BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Negara mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peran tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral dan bermental baik, professional, sadar akan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur utama aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Adapun sosok PNS yang diharapkan dalam upaya perjuangan mencapai tujuan nasional adalah PNS yang memiliki kompetensi, kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, professional, berbudi pekerti luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi masyarakat dan abdi negara di dalam negara hukum yang demokratis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara (ASN yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) yang bekerja pada instansi pemerintah, sehingga baik PNS dan P3K yang merupakan unsur utama yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah. Sosok pegawai yang mampu memainkan peran tersebut adalah PNS dan P3K yang mempunyai kompetensi yaitu: 1. Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis; 2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan; dan 3. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Untuk membangun sosok aparatur sebagaimana diatas,Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi dimaksud dapat berupa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), seminar, kursus maupun bimbingan teknis (Bimtek). Pedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Kalender Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2016

1

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pendidikan dan Pelatihan menjadi sesuatu yang penting dilakukan untuk membangun sosok aparatur yang memiliki kompetensi, yang pada intinya mengarah pada : a. Peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air. b. Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya c. Peningkatan dengan semangat kerjasama dan tanggungjawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya. Selain itu juga untuk melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian hukum dan HAM R.I, BPSDM Hukum dan HAM perlu menata dan memperkuat pelaksanaan pengembangan SDM baik di Unit Pusat maupun pada Kantor Wilayah dengan melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dasar pemikiran kebijaksanaan pendidikan dan pelatihan juga ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut : a. Diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS b. Diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier PNS c. Sistem diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi diklat d. Diklat diarahkan untuk mempersiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan kebutuhan organisasi, termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf. Diklat meliputi dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi pelatihan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 4. Keputususan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan Pegawai; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Pedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Kalender Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2016

2

6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 13 Tahun 2011 tentang pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; 7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis; 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional. 9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2013 tentang tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I dan II; 10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH. 13.DL.03.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Hukum dan HAM; 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.IN.04.02 Tahun 2010 tentang Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI; 12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-05.IN.04.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Assesment Center dan Sistim Informasi SDM Berbasis Kompetensi di Kementerian Hukum dan HAM RI. C. Tujuan Seiring perkembangan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat, Aparatur Sipil Negara yang profesional sudah merupakan kebutuhan, guna mewujudkan hal tersebut diperlukan antara lain aparatur yang memiliki kompetensi jabatan sesuai dengan jabatan yang dipangkunya. Kebutuhan peningkatan kompetensi tidak seluruhnya dapat dipenuhi oleh seluruh lembaga diklat pemerintah, oleh karena itu Lembaga Administrasi Negara selaku instansi pembina diklat mengeluarkan kebijakan dengan diperbolehkannya satuan kerja disetiap kementerian untuk menyelenggarakan Diklat/Bimtek dengan tetap dibawah koordinasi dan pembinaan lembaga diklat pemerintah, yang dalam hal ini BPSDM Hukum dan HAM sebagai lembaga diklat di Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan hal tersebut, Pedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam melakukan penyelenggaraan diklat pada Kantor Wilayah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sehingga memenuhi suatu standar penyelenggaraan diklat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. D.

Sasaran Sasaran Pendidikan dan Pelatihan adalah mewujudkan Aparatur yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Pedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Kalender Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2016

3

E.

Pengertian Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan : 1. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut diklat adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang memberikan pengetahuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara professional. 2. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan untuk melengkapi persyaratan kompetensi sesuai jabatan masing-masing yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya. 3. Bimbingan teknis yang selanjutnya disebut bimtek adalah suatu kegiatan yang memberikan tuntunan penyelesaian persoalan/masalah yang bersifat teknis/substansi. 4. Bimtek dilaksanakan untuk melengkapi kompetensi aparatur dalam menyelesaikan masalah/kasus yang terjadi dan dihadapi sehingga penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Instansi pembina diklat PNS yang selanjutnya disebut Instansi pembina adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, yang bertanggung jawab dalam aspek-aspek pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan serta pengawasan diklat. 6. Instansi pengendali diklat yang selanjutnya disebut instansi pengendali adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standard kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan diklat. 7. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Jabatan Fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar dan atau melatih Pegawai negeri sipil pada lembaga diklat pemerintah. 8. Narasumber adalah PNS/TNI/Polri /Pakar/Profesional lain yang memberikan informasi/pengetahuan/keterampilan. 9. Kurikulum diklat/bimtek adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, sasaran, daftar mata diklat, serta silabi masing-masing diklat. 10. Modul adalah sebuah unit terkecil dari mata diklat, yang dapat berdiri sendiri dan digunakan secara mandiri dalam proses pembelajaran. 11. Bahan ajar adalah ringkasan materi yang didesain secara menarik yang disajikan oleh pengajar dalam bentuk power point atau alat peraga. 12. Materi bimtek adalah substansi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimtek. 13. Evaluasi Diklat adalah pengumpulan informasi yang dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif serta secara sistematis yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelatihan.

Pedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Kalender Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2016

4

BAB II JENIS-JENIS DIKLAT

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil membagi jenis dan jenjang diklat dalam dua (2) yaitu diklat pra jabatan dan diklat dalam jabatan, adapun penjelasannya sebagai berikut: A. Diklat Pra Jabatan Diklat Prajabatan dilaksanakan bagi para Calon Pegawai Negari Sipil (CPNS) golongan I, II dan III untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, keperibadian dan etika PNS, selain pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintah Negara, bidang tugas dan budaya organisasi, agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Setiap CPNS wajib diikutsertakan dalam diklat Pra Jabatan ini selambatlambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS dan harus lulus diklat Pra Jabatan dimaksud untuk dapat diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara.. Sasaran diklat Pra Jabatan adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi PNS. B. Diklat Teknis Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Kompetensi teknis adalah kemampuan PNS dalam bidang- bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Bagi pegawai yang belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu mengikuti Diklat Teknis yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan masing-masing. Pegawai yang perlu mengikuti diklat teknis dengan memperhatikan analisa kebutuhan kompetensi teknis jabatan, hasil evaluasi pejabat kepegawaian dan Tim Seleksi Peserta Diklat instansi. Jenis diklat teknis dapat dilaksanakan secara berjenjang dan ditetapkan oleh Instansi teknis yang bersangkutan. Jenis Diklat Teknis terdiri dari: o Diklat Teknis Substantif adalah diklat yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat substantif dalam rangka pencapaian kompetensi PNS yang bersangkutan sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. o Diklat Teknis Umum/Administrasi dan Manajemen adalah diklat yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang bersifat umum dalam rangka pencapaian kompetensi PNS terkait dengan tugas yang bersifat umum, Pedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Kalender Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2016

5

sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. C. Jenis Kegiatan Diklat/Bimtek Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016 Kebijakan pelaksanaan kegiatan program pendidikan dan pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM telah didesentralisasikan ke daerah berupa kegiatan Diklat/Bimtek yang seluruh kegiatannya mengikuti Pedoman dan petunjuk yang dikeluarkan oleh BPSDM Hukum dan HAM sebagai Lembaga Diklat terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja organisasi di bidang program ini BPSDM Hukum dan HAM telah menetapkan jenis Diklat/Bimtek yang diselenggarakan pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM tahun 2016. Adapun perencanaan diklat yang meliputi kerangka acuan kerja, rancangan anggaran biaya, kurikulum dan pedoman pelaksanaan mengikuti acuan yang ditetapkan oleh BPSDM Hukum dan HAM. 1. Jenis-jenis Diklat No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jenis Diklat Diklat Prajabatan CPNS Golongan II Diklat Bendaharawan Diklat Perencana Anggaran Berbasis Kinerja Diklat Teknis Pelayanan Publik Diklat Kesemaptaan Diklat/Pelatihan Dasar Pemasyarakatan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Diklat Teknis Perawatan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Jumlah Hari

Jumlah Orang

Jumlah Jumlah JP Jam NS 132 17

27

*)

21 7

30 30

210 70

9 9

7 14 14

30 30 30

70 120 110

9 9 9

7

30

65

9

7

30

70

9

7

30

70

9


6

2. Jenis-jenis Bimtek No.

Jumlah Hari

Jumlah Orang

Bimtek Peningkatan Kapasitas HAM bagi Petugas Pemasyarakatan dan Imigrasi Bimtek Pengelolaan Keuangan

3

30

Jumlah Jam NS 20

3

30

20

3.

Bimtek Pengelolaan Kepegawaian

3

30

20

4.

Bimtek Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Bimtek Pengelolaan Gizi dan Makanan Bagi Petugas Lapas/Rutan Bimtek Pengelolaan WEB

3

30

20

3

30

20

3

30

20

3

30

20

Bimtek Operator Sistem Akuntansi Keuangan Bimtek Operator Sistem Akuntansi BMN/SIMAK BMN Bimtek Instruktur Pemasyarakatan

3

30

20

3

30

20

3

30

20

11.

Bimtek Unit Layanan Pengadaan

3

30

20

12.

Bimtek Penyusunan Peraturan Daerah

3

30

20

13.

Bimtek Penilaian Kinerja PNS

3

30

20

1. 2.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jenis Bimtek


7

BAB III PESERTA, TENAGA PENGAJAR DAN PENGELOLA DIKLAT DAN BIMTEK A. Peserta Peserta Diklat/Bimtek berasal dari pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan Pejabat Fungsional Umum yang bertugas pada Kantor Wilayah maupun pada Unit pelaksana teknis di lingkungan Kantor wilayah. 1. Seleksi Peserta Seleksi peserta Diklat/Bimtek wajib dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisa kebutuhan yang merupakan pemetaan kompetensi pegawai dengan membandingkan standar kompetensi jabatan dan kompetensi pegawai pada pelaksanaan tugas dalam jabatan, pola karier pegawai dan peningkatan tugas di masa yang akan datang. Untuk melaksanakan Seleksi dibentuk Tim Seleksi Diklat yang bertujuan untuk melakukan seleksi terhadap calon peserta diklat melalui instrumen seleksi administratif yg bertujuan untuk memetakan kompetensi calon peserta yang tepat untuk mengikuti diklat atau bimtek tertentu. Adapun Tim Seleksi Diklat/Bimtek dilakukan oleh Pejabat pengelola Kepegawaian dengan susunan sebagai berikut : Penanggung jawab : Kepala Kantor Wilayah Ketua : Kepala Divisi Administrasi Sekretaris : Kabag. Umum Anggota : Berjumlah 4 orang terdiri dari Pejabat eselon III (Divisi Imigrasi, Divisi Pelayanan Hukum, Divisi Pemasyarakatan) dan Kasubag Kepegawaian dan Tata Usaha.

2. Penetapan Peserta Peserta Diklat/Bimtek ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.


8

3. Persyaratan Peserta Adapun persyaratan umum yang ditentukan untuk dapat mengikuti Diklat/Bimtek adalah adalah sebagai berikut : a. Berbadan sehat baik jasmani dan rohani; b. Mempunyai prestasi yang baik dalam pelaksanaan tugas; c. Mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas dan organisasi; d. Batas usia disesuaikan dengan kebutuhan organisasi ; e. Lulus seleksi yang dilakukan Tim seleksi Diklat/Bimtek ; f. Mendapat persetujuan/ditugaskan oleh pimpinan unit kerja ; g. Jenis dan Jenjang diklat yang diikuti oleh peserta sesuai dengan bidang tugasnya ; h. Bersedia dan mampu mengimplementasikan hasil diklat; i. Diutamakan yang telah mengikuti Diklat e-learning. Persyaratan peserta dapat ditambahkan sesuai spesifikasi yang diperlukan yang dituangkan dalam pokok-pokok penyelenggaraan Diklat/Bimtek Sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pertimbangan yang obyektif. Persyaratan peserta Diklat/Bimtek memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Hukum dan HAM serta Surat Kepala BPSDM Hukum dan HAM tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat/Bimtek pada Kantor Wilayah. Adapun untuk Diklat Fungsional mengacu pada Peraturan Menpan dan RB dan Instansi Pembina terkait Jabatan Fungsional tertentu. B. Tenaga Pengajar Tenaga Pengajar pendidikan dan pelatihan dan Bimtek adalah Widyaiswara/fasilitator yang memiliki kompetensi, telah tersertifikasi dan mengutamakan pemberdayaan Widyaiswara dari instansi penyelenggara Diklat. Apabila pada instansi Penyelenggara Diklat tidak tersedia Widyaiswara yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, maka penyelenggara diklat dapat memberdayakan Widyaiswara dari instansi terkait atau pejabat struktural yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi yang ditentukan. Widyaiswara/Fasilitator ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan kompetensi yang up to date dari tenaga pengajar/fasilitator serta legalitas yg dimiliki tenaga pengajar. Misal. Sertifikasi Training of Trainer (ToT) pengajar materi tertentu, Posisi jabatan dan latarbelakang pelaksanaan tugas dari widyaiswara/fasilitator. Pedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Kalender Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2016

9

Tenaga pengajar/fasilitator sebelum melaksanakan tugas wajib menyusun satuan acara pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta Diklat/Bimtek melalui penyelenggara dan menyiapkan bahan ajar beserta metode pembelajaran yang efektif. C. Pengelola Diklat/Bimtek Pengelola Diklat adalah tenaga kediklatan yang telah mengikuti Training Officer Courses(TOC) dan/atau Management of Training (MoT). Pengelola Diklat/Bimtek adalah pegawai yang bertugas atau ditugaskan untuk mengelola diklat/bimtek yang meliputi sarana dan prasarana, akomodasi, keuangan, administrasi peserta diklat, penyelenggaraan dan penjadualan, evaluasi dan pelaporan. Menejemen pengelola atau Tim penyelenggara diklat/bimtek pada kantor wilayah ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dengan mempertimbangkan kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan susunan Tim sebagai berikut : Pengarah Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota

: Kepala Kantor wilayah : Kepala Divisi Adminitrasi : Kabag Umum : Kasubag Kepegawaian : Pegawai Kantor Wilayah 4 (empat) orang.


10

BAB IV PERENCANAAN ANGGARAN, KURIKULUM, METODE DAN ALOKASI WAKTU PELAKSANAAN DIKLAT/BIMTEK A. Perencanaan Anggaran Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan diklat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM perlu direncanakan penganggaran biaya yg dibutuhkan untuk pelaksanaan Diklat/Bimtek secara keseluruhan dengan mengacu kepada Standar Biaya Masukan (SBM) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan setiap tahun berjalan, Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Perencanaan anggaran kegiatan diklat/bimtek disusun oleh BPSDM Hukum dan HAM sebagai standar biaya acuan dalam penganggaran kegiatan diklat/bimtek di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diklat/Bimtek yang diselenggarakan pada Kantor Wilayah direncanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dengan mengacu pada Renstra, Indikator Kinerja, dan Prioritas Capaian kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan HAM RI. Perencanaan kebutuhan Diklat/Bimtek pada kantor wilayah didasarkan pada analisa kebutuhan organisasi dalam mengisi gap kompetensi pelaksanaan tugas dan tantangan organisasi dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. Kantor wilayah dapat mengusulkan rencana diklat/bimtek yang dibutuhkan Kantor wilayah dan Unit Pelaksana Teknis disertai dengan analisa permasalahan yang dihadapi. Perencanaan Diklat/Bimtek berbasis kompetensi memerlukan analisa kebutuhan melalui metode assesmen, metode Computer Assessted Test (CAT), Psikologi Test, dan lain-lain yang mengurai permasalahan tentang pemetaan kompetensi, uji kompetensi dan pengukuran standar kompetensi, perumusan peta permasalahan pelaksanaan tugas yang dihadapi pegawai. Oleh karena itu penetapan jenis dan jenjang diklat/bimtek yang akan diberikan kepada pegawai harus dipastikan untuk mengisi kebutuhan pelaksanaan tugas organisasi dan pengembangan potensi diri dan karier pegawai.

B. Kurikulum Kurikulum Diklat/Bimtek mengacu pada standar kompetensi masing-masing Jabatan dan disusun dalam rangka mencapai profesionalisme pelaksanaan tugas pada Jabatan masing-masing peserta diklat. Kurikulum Diklat disusun dengan mengacu kepada pembekalan dan pengembangan kompetensi inti jabatan masingmasing. Kurikulum Diklat/Bimtek memuat antara lain tujuan/kompetensi lulusan, materi ajar dan silabus, strategi dan media pembelajaran, alokasi waktu dan evaluasi. Kurikulum Diklat/Bimtek secara rutin setiap tahun akan ditinjau kembali untuk pemutakhiran (up date). Muatan kurikulum diklat dibagi dalam komponen Pedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Kalender Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2016

11

muatan materi pembelajaran yang meliputi: Materi Dasar, Materi inti (substansi) dan Materi penunjang. Sedangkan muatan materi Bimbingan Teknis meliputi materi inti dan Standar operasional prosedur pelaksanaan tugas teknis tertentu. Kurikulum diklat/bimtek kantor wilayah setiap tahun mengacu kepada kurikulum yang ditetapkan oleh BPSDM Hukum dan HAM. Adapun Kurikulum Diklat/Bimtek untuk tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut: 1. KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PADA KANTOR WILAYAH TAHUN ANGGARAN 2016 1

Nama Diklat

:

KESAMAPTAAN

Latar Belakang

:

Tujuan

:

Aparatur negara merupakan fondasi utama dalam rangka menyukseskan setiap program dan target kerja Pemerintah. Dengan berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah memberikan amanat kepada negara untuk mewujudkan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka setiap aparatur negara dituntut untuk dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaganya secara maksimal sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam upaya menyelaraskan kemampuan aparatur negara dengan tugas dan tanggung jawabnya, maka setiap aparatur negara harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Setelah mengikuti diklat ini diharapkan peserta mampu untuk menjadi pribadi yang disiplin, tanggap, cekatan, mampu menyelenggarakan kegiatan tata upacara secara keseluruhan sesuai dengan aturan yang ada, serta mampu untuk melakukan tindakan pengamanan dan pengawasan dengan baik. Setelah mengikuti diklat ini, peserta dapat: 1. Mengikuti tata cara menembak, beladiri, lintas alam; 2. Melakukan penjagaan, patroli,

Indikator Keberhasilan

Keterangan/Jam Pelajaran -

-

-


12

Hasil / Outcome

:

Lama Diklat, Jumlah Peserta Deskripsi Singkat

:

Persyaratan Peserta

:

Persyaratan Pengajar

:

:

penggeledahan, pemeriksaan, pengawalan, pengaturan, pengawasan, pengamanan, penanganan huru hara/ pengendalian massa, penanganan tempat kejadian perkara; 3. Memberikan pelayanan prima / pengembangan diri; Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta memiliki jiwa korsa, dedikasi, dan kedisiplinan yang tinggi dalam tugasnya. Peserta diklat setelah mengikuti diklat ini dituntut agar memiliki ketahanan fisik dan mental, tentunya harus selalu mendapatkan motivasi dan peningkatan kompetensi agar membentuk kepribadian, watak, integritas, tutur kata dan sikap yang baik sehingga dapat menjalankan tugastugasnya dengan penuh tanggung jawab. 14 Hari, 30 Orang Diklat ini akan mengajarkan bagaimana cara melakukan pembinaan mental, peningkatan kedisiplinan dan menumbuhkan rasa jiwa korsa bagi aparatur negara dapat diwujudkan melalui kegiatan kesamaptaan. Mengingat pentingnya pembentukan kepribadian, watak, dan integritas bagi aparatur negara, maka sangat dibutuhkan suatu kegiatan “Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan” bagi para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 1. Lulusan AKIP dan AIM pada Kanwil dan UPT 2. Masa kerja minimal 5 tahun 3. Usia maksimal 50 Tahun 1. Widyaiswara/fasilitator yang memiliki kompetensi dan telah tersertifikasi. 2. Pejabat struktural yang memiliki

-

-

-

-


13

kompetensi mengajar sesuai materi yang ditentukan. 3. Menguasai materi yang akan diajarkan dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta Tempat Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan Pola Penyelenggara an Kurikulum

:

-

:

Sekolah Polisi Negara setempat atau sejenisnya Sesuai Kalender Diklat

:

Petikan DIPA Kantor Wilayah

-

:

Bekerjasama dengan Sekolah Polisi Negara atau sejenisnya

-

:

Materi Inti 1.

2. 3.

4.

5.

6.

Pembinaan Jasmani a. Samapta A b. Samapta B c. Samapta C Beladiri Menembak a. Bongkar Pasang Senjata b. Pemeliharaan dan Perawatan Senjata c. Teknik dan Strategi Menembak Sasaran (Laras Pendek dan Laras Panjang) d. Menembak Sasaran Laras Panjang e. Menembak Sasaran Laras Pendek Latihan Keterampilan Baris Berbaris (LKBB) a. Gerakan di Tempat b. Gerakan Pindah Tempat c. Tata Cara Penghormatan Tata Upacara a. Pengertian Tata Upacara b. Tata Urutan Upacara c. Simulasi Tata Upacara Penggeledahan dan Pemeriksaan a. Teknik-Teknik Penggeledahan

-

Paket Penyelenggaraan 40 JP

10 JP 10 JP

10 JP

3 JP

5 JP


14

(Orang, Barang dan Kendaraan) b. Pemeriksaan Berkas dan Dokumen 7. Strategi Keamanan dan Ketertiban a. Penjagaan b. Pengawasan c. Pengawalan d. Tindakan Pertama TKP 8. Pengendalian Huru Hara a. Pengertian Huru Hara b. Teknik dan Prosedur Penanganan Huru Hara c. Praktek/Latihan Pengendalian Huru Hara 9. Narkotika a. Pengertian Narkotika b. Jenis dan Bentuk Narkotika c. Dampak Penggunaan Narkotika 10 Pengenalan Save and Rescue . (SAR) a. Pengertian dan Jenis SAR b. Teknis Evakuasi 11 Building Learning Comittment . (BLC) a. Pengertian dan Manfaat BLC b. Gaya Belajar c. Komitmen Belajar 12 Isu Aktual di Lingkungan Kantor . Wilayah 13 Membangun Budaya Kerja “PASTI” . Total JP Tenaga Pengajar Materi Penunjang 1. Kebijakan Pengembangan SDM pada Kementerian Hukum dan HAM 2.

Kebijakan Kemenkumham dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

3.

Kebijakan Kemenkumham dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan

5 JP

10 JP

3 JP

10 JP

8 JP

2 JP 4 JP 120 JP 3 JP Narasumber BPSDM Hukum dan HAM 3 JP Narasumber ITJEN Kementerian Hukum dan HAM 3 JP Narasumber Setjen


15

Publik

Total JP Narasumber

9 JP


16

2.

Nama Diklat Latar Belakang

Tujuan


: PELATIHAN DASAR PEMASYARAKATAN (PDP) : Sebagian besar pegawai pada Kementerian Hukum dan HAM adalah mereka yang bekerja pada unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan tersebut. Para pegawai pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan tersebut, yang terdiri atas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) dan Cabang Rumah Tahanan Negara (Cabrutan), sebagian besar merupakan pegawai yang diterima melalui jalur penerimaan umum. Oleh sebab itu para pegawai pemasyarakatan tersebut membutuhkan kompetensi dan pengetahuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan yang sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. : Setelah mengikuti diklat ini diharapkan peserta mampu untuk melaksanakan pelayanan prima sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit kerjanya, menumbuh kembangkan inovasi, kreasi, dan motivasi pegawai dalam rangka mengoptimalkan kinerja pada unit kerjanya, mampu menerapkan akuntabilitas kinerja pada unit kerjanya, melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam unit kerjanya sehingga tercipta rasa tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan tugasnya, memanfaatkan / mengatur segala sumber daya yang dimiliki oleh unit kerjanya untuk kelancaran pelaksanaan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. : Para pegawai pemasyarakatan dapat menjalankan pekerjaan dengan sebaikbaiknya dalam rangka memenuhi hak dari warga binaan pemasyarakatan, karena

Keterangan/Jam Pelajaran


17

Hasil/Outcome

Lama Pelaksanaan, Jumlah Peserta Deskripsi Singkat

hal tersebut juga merupakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang aparatur negara. Hal ini menjadi sangat penting karena unit pelayanan teknis pemasyarakatan seperti Lapas, Rutan, Bapas merupakan tempat dilakukannya pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan ketika yang bersangkutan sedang menjalani hukuman pidananya, sehingga mereka juga harus mendapat perhatian secara layak. : Peserta diklat diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsi dari unit pelaksana teknis pemasyarakatan, serta memiliki kemampuan dasar seorang pegawai pemasyarakatan, diantaranya: 1. Melaksanakan pelayanan prima sesuai dengan tugas dan tanggung jawab unit kerjanya 2. Menumbuh kembangkan inovasi, kreasi, dan motivasi pegawai dalam rangka mengoptimalkan kinerja pada unit kerjanya 3. Mampu menerapkan akuntabilitas kinerja pada unit kerjanya 4. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam unit kerjanya sehingga tercipta rasa tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan tugasnya Memanfaatkan / mengatur segala sumber daya yang dimiliki oleh unit kerjanya untuk kelancaran pelaksanaan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. : 14 Hari, 30 Orang : Diklat ini mengajarkan mengajarkan peserta mengenai; Metode Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan; Pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia; Metode dan strategi pembinaan keterampilan kerja dan peningkatan


18

Persyaratan Peserta


Tempat Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan Pola Penyelenggara an Kurikulum

kualitas produksi Warga Binaan Pemasyarakatan; Perawatan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan; Metode Pembimbingan Klien Pemasyarakatan; Strategi pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan bagi petugas pemasyarakatan dan Strategi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Lapas / Rutan. : 1. Pangkat / Golongan minimal Pengatur Muda (II/a), non lulusan AKIP 2. Pegawai pada Divisi Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan 3. Usia maksimal 50 Tahun : 1. Widyaiswara/fasilitator yang memiliki kompetensi dan telah tersertifikasi. 2. Pejabat struktural yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi yang ditentukan. 3. Menguasai materi yang akan diajarkan dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta : Hotel / Wisma sesuai dengan anggaran pada DIPA dan ketentuan yang berlaku : Sesuai dengan Kalender Diklat : Petikan DIPA Kanwil : Mandiri oleh Kanwil : Materi Dasar Dinamika Kelompok Materi Inti Metode Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Kompilasi Perundang- Undangan dalam Pembinaan WBP Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan

3 JP 4 JP 4 JP 9 JP


19

Strategi pembinaan WBP berdasarkan UU No 12 Thn 1995 tentang Pemasyarakatan Metode dan Strategi Pengamanan Pidana Di Lapas Metode Perawatan WBP di Lapas dan Rutan Metode Pembinaan Keterampilan Kerja Dan Strategi Peningkatan Kualitas Produksi Bagi Narapidana di Lapas Metode Perawatan Kesehatan bagi WBP Kasus Narkotika di Lapas / Rutan Metode Pembimbingan Klien PAS Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pengentasan WBP sebagai Kelompok Rentan Dalam Konteks Pembinaan di Lapas dan Rutan Peranan Rupbasan dalam Sistem Tata Peradilan Pidana Terpadu Pengetahuan Tentang Tugas dan Fungsi Organisasi dalam Gerak Pelaksanaan SIPAS di Lingkungan Kemenkumham Nilai-Nilai HAM Dalam Praktek Pembinaan WBP Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pengetahuan dan Pelaksanaan Protap Bagi Petugas PAS di Lapas/Rutan/Rupbasan Pengelolaan Administrasi Pemasyarakatan Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Strategi Pengamanan WBP bagi Petugas Pemasyarakatan di Rutan Peranan PK BAPAS dalam rangka Pembimbingan WBP Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan Tata Cara Pengelolaan Basan dan Baran dalam Sistem Tata Peradilan Pidana Terpadu Strategi Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Di Lapas / Rutan Kepribadian PNS (Petugas

6 JP 6 JP 6 JP 4 JP 4 JP 6 JP 4 JP 4 JP 9 JP 4 JP 6 JP 4 JP 6 JP 6 JP 4 JP 3 JP 3 JP NS Ditjen


20

pemasyarakatan) Total JP Tenaga Pengajar Materi Penunjang Kebijakan Pengembangan SDM pada Kementerian Hukum dan HAM Kebijakan Kemenkumham dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Kebijakan Kemenkumham dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Total JP Narasumber

Pemasyarakatan 110 JP 3 JP NS BPSDM Hukum dan HAM 3 JP NS ITJEN 3 JP NS Setjen 9 JP


21

3. Nama Diklat Latar Belakang

Tujuan


Hasil/Outcome Lama Pelaksanaan, Jumlah Peserta Deskripsi Singkat

: PELAYANAN PUBLIK : Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Untuk dapat menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan publik dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan yang ada, maka dalam merancang suatu standar pelayanan haruslah mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. : Setelah mengikuti diklat ini diharapkan peserta mampu untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. : Setelah mengikuti diklat ini, peserta dapat : 1.Memperpendek proses pelayanan 2.Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau 3.Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat 4.Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat 5.Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan : Diharapkan peserta dapat menyelenggaran pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan. : 7 hari, 30 orang : Diklat ini mengajarkan tentang : 1. Standar pelayanan publik 2. Pengelolaan pengaduan masyarakat 3. Teknik dan strategi pelayanan

Keterangan/Ja m Pelajaran -

-

-

-


22

Persyaratan Peserta

: 1. Pangkat / Golongan minimal Pengatur Muda Tk I (II/b) 2. Pegawai yang bertugas pada bidang pelayanan : 1. Widyaiswara/fasilitator yang memiliki kompetensi dan telah tersertifikasi. 2. Pejabat struktural yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi yang ditentukan. 3. Menguasai materi yang akan diajarkan dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta

-

Tempat Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan Pola Penyelenggara an

: Hotel / Wisma sesuai dengan anggaran pada DIPA dan ketentuan yang berlaku : Sesuai Kalender Diklat

-

: Petikan DIPA Kanwil

-

Kurikulum

: Materi Dasar Dinamika Kelompok Materi Inti Konsep Kebijakan Pelayanan Publik a. Konsep dan definisi pelayanan publik Kebijakan pemerintah tentang pelayanan publik Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan manajemen mutu pelayanan a. Konsep pola penyelenggaraan pelayanan publik b. Perkembangan manajemen publik c. Kemitraan pelayanan publik d. Pelayanan khusus dan akses informasi pelayanan e. Best practice pelayanan publik f. Konsep manajemen mutu pelayanan publik g. Konsep manajemen kerja efektif h. Komunikasi pelayanan Standar Pelayanan Publik


-

-

: Mandiri oleh Kanwil

6 JP 6 JP

10 JP

6 JP


23

a. Konsep dan komponen standar pelayanan b. Prinsip penyusunan standar pelayanan c. Langkah-langkah penyusunan standar pelayanan d. Monitoring Instrumen dan Evaluasi Kinerja Standar Pelayanan Pengukuran indeks kepuasan masyarakat a. Konsep indeks kepuasan masyarakat b. Langkah-langkah mengukur kepuasan masyarakat c. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat d. Membuat format instrumen/kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat e. Langkah-langkah penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat f. Metode pengumpulan dan pengolahan data Indeks Kepuasan Masyarakat g. Metode analisis data Indeks Kepuasan Masyarakat h. Mekanisme pelaporan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Pengelolaan pengaduan masyarakat a. Pengertian dan motif pengaduan masyarakat b. Ketidakpuasan dalam pelayanan publik c. Ombudsman dan peranan dalam pelayanan publik d. Tujuan pengelolaan pengaduan masyarakat e. Jenis dan sifat pengaduan f. Mekanisme pengelolaan pengaduan Strategi peningkatan kualitas pelayanan public a. Faktor keberhasilan pelayanan publik b. Manajemen perubahan fungsi pelayanan c. Survey partisipasi masyarakat pengguna layanan d. Peranan hubungan masyarakat e. Best practice strategi peningkatan

12 JP

12 JP

12 JP


24

pelayanan publik f. Area perubahan peningkatan pelayanan publik g. Identifikasi perubahan pelayanan public h. Tahap-Tahap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan Fidusia Online Total JP Tenaga Pengajar Kurikulum

Materi Penunjang Kebijakan Pengembangan SDM pada Kementerian Hukum dan HAM Kebijakan Kemenkumham dalam pencegahan tindak pidana korupsi Kebijakan Kemenkumham dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Total JP Narasumber

6 JP 70 JP 3 JP NS BPSDM Hukum dan HAM 3 JP NS ITJEN 3 JP NS Setjen 9 JP


25


Tujuan


: PERAWATAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN : Setiap orang berhak atas hidup yang sehat tanpa kecuali, termasuk bagi orang yang telah melakukan tindak pidana pelanggaran hukum. Hak orang tersebut tetap harus dipenuhi, baik selama dalam proses peradilan maupun ketika yang bersangkutan sedang menjalani hukuman pidananya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan). Pada saat seseorang menjalani masa hukumannya tersebut, ia tetap memiliki hak asasi untuk diperlakukan secara layak, baik dalam hal perawatan kesehatannya, makanan yang diberikan kepadanya, kebersihan lingkungan dan sanitasi, serta ketersediaan air yang bersih dan layak untuk digunakan. Keseluruhannya merupakan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara yang merupakan tempat bagi orang-orang yang menjalani hukumannya. Oleh sebab itu, baik Lapas maupun Rutan harus memiliki standar pelayanan minimal tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana, karena tidak terpenuhinya kebutuhan atas pelayanan perawatan dan kesehatan terhadap narapidana merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. : Setelah mengikuti diklat ini diharapkan peserta mampu untuk melakukan pelayanan terhadap kesehatan narapidana di Lapas maupun Rutan : 1. Terwujudnya peserta yang mampu untuk melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan bagi narapidana; 2. Terwujudnya peserta yang mampu menjaga kebersihan makanan; 3. Terwujudnya peserta yang mampu melakukan pemeliharaan peralatan

Keterangan/ Jam Pelajaran -

-

-


26

Hasil/Outcome


masak, makan dan minum. : Setelah mengikuti diklat ini diharapkan peserta mampu untuk menjadi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang mampu menjalankan tugastugas pelayanan dan kesehatan narapidana di Lapas dan Rutan dengan baik. : 7 Hari, 30 Orang : Diklat ini mengajarkan mengenai : 1. Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pelayanan kesehatan (jiwa/mental dan jasmani) 2. Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tata cara penyiapan makanan 3. Peraturan-peraturan mengenai sarana dan prasarana kesehatan di Lapas/Rutan 4. Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai sanitasi, air, higiene di lingkungan Lapas/Rutan 5. Peraturan-peraturan tentang pengawasan terhadap perawatan dan kesehatan Narapidana di lingkungan Lapas dan Rutan 6. Standar internasional tentang pelayanan minimal perawatan kesehatan Narapidana dan Tahanan 7. Standar Pelayanan Kesehatan Narapidana (jiwa/mental dan jasmani) 8. Standar mengenai pelayanan makanan 9. Standar mengenai sarana dan prasarana kesehatan di Lapas dan Rutan 10. Standar mengenai sanitasi, air, higiene, dan lingkungan Lapas/Rutan 11. Sistem pengawasan perawatan dan kesehatan Lapas/Rutan 12. Indeks kepuasan penghuni dan

-

-


27

Persyaratan Peserta


Tempat Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan Pola Penyelenggara an Kurikulum

masyarakat 13. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, makanan, dan sanitasi, air dan lingkungan di lingkungan Lapas dan Rutan. : 1. Pangkat / Golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b) 2. Pegawai yang bekerja pada bidang pelayanan narapidana / tahanan di Lapas dan Rutan : 1. Widyaiswara/fasilitator yang memiliki kompetensi dan telah tersertifikasi. 2. Pejabat struktural yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi yang ditentukan. 3. Menguasai materi yang akan diajarkan dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta

-

-

: Hotel / Wisma sesuai dengan anggaran pada DIPA dan ketentuan yang berlaku : Sesuai dengan kalender diklat

-

: Petikan DIPA Kanwil

-

-

: Mandiri oleh Kanwil : Materi Dasar : Dinamika Kelompok Materi Inti : Peraturan Pelayanan Kesehatan (jiwa/mental dan jasmani) Peraturan Pelayanan Makanan Peraturan Sarana dan Prasarana kesehatan Lapas / Rutan Peraturan tentang sanitasi, air, higiene, dan lingkungan Lapas / Rutan Peraturan Pengawasan Perawatan dan Kesehatan Lapas / Rutan Standar Minimum Rule Perawatan Kesehatan Napi dan Tahanan (internasional)

6 JP 3 JP 3 JP 3 JP 3 JP 4 JP 6 JP


28

Standar Pelayanan Kesehatan (jiwa/mental dan jasmani) Standar Pelayanan Makanan Standar Sarana dan Prasarana Kesehatan Lapas / Rutan Standar Sanitasi, Air, Higiene, dan lingkungan Lapas / Rutan Sistem Pengawasan Perawatan dan Kesehatan Lapas / Rutan Indeks Kepuasan Penghuni dan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Makanan dan Sanitasi, Air, dan Lingkungan Lapas / Rutan Etika PNS Total JP Tenaga Pengajar Materi Penunjang : Kebijakan Direktorat Jenderal pemasyarakatan Dalam pengelolaan Perawatan kesehatan Bagi WBP Kebijakan Pengembangan SDM pada Kementerian Hukum dan HAM

6 JP 6 JP 6 JP 6 JP 6 JP 6 JP 4 JP 4 JP 70 JP 3 JP NS Ditjen Pemasyarakata n 3 JP NS BPSDM Hukum dan HAM

Kebijakan Kemenkumham dalam 3 JP NS ITJEN Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Total JP Narasumber 9 JP


29


Tujuan


: PENGADAAN BARANG DAN JASA Keterangan/Ja PEMERINTAH m Pelajaran : Pengadaan Barang Jasa Pemerintah merupakan salah satu faktor sangat penting dan dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kesuksesan pembangunan di negeri ini, sangat dipengarui oleh efektifitas pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah pada masing-masing instansi/lembaga termasuk dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Semakin tingginya volume pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Baik secara kuantitas maupun kualitas agar proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat terselenggara secara efektif dan efisien serta tidak menyimpang dari ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan, : Setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu memahami dan melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai aturan yang berlaku. : Setelah mengikuti Diklat ini, peserta dapat: 1. Memahami mengenai gambaran umum pengadaan, prinsip-prinsip dasar, kebijakan umum, kode etik, dasar hukum yang berlaku serta prinsip pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa 2. Menjelaskan persiapan pengadaan barang/jasa mulai dari tahap perencanaan umum, pemaketan pekerjaan, pembentukan panitia, penentuan pemilihan sistem/ metode penyampaian dokumen/metode evaluasi pengadaan; penyusunan HPS dan jadwal pelelangan


30

Hasil/Outcome


Persyaratan Peserta


Waktu Pelaksanaan

3. Menjelaskan prosedur pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemborongan dan jasa lainnya 1. Menjelaskan prosedur pelaksanaan pengadaan jasa konsultasi; 2. Menjelaskan prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola 3. Mengetahui peraturan pengadaan barang/jasa dengan dana pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) 4. Menjelaskan peraturan pelaksanaan pendayagunaan produksi dalam negeri dan usaha kecil 5. Menjelaskan kegunaan dan kebutuhan e-Procurement 6. Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu bekerja melaksanakan proses pengadaan dengan benar sesuai aturan yang berlaku : 7 Hari , 30 Orang : Diklat ini memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada peserta dalam proses pengadaan barang dan Jasa pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. : 1. PPK, Pejabat/Panitia Lelang, pegawai yang akan menangani pengadaan barang/jasa pemerintah. 2. Belum memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa. : 1. Widyaiswara/fasilitator yang memiliki kompetensi dan telah tersertifikasi. 2. Pejabat struktural yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi yang ditentukan. 3. Menguasai materi yang akan diajarkan dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta Sesuai Kalender Diklat

-

-

-

-


31

Tempat Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan Pola Penyelenggara an Kurikulum

Hotel / Wisma sesuai dengan anggaran pada DIPA dan ketentuan yang berlaku Petikan DIPA Kanwil

-

: Mandiri oleh Kanwil Materi Dasar : Dinamika Kelompok Materi Inti : Pengantar Pengadaan Barang dan Jasa 1. Garis Besar Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa 3. Ruang Lingkup Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 4. Peraturan Pengadaan Barang/Jasa, Kebijakan dan Aturan Khusus 5. Para Pihak Terkait Pengadaan Barang/Jasa 6. Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 7. Etika Pengadaan dan Good Governance 8. Pengendalian & Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa 1. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan 2. Pemilihan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 3. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 4. Pemilihan Metode Evaluasi Penawaran 5. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa 6. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi 7. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan 8. Penyusunan Dokumen Pengadaan 9. Harga Perhitungan Sendiri 10. Jaminan Pengadaan dan Sertifikat Garansi

6 JP 3 JP

3 JP


32

Pengadaan Barang 1. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana 2. Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung 3. Kontes 4. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya 5. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak 6. Pelaporan dan Penyerahan Barang Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 1. Gambaran Umum 2. Pelelangan 3. Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung 4. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya 5. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak 6. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya 1. Gambaran Umum 2. Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana 3. Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung 4. Sayembara 5. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya 6. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak 7. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi 1. Gambaran Umum 2. Seleksi Umum Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha 3. Penunjukan dan Pengadaan Langsung Konsultan Berbentuk Badan Usaha 4. Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan 5. Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung Jasa

6 JP

6 JP

6 JP

6 JP


33

Konsultansi Berbentuk Perorangan 6. Sayembara 7. Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjutnya 8. Penyusunan dan Persiapan Pelaksanaan Kontrak. 9. Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Swakelola 1. Jenis Pekerjaan Swakelola 2. Penyelenggaraan Pekerjaan Swakelola 3. Para Pihak pada Penyelenggaraan Swakelola 4. Pelaksana Swakelola Oleh Penanggung Jawab Anggaran 5. Pelaksana Swakelola Oleh Intansi Pemerintah Lain 6. Pelaksana Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat 7. Perencanaan Swakelola 8. Pelaksanaan Swakelola 9. Pengawasan & Evaluasi Swakelola Pendayagunaan Produksi dalam Negeri dan Usaha Kecil 1. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri 2. Peningkatan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri 3. Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan Preferensi harga 4. Pengawasan penggunaan produksi dalam negeri 5. Pendayagunaan Usaha Kecil Pengadaan dengan dana Pinjaman / Hibah Luar Negeri 1. Pengadaan Dengan Pinjaman/Hibah Luar Negeri 2. Naskah Perjanjian Luar Negeri dan Kredit Ekspor 3. Pelelangan Internasional dan Keikutsertaan Asing Penggunaan E-Procurement 1. Gambaran umum e-procurement

6 JP

3 JP

3 JP

7 JP NS Biro Perlengkapan


34

2. E-Procurement 3. E-Tendering 4. E-Purchasing Simulasi Soal (Reviu latihan soal-soal) Total JP Tenaga Pengajar Materi Penunjang : Kebijakan Kemenkumham dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

10 JP 65 JP 3 JP NS ITJEN

3 JP LKPP Pusat Kebijakan Pengembangan SDM pada 3 JP NS Kementerian Hukum dan HAM BPSDM Hukum dan HAM Total JP Narasumber 9 JP Ujian Sertifikasi


35

6. Nama Diklat

Tujuan


: PERENCANAAN ANGGARAN Keterangan/ BERBASIS KINERJA Jam Pelajaran : Pengelolan APBN dan APBD harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam UU No. 17 tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 antara lain prinsip akuntabilitas, profesionalitas, transparan, dan bertanggungjawab. Konsep utama dalam penyusunan APBN dan APBD dengan berlakunya paket UU Keuangan Negara tersebut adalah diterapkannya Unified budget, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan Anggaran Berbasis Kinerja. Pelaksanaan ketentuan dalam UU Keuangan dirasakan masih banyak kelemahan. Hal ini tercermin dari rendahnya pencapaian output dan outcome serta penyerapan anggaran yang menumpuk diakhir tahun. Salah satu penyebab dari lemahnya pelaksanaan anggaran tersebut adalah buruknya kualitas perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh satuan kerja pada Kementerian dan Lembaga.Dengan adanya Perencanaan Anggaran diharapkan mampu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan perencanaan penganggaran di organisasi. : Menciptakan SDM yang berkompeten dalam melaksanakan perencanaan penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyerapan anggaran. : Setelah mengikuti Diklat ini, peserta dapat: 1. menjelaskan konsep pendekatan


36

Hasil/Outcome


Persyaratan Peserta Persyaratan Pengajar

penganggaran 2. merancang Rencana Aktivitas/ Penugasan 3. memperhitungkan Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa 4. merancang TOR dan RAB 5. menghasilkan perkiraan Penarikan Kebutuhan 6. melaksanakan Pengendalian Aktivitas 7. memahami dan menjelaskan Pelaporan dan Pertang-gungjawaban Keuangan 8. memahami dan menerangkan aplikasi RKAKL-DIPA 9. mempunyai Motivasi yang tinggi : Setelah mengikuti diklat ini peserta diharapkan berkompeten dan mampu menghasilkan perencanaan dan penganggaran pada instansi kementerian negara/lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dilaksanakan dengan tuntas serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan. : 7 Hari , 30 Orang : Diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pengelola Anggaran yang bertugas menghasilkan dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI. : 1. Diutamakan pegawai yang bertugas dibidang Perencanaan Anggaran 2. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c) : 1. Widyaiswara/fasilitator yang memiliki kompetensi dan telah tersertifikasi. 2. Pejabat struktural yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi yang ditentukan. 3. Menguasai materi yang akan diajarkan

-

-

-

-


37

dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta Waktu Pelaksanaan Tempat Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan Pola Penyelenggara an Kurikulum

: Sesuai Kalender Diklat

-

: Hotel / Wisma sesuai dengan anggaran pada DIPA dan ketentuan yang berlaku : Petikan DIPA Kanwil

-

: Mandiri oleh Kanwil : Materi Dasar : Dinamika Kelompok Materi Inti : Teknik Perencanaan APBN Metode Perencana Jadwal Akuntansi Biaya dan Bagan Akun Standar (BAS) Perencana TOR dan RAB Aplikasi RENJA/RKAKL/DIPA Teknis Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja Pengendalian Pelaksanaan Aktifitas Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Total JP Tenaga Pengajar

10 JP 4 JP 4 JP 4 JP 6 JP 10 JP 6 JP 3 JP 3 JP 50 JP

Materi Penunjang : Etika PNS

3 JP NS ITJEN 3 JP NS Kebijakan Pengembangan SDM pada BPSDM Hukum Kementerian Hukum dan HAM dan HAM Kebijakan Biro Perencanaan terkait 3 JP NS Biro dengan Perencana Anggaran Perencanaan Total JP Narasumber 9 JP


38


Tujuan


: BENDAHARAWAN : Pembangunan Nasional adalah usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara umum, dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan dinamika global. Dalam rangka pembangunan nasional diperlukan peningkatan kualitas dan kompetensi para pengelola keuangan negara khususnya bendahara di setiap unit pemerintahan. : Untuk mempersiapkan seorang bendahara yang handal dapat mengelola keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN disetiap unit/ instansi/ satuan kerja kementerian negara/ lembaga, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. : Setelah mengikuti diklat ini, peserta dapat melaksanakan tugas kebendaharaan meliputi: 1. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya 2. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK 3. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan 4. melakukan pemotongan/ pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran

Keterangan/ Jam Pelajaran

-

-


39

yang dilakukannya 5. menyetorkan pemotongan/ pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara 6. mengelola rekening tempat penyimpanan UP 7. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN. Hasil/Outcome : Seorang bendahara yang handal dituntut untuk dapat menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan keuangan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara disetiap unit/instansi/satuan kerja kementerian negara/lembaga, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lama Pelaksanaan, Jumlah Peserta Deskripsi Singkat

-

: 21 Hari, 30 Orang

-

: Diklat ini menjelaskan tentang sistem penerimaan dan pengeluaran negara, pengelolaan uang persediaan, pengujian dan pembayaran tagihan, perpajakanbendahara pengeluaran, pembukuan dan pertanggunhjawaban pengeluaran negara. Ceramah tentang kebijakan APBN, Etika profesi bendaharawan, teknik penyusunan kontrak, pemberantasan korupsi dan penyelesaian kerugian negara

-


40


Tempat Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan Pola Penyelenggara an Kurikulum

:

1. Pangkat/golongan maksimal Penata Muda Tk I ( III/b) 2. Pegawai yang belum menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu : 1. Widyaiswara/fasilitator yang memiliki kompetensi dan telah tersertifikasi. 2. Pejabat struktural yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi yang ditentukan. 3. Menguasai materi yang akan diajarkan dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta

-


-

-

-

: Bekerjasama dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Materi Dasar Dinamika Kelompok Materi Inti Pengelolaan Uang Persediaan Pengujian dan Pembayaran Tagihan Perpajakan Bendahara Pengeluaran Pembukuan dan Pelaporan Bendahara Pengeluaran Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sistem penerimaan dan Pengeluaran Negara Etika Profesi Bendahara Aplikasi Bendahara Pengeluaran Standar dan Prosedur Pengelolaan Keuangan yang Baik Pengawasan Keuangan Kebijakan APBN Ujian Etika PNS Total JP Tenaga Pengajar Materi Penunjang Kebijakan Kemenkumham dalam

9 JP 16 JP 18 JP 10 JP 16 JP 8 JP 8 JP 6 JP 10 JP 4 JP 4 JP 3 JP 20 JP 3 JP Kanwil 135 JP 3 JP NS ITJEN


41

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Kebijakan Kemenkumham dalam Pengelolaan Keuangan Negara Kebijakan Pengembangan SDM pada Kementerian Hukum dan HAM Total JP Narasumber


Tujuan

3 JP NS Biro Keuangan 3JP NS BPSDM Hukum dan HAM 9 JP

: SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Keterangan/ PEMERINTAH (SPIP) Jam Pelajaran : SPIP menurut PP No 6 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. SPIP ini dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut. SPIP merupakan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian ini dilakukan untuk mencapai pengelolaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka pertanggungjawaban publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. : Bimtek ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan


42


Hasil/Outcome

keterampilan dalam melakukan pengawasan internal terhadap : 1. Menerapkan sistem pengenalian internal berbasis kinerja 2. Sebagai pedoman bagi aparat pengawasan internal dan eksternal pemerintah serta pihak lain yang berkepentingan dalam memahami sistem pengendalian internal 3. Mendorong terciptanya perilaku aparatur yang taat berbagai peraturan perundang-undangan : Setelah mengikuti diklat ini peserta dapat memahami dan menerapkan unsur-unsur SPIP sebagai berikut : 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian resiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantaian pengendalian internal yang dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. : Tersusunnya laporan SPIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-

-


: 7 Hari, 30 Orang

-

: Diklat ini menjelaskan tentang penyusunan rencana kerja, analisa tujuan, cara pengisian CEE (control enviroment evaluation), identifikasi resiko dan analisisnya, penyusunan rencana tindak pengendalian, peyempurnaan kebijakan dan monitoring penyelenggaraan SPIP

-


: Pejabat struktural yang menangani penyusunan laporan SPIP : 1. Widyaiswara/fasilitator yang memiliki kompetensi dan telah tersertifikasi.

-


43

2. Pejabat struktural yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi yang ditentukan. 3. Menguasai materi yang akan diajarkan dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta Tempat Pelaksanaan Biaya Pelaksanaan Pola Penyelenggara an Kurikulum


-

: Mandiri oleh Kanwil : Materi Inti Overview Penyelenggaraan SPIP Penyusunan Rencana Kinerja Analisis Tujuan Control Environment Evaluation (CEE) Identifikasi Resiko Analisis Resiko Evaluasi Existing Control Activities (ECA) Perumusan Perbaikan Control Activities Informasi dan Komunikasi Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Penyempurnaan Kebijakan SOP Monitoring Penyelenggaraan SPIP Total JP Tenaga Pengajar Materi Penunjang Kebijakan Pengembangan SDM pada Kementerian Hukum dan HAM Implementasi dan Evaluasi SPIP di Kanwil Kebijakan Kemenkumham dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Total JP Narasumber

5 JP 3 JP 2 JP 5 JP 5 JP 5 JP 5 JP 5 JP 3 JP 2 JP 3 JP 7 JP 50 JP 3JP NS BPSDM Hukum dan HAM 3 JP NS ITJEN 3 JP NS Setjen 9 JP


44


Tujuan


: PRAJABATAN GOLONGAN II : Indonesia memiliki semua prakondisi untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD tahun 1945, yang ditandai dengan kekayaan alam yang berlimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar dan demokrasi yang relatif stabil. Namun prakondisi yang sudah terpenuhi itu belum mampu dikelola secara efektif dan efisien oleh para aktor pembangunan, sehingga Indonesia masih tertinggal dari cepatnya laju pembangunan global. PNS memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola prakondisi tersebut. Sejumlah keputusan strategis dilaksanakan oleh PNS. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan PNS yang profesional yaitu PNS yang mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan jalur pendidikan dan pelatihan. : Membentuk PNS yang profesional yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh nilainilai dasar PNS, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan publik. : PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional yang diindikasikan dengan kemampuan mengaktualisasikan lima nilai dasar, yaitu : 1. Kemampuan mewujudkan akuntabilitas dalam melaksanakan jabatannya 2. Kemampuan mengedepankan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas jabatannya 3. Kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya 4. Kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tuga jabatannya


-

-


45

5. Kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. Hasil/Outcome : Terwujudnya PNS yang profesional sebagai pelayan publik.

-


: 28 Hari (13 Hari Pembelajaran Klasikal dan 15 Hari Pembelajaran Non Klasikal), sesuai dengan jumlah CPNS Kanwil

-

: Dalam rangka pembentukan PNS profesional, dibutuhkan pembaharuan atas kurikulum, metode pembelajaran dan pola pembalajaran diklat yang ada saat ini dan didukung oleh semua pihak. Melalui pembaharuan ini diharapkan dapat menghasilkan PNS yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik yang dewasa ini sangat dibutuhkan untuk mengelola segala prakondisi dan sumber daya pembangunan yang ada, sehingga dapat mempercepat peningkatan daya saing bangsa.

-

Persyaratan Peserta

: 1. Telah ditetapkan sebagai CPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 2. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah 3. Surat penugasan dari Pejabat Pembina Kepegawaian 4. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan : 1. Penceramah memiliki kompetensi untuk memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience 2. Widyaiswara dan atau pegawai lainnya harus memiliki sertifikat kompetensi untuk mengajar 3. Penguji yang memiliki kompetensi untuk menyiapkan, mengawasi dan memberikan penilaian pada evaluasi pemahaman. 4. Pembimbing adalah tenaga pengajar yang memiliki kompetensi untuk

-


-


46

Tempat Pelaksanaan Pola Pelaksanaan

Biaya Pelaksanaan Kurikulum

memfasilitasi pembelajaran aktualisasi nilai-nilai dasar PNS di tempat kerja/magang. Pembimbing terdiri dari coach ( widyaiswara/pegawai lainnya pada lembaga penyelenggara diklat pemerintah) dan mentor (atasan langsung peserta atau pegawai lain yang ditunjuk) Hotel / Wisma sesuai dengan anggaran pada DIPA dan ketentuan yang berlaku : 1. Apabila jumlah peserta kurang dari 25 Orang, kegiatan diklat kerjasama dengan Badan Diklat Propinsi atau Kab/ Kota. 2. Peserta lebih dari 25 Orang dapat dilaksanakan secara mandiri berkoordinasi dengan LAN atau Badan Diklat Propinsi atau Kab/Kota Petikan DIPA Kanwil Pembukaan Kebijakan Pengembangan SDM Overview Kebijakan Penyelenggaraan Diklat Dinamika Kelompok Ceramah Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL) Penjelasan Aktualiasasi Aktualisasi PNS Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Anti Korupsi Evaluasi Pemahaman Rancangan dan Pembimbingan Aktualisasi Evaluasi Rancangan Aktualisasi Aktualisasi*** Evaluasi Aktualisasi Penutupan Total

-

2 JP 2 JP NS BPSDM Hukum dan HAM 6 JP 6 JP WI BPSDM/ Penyelenggara 2 JP WI BPSDM 6 JP 9 JP 9 JP 9 JP 9 JP 18 JP 3 JP 10 JP* 10 JP ** 10 JP** 3 JP 114 JP


47

Keterangan : * Pelaksanaan pembelajaran rancangan dan pembimbingan aktualisasi dengan total 30 JP dilaksanakan dalam 1 hari pembelajaran dengan perincian 30 peserta dibagi kedalam 3 kelompok dan setiap kelompok dibimbing oleh 1 coach dikalikan 10 JP ** Pelaksanaan pembelajaran evaluasi rancangan aktualisasi evaluasi aktualisasi dengan total 180 JP dilaksanakan dalam 1 hari pembelajaran dengan perincian, setiap Tim Pengajar Aktualisasi (coach, mentor, dan penguji) dikali 3 kelompok, dikali 2 kali kegiatan pembelajaran tersebut diatas dan dikalikan 10 JP *** Pelaksanaan pembelajaran non klasikal (aktualisasi) di tempat kerja atau di tempat magang selama 15 hari kerja setara dengan 160 JP.

Kurikulum sesuai Peraturan Kepala LAN No 16 Tahun 2015


48

2. KURIKULUM BIMBINGAN TEKNIS PADA KANTOR WILAYAH TAHUN 2016 1.

Nama Bimtek

:

PENGELOLAAN GIZI DAN MAKANAN DI LAPAS / RUTAN


Latar Belakang

:

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan tempat dilakukannya pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan ketika yang bersangkutan sedang menjalani hukuman pidananya. Pada saat orang-orang tersebut berada di Lapas atau Rutan, maka kesehatan mereka juga harus mendapat perhatian secara layak, walaupun permasalahan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari perilakunya maupun pengaruh lingkungan di sekelilingnya.

-

Tujuan Bimtek

:

Setelah mengikuti Bimtek ini diharapkan peserta mampu untuk melakukan pengadaan makanan, penyimpanan makanan, dan penyiapan makanan, menjaga kebersihan makanan, pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum, serta memenuhi syarat-syarat kesehatan dan gizi.

-


:

Setelah mengikuti bimtek ini, peserta dapat:

-

a. Memahami standar pengadaan, penyiapan dan penyimpanan makanan b. Mengetahui standar kebersihan makanan c. Memahami dan mengaplikasikan kualitas gizi dan kesehatan dalam Pedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Kalender Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2016

49

Lapas dan Rutan d. Dan dapat mengaplikasikan mengenai pemeliharaan peralatan masak, makan dan minum. Hasil / Outcome

:

Setelah mengikuti bimbingan teknis ini diharapkan peserta dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas di lingkungan Lapas dan Rutan dalam hal pengelolaan kualitas makanan dan gizi bagi para warga binaan pemasyarakatan

-

Lama Bimtek, jumlah peserta

:

3 Hari, 30 Orang

-

Deskripsi Singkat

:

Bimtek ini akan melatih peserta cara untuk pengelolaan makanan untuk narapidana, bagaimana cara pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan; kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan gizi, selain itu juga akan diajarkan bagaimana pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.

-

Persyaratan Peserta

:

1. Pangkat / Golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b);

-

2. Pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang bekerja pada bidang perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).


50


:

1. Widyaiswara/fasilitator yang memiliki kompetensi dan telah tersertifikasi.

-

2. Pejabat struktural yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi yang ditentukan. 3. Menguasai materi yang akan diajarkan dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta Tempat Pelaksanaan

:

Hotel / Wisma sesuai dengan anggaran pada DIPA dan ketentuan yang berlaku

-

Waktu Pelaksanaan

:

Sesuai Kalender Kegiatan Kanwil

-

Biaya Pelaksanaan

:

Petikan DIPA Kanwil

-

Materi

:

Kebijakan Pengembangan SDM pada Kementerian Hukum dan HAM

3 JP NS BPSDM Hukum dan HAM

Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam Pengelolaan Gizi dan Kesehatan

3 JP

Implementasi Pengelolaan Gizi dan Makanan di Lapas/Rutan

2 JP NS Kanwil

Peraturan tentang Pelayanan Makanan

2 JP

Standar Pengadaan,

3 JP

NS Ditjen PAS

Penyiapan dan Penyimpanan Makanan Standar Kebersihan Makanan

3 JP

Standar Kualitas Gizi dan Kesehatan

3 JP


51

2.

Standar Pemeliharaan Peralatan Masak,Makan dan Minum

3 JP

Total

20 JP

Nama Bimtek

:

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)


Latar Belakang

:

Perkembangan Aplikasi SIMAK BMN seiring dengan perubahan kebijakan/regulasi oleh Kementerian Keuangan RI, baik di bidang keuangan maupun Barang Milik Negara (BMN) menimbulkan beberapa kendala/keterlambatan SDM yang ada di satker untuk menerima perkembangannya, sehingga hal ini akan menghambat satker dalam mengirim laporan BMN ke Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal. Dengan adanya pelatihan ini akan bermanfaat bagi unit kerja dalam mengelola BMN yang berada di bawah wewenangnya.

-

Tujuan Bimtek

:

Menciptakan SDM yang berkompeten dan mandiri dalam menyusun laporan BMN.

-


:

Setelah mengikuti bimbingan ini, peserta dapat :

-

1. mengoperasikan SIMAK BMN dan Persediaan 2. membuat laporan BMN akuntabel dan transparan 3. menyelesaikan kendala/masalah dalam menyusun laporan BMN 4. menyusun laporan BMN


52

5. mengirim laporan tepat waktu Hasil /Outcome

:

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan berkompeten dan mandiri dalam melaksanakan pekerjaan di bidang penatausahaan dan pelaporan BMN yang akuntabel, transparan dan mengirim ke Biro Perlengkapan tepat waktu.

-

Lama Bimbingan,

:

3 Hari, 30 Orang

-

Deskripsi Singkat

:

Bimtek ini menjelaskan tentang kendala yang terjadi dalam pengelolaan BMN, pengetahuan tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Penyusunan BMN, Hibah BMN, Sewa BMN, Pinjam Pakai BMN, Penghapusan BMN, Teori Aplikasi BMN dan Persediaan serta Rekonsiliasi BMN.

-

Persyaratan Peserta

:

Pejabat Struktural yang menangani perlengkapan dan rumah tangga pada Kanwil dan UPT

-


:

Waktu Pelaksanaan

:

Jumlah Peserta

1. Widyaiswara/fasilitator yang memiliki kompetensi dan telah tersertifikasi. 2. Pejabat struktural yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi yang ditentukan. 3. Menguasai materi yang akan diajarkan dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta Sesuai Kalender Kegiatan Kanwil

-


53

Tempat Pelaksanaan

:


-

Biaya Pelaksanaan

:

Petikan DIPA Kanwil

-

Materi

:



Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

2 JP NS Biro Pengelolaan BMN

Kebijakan Pengelolaan BMN di Kanwil

2 JP NS Kanwil

Standar Akuntansi Pemerintah

2 JP

Pengelolaan BMN

2 JP

Aplikasi SIMAK BMN

3 JP

Aplikasi Persediaan

3 JP

Catatan atas Laporan BMN

3 JP

Total

20 JP


54

3.

Nama Bimtek

:

PENGELOLAAN KEUANGAN

Keterangan/Ja m Pelajaran

Latar Belakang

:

Seiring dengan perubahan kebijakan/regulasi yang digunakan dalam mengelola/menyusun laporan dan mutasi serta regenerasi petugas SAI dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang mengakibatkan kurang maksimal dalam menyusun laporan keuangan.

-

Tujuan Bimtek

:

Menciptakan petugas yang dapat menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

-

Indikator Keberhasilan Bimbingan

:

Setelah mengikuti bimbingan ini, peserta dapat:

-

1. memahami peraturan terkait penyusunan laporan keuangan; 2. dapat mengoperasikan aplikasi SAKPA 3. dapat menyusun draft laporan keuangan sesuai dengan SAP

Hasil : Bimbingan/Ou tcome

Setelah mengikuti bimbingan ini, peserta mampu:

-

1. memahami peraturan terkait penyusunan laporan keuangan; 2. mengoperasikan aplikasi SAKPA 3. menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP

Lama Bimtek, Jumlah Peserta

:

3 Hari, 30 Orang

-


55

Deskripsi Singkat

:

Bimtek ini menjelaskan tentang kendala yang terjadi dalam pengelolaan keuangan, pengetahuan tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Berbasis Akrual, Penatausahaan Persediaan, Penatausahaan BMN, Sistem Akuntansi Keuangan, Penatausahaan dan Pengelolaan PNBP, Catatan Atas Laporan Keuangan, Rekonsiliasi SAK dengan SIMAK BMN, dan Penatausahaan Piutang.

-

Persyaratan Peserta

:

Pejabat/Jabatan Fungsional Umum (JFU) bidang keuangan pada Kanwil dan UPT

-


:

1. Widyaiswara/fasilitator yang memiliki kompetensi dan telah tersertifikasi. 2. Pejabat struktural yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi yang ditentukan. 3. Menguasai materi yang akan diajarkan dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta

Waktu Pelaksanaan

:


-

Tempat Pelaksanaan

:


-

Biaya Pelaksanaan

:

Petikan DIPA Kanwil

-


3 JP NS BPSDM Hukum dan

Materi


56

HAM Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM

3 JP Biro Keuangan

Isu Aktual Pengelolaan Keuangan pada Kanwil

2 JP Kanwil

Standar Akuntansi Pemerintah

2 JP

Pengelolaan Keuangan

2 JP

Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

2 JP

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

2 JP

Rekonsiliasi SAK dengan SIMAK BMN

2 JP

Penatausahaan dan Pengelolaan PNBP dan Piutang

2 JP

Total

20 JP


57

4.

Nama Bimtek

:

PENINGKATAN KAPASITAS HAK ASASI MANUSIA BAGI PETUGAS PEMASYARAKATAN DAN IMIGRASI

Latar Belakang

:

Pasca disahkannya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ditetapkannya agenda Reformasi Birokrasi secara nasional, mengubah cara pandang aparatur di dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Masyarakat bukan lagi dipandang sebagai objek di dalam pelayanan, melainkan subjek dalam pelayanan itu sendiri, sehingga mengakibatkan perlunya perubahan orientasi pelayanan bagi para aparatur di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang mengedepankan kepada prinsip hak asasi manusia. Dengan adanya perubahan paradigma dan orientasi pelayanan, diharapkan pelayanan publik yang diberikan dalam lingkup substantif pelayanan di Imigrasi dan Pemasyarakatan, dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat, dan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.


-

Tujuan Bimtek

:

Memberikan pembekalan secara teknis hak asasi manusia bagi peserta dalam pelaksanaan tugas bidang pelayanan substantif baik pada pemasyarakatan dan imigrasi.

-


:

Setelah mengikuti bimtek ini peserta dapat:

-

1. Memahami Moral dan etika PNS bidang imigrasi dan pemasyarakatan. 2. Memahami konsep hak asasi manusia.


58

3. Memahami instrumen hak asasi manusia dalam bidang pelayanan publik bidang keimigrasian dan pelayanan bidang pemasyarakatan. 4. Memahami kebijakan nasional bagi pelayanan publik dasar keimigrasi dan pemasyarakatan. 5. Menerapkan parameter HAM substantif pada bidang pelayanan publik keimigrasian dan pemasyarakatan. 6. Menerapkan parameter HAM substantif pada bidang penegakan hukum terkait dengan bidang pelayanan substantif Keimigrasian dan Pemasyarakatan. 7. Mampu menjelaskan komitmen petugas dalam pemberian pelayanan publik keimigrasian dan pemasyarakatan. 8. Menerapkan kedisiplinan, sanksi dan sikap samapta dilingkungan petugas pemasyarakatan dan keimigrasian.


59

Hasil/ Outcome

:

Setelah mengikuti bimtek ini, peserta diharapkan berkompeten dan mampu menerapkan prinsip-prinsip HAM di dalam pelayanan bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

-

Lama Bimtek dan Jumlah Peserta

:

3 Hari, 30 Orang

-

Bimtek ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan sikap perilaku petugas pemasyarakatan dan petugas imigrasi dalam pelaksanaan tugas bidang pelayanan pada satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM R.I.

-

Deskripsi Singkat

Persyaratan Peserta

:

1. Pegawai pada UPT Pemasyarakatan dan UPT Imigrasi 2. Pangkat/golongan minimal Pengatur (II/c)


:

1. Widyaiswara/fasilitator yang memiliki kompetensi dan telah tersertifikasi. 2. Pejabat struktural yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi yang ditentukan. 3. Menguasai materi yang akan diajarkan dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta


60

Tempat Pelaksanaan


-

Biaya Pelaksanaan

Petikan DIPA Kanwil

-



Kebijakan Ditjen HAM terhadap Penyelesaian Kasus HAM di Indonesia

3 JP NS Ditjen HAM

Konsep Hak Asasi Manusia

3 JP Kanwil

Instrumen Hak Asasi Nasional dan Internasional

2 JP

Keselamatan Di LAPAS, Rutan dan Rudenim

2 JP

Perlakuan Terhadap Kelompok Minoritas dan Rentan

3 JP

Hubungan dengan Dunia Luar ( Hak atas Informasi dan Pengembangan Diri bagi WBP dan Deteni)

2 JP

Kebutuhan Dasar dan Pelaporan Kesehatan

2 JP

Total

20 JAM

Materi

:


61

5.

Nama Bimtek

:

PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH


Latar Belakang

:

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas perbantuan, daerah otonom memiliki struktur pemerintah daerah yang memiliki wilayah otonom berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan kewenangan otonomi, wilayah otonom memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah. Namun, pada pelaksanaan otonomi dan regulasi daerah, masih banyak yang tidak harmonis baik secara vertikal maupun horizontal, serta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, dan penyelenggaraan negara kesatuan. Oleh karena itu, pelatihan ini perlu diberikan kepada perangkat pemerintah daerah, agar dalam melaksanakan kewenangan pembentukan hukum dapat berpedoman pada prinsipprinsip peraturan perundang-undangan yang baik.

-

Tujuan Bimtek

:

Menciptakan SDM yang berkompeten dalam melaksanakan tugas merancang peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-


:

Setelah mengikuti bimtek ini peserta dapat:

-

1. Memahami ilmu perundangundangan; 2. Memahami jenis, fungsi dan materi muatan peraturan perundangPedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Kalender Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2016

62

undangan. 3. Memahami proses pembentukan peraturan daerah. 4. Menerapkan metode dan bahasa peraturan perundang-undangan. 5. Menerapkan teknik penyusunan peraturan daerah. 6. Memahami teknik harmonisasi dan pembulatan konsep rancangan peraturan daerah. 7. Menerapkan teknik penyusunan peraturan daerah. 8. Menjelaskan hasil penyusunan rancangan peraturan daerah. Hasil Bimtek/ Outcome

:

Setelah mengikuti bimtek ini, peserta diharapkan peserta berkompeten dan mampu menyusun peraturan perundangundangan dalam rangka pembentukan hukum serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan.

-

Lama Bimtek dan Jumlah Peserta

:

3 Hari, 30 Orang

-

Deskripsi Singkat

:

Bimtek ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan sikap perilaku perancang peraturan perundangundangan. Materi yang diberikan mengenai asas dalam ilmu perundang-undangan, jenis dan fungsi materi peraturan perundang-undangan, proses pembentukan, metodologi dan bahasa, teknik harmonisasi dan pembulatan


63

konsep, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah. Persyaratan Peserta

:

1. Pegawai pada jajaran Kanwil, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Pegawai yang telah mengikuti diklat Perancang


:

1. Widyaiswara/fasilitator yang memiliki kompetensi dan telah tersertifikasi. 2. Pejabat struktural yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi yang ditentukan. 3. Menguasai materi yang akan diajarkan dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta Sesuai Kalender Kegiatan Kanwil

-

Tempat Pelaksanaan


-

Biaya Pelaksanaan

Petikan DIPA Kanwil

-


3 JP

Ilmu Perundang-Undangan

2 JP

Jenis Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

2 JP

Proses Pembentukan Peraturan Daerah

2 JP

Metodologi dan Bahasa Perundang-

2 JP

Waktu Pelaksanaan

Materi

:

:


64

undangan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

3 JP

Harmonisasi dan Pembulatan Konsep Rancangan Peraturan Daerah

2 JP

Bimbingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

2 JP

Presentasi Hasil Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

2 JP

Total

20 JP

NS Ditjen PP

NS Ditjen PP


65

6.

Nama Bimtek

:

PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN


Latar Belakang

:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang digantikan dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Ada beberapa substansi yang diatur dalam UU ini, diantaranya ditegaskan bahwa ASN adalah sebuah profesi. Imbas dari penetapan ASN sebagai sebuah profesi adalah perlu adanya asas, nilai dasar, kode etik dan perilaku, serta pengembangan kompetensi. Kompetensi sebagai salah satu syarat dari UndangUndang ini perlu terus dijaga dan dikembangkan. Kompetensi akan menjadi tolok ukur kualitas ASN. Tanpa adanya pengembangan kompetensi yang memadai, kualitas ASN perlu dipertanyakan dan ditakutkan akan berefek pada kinerja organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibutuhkan suatu peningkatan kualitas pegawai untuk mencipatakn pegawai yang handal guna menjalankan roda organisasi pemerintah yang berkualitas juga

-

Tujuan Bimtek

:

Meningkatkan kompetensi peserta dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, agar mampu memahami formasi dan pengadaan PNS, mutasi kepegawaian, sasaran kerja pegawai, pensiun serta pemberhentian pegawai berdasar kebijakan manajemen PNS sesuai arahan reformasi birokrasi.

-

Indikator

:

Setelah mengikuti Bimtek ini, peserta

3-


66

Keberhasilan

dapat: 1. Peserta mampu memahami mengenai Pengelolaan Kepegawaian yang baik 2. Peserta mampu memahami formasi dan pengadaan PNS 3. Peserta mampu memahami standar kompetensi manajerial, dan 4. Peserta mampu menyusun Sasaran Kinerja Pegawai

Hasil / Outcome

:

Setelah mengikuti bimtek ini peserta diharapkan berkompeten dan mampu dalam melaksanakan pengelolaan kepegawaian yang efisien dan akuntabel

-


:

3 Hari, 30 Orang

-

Deskripsi Singkat

:

Bimtek ini menjelaskan tentang pengelolaan kepegawaian dan penyusunan sasaran kinerja pegawai yang sesuai dengan jabatan fungsional pegawai

-

Persyaratan Peserta

1. Pejabat atau pegawai yang menangani kepegawaian pada Kanwil dan UPT

-

2. Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a) Persyaratan Pengajar


-

2. Pejabat struktural yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi


67

yang ditentukan. 3. Menguasai materi yang akan diajarkan dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta

Tempat Pelaksanaan

:


-

Waktu Pelaksanaan

:


-

Biaya

:

Petikan DIPA Kanwil

-

Materi

:



Kebijakan Pengelolaan Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM

2 JP Biro Kepegawaian

Isu Aktual terkait Pengelolaan Kepegawaian pada Kanwil

2 JP NS Kanwil

Penyiapan dan Pengelolaan Data Kepegawaian*

4 JP

Pengelolaan Kepegawaian (Formasi, Mutasi, Pemberhentian PNS, Hukdis, Penetapan Angka Kredit, SKP)

6 JP

Sistem Olah Data Berbasis IT**

3 JP

Total

20 JP


68

Keterangan : * Pengagendaan, penyuntingan, penyandian, perekaman, pengelompokan, penyimpanan dan pemeliharaan surat/dokumen kepegawaian serta penyiapan penyusunan laporan/perangkaan sesuai beban kerja ** Penyajian, pengolahan data dan pertukaran data berbasis IT

7.

Nama Bimtek

:

PENILAIAN KINERJA PNS

Latar Belakang

:

Penilaian kinerja PNS adalah penilaian secara periodik atas pekerjaan/kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penilaian kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karis PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai pengendaian perilaku kerja produktif yang diisyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati.

Tujuan Bimtek

:

Meningkatkan pengetahuan pejabat/pegawai dalam menyusun SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang terukur, objektif dan akuntabel.

-


:

Peserta mampu menyusun SKP dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai secara objektif, terukur dan akuntabel

-



69

Hasil / Outcome

:

Meningkatnya pemahaman dalam menyusun penilaian kinerja PNS yang menjamin prinsip objektif, terukur, akuntabel dan transparan.

-


:

3 Hari, 30 Orang

-

Deskripsi Singkat

:

Bimtek ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan penilaian kinerja dan prestasi PNS dan kemampuan menyusun SKP dan PPKP serta bisa melakukan evaluasi sasaran kinerja.

-

Persyaratan Peserta

1. Pejabat atau pegawai yang menangani bidang kepegawaian

-

2. Pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a) Persyaratan Pengajar


-

2. Pejabat struktural yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi yang ditentukan. 3. Menguasai materi yang akan diajarkan dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta

Tempat Pelaksanaan

:


-

Waktu Pelaksanaan

:


-


70

Biaya

:

Materi

:

Petikan DIPA Kanwil

-



Kebijakan Kanwil terkait Penilaian Kinerja PNS

2 JP Kanwil

Penilaian Kinerja PNS Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2015 tentang ASN

2 JP

Kebijakan Penilaian Prestasi Kerja PNS Berdasarkan PP No 46 Tahun 2011 dan PERKA BKN No 1 Tahun 2013

2 JP

Petunjuk Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP)

2 JP

Evaluasi Kinerja di Bidang Pengelolaan Kepegawaian

3 JP

Simulasi PPKP Online, Jurnal Harian Pegawai Kemenkumham dan Evaluasi Penilaian Kinerja PNS

3 JP

Evaluasi Sasaran Kerja PNS

3 JP

Total

20 JP


71

8.

Nama Bimtek

:

PENYUSUNAN LAKIP


Latar Belakang

:

Perlunya penyusunan LAKIP

-

1. Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya pelaporan AKIP 2. Untuk melaksanakan pelaporan AKIP perlu dikembangkan Sistem AKIP 3. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance telah dikembangkan media pertanggungjawaban LAKIP .

Tujuan Bimtek

:

1. Memberikan pemahaman mengenai proses dan cara penyusunan kinerja instansi pemerintah kepada pegawai yang menangani laporan 2. Terwujudnya LAKIP yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan


72


:

Peserta memahami proses dan cara penyusunan LAKIP yang sesuai dengan PERMENPAN dan RB No 23 Tahun 2014

-

Hasil / Outcome

:

1. Tersusunnya LAKIP yang berkualitas dalam penyusunan dan penyajian informasi.

-

2. Tersusunnya LAKIP yang sesuai dengan PERMENPAN dan RB No 23 Tahun 2014 Lama Bimtek, Jumlah Peserta

:

3 Hari, 30 Orang

-

Deskripsi Singkat

:

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja

-

1. Pejabat atau pegawai yaang menangani penyusunan LAKIP

-

Persyaratan Peserta

2. Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a) Persyaratan Pengajar


-

2. Pejabat struktural yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi yang ditentukan.


73

3. Menguasai materi yang akan diajarkan dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta

Tempat Pelaksanaan

:


-

Waktu Pelaksanaan

:


-

Biaya

:

Petikan DIPA Kanwil

-

Materi

:



Implementasi Penyusunan LAKIP di Kanwil

2 JP

Tata Cara Penyusunan LAKIP menurut PerMenPAN dan RB No 53 Tahun 2014

3 JP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

2 JP

Peraturan Menteri Keuangan No 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara

2 JP

Simulasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Simulasi Penyusunan LAKIP Tahun 2016

4 JP NS Biro Perencanaan

Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi SAKIP Satker

4 JP NS ITJEN

Total

20 JP


74

9.

Nama Bimtek

:

PENGELOLAAN WEB


Latar Belakang

:

Mengoptimalkan penyebaran informasi melalui komunikasi visual, situs-web merupakan potensi besar dalam penyebaran informasi. Saat ini situs web atau yang dikenal dengan website sudah merupakan layanan standar yang diberikan oleh instansi, perusahaan, organisasi maupun individual perorangan. Kementerian Hukum dan HAM dengan jumlah satker yang tersebar hingga pelosok Indonesia, keberadaan website yang informatif dan up to date tentu saja akan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas. Selain itu masyarakat pun akan lebih mudah mencari informasi seputar kebijakan-kebijakan yang ada.

-

Tujuan Bimtek

:

1. Memberikan pemahaman seputar pengelolaan website

-

2. Website dapat dikelola dengan konten-konten yang informatif, up to date dan menarik Indikator Keberhasilan

:

Peserta mampu mengelola website dengan menyajikan konten-konten yang menampilkan kegiatan-kegiatan unit kerja secara up to date

Hasil / Outcome

:

Tersajinya website yang informatif dan up to date

-


:

3 Hari, 30 Orang

-


75

Deskripsi Singkat

:

Persyaratan Peserta

Bimtek ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan pejabat/pegawai dalam mengelola website, agar website yang ada mampu memberikan informasi ke internal Kementerian Hukum dan HAM maupun sebagai pelayanan publik. Website yang telah ada dikelola dengan menampilkan konten yang menarik, informatif dan up to date.

-

1. Pejabat/Pegawai yang bertugas mengelola website pada Kanwil dan UPT

-

2. Minimal lulusan D III Komputer 3. Pangkat/golongan minimal Pengatur (II/c) Persyaratan Pengajar

1. Widyaiswara/fasilitator yang memiliki kompetensi dan telah tersertifikasi. 2. Pejabat struktural yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi yang ditentukan. 3. Menguasai materi yang akan diajarkan dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta Hotel / Wisma sesuai dengan anggaran pada DIPA dan ketentuan yang berlaku

-

Tempat Pelaksanaan

:

-

Waktu Pelaksanaan

:


-

Biaya

:

Petikan DIPA Kanwil

-

Materi

:



Implementasi Pengelolaan Website pada

2 JP


76

Kanwil

10 .

Kebijakan Pegelolaan Website

4 JP

Web CMS Fundamental dan Panduan Pengelolaan Website

3 JP

Praktek/Latihan Pengelolaan Website

8JP

Total

20 JP

Nama Bimtek

:

PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BERBASIS AKRUAL TINGKAT MULA


Latar Belakang

:

Penerapan akuntansi berbasis akrual adalah kerangka waktu implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur pada PP No 71 Tahun 2010. Pada tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah telah menerapkan akuntansi akrual dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan akuntansi berbasis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan dan para pengguna laporan keuangan. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan untuk mengindetifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

-

Kementerian Keuangan mengembangkan Pedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Kalender Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2016

77

aplikasi akuntansi yang selama ini telah digunakan dalam basis kas menuju akrual (cash toward accrual) yaitu SAI menjadi SAIBA untuk digunakan setiap Kementerian/Lembaga. Tujuan Bimtek

:

1. Meningkatkan kemampuan operator dalam penggunaan aplikasi SAIBA 2. Meningkatkan pemahaman mengenai penyusunan Catatan Laporan Keuangan 1. Peserta mampu mengoperasikan aplikasi SAIBA 2. Peserta mampu menyusun Catatan Laporan Keuangan dengan baik Dengan adanya bimtek ini tersedianya operator yang handal dalam mengoperasikan aplikasi SAIBA dan menyusun Catatan Laporan Keuangan.

-


:

Hasil / Outcome

:

Lama Bimtek, : Jumlah Peserta

3 Hari, 30 Orang

-

Deskripsi Singkat

Bimtek ini dimaksudkan untuk mempersiapkan operator yang handal dalam mengoperasikan aplikasi SAIBA dan meyusun Catatan Laporan Keuangan yang baik.

-

1. Operator yang menangani aplikasi SAIBA pada Kanwil dan UPT

-

Persyaratan Peserta

:

-

-

2. Pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a) Persyaratan Pengajar


-

2. Pejabat struktural yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi Pedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Kalender Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2016

78

yang ditentukan. 3. Menguasai materi yang akan diajarkan dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta

Tempat Pelaksanaan

:


-

Waktu Pelaksanaan

:


-

Biaya

:

Petikan DIPA Kanwil

-

Materi

:



Implementasi Laporan Keuangan SAIBA pada Kanwil dan satker

3 JP Kanwil

Kebijakan Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkumham

4 JP NS Biro Keuangan

SAIBA : Pengenalan Dokumen Sumber


SAIBA : Pengenalan, Aplikasi dan Praktek


Penyusunan Catatan Laporan Keuangan (CaLK)


Total

20 JP


79

11. Nama Bimtek : Latar Belakang

:

INSTRUKTUR PEMASYARAKATAN


Pelaksanaan pembinaan kemandirian memerlukan

-

tenaga/petugas instruktur Pemasyarakatan yang memiliki kemampuan/keterampilan sehingga dapat membina narapidana menjadi terampil dan ahli dalam bidang keterampilan yang dapat dijadikan bekal untuk berusaha dalam masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana.

Untuk menunjang hal tersebut perlu adanya suatu program pembinaan teknis bagi petugas Pemasyarakatan di Lapas dan Rutan sebagai Instruktur

Pemasyarakatan

ketrampilan/kemandirian

dalam

bidang

sehingga

dapat

meningkatkan kemampuan pembinaan kepada narapidana dalam meningkatkan kualitas hasil karya narapidana khususnya dalam bidang kegiatan bengkel kerja.

Tujuan Bimtek

:

1.

meningkatkan

kemampuan

pemasyarakatan

dalam

petugas

-

memberikan

pembinaan kepada narapidana.

2.

Terlatihnya petugas pemasyarakatan di bidang kegiatan kerja produksi di setiap propinsi

3.

Terdidiknya petugas untuk membuat laporan

kegiatan

kerja

narapidana

berbasis IT (SDP).


:


-

1. Membina narapidana berdasarkan minat dan bakat ketrampilan dan keahliannya Pedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Kalender Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2016

80

2. Memberikan pengetahuan kewirausahaan dan kemandirian 3. Merencanakan program kegiatan kemandirian narapidana 4. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan kemandirian berbasis IT (SDP)

Hasil / Outcome

:

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan di bidang kegiatan kerja narapidana yang terencana, terprogram, terlaksana dan terevaluasi secara berkesinambungan

-


:

3 Hari, 30 Orang

-

Deskripsi Singkat

:

Bimtek ini menjelaskan tentang kebijakan kegiatan kerja narapidana, kegiatan pelatihan kerja narapidana, kegiatan produksi kerja narapidana, manajemen pelaporan berbasit IT

-

Persyaratan Peserta

1. Pangkat / Golongan minimal Pengatur Muda Tk. I (II/b);

-

2. Pegawai di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang bekerja pada bidang kegiatan kerja Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Persyaratan

1. Widyaiswara/fasilitator yang memiliki kompetensi dan telah

-


81

Pengajar

tersertifikasi. 2. Pejabat struktural yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi yang ditentukan. 3. Menguasai materi yang akan diajarkan dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta Hotel / Wisma sesuai dengan anggaran pada DIPA dan ketentuan yang berlaku

Tempat Pelaksanaan

:

-

Waktu Pelaksanaan

:


-

Biaya

:

Petikan DIPA Kanwil

-

Materi

:



Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam kegiatan kerja narapidana

3 JP

Peningkatan kegiatan pelatihan kerja narapidana

2 JP NS Kanwil

Peningkatan kegiatan produksi kerja narapidana

2 JP

Kewirausahaan narapidana

3 JP

NS Ditjen PAS

Pemasaran hasil kegiatan kerja narapidana 3 JP Penginputan data pelaporan kegiatan kerja berbasit IT (SDP bidang kegiatan kerja )

6 JP

Total

20 JP


82

12. Nama Bimtek :

OPERATOR SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA ( SA BMN) / SIMAK


Latar Belakang

:

Perkembangan Aplikasi SIMAK BMN seiring dengan perubahan kebijakan/regulasi oleh Kementerian Keuangan RI, baik di bidang keuangan maupun Barang Milik Negara (BMN) menimbulkan beberapa kendala/keterlambatan SDM yang ada di satker untuk menerima perkembangannya, sehingga hal ini akan menghambat satker dalam mengirim laporan BMN ke Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal. Dengan adanya pelatihan ini akan bermanfaat bagi unit kerja dalam mengelola BMN yang berada di bawah wewenangnya.

-

Tujuan Bimtek

:

Menciptakan SDM yang berkompeten dan mandiri dalam menyusun laporan BMN.

-


:


-

Hasil /Outcome

:

5. mengoperasikan SIMAK BMN dan Persediaan 6. membuat laporan BMN akuntabel dan transparan 7. menyelesaikan kendala/masalah dalam menyusun laporan BMN 8. menyusun laporan BMN 9. mengirim laporan tepat waktu Setelah mengikuti pelatihan ini peserta diharapkan berkompeten dan mandiri dalam melaksanakan pekerjaan di bidang penatausahaan dan pelaporan BMN yang akuntabel, transparan dan mengirim ke

-


83

Biro Perlengkapan tepat waktu. Lama Bimtek, Jumlah Peserta

:

3 Hari, 30 Orang

-

Deskripsi Singkat

:

Bimtek ini menjelaskan tentang kendala yang terjadi dalam pengelolaan BMN, pengetahuan tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Penyusunan BMN, Hibah BMN, Sewa BMN, Pinjam Pakai BMN, Penghapusan BMN, Teori Aplikasi BMN dan Persediaan serta Rekonsiliasi BMN.

-

Persyaratan Peserta

:

1. Jabatan Fungsional Umum (JFU) bidang umum maupun perlengkapan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM

-

2. Pangkat/Golongan Pengatur Muda Tk I (II/b) sampai dengan Penata Muda Tk I (III/b) 1. Widyaiswara/fasilitator yang memiliki kompetensi dan telah tersertifikasi. 2. Pejabat struktural yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi yang ditentukan. 3. Menguasai materi yang akan diajarkan dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta Sesuai Kalender Kegiatan Kanwil


:

Waktu Pelaksanaan

:

Tempat Pelaksanaan

:


-

Biaya Pelaksanaan

:

Petikan DIPA Kanwil

-

Materi

:

Kebijakan Pengembangan SDM pada

3 JP NS

-


84

13 .

Kementerian Hukum dan HAM

BPSDM Hukum dan HAM

Implementasi Laporan BMN di Kanwil dan Satker

2 NS Kanwil

Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

2 NS Biro Pengelolaan BMN

Pengenalan BMN

2 JP

Pengenalan Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan

3 JP

Install Aplikasi

1 JP

Aplikasi SIMAK BMN

3 JP

Aplikasi Persediaan

3 JP

Proses Pengiriman ke Aplikasi SIMAK BMN dan Backup Data

1 JP

Total

20 JP

Nama Bimtek

:

UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)


Latar Belakang

:

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang melibatkan pemerintah sebagai pengguna barang/jasa, pihak swasta sebagai penyedia barang/jasa dan masyarakat sebagai pihak penerima manfaat merupakan perwujudan nyata dari penerapan Good Governance. Dalam prakteknya, pengadaan barang/jasa pemerintah ini masih ditemukan banyak permasalahan karena praktek KKN. keberadaan ULP berperan penting dalam

-


85

upaya meningkatkan kualitas, efektivitas dan efesiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tujuan Bimtek

:

Menciptakan SDM yang kompeten dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah


:

mampu melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai peraturan yang berlaku

Hasil / Outcome

:

Setelah mengikuti bimtek ini peserta diharapkan berkompeten dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang akuntabel, transparan dan tepat waktu

-

Lama Bimtek, : Jumlah Peserta

3 Hari, 30 Orang

-

Deskripsi Singkat

Bimtek ini menjelaskan tentang informasi peraturan terbaru, kendala yang terjadi dalam pengelolaan barang dan jasa pemerintah, E-procurement dan Epurchasing, pelayanan hukum kepada pengelola keuangan, pokja ULP dan APIP serta kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Kemenkumham

-

1. Jabatan Fungsional Umum (JFU) bidang umum maupun perlengkapan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

-

Persyaratan Peserta

:

-

2. Pangkat/Golongan Pengatur Muda Tk I (II/b) sampai dengan Penata Muda Tk I (III/b) Persyaratan

1. Widyaiswara/fasilitator yang

-


86

Pengajar

memiliki kompetensi dan telah tersertifikasi. 2. Pejabat struktural yang memiliki kompetensi mengajar sesuai materi yang ditentukan. 3. Menguasai materi yang akan diajarkan dan mampu mentransfer ilmu kepada peserta

Tempat Pelaksanaan

:


-

Waktu Pelaksanaan

:


-

Biaya

:

Petikan DIPA Kanwil

-

Materi

:



Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kanwil Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kemenkumham

3 JP NS Kanwil 3 JP NS Biro Pengelolaan BMN

Kebijakan Perubahan Peraturan Presiden No 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

4 JP

E-Procurement dan E-Purchasing

4 JP

Permasalahan Hukum dalam Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

3 JP


87

Total

20 JP


88

C. Metode Pembelajaran Pendekatan dalam pembelajaran Diklat/Bimtek ini disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran bagi pelatihan orang dewasa (andragogi). Metode dalam pengajaran Diklat/Bimtek disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran Diklat yang bersangkutan. Untuk penyelenggaraannya maka Diklat tersebut dapat diselenggarakan secara klasikal dan non klasikal, penyelenggaraan Diklat secara klasikal dilakukan dengan tatap muka dan untuk keberhasilan penerapan metode pembelajaran yang efektif jumlah peserta pada setiap angkatan berjumlah 25 sampai dengan 40 orang. Metode pendidikan dan pelatihan dijabarkan dalam setiap mata ajar untuk mempermudah tenaga pengajar atau fasilitator dalam melakukan proses pembelajaran, metode pembelajaran dapat berupa ceramah, diskusi dan tanya jawab, simulasi dan role play, bermain peran, dan lain-lain sesuai tujuan pembelajaran. D. Alokasi Waktu 1. Alokasi Waktu Diklat ditetapkan berdasarkan kompetensi hasil belajar yang akan dicapai, alokasi waktu pembelajaran baik yang berupa teori dan praktek memperhatikan pertimbangan metode dan target yang ingin dicapai. Alokasi Waktu menggunakan istilah Jam Pelajaran (JP), 1 (satu) JP disetarakan dengan 45 menit. Alokasi waktu yang diperkenankan maksimal 12 Jam pelajaran per hari, dengan demikian setiap peserta dapat mengikuti dengan maksimal setiap proses pembelajaran. 2. Alokasi Waktu bimtek ditetapkan berdasarkan kompetensi hasil belajar yang akan dicapai, alokasi waktu penyampaian materi adalah 60% waktu untuk praktek/simulasi/role play, 25% untuk diskusi/tanya jawab, 15 % untuk ceramah. Alokasi Waktu penyampaian materi bimtek menggunakan istilah Jam Narasumber (Jam), 1 (satu) jam adalah 60 menit (sesuai peraturan Menteri Keuangan dalam standar biaya). Alokasi waktu yang diperkenankan maksimal dalam 1 hari adalah 10 Jam (diluar coffee break dan makan siang/ishoma). E. Modul dan Bahan Ajar Modul adalah alat bantu diklat yang digunakan dalam proses belajar mengajar berupa buku pegangan bagi widyaiswara maupun peserta diklat yang disusun secara sistematik, mencakup tujuan dan uraian materi diklat, latihan dan evaluasi terhadap peserta mengenai materi diklat dimaksud. Sedangkan bahan ajar merupakan ringkasan materi yang didesain secara menarik yang disajikan oleh pengajar dalam bentuk powerpoint, alat peraga. Setiap materi bimtek disusun bahan ajar dalam bentuk ringkasan materi yang didesain secara menarik yang disajikan oleh narasumber, bahan ajar tersebut Pedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Kalender Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2016

89

harus disampaikan terlebih dahulu kepada peserta sebelum atau pada saat materi diberikan.


90

BAB V SARANA PRASARANA Sarana dan prasarana kegiatan Diklat/Bimtek merupakan bagian yang sangat penting dijamin kualitasnya untuk mendukung penyelenggaraan sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Beberapa pilihan sarana dan prasarana dan tempat penyelenggaraan Diklat pada Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia sebagai berikut : 1. Penetapan sarana dan prasarana Diklat/bimtek disesuaikan dengan tujuan, sasaran program dan materi jenis Diklat yang bersangkutan yang meliputi: kapasitas daya tampung, keamanan dan ketertiban, keindahan, dan kesehatan. 2. Pada Instansi penyelenggara diklat terakreditasi di kota provinsi Misal. Badan Diklat propinsi. Lembaga pendidikan TNI/POLRI di daerah untuk Diklat Kesemaptaan, dan lembaga diklat lainnya di daerah untuk penyewaan tempat dan sarana dan prasarana, penginapan/asrama bagi peserta pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Hotel dan Wisma yang memenuhi persyaratan kebutuhan tempat, sarana dan prasarana, penginapan bagi peserta pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Pada Aula Kantor wilayah, sepanjang peserta diklat tidak di asramakan atau diwajibkan menginap. BPSDM Hukum dan HAM selaku Penyusun kebijakan teknis penyelenggaraan diklat, rencana dan program pengembangan SDM di bidang Hukum dan HAM menetapkan standar kelengkapan sarana prasarana Diklat sebagai berikut : A. Sarana Pembelajaran Sarana Diklat yang dipergunakan dalam pelaksanaan Diklat antara lain adalah : a. Papan Tulis / White board dan Screen; b. Flip chart; c. Overhead projector, dan data proyektor; d. Sound system, dan Microphone; e. Modul/bahan ajar; f. Multimedia dan lain-lain. B. Prasarana Prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Diklat antara lain adalah a. Ruang kelas; b. Ruang diskusi; c. Ruang kantor/Sekretariat; d. Asrama/hotel bagi peserta; e. Ruang makan; f. Fasilitas olahraga/Lapangan; Pedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Kalender Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2016

91

g. Unit kesehatan; h. Tempat ibadah Tim penyelenggara diklat dapat melakukan peninjauan lokasi dan sarana yang diperlukan terlebih dahulu dan memastikan kelengkapan dan ketersediaan sesuai kebutuhan penyelenggaraan, melaporkan hasil peninjauan kepada pengarah dan penanggung jawab kegiatan diklat.


92

BAB VI TATA TERTIB PESERTA A. Tata Tertib Pembelajaran Ketentuan yang mengatur perlakuan peserta selama pembelajaran Diklat/bimtek meliputi : 1. Peserta wajib mengikuti kegiatan setiap hari sesuai dengan jadual yang ditentukan. 2. Pelajaran dimulai pada pukul 08.00 WIB. 3. Peserta hadir 15 menit sebelum kegiatan dimulai dan mengisi daftar hadir terlebih dahulu. 4. Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban kelas, agar ditunjuk piket kelas secara bergantian dari panitia penyelenggara dan dari peserta diklat/bimtek. 5. Selama pelajaran berlangsung peserta tidak boleh meninggalkan ruangan belajar kecuali untuk keperluan mendesak dan minta ijin terlebih dahulu kepada tenaga pengajar/fasilitator dan panitia 6. Pada waktu pelajaran berlangsung peserta tidak boleh merokok makan, minum dan menggunakan alat komunikasi yang dapat mengganggu pembelajaran. 7. Peserta yang tidak mengikuti pelajaran lebih dari 5% dari total jumlah jam pelajaran dapat dinyatakan gugur atau tidak lulus 8. Untuk membantu kelancaran perkuliahan, dibentuk organisasi peserta dengan susunan sebagai berikut : Ketua senat, sekretaris, bendahara 9. Pengurus Senat agar membuat jadual piket kelas bergiliran setiap hari dengan tugas : Menyiapkan peserta dan memberikan laporan kepada pengajar sebelum dan sesudah kegiatan perkuliahan, memimpin doa sebelum perkuliahan dimulai B. Tata Tertib Di Asrama 1. Setiap peserta wajib menjaga keamanan dan ketertiban pada saat istirahat terutama malam hari antara pukul 22.00 s.d 04.30 WIB; 2. Setiap meninggalkan asrama supaya meninggalkan kunci kamar ditempat yang telah ditentukan. 3. Mengatur penggunaan air dengan sebaik-baiknya, matikan kran air setelah selesai digunakan. 4. Matikan lampu dan AC serta kamar harus dalam keadaan rapi ketika akan meninggalkan asrama. 5. Menjaga barang-barang berharga milik pribadi seperti perhiasan, uang, hand phone serta barang berharga lainnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. 6. Selama di asrama diwajibkan untuk berpakaian rapi, sopan serta pantas khususnya pada saat sarapan pagi, makan siang dan makan malam.


93

7. Jika ada kegiatan di luar program diklat yang dilaksanakan oleh peserta agar berkoordinasi dengan penyelenggara. 8. Peserta diharapkan/dianjurkan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama/kepercayaannya masing-masing. 9. Pelanggaran terhadap tata tertib akan menjadi catatan pada rapat evaluasi dan menjadi bahan pertimbangan kelulusan peserta. C. Tata Tertib Makan Peserta mendapatkan makan dan snack selama dalam Diklat/Bimtek sesuai standar biaya yang tersedia, peserta mengambil makanan sesuai porsi perorangan yang ditentukan dalam kontrak atau pesanan, ketidak tertiban sering menimbulkan terjadinya kekurangan ketersediaan makanan bagi peserta lainnya. Penyajian makan dan snack bagi peserta diklat :  Makan pagi : 07.00 – 07.30 WIB  Snack pagi : 10.00 – 10.15 WIB  Makan siang : 12.00 – 13.00 WIB : 15.00 – 15.15 WIB  Snack sore  Makan malam : 19.00 – 20.00 WIB D. Tata Tertib Penerimaan Tamu 1. Menerima tamu di Lobby asrama/hotel, tidak diperkenankan menerima tamu di kamar peserta. 2. Menerima tamu pada saat jam istirahat, tidak diperkenankan menenerima tamu pada saat kuliah berlangsung. E. Pelanggaran dan Sanksi Peserta yang melanggar tata tertib yang telah ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat perbuatannya, pembobotan sanksi yang akan diberikan kepada peserta yang melanggar tata tertib diputuskan melalui rapat panitia penyelenggaran kegiatan atau Tim Penilai Performance/Tim Penyelenggara Kegiatan, antara lain : 1. Pelanggaran Berat a. Sengaja merusak atau mengambil barang-barang inventaris asrama/hotel atau barang milik orang lain bukan haknya. b. Membawa atau mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. c. Melakukan perbuatan asusila yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kepatutan. d. Tidak hadir atau tidak mengikuti kegiatan lebih dari 5% dari seluruh program. e. Berkelahi, bertengkar, membuat keributan.


94

Sanksi : a. Dikeluarkan dari Diklat/bimtek yang sedang diikuti b. Wajib mengganti seluruh biaya yang telah digunakannya. 2. Pelanggaran Sedang a. Sering terlambat mengikuti kuliah. b. Meninggalkan pelajaran tanpa alasan yang jelas. c. Bersikap tidak sopan terhadap pengajar/dosen/widyaiswara,dan pegawai d. Membuat suasana belajar mengajar tidak tertib. e. Menggunakan HP di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Sanksi : a. Dinyatakan tidak lulus atau lulus bersyarat b. Teguran tertulis dengan tembusan kepala unit kerja yang bersangkutan 3. Pelanggaran Ringan a. Terlambat mengikuti kegiatan. b. Kurang menghargai dosen/widyaiswara/pengajar. c. Membuat suasana di asrama atau dikelas kurang tertib. Sanksi : a. Teguran lisan oleh panitia penyelenggara. b. Tindakan pembinaan dari penyelenggara. F. Pakaian Peserta Diklat Pakaian sehari-hari untuk kegiatan diklat/bimtek perlu keseragaman untuk keindahan dan kemudahan dalam mengenali peserta, semangat kebersamaan dan kekompakan untuk mengikuti kegiatan dapat dimulai dari keserangaman pakaian yang digunakan. Pakaian sehari-hari diatur sebagai berikut : 1. Hari Senin s.d Jum’at : Kemeja Putih berdasi celana panjang gelap, wanita menyesuaikan. 2. Hari Sabtu, dan : Baju batik malam hari 3. Senam / Dinamika : Pakaian Olah Raga, Sepatu Olah Raga Kelompok


95

BAB VII EVALUASI KEGIATAN Program Diklat/Bimtek tidak serta merta berakhir dengan berakhirnya kegiatan belajar mengajar di kelas. Beberapa persoalan bisa saja baru teridentifikasi,ada banyak pertanyaan yang mungkin muncul pada saat berakhirnya diklat/bimtek. Misalnya bagaimana kualitas program pelatihan, apakah peserta diklat telah berhasil dalam kegiatan diklat, apakah peserta merasa puas dengan program diklat yang baru saja selesai, apakah peserta diklat/bimtek mau mengikuti diklat/bimtek lain yang diselenggarakan, atau apakah peserta mau merekomendasikan diklat/bimtek yang baru diikutinya kepada orang lain, apakah program diklat/bimtek telah sesuai dengan kebutuhan peserta, atau apakah diklat/bimtek telah sesuai dengan kebutuhan dari instansi yang mengirimkan peserta, atau apakah ada hal-hal yang masih perlu atau harus ditingkatkan berkaitan dengan kualitas pelaksanaan program diklat/bimtek. Seluruh pertanyaan di atas hanya dapat dijawab jika penyelenggara diklat/bimtek melakukan evaluasi terhadap program diklat/bimtek tersebut. Adapun yang dimaksud dengan evaluasi disini merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program Diklat/bimtek dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah pencapaian tujuan pelatihan tercapai dan sejauhmana tingkat penerapan hasil pelatihan di tempat tugas, mengetahui faktor penghambat dalam penerapan hasil pelatihan, untuk mengetahui dampak pelatihan terhadap tanggung jawab dan situasi tempat bekerja. Secara garis besar evaluasi diklat diklasifikasikan dalam 3 tahapan, yaitu: Evaluasi Reaksi (Evaluating Reaction), Evaluasi Pembelajaran (Learning Evaluating), dan Evaluasi Perilaku (Evaluating Behaviour). A. Evaluasi Reaksi (Evaluating Reaction) Tujuan dari tahap “Reaction Evaluation” adalah untuk mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap proses penyelenggaraan kegiatan diklat. Adapun komponen penyelenggaraan diklat/bimtek yang akan diukur atau dievaluasi adalah : 1. Kurikulum / Silabi; Tujuannya untuk mengetahui apakah sebuah kurikulum/silabi diklat dapat direalisasikan atau tidak, dengan cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya melalui rangkaian informasi yang diperoleh evaluator. Pedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Kalender Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2016

96

Aspek yang dinilai dari kurikulum adalah sebagai berikut : 1. Kesesuaian materi diklat/bimtek yang terdapat dalam silabus dengan tujuan pendidikan dan diklat, dengan mata ajar ; 2. Kesesuaian kurikulum diklat/bimtek dengan kebutuhan kerja dan permasalahan ditempat kerja; 3. Ketersediaan modul sesuai dengan kurikulum ; 4. Kesesuaian materi pelajaran dengan jumlah jam pelajaran; 5. Kesesuaian urutan pemberian materi dengan kurikulum. 2. Tenaga Pengajar / Widyaiswara Tujuan dilakukannya evaluasi terhadap tenaga pengajar adalah untuk mengetahui kualitas, sikap dan perilaku tenaga pengajar. Aspek yang dinilai dari Widyaiswara adalah sebagai berikut : 1. Pencapaian tujuan instruksional; 2. Sistematika penyajian; 3. Kemampuan menyajikan/memfasilitasi ; 4. Ketepatan waktu dan kehadiran; 5. Penggunaan metode dan sarana Diklat; 6. Sikap dan perilaku; 7. Cara menjawab pertanyaan dari peserta; 8. Penggunaan bahasa; 9. Pemberian motivasi kepada peserta; 10. Penguasaan materi; 11. Kerapihan berpakaian; 12. Kerjasama antar Widyaiswara (dalam tim). 3. Penyelenggaraan Diklat. Tujuan dilakukannya evaluasi terhadap penyelenggara diklat adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan dan sikap yang diberikan oleh penyelenggara diklat selama diklat berlangsung. Aspek yang dinilai dari penyelenggara diklat adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan pedoman penyelenggaraan ; 2. Penyediaan jadwal kegiatan ; 3. Kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana ; 4. Kebersihan kelas, asrama, kafetaria, toilet ; 5. Pelayanan administrasi terhadap peserta ; 6. Penyediaan alat bantu pembelajaran ; 7. Penyediaan pelayanan kesehatan ; 8. Kesiapan petugas kelas ; 9. Sikap penyelenggara terhadap peserta ; 10. Administrasi Diklat yang meliputi : o Sejauhmana penatausahaan Diklat telah dilaksanakan dengan baik; o Tersusunnya seluruh dokumen dan bahan-bahan Diklat dalam satu file. Pedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Kalender Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2016

97

4. Evaluasi Pelayanan Makanan Tujuan dilakukannya evaluasi terhadap pelayanan makanan adalah untuk mengetahui kualitas, variasi, kebersihan dan ketepatan waktu dalam menyajikan makanan yang diberikan selama diklat berlangsung Aspek yang dinilai dari penyelenggara diklat/bimtek adalah sebagai berikut : 1. Ketersediaan Makanan 2. Variasi menu makanan utama dan kudapan 3. Kebersihan dalam penyajian makanan utama dan kudapan 4. Ketepatan dalam penyajian menu makanan utama dan kudapan 5. Ketersediaan air minum 6. Ketersediaan daftar menu makanan 5. Evaluasi Sarana dan Prasarana Tujuan dilakukannya evaluasi terhadap sarana dan prasarana adalah untuk mengetahui kualitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana selama diklat/bimtek berlangsung. Aspek yang dinilai dari penyelenggara diklat/bimtek adalah sebagai berikut : 1. Ketersediaan ruang pembelajaran 2. Ketersediaan alat bantu/media pembelajaran 3. Ketersediaan dan kebersihan kamar mandi 4. Ketersediaan fasilitas olah raga 5. Ketersediaan fasilitas kesehatan 6. Ketersediaan akses data dan informasi 7. Ketersediaan sarana hiburan Penilaian terhadap kinerja Penyelenggara dilakukan oleh tenaga pengajar/fasilitator dan peserta. Hasil penilaian diolah dan disimpulkan oleh Penyelenggara sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program Diklat/bimtek yang akan datang. B. Evaluasi Pembelajaran (Learning Evaluating) Tujuan dari tahap “Learning Evaluating” adalah untuk mengetahui perubahan pengetahuan, pemahaman, tingkat kemajuan belajar serta tingkat penguasaan peserta diklat terhadap materi yang telah diajarkan selama diklat. Komponen pembelajaran yang akan diukur atau dievaluasi meliputi : a) Pre Test – Post Test Pre-test dilaksanakan setelah pembukaan Diklat/Bimtek atau sebelum proses pembelajaran, sedangkan post-test dilaksanakan setelah seluruh materi diklat diberikan, sebelum diklat ditutup. Laporan hasil pre-test dipublikasikan terhadap peserta selama proses diklat berjalan, sedangkan Pedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Kalender Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2016

98

hasil pengukuran antara nilai pre-test dan nilai post-test disampaikan bersamaan dengan penutupan diklat, dan atau dipublikasikan. b) Penilaian Performance Penilaian Perfomance dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Penanggungjawab, Ketua,Sekretaris dan Anggota yang penunjukkannya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah. Penilaian dilakukan selama proses diklat yang meliputi : integritas, etika, kedisiplinan, kerjasama, prakarsa peserta diklat. c) Proses Pembelajaran (diskusi, seminar, praktek/observasi lapangan) Diskusi/Seminar/Praktek/Observasi lapangan dimaksudkan untuk mengetahui apakah peserta diklat mampu membangun substansi pembelajaran atau membahas isu aktual yang berkembang pada unit kerja masing-masing dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. d) Ujian akhir Ujian akhir dilaksanakan setelah materi diklat selesai diberikan. Khusus diklat tertentu yang mempunyai instansi pembina disesuaikan dengan pedoman penyelenggaraan diklat yang ditetapkan oleh instansi pembina masing-masing, seperti Diklat Bendaharawan oleh Pusdiklat Anggaran, Diklat Pengadaan Barang Jasa oleh LKPP. Adapun Pedoman penyusunan evaluasi pembelajaran Diklat/Bimtek adalah sebagai berikut : 1. Pre Test – Post Test a. Soal bersifat komprehensif mencakup materi semua mata diklat; b. Setiap mata diklat minimal 2 soal; c. Soal berbentuk pilihan ganda (multiple choice), dengan alternatif pilihan 4 item (a,b,c,d). d. Antara soal Pre dan Post Test agar disusun secara acak agar dapat terukur perolehan nilai yang dihasilkan. 2. Penilaian Performance unsur yang dinilai dalam performance serta bobotnya sebagai berikut : No

Unsur Bobot

1.

Integritas Integritas adalah ketaatan dan kemampuan bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai agama,

Persentase (%)


99

2.

3.

4.

sosial, budaya, dan kelompok. Indikator integritas adalah: a. Kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas Diklat; b. Ketegasan dalam menyampaikan ide dan gagasan; c. Konsistensi dalam melaksanakan tugas-tugas Diklat; d. Kepatuhan pada nilai-nilai agama dan moral selama mengikuti Diklat. Etika Etika adalah kemampuan berperilaku, bertutur kata, bertindak sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, kelompok, dan etika PNS. Indikator etika adalah : a. Kesopanan dalam berperilaku sehari-hari selama mengikuti Diklat; b. Kesantunan dalam bertutur kata; c. Toleransi terhadap keragaman agama, suku, bahasa dan ras; d. Empati dalam pergaulan selama mengikuti Diklat. Kedisiplinan Kedisiplinan adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan diklat. Indikator kedisiplinan adalah: a. Kerapihan dan kesopanan berpakaian selama mengikuti diklat b. Ketepatan hadir dalam mengikuti setiap kegiatan diklat c. Kesungguhan dalam mengikuti setiap kegiatan diklat d. Kepatuhan terhadap tata tertib diklat Kerjasama Kerjasama adalah kemampuan berkoordinasi dan bersinergi dengan widyaiswara, penyelenggara, dan sesama peserta dalam menyelesaikan tugas secara bersama, serta mampu mempertemukan berbagai gagasan. Indikator kerjasama adalah : a. Berkoordinasi dengan widyaiswara, penyelenggara, dan peserta untuk tugas diklat b. Bersinergi dengan widyaiswara, penyelenggara, dan peserta untuk penyelesaian tugas diklat c. Tidak mendikte atau mendominasi kelompok d. Mau menerima pendapat orang lain

20

20

20

20


100

5.

Prakarsa Prakarsa adalah kemampuan mengajukan gagasan atau inovasi untuk kepentingan kelompok atau kepentingan yang lebih luas. Indikator prakarsa adalah : a. Membantu terciptanya iklim diklat yang kondusif bagi lahirnya ide-ide pembaruan b. Mampu membuat saran pembaharuan c. Aktif mengajukan pertanyaan yang menggugah pemikiran d. Mampu mengendalikan diri, waktu, situasi, dan lingkungan Jumlah

20

100

3. Proses Pembelajaran (diskusi, seminar, praktek/observasi lapangan)  Diskusi. Aspek penilaian pada diskusi dan seminar dititikberatkan pada aspek akademis, indikatornya adalah : 1. Kesungguhan dalam partisipasi 2. Kualitas Hasil Pemikiran 3. Teknik Presentasi dan Keefektifan penyampaian pertanyaan, jawaban dan tanggapan  Seminar ( perorangan, kelompok, observasi lapangan, angkatan ) Adapun penilaian pada seminar mempunyai aspek yang sama yang ada pada penilaian diskusi yakni menitikberatkan pada aspek akademis, yang indikatornya adalah : 1. Kesungguhan dalam partisipasi 2. Kualitas Hasil Pemikiran 3. Teknik Presentasi dan Keefektifan penyampaian pertanyaan, jawaban dan tanggapan  Praktek Adapun penilaian pada Praktek mempunyai aspek yang sama yang ada pada penilaian diskusi yakni menitikberatkan pada aspek akademis, yang indikatornya adalah : 1. Kesungguhan dalam partisipasi 2. Kualitas Hasil Pemikiran 3. Teknik Presentasi/praktek dan efektivitas penyampaian pertanyaan, jawaban dan tanggapan


101

 Ujian akhir Adapun penilaian pada ujian akhir yang indikatornya adalah sebagai berikut: 1. Soal bersifat komprehensif mencakup materi semua mata diklat 2. Setiap mata diklat minimal 2 soal 3. Model soal berbentuk pilihan ganda (multiple choice), dengan alternatif pilihan 4 item (a,b,c,d) dan essai C. Evaluasi Perilaku (Behaviour Evaluating) Evaluasi Perilaku yaitu evaluasi yang mengukur efektivitas pelaksanaan diklat berdasarkan pada perilaku peserta setelah mengikuti diklat. Evaluasi pada tahapan ini menilai apakah peserta memperlihatkan adanya perubahan perilaku dalam pekerjaannya. Analisis penilaian kinerja sebelum dan sesudah diklat dapat merekomendasikan apakah peserta memerlukan diklat tingkat lanjutan, jenis dan tipe diklat yang dibutuhkan, dan menilai apakah program diklat yang sudah dilaksanakan dianggap berhasil atau masih memerlukan penyempurnaan. Hasil dari penilaian kinerja diharapkan dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai pengaruh dari diklat yang telah dilaksanakan terhadap peningkatan kinerja peserta. Evaluasi Perilaku biasanya dilakukan setelah mengikuti diklat (pasca diklat). Evaluasi Perilaku bertujuan untuk mengukur efektivitas peserta diklat pada aspek perilaku (behaviour) dengan melihat perubahan perilaku setelah menerima materi dan bagaimana penerapannya, agar hasil yang diperoleh dari proses pemberian materi dapat diimplementasikan di unit kerja masing-masing. Sasaran Evaluasi Pasca Diklat ini adalah alumni diklat, atasan langsung, dan rekan kerja untuk mengetahui apakah program diklat yang telah dilaksanakan dapat diaplikasikan, apakah terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi alumni dalam pelaksanaannya, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut sehingga dapat diketahui apakah program diklat mencapai sasaran. Adapun indikator yang dipakai sebagai alat ukur untuk mengevaluasi perilaku (behaviour) alumni diklat, yaitu : 1. Kerapihan dalam berpakaian 2. Kedisiplinan 3. Kejujuran dan kesanggupan dalam melaksanakan tugas 4. Konsistensi dan tanggung jawab terhadap pekerjaan 5. Cara pandang kedepan terhadap pelaksanaan tugas sehari-hari secara professional 6. Sikap di dalam menerima kritik dan saran dari atasan dan teman sejawat 7. Kontribusi yang dberlkan alumni dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari 8. Membina keutuhan dan kekompakan ditempat kerja Pedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Kalender Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2016

102

9. Kemampuan mengendalikan emosi dan setiappermasalahan di tempat tugas 10. Keperdulian terhadap lingkungan pekerjaan 11. Kreativitas di dalam pelaksanaan tugas

perilaku

dalam

menyikapi

Dengan indikator tersebut disusunlah kriteria Evaluasi Pasca Diklat yang meliputi : 1. Penilaian atasan terhadap alumni Evaluasi ini menyangkut meningkat atau tidaknya hal-hal sebagai berikut : a. Kreativitas alumni diklat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan kerja b. Cara berpakaian alumni c. Disiplin alumni di lingkungan kerja d. Keperdulian alumni terhadap lingkungan pekerjaan e. Kemandirian alumni dalam menghadapi masalah sehubungan tugasnya sehari-hari f. Cara berbicara alumni dan cara mengekspresikan dirinya g. Tanggung jawab alumni dalam tantangan tugas dari pimpinan h. Sikap alumni dalam pengembangan keterampilan atau bakat yang didapat dalam pelaksanaan tugas pekerjaan sehari-hari i. Sikap alumni dalam menjalankan perintah atau instruksi pimpinan sehubungan tugas dan pekerjaannya j. Kemampuan alumni memecahkan permasalahan dalam tugasnya k. Sikap alumni dalam menerima pujian dan penghargaan yang diberikan pimpinan l. Sikap alumni saat menerima kritik dan pendapat dari teman sekerja, pimpinan dan orang lain. m. Konsistensi dalam pelaksanaan tugas n. Orientasi alumni ke masa depan sehubungan dengan tugasnya o. Kontribusi alumni dalam penyelesaian tugas bersama p. Kejujuran dan kesanggupan alumni dalam pelaksanaan tugas sehari-hari q. Sikap alumni dalam membina keutuhan dan kekompakan kelompok sehubungan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari r. Sikap alumni dalam memberikan pendapat dan saran kepada atasan s. Ketahanan mental alumni dalam menghadapi tantangan tugas sehari-hari t. Pengelolaan Stres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 2. Penilaian rekan kerja sejawat terhadap alumni Evaluasi ini menyangkut meningkat atau tidaknya hal-hal sebagai berikut : a. Kreativitas alumni diklat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan kerja b. Cara berpakaian alumni c. Disiplin alumni di lingkungan kerja d. Keperdulian alumni terhadap lingkungan pekerjaan


103

e. Kemandirian alumni dalam menghadapi masalah sehubungan tugasnya sehari-hari f. Cara berbicara alumni dan cara mengekspresikan dirinya g. Tanggung jawab alumni dalam tantangan tugas dari pimpinan h. Sikap alumni dalam pengembangan keterampilan atau bakat yang didapat dalam pelaksanaan tugas pekerjaan sehari-hari i. Sikap alumni dalam menjalankan perintah atau instruksi pimpinan sehubungan tugas dan pekerjaannya j. Kemampuan alumni memecahkan permasalahan dalam tugasnya k. Sikap alumni dalam menerima pujian dan penghargaan yang diberikan pimpinan l. Sikap alumni saat menerima kritik dan pendapat dari teman sekerja, pimpinan dan orang lain. m. Konsistensi dalam pelaksanaan tugas n. Orientasi alumni ke masa depan sehubungan dengan tugasnya o. Kontribusi alumni dalam penyelesaian tugas bersama p. Kejujuran dan kesanggupan alumni dalam pelaksanaan tugas sehari-hari q. Sikap alumni dalam membina keutuhan dan kekompakan kelompok sehubungan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari r. Sikap alumni dalam memberikan pendapat dan saran kepada atasan s. Ketahanan mental alumni dalam menghadapi tantangan tugas sehari-hari t. Pengelolaan Stres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari D. Teknik Analisis dan Laporan Evaluasi 1. Teknik analisis atas evaluasi reaksi sebagai berikut: a. Menginput jawaban seluruh peserta diklat sesuai dengan kategori jawaban b. Untuk menemukan persentase pilihan, jumlah pilihan seluruh peserta sesuai dengan kategori jawaban dibagi keseluruhan jumlah jawaban kemungkinan dikalikan 100 % c. Jumlah jawaban kemungkinan berlaku sebagai berikut: Jumlah peserta X Jumlah pertanyaan d. Hitungan persentase jawaban evaluasi reaksi sebagai berikut: Jumlah jawaban kategori x 100 % Jumlah jawaban kemungkinan


104

Contoh Teknik Analisis Evaluasi Reaksi Penyelenggaraan Diklat: Kasus : a. Jumlah peserta diklat 10 orang b. Jumlah pertanyaan reaksi 5 soal Sebaran frekuensi dari peserta diklat sebagai berikut: NO

1 2 3 4 5

Soal

1 (Sangat Baik)

2 (Baik)

3 5 3

2 5 2 3 3 15

apa....? apa ...? apa ...? apa ...? apa ...? Jumlah

2 13

3 (Cukup Baik) 3

4 (Kurang Baik) 2

5 2 2 12

5 3 10

K a t e g o r i

Jumlah Jawaban Kategori Penghitungan Jumlah Kemungkinan = Jumlah Peserta x Jumlah Soal = 10 x 5 = 50 %

Reaksi

Axis Title

Penghitungan Persentase Kategori : 1. Sangat Baik : 13 x 100 % = 26 50 2. Baik : 15 x 100 % = 30 50 3. Cukup Baik : 12 x 100 % = 24 50 3. Kurang Baik : 10 x 100 % = 20 50

% % Series1

Sangat Baik 26

Baik 30

Cukup Baik 24

Kurang baik 20

%

2. Format Pelaporan Evaluasi Reaksi (Matriks) Pelaporan evaluasi reaksi tertulis menggunakan contoh matriks sebagai berikut : No 1

Item Reaksi

Kurang

Jml peserta yg memberikan jawaban Sangat % Cukup % Baik % Baik

%


105

2 3 4 5 6

Contoh : Teknik Analisis dan Laporan Evaluasi bagi Widyaiswara (Perorangan) 1. Menghitung Nilai Rata-rata per-Unsur Penilaian. Jumlah Total Unsur Penilaian (1 s/d 13)

=Nilai Rata-rata Unsur Penilaian ( 1 s/d 13 )

Jumlah Responden

 Dibuatkan seberapa banyak Unsur Penilaiannya ( 1 s/d 13 )  Dibuatkan Kualifikasi Nilai berdasarkan Predikat Penilaian : - Sangat Baik : 91 – 100 - Baik : 81 – 90 - Cukup : 71 – 80 - Kurang : 61 – 70 - Buruk : 60 > … 2. Menghitung Total Nilai Rata-rata keseluruhan per-WI Jumlah Nilai Rata-rata Seluruh Indikator

=

Total Nilai Rata-rata Keseluruhan per-WI

Jumlah Total Unsur Penilaian

3. Format Tabel Nilai Rata-rata per-Indikator per-WI ( nomor 1 dan 2 ) No

Unsur-unsur Penilaian

1

2

3

4

5

6

…

Dst

Nilai Rata-rata

Kualifikasi

1 2 … 13 Total


106

Format Tabel Pelaporan untuk Representatif nilai terendah.


No

1

2

….

dst

WI. A

WI. B

….

dst

1 2 dst Total Nilai Contoh Kasus : Format Tabel Nilai Rata-rata per-Indikator per-WI ( nomor 1 dan 2 ) - Jumlah Peserta : 6 orang - Jumlah Pertanyaan Kuesioner : 5 soal Nama WI/Tenaga Pengajar: WI AAA Mata Ajar : xx No


1

2

3

4

5

6

Nilai Rata-rata

Kualifikasi

1

Aa

84

84

81

83

85

83

83,33

Baik

2

Bb

86

82

83

83

82

81

82,83

Baik

3

Cc

83

82

83

84

81

83

82,66

Baik

4

Dd

80

81

79

81

83

81

80,83

Cukup

5

Ee

84,16

Baik

82,76

Baik

Total

Keterangan : - Sangat Baik - Baik - Cukup - Kurang - Buruk

: : : : :

83

83

85

84

86

84

416

412

411

415

417

412

83,2

82,4

82,2

83

83,4

82,4

91 – 100 81 – 90 71 – 80 61 – 70 60 > …

Dari Hasil analisa diatas didapatkan untuk WI AAA diketahui pada Mata Ajar xx mendapatkan Nilai 80,83 ( Cukup ) untuk Unsur penilaian dd.


107

Contoh Kasus : Format Tabel Pelaporan untuk Representatif nilai terendah - Jumlah WI : 4 orang - Unsur-unsur Penilaian : 3 soal penilaian

No


1

2

3

4

AAA WI

BBB WI

CCC WI

DDD WI

1

Abc

82

82

84

81

2

Def

83

81

83

83

3

Ghi

83

78

82

84

248

241

249

248

82,66

80,33

83

82,66

Total Nilai

Keterangan : - Sangat Baik - Baik - Cukup - Kurang - Buruk

: : : : :

91 – 100 81 – 90 71 – 80 61 – 70 60 < …

Analisa Data : Dari hasil penilaian tabel diatas diketahui bahwa untuk WI bernama BBB WI total nilai rata-rata nya sebesar 80,33 ( Cukup ) Untuk unsur penilaian ghi didapat nilai 78 ( Cukup ). 2. Teknik Analisis Evaluasi Pembelajaran a) Pre dan Post Test Hasil kemajuan belajar Pre Test dan Post Test diperoleh dari selisih Nilai Post Test dikurangi Nilai Pre Test peserta : Nilai Post Test – Nilai Pre Test = Meningkat, Tetap

, Menurun Dibawah ini contoh penghitungannya :

Form

nilai

Pre-test

dan

Post-test

berikut


cara

108

NO 1 Dst

NAMA PESERTA

Nilai

Tertinggi

PRE TEST

Terendah

Pre Test

Post Test

Prosentase Meningkat

Prosentase Menurun :

:

Ratarata

POST TEST

KETERANGAN

Meningkat

Tetap

Menurun

....Orang

....Orang

....Orang

Jumlah Peserta Meningkat x 100% Jumlah Peserta Jumlah Peserta Menurun x 100% Jumlah Peserta

Cara membandingkan nilai pre-test dan post-testyaitu : 1. Secara hipotesis, nilai post-test lebih tinggi dari pada nilai pre-test 2. Pembelajaran dianggap berhasil jika jumlah yang meningkat lebih banyak daripada yang tetap dan menurun, dan jumlah rata-rata juga meningkat Untuk melihat tingkat kemajuan belajar peserta secara keseluruhan dalam satu diklat, maka hasil tersebut diprosentasikan seberapa banyak peserta yang menunjukkan peningkatan dan penurunan kemudian dianalisa faktor penyebabnya. Sebagai pengecualian apabila nilai akumulasi evaluasi akhir ternyata ada nilai sama di antara peserta, maka hasil pre dan post tes dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan peringkat. a. Penilaian Performance Penilaian performance peserta diambil dari rata-rata nilai 5 (lima) indikator yang tampak dari masing-masing peserta yaitu : Integritas, Etika, Kedisiplinan, Kerjasama, Prakarsa. Format Penilaian Performance pada Lampiran 3 b. Proses Belajar Penilaian pada tahap ini baik diskusi, seminar maupun praktek/observasi lapangan diambil dari rata-rata nilai 3 (tiga) indikator yang tampak dari masing-masing peserta yaitu : 1. Kesungguhan dalam partisipasi 2. Kualitas Hasil Pemikiran Pedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Kalender Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2016

109

3. Teknik Presentasi dan Keefektifan penyampaian pertanyaan, jawaban dan tanggapan c. Evaluasi Akhir Evaluasi akhir dilakukan untuk menentukan kualifikasi kelulusan peserta diklat oleh suatu tim yang telah ditetapkan. Susunan Tim adalah sebagai berikut: 1. Kepala Kantor Wilayah sebagai Ketua; 2. Kepala Divisi Administrasi pada Kantor Wilayah sebagai Sekretaris; 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah sebagai Anggota; 4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan pada Kantor Wilayah sebagai Anggota. Evaluasi akhir dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap aspek sikap dan perilaku serta aspek penguasaan materi peserta.Nilai aspek sikap dan perilaku serta aspek penguasaan materi direkapitulasi dengan pembobotan masingmasing, sehingga menghasilkan Nilai Akhir dengan menggunakan Formulir Evaluasi Akhir. Ketidakhadiran peserta melebihi 5 % dari jumlah keseluruhan sesi (1 sesi adalah 3 jam pelajaran) diklat dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti diklat, kecuali ada alasan yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan.

60 %

NOMINAL

DISKUSI NOMINAL

SEMINAR NOMINAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

AHMAD

BPSD M

80

32

80

10

80

15

2

Dst....

PRAKTEK /OL NOMINAL

10

1 1

80

1 0

UJIAN NOMINAL

NILAI UJI KOMP ETENSI

KUALIFIKA SI KELULUSA N

PERINGK AT

BOBOT

40 %

BOBOT

UNIT ASAL

BOBOT

NAMA

HASIL BELAJAR

BOBOT

NO

PERFORMA NCE

BOBOT

CONTOH DAFTAR REKAPITULASI NILAI RATA-RATA AKHIR

12

13

14

15

16

80

25

80

BAIK SEKALI

6

Penjelasan : Ahmad peserta diklat dari BPSDM mendapat nilai performance rata rata 80 dari anggota tim performance, kemudian mendapat nilai 80 untuk diskusi, 80 untuk seminar, 80 untuk praktek observasi lapangan, 80 untuk ujian.


110

1. Karena nilai performance diberi bobot 40 %, maka nilai performance ahmad adalah 80 x 40 % = 32 2. Untuk nilai hasil belajar dengan bobot 60 %, maka akumulasi nilai diskusi, seminar, praktek observasi lapangan dan ujian akhir di bagi rata (320 / 4 x 60 % = 48) 3. Nilai uji kompetensi diperoleh dari nilai performance di tambah nilai hasil belajar (32 + 48 = 80) 4. Kualifikasi kelulusan sbb ; a. Sangat Memuaskan : 92,5 - 100 b. Memuaskan : 85,0 - 92,4 c. Baik Sekali : 77,5 - 84,9 d. Baik : 70,0 – 77,4 e. Tidak Lulus : Kurang dari 70

HASIL BELAJAR

25 %

75 %

NOMINAL

DISKUSI NOMINAL

SEMINAR NOMINAL

PRAKTEK /OL NOMINAL

UJIAN NOMINAL

NILAI UJI KOMP ETENSI

KUALIFIKASI KELULUSAN

PERINGKAT

BOBOT

PERFORMANCE

BOBOT

UNIT ASAL

BOBOT

NAMA

BOBOT

NO

BOBOT

CONTOH DAFTAR REKAPITULASI NILAI RATA-RATA AKHIR KHUSUS DIKLAT KETRAMPILAN/ TEKNIS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

AHMAD

BPSDM

80

32

80

10

80

15

80

10

80

25

80

BAIK SEKALI

6

2

Dst....

Catatan : Apabila diklat tidak ada ujian, seminar dan diskusi, hanya ada pre-test dan post-test maka penilaian diukur dengan melihat perbandingan antara nilai pre-test dan post-test, apakah hasilnya meningkat, menurun atau tetap. Khusus untuk diklat yang memiliki Instansi Pembina maka evaluasi diklat disesuaikan dengan pedoman penyelenggaraan yang ditetapkan oleh instansi pembina diklat tersebut.


111

BAB VIII PELAPORAN Sebagai realisasi dari amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Diklat. Maka setiap selesai penyelenggaraan Diklat, penyelenggara diklat harus melaporkan kegiatannya kepada instansi pembina jabatan yang meliputi : penyelenggaraan, widyaiswara dan peserta, selanjutnya setiap tahunnya lembaga pembina jabatan melaporkan rekapitulasi peserta berdasarkan jenis diklat yang diikutinya. Untuk itu BPSDM Hukum dan HAM sebagai Lembaga Diklat Terakreditasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI perlu membuat standarisasi pedoman laporan penyelenggaraan Diklat sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Diklat/bimtek dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan Diklat/bimtek pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dimaksud khususnya mengenai kontrol terhadap tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Diklat/bimtek, agar laporan yang disampaikan dari masing-masing penyelenggara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI mempunyai kesamaan bentuk, isi maupun tujuan. A. Tujuan Tujuan diterbitkannya Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggara Diklat/bimtek pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI adalah sebagai berikut : 1. Standar Baku bagi setiap Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi dalam menyusun laporan penyelenggaraan Diklat selama 1 (satu) Tahun Anggaran; 2. Melihat sejauh mana perkembangan dan capaian kinerja penyelenggara Diklat/bimtek pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI; 3. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara Diklat/bimtek pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI; 4. Mengupayakan penyempurnaan kualitas penyelenggara Diklat/bimtek pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. B. Sasaran 1. Tersedianya standar laporan penyelenggara Diklat/bimtek di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI; 2. Tersedianya format laporan sebagai pedoman bagi penyelenggara Diklat/bimtek pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI guna menyusun laporan penyelenggaraan Diklat/bimtek baik secara periodik maupun tahunan; 3. Terjalinnya sistem komunikasi dan jejaring kerja antara BPSDM Hukum dan HAM dengan Penyelenggara Diklat/bimtek pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Pedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Kalender Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2016

112

C. Format Laporan. Laporan penyelenggaraan Diklat/bimtek yang disusun oleh BPSDM Hukum dan HAM menggunakan format 1 dan 2, disampaikan melalui mekanisme sebagai berikut : 

Mekanisme untuk format I: a. Setiap penyelenggaraan Diklat yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI wajib menyusun laporan penyelenggaraan Diklat selambat-lambatnya 1 minggu setelah Diklat berakhir dengan menggunakan format I ; b. Laporan Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dalam butir 1a disampaikan kepada BPSDM Hukum dan HAM sebagai lembaga diklat terakreditasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.



Mekanisme untuk format II: a. Seluruh penyelenggaraan Diklat yang telah dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI wajib dilaporkan berupa Laporan Penyelenggaraan Diklat Tahunan selambat-lambatnya akhir bulan Desember 2016 dengan menggunakan format 2 ; b. Laporan Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dalam butir 2a disampaikan kepada BPSDM Hukum dan HAM sebagai lembaga diklat terakreditasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Laporan diketik pada kertas F4 (folio) dengan huruf Arial/Arial Narrow/Times New Roman, ukuran huruf 10 dengan spasi 1 (satu) Laporan dinyatakan sah apabila telah disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah selaku penanggung jawab Diklat dalam bentuk tandatangan dan stempel Penyelenggara Diklat.

 


113

A. Format Laporan Penyelenggaraan Diklat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI No Kegiatan 1 Jenis Diklat

2 3 4 5 6 7

8 9 10

11

Keterangan a) Diklat Prajabatan ; b) Diklat Teknis ; c) Diklat Fungsional . Nama Program Diklat ...................................................................... Angkatan ...................................................................... Instansi Penyelenggara ...................................................................... Tempat Penyelenggaraan ...................................................................... Waktu / Tanggal Penyelenggaraan ...................................................................... a) Jumlah peserta .......orang (..... laki-laki, ...... perempuan) b) Lulus .......orang, dengan rincian predikat sbb: Sangat memuaskan ..... orang Memuaskan ...... orang Baik Sekali ...... orang Baik ...... orang Tidak Lulus ....... orang Sumber Biaya Penyelenggaraan a) APBN ; c) Rutin ; (lingkari yang sesuai) b) APBD; d) Lain-lain Permasalahan yang dihadapi ...................................................................... Saran Perbaikan untuk : a) Penyelenggara ...................................................................... b) Instansi Pengirim Peserta ...................................................................... Data Peserta

Format Data Peserta No Nama NIP

Tempat Tgl. Lahir

Jabatan/ Instansi

Pangkat/Gol. Ruang

Jenis Kelamin

No. STTPP

........................... Penanggung Jawab Program Diklat

(...............................) NIP. ........................


114

Petunjuk Pengisian : 1. Jenis Diklat. Lingkarilah salah satu huruf di depan jenis Diklat seperti yang telah tersedia. Contoh : Lingkarilah huruf “a” apabila penyelenggara Diklat yang dilaporkan adalah Diklat Prajabatan 2. Nama Program Diklat. Diisi dengan jenis dan jenjang Diklat yang diselenggarakan. Contoh : Diklat Bendaharawan 3. Angkatan Diisi sesuai dengan nomenklatur angkatan dalam huruf Romawi Contoh :“V” apabila penyelenggaraan Diklat yang dilaporkan adalah angkatan ke lima; 4. Instansi Penyelenggara Diisi nama lembaga penyelenggara Diklat Contoh :“BPSDM Hukum dan HAM ” apabila Diklat dilaksanakan oleh BPSDM. 5. Tempat Penyelenggaraan Diisi tempat penyelenggaraan secara lengkap. Contoh : Jalan Raya Gandul Cinere, Depok 16512, Telepon/Fax : (021) 7545007, 7540077 6. Waktu/ Tanggal Penyelenggaraan (Tanggal/Bulan/Tahunan) Diisi dengan rentang waktu penyelenggaraan Diklat (tanggal awal dan tanggal berakhirnya penyelenggaraan) Contoh :1 Agustus s/d 14 Agustus 2012 7. Jumlah Peserta Diisi dengan jumlah peserta yang mengikuti Diklat. Contoh :40 orang (22 Laki-laki, 18 Perempuan) Lulus Diisi dengan jumlah peserta Diklat kelulusannya. Contoh : Sangat Memuaskan Memuaskan Baik Sekali Baik Tidak Lulus

yang lulus/tidak lulus sesuai dengan kualifikasi : 1 orang : 5 orang : 30 orang : 3 orang : 1 orang


115

8. Sumber Biaya Penyelenggaraan Pembiayaan Diklat/Bimtek adalah Dipa Bpsdm No. Dipa ..................... Apabila ada biaya yang bersumber dari lain disebutkan sumbernya 9. Permasalahan yang dihadapi. Diisi dengan permasalahan yang muncul selama penyelenggaraan Diklat. Contoh : Akomodasi kurang memadai (terlalu panas, ruang terlalu sempit); - Widyaiswara kurang menguasai mata Diklat yang diajarkan; - Belum tersedia bahan ajar yang memadai ; - Peserta kurang disiplin 10. Saran Perbaikan. a. Penyelenggara. Diisi dengan saran/perbaikan bagi penyelenggara selama proses penyelenggaraan. Contoh: - agar diupayakan akomodasi yang kondusif untuk proses belajar mengajar - Agar disediakan peraturan mengenai tata tertib dan dipantau pelaksanaannya secara intensif b. Instansi Pengirim Peserta. Diisi dengan saran/perbaikan bagi instansi pengirim peserta. Contoh: lengkapi persyaratan administrasi peserta sesuai dengan ketentuan. 11. Data Peserta Diisi dengan data peserta sesuai dengan tabel yang tersedia Contoh : Nam a : Drs. Agus Nawawi, MM NIP : 19610508 198203 1 001 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta 5 Agustus 1961 Jabatan / Instansi : Kabag. Kepegawaian pada Kantor Wilayah Banten Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk.I / III.d Jenis Kelamin : Laki-laki No. STTTPP : 1500/Diklat PIM Tk. III / 2002 12. Penganggung Jawab Program Kegiatan Diklat/Bimtek. Diisi dengan lokasi (kota/kabupaten) tempat penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Tanggal Pembuatan Laporan dan selanjutnya dibubuhi tanda tangan pimpinan yang berwenang dalam penyelenggaraan Diklat dengan disertai Indentitas Nomor Induk Pegawai.


116

Contoh : Jakarta, 25 September 2002 Penanggung jawab Program Diklat,

Tanda tangan (DR. Sulaiman Daud) NIP. 19630209 198003 1 001 Format Laporan Tahunan Penyelenggaraan Diklat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Format 2. a) Data Penyelenggaraan Diklat No

Jenis Diklat

Jenjang Diklat

Jumlah Angkatan Rencana

Realisasi

Jumlah peserta

Rencana

Realisasi

Sumber Biaya Diklat

% Anggaran

Unsur peserta

Internal

Eksternal

Petunjuk Pengisian : 1. Nomor. Diisi dengan nomor urut dalam angka latin Contoh: 1, 2, dst 2. Jenis Diklat. Diisi dengan jenis Diklat yang diselenggarakan pada Tahun Anggaran yang dilaporkan. Contoh : Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Madya 3. Jenjang Diklat. Diisi dengan jenjang Diklat yang diselenggarakan pada Tahun Anggaran yang dilaporkan. Contoh : Apabila pada kolom 2 sudah diisi dengan Diklat Prajabatan maka pada kolom 3 diisi dengan jenjang : Gol. I, Gol II atau Gol III; Apabila pada kolom 2 sudah diisi dengan Diklat Kepemimpinan maka Pedoman Penyelenggaraan Diklat/Bimtek dan Kalender Kerja Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun Anggaran 2016

117

pada kolom 3 diisi dengan jenjang : Tingkat III atau Tingkat IV; 4. Jumlah Angkatan. a) Rencana. Diisi dengan banyaknya rencana jumlah angkatan per jenis dan jenjang Diklat yang akan diselenggarakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran b) Realisasi Diisi dengan banyaknya jumlah angkatan per jenis dan jenjang Diklat yang telah diselenggarakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 5. Jumlah Peserta. a) Rencana. Diisi dengan banyaknya rencana jumlah peserta per jenis dan jenjang Diklat yang akan mengikuti Diklat-diklat tersebut. b) Realisasi Diisi dengan banyaknya rencana jumlah peserta yang telah lulus per jenis dan jenjang Diklat Diklat-diklat tersebut. 6. Sumber Biaya Diklat. Diisi sumber dana untuk membiayai jenis dan jenjang Diklat. Contoh : APBN, APBD 7. Persentase Anggaran. Diisi dengan besarnya nilai persentase anggaran diklat terhadap anggaran instansi/daerah. Contoh : Anggaran seluruh Diklat Kepemimpinan Per tahun di BPSDM Hukum dan HAM = Rp. 3 Milyar, sedangkan jumlah Anggaran BPSDM Hukum dan HAM 300 Milyar, maka nilai persentase anggaran Diklat adalah : 3 M × 100% = 1 % 300M 8. Unsur Peserta. a) Internal. Diisi dengan jumlah peserta yang berasal dari dalam (internal) instansi/daerah. Contoh: 35 orang b) Eksternal Diisi dengan jumlah peserta yang berasal dari luar (eksternal) instansi/daerah. Contoh: 35 orang.


118

b). Status Penyelenggaraan Diklat

No

Jenis dan jenjang Diklat

Dasar Penyelenggara an Diklat

Pola Penyelenggaraan Diklat

1 2 3

Tempat penyelenggaraan Diklat

Status Residensi Diasramakan

Tidak diasramakan

Petunjuk Pengisian : 1. Nomor. Diisi dengan nomor urut dalam angka latin Contoh: 1, 2, dst 2. Jenis dan jenjang Diklat. Diisi dengan jenis dan jenjang Diklat yang diselenggarakan pada Tahun Anggaran yang dilaporkan. Contoh : Diklat Kepemimpinan Tingkat III Diklat Prajabatan Golongan III 3. Dasar Penyelenggaraan . Diisi dengan peraturan yang mendasari penyelenggaraan jenis dan jenjang Diklat. Contoh: SK. Kepala BPSDM Hukum dan HAM Nomor : SKEP/50/XII/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Program Kerja dan Anggaran BPSDM Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2006 4. Pola Penyelenggaraan Diklat Diisi dengan status Penyelenggaraan Diklat Contoh: - Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dilaksanakan secara Mandiri; - Diklat Kepemimpinan Tingkat III Kabupaten Janeponto bermitra dengan Badan Diklat Propinsi Sulawesi Selatan. 5. Tempat Penyelenggaraan Diklat Diisi dengan alamat lengkap tempat Diklat berlangsung. Contoh : BPSDM Hukum dan HAM, Jalan Raya Gandul Cinere, Depok, Jawa Barat


119

6. Status Residensi Diisi dengan tanda  pada kolom yang tersedia. a). Tenaga Kediklatan. Kompetensi Kediklatan No

Unsur

1

SDM Penyelenggara (Organik)

2

SDM Penyelenggara (Outsoursing)

3

Fungsional Widyaiswara

4

Widyaiswara Biasa

TNA MOT TOC MOT

Lainlain

Jumlah

Ket

Luar

.......................................... Penanggung Jawab Program Diklat TTD (..........................................) NIP. ....................................

Petunjuk Pengisian : Unsur : 1. SDM Penyelenggara (Organik) Diisi dengan jumlah pegawai yang ditempatkan pada Penyelenggara Diklat Kantor Wilayah dan bertugas sebagai penyelenggara Diklat yang telah mengikuti Diklat Teknis Kediklatan sesuai dengan kolom Kompetensi Kediklatan. 2. SDM Penyelenggara (Outsourcing) Diisi dengan jumlah pegawai yang berasal dari luar Penyelenggara Diklat Kantor Wilayah dan bertugas sebagai penyelenggara Diklat yang telah mengikuti Diklat Teknis Kediklatan sesuai dengan kolom Kompetensi Kediklatan.


120

3. Fungsional Widyaiswara Diisi dengan jumlah pejabat fungsional Widyaiswara yang telah mengikuti Diklat Teknis Kediklatan sesuai dengan kolom Kompetensi Kediklatan. 4. Widyaiswara Luar Biasa Diisi dengan jumlah fasilitator yang bukan pejabat fungsional Widyaiswara yang telah mengikuti Diklat Teknis Kediklatan sesuai dengan kolom Kompetensi Kediklatan. 5. Jumlah Diisi dengan jumlah keseluruhan secara keseluruhan untuk masing-masing unsur tenaga kediklatan. 6. Keterangan Diisi dengan informasi yang relevan dengan unsur tenaga kediklatan. Contoh: Status Kepegawaian 7. Penanggung Jawab Program Diklat Diisi dengan lokasi (kota/kabupaten) tempat penyelenggaraan Diklat dan tanggal pembuatan laporan selanjutnya dibubuhi tanda tangan pimpinan yang berwenang dalam penyelenggaraan Diklat dengan disertai indentitas Nomor Induk Pegawai. Contoh : Jakarta, 25 September 2002 Penanggung jawab Program Diklat, Tanda tangan (DR. Sulaiman Daud) NIP. 19630209 198003 1 001


121

D. Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (STTPP) Kepada peserta yang telah lulus Diklat diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan. (format terlampir) Penandatanganan STTPP untuk Diklat: 1. Prajabatan Nomor Register STTPP dari LAN, ditandatangani oleh Kepala BPSDM ; 2. Diklat Teknis Umum dan Teknis Substantif Nomor Register STTPP dari BPSDM, ditandatangani oleh Kepala BPSDM dan Kepala Kantor Wilayah ; 3. Bimtek Nomor Register STTPP dari BPSDM, ditandatangani oleh Kepala BPSDM dan Kepala Kantor Wilayah 4. Bagi peserta diklat yang tidak lulus ujian akan diberikan surat keterangan telah mengikuti diklat, dan diberi kesempatan untuk mengulang persyaratan kelulusan yang ditetapkan dalam jangka waktu 2 tahun.


122

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents