BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 1. Pengertian Rencana Strategis Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk pendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu dinas/SKPD. Dalam rencana
tersebut
dilakukan
analisis
masalah,
identifikasi
potensi
pemecahan masalah, dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana strategis berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategi khusus berdasarkan analisis komprehensif terhadap situasi (meliputi kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan atau “trends” dan mengembangkan kegiatan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (performance) sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya. Memperbaiki sebuah tatanan yang telah rapuh akibat konflik sosial yang berkepanjangan atau berbagai gejolak akibat perebutan kekuatankekuasaan membutuhkan suatu rencana yang memandang perubahan yang lebih baik, positif dan berkelanjutan. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan
dan
panduan
bagi
pemangku
kepentingan
untuk
mewujudkannya. Dalam proses rencana strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta mengembangkan
pedekatan
pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan konsisten memfokuskan perhatian pada visi dan tujuan yang lebih spesifik, rencana strategis menjadi alat untuk merespon atau tanggap terhadap perubahan lingkungan. Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program SKPD dan makin eksis serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap SKPD harus selalu
melakukan
perbaikan
dan
inovasi,
secara
bertahap
dan
berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja SKPD. 1
Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap issu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.
2. Fungsi Renstra Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi : a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan di masa depan; b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen operasional tahunan di SKPD.
3. Proses Penyusunan Renstra a. Tahap Persiapan Pembentukan tim penyusunan Renstra SKPD dan menyusun agenda kerja tim penyusunan Renstra. Tim penyusunan Renstra SKPD bertugas menyelenggarakan forum SKPD, merumuskan rancangan Renstra SKPD dan menyusun rancangan penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD. Tim penyusun tersebut terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di masing-masing SKPD dan diketuai oleh orang yang bertanggung jawab atas perencanaan di SKPD yang bersangkutan. b. Tahap Perumusan / Penyusunan
Pengolahan data dan informasi Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
c. Analisis gambaran pelayanan SKPD, terdiri 1) Analisis gambaran umum pelayanan SKPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan SKPD 2) Analisis
pengelolaan
pendanaan
pelayanan
SKPD
untuk
mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD
2
d. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, mencakup: 1) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L 2) Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas 3) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten/Kota 4) Program prioritas SKPD Provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas. e. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup : 1) Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang; 2) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah. f. Perumusan Isu-Isu Strategis g. Perumusan visi dan misi h. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD i.
Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD
j.
Tahap Verifikasi
k. Tahapan Penetapan 4. Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan Dokumen-dokumen Perencanaan Lainnya a. Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dengan RPJM Daerah Kabupaten Bantul. Renstra Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
berpedoman pada RPJM Daerah sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan : 1) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJM Daerah; 2) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau pemerintahan untuk jangka
waktu tertentu
fungsi tugas
yang disusun oleh
SKPD yang berkoordinasi dengan BAPPEDA;
3
b. Keterkaitan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
dengan
Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul digunakan sebagai acuan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang disusun sebagai
dokumen
Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana
kerja
bidang teknis setiap tahun anggaran.
RPJP NASIONAL
PEDOMAN
RPJM NASIONAL
DIJABARKAN
RKP
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
DIJABARKAN
RPJM DAERAH
RPJP DAERAH
RKP DAERAH
5 TAHUN
PEDOMAN PENYUSUNAN RAPBD
1 TAHUN
20 TAHUN PEDOMAN
DIACU
RENSTRA SKPD
PEDOMAN
5 TAHUN
RENJA SKPD 1 TAHUN
B. Landasan Hukum Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian;
4
7. Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 10. Peraturan
Presiden
Nomor
5
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2025; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 01
Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015; 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.
5
C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud penyusunan Renstra Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul adalah : a. Memberikan arah, pedoman dan landasan bagi jajaran dinas dalam melaksanakan
prioritas-prioritas
pembangunan
bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) dalam perencanaan pembangunan
bidang
ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian; c. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kegiatan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; d. Memberikan gambaran kondisi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang diwujudkan
dalam
penyelenggaraan
pembangunan
bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. e. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban Kepala Dinas atas kinerja Dinas selama 1 (satu) tahun dalam bentul Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Tujuan a. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul; b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan
yang berorientasi
pada masa depan; c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
D. Sistematika Penulisan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bantul
Tahun 2011 – 2015 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan 6
BAB II
GAMBARAN
PELAYANAN
DINAS
TENAGA
KERJA
DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL A. Sekretariat B. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja C. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja D. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan E. Bidang Transmigrasi BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS
TENAGA
KERJA
DAN
TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan B. Telaahan Visi dan Misi RPJM Daerah 2011- 2015 C. Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI serta Renstra Provinsi DIY dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis E. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
BANTUL A. Visi B. Misi C. Tujuan dan Sasaran D. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan INdikator BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI
INDIKATOR
KINERJA
DINAS
TENAGA
KERJA
DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP LAMPIRAN - LAMPIRAN
7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1. Peran Dinas dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merupakan unsur penunjang
Pemerintah
Daerah
di
Bidang
Ketenagakerjaan
dan
Ketransmigrasian berupaya melaksanakan Tugas dan Kewajiban sesuai Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka membantu Kepala Daerah untuk menyusun Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Untuk mendukung Visi dan Misi tersebut diperlukan Kinerja Pelayanan yang terdiri dari : 1. Peningkatan
Kualitas
SDM
Bidang
Ketenagakerjaan
dan
Ketransmigrasian 2. Pelayanan Pelatihan Kerja 3. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 4. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 5. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan
2. Sumberdaya Dinas dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 1. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Tansmigrasi
Kepala Dinas Susanto, SH., MM. NIP. 19580917198603.1.006
Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretaris Danu Suswaryanto, SH. NIP. 19610506198603.1.015
Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Rumanta Paskah Martana, S.Sos. NIP. 19640502198602.1.003
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja Umaryati Purwaningsih, SH NIP. 19610827199003.2.001
Sub Bagian Umum
Sub Bagian Program
Krisgiyanta, SE.
Dra. Irna Hermawati S, MM.
Fitri Hiniarti, SH.
NIP. 19650808198603.1.015
NIP. 19670124199503.2.001
NIP. 19691223199803.2.008
UPTD BLK BANTUL
Bidang Transmigrasi
Siti Astuti, SE. NIP. 19
VC. Yuliastiningsih, SH., MM. NIP. 19620719199203.2.001
Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja Rina Dwi K. NIP. 19790131200604.2.012
Seksi Pengendalian Lembaga Latihan Sumarito, SH NIP. 19641112199203.1.013
Seksi Pendataan dan Perluasan Kerja Istirul Widilastuti, SIP, MPA NIP. 19750325199603.2.003
Seksi Produktivitas dan Standarisasi Sih Panuti, SE NIP. 19650302198603.2.018
Seksi Penyuluhan dan Motivasi Masyarakat Endang Sri Wahyuni, SP NIP. 19560306198303.2.001
Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Pemindahan Hitanuk Susilaningrum, SE., MM. NIP. 19
Sub Bagian Keuangan & Aset
Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dra. Catur Retno Wigati NIP. 19600103198703.2.002
Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja An Nursina Karti, SH NIP. 19700908199603.2.004
Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan Srining Wismi, SH NIP. 19581010199103.2.002
8
2. 1. Sumberdaya Manusia
Jumlah Pegawai 76
Jenis Kelamin L
P
Pangkat / Golongan
Jabatan
I
II
III
IV
Struktural II III IV
4
6
58
8
1
5
Ket Fungsional
SD
SLTP
SLTA
D III
S1
S2
30
1
3
33
4
31
4
13
2. 2. Sumberdaya Sarana Prasarana No
Nama Barang
Jumlah
1
Gedung
3 unit
2
Mobil
5 unit
3
Sepeda Motor
21 unit
4
Komputer (PC)
22 unit
5
Laptop
3 unit
Keterangan
3. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan
kebijakan
teknis
bidang
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian 2. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas. 3. Pelaksanaan perluasan kerja, optimalisasi penempatan kerja serta penyediaan data dan informasi
ketenagakerjaan yang valid dan
berkualitas. 4. Pelaksanaan penyebaran penduduk dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. 5. Pelaksanaan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. 6. Pengawasan bidang ketenagakerjaan
9
-
Adapun uraian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor tentang Rincian Tugas, Fungsi
63 Tahun 2008
dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program / kegiatan baik program wajib maupun program pilihan. Penyusunan Rencana Strategik dan Rencana Kinerja tidak terlepas dari sistem penganggaran dari Dinas. Anggaran perlu dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya. Di dalam penyusunan rencana kinerja, memadukan setiap kegiatan dengan anggarannya baik kegiatan yang tercantum dalam RKA dan target kerja tahunan maupun beberapa kegiatan baru yang bersifat strategis. Tidak menutup kemungkinan perubahan-perubahan dan penyesuaian-penyesuaian yang terjadi dalam sistem penganggaran. A. Sekretariat Mempunyai tugas menyusun rencana program dan laporan, melayani administrasi kepada seluruh unit kerja, mengelola keuangan, melaksanakan urusan umum kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pelayanan administrasi pada semua unit kerja. b. Penyusunan rencana, program dan laporan. c. Pengelolaan Keuangan. d. Pelaksanaan urusan umum, surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan perpustakaan serta inventarisasi barang milik pemerintah daerah dan kehumasan. b. Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data statistik, informasi serta menyusun laporan.
10
c. Sub Bagian Keuangan dan aset anggaran,
pembukuan,
mempunyai tugas penyusunan
perbendaharaan,
dan
laporan
pertanggungjawaban keuangan.
B. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas menyusun rencana kebijakan ketenagakerjaan, menyelenggarakan informasi pasar kerja dan bursa kerja, melakukan operasional dan fasilitasi perijinan pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS), Bursa Kerja Khusus (BKK), mengupayakan perluasan dan kesempatan kerja, mengumpulkan data ketenagakerjaan, melaksanakan pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan terhadap PPTKIS, LPPS, dan BKK, tenaga kerja asing, serta memfasilitasi dan mengawasi penempatan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia di dalam dan di luar negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kebijakan ketenagakerjaan b. Penyelenggaraan informasi pasar kerja dan bursa kerja c. Pelaksanaan operasional dan fasilitasi dan rekomendasi
perijinan
pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS), Bursa Kerja Khusus (BKK) d. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap PPTKIS, LPPS, dan BKK, tenaga kerja asing. e. Pengawasan penempatan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia di dalam dan di luar negeri. f. Pelaksanaan upaya perluasan dan kesempatan kerja g. Pengumpulan data angkatan kerja h. Pemberian rekomendasi pengurusan paspor bagi CTKI yang telah dinyatakan lulus seleksi. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja terdiri dari : a. Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas : -
Menyusun rencana dan program penempatan tenaga kerja
11
-
Mempersiapkan bahan fasilitasi dan perijinan operasional penempatan tenaga kerja meliputi penempatan AKL, AKAD, AKAN.
-
Melaksanakan pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan terhadap PPTKIS, LPPS, dan BKK, dan tenaga kerja asing.
-
informasi pasar kerja dan bursa kerja
b. Seksi Pendataan dan Perluasan kerja mempunyai tugas : -
Memfasilitasi usaha bantuan modal tenaga kerja
-
Memfasilitasi penugasan belajar Tenaga Kerja Mandiri Terdidik
-
Melaksanakan perluasan kerja sistem padat karya dan terapan teknologi tepat guna
-
Melaksanakan Pengumpulan data ketenagakerjaan
C. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan kebijakan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja yang meliputi pengawasan, pemberian ijin, melaksanakan pelatihan tenaga kerja dan produktivitas kerja serta mengevaluasi kegiatan pelatihan dan produktivitas kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai fungsi : a. Koordinator pelatihan tenaga kerja dan produktivitas kerja sektor informal, usaha kecil dan menengah b. pemberian ijin, pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan operasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta c. Koordinator uji ketrampilan, penyiapan standar pelatihan dan tes kualifikasi tenaga kerja d. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja e. Pengaturan pelaksanaan kegiatan inventarisasi kebutuhan pelatihan. f. Pelaksanaan informasi mekanisme program pemagangan ke luar negeri.
Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja terdiri dari : a. Seksi Pengendalian Lembaga Pelatihan mempunyai tugas : -
Meneliti, memproses pemberian ijin operasional, monitoring dan evaluasi LPK Swasta, Lembaga Pelatihan Asing dan Perusahaan. 12
-
Melaksanakan bimbingan dan
penyuluhan LPK Swasta, Lembaga
Pelatihan Asing dan Perusahaan.
b. Seksi Produktivitas dan Standarisasi mempunyai tugas : -
Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja
-
Menyiapkan standar pelatihan dan tes kualifikasi tenaga kerja dan uji ketrampilan
-
Melaksanakan program pemagangan ke luar negeri.
D. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Bidang Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas memfasilitasi hubungan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industri, meningkatkan tugas dan peran lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, memonitor
pelaksanaan
syarat-syarat
kerja,
kesejahteraan
pekerja,
merumuskan rencana dan melaksanakan kebijakan operasional pengawasan ketenagakerjaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja, b. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industri c. Pelaksanaan fasilitasi lembaga kerjasama bipartit dan tripartit d. Pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan pekerja e. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan syarat-syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja f. Pengawasan pelaksanaan pengupahan sesuai ketentuan yang berlaku g. Pelaksanaan pemeriksaan, penelitian, pengkajian dan penetapan santunan kecelakaan, perhitungan upah lembur, dan perselisihan hak. h. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan penerbitan ijin lembur dan kerja malam wanita. i.
Pelaksanaan operasional dan Law inforcement terhadap pelaksanaan perundang undangan ketenagakerjaan sesuai kewenangan kabupaten.
j.
Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan penetapan santunan kecelakaan, perhitungan upah lembur dan perselisihan hak.
k. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan penerbitan ijin lembur dan kerja malam wanita. 13
l.
Pelaksanaan operasional dan fasilitasi serta pengesahan kepengurusan panitia Pembinan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), rekomendasi poliklinik dan jasa boga di perusahaan, penerbitan rekomendasi pektisida, penerbitan / penunjukan perusahaan perusahaan jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( PK3), penerbitan Keputusan Penunjukan Ahli K3 bidang kimia, pengesahan instalasi listrik.
m. Pengesahan
instalasi
listrik,
pengesahan
instalasi
penyalur
petir,
pengesahan instalasi proteksi kebakaran, perijinan pesawat lift listrik. n. Pemberian perijinan pemakaian pesawat uap, perijinan bejana tekan botol baja, perijinan pemakaian pesawat angkat dan angkut, pengesahan pemakaian motor diesel pembangkit listrik, pelayanan bidang hyperkes dan K3.
Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri atas : a. Seksi
Hubungan
Industrial
dan
Syarat
Kerja,
mempunyai
tugas
menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan dalam rangka memfasilitasi hubungan dan syarat-syarat kerja, menyiapkan bahan dan melakukan fasilitas kegiatan koperasi karyawan, jaminan sosial tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja serta penetapan kebijakan pengupahan tenaga kerja, menyiapkan bahan dan melakukan fasilitas mekanisme penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait. b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi / penyuluhan dan koordinasi serta melakukan pengawasan / pengendalian terhadap norma ketenagakerjaan yang meliputi norma pelatihan, norma penempatan, norma hubungan kerja, norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja
serta norma jaminan sosial
tenaga kerja.
E. Bidang
Transmigrasi,
melaksanakan kebijakan
mempunyai
tugas
menyusun
rencana
dan
dalam rangka menyelenggarakan transmigrasi
yang meliputi transmigrasi umum, swakarya berbantuan dan swakarya mandiri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Transmigrasi mempunyai fungsi : 14
a. Perencanaan pengerahan dan penempatan transmigrasi sesuai dengan kualitas penduduk, daya dukung dan daya tampung lingkungan. b. Penyampaian informasi dan penyuluhan tentang ketransmigrasian kepada masyarakat. c. Pelaksanaan pendaftaran, seleksi calon transmigran dan legitimasi calon transmigran. d. Pendidikan dan Pelatihan calon transmigran. e. Pelayanan penampungan calon transmigran. f. Pelayanan
pengangkutan
calon
transmigran
dari
desa
asal
ke
penampungan sementara. g. Penanganan transmigran yang kembali dan bermasalah. h. Pelaksanaan koordinasi dengan tujuan transmigran.
Bidang Transmigrasi terdiri dari : a. Seksi Penyuluhan dan Motivasi masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana,
menyiapkan
masyarakat
melalui
bahan, kelompok,
melaksanakan keluarga
penyuluhan,
maupun
motivasi
perorangan
dan
menyebarluaskan informasi ketransmigrasian serta menyelenggarakan pendidikan dan latihan calon transmigran. b. Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Pemindahan mempuyai tugas melakukan pelayanan pendaftaran dan seleksi transmigran meliputi pelayanan administrasi, fisik kesehatan, mental dan ketrampilan, legitimasi calon transmigran yang kembali dan bermasalah, melakukan pelayanan penampungan sementara meliputi pelayanan administrasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, bimbingan mental dan pembekalan, pelayanan pengangkutan dari desa asal ke penampungan sementara, melakukan penampungan sementara, serta pengawalan dalam perjalanan dan penyerahan transmigran di lokasi tujuan termasuk koordinasi dengan daerah tujuan transmigran.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
melaksanakan beberapa program / kegiatan
baik program wajib maupun program pilihan. 1.
Penyusunan Rencana Strategi dan Rencana Kinerja tidak terlepas dari sistem penganggaran dari Dinas dan Pemerintah Daerah. Anggaran dalam suatu kegiatan dan program dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan 15
sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya. Di dalam penyusunan rencana kinerja, memadukan setiap kegiatan dengan anggarannya baik kegiatan yang tercantum dalam RKA dan target kerja tahunan maupun beberapa kegiatan baru yang bersifat strategis dengan kemungkinan perubahan dalam penyesuaian penganggarannya Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul mempunyai Struktur Organisasi yang terdiri dari 1 Bagian Tata Usaha dan 5 Sub. Dinas serta 1 UPTD.
1.
Bagian Tata Usaha Mempunyai tugas menyusun rencana program dan laporan, melayani administrasi kepada seluruh Unit Kerja, mengelola keuangan,
melaksanakan
urusan
umum,
kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Pelayanan administrasi kepada semua Unit Kerja; b. Penyusun rencana, program dan laporan; c. Pengolahan keuangan; d. Pelaksanaan urusan umum, surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.
2.
Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja Mempunyai
tugas
menyusun
rencana
kebijakan
ketenagakerjaan, menyelenggarakan informasi pasar kerja dan bursa kerja, melakukan operasional dan fasilitasi perijinan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau Cabang, Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS), RPTKA ( Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ), perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja, mengumpulkan data ketenagakerjaan, melaksanakan mempekerjakan
pemberian
ijin
Tenaga
Asing,
BKK
dan
pembinaan
Perpanjangan dan
Ijin
pengawasan
terhadap PPTKIS, LPPS dan BKK, Tenaga Kerja Asing, serta memfasilitasi penempatan tenaga kerja.
16
Mengawasi penempatan dan pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia di dalam dan ke Luar Negeri. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Dinas Penempatann Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja. b. Pendaftaran
pencari
kerja,
pendaftaran
lowongan
pekerjaan, dan permintaan tenaga kerja; c. Penyelenggaraan informasi pasar kerja dan bursa kerja; d. Pelaksanaan operasional dan fasilitasi perijinan PPTKIS/ Cabang PPTKIS dan LPPS. e. Pelaksanaan dan fasilitasi pengawasan penempatan serta pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia; f. Pelaksanaan
upaya
perluasan
lapangan
kerja
dan
kesempatan kerja melalui penugasan Belajar Usaha Tenaga Kerja Mandiri
Terdidik ( TKMT),
Terapan
Tehnologi Tepat Guna ( TTG ), Perluasan Kerja Sistim Padatkarya
(PKSPK)
serta
perluasan
kerja
melalui
pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS), WUB dan Gramen Bank g. Pemberian
Rekomendasi
Perpanjangan
kerja
dan
pembinaan bagi tenaga kerja asing dalam jangka waktu tertentu/ Rekomendasi IKTA dan RPTKA, Ijin Tinggal ( TA.02 ) h. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap lembaga bursa tenaga kerja khusus; i.
Pengumpul
data
angkatan
kerja,
Penganggur
dan
setengah penganggur. j.
Pemberian rekomendasi pengurusan paspor bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang telah dinyatakan lulus seleksi.
k. Persetujuan pendirian LPPS,PTKIS/Cabang, Persetujuan rekrut,
Persetujuan
penempatan
dan
Persetujuan
pemberangkatan.
17
3. Sub Dinas Pelatihan dan Produktifitas Kerja Mempunyai
tugas
menyusun
rencana,
melaksanakan
kebijakan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja yang meliputi pengawasan, pemberian perijinan, memfasilitasi, melaksanakan pelatihan tenaga kerja dan produktivitas kerja serta mengevaluasi kegiatan pelatihan dan produktivitas kerja. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai fungsi : a. Pemberian ijin dan pengawasan Lembaga Pelatihan Swasta dan Perusahaan; b. Pelaksanaan uji ketrampilan c. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan Lembaga Latihan Swasta, Perusahaan dan Pmerintah, untuk mengetahui keberhasilannya. d. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan produktivitas kerja sektor informal, usaha kecil dan menengah; e. Pemberian perijinan terhadap Lembaga Pelatihan Swasta, Perusahaan dan Asing f. Pelaksanaan
operasional
menakisme
program
pemagangan ke luar negeri; g. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja; h. Penyiapan standardisasi pelatihan test kualifiikasi tenaga kerja; i.
Pengkoordinasian
pelaksanaan
pelatihan
yang
dilaksanakan oleh BLK Bantul , Institusional maupun Mobile Trainning Unit (MTU) dalam hal pendaftaran, seleksi dan pemanggilan peserta; j.
Pengaturan pelaksanaan kegiatan inventarisasi kebutuhan pelatihan.
4. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Mempunyai tugas memfasilitasi hubungan kerja antara Organisasi
Pekerja/Pekerja dengan Pengusaha, memfasilitasi dan
membantu penyelesaian perselisihan hubungan industri/pemutusan 18
hubungan kerja melaksanakan peningkatan tugas dan peran lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, memfasilitasi dan monitoring pelaksanaan syarat-syarat kerja dan kesejahteraan pekerja. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Dinas Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan fasilitasi sarana hubungan industrial; b. Pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan pekerja; c. Pelaksanaan fasilitasi organisasi pekerja dan pengusaha; d. Pelaksanaan fasilitasi lembaga kerjasama bipartit dan peningkatan fungsi/peran lembaga tripartit; e. Pelaksanaan fasilitasi monitoring syarat-syarat kerjja dan jaminan sosial tenaga kerja; f. Pelaksanaan
fasilitasi
mekanisme
penyelesaian
perselisihan hubungan industrial/pemutusan hubungan kerja; g. Penyiapan bahan untuk penetapan kebijakan pengupahan; h. Pelaksanaan fasilitasi syarat-syarat kerja sektor informal; i.
Pelaksanaan fasilitasi syarat-syarat kerja tani nelayan.
j.
Fasilitasi
terbentuknya
Koperasi
Karyawan
dan
KB
Perusahaan.
5. Sub Dinas Transimigrasi Mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan transmigrasi yang meliputi Transmigrasi Umum, Swakarsa Berbantuan dan Swakarsa Mandiri. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Dinas Transmigrasi mempunyai fungsi : a. Perencanaan pengerahan dan penempatan transmigrasi sesuai dengan kualitas penduduk, daya dukung dan daya tampung lingkungan. b. Penyampaian
informasi
dan
penyuluhan
tentang
ketransmigrasian kepada masyarakat 19
c. Pelaksanaan pendaftaran, seleksi calon transmigran dan legitimasi calon transmigran d. Pendidikan dan pelatihan calon transmigran e. Pelayanan penampungan calon transmigran f. Pelayanan pengangkutan calon transmigran dari desa asal ke penampungan sementara. g. Penanganan transmigran yang kembali dan bermasalah h. Pelaksanaan koordinasi dengan daerah tujuan transmigran
6. Sub Dinas Pengawasan Mempunyai tugas merumuskan rencana dan melaksanakan kebijakan
operasional
pengawasan
ketenaga
kerjaan
dan
transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Dinas Pengawasan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan operasional dan law Inforcement terhadap pelaksanaan
perundang-undangan
ketenagakerjaan
sesuai kewenangan Kabupaten; b. Pelaksanaan pemeriksaan, penelitian, pengkajian dan penetapan santunan kecelakaan, perhitungan upah lembur c. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan penerbitan ijin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat, dan ijin kerja malam wanita. d. Pelaksanaan operasional dan fasilitasi serta pengesahan kepengurusan
Panitia
Pembina
Keselamatan
dan
Kesehatan Kerja (P2K3), rekomendari poliklinik dan jasa boga di perusahaan, penerbitan rekomendasi pestisida, penerbitan/penunjukkan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3), penerbitan Keputusan Penunjukan Ahli K3 Bidang Kimia, penunjukkan Petugas K3 Bidang Kimia, pengesahan instalasi listrik;
20
e. Pengesahan instalasi listrik, pengesahan instalasi penyalur petir, pengesahan instalasi proteksi kebakaran, perijinan pesawat lif listrik ; f. Pemberian perijinan pemakaian pesawat uap, perijinan bejana tekan, botol baja, perijinan pemakaian pesawat angkat dan angkut, pengesahan pemakaian motor diesel pembangkit listrik, pelayanan bidang hyperkes dan K3, pemeriksaan dan pelatihan hyperkes; g. Pengawasan
dan
pengendalian
penyelenggaraan
transmigrasi.
7. UPTD BLK Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan kegiatan teknis meliputi teknis latihan kerja dan teknis pemasaran serta melaksanakan urusan tata usaha. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD BLK mempunyai fungsi : a. Perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaaraan latihan kerja; b. Pelaksanaan bimbingan teknis pemasaran c. Pelaksanan pelayanan informasi lapangan kerja dan atau pasar kerja; d. Pelaksanaan urusan tata usaha.
3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan sulit diukur sehingga untuk mengetahui keberhasilan perlu dibuat indikatorindikator yang lebih dapat diukur. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menetapkan indicator kinerja periode 20112015 sebagai tolok ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. 21
Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan member gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD disusun dengan format seperti dalam Tabel 2.1 (lampiran) 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Permasalahan di bidang sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga negara yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, pembangunan ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian
yang
merupakan
bagian
pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan harapan jumlah penganggur dan setengah penganggur dapat ditekan atau diperkecil. Sehubungan dengan hal tersebut kondisi permasalahan ketenagakerjaan ternyata sangat terkait erat dengan keadaan ekonomi yang berkembang setiap saat. Pertumbuhan ekonomi terkait erat terhadap dunia usaha, bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berpengaruh pada terciptanya iklim usaha yang kondusif, yaitu melalui investasi yang ditanamkan oleh para investor, sehingga akhirnya akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja. sebaliknya menurunnya pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak negatif terhadap bidang ketenagakerjaan. Kondisi
tersebut
mendorong
pemerintah
dan
masyarakat
memanfaatkan peluang kerja di luar negeri sebagai salah satu upaya yang cukup strategis guna menangani masalah pengangguran di dalam negeri. Karena keterbatasan kemampuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pencari kerja yang pada umumnya berpendidikan SLTA ke bawah, sehingga 22
kesempatan kerja terbuka pada umumnya untuk jenis - jenis pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan ketrampilan khusus ternyata juga menimbulkan berbagai kasus mulai dari perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi oleh majikan / pengguna jasa, sampai pemulangan paksa / deportasi karena statusnya yang ilegal. Selain kondisi dunia usaha yang belum kondusif, minimnya informasi pasar kerja baik dalam maupun luar negeri juga merupakan salah satu kendala dalam upaya untuk menangani masalah pengangguran dan disatu sisi pencari kerja tidak mudah untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, disisi lain para pengguna juga sulit mendapatkan pekerja sesuai dengan job / jabatan yang dibutuhkan. Melihat kenyataan tersebut masalah ketenagakerjaan khususnya penanganan pengangguran terbuka (open unployment) merupakan masalah nasional yang serius dan harus segera dipecahkan bersama baik antara pihak pemerintah dan swasta, maupun antar instansi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan sangat penting yaitu disamping sebagai penggerak, pemerintah juga ikut serta menciptakan perluasan kesempatan kerja dan penanganan masalah pengurangan pengangguran. Berbagai kegiatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul pada kenyataannya memperoleh animo dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Namun demikian hal tersebut bukanlah alasan untuk berpuas diri melainkan sebaliknya merupakan penambah semangat untuk terus berinovasi termasuk mengadopsi perkembangan serta kemajuan teknologi untuk meningkatkan kinerja
khususnya
dalam
mendukung
pencapaian
tujuan
organisasi
23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas dan tantangan beat di masa depan. Sebagai institusi yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak pengurangan pengangguran perannya diharapkan menjadi optimal. Banyak tantangan yang dihadapi dan tuntutan yang harus dipenuhi. Sumberdaya manusia yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional (instruktur pelatihan kerja, pengantar kerja, mediator dan pengawas ketenagakerjaan) serta non struktural non fungsional merupakan salah
satu
potensi
dalam
melaksanakan
kebijakan
dan
program
pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, sekaligus sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Namun disadari, bahwa kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan dan ditambah sehingga dapat melaksanakan kebijakan dan program pembangunan secara optimal. Sarana dan prasarana yang tersedia dalam jumlah tertentu di setiap unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul juga memiliki peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang
ketenagakerjaan
dan
ketransmigrasian. Namun, secara kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan tersebut belum dapat dicapai secara optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Peran dan fungsi Balai Latihan Kerja ( BLK ) diharapkan lebih optimal lagi dalam rangka mengatasi masalah pengangguran. Para pencari kerja yang tidak memiliki ketrampilan dan kurang berkompetensi di dunia kerja masih cukup tinggi. 24
Ke depan BLK diharapkan tidak hanya menjadi lembaga pelatihan tetapi juga sebagai lembaga sertifikasi dan penempatan ( Three in one ). Persoalan data seringkali menjadi kendala dalam merencanakan program, kegiatan dan kebijakan. Data belum tersaji secara sempurna, efektif dan melembaga. Kesulitan dalam mencari data yang akurat sampai tingkat Desa menjadi persoalan tersendiri. Pada akhirnya pengangguran masih relatif tinggi, apalagi kalau yang dibicarakan adalah kelompok setengah penganggur. Di sini dapat diartikan bahwa banyak tenaga kerja yang bekerja tetapi tetap miskin karena produktivitasnya rendah atau penghasilannya kecil dan tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Berpijak dari hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :
1. Tidak
adanya
melaksanakan
institusi fungsi
(petugas
pendampingan
lapangan/fungsional) kelompok
pasca
yang
kegiatan,
sehingga mempengaruhi pelestarian program; 2. Update data belum bisa efektif dilaksanakan; perlu intervensi semua pihak stakeholder dan aparat pemerintah desa untuk menghasilkan data yang akurat. 3. Kurangnya sarana prasarana, peralatan praktek pada bidang-bidang juga
di BLK, sebagai lembaga yang diharapkan menjadi fungsi
pelatihan, sertifikasi, dan penempatan; 4. Kualifikasi Tenaga Kerja yang dibutuhkan tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan pasar kerja; 5. Produktivitas tenaga kerja kurang diperlukan program pelatihan secara berkelanjutan; 6. Jumlah Personil Pengawas Ketenagakerjaan, mediator, pengantar kerja, instruktur yang masih kurang memadai dan dukungan sarana dan prasarana berupa alat operasional dan pendanaan yang tidak memadai;
25
B. Telaahan Visi dan Misi RPJM Daerah 2011 – 2015
1. Visi Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.Visi pembangunan Kabupaten Bantul yaitu “Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis”.Visi ini dirasakan sebagai masih tetap relevan untuk 5 tahun mendatang. Oleh karena itu di dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, visi pembangunan Kabupaten Bantul masih tetap sama yaitu “Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis”. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yangingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah Bantul yang produktifprofesional,ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dandemokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi. Produktif dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumberdaya alammaupun
sumberdaya
manusianya
dapat
berproduksi
sehingga
mampumemberikan andil terhadap pembangunan daerah. Profesional dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul betulmatang dan ahli di bidangnya masing-masing. Tolok ukur profesionalismeini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga, serta waktu yang diperlukan. Ijo
Royo-royo
dalam
arti
tidak
ada
sejengkal
tanahpun
yang
diterlantarkansehingga baik di musim hujan maupun di musim kemarau di manapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimanapun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang. Tertib dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib berpedoman pada sistem ketentuan hukum/perundang-undangan yangesensial untuk terciptanya disiplin nasional. Aman
dalam
kemasyarakatan
arti
bahwa akan
terwujudnya
sangat
tertib
membantu
pemerintahan terwujudnya
dan
tertib
keamanan 26
danketentraman
masyarakat.
Kondisi
aman
ini
perlu
ditunjang
demi
terpeliharanya stabilitas daerah. Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya. Asri dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak mewah tetapi lebih cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang bersandar pada kreativitas manusiawi. Sejahtera dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan,sandang,papan,kesehatan,pendidikan,lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman, juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demokratis dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab. Agamis dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur.Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat diterapkan dalam interaksi sosial sehari-hari.
2. MISI Misi
merupakan
rumusan
umum
mengenai
upaya-upaya
yang
akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 adalah: MISI 1 : Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia,dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 27
MISI 3 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitapertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasispengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakatyang responsif gender MISI 4 : Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan
3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran,kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik,terukur,dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.
3.1. Tujuan MISI 3 : Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Meningkatkan motivasi dan etos masyarakat berwirausaha, penciptaan peluang kerja, pelatihan keterampilan, serta perlindungan dan pengawasan tenaga kerja Dengan sasaran : a.
Meningkatnya lapangan pekerjaan;
b.
Meningkatnya keterampilan pencari kerja;
c.
Meningkatnya perlindungan pekerja;
e. Terciptanya penempatan transmigran.
4. Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Indikator Misi Ketiga : Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 4.1 . Strategi : a. Peningkatan SDM b. Memperluas lapangan pekerjaan c. Melaksanakan hubungan industrial dan pengawasan yang semakin meningkatkan kesejahteraan pekerja
28
d. Melaksanakan mobilitas penduduk yang terarah dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
4.2. Kebijakan : a. Perbaikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja b. Menciptakan wirausaha baru c. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan lapangan kerja d. Perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja e. Mengoptimalkan pelayanan perpindahan transmigran
4.3. Program : a. Peningkatan Kesempatan kerja b. Perluasan Kerja c. Penempatan Tenaga Kerja d. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja e. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan f. Peningkatan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja. g. Transmigrasi Umum.
C. Telaahan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY
1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Visi dan Misi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun 2010 – 2014 sebagai berikut : Visi : Untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, maka Visi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi lima tahun ke depan adalah : “TERWUJUDNYA TENAGA KERJA DAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI YANG PRODUKTIF, BERDAYA SAING, MANDIRI, DAN SEJAHTERA”
Misi : Upaya pencapaian visi tersebut akan diimplementasikan melalui misi sebagai berikut : 29
a. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
dan
masyarakat transmigrasi; b. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan
pelayanan
penempatan dan perlindungan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri; c. Meningkatkan
pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial
tenaga kerja; d. Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan; e. Membangun
kawasan
serta
memfasilitasi
perpindahan
dan
penempatan transmigrasi; f. Mengembangkan kapasitas masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi; g. Menerapkan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan efektivitas pengawasan kinerja, dan melaksanakan penelitian, pengembangan serta pengelolaan data dan informasi yang efektif.
Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah : a. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing
yang
sesuai
dengan
perkembangan
pasar
kerja
serta
menciptakan wirausaha baru; b. Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang efektif, dan perluasan penciptaan lapangan kerja; c. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial; d. Menciptakan
pengawasan
ketenagakerjaan
(independent),tidak memihak (fair treatment),
secara
mandiri
profesional dan
seragam di seluruh Indonesia; e. Mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan usaha yang layak; f. Mengembangkan
masyarakat transmigrasi
yang mandiri
dan
kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru; g. Mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja
dan
memanfaatkan
Transmigrasi, hasil
efektivitas
penelitian
dan
pengawasan
kinerja,
pengembangan,
serta 30
menyediakan data dan informasi untuk kebijakan/manajemen dan informasi publik.
Sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut : a. Terlaksananya
pelatihan
berbasis
kompetensi
dan
berbasis
masyarakat sebanyak 700.000 orang; b. Terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja (bursa kerja) di 551 Kab/Kota, dan fasilitasi penempatan tenaga kerja sebanyak 8.000.000 orang; c. Terbentuknya
Lembaga Kerjasama (LKS)
Bipartit di 20.000
perusahaan serta LKS Tripartit di 33 provinsi dan 400 kab/kota; d. Terselenggaranya peningkatan
pembinaan dan
penerapan
Sistem
pengawasan
Manajemen
dalam rangka
Keselamatan
dan
Kesehatan Kerja (SMK3) di 300.000 perusahaan; e. Terbangunnya 10 Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan 25 Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan 44.233 keluarga transmigran; f. Terpenuhinya
kebutuhan
dasar
dan
meningkatnya
kapasitas
sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat transmigrasi untuk 86.200 keluarga (344.800 jiwa) di 478 permukiman transmigrasi serta berkembangnya 18 kawasan transmigrasi sebagai embrio pusat pertumbuhan baru; g. Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, akuntabel dan bersih dari KKN
serta meningkatnya
pemanfaatan hasil
penelitian sebagai acuan perumusan kebijakan, serta meningkatnya ketersediaan data dan informasi untuk kebijakan dan pelayanan informasi.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY Visi dan Misi Dinas Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY 2012 – 2017 adalah sebagai berikut :
31
VISI : “Terwujudnya Tenaga Kerja yang berdaya saing tinggi, berkarakter, berbudaya, mandiri, sejahtera, terlindungi dan produktif, serta mobilitas penduduk yang sesuai kebutuhan potensi daerah”
MISI : a.
Mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.
b.
Menurunkan jumlah pengangguran.
c.
Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.
d.
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi.
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam ruang wilayah Kabupaten Bantul, perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Bantul dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 1. Keadaan fisik tanah yang meliputi topografi, sungai, geologi, kemampuan tanah dan sebagainya; 2. Jumlah dan perkembangan penduduk; 3. Kegiatan masyarakat, baik itu volume maupun manusia; 4. Kelengkapan fasilitas, utilitas, dan sarana infrastruktur.
E. Penentuan Isu-isu Strategis Analisis SWOT Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum di dalam UUD 1945. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program penanganan
kemiskinan
dan
pengangguran
dalam
strategi
yang
dimaksudkan tentu saja memerlukan kerja sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program sektoral (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, salah satu cara untuk membantu
percepatan
pengangguran
adalah
pengentasan dengan
kemiskinan
mencermati
Instansi
dan
pengurangan
yang
ada,
dan 32
memberikan tekanan pada Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Guna menurunkan jumlah penduduk miskin serta pengurangan pengangguran,
disusunlah
strategi
pembangunan
bidang
sosial,
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta dilakukan analis kekuatan, kelemahan, ancaman maupun peluang (SWOT) dalam menjalankan strategi tersebut, yaitu sebagai berikut :
33
Faktor Peluang : Eksternal 1. Terbukanya peluang dan kesempatan bekerja dan
berwirausaha; 2. Dana yang tersedia lewat APBN dan lembaga ekonomi yang lain; 3. Adanya otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab; 4. Adanya koordinasi lintas sektoral/dinas terkait; 5. Adanya kerjasama antar daerah 6. Adanya jaringan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM/Organisasi sosial).; 7. Meningkatnya kepedulian stakeholder terhadap penyelenggaraan bidangketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 8. Adanya partisipasi aktif masyarakat; 10.Tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi 11. Peluang kerja di luar Bantul 12.Kepercayaan dan dukungan Pemerintah Provinsi dan Pusat 13. Keamanan yang kondusif 14.Pertumbuhan industry dan perkembangan sektor ekonomi 15.Prioritas Pertumbuhan pembangunan nasional bertumpu pada pertumbuhan ekonomi 16.Terbukanya Kabupaten dan Provinsi Luar Jawa untuk program Transmigrasi 17.Terbukanya hubungan industrial yang kondusif
Tantangan : 1.
Pengaruh globalisasi di semua sektor;
2.
Teknologi yang belum mampu bersaing dengan negara lain
3.
Perlindungan TKI luar negeri yang masih perlu disempurnakan;
4.
Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Bantul;
5.
Tingginya angka penduduk miskin;
6.
Lapangan kerja formal semakin berkurang;
7.
Permintaan tenaga kerja yang mempunyai keahlian
8.
Pertumbuhan ekonomi secara riil masih relative kecil
9.
Kondisi keamanan dan proses rekonsiliasi yang belum selesai menyebabkan minat masyarakat untuk bertransmigrasi berkurang
10. Masih adanya calo tenaga kerja yang beroperasi
34
Faktor Internal Kekuatan
Alternatif Strategi :
Alternatif Strategi :
1. Pembentukan Sruktur Organisasi Disnakertrans
:
1. Memanfaatkan SDM yang tersedia untuk memantapkan kesempatan bekerja dan berwirausaha;
1. Peningkatan Akses masy thd program-program dinas melalui jaringan kemitraan;
2. SDM yang mempunyai Kompetensi pada Dinas
2. Peningkatan usaha meraih dana baik provinsi maupun pusat;
2. Peningkatan Profesionalisme SDM untuk peningkatan kualitas pelayanan;
3. Adanya komitmen bersama dalam
pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 4. Komitmen kerja yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tupoksi 5. Banyak penduduk usia kerja produktif dan berpendidikan tinggi 6. Banyak sumber daya alam yang bisa dikelola 7. Banyak usaha industry kecil dan menengah 8. Informasi dan komunikasi dengan dunia luar mudah diakses 9. Dukungan dan fasilitas yang tersedia untuk membuka peluang usaha 10. Komitmen Pemda tentang pengentasan kemiskinan
3. Peningkatan kerjasama dengan dinas/instansi terkait baik provinsi maupun pusat; 4. Peningkatan peran serta stakeholder dlm penanganan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 5. Peningkatan kualitas pelayanan UPT-BLK. 6. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat dasar dan lanjutan untuk peningkatan kualitas di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 7. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat dasar dan lanjutan untuk peningkatan kualitas di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
3. Optimalisasi dan koordinasi informasi, sinkronisasi dengan masyarakat; 4. Penerapan sistem reward and punishment bagi karyawan; 5. Peningkatan sosialisasi melalui berbagai media serta pengembangan Website; 6. Koordinasi rutin antar instansi/orsos/LSM dan stakeholders; 7. Sistem mutasi pegawai dan penempatan yg sesuai dgn latar belakang pendidikan dan kompetensi; 8. Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat.
8. Optimalisasi sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan dinas. 9. Membuka peluang kerja seluas-luasnya 10.Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan ekonomi produktif 11.Meningkatkan jejaring dan koordinasi dengan pusat dan daerah tujuan dalam upaya penempatan transmigrasi 12.Meningkatkan jejaring dan koordinasi dengan pihak terkait dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran.
35
Kelemahan :
Alternatif Strategi :
Alternatif Strategi :
1. Posisi personil yang mudah berubah karena sering adanya mutasi pegawai; 2. Kualitas teknis pegawai kurang memadai; 3. SDM yang memiliki kompetensi masih kurang; 4. Keterbatasan jumlah SDM baik tenaga fungsional maupun staf 5. Tidak adanya sistem reward and punishment bagi karyawan;
1. Meningkatkan kinerja organisasi dengan membangun pola kerja yang efektif dan efisien untuk meningkatkan layanan pada masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
1. Peningkatan kompetensi SDM untuk mewujudkan profesionalisme;
6. Kesulitan merubah mind set pegawai dikarenakan terbentur oleh rutinitas sehingga kreatifitas terbatas; 7. Gedung kantor yang belum memadai, sebagian kondisinya sudah tua dan luasnya kurang mencukupi; 8. Sarana dan prasarana yang belum memadai; 9. Adanya jumlah penduduk miskin yang masih tinggi; 10. Kesempatan pengembangan kapasitas SDM terbatas;
2. Optimalisasi SDM Dinas dan UPT-BLK dalam penanganan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 3. Peningkatan kompetensi karyawan dan stakeholder dalam pekerjaan; 4. Meningkatkan SDM Tenaga Kerja melalui pelatihan
2. Optimalisasi publikasi / sosialisasi program untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak; 3. Merangsang prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan guna kesejahteraan masyarakat;
4. Peningkatan Koordinasi antar unsur pemerintah dan masyarakat.
5. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan tenaga kerja yang ada 6. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan pekerja
7. Optimalisasi komitmen dan tanggung jawab pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
11. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh TAPD; 12. Jiwa kewirausahaan tenaga yang tersedia belum optimal 13. Kesempatan kerja tidak sebanding dengan banyaknya pencari kerja
36
14. Belum terintegrasinya lulusan penddidikan dengan keinginan dunia usaha 15. Budaya masyarakat yang cenderung instan 16. Mobilitas penduduk tinggi 17. Masih adanya sebagian perusahaan belum melaksanakan dan mentaati peraturan perundang undangan ketenagakerjaan 18. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan yang mendukung Undang undan ketenagakerjaan
37
ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan Analisis SWOT di atas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menetapkan isu-isu strategis sebagai berikut : 1. Pendidikan dan Pelatihan Calon Pencari Kerja, terdiri dari pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat; 2. Produktivitas tenaga kerja dan tenaga kerja yang berdaya saing; 3. Penempatan Tenaga Kerja, dengan terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja dan fasilitasi penempatan tenaga kerja; 4. Terlaksananya hubungan industrial yang kondusif dan terbentuknya Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit serta LKS Tripartit, Serikat Pekerja, Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan Perusahaan; 5. Terlaksananya perlindungan, kesejahteraan dan hak-hak pekerja. 6. Terselenggaranya
pembinaan dan
pengawasan
dalam rangka
peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); 7. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan masyarakat transmigrasi; 8. Terciptanya tata kelola organisasi yang efektif, transparan, akuntabel dan bersih dari KKN;
38
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
A. VISI Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul adalah “Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Berkualitas dan Sejahtera “
B. MISI : Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
Dengan mengacu pada RPJMD
Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, terutama Misi 3 “ Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender”,
Visi Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sebagai berikut : 1.
Menciptakan Tenaga Kerja terampil, Berkualitas dan Produktif.
2.
Menciptakan Peluang Kerja dan Kesempatan Kerja.
3.
Melaksanakan mobilitas penduduk yang terarah dan memfasilitasi perpindahan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan secara merata
4.
Melaksanakan Hubungan Industrial dan pengawasan yang semakin meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Untuk mencapai misi yang ditetapkan Disnakertrans berpedoman pada asas kebersamaan, keterbukaan, jujur, adil, demokratis dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik ( Good Govermance ) dengan karakteristik sebagai berikut : 1.
Transparansi
2.
Dapat dipertanggungjawabkan ( Akuntabel )
3.
Demokratis
4.
Pelayanan prima
5.
Efektivitas dan efisiensi
6.
Partisipasi. 39
C. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan penyusunan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.
C.1. TUJUAN MISI 1 Mewujudkan tersedianya Tenaga Kerja Terampil, Berkualitas dan Produktif dengan sasaran : a. Meningkatnya ketrampilan pencaker
sesuai yang dibutuhkan
Pasar Kerja b. Meningkatnya ketrampilan masyarakat miskin yang
mampu
berwirausaha.
C.2. TUJUAN MISI 2 Mewujudkan Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja serta
Melaksanakan
Pendataan
dan
Menciptakan
Informasi
Ketenagakerjaan dengan sasaran : c. Meningkatnya lapangan pekerjaan d. Terciptanya Optimalisasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja e. Tersedianya Data dan Informasi Ketenagakerjaan yang valid dan berkualitas
C.3. TUJUAN MISI 3 Menciptakan keseimbangan pertumbuhan wilayah melalui penyebaran penduduk dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran : a. Meningkatnya
pengetahuan
dan
ketrampilan
masyarakat
Transmigrasi b. Terciptanya
Optimalisasi
pelayanan
perpindahan/penempatan
transmigran.
40
C.4. TUJUAN MISI 4 Menciptakan Hubungan Kerja yang Kondusif dengan sasaran Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja dengan sasaran : a. Meningkatnya hak-hak pekerja b. Meningkatnya kesehatan dan keselamatan pekerja
D. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN INDIKATOR
Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu pula dirumuskan kebijakan. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran. Untuk mengukur capaian kinerja diperlukan indikator kinerja. Strategi, arah kebijakan, program, dan indikator dalam pembangunan dijabarkan sesuai dengan misi. Adapun prioritas pembangunan ditetapkan sebagai berikut : D.1. Misi Pertama : “ Menciptakan Tenaga Kerja Terampil, Berkualitas, dan Produktif “ Strategi
: Peningkatan SDM
Kebijakan
: Perbaikan Mutu Tenaga Kerja
Program
: Pelatihan bagi Pencari Kerja Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
Indikator Kinerja : INDIKATOR a. Pelatihan
bagi
SATUAN
2011
2012
2013
2014
2015
Orang
720
800
960
1.120
1.400
Pencari Kerja D.2. Misi Kedua : “Menciptakan Peluang Kerja dan Kesempatan Kerja” Strategi : 1. Memperluas lapangan pekerjaan 2. Menfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan pasar kerja 41
Kebijakan : 1. Menciptakan Wira Usaha Baru 2. Meningkatkan
Peran
Serta
Masyarakat
dan
Swasta
dalam
Menciptakan Lapangan Kerja Program : 1. Perluasan Kerja 2. Penempatan Tenaga Kerja
Indikator Kinerja : INDIKATOR
SATUAN
a. Perluasan Kerja b. Penempatan
2011
2012
2013
2014
2015
400
400
2300
2500
2700
2.000 2.200 2.500
2.700
3.000
Orang Tenaga
Orang
Kerja
D.3. Misi Ketiga “Melaksanakan mobilitas penduduk yang terarah dan memfasilitasi perpindahan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan secara merata” Strategi :
Melaksanakan mobilitas penduduk yang terarah dan kesejahteraan rakyat
Kebijakan : Mengoptimalkan pelayanan perpindahan Program : Transmigrasi Umum
Indikator Kinerja : INDIKATOR a Penempatan .
SATUAN
2011
2012
2013
2014
2015
KK
100
100
75
75
75
Transmigrasi
D.4. Misi Keempat “Melaksanakan Hubungan Industrial dan pengawasan yang semakin meningkatkan kesejahteraan pekerja” Strategi
: Melaksanakan Hubungan Industrial dan pengawasan yang semakin meningkatkan kesejahteraan pekerja
Kebijakan : Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja
42
Program : 1.
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2.
Peningkatan
Norma
Kerja
serta
Norma
Keselamatan
dan
Kesejahteraan Kerja
Indikator : INDIKATOR
SAT
2011
2012
2013
2014
2015
a.
Peningkatan Jumlah SP
Perush
50
50
53
55
60
b.
Peningkatan Jumlah PP
Perush
163
165
170
175
185
c.
Peningkatan Jumlah PKB
Perush
40
40
45
50
57
d.
Peningkatan Jumlah LK Perush
65
65
70
75
80
100
100
100
100
100
20033
20673
20900
21000
Bipartit
.
e
Penyelesaian sengketa
%.
f.
Peningkatan Kepesertaan Orang
19000
Jamsostek
Untuk melihat secara lengkap Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dapat dilihat pada Tabel 4 (lampiran)
43
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif). Penyajian bagian ini ditampilkan dalam Tabel 5 (lampiran)
44
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
yang secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul 2011 – 2015. Indikator kinerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6 (lampiran)
45
BAB VII PENUTUP
Penyusunan Rencana Strategis Review Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul tahun 2011 – 2015 disusun sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan dan program serta kebijakan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai Visi dan Misi dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Penyusunan Rencana Strategis mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 merupakan penjabaran dari visi misi tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015 dalam mendukung agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian Rencana Strategis ini tetap harus dieavaluasi setiap tahunnya demi penyempurnaan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kondisi yang dinamis dan perkembangan jaman. Selanjutnya Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun Renja Dinas yang mana setiap tahun akan diadakan evaluasi untuk penyempurnaan ataupun penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan sehingga kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi semakin meningkat dan akhirnya dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi/mengatasi masalah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
Ditetapkan di Bantul Pada tanggal : 17 Maret 2014 Kepala,
SUSANTO, SH, MM NIP. 195809171986031006
46
