradilan dengan 1 kegiatan : 12.1. Pembinaan internal, pengiriman diklat, dan peningkatan pendidikan formal dengan tingkat capaian 100 % ; 13. Peningkatan fungsi humas dan protokoler dengan 1 kegiatan : 13.1. Penetapan protocol/ ajudan, pengaktipan buku tamu dan konferrensi pers dan optimalisasi fungsi desk information dengan tingkat capaian 100 % ; 14. Program

Rrealisasi

Anggaran

tentang

pemenuhan

sarana

prasarana dibidang yustisial dan non yustisial, dengan 6 kegiatan 14.1. Pengadaan

laptop

dengan

jumlah

Anggaran

Rp.

60.000.000,- realisasi Rp. 60.000.000,- tingkat capaian 100%. 14.2. Pengadaan

printer

dengan

jumlah

Anggaran

Rp.

14.740.000,- realisasi Rp. 14.740.000,- tingkat capaian 100% 14.3. Pengadaan sound system dengan jumlah Anggaran Rp. 60.000.000,- realisasi Rp. 60.000.000,- tingkat capaian 100% 14.4. Pengadaan

tv

media

dengan

jumlah

Anggaran

Rp.

14.000.000,- realisasi Rp. 14.000.000,- tingkat capaian 100% 14.5. Pengadaan

handycam

dengan

jumlah

Anggaran

Rp.

10.500.000,- realisasi Rp. 10.500.000,- tingkat capaian 100% 14.6. Pengadaan LCD/ infocus dengan jumlah Anggaran Rp. 15.240.000,- realisasi Rp. 15.240.000,- tingkat capaian 100% 15. Program Peningkatan kesejahteraan kepegawaian, dengan 5 kegiatan : 15.1. Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, lembur dan tunjangan pegawai lainnya dengan jumlah anggaran Rp.


29

1.705.741.000, realisasi Rp.1. 614.935.640,-, tingkat capaian 94,7 % . 15.2. Pengadaan

pakaian

dinas,

jumlah

anggaran

Rp.

12.800.000,-, realisasi Rp. 12.800.000,- tingkat capaian 100%. 15.3. Penambah

daya

tahan

tubuh

jumlah

anggaran

Rp.

6.480.000,-, realisasi Rp. 6.480.000,- tingkat capaian 100 %. 15.4. Poliklinik dan obat-obatan jumlah anggaran Rp. 1.600.000,-, realisasi Rp. 1.600.000,- tingkat capaian 100 %. 15.5. Pertemuan / jamuan jumlah anggaran Rp. 4.875.000,-, realisasi Rp. 4.813.500,- tingkat capaian 98,73 %. 16. Program Peningkatan operasional kantor dan pimpinan, dengan 4 kegatan : 16.1. Belanja operasional perkantoran dan pimpinan jumlah anggaran Rp. 184.159.000,-, realisasi Rp. 180.107.000,tingkat capaian 97,79 %. 16.2. Rapat koordinasi / kerja / dinas / pimpinan / pembinaan dan konsultasi jumlah anggaran Rp. 86.550.000,-, realisasi Rp. 86.379.500,- tingkat capaian 99.80 %. 16.3. Biaya pos jumlah anggaran Rp. 3.000.000,-, realisasi Rp. 3.000.000,- tingkat capaian 100 %. 16.4. Langganan daya dan jasa jumlah anggaran Rp. 20.154.000,, realisasi Rp. 14.317.300,- tingkat capaian 71,03 %. 17. Program Peningkatan sarana dan prasana kantor, dengan 7 kegiatan 17.1. Pengadaan

meubelair

kantor

jumlah

anggaran

Rp.

75.000.000, realisasi Rp. 75.000.000,- tingkat capaian 100%.


30

17.2. Pembangunan rumah dinas lanjutan jumlah anggaran Rp. 358.974.000, realisasi Rp. 354.617.000,- tingkat capaian 98,78% 17.3. Pengadaan pagar gedung lanjutan jumlah anggaran Rp. 150.000.000, realisasi Rp. 149.750.000,- tingkat capaian 99,83% 17.4. Perawatan gedung jumlah anggaran Rp. 8.400.000, realisasi Rp. 8.400.000,- tingkat capaian 100 % 17.5. Perawatan

halaman

jumlah

anggaran Rp.

1.780.000,

realisasi Rp. 1.780.000,- tingkat capaian 100 % 17.6. Perawatan randis R.4 jumlah anggaran Rp. 36.000.000, realisasi Rp. 36.000.000,- tingkat capaian 100 % 17.7. Perawatan randis R.2 jumlah anggaran Rp. 6.400.000, realisasi Rp. 6.179.200,- tingkat capaian 96,55 % 18. Program Perbaikan alat kantor, dengan 2 kegiatan 18.1. Perbaikan komputer/laptop jumlah anggaran Rp. 8.400.000, realisasi Rp. 8.400.000,- tingkat capaian 100 % 18.2. Perbaikan Printer jumlah anggaran Rp. 3.360.000, realisasi Rp. 3.360.000,- tingkat capaian 100 %

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Pada sasaran terdaftarnya perkara gugatan/permohonan yang diajukan

oleh

Penggugat/Pemohon

secara

prosentase pencapaiannya 100%. Kemudian

tertib kegiatan

dan

cepat,

menerima

pendaftaran dan mencatat dalam buku regester Perkara tingkat pertama dan persiapan persidangan perkara tingkat pertama dengan tingkat capaian 100%.


31

Pada sasaran meningkatnya jumlah dan kualitas pegawai, kesejahteraan kepegawaian

pegawai tingkat

dan

penyelesaian

capaiannya

dari

20

–

administrasi 100%. Capaian

terendah pada kegiatan mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Pimpinan, Jurusita, Analis Kepegawaian, Tenaga Perpustakaan karena kurangnya kegiatan Diklat tersebut. Sedangkan capaian tertinggi pada kegiatan - kegiatan rutin pada pengelolaan kepegawaian. Pada sasaran meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang,

perpustakaan,

rumah

mencapai

tangga

kantor,

inventaris

kantor

dan

100% y aitu pada kegiatan

penghapusan barang non kendaraan dinas dan pada kegiatan kegiatan rutin sub bagian umum. Pada

sasaran

meningkatnya

realisasinya anggaran DIPA

plafon

beserta

anggaran

administrasi

DIPA

serta

keuangannya,

mencapai antara 93 – 100%. Capaian terendah pada kegiatan merealisasikan DIPA dan tertinggi pada kegiatan - kegiatan rutin sub bagian keuangan. C. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN 1. Analisis Keberhasilan a. Keberhasilan kinerja yang mencapai tingkat capaian baik adalah pada tugas pokok, wewenang dan fungsi Pengadilan Agama

Krui,

kewenangan

yaitu

mengadili

Pengadilan

perkara

Agama

Kru i

yang

menjadi

dalam

tingkat

pertama sebagai gambaran dari pelaksanaan. b. Sedangkan fungsi Pengadilan Agama Krui adalah : b.1. Memberikan pelayanan teknis yustisial perkara banding. ------------- Lakip PA Krui Tahun 2012 --------------

32

b.2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi lainnya. b.3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. b.4. Mengadakan pelaksanaan

pengawasan

dan pembinaan

atas

tugas dan tingkah laku hakim dan

pegawai Pengadilan

Agama K r u i . Hal ini terus

dilakukan baik secara periodik maupun yang sifatnya mendadak; b.5. Mengadakan

berbagai

dilaksanakan

seluruhnya,

pengetahuan

dan

kunjungan begitu

keterampilan

kerja

juga melalui

telah

pembinaan berbagai

keterampilan telah dilaksanakan seluruhnya. c. Program peningkatan sarana / prasarana fisik Balai Sidang Pengadilan Agama K r u i , dengan kegiatan : Merealisasikan Belanja Modal prasarana fisik Pengadilan Agama K r u i secara

fisik semua capaiannya 100 % sedang realisasi

anggaran diatas rata - rata 97 %. d. Peningkatan volume jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Krui yang sebelumnya berjumlah 210 perkara pada tahun 2011 menjadi 706 perkara pada tahun 2012 sehingga mengalami kenaikan sebesar 336,19 %. Hal ini merupakan cerminan Pengadilan Agama Krui telah bekerja menerima dan menyelesaikan perkara dengan prima.


33

2. Analisis Kegagalan Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan baik atau mencapai prosentase yang rendah yaitu : a. Peningkatan

mutu

pelayanan

dan

kesejahteraan

pegawai pada beberapa kegiatan capaiannya 0 %; a.1. Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan capaiannya 0 %. Hal ini karena kewenangannya ada pada Mahkamah Agung RI. a.2. Mengirimkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Diklat Fungsional Pustakawan, Arsip waris, Pranata Komputer, untuk tingkat capaiannya juga 0 %. Karena tidak ada program diklat pada masing-masing jabatan dari Balai Diklat maupun pusat. D. HAMBATAN, PERMASALAHAN DAN LANGKAH PEMECAHAN MASALAH 1. Hambatan a. Kurangnya

jumlah

pegawai

di lingkungan

Pengadilan

Agama Krui; b. Anggaran

untuk

pembinaan

dan

pengawasan

yang

tersedia dalam DIPA sangat terbatas / tidak mencukupi. 2. Permasalahan a. Penerimaan Pegawai tidak seimbang dengan pegawai yang mutasi dan pensiun; b. Anggaran

Pengadilan

Agama

Krui

secara

umum

masih belum mencukupi; 3. Langkah Pemecahan Masalah a. Mengusulkan

penambahan

pegawai

sesuai


dengan

34

jumlah

pegawai yang pensiun atau

menerima pegawai

melalui jalur mutasi; b. Memperkuat

system

pendataan

kepegawaian

di

Pengadilan Agama Krui dan di Mahkamah Agung RI; c. Mengusulkan peningkatan anggaran Belanja pada DIPA Pengadilan Agama Krui.


35

BAB IV PENUTUP

Demikian

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Pengadilan Agama Krui Tahun 2012. Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Krui yang diuraikan Pemerintah

dalam

Laporan

Akuntabilitas

Instansi

ini adalah merupakan kerja keras dari semua unsur yang

terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat fungsional

Kinerja

serta

seluruh

staf,

yang

telah

struktural

berupaya

dan

seoptimal

mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun. Namun program

demikian

kerja

kami

menyadari

masih

ada

beberapa

yang belum dapat diselesaikan sesuai target yang

diprogramkan. Akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Krui menunjukkan adanya peningkatan,

sebagaimana

diuraikan

di

atas. Sekalipun

secara kumulatif nilai capaian akhir kebijakan tahun 2012 belum sesuai dengan harapan. Semoga laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

ini

dapat dijadikan tolak ukur untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang. Akhirnya

kami

sebesar-besarnya

menyampaikan

kepada

semua

ucapan pihak

terima

yang

telah

kasih

yang

membantu

terselesaikannya pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini. ------------- Lakip PA Krui Tahun 2012 --------------

36

Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq dan hidayahNya .

Liwa,

Januari 2013

Ketua

Drs. H. Sahrudin, SH., MHI NIP. 19590117 198903 1 001


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents