BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010 - 2015 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010. RPJMD 2010 - 2015 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Desa dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) masingmasing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMD akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengungkap hal sebagai berikut : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD 2010 - 2015 disusun memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta prioritas pembangunan daerah dari Bupati – Wakil Bupati, H.A KHOLIQ ARIF dan Hj. MAYA ROSIDA dengan visi: “WONOSOBO YANG SEMAKIN MAJU DAN SEJAHTERA” . Dengan demikian, RPJMD 2010 - 2015 adalah pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pemerintahan Desa, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 - 2015, disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati

Wonosobo,

sekaligus

berfungsi

sebagai

dokumen

perencanaan

yang

mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten 1

Wonosobo, serta menjawab tiga pertanyaan dasar yaitu kemana Kabupaten Wonosobo akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan menetapkan sasaran-sasaran pembangunan dalam menentukan tujuan yang akan dicapai.

B. Dasar Hukum Penyusunan 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 3,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4169); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran

Negara Republik

Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

32

Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia; Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).; 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia

Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14. Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

Pemerintahan

03

Tahun

Daerah

2007

Kepada

tentang

Pemerintah,

Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada

Laporan Laporan

Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): 16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; 18. Peraturan PresidenNomor 1 Tahun

2007 Tentang Penetapan, Pengesahan,

Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2008tentangTahapan,Tatacara

Penyusunan Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

3

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6); 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133); 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1997 Nomor 6 Seri D Nomor 4); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7); Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6). C.

Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 – 2015 pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati – Wakil Bupati, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Wonosobo tahun 2005 - 2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional tahun 2010 – 2014, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013. RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2010 – 2015, merupakan tahapan II dari RPJP Kabupaten Wonosobo tahun 2005 - 2025 dimana merupakan tahap dinamisasi kegiatan pembangunan disemua bidang dalam pembangunan daerah yang diarahkan pada pengembangan dan peningkatan kualitas output yang berupa pelayanan publik dan produksi Daerah. Untuk itu aparatur pemerintahan dan serta sistem prosedur serta sarana prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam dinamisasi pembangunan Daerah harus sudah tertata dengan baik. Selain itu, juga memperhatikan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Nasional. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2010 – 2015 menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam penyusunan RENSTRA SKPD tahun 2011 – 2015 dan pedoman bagi Desa se4

Kabupaten Wonosobo dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2010 – 2015.

D. Sistematika Penulisan Sistmatika penulisan RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2010 – 2015 dijabarkan sebagai berikut : Bab I

Pendahuluan Menguraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan RPJMD.

Bab II

Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasardasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah pada tahap perumusan capaian hasil pembangunan daerah 2006 – 2010.

Bab III

Gambaran Pengelolaan Keuangan serta Kerangka Pendanaan Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab, sebagai berikut kinerja Keuangan Masa Lalu yaitu Pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu yaitu Proporsi Penggunaan Anggaran dan Analisis Pembiayaan, Kerangka Pendanaan yaitu Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, Proyeksi Data Masa Lalu dan Penghitungan Kerangka Pendanaan

Bab IV Analisis isu – Isu Strategis Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu – isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang meliputi Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Bab V

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah kabupaten Wonosobo tahun 2010 – 2015.

5

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Merupakan kebijakan dalam mengimplementasi program Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi. Berisi tentang strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan dalam tahun 2010 – 2015. Bab VII Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan sasaran yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, dan program prioritas pembangunan daerah beserta kegiatan pokok yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Bab VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Bab IX Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Dalam bagian ini dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah – masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

E.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010 – 2015 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah menjadi dokumen RPJMD digunakan sebagai arah, dasar, acuan, dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah, yang akan dilaksanakan oleh segenap pemangku

6

kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah selama kurun waktu lima tahun dan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah yang berkeadilan dan demokratis, dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2011 – 2015, antara lain : 1. Meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan; 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Wilayah, antar sektor, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa; 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, 5. Memberikan pedoman bagi penyusunan RKPD yang memuat strategi dan arah kebijakan, program kegiatan serta prakiraan maju pendanaan, ; dan 6. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Geografi dan Demografi 1. Geografi Wilayah Kabupaten Wonosobo terletak pada 70.43’.13” dan 70.04’.40” garis Lintang Selatan (LS) serta 1090.43’.19” dan 1100.04’.40” garis Bujur Timur (BT), dengan luas 98.468 ha (984,68 km2) atau 3,03 % luas Jawa Tengah. Komposisi tata guna lahan terdiri atas tanah sawah mencakup 18.696,68 ha (18,99 %), tanah kering seluas 55.140,80 ha (55,99.%), hutan negara 18.909,72 ha (19.20.%), perkebunan negara/swasta 2.764,51 ha (2,80.%) dan lainnya seluas 2.968,07 ha (3,01.%). Dilihat dari aspek topografi, Kabupaten Wonosobo bisa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu, daerah dengan ketinggian 250–500 m dpl seluas 33,33% dari seluruh wilayah. Daerah dengan ketinggian 500–1.000 m dpl seluas 50,00% dari seluruh areal dan daerah dengan ketinggian > 1.000 m dpl seluas 16,67% dari seluruh wilayah, sehingga menjadikan ciri dataran tinggi sebagai wajah Kabupaten. Kabupaten Wonosobo sebagai daerah yang terletak di sekitar gunung api muda menyebabkan tanah di Wonosobo termasuk subur. Hal ini sangat mendukung pengembangan pertanian, sebagai mata pencaharian utama masyarakat Wonosobo. Namun demikian karena topografinya dengan lembah yang masih curam. menyebabkan sering timbul bencana alam seperti tanah longsor. Posisi spasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada di antara Jalur Pantai Utara dan Jalur Pantai Selatan. Selain itu menjadi bagian terpenting dari jaringan Jalan Nasional ruas jalan Buntu-Pringsurat yang memberi akses dari dan menuju dua jalur strategis nasional tersebut. Secara administratif Wonosobo berbatasan langsung dengan enam kabupaten, yaitu: a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang; b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang; c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen; d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen. Wonosobo beriklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Suhu udara rata-rata 24 – 30o C di siang hari, turun menjadi 20 o C pada malam hari. Pada bulan Juli – Agustus turun menjadi 12 – 15 o C pada malam hari dan 15 – 20 o C di

8

siang hari. Rata-rata hari hujan adalah 196 hari, dengan curah hujan rata-rata

3.400

mm, tertinggi di Kecamatan Garung (4.802 mm) dan terendah di Kecamatan Watumalang (1.554 mm). Berdasarkan kajian Tata Ruang Kabupaten Wonosobo sistem perdesaan yang dikembangkan sebagai kawasan Agropolitan adalah Kawasan Rojonoto, yang meliputi Kecamatan Kaliwiro, Sukoharjo, Leksono, dan Selomerto. Pada Kawasan Agropolitan Rojonoto terdapat kota tani utama yaitu Kota Tani Sawangan serta 4 Kota Tani lainnya yaitu Kota Tani Sukoharjo, Kota Tani Tlogo, Kota Tani Selomerto dan Kota Tani Kaliwiro. Sistem Pusat Pelayanan terdiri dari : 

PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yang mencakup wilayah Kecamatan Wonosobo



PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi) yang mencakup wilayah Kecamatan Kertek dan Selomerto



PPK (Pusat

Pelayanan

Kawasan) yang mencakup

wilayah

Kecamatan

Mojotengah, Kejajar dan Sapuran 

PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) yang mencakup wilayah Kecamatan Kepil, Kaliwiro, Wadaslintang, Leksono, Kalikajar, Garung, Watumalang, Sukoharjo dan Kalibawang. Berdasarkan pola ruang wilayah dibagi menjadi 2 (dua) besar yaitu Kawasan

Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi melindungi kelestarian lingkungan Hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Mengingat posisi geografis Kabupaten Wonosobo yang berada di wilayah atas maka Kawasan lindung ini hampir meliputi seluruh wilayah. Kawasan ini terdiri dari : a. Kawasan Hutan Lindung b. Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya. c. Kawasan perlindungan setempat. d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya e. Kawasan rawan bencana alam, dan f. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah. Sedangkan Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya ini meliputi: a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kawasan Budidaya hutan produksi terdapat di Kecamatan Kaliwiro, Leksono, Watumalang, Sukoharjo, Sapuran, Kalibawang, Wadaslintang dan Kepil. b. Kawasan Peruntukan Pertanian yang terdiri dari : 9

1). Kawasan pertanian lahan basah dikembangkan di semua kecamatan kecuali Kecamatan Kejajar 2). Kawasan pertanian lahan kering dikembangkan pada daerah yang tidak terjangkau jaringan irigasi, bukan hutan lindung atau kemiringan lereng kurang dari 40 % dan terdapat pada semua kecamatan pada lahan yang sesuai. c. Kawasan Peruntukan Perkebunan terdapat pada semua wilayah kecamatan sesuai dengan komoditas yang berkembang di kabupaten Wonosobo. d. Kawasan Peruntukan Perikanan diprioritaskan dikembangkan disemua kecamatan didaerah yang tersedia pasokan air yang cukup. e. Kawasan Peruntukan Peternakan, yang terdiri dari : 1). Kawasan peternakan ternak besar diprioritaskan dikembangkan di kecamatan Wadaslintang, Kepil, Leksono, Kalikajar, Sapuran, Kaliwiro, Kalibawang, Sukoharjo, Kertek, Selomerto, Watumalang, Wonosobo dan Mojotengah. 2). Kawasan Peternakan unggas di Kecamatan Kejajar, Kalikajar, Garung, Mojotengah, Watumalang, Wadaslintang, Kalibawang, Kaliwiro, Leksono, Sukoharjo, Wonosobo, Kepil, Sapuran, Kertek dan Selomerto. f. Kawasan Peruntukan Pertambangan dikembangkan pada kawasan yang potensial bahan tambang namun bukan pada Kawasan Lindung, yang dikelola secara berkelanjutan dengan mengedepankan aspek lingkungan dalam ekploitasinya. g. Kawasan Peruntukan Pemukiman sebagaimana dikembangkan di daerah yang datar, bukan lahan irigasi teknis, bukan kawasan lindung, aksesibilitas baik dan tersedia air bersih. h. Kawasan Peruntukan Industri, untuk industri menengah dan besar dikembangkan di sepanjang jalur regional Temanggung-Wonosobo-Banjarnegara yang mencakup wilayah Kertek, Wonosobo dan Selomerto serta Jalur Kertek-Sapuran-Kepil dengan lokasi di Kecamatan Sapuran. Sedangkan sentra-sentra industri kecil dan Industri Rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kecamatan. i.

Kawasan peruntukan pariwisata diarahkan pada kawasan sebagai berikut : 1). Kawasan Wisata Alam, 2). Kawasan Wisata Budaya, sejarah dan ilmu pengetahuan, 3). Kawasan Wisata Religius terdapat di Kecamatan Kaliwiro,Selomerto dan Kejajar, 4). Kawasan Wisata Buatan terdapat di Kecamatan Kejajar, Wonosobo dan Wadaslintang, 5). Kawasan Wisata Tradisi terdapat di Kecamatan Kejajar, Selomerto, Kertek, Garung, Kalikajar, Wonosobo, 6). Kawasan Wisata sejarah di Kecamatan Wonosobo, 10

7). Kawasan wisata minat khusus terdapat di Kecamatan Selomerto dan Kejajar.

2. Demografi Sampai dengan akhir bulan Mei 2010, penduduk Kabupaten Wonosobo berjumlah 888.813 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 451.363 jiwa dan perempuan 437.450 jiwa. Jika jumlah penduduk tersebut dirinci menurut sebaran wilayah, dan struktur usia dapat dilihat dari tabel dibawah ini : Tabel II.1 Jumlah Penduduk dirinci per Wilayah Kecamatan Kondisi Bulan Mei 2010 No

Kecamatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Wonosobo Kertek Selomerto Leksono Garung Kejajar Mojotengah Watumalang Sapuran Kepil Kalikajar Kaliwiro Wadaslintang Sukoharjo Kalibawang JUMLAH

Jenis Kelamin (jiwa) Laki-laki Perempuan 45.859 45.114 44.848 43.652 28.658 28.369 23.414 23.015 28.123 26.591 23.316 22.084 31.594 29.799 29.035 28.161 30.845 30.052 33.906 33.444 35.873 34.422 29.492 28.796 33.715 32.626 18.379 17.604 14.306 13.721 451.363 437.450

Jumlah 90.973 88.500 57.027 46.429 54.714 45.400 61.393 57.196 60.897 67.350 70.295 58.288 66.341 35.983 28.027 888.813

Prosentase 10,23 9,96 6,42 5,22 6,16 5,11 6,91 6,43 6,85 7,57 7,90 6,56 7,46 4,05 3,15 100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Menurut data dalam tabel di atas jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Wonosobo yang mencapai 10,23 % dan tersedikit di Kecamatan Kalibawang yang mencapai 3,15 %. Hal ini sejalan dengan luas wilayah Kecamatan Kalibawang yang lebih sempit dibandingkan dengan Kecamatan Wonosobo.

11

Tabel II.2 Jumlah Penduduk dirinci menurut Struktur Usia Kondisi Bulan Mei 2010 No

Kelompok Umur (th)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

0–4 5–9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 74 + JUMLAH

Jenis Kelamin (jiwa) Laki-laki

Jumlah

Prosentase

Perempuan

31.088 39.760 40.460 40.688 39.941 41.834 37.946 34.875 32.461 28.089 22.939 18.741 12.181 11.797 8.151 10.413 451.363

29.540 37.747 38.305 39.553 39.469 41.245 38.084 34.744 32.673 27.157 21.825 16.315 12.538 10.820 7.754 9.681 437.450

60.627 77.507 78.765 80.241 79.410 83.079 76.030 69.619 65.134 55.246 44.764 35.057 24.719 22.617 15.905 20.093 888.813

6,82 8,72 8,86 9,03 8,93 9,35 8,55 7,83 7,32 6,21 5,03 3,94 2,78 2,54 1,78 2,26 100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Menurut tabel 2 diatas, bahwa prosentase terbesar penduduk berada pada kelompok umur antara 25 – 29 tahun yang mencapai 9,35 % dari seluruh penduduk dan terkecil berada pada kelompok umur 70 – 74 tahun yang mencapai 1,78 %.

B. Kesejahteraan Masyarakat 1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Wonosobo selama periode tahun 2005-2009 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB perkapita, dan angka kriminalitas yang tertangani. Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah sebagai berikut : a. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Salah satu tolok ukur untuk mengukur pembangunan ekonomi regional adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan Nilai PDRB dari tahun 2005 – 2009 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

12

Tabel II.3 Perkembangan Nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2005 – 2009 (dalam jutaan rupiah) Harga Berlaku

Tahun

Nilai

Harga Konstan

Perkembangan

Nilai

Perkembangan

2005

2.309.638,86

169,67

1.570.347,68

115,36

2006

2.630.737,89

193,22

1.621.132,33

119,10

2007

2.962.993,79

217,67

1.679.149,17

123,36

2008

3.332.061,77

244,78

1.741.148,31

127,91

2009

3.584.212,92

263,31

1.811.092,67

133,05

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata perkembangan PDRB Kabupaten Wonosobo selama 5 tahun atas dasar harga berlaku sebesar Rp 2.963.929.045.684 atau 217,73%. Sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp 1.684.574.032.083 atau 123,75%. Kondisi semacam itu menunjukkan bahwa selama 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terjadi peningkatan di bidang ekonomi. Tabel II.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo (%) Tahun 2005 – 2009 Tahun

2005

2006

2007

2008

2009

Pertumbuhan

3,19

3,24

3,58

3,69

4,02


Data dalam tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu 2005 s/d 2009 mencapai 3,54%. Kondisi tersebut juga tidak lepas dari kebijakan ekonomi ekonomi regional dan nasional. Tabel II.5 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Wonosobo (%) Tahun 2005 – 2009 No.

Lapangan Usaha

2005

2006

2007

2008

2009

1

Pertanian

3,41

3,34

3,31

3,36

3,85

2

Pertambangan dan Penggalian

4,33

4,68

3,60

1,67

0,11

3

Industri Pengolahan

1,89

2,77

2,70

2,55

2,41

4

Listrik, Gas, dan Air bersih

3,97

0,32

2,59

3,07

3,34

5

Bangunan

3,38

3,06

4,34

4,39

6,01

6

Perdagangan, Hotel, dan Restoran

3,62

4,03

4,56

4,09

4,62

7

Angkutan dan Komunikasi

2,39

2,75

5,89

5,88

5,6

8

Bank, Persewaan, dan Jasa perusahaan

3,41

2,68

3,98

4,17

4,39

9

Jasa-jasa

3,22

3,14

2,89

3,81

4,16

PDRB

3,19

3,24

3,58

3,69

4,02


13

Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB tertinggi disumbang oleh Sektor Bangunan yang rata-rata setiap tahunnya mencapai 4,23%. Sedangkan laju pertumbuhan terendah PDRB terletak pada sektor Industri pengolahan yang rata-rata setiap tahun mencapai 2,46%. Tabel II.6 Peranan Masing-Masing Sektor Dalam PDRB (%) Tahun 2005 – 2009 No.

Lapangan Usaha

2005

2006

2007

2008

2009

45,04

45,61

46,88

47,33

47,42

0,69

0,68

0,66

0,63

0,60

12,17

11,72

11,27

10,86

10,55

1

Pertanian

2

Pertambangan dan Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Listrik, Gas, dan Air bersih

1,08

1,01

0,96

0,94

0,92

5

Bangunan

4,06

4,01

4,01

4,04

4,09

6

Perdagangan, Hotel, dan Restoran

12,54

12,49

12,29

12,33

12,28

7

Angkutan dan Komunikasi

6,67

6,63

6,46

6,43

6,46

8

Bank, Persewaan, dan Jasa perusahaan

6,16

6,18

6,01

6,02

6,06

9

Jasa-jasa

11,58

11,66

11,47

11,43

11,63


Menurut data dalam tabel diatas, bahwa kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Wonosobo disumbang oleh sektor Pertanian yang setiap tahun rata-rata mencapai 46,45%. Sedangkan kontribusi terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian yang setiap tahun rata-rata mencapai 0,65%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor dominan di Kabupaten Wonosobo. Tabel II.7 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2009

Tahun

PDRB Perkapita (Rp) Harga Konstan

Harga Berlaku

2005

2.037.774,41

1.997.121,61

2006

2.099.787,23

3.406.711,37

2007

2.164.192,27

3.818.891,36

2008

2.229.811,50

4.267.223,88

2009

2.300.951,42

4.553.659,76


Data dalam tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB Perkapita berdasarkan harga konstan rata-rata selama 5 tahun yaitu Rp 2.166.503,37. Sedangkan berdasarkan harga berlaku rata-rata selama 5 tahun adalah Rp 3.608.721,60. 14

b. Inflasi Tabel II.8 Laju Inflasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2009 Tahun

Kumulatif Inflasi (%)

2005

16,77

2006

7,37

2007

9,89

2008

10,3

2009

3,01

Rata-rata

9,47


Data dalam tabel diatas menunjukkan bahwa kumulatif inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 yang mencapai 16,77%. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan harga BBM sedangkan kumulatif inflasi terendah terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 3,01%. Untuk rata-rata kumulatif inflasi selama periode 2005 s/d 2009 mencapai 9,47%. Kondisi tersebut memberi arti bahwa selama 5 tahun terakhir terjadi kenaikan indeks harga konsumen sekitar 10%. 2.

Kesejahteraan Sosial Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas yaitu dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pada semua tingkatan pembangunan beberapa kapasitas dasar diperlukan bagi pembangunan manusia yaitu Sehat dan berumur panjang, berpengetahuan dan memiliki akses kepada sumber daya ekonomi. Pada tahun 2009 IPM Kabupaten Wonosbo telah mencapai 70,40, angka tersebut masih dibawah angka rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,10. Tabel berikut menggambarkan perkembangan indikator IPM tahun 2006 – 2009. Tabel II.9 Perkembangan Indikator IPM tahun 2006 – 2009

Komponen

Tahun Satuan 2006 Angka Harapan Hidup Angka melek Huruf

2007

2008

2009

Tahun

69,00

69,20

69,49

69,74

%

88,90

88,91

88,91

89,27

Paritas Daya Beli

Rupiah

621.000

624.600

626.770

629.260

Rata-rata lama sekolah

Tahun

6,00

6,11

6,11

6,27

68,80

69,22

69,55

70,08

Indeks Pembangunan Manusia Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo

15

Dalam konteks pencapaian IPM sesuai target 72 pada tahun 2010, memang harus disadari ada beberapa point titik lemah yaitu belum optimalnya penganggaran pada beberapa prioritas pembangunan yang bisa meningkatkan IPM. Ke depan, merumuskan konsensus dan mengawalnya pada tahap implementasi merupakan agenda bersama bagi eksekutif dan legislatif agar sumber daya APBD yang terbatas bisa efektif dalam mencapai sasaran visi dan misi RPJMD pada periode lima tahun berikutnya. Kinerja Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi indikator di bidang pendidikan (Angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni , kesehatan (Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Prevalensi Gizi Kurang), Kemiskinan, Kepemilikan Tanah, tenaga kerja dan keamanan dan ketertiban umum. Capaian Kinerja pembangunan focus kesejahteraan sosial Kabupaten Wonosbo periode 2006-2010 pada masing-masing bidang sebagai berikut : a.

Pendidikan Pembangunan pendidikan menempati peran sangat strategis dalam keseluruhan upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dan dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Selain itu, berbagai kesepakatan internasional khususnya millennium development goals (MDGs), yang menetapkan bahwa sebelum tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun perempuan menyelesaikan pendidikan dasar, dan Deklarasi UNESCO tentang Education for All (EFA) telah pula menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pendidikan di Indonesia. Pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dari 5,70 tahun pada tahun 2005 menjadi sebesar 6,18 tahun pada tahun 2009, meningkatnya angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dari 85,60 persen pada tahun 2005 menjadi 89,15 persen pada tahun 2009, serta meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat pada tahun 2005 sebesar 95,15 persen meningkat menjadi 97,26 persen pada tahun 2009, dan APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2005 adalah sebesar 65,12 persen meningkat menjadi

68,98

persen

pada

tahun

2009.

Sementara

itu,

APK

SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2005 sebesar 25,00 persen meningkat menjadi 16

29,13 persen pada tahun 2009. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat pada tahun 2005 adalah sebesar 49,15 persen meningkat menjadi 52,00 persen pada tahun 2009. Sementara itu, APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2005 sebesar 17,12 persen meningkat menjadi 20,38 persen pada tahun 2009. Angka putus sekolah SD dan SLTP, dari 0,36 persen pada tahun 2005 turun menjadi 0,18 persen pada tahun 2009 untuk tingkat SD, dan untuk tingkat SLTP dari 1,29 persen turun menjadi 0,18 persen pada tahun 2009 sedangkan tingkat SLTA dari 2,80 persen menjadi 0,42 persen pada tahun 2009. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan akses pelayanan pendidikan baik pada tingkatan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar 9 tahun maupun tingkat Pendidikan Menengah yang diikuti oleh upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan disemua jenjang pendidikan. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kualifikasi guru ditingkatkan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Dalam kurun waktu 2006 sampai dengan 2009, terdapat peningkatan persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik D4/S1 menjadi sebesar 14,66 persen untuk SD/MI, 76,15 persen untuk SMP/MTs, 88,47 persen untuk SMA/SMK. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan tata kelola pendidikan dilakukan berbagai perbaikan manajemen pendidikan yang ditujukan untuk memantapkan manajemen pelayanan pendidikan dan memberdayakan sekolah melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan standar dan kualitas tata kelola pendidikan, telah dilakukan penjaminan mutu pekerjaan manajerial dan administratif sesuai dengan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Tahunan dan Permendiknas Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Koordinasi dan Pengendalian Program.

b . Kesehatan Pencapaian status kesehatan dan gizi masyarakat merupakan kinerja sistem kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah serta berbagai komponen

masyarakat.

Kinerja

pembangunan

kesehatan

dicapai

melalui

pendekatan enam sub-sistem dalam sistem kesehatan nasional (SKN), yaitu subsistem: (1) upaya kesehatan; (2) pembiayaan kesehatan; (3) sumberdaya manusia kesehatan; (4) sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; (5) manajemen dan informasi kesehatan; dan (6) pemberdayaan masyarakat. Keenam sub sistem 17

tersebut saling terkait dengan berbagai sistem lain di luar SKN antara lain sistem pendidikan, sistem ekonomi, dan sistem budaya. Status kesehatan dan gizi masyarakat diukur dari umur harapan hidup (UHH), angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan prevalensi kekurangan gizi pada balita terus menunjukkan perbaikan selama kurun waktu 2006 – 2009. Tabel II.10 Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat Tahun 2006 - 2009 No.

Indikator

1

Angka Harapan Hidup

2

Satuan

2006

2007

2008

2009

Tahun

68,9

69,2

69.5

70,44

Angka Kematian Ibu

per seratus ribu kelahiran hidup

71,68

174,68

123,39

115,75

3

Angka Kematian Bayi

per mil kelahiran hidup

14,34

21,51

15,35

15,84

4

Prevalensi Gizi Kurang

%

11,33

10,26

14,03

10,02

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo

Derajat kesehatan Ibu dan anak terus mengalami perbaikan, hal ini dapat dilihat dari menurunnya Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adanya peningkatan kualitas pelayanan ibu hamil melalui peningkatan sarana kesehatan dasar maupun rujukan dan kemampuan tenaga kesehatan, meningkatnya kesadaran ibu untuk menggunakan tenaga kesehatan dalam proses persalinan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel II.11 Data Pertolongan Persalinan Tenaga kesehatan Tahun 2006 - 2009 No. 1 2

Indikator Persalinan ditolong tenaga kesehatan Prosentase

Cakupan Tahun Satuan

2006

2007

2008

2009

Orang

11.143

11.727

12.437

12.734

%

67,96

69,42

79,92

86,4,42


Status Gizi masyarakat juga mengalami peningkatan selama 2006 – 2009. Hal ini disebabkan karena disamping adanya peningkatan ekonomi keluarga juga karena adanya peningkatan keluarga sadar gizi, adanya surveylens gizi buruk melalui posyandu dan pemberian makanan tambahan bagi balita. Capaian indikator program gizi masyarakat seperti tabel berikut :

18

Tabel II.12 Data Cakupan Program Gizi Masyarakat Tahun 2006 - 2009 No.

Indikator

1 2 3 4 5

Berat bayi lahir rendah Prosentase dari total kelahiran Berat bayi lahir normal Prosentase dari total kelahiran Prevalensi Status Gizi Balita: a. Gizi Buruk b. Gizi Kurang c. Gizi Baik d. Gizi Lebih Prevalensi kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil Rata-rata konsumsi energi Rata-rata konsumsi protein

6 7 8

Satuan

2006

2007

2008

2009

Anak % Anak %

264 1,99 13.244 98,01

208 1,65 12.332 98,35

246 1,68 14.352 98,32

238 1,69% 13.771 98,30

% % % %

1,79 11,33 84,60 2,28

1,21 10,26 86,75 1,78

1,40 14,03 79,36 4,81

0.73 10.02 84,28 3,96

%

3,51

3,51

3,25

2,67

K.kal Gr

2050 49,9

1892 39,6

1884 39,6

1905 40,1


Upaya perbaikan layanan kesehatan kepada masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo termasuk juga upaya perbaikan manajemen kesehatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan kesehatan terus dikembangkan. Upaya untuk menyusun perumusan kebijakan kesehatan yang berbasis bukti, survailans secara menyeluruh juga terus ditingkatkan. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan juga terus dikembangkan melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) dengan pelibatan lintas sektor. c.

Kepemilikan tanah Berdasarkan sumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosbo tahun 2010, Masih rendahnya kepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti sah atas kepemilikan tanah merupakan permasalahan pertanahan yang mendasar di Kabupaten Wonosobo yang bisa menjadi permasalahan serius. Sampai dengan tahun 2009 dari 620.641 bidang tanah sudah 126.660 bidang atau 20,41 % tanah bersertifikat dan meningkat 2,5 % dalam kurun waktu 5 tahun. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah tanah yang telah bersertifikat yang berarti bahwa kesadaran masyarakat mulai terketuk akan arti penting sertifikat sebagai alat bukti sah kepemilikan atas tanah.

d. Kesempatan Kerja Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja. Selama tahun 2006-2010 jumlah angkatan kerja yang ditempatkan dapat dilihat pada tabel berikut :

19

Tabel II.13 Data Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 - 2009 Tahun 2006 AKL 183

Tahun 2007

Tahun 2008

AKAD

AKAN

AKL

AKAD

AKAN

AKL

AKAD

502

2.557

95

1.451

1.751

22

979

3.242

3.297

Tahun 2009 AKAN 1.217

2.218

AKL 327

AKAD

AKAN

1.399

935

2.661

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo

Perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui penyiapan tenaga kerja siap pakai, peningkatan pelayanan transmigrasi, pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui bursa kerja on line (BKO) sehingga informasi lowongan pekerjaan lebih mudah dan cepat, pelatihan manajemen kewirausahaan dan keterampilan penerapan teknologi tepat guna (TTG). Padat Karya Infrastruktur sebagai upaya pemberdayaan masyarakat penganggur dan setengah menganggur dalam pembuatan atau rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi daerah setempat juga dilakukan untuk meningkatkan kesempatan kerja yang bersifat sementara. Upaya perlindungan tenaga kerja juga dilakukan melalui penetapan Upah Minimum Kegional (UMK) yang disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak meningkatkan kesejahteraan

tenaga kerja. Perkembangan Upah Minimum

Kabupaten Kabupaten Wonosobo, dapat dilihat pada tabel sebagi berikut : Gambar II.1 Grafik Rata-Rata UMK Kabupaten Wonosobo tahun 2006-2010


20

Gambar. II.2 Perbandingan UMK dengan KHL di kabupaten Wonosobo


e.

Angka Kriminalitas Upaya penanggulangan gangguan keamanan, ketertiban dan tindak kriminalitas menunjukkan peningkatan walaupun masih banyak ditemukan gangguan keamanan dan hambatan. Upaya pemberantasan yang relatif intensif dengan penggelaran Operasi Kepolisian Kewilayahan maupun Operasi Kepolisian terpadu dengan Instansi terkait menunjukkan hasil yang signifikan. Langkah Pemerintah tersebut akan terus dilakukan secara konsisten dan seyogyanya didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat agar kondisi aman dan tertib dapat semakin diwujudkan. Turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum serta berbagai tindak kejahatan yang semakin berani berakibat pudarnya rasa persatuan dan kesatuan

masyarakat. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum

merupakan prasyarat sekaligus tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta kepadatan penduduk juga merupakan faktor korelatif kriminogen yang apabila tidak dibina dan dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan dan konflik horizontal. Faktor korelatif kriminogen ini hanya dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum. Perkembangan jumlah kasus kriminalitas di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

21

Tabel II. 14 Jumlah Kasus Kriminalitas Tahun 2006 – 2009 NO

URAIAN

2006

2007

2008

2009

1

Pembunuhan

2

2

1

1

2

Aniaya Berat

-

-

-

1

3

Pencurian dg pemberatan

29

67

66

59

4

Pencurian dg kekerasan

11

6

8

5

5

Curanmor

20

21

31

43

6

Kebakaran / pembakaran

29

31

23

30

7

Uang Palsu

3

6

1

8

Narkotika

3

1

1

4

9

Perkosaan

2

1

1

1

10

Kenakalan Remaja

-

-

-

11

Pencurian biasa/ringan

9

24

38

50

12

Aniaya ringan / biasa

13

39

17

16

13

Penipuan

2

8

31

17

14

Penggelapan

3

18

20

30

15

Perjudian

17

6

17

12

16

Pengrusakan

2

3

1

2

17

Pengroyokan

3

6

7

9

18

Pemerasan

1

2

1

4

19

Perbuatan cabul / zinah

4

4

3

12

20

Pencurian kayu

6

5

1

3

21

UU Darurat (petasan, bw sajam)

-

-

-

1

22

Buang bayi

1

-

-

-

23

Pemalsuan / Palsu Surat

1

1

2

-

24

Penyuapan

-

1

-

25

Penghinaan

-

2

-

26

Pencemaran

-

1

-

-

27

Perambahan Tanah Hutan

-

1

-

-

28

Melarikan Perempuan

-

1

1

2

29

KDRT

-

1

7

12

30

TKI Illegal

1

-

1

31

Korupsi

1

-

1

1

32

Subsidi Pupuk

-

-

-

1

33

Traficking

-

-

-

1

34

Perbuatan tdk menyenangkan

-

-

-

2

35

UU Lingkungan Hidup

-

-

-

1

36

BBM / Minyak Tanah bersubsidi

-

-

-

1

JUMLAH TINDAK KRIMINAL

163

258

280

322

JUMLAH PENDUDUK

773.967

778.711

784.226

789.848

ANGKA KRIMINALITAS Sumber : Polres Kabupaten Wonosobo

2,11

3,57

4,08

3,31

-

-

1

-

Kasus kriminalitas yang terjadi didominasi oleh kasus pencurian baik pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa/ringan dan pencurian kendaraan bermotor. Kasus pencurian cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tahun 2006 kasus pencurian sebanyak 60 kasus meningkat menjadi 107 kasus pada tahun 2009 22

atau meningkat 78,3% . Sedangkan jumlah tindak kriminal secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 97,54%, yaitu dari tahun 2006 sebesar 163 kasus menjadi 322 kasus pada tahun 2009, sehingga terjadi peningkatan angka kriminalitas sebesar 1,97.

3.

Seni Budaya dan Olahraga Kinerja Pembangunan dibidang seni dan budaya meliputi indikator jumlah grup kesenian dan gedung olahraga. Upaya mengembangkan kesenian tradisional diharapkan akan mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi para pelaku seni. Dalam pelaksanaan pengembangan nilai budaya kegiatan seremonial seperti peringatan HUT Kabupaten Wonosobo setiap tanggal 24 Juli dan Peringatan HUT RI setiap tanggal 17 Agustus terus dilaksanakan tidak ketinggalan. Pentas Seni dan Budaya yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan bakat dan potensi seniman-seniman

lokal dalam memperkenalkan dan mempromosikan budaya

Kabupaten Wonosobo pun terus digalakkan. Kesemuanya itu dilakukan dalam upaya mengembangkan dan melestarikan seni budaya daerah. Pembinaan terhadap seni budaya daerah

dilakukan

melalui pembinaan

terhadap

grup kesenian

dan

penyelenggaraan event-event baik yang bersifat Lokal maupun internasional. Dibawah ini tersaji data jumlah event yang diselenggarakan di Kabupaten Wonosobo : Tabel II.15 Jumlah Event Seni Budaya Tahun 2005-2009 Fasilitas Pementasan

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

Lokal

18

18

21

21

25

Regional

1

1

3

3

10

Nasional

9

7

1

1

2

Internasional

0

0

0

0

0

Jumlah

28

25

25

25

37

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Wonosobo

Sedangkan jumlah grup kesenian di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

23

Tabel II.16 Daftar Kelompok Kesenian di Kabupaten Wonosobo Tahun 2006-2009 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Jenis Kesenian

Tahun 2006

2007

Angguk 25 29 Kuda Kepang 448 455 Daeng 12 15 Rodat 54 64 Bangilun 16 16 Kubrosiswo 17 17 Cepetan 3 3 Dayakan 20 22 Monyetan 1 1 Gambus 26 30 Cekok Mondol 4 4 Barongsay 6 16 Liongsay 6 9 Andu 2 2 Reog 3 5 Wulang Bunu 16 16 Campur Bawur 5 5 Sanggar Tari 4 8 Rebana 427 438 Band 46 50 Karawitan Campursari 50 56 Rosidah 23 23 Jamjanen 22 22 Genjringan 12 12 Ayun - Ayun 44 44 Kulintang 4 4 Keroncong 9 9 Solo Organ 5 5 Terbang Jawa 43 43 Bundengan 1 1 Calung 1 1 Dangdut/Orkes Melayu 30 30 Thek – Thek 5 7 Terbang Arab 30 30 Lainnya 6 6 Jumlah 1426 1506 Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Wonosobo

2008 29 455 15 64 16 17 3 22 1 30 4 16 9 2 5 16 5 8 438 50 56 23 22 12 44 4 9 5 43 1 1 30 7 30 6 1506

2009 25 463 12 54 16 17 3 20 1 26 4 6 6 2 3 16 5 4 127 100 60 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 5 30 12 1025

C. Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu

terhadap kondisi pelayanan 24

umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga. Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan urusan wajib. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada aspek pelayanan umum selama periode 2005-2009 adalah sebagai berikut : 1. Layanan urusan wajib a. Pendidikan Angka Partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. Capaian APS Kabupaten Wonosobo tahun 2009 pada pendidikan dasar mencapai 71,91%, pada jenjang pendidikan menengah mencapai 32,61%. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar sebesar 1 : 222,5. Pada jenjang pendidikan menengah mencapai 1 : 3,93. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio guru dengan murid pada tahun 2009 untuk tingkat SD/MI mencapai 1 : 18, untuk tingkat SMP/MTS 1 : 14 sedangkan untuk tingkat SMA/SMA/MA 1 : 14. Rasio murid dengan kelas untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2009 mencapai 1 : 26, jenjang SMP/MTS mencapai 1 : 33 sedangkan jenjang SMA/SMK/MA mencapai 1 : 33. Upaya peningkatan daya tampung sekolah diarahkan pada pendidikan kejuruan/SMK dalam usaha mewujudkan rasio SMA dan SMK menjadi 33 : 67 (target nasional). Untuk Kabupaten Wonosobo rasio SMA dan SMK baru mencapai 50 : 50.

25

b. Kesehatan Keberhasilan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terlihat dari keberhasilan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Dari tahun 2006 – 2010 dalam hal penyediaan prasarana dan sarana kesehatan, sudah dibangun/direhab 87 PKD, 9 Puskesmas, 14 Puskesmas Pembantu, dan membangun 3 Puskesmas Rawat Inap, sehingga pada setiap desa/kelurahan sudah tersedia prasarana kesehatan dasar (PKD) berikut dengan tenaga kesehatannya. Tabel II.17 Fasilitas Kesehatan dirinci per Kecamatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Fasilitas Kesehatan No

Kecamatan

1

Wonosobo

2

Kertek

3

Selomerto

4

Leksono

5

Kalikajar

6

Sapuran

7

Rumah Rumah Sakit

Sakit

Umum

Khusus

2

1

Rumah Bersalin

Balai

Balai

Pengoba Pengobat tan/RB

1

an 2

Laboratori um

Apotik

mas / Pustu

Pos-

Pus-

Yandu Ling

15

2/3

121

4

3

2/4

102

2

2

1/5

88

2

2/2

86

2

2/4

104

1

1/2

76

2

Kepil

2/5

124

3

8

Kalibawang

1/2

55

1

9

Garung

2

1/3

73

2

1

1/1

92

1

2/1

78

3

1

1/3

70

1

1

1/3

93

2

1

2/6

65

3

2/4

73

2

24/48

1.300

31

1

4

Puskes

1

1 1

1

10 Mojotengah 11 Kejajar

1

1

1

12 Watumalang 13 Kaliwiro

1

1

1

1

14 Wadaslintang 15 Sukoharjo

JUMLAH 2 1 2 4 Sumber data Dinas Kesehatan Kab. Wonosobo

5

7

28

Capaian pelayanan kesehatan tercermin pada upaya untuk menyediakan pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten maupun desa. Pada tahun 2009, rasio Posyandu persatuan balita sudah mencapai 1: 39, Rasio Puskesmas, Poliklinik Pustu per satuan penduduk sudah mencapai 1 : 9.079 , Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk mencapai , Rasio Dokter per satuan penduduk mencapai 1 : 10.393 dan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mencapai 100 %, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mencapai 86,41 %, Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) mencapai 87,17%, Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan mencapai 100%, Angka kesembuhan penderita penyakit TBC BTA (+) mencapai 93 %, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100 %, Cakupan 26

pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai 0,66 % dan Cakupan kunjungan bayi mencapai 98,24 %.

c. Pekerjaan Umum Urusan pekerjaan umum dilaksanakan dalam dua koridor kebijakan pemerintah daerah yaitu peningkatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas dan efektifitas pembangunan infrastruktur yang juga diharapkan dapat mendorong kebijakan pemerintah daerah dalam pengurangan ketimpangan antar wilayah. Secara garis besar, pembangunan infrastruktur dalam upaya pelaksanaan urusan pekerjaan umum dijabarkan dalam berbagai program untuk kemudian dilaksanakan dalam paket-paket pekerjaan pengadaan saran dan prasarana infrastruktur. Program Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan merupakan tiga besar program priotas pemerintah daerah dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan fungsi pembangunan infrastruktur fasilitas umum, adalah fungsi yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui peningkatan kualitas dan efektivitas pembangunan infrastruktur, yang mencakup urusan pekerjaan umum dan urusan perumahan dan permukiman. Dalam konteks Urusan Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab penanganan jalan sepanjang 810 km dan jembatan mencapai 2.622 m, irigasi mencapai 718 Daerah Irigasi (DI) terdiri dari irigasi teknis mencapai 9.030 Ha, irigasi ½ teknis mencapai 710 Ha dan irigasi sederhana mencapai 11.310 Ha. Selama kurun waktu 2006 – 2010 sudah dilakukan pembangunan / rehabilitasi jalan, jembatan dan irigasi. Dalam tahun 2006 panjang jalan dalam kondisi baik mencapai

386,752km atau

47,75% dan tahun 2009 mencapai 408,55 km atau 50,43 %. Jembatan dalam kondisi baik tahun 2009 mencapai 1,85 km / 230 (buah) atau 76,16 %. Sedangkan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana umum tempat pemakaman umum, rasio per 1000 penduduknya tahun 2006 mencapai 10 dan tahun 2009 mencapai Untuk tempat pembuangan sampah (TPS), rasio per 1.000 penduduknya tahun 2006 mencapai 2 dan tahun 2009 mencapai 3.

27

d. Perumahan Sebagai upaya aksi pelaksanaan urusan perumahan segaris dalam tujuan yang hendak dicapai dalam RPJMD yaitu meningkatkan kualitas dan efektivitas penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman, telah pula dilaksanakan pembangunan fisik terhadap sarana dan prasarana dasar. Selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2009 tidak kurang 12 kegiatan pengembangan perumahan, 230 kegiatan lingkungan sehat perumahan juga dilaksanakan 21 kegiatan pembangunan fasilitas penunjang areal pemakaman, 1 kegiatan rehabilitasi rumah korban terorisme dan pengadaan fasilitas pemadam kebakaran berupa 2 mobil pemadam kebakaran yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penanggulangan pemadam kebakaran. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terlihat dari tercukupinya kebutuhan perumahan. Oleh karena itu, pengelolaan Urusan Perumahan dan Permukiman, terus diupayakan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas penyediaan

prasarana

dan

sarana

dasar

perumahan

dan

permukiman,

meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat termasuk PNS yang belum memiliki rumah dalam pembangunan dan perbaikan rumah, meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan bangunan perumahan dan gedung lainnya. Untuk luas wilayah permukiman kumuh tahun 2009 seluas 242,81 Ha atau 3 %. Tahun 2009 jumlah yang layak huni sebanyak 200.709 rumah atau 91,51 % dan yang tidak layak huni 18.621 rumah atau 8,49 %. Tahun 2009 yang mengakses air bersih sebanyak 219.330 rumah tangga (KK) atau 98,23 %. Untuk sanitasi, pada tahun 2006 rumah tangga (KK) yang sudah bersanitasi sebanyak 128.581 rumah tangga (KK) atau 57,6 % sedangkan yang belum bersanitasi sebanyak 94.650 rumah tangga (KK) atau 42,4 %, tahun 2009 yang bersanitasi mencapai 128.615 rumah tangga (KK) atau 57,6 %.

e. Penataan Ruang Wonosobo yang memiliki luas wilayah 98.468 ha terbagi atas beberapa wilayah yang bersifat pedesaan maupun perkotaan. Perkembangan wilayah beserta komunitasnya antara satu wilayah dengan wilayah yang lain cenderung tidak sama. Hal ini tidak saja karena perbedaan kondisi geografis maupun kultur masyarakat namun juga dipengaruhi kebijakan pembangunan dan pengelolaan tata ruang. Degradasi lingkungan bisa menjadi penyebab munculnya ketimpangan 28

wilayah, sedangkan ketimpangan pertumbuhan antar wilayah sering menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya selama kurun 2006 – 2010 sudah dilakukan berbagai upaya pengurangan ketimpangan wilayah, dengan mengoptimalkan pengelolaan urusan Penataan Ruang dan urusan Pertanahan. Dalam konteks Urusan Penataan Ruang, Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan akselarasi pembangunan di wilayah-wilayah strategis dan wilayah-wilayah tertinggal, meningkatkan keseimbangan pertumbuhan antar kawasan pedesaan dan perkotaan, menyerasikan pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan pedesaan dalam suatu sistem pengembangan ekonomi yang saling menguntungkan. Wonosobo dengan luas wilayah 98.468 Ha, memiliki luas ruang terbuka hijau dalam tahun 2006 seluas 28,5 Ha atau 28,9 % dan tahun 2009 seluas 25,78 Ha atau 26,2 %.. Kegiatan perencanaan tata ruang yang telah dilaksanakan adalah Revisi RIK Wonosobo, Penyusunan Masterplan Kawasan Alun-Alun dan DED Alun-Alun Kota Wonosobo,

Penyusunan

RTRW

Kabupaten

Wonosobo,

Masterplan

GOR,

Perencanaan Lingkungan Pendopo, Penyusunan RDTRK Kec. Watumalang, RDTRK Kec. Kalibawang, Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Data Spasial, Penyusunan RDTRK Kec. Wadaslintang dan RDTRK Kec. Kertek.

f.

Perhubungan Kinerja pembangunan pada pelayanan pada urusan perhubungan

di

Kabupaten Wonosbo selama periode 2005-2009 dilihat dari jumlah arus penumpang angkutan umum selama 5 tahun yang mengalami penurunan dari 11.742.718 penumpang tahun 2005 menjadi 5.702.073 penumpang pada tahun 2009.

Penurunan jumlah penumpang lebih disebabkan adanya pergeseran

penggunaan moda angkutan umum ke angkutan pribadi. Persentase jumlah angkutan darat dibanding jumlah penumpang angkutan darat mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar 9,30% menjadi 11,01% pada tahun 2009, jumlah terminal dan sub terminal tidak mengalami perubahan atau tetap sebanyak 7 unit. Tantangan kedepan adalah bagaimana menyediakan pelayanan angkutan masal yang murah, nyaman, aman dan tepat waktu agar kemacetan yang disebabkan oleh banyaknya angkutan pribadi tidak terjadi. Akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonosobo sangat didukung dengan pembangunan di sektor perhubungan. Perhubungan yang lancar dan nyaman memicu distribusi produk barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah yang 29

lain. Distribusi barang dan jasa yang lancar akan menekan biaya produksi dan pada muaranya akan menekan harga pasar. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan dimaksudkan untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan, sehingga diharapkan dapat meminimalisasi resiko

yang

diakibatkan

dalam

berlalu

lintas.

Data

Sarana

prasarana

pendukkungkeselatan dan kenyamanan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel II.18 Sarana Prasarana Pendukung Keselamatan dan Kenyamanan transportasi Jumlah No.

1 2 3 4 5 6

Fasilitas

Jalur Penyelamat Rest Area Shelter/ Halte Lampu Pengatur Lalu Lintas Rambu-Rambu Marka Jalan (m2)

2006

2007

2008

1 0 2 2 72 -

1 0 2 2 72 -

1 0 4 6 158 -

2009 1 0 4 17 458 6.287

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Dalam penyelenggaraan urusan perhubungan, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan pelayanan ijin trayek dan pengujian kendaraan bermotor bagi angkutan umum dan angkutan barang. Kegiatan pengujian kendaraan bermotor bertujuan agar tingkat kelaikan kendaraan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kecelakaan lalu lintas akibat dari penggunaan kendaraan dapat ditekan. Untuk mendukung kegiatan tersebut dilaksanakan kegiatan perbaikan dan modifikasi peralatan pengujian kendaraan guna lebih mengoptimalkan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Tabel II.19 Tabel Jumlah dan Alokasi Kendaraan Angkutan Pedesaan No.

Trayek

Jarak (km)

Jml Armada 2006

2007

2008

2009

8

81

81

81

81

1

Wonosobo- Kertek

2

Wonosobo- Sawangan

12

63

63

63

63

3

Wonosobo- Leksono

9

39

39

39

39

4

Wonosobo- Garung

8

74

74

74

74

5

Wonosobo- Mojotengah

8

26

26

26

26

6

Wonosobo- Limbangan

8

19

19

19

19

7

Wonosobo- Gondang

8

20

20

20

20

8

Wonosobo- Andongsili- Keseneng

10

12

12

12

12

9

Wonosobo- Wonolelo

8

14

14

17

17

10

Wonosobo- Pacarmulyo- Gondang

9

13

13

13

13

11

Wonosobo- Madukoro- Keseneng

8

8

8

8

8

12

Wonosobo- Jetis- Wonokasihan

8

6

6

6

6


30

Tabel II.20 Alokasi Kendaraan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) No.

Trayek

Jml Armada

Jarak (km)

2006

2007

2008

2009

1

Wonosobo- Jakarta

490

10

10

10

9

2

Wonosobo- Bandung

340

0

0

0

0

3

Wonosobo- Purwokerto

120

28

28

28

28

4

Wonosobo- Magelang

66

80

80

80

80

5

Wonosobo- Purworejo

54

99

99

99

99

6

Wonosobo- Kebumen

101

36

36

36

36

7

Wonosobo- Semarang

119

9

9

9

9


Peningkatan ketersediaan sarana pendukung transportasi berupa ramburambu lalu-lintas sejumlah 72 unit pada tahun 2006 menjadi 458 unit pada tahun 2009 dan pengadaan marka jalan sepanjang 6287 m2 pada tahun 2009.

g. Lingkungan Hidup Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, urusan lingkungan hidup di Wonosobo menjadi masalah prioritas. Hal ini berdasarkan realitas adanya kecenderungan terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup memerlukan perhatian serius karena sifatnya yang khusus dan melibatkan banyak sektor. Adanya keterkaitan ini membuat urusan lingkungan hidup harus dilihat secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang yang berbeda serta dalam penanganannya tidak bisa dilakukan secara sektoral. Keberhasilan pengelolaan sampah di Wonosobo juga didukung adanya keikutsertaan pihak ketiga (Yayasan Danamon Peduli) dalam pengelolaan sampah. Wonosobo merupakan salah satu daerah (Wonosobo merupakan peringkat ke empat terbaik dari 30 daerah di Indonesia) yang menjalin kerjasama dengan Yayasan Danamon Peduli, membangun fasilitas sampah pasar tradisional yang bertujuan untuk mengkonversi sampah pasar tradisional menjadi kompos berkualitas tinggi untuk didistribusikan kepada para petani. Program ini secara sistematis meningkatkan kondisi kesehatan dan kebersihan serta memberikan manfaat sosial ekonomi bagi komunitas pasar tradisional dan petani. Program Kompos Sampah Pasar ‘NOTHING WASTED’ ini juga telah mendapat apresiasi dari dunia internasional, tahun lalu, program ini terpilih menjadi juara 2 dari BBC World Challenge 2009 yang terpilih dari 900 program pengembangan 31

masyarakat di seluruh dunia, dan juga menjadi pemenang Metro TV/MDGs Award 2009 untuk pengentasan kemiskinan

h. Pertanahan Untuk Urusan Pertanahan, Pemerintah Daerah terus mendorong dilakukan perubahan sistem pengelolaan tanah agar efisien, efektif serta terlaksananya penegakan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat dengan menerapkan prinsipprinsip keadilan, transparansi dan demokrasi. Masih rendahnya kepemilikan sertifikat tanah sebagai bukti sah atas kepemilikan tanah merupakan permasalahan pertanahan yang mendasar di Kabupaten Wonosobo yang bisa menjadi permasalahan serius. Sampai dengan tahun 2009 dari 620.641 bidang tanah sudah 126.660 bidang atau 20,41 % tanah bersertifikat dan meningkat 2,5 % dalam kurun waktu 5 tahun. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah tanah yang telah bersertifikat yang berarti bahwa kesadaran masyarakat mulai terketuk akan arti penting sertifikat sebagai alat bukti sah kempemilikan atas tanah. Sedangkan untuk pemenuhan sarana kesehatan berupa pengadaan tanah untuk puskesmas yang bertujuan untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat demikian juga penyediaan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan GOR yang bertujuan untuk menyediakan sarana olah raga bagi masyarakat Wonosobo. Disisi lain pemerintah juga menyediakan sarana untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Wonosobo berupa pengadaan tanah untuk menunjang kelancaran lalu lintas yang menguhubungkan objek pariwisata maupun penunjang pengembangan sektor pariwisata itu sendiri. Seperti pengadaan tanah untuk Tuk Bimo Lukar yang ditujukan untuk pengembangan obyek wisata Tuk Bimo Lukar dimana menurut sejarahnya merupakan sumber mata air Sungai Serayu yang kondisinya pada saat ini debit airnya sudah sangat minim apalagi bila musim kemarau tiba. Sebagai antisipasinya ada beberapa lahan yang harus dibebaskan untuk penyelamatan sumber mata air yang selanjutnya untuk reboisasi di sekitar lahan tersebut mengingat kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya penyelamatan wilayah Dieng sudah relatif kurang. Dalam rangka peningkatan sarana perekonomian maka pemerintah daerah memfasilitasi melalui pengadaan tanah yang ditujukan untuk pembangunan pasar, baik pasar sayur maupun pasar buah yang nantinya dapat menampung dan memasarkan komoditi buah dan sayur dikarenakan Wonosobo merupakan salah satu sentra penghasil sayur dan buah terbesar di Jawa Tengah. 32

Untuk pelaksanaan program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dari tahun 2006 s/d Tahun 2009 juga diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan program daerah (PRODA) berupa pensertifikatan hak milik masyarakat ekonomi kurang mampu

sebanyak 800 bidang yang seluruh

pembiayaannya ditanggung pemerintah daerah . Selain itu untuk tertib administrasi dan kejelasan status tanah baik tanah milik pemerintah daerah termasuk di dalamnya tanah-tanah hasil penyerahan eks instansi vertikal/ departemen sebagai akibat dari penyerahan otonomi daerah maupun eks tanah bengkok dari desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, telah dilaksanakan kegiatan pensertifikatan 108 bidang eks tanah bengkok dan 38 bidang eks tanah instansi vertikal/departemen. Untuk tahun 2010 sebagian besar kegiatan telah selesai dilaksanakan yaitu berupa pengadaan tanah untuk Tuk Bimo Lukar serta pengadaan tanah untuk SMK Kalikajar tinggal penyelasaian administrasi, sedangkan kegiatan lainnya baru dalam tahap proses pelaksanaan.

i.

Kependudukan dan Catatan Sipil Penanganan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil berupa KTP, KK, akte kelahiran dan dokumen lainnya sudah cukup optimal. Adapun kelemahan yang masih sering terjadi antara lain kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa penting kependudukan dan catatan sipil masih rendah, padahal hal ini berpengaruh besar bagi kesempurnaan administrasi kependudukan. Pada tahun 2007 program penataan administrasi kependudukan difokuskan pada kegiatan pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu, yang merupakan program pembangunan di bidang sistem administrasi kependudukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi serta penerapan sistem komputerisasi yang semakin maju. Pada awalnya spesifikasi SIAK yang dikeluarkan oleh Depdagri bersifat online yang menghubungkan setiap Kabupaten/Kota dengan Depdagri. Pada sistem online ini, data kependudukan setiap daerah diverifikasi secara nasional dan real time. Penerapan sistem online tersebut banyak mengalami kendala. Pada akhirnya kebijakan SIAK itu mengalami beberapa perubahan fundamental. Kebijakan offline yang hanya menghubungkan semua data kependudukan dalam satu daerah (Kabupaten/Kota) mulai ditoleran. Depdagri pun pada akhirnya memberikan bantuan sarana komputer sebagai salah satu upaya untuk merespon keterbatasan daerah dalam mempersiapkan sarana dan pra sarana pendukung SIAK. 33

Pembangunan jaringan hingga ke titik lokasi unit pelayanan telah dirintis antara lain dengan memanfaatkan jaringan yang sudah ada di Kabupaten Wonosobo dengan melakukan beberapa penyempurnaan. Dengan alokasi dana yang tersedia pada tahun 2007, pembangunan jaringan hanya cukup dilaksanakan di 6 kecamatan. Walaupun program SIAK ini belum dapat dioperasionalisasikan secara serentak di 15 kecamatan , akan tetapi program SIAK ini sudah mulai diujicoba untuk dioperasikan pada pembuatan KK gratis dan KTP masal. Keduanya telah menggunakan spesifikasi model SIAK Depdagri, atau lebih dikenal dengan sebutan KK/KTP Nasional. KK/KTP Nasional ini pada hakekatnya adalah pelaksanaan amanat Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2002 yang menyebutkan perlunya penerapan suatu standar nasional di bidang administrasi kependudukan. Kegiatan pembuatan KK gratis dan KTP masal dilaksanakan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil bekerja sama dengan pihak ketiga (CV DELTRON COMPUTER, Boyolali) dalam hal pencetakannya, sedangkan dalam hal pendaftaran dan

pendistribusiannya

bekerja

sama

dengan

pemerintahan

kecamatan,

kelurahan/desa. Kegiatan penyediaan KK gratis ini diawali dengan penyusunan database kependudukan, dimana setiap kepala keluarga wajib mengisi dokumen F1-01 dengan data pribadi yang lengkap. Kegiatan ini berhasil menyusun data kependudukan sebanyak ± 212.163 KK. Karena keterbatasan dana yang dimiliki, maka untuk tahun 2007 hanya mampu mencetak 100.000 lembar KK. Sedangkan sisanya akan dicetak pada tahun anggaran 2008. Untuk kegiatan penyediaan KTP masal berhasil menyerap ± 143.849 pemohon. Kesiapan yang diperlukan untuk melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terdiri dari pengadaan sarana perangkat keras seperti komputer, kemudian SDM, kabel jaringan, revisi peraturan daerah Kabupaten Wonosobo tentang SIAK, serta perangkat pendukung lainnya seperti blanko, format dan buku register. Untuk keperluan tersebut pemerintah daerah sudah mulai merintis mempersiapkan pada tahun 2005. Untuk rasio kepemilikan Kartu Keluarga dengan jumlah Kepala Keluarga sampai dengan tahun 2010 adalah sebesar 96,19% (target RPJMD sebesar 95%). Jumlah Kepala Keluarga adalah 326.527 orang dan jumlah Kepala Keluarga yang memiliki kartu keluarga adalah 314.094 orang. Untuk rasio kepemilikan KTP dengan jumlah penduduk wajib KTP yang memiliki KTP adalah sebesar 98,8% (target RPJMD sebesar 85%). Jumlah Penduduk wajib KTP adalah 661.494 orang dan jumlah 34

penduduk wajib KTP yang memiliki KTP sebanyak 653.581 orang. Untuk kepemilikan akte kelahiran belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 60%. Sampai dengan tahun 2010 rasio kepemilikan akte kelahiran dengan jumlah penduduk adalah 53,44%. Jumlah penduduk adalah 888.813 orang dan penduduk yang memiliki akte kelahiran sebanyak 475.023 orang.

j.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, permasalahan mendasar yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, disamping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan mendasar lainnya adalah masih terdapat kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan, hal ini tercermin pada tahun 2006 dari 45 anggota DPRD Kabupaten Wonosobo hanya 4 orang (8,89%) yang berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2007 meningkat dari 45 anggota DPRD tercatat 5 orang (11,11 %), sementara hasil Pemilu Legislatif tahun 2009 menurun dari 45 anggota DPRD hanya 3 orang wakil rakyat perempuan (6,67 %). Sementara untuk Jabatan Ketua Partai Politik di Kabupaten Wonosobo sampai dengan tahun 2009 kedudukan perempuan belum nampak. Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen disebabkan berbagai faktor, diantaranya masih adanya pandangan gender yang mensubordinasi perempuan, anggapan bahwa perempuan irrasional dan emosional yang menyebabkan perempuan dianggap tidak layak memimpin, akibatnya muncul sikap yang menempatkan perempuan pada posisi tidak penting serta diragukan kapasitas dan kompetensinya, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan dalam kegiatan publik yang lebih luas. Secara umum, keberhasilan pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama tahun 2006 s.d. 2010 adalah adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya komitmen daerah, dukungan dan peran stakeholders melalui pelaksanaan

dan

penerapan

strategi

pengarusutamaan

gender

dalam

pembangunan daerah. 2. Meningkatnya partisipasi, akses, kontrol dan peran serta manfaat perempuan dalam jabatan publik dan politik yang ditandai dengan peningkatan pejabat dan anggota legislatif perempuan. 3. Meningkatnya

upaya-upaya

yang

dilakukan

untuk

kesejahteraan

dan

perlindungan terhadap perempuan dan anak. 35

4. Meningkatnya kesadaran dan responsivitas masyarakat dan aparat terhadap kekerasan berbasis gender. Tabel II.21 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2006-2009 No.

Jumlah Kasus

Tahun 2006

2007

2008

2009

1

Kekerasan terhadap perempuan

15

75

100

95

2

Kekerasan yang difasilitasi penyelesaiannya

15

74

100

95

3

Kekerasan yang sudah selesai ditangani

15

74

100

74

4

Kekerasan yang masih dalam proses penyelesaian

0

0

0

21

5

Kekerasan yang belum tertangani

0

0

0

0

Sumber : Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setda

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan cenderung menurun. Walaupun demikian, masih ada beberapa kasus yang belum selesai tertangani karena beberapa kendala. Tabel II.22 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Wonosobo Tahun 2008-2009 No.

Jumlah Kasus

Tahun 2006

2007

2008

2009

1

Kekerasan terhadap anak

12

12

18

23

2

Kekerasan yang difasilitasi penyelesaiannya

12

12

18

0

3

Kekerasan yang sudah selesai ditangani

12

12

18

20

4

Kekerasan yang masih dalam proses penyelesaian

0

0

0

1

5

Kekerasan yang belum tertangani

0

0

0

2


Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah kekerasan terhadap anak cenderung meningkat. Peningkatan yang terjadi bukan bermakna peningkatan jumlah kasus semata setiap tahunnya, akan tetapi juga menunjukkan peningkatan responsivitas pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan kesadaran dan keberanian masyarakat utamanya perempuan dan anak untuk melaporkan kekerasan yang menimpa mereka. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga dan juga berkat kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti UPIPA GOW Wonosobo, Kepolisian dan Kejaksaan. Tolok ukur keberhasilan pengintegrasian strategi pengarusutamaan

36

gender (PUG) dalam pembangunan dapat dilihat dari capaian Indek Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (GEM). Gambar II.3 Grafik Pencapaian GDI dan GEM Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 – 2008


Merujuk pada data

tiga tahun terakhir tahun 2006 s/d 2008

menunjukkan adanya tren peningkatan dalam pencapaian GDI maupun GEM di Kabupaten Wonosobo. Namun jika dibandingkan dengan capaian GDI dan GEM Provinsi Jawa Tengah capaian tersebut masih tergolong rendah, dimana pada tahun 2008 capaian GDI Provinsi Jawa Tengah sebesar 64.66 dan GEM Provinsi Jawa Tengah sebesar 59.76. Sementara apabila disandingkan dengan capaian Human Develepmen Indek (HDI) Kabupaten Wonosobo masih terlihat adanya kesenjangan yang ada sebagaimana tabel berikut : Gambar II.4 Grafik Pencapaian IPM dan GDI Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 - 2008

Sumber : BPS Kabupaten 2008.

k. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan selama 5 tahun (20062010) untuk menunjang keberhasilan pembinaan keluarga kecil dan sejahtera, alokasi dana yang signifikan pada program pelayanan kontrasepsi dengan kegiatan pengadaan alat dan obat kontrasepsi pil KB, pengelolaan data keluarga berencana serta pelayanan KB medis operasi bagi keluarga miskin yang bertujuan mempermudah akses serta penggunaan metode kontrasepsi yang aman, efisien, 37

efektif khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Pengelolaan data keluarga berencana yang dilaksanakan pada tahun 2008 di 265 desa/kelurahan membentuk sistem informasi manajemen yang dikelola secara efektif dan efisien sebagai satu pusat pangkalan data dan informasi bagi pengembangan program. Kesadaran akan pentingnya kontrasepsi di Indonesia masih perlu ditingkatkan guna mencegah terjadinya ledakan penduduk di Indonesia pada masa yang akan datang. Saat ini, ledakan penduduk merupakan salah satu permasalahan global yang muncul di seluruh dunia, di samping isu tentang global warming, keterpurukan ekonomi, masalah pangan serta kesehatan penduduk. Demi tercapainya suatu masyarakat yang sejahtera melalui upaya perencanaan dan pengendalian jumlah kelahiran, dilaksanakan program keluarga berencana dengan kegiatan penerangan KB, pelatihan, peningkatan partisipasi pria dalam KB dan KR, pelaksanaan pengumpulan data berbasis RT yang meliputi 15 kecamatan dan 267 desa, operasional untuk PPKBD dan sub PPKDB untuk memaksimalkan informasi dan akses serta pemerataan pelayanan KB. Pelayanan KIE KRR (Komunikasi Informasi Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja) mencapai hasil terbinanya

kelompok

sebaya

yang

diharapkan

mampu

menyebarluaskan

pengetahuan yang diterimanya kepada teman-teman lingkungannya. Peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan keluarga berencana yang ditunjukkan dengan meningkatnya kepesertaan KB aktif sebagai salah satu faktor terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, dengan data sebagai berikut : Tabel II.23 Perkembangan Jumlah Peserta KB Peserta Aktif

Peserta KB Baru

No.

Tahun

Pasangan Usia Subur

Jumlah

%

1

2006

155.373

121.923

77,97

11.931

14.794

80,65

2

2007

157.202

119.605

96,26

15.418

15.430

99,92

3

2008

159.810

127.371

79,70

22.739

21.546

105,64

4

2009

162.066

130.025

80,23

25.586

21.518

118,91

Realisasi

PPM PB

Capaian (%)

Sumber : BKBKS Kabupaten Wonosobo

Sementara ini animo masyarakat untuk menggunakan alat atau obat kontrasepsi yang permanen (MOP dan MOW) masih sangat rendah, disamping itu masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung serta jumlah pelayanan gratis terbatas dan hanya diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang rentan atau miskin untuk mendapatkan pelayanan KB tersebut, disamping itu peran pria dalam 38

penggunaan alat atau obat kontrasepsi masih rendah dan masih didominasi perempuan dalam penggunaan kontrasepsi dimana prosentasenya mencapai 97,62% (persen). Perkembangan penduduk laki-laki yang mengikuti KB di Kabupaten Wonosobo tahun 2005 s/d 2010 sebagaimana pada Tabel berikut: Tabel II.24 Jumlah Penduduk Laki-laki yang mengikuti Program KB Tahun 2006 - 2009 Peserta KB Tahun

l.

Aktif

Baru

Total PA

PA Pria

%

Total PB

PB Pria

%

2006

119.377

2.565

2,15

15.373

219

1,42

2007

119.605

2.458

2,06

15.418

112

0,73

2008

127.371

2.769

2,17

22.739

546

2,40

2009 130.025 2.921 2,25 Sumber Data Badan Keluarga Berencana Kab.Wonosobo

25.586

1.354

5,29

Sosial Selama tahun 2006-2007 terdapat 8 indikator penyandang masalah kesejahteraan sosial yang kemudian seiring dengan adanya dinamika kehidupan masyarakat, masalah kesejahteraan sosial pun ikut berkembang dan cenderung semakin kompleks. Saat ini identifikasi masalah kesejahteraan sosial telah memunculkan 27 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Selama periode 2006-2009, angka penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat (PMKS) di Kabupaten Wonosobo telah berkurang. Jumlah PMKS yang tercatat pada tahun 2007 yaitu sebesar 111.224 orang, yang kemudian pada tahun 2009 telah mengalami penurunan menjadi sebesar 72.396 orang (35%). Dari total PMKS yang ada, pada tahun 2006 jumlah anak terlantar di Kabupaten Wonosobo tercatat sekitar 52.725, yang terdiri dari 830 balita terlantar dan 51.895 anak usia 5-21 tahun. Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2009 mencapai 7,16% sehingga jumlah anak terlantar di Kabupaten Wonosobo tercatat sekitar 48.950 jiwa, yang terdiri dari 174 balita terlantar dan 48.776 anak usia 5-21 tahun. Sedangkan jumlah lanjut usia terlantar pada tahun 2006 tercatat sebanyak 8.809 jiwa yang kemudian pada tahun 2009 telah turun mencapai 49% sehingga keberadaan lanjut usia terlantar menjadi 4.506 jiwa. Selanjutnya, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya kepada fakir miskin apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, 39

terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan perbatasan. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2006 jumlah fakir miskin di Kabupaten Wonosobo berjumlah sekitar 98.347 jiwa yang juga telah mengalami penurunan sebesar 25,4% sehingga pada tahun 2009 menjadi berjumlah sekitar 73.335 jiwa. Akses (kemudahan) dalam mendapatkan pelayanan dibidang layanan sosial dasar dari pemerintah meliputi, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Beberapa program kegiatan dalam urusan sosial mempunyai orientasi untuk mengentaskan, membantu, mengembangkan ekonomi masyarakat yang membutuhkan, atau secara tidak langsung/jangka panjang memberikan pengaruh yang positif dalam perbaikan ekonomi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan harapannya untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi menuju pembangunan manusia yang cepat dan merata. Program kegiatan tersebut antara lain pemberian bantuan stimulan untuk merangsang pengembangan usaha seperti pemberian Usaha Ekonomi Produktif, pemberian bantuan dan pendampingan pada KUB (kelompok usaha bersama), pelatihan keterampilan kewirausahaan yang akhirnya dapat menunjang perekonomian masyarakat, pemberian alat bantu bagi penderita cacat sehingga mereka bisa mengoptimalkan fungsi sosialnya. Disamping itu bantuan pangan atau penyediaan bahan pokok pangan berupa penyaluran raskin bagi masyarakat miskin secara merata dan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarga miskin secara terus-menerus telah dilakukan dengan harga terjangkau sehingga masyarakat miskin tidak perlu merealokasikan pengeluarannya. Kegiatan monitoring harga maupun ketersediaan kebutuhan pokok pun telah digalakkan setiap tahunnya, utamanya adalah menjelang lebaran sehingga harga maupun ketersediaan bahan makanan pokok dapat terkontrol dan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Selain itu pemenuhan hak sosial dasar terhadap PMKS adalah kesehatan, dalam arti pembangunan urusan sosial juga menjadi salah satu agen yang mempunyai peran/mengambil kedudukan dalam mengkampanyekan hidup sehat. Peran Pemerintah Kabupaten Wonosobo tersebut berbentuk kegiatan/program kerja praktis mengarah langsung kepada keterlantaran, kecacatan, dan dalam ketidakmampuan secara sosial atau sehat mengajarkan mereka kepada keberfungsiannya secara optimal dalam segala bidang kehidupan, sehingga sehat yang dimiliki oleh titik sasaran tersebut mampu memberikan sumbangsih optimal bagi hidupnya, keluarga, masyarakat ataupun untuk bangsa. Program kegiatan

40

tersebut antara lain: permakanan bagi lanjut usia maupun anak panti sehingga terpenuhi gizinya. Secara tidak langsung jaminan sosial kepada PMKS yang menjadi salah satu sasaran pembangunan urusan sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo mempunyai peranan dalam pemenuhan salah satu hak sosial dasar yaitu pendidikan. Pendidikan dalam bentuk pelatihan/pemberdayaan bagi PMKS lebih ditujukan untuk memberikan bekal keterampilan hidup agar mampu mencukupi kebutuhan dasarnya secara mandiri. Kegiatan yang dilakukan ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap layanan sosial dasar. Peningkatan urusan sosial untuk menumbuh kembangkan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial, dilaksanakan dengan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang dilaksanakan selama tahun 2006-2009. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi penyandang masalah sosial yang dimulai dari tahun 2006 dengan jumlah keseluruhan penyandang masalah sosial yang dapat dibina sebanyak 225 orang terjadi peningkatan pada tahun 2009 sebanyak 1.955 orang dengan rata-rata peningkatan sebesar 8,68%. Tabel II.25 Jumlah PMKS Kabupaten Wonosobo Indikator

Tahun 2006

2007

2008

2009

Jumlah PMKS (jenis)

27

27

27

26

Jumlah PMKS Yang Tertangani (jenis)

22

23

25

25

85,2%

88,9%

92,6%

96,2%

225

230

250

1.955

Persentase Jumlah PMKS yang tertangani terhadap jumlah PMKS Jumlah PMKS Yang Menerima Bantuan Sosial Sumber : Dinas Sosial Kab. Wonosobo

Untuk melihat perkembangan jumlah fasilitas sosial yang ada di Kabupaten Wonosobo yang dapat juga berarti menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap PMKS, dalam perkembangannya selama periode tahun 2006-2009 memperlihatkan peningkatan hal ini dapat dilihat pada tahun 2006 dengan jumlah keseluruhan fasilitas sosial masyarakat sebanyak 12 buah jika dibandingkan dengan tahun 2009 meningkat menjadi sebanyak 14 buah, dilihat dari jenisnya, panti asuhan mengalami peningkatan sebesar 18,2%.

41

m. Ketenagakerjaan Tantangan terbesar yang dihadapi dalam ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran. Sebelum terjadinya krisis, pengangguran sudah menjadi masalah, kini ditambah dengan adanya krisis global, Indonesia makin dihadapkan pada masalah yang lebih besar. Sebagai dampak krisis, banyak negara yang mengalami perlambatan ekonomi. Konsekuensinya daya beli menurun, permintaan produk barang dan jasa turun yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkatkan pengangguran. Kondisi tersebut ikut mendorong tingginya angka kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilakukan dalam upaya peningkatan kesempatan kerja, antara lain melalui transmigrasi, penempatan tenaga kerja lokal (AKL), penempatan tenaga kerja antar daerah (AKAD), dan penempatan kerja antar negara (AKAN), di mana prioritas kegiatan diarahkan pada masyarakat buruh tani dan petani subsisten yang perlu mendapatkan mata pencaharian yang layak, dengan data sebagai berikut : Tabel II.26 Data Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 AKL 183

AKAD 502

Tahun 2007 AKAN 2.557

AKL 95

3.242

AKAD

Tahun 2008 AKAN

AKL

1.751

22

1.451 3.297

AKAD 979

Tahun 2009 AKAN

AKL

1.217

327

AKAD

2.218

1.399

AKAN 935

2.661


Implementasi program ini terwujud pada beberapa kegiatan yaitu penyiapan tenaga kerja siap pakai, peningkatan pelayanan transmigrasi, pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui bursa kerja on line (BKO) sehingga informasi lowongan pekerjaan lebih mudah dan cepat, pelatihan manajemen kewirausahaan dan keterampilan penerapan teknologi tepat guna (TTG). Kegiatan Pelatihan penerapan TTG ini merupakan salah satu upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan

potensi

lokal.

Padat

Karya

Infrastruktur

sebagai

upaya

pemberdayaan masyarakat penganggur dan setengah menganggur dalam pembuatan atau rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi daerah setempat. Berikut adalah data pelatihan WUB, TTG dan padat karya dari tahun 2006 bulan Mei 2010 melalui dana APBD Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

42

Tabel II.27 Jumlah Peserta Pelatihan WUB, TTG dan Padat Karya No.

Tahun

1

2009

Jumlah Peserta

Jenis Kegiatan

Wira Usaha Baru Pelatihan Pengolahan Hasil pertanian 2 paket Penerapan Teknologi Tepat Guna Pembuatan bioetanol Padat karya infrastruktur 2 2010 Wira Usaha Baru Pelatihan Pengolahan Hasil pertanian 1 paket Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo

40 orang 20 orang 92 orang 20 orang

Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat tercipta kesempatan berusaha yang dapat memperbaiki taraf hidup tenaga kerja dan keluarganya yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan serta kelancaran pembangunan daerah. Melalui pemberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 yang dapat dipatuhi oleh pekerja dan pengusaha, akan menciptakan kondisi iklim kerja yang kondusif dan perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja sebagai hak dasar pekerja akan lebih terjamin. Implementasi program ini dalam beberapa kegiatan yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja, peningkatan kegiatan dewan pengupahan kabupaten, penyelesaian kasus TKI bermasalah, penyelesaian klaim JHT Jamsostek, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, dan peningkatan lembaga ketenagakerjaan LKS bipartit, tripartit, dan serikat pekerja sehingga diharapkan adanya hubungan harmonis antara pemerintah, perusahaan dan serikat pekerja yang akan mendukung terciptanya iklim usaha kondusif, pada akhirnya mampu menarik investor masuk ke Wonosobo. Berikut adalah kondisi hubungan industrial Kabupaten Wonosobo tahun 2006-2009 : Tabel II.28 Data Hubungan Industrial Kabupaten Wonosobo No.

Jenis Data

Tahun 2006

2007

2008

2009

1

Jenis kasus PHI

11

10

3

4

2

Jumlah kasus PHK

11

10

3

4

3

Jumlah Serikat Buruh/pekerja

16

16

17

17

4

Jumlah peraturan perusahaan

47

47

47

47

5

Jumlah kesepakatan kerja bersama

10

10

10

10


43

Salah satu capaian dalam urusan ketenagakerjaan adalah serapan tenaga kerja formal Kabupaten Wonosobo yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut : Tabel II.29 Data Serapan Tenaga Kerja Formal Yang Terdaftar No

Jenis Data

2006 (org)

2007 (org)

2008 (org)

2009 (org)

1

Pencari kerja terdaftar (AK I)

6.257

7.118

10.136

3.310

2

Lowongan pasar kerja melalui Disnakertrans

6.841

11.224

12.632

2.641

3

Penempatan melalui Disnakertrans (AKL, AKAD, AKAN)

3.242

3.297

2.218

2.661

4

Pencari kerja terdaftar yang terserap (%)

51,81 %

46,13 %

21,8 %

80,3 %


Pada tahun 2006 - 2009, kesempatan kerja dan berusaha semakin terbuka, hal ini dapat dilihat dari peningkatan prosentase pencari kerja yang terserap sehingga dapat memicu perkembangan perekonomian. Keterbukaan kesempatan bekerja dan berusaha tersebut terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, alokasi anggaran pembangunan ketenagakerjaan ditargetkan minimal 25 % untuk penanggulangan kemiskinan. Dari jumlah angkatan kerja terserap tersebut, penyerapan tenaga kerja Kabupaten Wonosobo berdasarkan kualifikasi usaha adalah sebagai berikut : Tabel II.30 Data Serapan Tenaga Kerja Berdasarkan Kualifikasi Usaha No.

Jenis Data

2006 5.051

Tahun 2007 2008 6.179 6.189

2009 6.189

1.

Usaha Kecil

2.

Usaha Menengah

1.779

2.171

2.171

2.175

3.

Usaha Besar

3.893

4.921

4.920

4.920

10.723

13.271

13.280

13.280

Jumlah


n. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan dalam berusaha untuk menggiatkan usaha masyarakat Pemerintah Daerah telah memberikan perijinan gratis kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo meliputi perijinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Tempat Usaha (HO), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar 44

Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Industri (TDI) yang dilaksanakan oleh Kantor Perijinan dan Pelayanan Terpadu. Tabel II.31 Data Pemberian Izin Gratis kepada UMKM No.

Izin

Jumlah

1 2 3 4 5

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Tempat Usaha (HO) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar perusahaan (TDP) Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI) Sumber : Kantor Perijinan dan Pelayanan Terpadu Kab. Wonosobo

6.347 SK 6.588 SK 6.936 SK 6.936 SK 112 SK

Sampai dengan tahun 2009 jumlah koperasi di Kabupaten Wonosobo sebanyak 334 buah meningkat 38,81 % bila dibandingkan dengan tahun 2006 sejumlah 237 buah. Jenis koperasi yang meningkat adalah koperasi perternakan dan koperasi perempuan. Kenaikan tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya koperasi. Dari segi kuantitas, koperasi di kabupaten Wonosobo cukup menggembirakan. Akan tetapi dari segi kualitas baik produk/layanan maupun manajemennya masih perlu perbaikan. Permodalan yang menjadi kendala hampir semua unit usaha juga tak luput dari perhatian pemerintah daerah. Bantuan permodalan diberikan dalam bentuk modal bergulir yang diberikan kepada kelompok penerima. Dengan bantuan modal tersebut diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi dan layanan koperasi dan UMKM. Bantuan permodalan tidak hanya diberikan kepada unit usaha produksi tetapi juga diberikan kepada lembaga keuangan mikro (LKM). Sebagaimana diketahui ketersediaan jaminan masih menjadi hambatan UMKM untuk mengakses sumber utama pendanaan yaitu bank. keberadaan LKM sangat membantu usaha mikro yang memberikan alternatif layanan keuangan. Tabel II.32 Data Jumlah Koperasi NO

URAIAN

1 Koperasi aktif 2 Koperasi tidak aktif Jumlah Koperasi

2006 237 0 237

Tahun 2007 2008 215 228 104 102 319 330

2009 283 46 329

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonosobo

o. Penanaman Modal Selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 telah direalisasikan kegiatan antara lain Feasibility study panas bumi, Feasibility Study perusahaan rami, 45

penyusunan Profil investasi Kabupaten Wonosobo. Selain itu juga melaksanakan kegiatan merger BPR-BKK dan bintek BPR-BKK / BKK. Dari kegiatan program ini dihasilkan adanya informasi potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah sehingga memudahkan investor untuk melakukan investasi. Terlaksananya Merger/penggabungan 9 BPR BKK menjadi PD BPR BKK Wonosobo; Terlaksananya Bintek yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perbankan bagi para karyawan dan pengelola PD BPR BKK/PD BKK; Meningkatnya kesehatan, kinerja pengelola bank dan permodalan semakin kuat; Meningkatkan efektifitas pengendalian/pengawasan internal, efisiensi biaya serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Langkah strategis yang diambil pemerintah dalam hal meningkatkan iklim investasi dengan penyederhanakan prosedur perizinan, walaupun urusan penanaman modal tidak identik dengan pelayanan perizinan, tetapi dalam menangani penanaman modal pelayanan perizinan menjadi salah satu kebijakan yang sangat krusial. Perlu upaya untuk mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan kebijakan kemudahan pelayanan perizinan dengan system One Stop Service dimana pelayanan dilakukan dalam satu pintu. Kondisi yang diharapkan para investor agar mereka tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak jelas untuk mengurus izin usaha. Jenis perizinan untuk mendukung investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 tahun 2007 tentang Jenis-jenis Pelayanan Umum/Perizinan. Pada tahun 2006 sampai dengan 2009 Kantor pelayanan dan perijinan Terpadu telah menerbitkan Surat keterangan jenis perizinan berupa Izin Prinsip 648 buah, Izin gangguan (HO) 2088 buah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 1026 buah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2124 buah, Izin Usaha Industri danTanda Daftar Industri 270 buah, Tanda Daftar Perusahaan 2.444 buah, Tanda Daftar Gudang 31 buah, Izin Pemasangan Reklame 1.552 buah, Izin Usaha Jasa Kontruksi 389 buah. Nilai rata-rata per tahun Insvestasi swasta berdasarkan pengajuan perizinan usaha kecil sebesar 54 milyar, usaha menengah 29 milyar dan usaha besar 48,5 milyar. Sebagimana terlihat pada grafik nilai investasi bersifat fluktuatif bahkan cenderung mengalami penurunan. Guna meningkatkan nilai investasi swasta, maka berbagai hambatan dalam bidang investasi perlu dibenahi, terutama dalam hal 46

penyederhanaan prosedur perizinan, kepastian hukum dan jaminan keamanan berinvestasi. p. Pariwisata dan Kebudayaan Perkembangan kinerja Pariwisata Kabupaten Wonosobo pada tahun 2009 menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 15.898 orang atau mengalami peningkatan sebesar 69,4% dibandingkan tahun 2006. Demikian juga dengan kunjungan wisatawan domestik yang berkunjung, wisatawan domestik pun mengalami peningkatan dimana pada tahun 2009 sebanyak 243.205 orang yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2006 sebesar 50,9%. Diharapkan jumlah ini akan terus bertambah seiring meningkatnya kondisi keamanan dan ekonomi dalam negeri pada tahun-tahun mendatang. Tabel II.33 Jumlah Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Wonosobo No

Obyek Wisata

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

1

Dataran Tinggi Dieng

90.087

55.499

119.594

122.042

108.817

2

Lembah Dieng

25.485

21.315

34.102

31.456

44.477

3 4 5 6 7

Kalianget 27.253 32.607 40.875 Telaga Menjer 3.309 2.302 4.636 Waduk Wadaslintang 8.607 6.328 10.289 Pemandian Mangli 25.350 27.469 30.209 Surodilogo Jumlah 179.821 145.520 239.705 Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Wonosobo

51.344 4.460 6.345 31.700 247.347

60.789 6.173 13.699 27.354 261.309

Sarana dan prasarana pariwisata yang lancar merupakan salah satu indikator perkembangan pariwisata. Sarana dan prasarana diartikan sebagai proses tanpa hambatan dari pengadaan dan peningkatan hotel, restoran, tempat hiburan dan sebagainya serta prasarana jalan dan transportasi yang lancar dan terjangkau bagi wisatawan. Salah satu penunjang sarana kepariwisataan adalah hotel. Keberadaan Hotel Non Bintang (melati) di Kabupaten Wonosobo mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menyediakan sarana akomodasi untuk menunjang kepariwisataan *)

dan memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Wonosobo. Jumlah hotel melati di Wonosobo, berdasarkan data yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2006 berjumlah 21 Hotel melati dan pada tahun 2009 telah berkembang menjadi berjumlah 26 Hotel melati, baik Melati I, Melati II maupun Melati III. Sedangkan Hotel Bintang 1 sampai dengan 4 pada tahun 2006 berjumlah 2 Hotel Bintang, jumlah tersebut bertambah sehingga sampai dengan tahun 2009 menjadi 3 buah 47

Hotel Bintang. Pertumbuhan Hotel Non Bintang (Melati) di Kabupaten Wonosobo semakin memberikan dampak positif bagi tersedianya sarana akomodasi bagi para wisatawan yang mengujungi Kabupaten Wonosobo, namun di pihak lain, pengelolaan hotel melati belum dilakukan secara optimal khususnya bidang manajemen, sumber daya manusia (SDM), pemasaran, bangunan fisik hotel, dan pelayanan. Dalam meningkatkan peran hotel melati agar dapat memberikan pelayanan yang profesional dibutuhkan pembinaan yang lebih fokus, intens dan berkesinambungan dan sesuai dengan kebutuhan dari para pemilik (owner hotel). *)

Tabel II.34 Perkembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata di Kabupaten Wonosobo Tahun No.

Indikator 2006

2007

2008

2009

1

Jumlah Hotel (unit)

23

29

29

29

2

Jumlah Restoran / Rumah Makan (unit)

23

47

47

53

6

13

13

15

3

Jumlah Pengusaha Kerajinan / makanan khas (unit)

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Wonosobo

Dari sisi pelaku usaha sebagai penunjang dalam sarana pariwisata juga memperlihatkan grafik meningkat. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, pada tahun 2006 terdapat sejumlah 470 pelaku usaha baik pelaku usaha hotel, pengusaha kerajinan, usaha makanan khas, pengusaha salon, pengusaha biro maupun kesenian tradisional. Yang kemudian pada tahun 2010, jumlah itu bertambah menjadi sebanyak 1.630 atau meningkat sebanyak 71%. Industri pariwisata merupakan suatu komoditi prospektif yang dipandang mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah, sehingga tidak mengherankan apabila Pemerintah Kabupaten Wonosobo menaruh perhatian khusus kepada industri pariwisata. Hal ini lebih diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa Kabupaten Wonosobo memiliki potensi alam dan kebudayaan yang cukup *)

besar yang dapat dijadikan modal bagi pengembangan industri pariwisata. Salah satu

tujuan

pengembangan

kepariwisataan

di

Wonosobo

adalah

untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya. Dalam pelaksanaan pengembangan nilai budaya kegiatan seremonial seperti peringatan HUT Kabupaten Wonosobo setiap tanggal 24 Juli dan Peringatan HUT RI 48

setiap tanggal 17 Agustus terus dilaksanakan. Tidak ketinggalan, pentas seni dan budaya yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan bakat

dan

potensi

seniman-seniman

lokal dalam

memperkenalkan

dan

mempromosikan budaya Kabupaten Wonosobo. Tidak hanya menampilkan kesenian, Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga menyajikan kuliner khas Wonosobo dalam acara tersebut. Selain itu, kesenian wayang kulit yang dianggap sebagai ikon budaya daerah khususnya di wilayah Jawa Tengah juga sering ditampilkan dalam event-event budaya dan hiburan masyarakat. Kesenian wayang merupakan suatu bentuk budaya yang kompleks karena menampilkan berbagai macam jenis kesenian dalam satu pertunjukkan. Misalnya : seni pahat dan ukir kulit dalam bentuk wayang, seni musik karawitan sebagai pengiring, disamping keahlian dalang dalam memainkan wayang dan keelokan suara para pesinden. Dengan melihat keadaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberikan bantuan kepada dalang dan pelaku seni wayang untuk dapat tampil di RRI Purwokerto setiap tahun, tujuannya adalah sebagai salah satu cara untuk memfasilitasi seniman dalam berkreasi dan mengembangkan kemampuannya. Untuk memberikan wawasan kebudayaan dan pembinaan Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan kegiatan pekan seni pelajar daerah. Selain membuka wacana budaya sejak dini juga untuk melihat potensi dan bibit kesenian dari kalangan pelajar. Bentuk kegiatan ini berupa perlombaan di bidang seni musik dan seni tari. Pada Tahun 2006 melalui Dinas Pariwisata dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo,

Pemerintah Kabupaten Wonosobo

menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai apresiasi pada budaya dan tradisi sekaligus upaya untuk membina dan melestarikan kelompok seniman lokal. Bentuk kegiatannya berupa penyelenggaraan atraksi budaya yang melibatkan 10 kelompok kesenian dari seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo, lomba foto spontan bertempat di alun-alun Wonosobo. Pelaksanaan kegiatan pentas kesenian daerah 5 kelompok kuda kepang dan lengger di obyek wisata Menjer, Kalianget, Mangli, Wadaslintang dan Selokromo. Penyelenggaraan pameran budaya dan kesenian tradisional dan tosan aji. Pelaksanaan kegiatan pentas seni, kesenian tradisional Wonosobo di Yogyakarta, Solo, Semarang dan Wonosobo dengan penampilan 5 kelompok kesenian tradisional.

Sedangkan untuk mewujudkan komitmen

pemerintah dalam mengembangkan budaya daerah Pemerintah Kabupaten 49

Wonosobo memberikan bantuan operasional dan peralatan kepada kelompok pegiat kesenian diseluruh wilayah Kabupaten Wonosobo.

q. Pemuda dan Olahraga Dalam hal pengelolaan Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan, diupayakan bisa

meningkatkan

kualitas

dan

partisipasi

pemuda

diberbagai

bidang

pembangunan. Untuk ini Pemerintah Daerah akan selalu menyiapkan pemuda sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dan pembangunan negara yang memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah akan terus bekerja melakukan pengembangan dan keserasian kebijakan, peningkatan peran serta, penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba dan teknologi informasi. Fasilitasi terhadap kegiatan kepemudaan terus dikembangkan, pada tahun 2006 terdapat 20 Organisasi Pemuda, dan pada tahun 2009 berkembang menjadi 25 organisasi atau setiap tahun rata-rata tumbuh 2 organisasi atau 8 %. Bersamaan dengan perkembangan organisasi kepemudaan, maka jumlah kegiatan kepemudaan juga tumbuh, yaitu tahun 2006 mencapai 7 kegiatan dan tahun 2009 mencapai 10 kegiatan, atau setiap tahun rata-rata tumbuh 1 kegiatan atau 10 %. Sedangkan dalam bidang olah raga, Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta prestasi olah raga melalui pengembangan sarana dan prasarana olah raga. Tahun 2006 tercatat jumlah klub olah raga sebanyak 3.586 klub dan tahun 2009 sebanyak 3.775 klub, sehingga rata-rata setiap tahun terdapat 63 klub atau meningkat 1, 75 %. Untuk jumlah organisasi olah raga, sampai dengan tahun 2009 terdapat 24 organisasi. Untuk jumlah gedung olah raga, tahun 2006 terdapat 5 unit dan tahun 2009 terdapat 8 unit, sehingga setiap tahun rata-rata bertambah 1 unit atau 30 %. Bersamaan dengan hal itu, maka jumlah kegiatan keolahragaan juga meningkat, tahun 2006 terdapat 15 kali kegiatan dan tahun 2009 terdapat 20 kali kegiatan, sehingga ratarata pertahun terdapat 2 kali kegiatan.

r. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Penataan Menjaga ketertiban dan keamanan adalah fungsi lain dari Pemerintah yang harus dilakukan, untuk ini RPJMD 2006 – 2010 mengagendakan perwujudan Wonosobo yang Aman, Sehat, Rapi dan Indah (ASRI), yang salah satunya diupayakan melalui urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Upaya mewujudkan Wonosobo yang ASRI, telah membuahkan hasil yang 50

menggembirakan di Seluruh Wilayah Wonosobo. Berbagai kegiatan dalam kerangka ketertiban dan keamanan, yang didukung dengan rasio personil Satpol PP per 10.000 penduduk tahun 2006 mencapai 75,21 dan tahun 2009 mencapai 80,6. Rasio jumlah LINMAS per 10.000 penduduk mencapai 5 % dalam tahun 2009. Hal ini telah meningkatkan kemampuan mendeteksi dini berbagai potensi gangguan kamtibmas, dan juga semakin menguatkan ketahanan masyarakat terhadap gangguan kamtibmas. Oleh karena itu, dalam kurun waktu tahun 2006 sampai tahun 2009 tidak ada kejadian tawur massa antar kelompok, antar desa/dusun dan antar pelajar. Aksi masa terhadap kebijakan daerah atau demo / protes terhadap Perda, Perbub bisa ditekan dari 0 aksi tahun 2006 menjadi 0 aksi tahun 2009 atau setiap tahun rata-rata terdapat 0 aksi. Selanjutnya masyarakat merasa semakin aman, nyaman, tentram, “adem-ayem” dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Untuk itu, KPPOD pada Tahun 2007 menempatkan Wonosobo sebagai Daerah terbaik No. 8 Nasional dan No. 1 Jawa Tengah dalam hal Tata Kelola Keamanan dan Penyelesaian Konflik. Sedangkan dalam rangka stabilitas politik dalam negeri, dilakukan berbagai pembinaan politik daerah, dalam tahun 2006 terdapat 12 kegiatan dan tahun 2009 terdapat 12 kegiatan atau setiap tahun rata-rata terdapat 12 kegiatan. Demikian halnya dengan pembinaan LSM, Ormas dan OKP, tahun 2006 mencapai 12 kegiatan dan tahun 2009 mencapai 12 kegiatan atau setiap tahun ratarata terdapat 12 kegiatan. Oleh karena itu, jumlah LSM Aktif dalam tahun 2006 mencapai 47 LSM dan tahun 2009 mencapai 66 LSM.

s.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Kemajuan yang berarti dari fungsi pelayanan umum juga terlihat dalam upaya mewujudkan Wonosobo yang adil dan demokratis. Agenda ke-lima pembangunan daerah 2006 – 2010 itu, salah satunya dilaksanakan oleh Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian. Urusan tersebut diupayakan secara optimal guna meningkatkan kualitas kehidupan politik dan hukum, sehingga mampu mengakselerasi proses transformasi politik yang mengubah tatanan politik otoriter ke tatanan politik demokratis. Dalam rangka peningkatan peran lembaga penyelenggaran pemerintahan daerah dan lembaga kemasyarakatan, maka pembangunan kelembagaan demokrasi dan penguatan mekanisme checks and balances, antar lembaga penyelenggara pemerintahan daerah terus dilakukan. Oleh karenanya, selama periode 2006 s/d 2009 tidak pernah terjadi konflik antar 51

lembaga penyelenggara pemerintahan daerah, antar lembaga kemasyarakatan maupun antara lembaga penyelenggara pemerintahan daerah dan lembaga kemasyarakatan. Hal itu bisa menjadi tanda bahwa masing-masing telah menjalankan peran dan fungsi secara proporsional. Pola hubungan yang harmonis dan didukung oleh sistem politik yang kondusif, jalanya roda pemerintahan daerah menjadi mantap dan stabil. Oleh karenaya, keuangan daerah dapat dikelola secara baik sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja. Hal itu, tidak lepas dari keberadaan Perda No 13 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Setiap tahun APBD dapat ditetapkan tepat waktu. Dana perimbangan yang terserap dibanding dana perimbangan yang direncanakan tahun 2006 mencapai 101% dan tahun 2010 mencapai 44,38% (semester pertama) atau setiap tahun rata-rata mencapai 101,8%. Proporsi belanja pelayanan dasar terhadap APBD dalam tahun 2006 mencapai 60,61% dan tahun 2010 mencapai 60,13% atau rata-rata setiap tahun mencapai 60,37%. Untuk proporsi belanja urusan pendidikan dan kesehatan terhadap APBD tahun 2006 mencapai 50,84% dan tahun 2010 mencapai 47,60% atau rata-rata setiap tahun mencapai 49,22%. Proporsi belanja pelayanan publik terhadap DAU tahun 2006 mencapai 65,63% dan tahun 2010 mencapai 67,37% atau rata-rata setiap tahun mencapai 74,12%. Proporsi belanja pelayanan publik terhadap APBD tahun 2006 mencapai 51,19% dan tahun 2010 mencapai 41,39% atau rata-rata setiap tahun mencapai 49,11%. Proporsi belanja langsung terhadap APBD terus dioptimalkan, tahun 2006 mencapai 41,76% dan tahun 2010 mencapai 29,76% atau rata-rata per tahun mencapai 39,06%. Proporsi alokasi anggaran SKPD terhadap APBD, tahun 2006 mencapai 1,23% dan tahun 2010 mencapai 1,23% atau rata-rata setiap tahun mencapai 1,23%. Proporsi belanja modal tehadap total belanja SKPD diupayakan terus meningkat, tahun 2006 mencapai 25,35% dan tahun 2010 mencapai 50,26% atau rata-rata setiap tahun mencapai 15,31%. Proporsi belanja pemeliharaan terhadap total belanja barang jasa SKPD, tahun 2006 mencapai .22,37% dan tahun 2010 mencapai 20,13%. Proporsi belanja pemeliharaan terhadap total belanja SKPD, tahun 2006 mencapai 8,99% dan tahun 2010 mencapai 20,91% atau rata-rata setiap tahun mencapai 14,95%. Efisiensi belanja terus dilakukan, sehingga rasio belanja terhadap anggaran belanja tahun 2006 mencapai 6,32% dan tahun 2010 mencapai 5,06% atau rata-rata setiap tahun mencapai 7,38%. Meskipun proporsi terhadap pendapatan daerah sangat kecil, tetapi secara bertahap pendapatan asli daerah (PAD) dapat ditingkatkan. Rasio realisasi PAD

52

terhadap potensi PAD tahun 2006 mencapai 119,92% dan tahun 2010 (semester pertama) mencapai 32,03% atau rata-rata per tahunnya mencapai 114,85%. Untuk realisasi PAD tahun 2006 mencapai Rp.30.618.484,033 atau 119,92% APBD dan tahun 2010 teralisasi Rp 19.392.426.390 atau 32,03% APBD (semester pertama), sehingga rata-rata kenaikan dan proporsi terhadap APBD pertahun mencapai Rp 1.273.023.466 atau 20 %. Salah satu upaya yang sudah, sedang dan terus dilakukan dalam meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan pengelolaan BUMD, seperti penyehatan kinerja keuangan. Kontribusi BUMD terhadap PAD lambat laun terus meningkat, yaitu tahun 2006 sebesar Rp 1.211.070.900 dan tahun 2010 sebesar Rp 3.771.352.000 sehingga rata-rata peningkatan setiap tahunnya mencapai Rp.2.229.555.780 atau 5,06 %. SiLPA, tahun 2006 mencapai Rp.29.162.894.000 atau 6,32 % belanja dan tahun 2010 mencapai Rp.36.447.509.994 atau 5,06 % belanja, sehingga rata-rata SiLPA per tahun mencapai Rp 45.833.666.687 atau 7,39 % belanja. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, setiap tahun SKPD menyusun laporan keuangan SKPD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Demikian halnya dengan laporan keuangan dan kinerja tahunan disampaikan secara tepat waktu. Tindak lanjut temuan aparat pengawasan fungsional terus dioptimalkan, tahun 2006 proporsi temuan BPK yang ditindaklanjuti mencapai 67 % dan tahun 2010 mencapai 24 % atau rata-rata setiap tahun mencapai 38 %. Oleh karena itu, opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dapat dipertahankan pada posisi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pengelolaan barang milik daerah menunjukkan hasil yang semakin tertib, pada setiap SKPD sudah memiliki inventarisasi barang atau asset SKPD. Rasio bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap seluruh bidang tanah yang dikuasai SKPD, tahun 2006 mencapai 96,97 % dan tahun 2010 mencapai 99,24 %, atau rata-rata setiap tahun mencapai 98,10 %. Sedangkan penggunaan asset oleh SKPD yang terukur dari proporsi jumlah asset yang digunakan SKPD terhadap jumlah asset yang dikuasai SKPD, tahun 2006 mencapai 88,21 % dan tahun 2010 mencapai 97,28% atau rata-rata setiap tahun mencapai 92,75%. Untuk mewujudkan sistem hukum daerah yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif termasuk tidak bias gender, maka dilakukan penataan peraturan perundang-undangan. Selama Tahun 2006 s/d 2009, Pemerintah Daerah telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) sebanyak .76 buah, dan ditetapkan menjadi Perda sebanyak 76 buah atau setiap tahun rata-rata DPRD

53

membahas Raperda yang diajukan Pemerintah Daerah mencapai 19 %. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang mencapai 141 kali, dilakukan secara musyawarah mufakat, sehingga tidak pernah diambil keputusan melalui voting. Hal ini, tentu menjadi pertanda bahwa pola hubungan antar anggota DPRD, antar alat kelengkapan, antar fraksi maupun hubungan DPRD dengan Pemerintah Daerah berjalan sinergis dan harmonis. Untuk itu, Keputusan DPRD yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah mencapai 73 Keputusan, oleh Pemerintah Daerah sudah ditindak lanjuti semua, atau tingkat tindak lanjutnya mencapai 100 % . Dari seluruh peraturan daerah yang ditetapkan, tidak satupun yang dibatalkan oleh Pemerintah, baik karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi maupun dengan kepentingan umum. Hal tersebut karena dalam proses penyusunannya selalu dilakukan melalui konsultasi publik, baik yang dilakukan oleh DPRD maupun oleh Pemerintah Daerah. Disamping itu juga konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, sehingga peraturan daerah yang ditetapkan bisa memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Penyelenggaraan otonomi daerah semakin efektif, yang antara lain terukur dari keberhasilan Pemerintah Daerah membangun Sistem Informasi Manajemen (SIM), yaitu SIMPUS (puskesmas), SIMRS (rumah sakit), SIMKD (keuangan daerah), SIMPEG (kepegawaian daerah). Selain itu, keberhasilan meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu dengan mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Camat, melalui Peraturan Bupati Wonosobo No.16 Tahun 2009 tentang Tugas dan Wewenang Camat, mendelegasikan penandatangan perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Dari 71 jenis perizinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, kepada KPPT sudah dikelola sebanyak 22 jenis perizinan. Sedangkan rata-rata waktu untuk memperoleh perizinan mencapai 6 hari. Semakin baiknya penyelenggaraan otonomi daerah, terlihat juga dari semakin baiknya partisipasi masyarakat. Hal itu tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas atau prasarana partisipasi. Bukti lain dari semakin efektifnya penyelenggaraan

otonomi

daerah

adalah

penghargaan

Pemerintah

yang

mengkategorikan Kabupaten Wonosobo, kedalam 3 (tiga) peringkat teratas seIndonesia bersama 44 kabupaten lain, dengan skor 3,5, atau Sangat Tinggi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2007.

54

Salah satu bagian penting dari proses transformasi dalam mewujudkan keadilan adalah terbangunnya tatanan pemerintahan yang makin bersih dan makin berwibawa (good governance and clean government). Dalam lima tahun terakhir, Wonosobo berhasil bangkit dari sebuah kondisi, yang tata kelola pemerintahannya dianggap buruk, karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang meluas, menjadi sebuah daerah dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih dan lebih berwibawa, dan bebas dari berbagai kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Dalam bidang pengawasan, aparat pengawas fungsional terus meningkatkan fungsinya, sehingga selama 2006 – 2009 mampu melakukan pemeriksaan terhadap 1.802 obrik atau rata-rata setiap tahun 360 obrik. Penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi, penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi telah dilakukan tanpa pandang bulu. Laporan Transparency International Indonesia dan USAID bertajuk Membedah Fenomena Korupsi “Analisa Mendalam Fenomena Korupso di 10 Daerah di Indonesia”, menyatakan bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Wonosobo telah menunjukkan banyak perbaikan.

t. Ketahanan Pangan Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian kesediaan pangan yang cukup. Dalam pencapaian kondisi ketahanan pangan, ada tiga subsistem/aspek yang sangat berpengaruh, yaitu produksi/ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Ketiga subsistem ini, harus dikembangkan secara serentak, karena satu sama lain saling terkait. (a) aspek ketersediaan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya, serta aman; (b) aspek distribusi, di mana pasokan pangan dapat mengakses seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga; (c) aspek konsumsi, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola pangan yang memenuhi kaidah gizi, kesehatan serta referensinya. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sangat bergantung kepada faktor ketersediaan, distribusi dan akses serta langkah-langkah penanganan dan pencegahan masalah pangan.

55

Tabel II.35 Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Pangan Pangan Kabupaten Wonosobo Tahun No.

Komoditas 2006

2007

2008

2009

Kebutuhan (Kw)

71.797

72.059

72.831

72.831

Ketersediaan (Kw)

76.981

79.211

102.253

110.752

Kebutuhan (Kw)

12.764

12.810

12.948

12.915

Ketersediaan (Kw)

72.380

87.003

104.126

94.264

Kebutuhan (Kw)

43.525

43.684

44.152

44.152

128.569

114.029

114.679

102.115

Kebutuhan (Kw)

4.948

4.965

5.019

5.019

Ketersediaan (Kw)

8.181

10.583

12.412

9.806

Kacang

Kebutuhan (Kw)

2.598

2.607

2.635

2.635

Tanah

Ketersediaan (Kw)

600

16

404

212

Kebutuhan (Kw)

8.195

2.607

8.313

8.313

Ketersediaan (Kw)

8.181

357

20

29

Beras 1 S u

Jagung 2

m b e

Ubi Kayu 3

Ketersediaan (Kw)

r :

Ubi Jalar 4 K a n

5

t o r

Kedelai 6

Sumber : Ketahanan Pangan, 2009

Distribusi raskin dilaksanakan melalui 265 titik di 15 kecamatan. Beras yang didistribusikan

dari tahun 2006-2009 adalah 39.902.800 kg. Dalam tiga tahun

terakhir ini jumlah RTS penerima raskin cenderung mengalami penurunan. Tahun 2008 RTS raskin 85.760 dengan 8.576.000 kg dan tahun 2010 berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah nomor 511/22417/2009 tanggal 17 Desember 2009 RTS Raskin 81.839 dengan jumlah mencapai 12.766.884 kg. Upaya ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan akan karbohidrat yang bersumber dari beras. Karena ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses pangan dan tidak terjadi ketergantungan pangan pada pihak manapun. Dalam hal inilah, petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan. Petani harus memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan sekaligus juga memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Kesejahteraan petani akan menentukan prospek ketahanan pangan. Kesejahteraan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor dan keterbatasan, salah satunya adalah luas tanah yang sempit dan tekanan tehadap lahannya untuk dikonversi.

56

Dari Tahun 2006-2009, produksi komoditas tanaman pangan sudah mencapai peningkatan menjadi 12,9%. Begitu juga halnya hortikultura yang ditargetkan menjadi 127%, namun kenyataannya sudah mencapai 153%. Tidak dapat dipungkiri pencapaian target ini merupakan suatu capaian yang patut mendapat apresiasi karena tidak mungkin hal itu dapat dicapai tanpa adanya kerja keras dari berbagai pihak terkait. Tabel II.36 Produksi komoditas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Komoditas

2006

Padi Sawah (Ton)

2007

2008

2009

149.205

134.289

159.932

159.973

88.034

98.001

130.166

136.686

Ketela Pohon (Ton)

161.954

156.475

134.915

147.122

Ubi jalar (Ton) Palawija ( Ton)

9.168 261.870

11.636 268.527

14.104 281.658

13.962 299.738

Sayur-sayuran (Kw)

1.872.761

1.771.931

1.855.239

2.100.948

Buah-buahan (Kw )

525.387

963.936

899.961

1.238.064

95.975

107.909

145.419

142.969

telur (kg)

1.186.900

1.103.500

1.647.100

1.303.900

daging (kg)

4.873.400

4.348.000

4.652.200

4.227.100

ikan (Kg)

3.396.177

3.462.810

3.494.079

4.666.576

Jagung (Ton)

susu (liter)

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Dinas Peternakan dan Perikanan;2009

u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Upaya dalam meningkatkan pelayanan masyarakat adalah melalui peningkatan

kualitas

dan

efektivitas

pembangunan

pedesaan,

yang

diimplementasikan melalui Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam kurun waktu 2006 – 2010 sudah dilakukan fasilitasi pengisian jabatan kepala desa sebanyak 243 jabatan, pengisian jabatan perangkat desa lainnya sebanyak 508 jabatan. Dari 137 orang Sekretaris Desa dan 13 Sekdes pada Eks Desa yang berubah menjadi Kelurahan yang memenuhi syarat diangkat menjadi PNS secara keseluruhan telah diangkat menjadi PNS. Kemudian bekerja sama dengan FNS (Frederick Neuman Staftung) dilakukan diklat peningkatan kapasitas pemerintahan desa kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan BPD. Untuk Meningkatkan kinerja kepada Kepala Desa diberikan tambahan penghasilan sebesar Rp 900.000/bulan, Sekretaris Desa Non PNS Rp 600.000/bulan dan Perangkat Desa lainnya Rp 450.000/bulan. 57

Pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan desa terus ditingkatkan, dalam tahun 2006 jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif tercatat 265 LPM atau 100 %, dengan rata-rata jumlah kelompok binaan LPM mencapai 66 %. Pada tahun 2009 LPM aktifnya tercatat 265 LPM atau 100 % dengan rata-rata jumlah kelompok binaan LPM mencapai 91 %. Oleh karena itu, rata-rata setiap tahunnya terdapat LPM aktif sebanyak 265 LPM atau 100 % dengan rata-rata jumlah kelompok binaanya mencapai 79,25 %. Untuk jumlah PKK aktif dalam tahun 2006, tercatat 124 PKK atau 43 %, dengan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK mencapai 40%, dan tahun 2009 PKK atifnya tercatat 285 PKK atau 100 %, dengan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK mencapai 51 %. Oleh karena itu, setiap tahun rata-rata terdapat PKK aktif sebanyak 265 PKK dan rata-rata jumlah kelompok binaannya mencapai 56,8 %. Untuk POSYANDU aktif pada tahun 2006 mencapai 1.254 posyandu atau 95,57 % dan tahun 2009 tercatat 1.312 posyandu atau 99,08 %, atau rata-rata dengan rincian Posyandu Pratama sebanyak 188, Posyandu Madya sebanyak 511, Posyandu Purnama sebanyak 483, dan Posyandu Mandiri sebanyak 130. v. Statistik Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik selama periode 20052009 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut. Tabel II.37 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik No

Indikator

Tahun 2005

2006

2007

2008

2009

1.

Buku ”kabupaten dalam angka”

ada

ada

ada

ada

ada

2.

Buku ”PDRB kabupaten”

ada

ada

ada

ada

ada

Sumber : BPS Kabupaten Wonosbo, 2010

Dari tabel urusan statistik diatas menggambarkan bahwa dokumendokumen yang tersedia dari tahun ke tahun tetap ada. Namun demikian, diperlukan tambahan kelengkapan data dan informasi terutama untuk data-data yang bersifat khusus dan olahan.

w. Kearsipan Upaya untuk melakukan reformasi birokrasi secara terencana, komprehensif, dan bertahap terus dimantapkan pelaksanaannya. Langkah yang telah dan terus dilakukan mencakup perbaikan sistem dan budaya kerja, pengukuran kinerja, 58

penerapan disiplin, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta perbaikan sistem remunerasi yang memadai. Termasuk di dalamnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Selain itu, penerapan pengeloolaan kearsipan secara dan peningkatan kualitas SDM kearsipan sebagaimana tuntutan urusan terus dilakukan. Pada tahun 2006, jumlah SKPD yang telah menerapkan kearsipan secara baku mencapai 11 % dan tahun 2010 sudah mencapai 38 %. Dalam hal pembinaan petugas pengelolaan kearsipan pada tahun 2006 terdapat 35 kegiatan dan tahun 2010 terdapat 123 kegiatan. Semua itu merupakan esensi dari penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance). x. Komunikasi dan Informatika Sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi, maka peningkatan akses informasi dilakukan juga dengan pemasangan Web Site, www.wonosobokab.go.id dan www.e-wonosobo.com (kerjasama Pemkab Wonosobo dengan swasta). Dalam hal penyediaan jaringan komunikasi, Keberadaan Wartel/Warnet pada tahun 2006 terdapat 20 Unit dan tahun 2009 terdapat 42 Unit , atau rata-rata setiap tahun terdapat kenaikan 5 unit. Kegiatam pertemuan Forum Jurnalis Kaupaten Wonosobo diselenggarakan rutin setiap tahun bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan memperkuat jaringan dangan wartawan dan sebagai ajang untuk saling bertukar informasi, koordinasi dalam pemberitaan dan sebagi bentuk control media kepada pemerintah. Penyelenggaraan Halo Wonosobo dalah salah satu bentuk komunikasi interaktif pemerintah dengan masyarakat yang memeanfatkan Fasilitas teknologi informasi modern. Dialog antara pemerintah dan warganya yang dilaksanakan dua kali dalam satu bulan dan disiarkan secara langsung enam stasiun radio lokal di wilayah Kabupaten Wonosobo. Melalui kegiatan ini masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui dialog dan diskusi dengan pemerintah, ormas, tokoh masyarakat dan pemuka agama.

y. Perpustakaan Kabupaten Wonosobo tidak pernah absen dari prestasi di bidang perpustakaan. Tahun 2009 Perpustakaan Bergema Desa Patak Banteng Kecamatan Kejajar mendapat Juara II Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Selain itu inovasi di bidang perpustakaan terutama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui leading sector urusan perpustakaan 59

yaitu Kantor Perpustakaan Kabupaten Wonosobo terbukti terus

berkembang

dengan pesat dan menjadi barometer kemajuan perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah bahkan juga di tingkat nasional. Pada lingkup Provinsi Jawa Tengah, perpustakaan sekolah Kabupaten Wonosobo menoreh prestasi pada tahun 2009 melalui SMP Negeri I Kertek yang menjuarai Lomba Perpustakaan Sekolah tingkat SMP dan SMA 1 Wonosobo sebagai juara tingkat SMA. Untuk Tahun 2010, program urusan perpustakaan yang telah berjalan terhitung sampai dengan bulan Mei 2010 adalah tiga kegiatan telah mencapai 100% yaitu program penguatan rumah belajar, pengadaan alat peraga pendidikan, dan permainan edukatif anak dan story telling. sedangkan program yang lain belum memasuki time schedule. Jumlah perpustakaan di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: Tabel II.38 Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Wonosobo No

Jenis / Tipe

2006

2007

2008

2009

1

1

1

1

1

Perpustakaan Kabupaten

2

Perpustakaan Kelurahan/Instansi

11

11

11

14

3

Perpustakaan Desa

47

49

49

58

4

Perpustakaan Sekolah

151

183

183

192

5

Perpustakaan Rumah Ibadah

11

11

11

17

6

Perpustakaan Pribadi

1

1

1

1

7

Rumah Belajar

0

5

10

13

222

261

266

296

JUMLAH

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo

2. Layanan urusan Pilihan a. Pertanian Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo tidak lepas dari pertumbuhan sektor pertanian secara umum yang cukup besar (47,33%) terhadap total PDRB Wonosobo. Besarnya prosentase ini menunjukkan sektor pertanian masih menjadi sumber pencaharian masyarakat Wonosobo. Penting sekali untuk meningkatkan perhatian terhadap permasalahan di bidang pertanian. Karena disadari atau tidak, masyarakat Wonosobo sebagian besar masih berkecimpung

dalam bidang

pertanian.

60

Tabel II.39 Produktifitas Tanaman Pangan (2006-2009) No.

Komoditas

Produktifitas ( Tahun ) 2006

2007

2008

2009

1

Padi Sawah ( Ton/Ha)

4,74

4,69

5,32

5,49

2

Palawija ( Ton/Ha)

8,36

8,90

8,66

9,96

3

Sayur-sayuran ( Kw/Ha)

94,72

104,71

117,33

159,00

4

Buah-buahan (Kw/Pohon)

0,22

0,59

0,45

0,47

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Produktifitas tanaman pangan dan hortikultura mengalami peningkatan pada hampir semua komoditas. Kenaikan paling tinggi adalah pada komoditas sayur-sayuran yaitu 67,8 % dibandingkan dengan produktifitas tanaman sayursayuran tahun 2006. Padi sawah juga mengalami kenaikan 15,82 % dibanding tahun 2006. Kenaikan produktifitas ini menunjukkan intensifikasi pertanian berjalan dengan baik. Hal

ini merupakan hasil dari kerja keras semua pihak dalam

pembangunan pertanian. Kita berharap tren positif ini akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang karena tantangan ke depan akan lebih berat dan komplek. Tabel II.40 Produktifitas Tanaman Perkebunan (2006-2009) Produktifitas (ton/ha) 2006 2007 2008 1 Aren 0,4 0,37 0,44 2 Cengkeh 0,04 0,04 0,05 3 Kakao 0,12 0,11 0,11 4 Kelapa 0,44 0,5 0,61 5 Gula Kelapa 0,94 0,99 1,13 6 Kopi Arabika 0,1 0,1 0,11 7 Kopi Robusta 0,16 0,17 0,19 8 Lada 0,14 0,17 0,21 9 Nilam 0,54 0,8 1,23 10 Vanili 0,1 0,12 0,15 11 Tembakau 0,49 0,45 0,42 Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Wonosobo

No

Komoditas

2009 0,44 0,05 0,11 0,63 1,15 0,11 0,21 0,21 1,2 0,19 0,41

Produktifitas Tanaman Perkebunan hampir semua mengalami peningkatan kecuali pada tanaman kakao, nilam dan tembakau. Untuk tanaman tembakau mengalami penurunan produktifitas dikarenakan faktor cuaca dan lingkungan yang semakin mengalami degradasi sehingga terjadi penurunan produktifitas. Selain itu dengan semakin turunnya harga tembakau dari tahun ke tahun membuat petani tembakau beralih tanam pada komoditas pertanian sehingga produksi tembakau juga semakin menurun. Sedangkan dari tahun 2006-2009, kenaikan produktifitas tertinggi dialami oleh tanaman nilam yaitu sebesar 122,2% . Harga jual produk nilam 61

yang berupa minyak nilam semakin mengalami peningkatan sehingga mempunyai nilai jual yang cukup tinggi dan menguntungkan bagi petani penanam. Pengembangan pengolahan produksi minyak nilam perlu dikembangkan ke depan sebagai bagian dari produk unggulan yang potensi untuk berkembang. Sedangkan pada bidang peternakan, Kabupaten Wonosobo mulai tahun 2007 mendapat permasalahan yaitu merebaknya penyakit flu burung yang disebabkan oleh Virus Avian Influenza type A sub type H5N1. Virus H5N1 ini disamping menyerang ternak unggas juga bisa menular kepada manusia. Jumlah kematian unggas akibat virus AI di Kabupaten Wonosobo selama tahun 2007 adalah 1053 ekor Jumlah tersebut sempat menurun menjadi 563 ekor pada tahun 2008. Namun tahun berikutnya jumlahnya melonjak menjadi 1631 ekor. penyebaran tersebut perlu dicermati dan diwaspadai lebih mendalam karena awal 2010 sudah ada 4.707 ekor unggas yang mati karena tertular AI . Pemeriksaan kesehatan hewan merupakan salah satu kegiatan yang mendapat perhatian luas masyarakat peternakan di Wonosobo. Kegiatan ini biasanya dikemas dalam bentuk pesta pathok yang didalamnya terdapat kegiatan pengobatan ternak massal dan sosialisasi serta tanya jawab masalah kesehatan hewan. Masyarakat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan ini, terbukti banyaknya permintaan kegiatan ini dan peserta pesta pathok yang dilaksanakan. Tahun 2008 pengobatan ternak dilaksanakan pada 1.497 ekor ternak (16 desa), tahun 2009 meningkat menjadi 2.753 ekor (8 desa). Sub Sektor peternakan tidak luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Upaya meningkatkan produksi peternakan dilaksanakan dengan program peningkatan produksi hasil peternakan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi dan produktifitas ternak di Wonosobo sehingga menjadi daerah yang ketercukupan akan kebutuhan daging, telur dan susu yang memiliki aspek jaminan keamanan pangan ASUH.

62

Tabel Tabel II.41 Populasi Ternak di Kabupaten Wonosobo (2006-2009) No

Kategori

Jumlah (ekor)

rata-rata naik (turun) %

2006

2007

33.426 205 4.041 570

33.720 177 3.943 578

29.026 210 3.687 462

29.731 274 3.830 464

-11,05 33,88 -5,23 -18,57

Domba

139.715

138.638

84.473

84.549

-39,48

2

Kambing

130.820

132.625

136.616

134.496

2,81

3 C 1 2 3 4 D 1 2 3

Babi Unggas Ayam Buras Ayam Ras Petelur Ayam Ras Pedaging Puyuh Aneka Ternak Itik Kelinci Entog

1.035

2.968

925

1.056

2,03

715.251 23.025 381.618 181.000

661.217 22.904 318.762 187.617

638.876 6.924 186.519 162.307

649.838 6.752 188.915 166.334

-9,15 -70,68 -50,50 -8,10

87.903 18.878 37.736

81.160 20.925 57.552

38.812 26.167 58.128

39.665 30.657 45.706

-54,88 62,40 21,12

A. 1 2 3 4 B

Ternak Besar Sapi Potong Sapi Perah Kerbau Kuda Ternak Kecil

1

2008

2009

Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan

IB pada sapi potong pada tahun 2007 mencapai 4227 inseminasi yang menghasilkan kelahiran 2830 ekor. Namun pada tahun 2009 tingkat efisiensi IB mengalami peningkatan kelahiran yaitu 3.053 ekor. IB pada kambing/domba juga mulai diperkenalkan kepada masyarakat agar produksi kambing/domba juga meningkat. Pada bidang perikanan peran pihak swasta dalam

mengembangkan

perikanan di Kabupaten Wonosobo mempunyai andil yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dengan berpartisipasinya PT Aqua Farm yang memanfaatkan Waduk Wadaslintang sebagai tempat pengembangan perikanan dengan sistem karamba jaring apung. Dengan adanya kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat tersebut, berpengaruh kepada luas lahan perikanan yang mengalami peningkatan dari tahun 2006-2009 khususnya luas kolam air tenang dari 170,37 ha (2006) menjadi 259,5 ha (2009) atau mengalami kenaikan 52 %, karamba dari 94 unit (2006) mengalami kenaikan 80 % menjadi 170 unit (2009), Usaha Perbenihan Rakyat dari 5,82 ha (2006) mengalami kenakan 25,36 % menjadi 7,3 ha (2009). Keadaan ini berbanding lurus dengan volume produksi perikanan dan benih ikan.

63

Tabel II.42 Data Produksi Hasil Perikanan No

Kategori

Jumlah 2006

2007

Ikan Konsumsi 3.396.177 3.462.810 (kg) Benih Ikan 2 27.053.660 27.055.000 (ekor) Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan 1

2008

2009

Rata-rata kenaikan

3.494.079

4.666.576

423.466

12,46%

26.417.800

43.023.000

5.323.113

19,67%

Dalam empat tahun terakhir, pembangunan perikanan budidaya telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan meningkatnya volume produksi perikanan budidaya. Dalam kurun waktu 2006-2009, volume produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan dari 3.396.177 kg (2006) menjadi 4.666.576 kg (2009) atau mengalami kenaikan rata-rata tiap tahun sebesar 12,46%. Konsumsi ikan

juga mengalami kenaikan dari 11,34 (2006) menjadi 11,99 (2009) atau

mengalami peningkatan sebesar 5,73 %. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Wonosobo semakin giat dan bersemangat membudidayakan ikan guna memenuhi permintaan pasar dan juga dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

b. Kehutanan Sumber daya hutan di Kabupaten Wonosobo terdiri dari kawasan hutan negara seluas + 20.300 Ha serta hutan rakyat seluas ± 19.481.581 Ha. Kawasan hutan negara di wilayah Wonosobo secara administratif dikelola oleh KPH Kedu Selatan dan KPH Kedu Utara. Secara ekologis, Wonosobo beserta wilayah hutannya memiliki posisi yang sangat strategis bagi pulau jawa, terutama bagi Jawa Tengah Bagian Selatan, mengingat Wonosobo merupakan tempat hulu 3 DAS besar yaitu: Serayu, Luk Ulo dan Bogowonto yang mengaliri setidaknya 6 wilayah kabupaten (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Purworejo). Penanaman pohon keras secara terus menerus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh sektor yang terkait untuk menekan laju kerusakan lahan. Gerakan Wonosobo menanam sebagai ikon kegiatan gemar menanam yang dilaksanakan hampir setiap tahun, secara langsung memberikan gairah dan semangat kepada seluruh masyarakat Wonosobo untuk ikut menanam pohon. Gerakan ini juga selaras dengan misi konservasi dan pemulihan lingkungan. Dalam konteks yang lebih luas, aktifitas ini mendukung pengarusutamaan pemulihan Dieng, yang secara tidak langsung juga memberi kontribusi penyadaran masyarakat (raising awareness) akan pentingnya konservasi. 64

Penanaman pohon pada gerakan Wonosobo menanam dari tahun ke tahun meningkat dan pada tahun 2008 dengan diikuti adanya gerakan wanita menanam dan gerakan pramuka menanam jumlah tanaman keras yang ditanam mencapai 1.175.695 batang. Seiring dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menanam pohon, luas hutan rakyat di Wonosobo juga mengalami peningkatan dari tahun 2005 seluas 18.374 Ha menjadi 19.481,58 pada tahun 2009.

c. Energi dan Sumber Daya Mineral Terkait dengan upaya penuntasan kebutuhan listrik masyarakat dusun telah dilakukan kegiatan Pengadaan Jaringan Listrik Perdesaan Kabupaten Wonosobo. Dengan semakin meluasnya jangkauan pelayanan energi listrik bagi masyarakat, dampak yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan ini adalah meningkatnya anggota masyarakat yang bisa menikmati listrik. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Wonosobo dari 100.839 di tahun 2006 menjadi 111.494 di tahun 2009. Demikian pula pada rasio elektrifikasi (pemakaian listrik) penduduk Kabupaten Wonosobo, berdasarkan jumlah rumah di Wonosobo tahun 2009 dan (210.951 unit rumah), Rasio elektrifikasi meningkat dari semula 51,33% pada tahun 2007 (data lkpj tahun 2007) menjadi 52,85%. Untuk mencukupi kebutuhan energi masyarakat, di wilayah Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2009 terdapat fasilitas SPBU yang berjumlah 8 unit yang tersebar pada enam kecamatan. Selain itu pada tahun 2009 telah dibangun 1 unit SPBE yang terletak di Desa Selokromo Kecamatan Leksono untuk memenuhi kebutuhan energi gas untuk keperluan rumah tangga dan industri di wilayah Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya. Keberdaan SPBE ini juga untuk mendukung program konversi minyak tanah ke gas (LPG 3 kg) yang dicanangkan pemerintah, dimana untuk kuota yang dialokasikan di Kabupaten Wonosobo sejumlah 7779 tabung per hari. Mikro hidro merupakan energi alternatif yang sangat ramah lingkungan dan merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui (renewable), Sebagai gambaran bahwa dari energi hidro yang dihasilkan oleh mikrohidro yang telah di bangun di Kabupaten Wonosobo (Mikrohidro Wangan Aji) dapat dihasilkan daya terpasang 2 x 70 KVA, jika dihitung dalam sehari dengan tingkat efisiensi sebesar 80% maka diperoleh daya sebesar 2.688 KWh atau setara dengan penggunaan bahan bakar minyak sebanyak 251.734 liter per hari. Listrik yang dihasilkan oleh mikrohidro ini

65

berarti dapat mengurangi emisi gas rumah kaca CO2 sebesar 2,62 ton/hari, SO2 sebesar 2,59 kuintal per hari dan NOx sebesar 1,88 kuintal perhari. Berdasar data dari PT. PLN (Persero) UPJ Wonosobo bahwa tingkat konsumsi listri per KK per bulan di Kabupaten Wonosobo sebesar 71 KVA per bulan. Mikrohidro Wangan Aji dapat menghasilkan 80.640 KVA perbulan berarti dapat untuk memenuhi kebutuhan listrik sekitar 1.136 KK.

d. Perdagangan Pengembangan Infrastruktur Perdagangan bertujuan memberikan fasilitasi masyarakat dalam berusaha melalui penyediaan pasar yang lebih baik. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah penyempurnaan pasar induk dan penyediaan sarana pendukung seperti penyediaan MCK pasar, perbaikan saluran air pasar, pembuatan taman pasar induk Wonosobo, penyempurnaan pasar induk Wonosobo, perbaikan los pasar, pembangunan pasar kayu dan unggas di pasar Kretek, rehap lantai pasar dan atap pasar hewan Wonolelo, pembangunan los dan kios pasar Randusari, pembangunan pasar hewan Lancar Wadaslintang serta pengadaan papan informasi dan penomoran kios dan los pasar. Diharapkan dari program ini bisa mengembangkan pasar-pasar tradisional dan membuat masyarakat lebih nyaman dan lebih mudah dalam bertransaksi. Tabel II.43 Jumlah dan Daya Tampung Pasar Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 s/d 2009 Perkembangan Tahun 2005 2006 2007 2008 Buah 1 Pasar Daerah 19 19 19 19 Buah/Orang 2 Kios 1.024 1.024 1.024 1.024 Buah/Orang 3 Los 6.473 6.475 648 648 Buah/Orang 4 PKL 1.211 1.215 122 1.225 m2 5 Luar Pasar 85.295 85.295 85.295 85.295 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Wonosobo No.

Indikator

Satuan

2009 19 1.024 648 1.424 85.624

Perolehan devisa dari ekspor non migas pada tahun 2009 sebesar $.18,814,048,12 dengan produk andalan kayu olahan, teh hitam, nata de coco dan jelly nata de coco dan negara tujuan Jepang, AS, Malaysia, Korea, Rusia, Inggris, Canada, Jerman dan Taiwan.

66

Tabel II.44 Nilai Ekspor 2005-2009

1

Nilai Ekspor (US.$)

2005 10.318.842

2006 12.912.584

Tahun 2007 13,903,359,62

2

Nilai Impor (US.$)

-

27,429,71

149,20

No.

Jenis

2008 14,850,544,5

2009 18,814,048,12

-

18,796,105,12

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

e. Perindustrian Selama lima tahun terakhir pertumbuhan industri di Kabupaten Wonosobo meningkat 40% dari tahun 2005 sejumlah 9.899 industri menjadi 13.876 industri di tahun 2009 yang meliputi industri informal, industri skala kecil dan industri skala menengah/besar. Pertumbuhan tersebut telah melebihi target dari RPJMD kabupaten yang mentargetkan peningkatan pertumbuhan industri dan kerajinan sebesar 12,67 %. Tabel II.45 Perkembangan Unit Usaha Dan Wira Usaha No

Unit usaha

Tahun 2005

1

Industri Makanan dan Minuman

2

Industri Sandang dan Kulit

3

2006

2007

2008

2009

6.891

6.885

7.831

8.567

9.503

98

274

279

283

285

Industri Kimia dan Bahan Bangunan

1.172

229

229

236

245

4

Industri Kerajinan

2.127

2.838

2.843

3.045

3.354

5

Industri Logam dan Elektronika

823

436

445

465

481

11.111

10.662

11.627

12.596

13.868

Jumlah

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel II.46 Kapasitas Produksi Industri Rumah Tangga di Kabupaten Wonosobo No . 1 2 3 4

Jenis Produksi Industri Pangan Sandang dan Kulit Kerajinan Umum Kimia dan Industri Logam

Sat. Ton/Liter Kodi/Stel m3/set/kodi buah/m3

2005

Kapasitas Produksi 2006 2007 2008

78.026,60

67.145,76

94.004,06

123.427,36

8.483,90

27.064,51

35.183,86

41.675,28

45.842,81

30.912,70

85.795,64

111.534,33

133.395,06

144.066,6 6

13.805,80

3.682,38

5.155,33

7.887,66

8.913,06

56.811,79

81.992,61

100.030,9 8

kodi/buah/u 16.425,20 35.507,37 nit Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Wonosobo 5

2009 140.707,1 9

67

f.

Transmigrasi Selama tahun 2006-2010, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah berhasil melaksanakan program transmigrasi dengan daerah tujuan Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

Tabel II.47 Daftar Jumlah Transmigran dan Lokasi Transmigrasi No

Tahun

1.

2006

Daerah Tujuan

Jumlah

UPT Tapin Bini Lamandau Kalteng

10 KK, 30 jiwa

UPT Bukit Anda Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung

20 KK, 74 jiwa

2.

2007

Seiradak, Kabupaten Pontianak

20 KK

3.

2008

Kabupaten Sluma Sungai Pete

25 KK, 94 jiwa

Bengkulu Utara

25 KK, 69 jiwa

UPTD Talang Dono Provinsi Bengkulu

5 KK, 15 jiwa

UPTD Teluk Anggun Provinsi Bengkulu Utara

20 KK, 54 jiwa

4.

5.

2009

2010 *)

UPT Teluk Anggung Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu

20 KK

UPT Mahalona Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan

5 KK

UPT Libuk Talang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu

10 KK

UPT Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebang, Bengkulu

25 KK, 80 jiwa

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Keterangan : *) data sampai bulan Mei 2010

68

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Keuangan daerah Kabupaten Wonosobo dikelola sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait. Pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan

kas,

penatausahaan

keuangan

daerah,

akuntansi

keuangan

daerah,

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kerugian daerah, pengelolaan keuangan BUMD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, serta sistem informasi keuangan daerah. Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten onosobo adalah bahwa : “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.” APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat azas. Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah, antara lain adalah: 1. pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secararasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; 2. penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; 3. semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

69

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. A. Kinerja Keuangan Masa Lalu 1. Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan daerah Kabupaten Wonosobo

dikelola sesuai dengan ketentuan

dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pengelolaan keuangan daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan

daerah,

pertanggungjawaban

pelaksanaan

APBD,

kerugian

daerah,

pengelolaan keuangan BUMD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, serta sistem informasi keuangan daerah. Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo adalah bahwa : “keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.Agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat azas. Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah, antara lain adalah: 1. pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secararasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

70

2. penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; 3. semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dan harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban, berupa : 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Neraca, 3) Laporan Arus Kas, dan 4) Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Pendapatan Daerah. Pendapatan Daerah tahun anggaran 2006 - 2010 mengalami peningkatan. Proporsi

pendapatan

terhadap

APBD

Kabupaten

Wonosobo

menunjukkan

kecenderungan meningkat sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

71

Tabel III.1 ANGGARAN PENDAPATAN KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2006 -2010 ANGGARAN PENDAPATAN T.A. : (Dalam Jutaan Rupiah)

NO

URAIAN PENDAPATAN 2006

1

2

3

PENDAPATAN ASLI DAERAH a.

Pajak Daerah

b. c.

Retribusi Daerah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

d.

Lain-lain PAD yg sah

DANA PERIMBANGAN

Jumlah Rata-2 20062010 (000.000 )

Prosenta se rata-2 thd Total Rata-2 Pendapa tan

2007

2008

2009

2010

25.534

31.979

36.903

51.681

63.597

41.939

7,05

4.053

4.684

5.200

5.450

4.917

0,83

16.731

14.025

23.076

42.874

25.337

4,26

1.211

1.128

1.602

3.771

2.240

0,38

3.539

12.142

7.025

13.015

11.502

9.445

1,59

422.549

452.043

509.259

537.483

540.507

492.368

82,74

16.936

16.977

24.312

38.721

42.804

27.950

4,70

5.200 29.979 3.487

a.

Bagi Hasil Pajak / Bukan P.

b.

Dana Alokasi Umum

359.723

389.518

427.667

431.743

442.370

410.204

68,93

c.

Dana Alokasi Khusus

45.890

45.548

57.280

67.019

55.333

54.214

9,11

21.310

43.939

48.626

73.890

116.040

60.761

10,21

6.500

1.300

0,22

LAIN-LAIN PENDAPATAN YG. SAH a.

Pendapatan Hibah

b.

Bg. Hasil Pajak Prov.& Pem.

c.

Dn Penyesuaian & Otsus

d.

Bankeu dr Prov/Pemda lain

JUMLAH PENDAPATAN

12.076 9.234

469.393

-

-

-

15.138

15.323

18.823

19.150

16.102

2,71

10.000

11.163

43.378

69.616

26.831

4,51

18.801

22.140

11.689

20.774

16.528

2,78

527.961

594.788

663.054

720.144

595.068

Sumber: Perda Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo TA. 2006-20010

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo dalam tahun anggaran 20062010 memberikan kontribusi terhadap APBD rata-rata sebesar 7,05 %. Penerimaan daerah dari

pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar terhadap perimaan pendapatan asli daerah dan memberikan kontribusi terhadap APBD rata-rata sebesar 4,26 %. Penerimaan daerah dari dana perimbangan untuk Kabupaten Wonosobo dalam tahun anggaran 2006-2010 adalah merupakan pemberi kontribusi terbesar terhadap APBD rata-rata sebesar 82,74 %. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak / bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum

72

merupakan penyumbang terbesar terhadap perimaan Dana Perimbangan dan memberikan kontribusi terhadap APBD rata-rata sebesar 68,93 %. Lain-lain Pendapatan Yang Sah terdiri dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi / pemerintah daerah lain. Selama tahun anggaran 20062010 Lain-lain Pendapatan Yang Sah memberikan kontribusi terhadap APBD rata-rata sebesar 10,21 %.

3. Belanja Daerah Struktur belanja dalam APBD Kabupaten Wonosobo terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Proporsi Belanja selama kurun tahun anggaran 20062010 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel III.2 ANGGARAN BELANJA KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2006 -2010 ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN (Dalam Jutaan Rupiah) NO.

(000.000) 8

% Rata-rata Thd. Total Rata-2 Bel. 9

506.285

384.193

61,38

419.697

318.131

50,82

50,86

10.016

38.396

19.019

3,04

3,03

3.212

1.658

868

1.664

0,27

0,27

22.128

34.500

59.458

44.958

42.846

6,84

6,85

-

-

1.366

273

0,04

273

0,04

3.000

4.000

2.000

1.000

2.260

0,36

0,36

192.603

245.346

265.576

289.510

215.740

241.755

38,62

50.607

56.256

55.442

50.836

60.721

54.772

8,75

* RSU

16.901

13.331

14.892

23.680

17.251

2,76

2,76

* SKPD Non RSU

33.706

42.925

40.550

37.041

37.522

5,99

6,00

141.996

189.090

210.134

238.674

155.019

186.983

29,87

* Spesifik Grant

55.124

74.349

90.583

101.683

89.480

14,30

14,26

* APBD Murni

86.872

114.741

119.551

53.336

97.502

15,58

15,59

461.235

565.349

661.380

719.750

722.025

625.948

URAIAN BELANJA 2006

2007

2008

2009

2010

3

4

5

6

7

BELANJA TIDAK LANGSUNG

268.632

320.003

395.804

430.240

a.

Belanja Pegawai

222.133

264.339

322.672

b.

Belanja Hibah

20.963

13.952

c.

Belanja Bantuan Sosial

408

d.

Belanja Bantuan Keuangan

e.

Belanja Bunga

f.

Belanja Tidak Terduga

1 1

2

2

BELANJA LANGSUNG Belanja Langsung Eks BAU

Belanja Langsung BOP/BM

JUMLAH BELANJA

Jumlah Rata-2 20062010


73

Proporsi belanja terhadap total belanja daerah Kabupaten Wonosobo selama tahun anggaran 2006 -2010, untuk belanja tidak langsung rata-rata sebesar 61,38 % dan belanja langsung rata-rata sebesar 38, 62 %. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2006-2010 rata-rata dialokasikan sebesar 61,38 % dari total belanja, meliputi: a. Belanja pegawai terdiri dari belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak daerah selama tahun anggaran 2006-2010 rata-rata dialokasikan sebesar 50,86 % dari total belanja. b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman Daerah, untuk tahun anggaran 2006-2009 tidak mengalokasikan belanja bunga sedangkan untuk tahun anggaran 2010 mengalokasikan belanja bunga karena pada tahun anggaran 2009 melakukan pinjaman daerah. c. Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, untuk tahun anggaran 2006-2010 tidak mengalokasikan belanja subsidi. d. Belanja hibah, yaitu pemberian hibah untuk dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah, kelompok masyarakat / perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, untuk kurun tahun anggaran 2006-2010 rata-rata dialokasikan sebesar 3,03 % dari total belanja. e. Bantuan Sosial, yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan untuk kurun tahun anggaran 2006-2010 rata-rata dialokasikan sebesar 0,27 % dari total belanja. f. Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Kabupaten/Kota, untuk tahun anggaran 2006-2010 tidak mengalokasikan belanja bagi hasil. g. Bantuan Keuangan, belanja bantuan keuangan di Kabupaten Wonosobo dialokasikan untuk Alokasi Dana Desa, Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa dan Kopensasi perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya, dan bantuan keuangan untuk partai politik, selama tahun anggaran 2006-2010 rata-rata dialokasikan sebesar 6,85 % dari total belanja. h. Belanja tak terduga, untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan

74

daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, selama tahun anggaran 20062010 rata-rata dialokasikan sebesar 0,36 % dari total belanja. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, selama tahun anggaran 2006-2010 rata-rata dialokasikan sebesar 38,62 % dari total belanja, meliputi : a. Belanja Pegawai, Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur yang terkait dengan program kegiatan. b. Belanja Barang dan Jasa, Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, bea siswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas, pemeliharaan bangunan (gedung, jalan, jembatan, alat-alat berat) dan lain sebagainya. c. Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan di darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain. Aplikasi

Belanja

langsung

dikabupaten

Wonosobo

sudah

dialokasikan

berdasarkan alokasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi untuk lebih memudahkan analisa kebutuhan belanja khususnya belanja langsung di Kabupaten Wonosobo diklasifikasikan menjadi Belanja Langsung Eks Belanja Administrasi Umum dan Belanja Eks Belanja Operasi Pemeliharaan (BOP) serta Belanja Modal (BM). Selama tahun anggaran 2006-2010 Belanja Langsung Eks Belanja Administrasi Umum rata-rata dialokasikan sebesar 8,75 % dari total belanja. Sedangkan untuk Eks Belanja Operasi dan Pemeliharaan (BOP) serta Belanja Modal (BM) tahun anggaran 2006-2010 rata-rata dialokasikan sebesar 29,87 % dari total belanja

4. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah, adalah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, elama kurun tahun anggaran 2006-2010 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

75

Tabel III.3 DATA SURPLUS/ DEFISIT APBD TAHUN ANGGARAN 2006-2010 TAHUN ANGGARAN : (Dalam Jutaan Rupiah) NO.

URAIAN 2006 SURPLUS / DEFISIT

8.156

2007

2008

2009

2010

(37.412)

( 6.591 )

(56.695)

(1.879 )


Tabel III.4 PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2006 -2010 PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN : (Dalam Jutaan Rupiah) NO.

1

2

URAIAN PEMBIAYAAN 2006

2007

2008

2009

2010

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

29.303

55.850

68.231

68.059

40.470

a.

Silpa tahun lalu

29.165

52.964

66.181

44.410

36.448

b.

Pencairan dana cadangan

-

-

-

-

2.301

c.

Penerimaan Dana Talangan

-

-

-

-

1.500

d.

Penerimaan Pinjaman

-

-

-

23.000

-

e.

Penerimaan Piutang

2.886

2.050

350

130

f.

Divestasi saham Bank Jateng

-

-

299

91

18.438

1.640

11.364

38.591

387

-

299

-

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

138 -

37.459

a.

Pembentukan Dana Cadangan

-

b.

Penyertaan Modal

2.561

7.905

1.640

11.065

14.091

c.

Pembayaran Hutang JT

34.553

10.146

-

-

23.000

d.

Pengeluaran Dana Talangan

-

-

-

1.500

e.

Silpa Tahun berjalan

-

-

-

-

66.591

56.695

1.879

345

PEMBIAYAAN NETTO (8.156) 37.412 Sumber: Perda Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo TA. 2006-2010

Pembiayaan Daerah terdiri dari : a. Penerimaan Pembiayaan, mencakup : - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) - Pencairan dana cadangan 76

- Penerimaan Dana Talangan - Penerimaan pinjaman daerah - Penerimaan piutang daerah - Divestasi saham b. Pengeluaran Pembiayaan, - Pembentukan dana cadangan - Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah - Pembayaran Pokok Utang - Pengeluaran Dana Talangan - Silpa tahun anggaran berjalan.

B. Analisa Kemampuan Keuangan Daerah. Evaluasi selama 5 (lima) tahun anggaran yang telah berjalan sebagaimana digambarkan tersebut di atas disampaikan untuk menganalisa potensi kemapuan keuangan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, dengan menggunakan asumsi-asumsi dapat diprediksikan sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini : Tabel III.5 PROYEKSI APBD TAHUN ANGGARAN 2010 - 2015 NO

URAIAN

I.

PENDAPATAN

1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH - Pajak Daerah

PREDIKSI APBD 2013

PREDIKSI APBD 2014

PREDIKSI APBD 2015

JUMLAH RATA-RATA

61.763.937.274

71.999.216.019

73.439.200.339

74.907.984.346

68.485.043.532

6.150.500.000

6.273.510.000

15.398.980.200

15.706.959.804

16.021.099.000

11.910.209.801

Retribusi Daerah

9.750.633.500

9.945.646.170

10.144.559.093

10.347.450.275

10.554.399.281

10.148.537.664

Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg sah % PAD TERHADAP APBD

5.656.852.000

5.769.989.040

5.885.388.821

6.003.096.597

6.123.158.529

5.887.696.997

38.756.894.180

39.774.792.064

40.570.287.905

41.381.693.663

42.209.327.536

40.538.599.070

6,97

7,00

7,92

7,92

7,92

7,54

590.120.642.787

-

DANA PERIMBANGAN

601.923.055.643

613.961.516.756

626.240.747.091

638.765.562.033

614.202.304.862

41.784.329.787

42.620.016.383

43.472.416.710

44.341.865.045

45.228.702.345

43.489.466.054

-

Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

486.041.113.000

495.761.935.260

505.677.173.965

515.790.717.445

526.106.531.793

505.875.494.293

-

Dana Alokasi Khusus

62.295.200.000

63.541.104.000

64.811.926.080

66.108.164.602

67.430.327.894

64.837.344.515

% D.PERIMB. THD APBD

68,19

68,18

67,50

67,50

67,50

67,78

214.959.990.551

219.187.790.362

223.571.546.169

228.042.977.093

232.603.836.634

223.673.228.162

7.500.000.000

7.650.000.000

7.803.000.000

7.959.060.000

8.118.241.200

7.806.060.240

18.970.263.551

19.349.668.822

19.736.662.198

20.131.395.442

20.534.023.351

19.744.402.673

117.431.107.000

119.708.329.140

122.102.495.723

124.544.545.637

127.035.436.550

122.164.382.810

71.058.620.000

72.479.792.400

73.929.388.248

75.407.976.013

76.916.135.533

73.958.382.439

24,84

24,83

24,58

24,58

24,58

24,68

865.395.513.018

882.874.783.278

909.532.278.944

927.722.924.523

946.277.383.013

906.360.576.555

-

3.

PREDIKSI APBD 2012

60.314.879.680

-

2.

PREDIKSI APBD 2011

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - Pendapatan Hibah -

Bagi Hasil Pajak Provinsi & Pemda Lainnya - Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - Bantuan Keuangan dari Prov / Pemda lainnya % LAIN-LAIN PYS Thd. APBD JUMLAH PENDAPATAN DAERAH …………

77

II.

BELANJA

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG a. Belanja Pegawai

527.539.350.543

543.132.877.554

553.568.770.105

564.203.900.257

575.042.278.750

552.697.435.442

457.016.361.575

466.148.688.807

475.463.662.583

484.964.935.834

494.656.234.551

475.649.976.670

21.712.488.968

27.616.638.747

28.179.366.522

28.753.868.603

29.340.406.462

27.120.553.861

2.352.500.000

2.399.550.000

2.447.541.000

2.496.491.820

2.546.421.656

2.448.500.895

45.458.000.000

45.468.000.000

45.478.200.000

45.488.604.000

45.499.216.080

45.478.404.016

-

-

-

-

-

-

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

2.000.000.000

59,02

59,33

59,40

59,46

59,52

59,35

366.229.596.425

372.244.520.135

378.379.742.319

384.637.668.947

391.020.754.107

378.502.456.387

64.980.910.930

64.980.910.930

64.980.910.930

64.980.910.930

64.980.910.930

64.980.910.930

27.920.000.000

27.920.000.000

27.920.000.000

27.920.000.000

27.920.000.000

27.920.000.000

37.060.910.930

37.060.910.930

37.060.910.930

37.060.910.930

37.060.910.930

37.060.910.930

301.248.685.495

307.263.609.205

313.398.831.389

319.656.758.017

326.039.843.177

313.521.545.457

202.852.738.345

206.909.793.112

211.047.988.974

215.268.948.754

219.574.327.729

211.130.759.383

* DAK

62.295.200.000

63.541.104.000

64.811.926.080

66.108.164.602

67.430.327.894

64.837.344.515

* Bant. Provinsi

62.296.425.000

63.542.353.500

64.813.200.570

66.109.464.581

67.431.653.873

64.838.619.505

* DBHCHT (Cukai Tembakau * DPPIP

5.016.022.345

5.116.342.792

5.218.669.648

5.323.043.041

5.429.503.902

5.220.716.345

3.868.000.000

3.945.360.000

4.024.267.200

4.104.752.544

4.186.847.595

4.025.845.468

b. Belanja Hibah c.

Belanja Bantuan Sosial d. Belanja Bantuan Keuangan e. Belanja Bunga f.

2

Belanja Tidak Terduga % BTL TERHADAP BELANJA BELANJA LANGSUNG a.

Belanja Langsung Eks BAU -RSUD

-SKPD SeKab.Wonosobo b. Belanja Langsung BOP/BM -Spesific Grant

* BEC

1.000.000.000

1.020.000.000

1.040.400.000

1.061.208.000

1.082.432.160

1.040.808.032

* DPID

22.770.000.000

23.225.400.000

23.689.908.000

24.163.706.160

24.646.980.283

23.699.198.889

* BOS

45.607.091.000

46.519.232.820

47.449.617.476

48.398.609.826

49.366.582.022

47.468.226.629

98.395.947.150

100.353.816.093

102.350.842.415

104.387.809.263

106.465.515.448

102.390.786.074

6.229.520.000

6.354.110.400

6.481.192.608

6.610.816.460

6.743.032.789

6.483.734.452

-APBD Murni * Pendamping DAK * Pendamping BEC

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

* Penunjang DAK

1.245.904.000

1.270.822.080

1.296.238.522

1.322.163.292

1.348.606.558

1.296.746.890

* Penunjang Bant. Provinsi * Penunjang DPPIP

1.421.172.400

1.449.595.848

1.478.587.765

1.508.159.520

1.538.322.711

1.479.167.649

77.360.000

78.907.200

80.485.344

82.095.051

83.736.952

80.516.909

455.400.000

464.508.000

473.798.160

483.274.123

492.939.606

473.983.978

70.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

70.000.000

232.500.000

232.500.000

232.500.000

232.500.000

232.500.000

232.500.000

88.464.090.750

90.233.372.565

92.038.040.016

93.878.800.817

95.756.376.833

92.074.136.196

40,98

40,67

40,60

40,54

40,48

40,65

893.768.946.968

915.377.397.689

931.948.512.424

948.841.569.204

966.063.032.857

931.199.891.828

(28.373.433.950)

(32.502.614.410)

(22.416.233.480)

(21.118.644.681)

(19.785.649.844)

(24.839.315.273)

* Penunjang DPID

III.

* Penunjang PIP APBN *Penunjang PNPN (Kota+Desa) * Kegiatan BOP/BM Seluruh SKPD % BL TERHADAP BELANJA JUMLAH BELANJA DAERAH ……………..… DEFISIT/ SURPLU S ……………………. PEMBIAYAAN

A.

PENERIMAAN

38.123.433.950

40.502.614.410

30.416.233.480

29.118.644.681

22.785.649.844

32.189.315.273

1. SILPA TAHUN LALU

36.493.433.950

38.872.614.410

28.786.233.480

27.488.644.681

21.155.649.844

30.559.315.273

-

-

-

-

-

-

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

130.000.000

130.000.000

130.000.000

130.000.000

130.000.000

130.000.000

-

-

-

-

-

-

9.750.000.000

8.000.000.000

8.000.000.000

8.000.000.000

3.000.000.000

7.350.000.000

-

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

-

3.000.000.000

8.250.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

2.850.000.000

8.250.000.000

-

-

-

-

1.650.000.000

-

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.200.000.000

B.

2. PENCAIRAN DANA CADANGAN 3. PENERIMAAN DANA TALANGAN KET. PANGAN 4. PENERIMAAN PIUTANG 5. DIVESTASI SAHAM BANK JATENG PENGELUARAN 1. PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 2. PENYERTAAN MODAL - PDAM - Bank Jateng

78

3. PEMBAYARAN HUTANG JATUH TEMPO 4 DANA TALANGAN KET. PANGAN 5 PENYERTAAN MODAL BAK JATENG PEMBIAYAAN NETTO ……………………...… KEKURANGAN DANA

-

-

-

-

-

-

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

-

-

-

-

-

-

28.373.433.950

32.502.614.410

22.416.233.480

21.118.644.681

19.785.649.844

24.839.315.273

-

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Sumber: DPPKAD Kabupaten Wonosobo

1. Pendapatan Daerah Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dalam tahun anggaran 2011 – 2015 diasumsikan terjadi peningkatan rata-rata sebesar 5,74 % dan memberikan kontribusi terhadap APBD rata-rata sebesar 7,54 % . Penerimaan daerah dari dana perimbangan untuk Kabupaten Wonosobo dalam tahun anggaran 2010 - 2015 diasumsikan terjadi peningkatan rata-rata sebesar

2,00 % dan masih merupakan pemberi kontribusi

terbesar terhadap APBD rata-rata sebesar 67,78 %. Lain-lain Pendapatan Yang Sah dalam tahun anggaran 2010 - 2015 diasumsikan terjadi peningkatan rata-rata sebesar

1,99 % dan masih memberikan kontribusi

terhadap APBD rata-rata sebesar 24,68 %.

2. Belanja Daerah Proporsi belanja terhadap total belanja daerah Kabupaten Wonosobo selama tahun anggaran 2011 -2015, untuk belanja tidak langsung diasumsikan rata-rata sebesar 59,35 % dan belanja langsung rata-rata sebesar 40,65 %. Proporsi terbesar belanja tidak langsung adalah belanja gaji pegawai terhadap total belanja diasumsikan rata-rata sebesar 51,08 % , belanja bantuan keuangan yang terdiri dari Alokasi Dana Desa, Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa, bantuan partai politik, serta stimulan pembangunan pedesaan terhadap total belanja diasumsikan rata-rata sebesar 4,88 %, dan belanja hibah terhadap total belanja diasumsikan rata – rata sebesar 2,91 % Belanja langsung selama tahun anggaran 2011 -2015 yang terdiri dari : a. Belanja Langsung Eks Belanja Administrasi Umum (BAU) Proporsi belanja langsung eks BAU terhadap total belanja diasumsikan rata-rata sebesar 6,98 %. b. Belanja Operasi Pemeliharaan (BOP) dan Belanja Modal (BM) terhadap total belanja diasumsikan rata-rata dengan proporsi sebesar 33,67 %, meliputi : 1. Proporsi Belanja Langsung BOP/BM yang bersumber dana spesifik grant terhadap total belanja diasumsikan rata-rata sebesar 22,67 %

79

2. Proporsi Belanja Langsung BOP/BM yang bersumber dana APBD Murni (Belanja untuk Pendamping, Penunjang serta Kegiatan untuk semua SKPD) terhadap total belanja diasumsikan rata-rata sebesar 10,99 % Catatan : Proporsi untuk mengalokasikan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan untuk semua SKPD diluar program kegiatan yang bersumber dana sepsifik grant (DAK, DPPIP, DPDF&PPD, Bantuan Provinsi dan lain-lain) selama tahun anggaran 2010 - 2015 adalah terhadap total belanja diasumsikan ratarata sebesar 8,67 %. 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan Pembiayaan, khususnya dari Penerimaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) selama tahun anggaran 2010 - 2015 diasumsikan tiap tahunya terjadi penurunan hal ini menunjukkan bahwa tingkat perencanaan dalam mengalokasikan anggaran semakin baik dan realistis. b. Pengeluaran Pembiayaan, untuk tahun anggaran 2010 - 2015 diasumsikan perlu megalokasikan dana cadangan untuk Pemilu Kada Tahun 2015.

80

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS A. Permasalahan Pembangunan Permasalahan

pembangunan

yang

disajikan

adalah

permasalahan

pada

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD. Paparan tantangan dan permasalahan ini merupakan temuan dari analisis data primer yang dilakukan melalui proses Focus Group Discussion (FGD) dan data sekunder dari dokumen-dokumen APBD, BPS dan dokumen lain yang terkait dengan berbagai tantangan dan permasalahan di Kabupaten Wonosobo.

Tantangan dan

permasalahan tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa bidang. Yaitu: 1. Bidang Ekonomi a. Pertumbuhan ekonomi yang belum menggembirakan dimana pada tahun 2009 hanya mencapai angka 4,02%, masih dibawah angka pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 4,7%, dan nasional sebesar 4,5%. Hal ini disamping sangat terkait dengan kebijakan ekonomi nasional dan regional, juga terkait dengan persoalan keterbatasan kemampuan ekonomi, terutama menyangkut faktor-faktor produksi sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, kedepan perlu dilakukan berbagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan sebanyak mungkin masyarakat. b. Masih lambannya pengentasan kemiskinan sehingga penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (Pra KS dan KS I) masih cukup tinggi yaitu sejumlah 51,64 % pada tahun 2009, hal ini tentu menimbulkan kesenjangan ekonomi antar warga masyarakat. Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, pertumbuhan ekonomi yang ada harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah yang lebih baik. Harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai jika para pekerja tersebut dilengkapi dengan keahlian, kompetensi, kemampuan untuk bekerja (employable) dan disiapkan untuk menghadapi persaingan global dalam pasar kerja. Pendidikan saja tidak cukup, karena banyak para pekerja masih belum siap untuk memasuki pasar kerja. 81

c. Meskipun biaya untuk penyediaan infrastruktur (Jalan, Air Bersih, Listrik dan Irigasi) sudah disediakan cukup banyak, tetapi masih ditemukan kesenjangan infrastruktur. Untuk itu pembangunan infrastruktur harus tetap menjadi prioritas pembangunan. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revilitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Masalah lingkungan hidup seperti polusi air, udara dan tanah, atau banjir di lingkungan perkotaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai.

2. Sosial Budaya dan Lingkungan a. Belum meratanya akses pendidikan yang berkualitas baik sarana prasrana maupun layanan pendidikan itu sendiri. Pemanfatan dana BOS yang belum optimal juga menghambat efektifitas peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut berimplikasi pada tantangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta pembebasan biaya pendidikan khususnya pendidikan dasar. Selain itu mutu, relevansi dan daya saing pendidikan yang masih relatif rendah, akan menghambat pembangunan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan komptensi tinggi. b. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan bagi masyarakat, memang sudah cukup banyak, akan tetapi kesenjangan atas derajad kesehatan masyarakat masih terasa. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, baik sarana mupun kualitas SDM. Disamping itu, dengan melihat pengalaman pemberian jaminan kesehatan masyarakat dengan birokrasi yang begitu rumit, kedepan perlu dilakukan pemberian jaminan asuransi kesehatan kepada semua warga masyarakat Wonosobo, dan tidak hanya kepada mereka yang memiliki kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat. Dengan penduduk yang sehat baik secara jasmani maupun rohani, maka mereka akan mampu melakukan proses produksi secara optimal, sehingga akan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi lokal. c. Daya dukung lingkungan yang semakin rendah akibat dari degradasi yang tidak terkendali sebagai damapak dari proses pergerakan sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi perlu terus utnuk ditingkatkan, tetapi dengan tidak merusak lingkungan hidupkarena kerusakan lingkungan hidup akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang 82

tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya menyusut lebih cepat dan dengan mudah mengembalikan krisis pangan dan energi seperti yang terjadi tahun 20072008 yang lalu. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup juga diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan hidup pun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Ancaman perubahan iklim ini bukan hanya meningkatkan kemungkinan terjadinya goncangan yang tidak terduga seperti bencana alam, tetapi juga dapat mengancam produktivitas dari sumber daya alam. Jika hal ini terjadi, krisis pangan pun dapat kembali terjadi setiap saat.

3. Bidang Politik, dan Pemerintahan a. Masih kurang profesionalnya birokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Untuk itu peningkatan kualitas birokrasi harus menjadi prioritas pembangunan daerah, sehingga perlu untuk mengagendakan reformasi birokrasi. Keberhasilan reformasi birokrasi merupakan kunci utama yang membawa Indonesia dalam kancah persaingan di pasar global dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. b. Proses demokratisasi yang masih berjalan lambat, sehingga sejak 1998 hingga saat ini masih dalam kondisi transisi demokrasi yang apabila tidak dilakukan perubahan dapat berubah menjadi sistem yang mobokrasi. Untuk itu, demokrasi yang telah diputuskan sebagai dasar hidup berbangsa pelaksanaannya harus terus dibenahi. Konsolidasi demokrasi harus terus diperkuat, karena sebagian besar masih demokrasi prosedural. Masih banyak esensi demokrasi yang substansial yang belum mampu dijalankan sepenuhnya. c. Belum mantapnya implementasi prinsip-prinsip dalam desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi sejak hampir 10 tahun lalu telah berhasil dijalankan. Akan tetapi proses transformasi sistem pemerintahan ini belum berjalan sempurna. Pemantapan proses desentralisasi melalui penguatan sinergi pusat-daerah-desa dan antar desa merupakan agenda penting dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari integrasi dengan ekonomi global. Dalam kaitan itu, salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa.

83

B. Isu Strategis 1. Pelayanan Umum a. Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan diarahkan kepada pembangunan secara komperehensif baik secara fisik maupun non fisik, sehingga terwujud keseimbangan pembangunan untuk

mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat.

Efektifitas

perencanaan

pembangunan sangat bergantung pada good will dan partisipasi dari seluruh stakeholder. Selain itu pelaksanaan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi faktor pendukung dalam efektifitas pelaksanaan pembangunan. Hal lain yang mendukung dalam efektifitas perencanaan pembangunan yaitu pelaksanaan sistem informasi dan keterpaduan dalam pengelolaan data perencanaan pembangunan menjadi salah satu isu strategis. b. Pemerintahan Umum Perubahan tatanan penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip-prinsip good governance mensyaratkan budaya organisasi yang memiliki kemampuan adaptasi dan penyesuaian terhadap berbagai perubahan paradigma maupun regulasi. Pemerintah daerah sebagai regulator, harus mampu menciptakan iklim sosial yang aman, nyaman dan tertib serta iklim ekonomi yang kondusif. Dalam fungsi sebagai fasilitator, pemerintah daerah di masa depan harus mampu menyusun kerangka regulasi yang dapat mewadahi tumbuh berkembangnya budaya partisipasi baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik juga dihadapkan pada permasalahan mengenai SDM aparatur yang besar secara kuantitas namun rendah dalam kualitas serta jauh dari tingkat kesejahteraan. Oleh sebab itu tantangan strategis di masa depan adalah bagaimana pembangunan aparatur pemerintah mampu menghasilkan ketersediaan SDM aparatur yang secara kuantitas sesuai dengan kebutuhan organisasi dan secara kualitas memiliki kompetensi dan moralitas. Tantangan pemerintahan juga dihadapkan pada tuntutan pelayanan prima yang cepat, tanggap dan murah. Oleh juga diperlukan perubahan mekanisme kerja dari manual menuju otomatisasi (office otomation) antara lain pemanfaatan teknologi sistem informasi, e-procurement, e-goverment dan lain sebagainya. Dengan adanya Reformasi birokrasi dan penataan pemerintahan diharapkan lebih menjamin

pelaksanaan

pelayanan

publik

dan

kegiatan

penyelenggaraan

pemerintahan yang berjalan secara efektif dan efisien, menuju good governance. c. Kepegawaian 84

Yang perlu diperhatikan dalam pembangunan di sektor kepegawaian adalah penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem pembinaan, rekrutmen, pendidikan, pelatihan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS, serta peningkatan kesejahteraan PNS. Pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi hal yang krusial untuk dilaksanakan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sehingga profesionalisme birokrasi dapat terwujud. d. Statistik Penyediaan data statistik yang valid dan up to date menjadi kebutuhan utama bagi proses perumusan kebijakan pemerintah daerah. Pengelolaan data statistik yang berkualitas diharapkan dapat menyajikan data-data yang valid, mutahir serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dapat mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan data. e. Kearsipan Pengelolaan arsip secara baik yang dapat menunjung kegiatan administrasi agar lebih lancar seringkali diabaikan dengan berbagai macam alasan. Berbagai kendala seperti kurangnya tenaga arsiparis maupun terbatasnya sarana dan prasarana selalu menjadi alasan buruknya pengelolaan arsip di hampir sebagian besar instansi pemerintah. Kondisi semacam itu diperparah dengan image yang selalu menempatkan bidang kearsipan sebagai “bidang pinggiran” diantara aktivitasaktivitas kerja lainnya. f. Komunikasi dan Informatika Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini berkembang sangat pesat menuntut kesiapan pengguna dalam hal ini Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan informasi yang mutakhir. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi informasi menjadikan kurang efektifnya pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informatika. Selain itu perlunya peningkatan kerja sama informasi dengan berbagai media massa baik cetak maupun elektronik dalam menyampaikan program dan kebijakan pemerintah sehingga dapat terwujud komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat secara intens untuk mendukung pembangunan daerah.

2. Ketertiban dan Ketentraman Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan perlindungan masyarakat Pentingnya peningkatan stabilitas kondisi politik dan keamanan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan meningkatkan peran serta masyarakat kepedulian kemanan dan ketertiban 85

lingkungan. Selain itu perlunya kesiapan pemerintah daerah dalam penanggulangan dan pencegahan bencana dalam rangka perlindungan secara menyeluruh terhadap masyarakat. Peningkatan ketentraman dan ketertiban dengan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum kepada masyarakat tanpa pandang bulu. Efektifitas pelaksanaan peraturan daerah yang masih rendah ditandai dengan banyaknya peraturan daerah yang belum dapat diaplikasikan secara optimal sehingga menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan.

3. Ekonomi a. Perhubungan Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur (sarana, prasarana dan fasilitas) perhubungan perlu dilaksanakan secara terpadu dengan bekerjasama dengan instansi kepolisian, agar kondisi berlalulintas kendaraan di jalan raya dapat benarbenar menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi. Selain itu perlu adanya peningkatan pelayanan dan uji kelayakan angkutan penumpang dan barang dan peningkatan database pelayanan jasa angkutan sebagai sarana kontrol dan pengendalian. b. Tenaga Kerja Belum meratanya peluang serta rendahnya aksesibilitas kesempatan kerja pada berbagai sektor unggulan yang sesuai dengan sebagian besar kondisi kompetensi SDM tenaga kerja, serta adanya peningkatan pengangguran yang disebabkan oleh terjadinya pemutusan hubungan kerja dari perusahaan yang kolaps. Untuk itu perlu untuk mensinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja siap mandiri dan siap bekerja sesuai dengan ketrampilan serta penyediaan akses informasi pekerjaan bagi tenaga kerja usia produktif. c. Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah Isu stregis pada sektor Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah yaitu pada pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah dengan menfasilitasi kemudahan akses permodalan untuk pengembangan usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu penumbuhan ekonomi kreatif masyarakat dan sektor ekonomi kreatif dan tradisional melalui pelatihan, pendidikan tenaga tenaga trampil mandiri, penyediaan fasilitas konsultasi, bimbingan dan penyediaan

86

kemudahan akses pendanaan bagi usaha kecil dan menengah yang bertujuan menciptakan usaha kerja mandiri. d. Penanaman Modal Isu strategis penanaman modal adalah peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, reformasi regulasi

secara

bertahap

sehingga

terjadi

harmonisasi

peraturan

yang

jelaskonsistensi dalam implementasinya. Isu yang lain adalah penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha dan pengembangan dan penetapan Sistem Perdagangan yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi serta pengembangan dan penetapan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Usaha. e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat desa diarahkan kepada pengembangan kearifan lokal (local wisdom) bagi pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi yang ada. Selain itu peran penyelenggara pemerintahan desa sangat berpengaruh terhadap pembangunan pedesaan, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan desa perlu ada perbaikan dan peningkatan untuk mendukung dan mendorong pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Dengan rendahnya kualitas SDM perangkat desa akan menghambat proses pembangunan pedesaan. Dengan lemahnya peran pemerintah desa dalam subyek pembangunan, maka perlu ada peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa. Selain itu, dengan adanya dana PNMP dan ADD yang didistribusikan di desa, diharapkan mampu meningkatkan keberdayaan masyarakat desa dalam

proses pembangunan serta pencapaian tujuan

kesejahteraan masyarakat. f. Pertanian Dalam bidang pertanian, isu strategis yang berkembangnya adalah membangun ekonomi kerakyatan dengan melanjutkan dan mengembangkan agropolitan untuk meningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian dan Indeks Nilai Tukar Petani melalui peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, 87

pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya. Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian yang tinggi. Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah

pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim g. Kehutanan Pemanfaatan sumber daya kehutanan harus dikelola secara arif dan bijak, sehingga keseimbangan lingkungan dapat terjaga. Pengembangan potensi kehutanan perlu dikembangkan sebagai sektor unggulan daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi dengan cara pengelolaan yang benar agar sumber daya hutan dapat terjaga dan lestari dengan tidak merusak lingkungan dan ekosistem hutan. h. Energi dan Sumberdaya Mineral Pemenuhan Kebutuhan Energi untuk Mendukung Pertumbuhan daerah dan pemanfaatan energi alternatif sangat mendukung dakam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat perlu untuk meningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal, microhydro, pemanfaatan potensi tenaga surya dan bio-energy. Kestabilan pasokan energi menjadi krusial dalam mendukung kebutuhan hidup masyarakat dalam menjalankan aktifitas keseharian sehingga perlu untuk menjaga kestabilan tersebut dengan pemenuhan sarana pelayanan penyediaan energi. i.

Perdagangan Penguatan struktur perekonomian desa dan kota berbasis potensi lokal menjadi isu strategi dalam pembangunan dalam bidang ekonomi. Penguataan sistem perdagangan berbasis potensi dan sumber daya alam sekitar serta perlindungan produsen pertanian hasil bumi berperan penting dalam meningkatkan ketahan ekonomi daerah. Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya alam menuju ketahanan

88

pangan, dan antisipasi perubahan iklim perlu dilakukan guna stabilisasi ekonomi daerah. j.

Perindustrian Pengembangan sektor industri dengan mempermudah pelayanan perijinan untuk mendukung pengembangan industri masyarakat. Pengembangan industri dengan pemanfaatan potensi lokal diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dapat mendorong pengembangan industri di daerah.

k. Transmigrasi Isu strategis dalam pelaksanaan transmigrasi adalah belum optimalnya kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor pendukung urusan transmigrasi. Belum sebanding sosialisasi kepada calon transmigran yang bersedia ditempatkan. Belum optimal penyediaan lokasi penempatan. Isu ini sangat tergantung dengan kesiapan daerah penempatan dalam menyiapkan lokasi yang benar-benar memenuhi criteria 2C – 4L (Clear and Clean – Layak Huni, Layak Usaha, Layak Berkembang, Layak Lingkungan).

4. Lingkungan Hidup Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, untuk mempertahankan Kabupaten Wonosobo sebagai daerah konservasi alam. a. Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Peningkatan kualitas dan pencegahan degradasi lingkungan hidup kota, konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim, peningkatan hasil rehabilitasi lahan dan penekanan laju deforestasi, penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah, penurunan tingkat polusi, penghentian kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana. Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana, Sistem Peringatan Dini Cuaca, dan Sistem Peringatan Dini Iklim. Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana, dan pembentukan tim gerak cepat. b. Pertanahan dan Tata Ruang Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman yang tidak terkendali akan semakin menurunkan ketahanan pangan baik daerah maupun 89

nasional. Selain itu masih banyaknya pemanfatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya karena kurangnya pemahaman, ketaatan, serta kedisiplinan masyarakat . Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh dan pengelolaan tata ruang secara terpadu perlu dilakukan untuk mengantisipasi dampak yang kontra produktif dalam pembangunan. Pengembangan infrastruktur kewilayahan dan tata ruang, terutama yang dapat menjadi sarana penghubung antar wilayah dan mendukung pertumbuhan

ekonomi

perlu

dikembangkan

untuk

memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam pemenuhan aspek kesejahteraan.

5. Perumahan dan Fasilitas Umum a. Pekerjaan Umum Kualitas dan kuantitas infrastruktur yang belum memadai menjadi isu strategis dalam pembangunan. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur daerah diharapkan dapat mendukung roda perekonomian daerah. Pemenuhan infrastruktur yang berkualitas merupakan strategi kedepan yang harus terus dapat diwujudkan baik melalui strategi perencanaan maupun melalui strategi penerapan teknologi

inovatif

dalam

pelaksanaan

konstruksinya.

Penerapan

strategi

perencanaan dan teknologi tepat guna dalam penanganan infrastruktur di Kabupaten Wonosobo dimasa yang akan datang adalah suatu keharusan mengingat tantangan yang akan dihadapi kedepan adalah sumber daya yang semakin mahal dan menipis namun kebutuhan yang akan terus berkembang b. Perumahan Rakyat Penataan lingkungan perumahan masyarakat sangat mendukung terciptanya kualitas lingkungan yang sehat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Masih adanya kawasan perumahan yang kumuh perlu segera ditanagani untuk mewujudkan lingkungan perumahan rakyat yang bersih dan sehat. Selain itu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat akan perumahan yang sehat menjadi bagian penting pembangunan daerah, sebagai salah satu wujud peran pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya.

6. Kesehatan a. Kesehatan Menitikberatkan kepada pembangunan bidang kesehatan dengan pendekatan preventif, dan tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan 90

wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millennium Development Goals. Pelaksanaan upaya kesehatan preventif terpadu yang meliputi penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan, penurunan tingkat kematian bayi dan pemberian imunisasi dasar kepada 90% bayi. Wabah penyakit menular harus ditekan dan ditanggulangi secara tuntas. Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan merupakan hal pokok yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat

secara

merata

sehingga

mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang murah, mudah dan berkualitas. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program, data dan informasi kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta hukum kesehatan serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi Lintas Sektor, sehingga pelayanan dalam bidang kesehatan belum maksimal. Penerapan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin juga harus dilaksanakan secara adil dan merata sehingga menjangkau seluruh masyarakat miskin. Selain itu penyediaan akses sumber air bersih yang dan akses sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau seluruh masyarakat. b. Keluarga Berencana Pengendalian pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan peningkatan kesejahteraan keluarga harus dilaksanakan dengan peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB, peningkatan pemakai (akseptor) KB, sosialisasi keluarga sejahtera serta pembentukan pendampingan keluarga sejahtera mandiri. Peran penyuluh lapangan KB perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga berencana dan membangun pemahaman yang positif akan arti pentingnya KB dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.

7. Pendidikan Pada aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas, yang menjadi isu utama adalah penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun. Kedua isu tersebut akan berimplikasi pada tantangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta pembebasan biaya pendidikan khususnya pendidikan dasar. Adapun dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, yang menjadi isu utama adalah pengembangan dan pengelolaan sekolah serta peningkatan kualifikasi pendidikan guru menjadi S1. Peningkatan kualifikasi guru menjadi prasyarat bagi proses sertifikasi guru dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Untuk aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, difokuskan 91

pada upaya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM), standarisasi pelayanan pendidikan, serta pengelolaan data dan informasi pendidikan. Penerapan MBS dan PBM merupakan media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan proses pendidikan. Adapun standarisasi pelayanan pendidikan merupakan syarat bagi terlaksananya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Sedangkan penyediaan data dan informasi pendidikan yang akuntabel dan bersifat kekinian menjadi kebutuhan dasar bagi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul dengan meningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar, APM pendidikan setingkat SMP dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA/K menjadi indikator penting dalam pembangunan kualitas SDM masyarakat. Pemantapan implementasi BOS, Fasilitasi penyediaan buku di tingkat pendidikan dasar dan menengah dan penyediaan sambungan internet pendidikan ke sekolah tingkat menengah dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar sehingga pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas quality assurance, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran.

8. Pariwisata dan Budaya Pengembangan dan perlindungan aneka ragam budaya, karya seni dan ilmu untuk memperkaya nilai intelektual dan artistik bagi pertumbuhan jati diri dan adaptasi yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Wonosobo sebagai daerah agraris dan pariwisata. Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian cagar budaya daerah dan nasional. Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya serta kepariwisataan untuk menjaga eksistensi pariwisata daerah dan budaya. Dengan potensi keindahan alam yang menawan dan , pengembangan pariwisata sangat potensial untuk dikembangkan sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

92

9. Perlindungan sosial a. Kependudukan dan Catatan Sipil Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) menjadi isu penting dalam pengelolaan kependudukan. Pengelolaan kependudukan harus dilakukan secara simultan dan berkelanjutan karena kondisi data kependudukan yang sangat dinamis sebagai dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan daerah. Pemberian layanan administrasi kependudukan juga harus berorientasi pada pelayanan prima dan tertib admistrasi kependudukan sehingga data kependudukan dapat terjaga validitasnya. b. Pemberdayaan Perempuan Penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender termasuk perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan merupakan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh masyarakat. Pemberdayaan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga wajib dilaksanakan secara adil dan proposional dengan memperhatikan hak-hak perempuan. c. Keluarga Sejahtera Penurunan tingkat kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah d. Sosial Isu penanggulangan masalah sosial adalah bagaimana memberikan jaminan perlindungan sosial bagi penduduk miskin sehingga mereka dapat terlepas dari belenggu kemiskinan serta ekses lain yang ditimbulkannya seperti munculnya kelompok penyandang masalah sosial. Peningkatan kerjasama antara lintas sektor/instansi terkait sehingga terciptanya sinergis dan keterpaduan dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan social, serta

pembinaan dan

pelatihan keterampilan bagi Penyandang Masalah Sosial (PMKS) perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Selain itu, juga dilaksanakan Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik yang bersifat insidensial atau kepada kelompok marginal, program keluarga harapan, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education . Revitalisasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) dengan menggunakan unified database untuk penetapan sasaran program dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat sebagai dasar 93

keputusan dan alokasi anggaran dan Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dengan cara pelatihan perubahan mindset dan bantuan serta pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan.

94

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Visi Dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah didasarkan pada asas-asas umum, yaitu :  Asas Kepastian Hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintahan.  Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu mengutamakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.  Asas Kepentingan Umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.  Asas Keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, bersikap jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.  Asas Proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara pemerintahan.  Asas Profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik profesional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  Asas Akuntabilitas, yaitu setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sejalan dengan penerapan asas-asas umum pemerintahan tersebut dan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dapat terarah dan berkelanjutan, maka diperlukan adanya Visi Daerah baik untuk jangka panjang maupun jangka menengah. Visi Daerah jangka menengah yang tertuang dalam dalam RPJMD Tahun 2010 - 2015 adalah ”WONOSOBO YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA” LEBIH MAJU memiliki pengertian : Meningkatkan kemajuan pembangunan daerah dibidang sosial,

ekonomi, politik dan hukum menuju kemandirian daerah. Kemajuan

dibidang sosial diukur dengan kualitas sumberdaya manusia yang tercermin dari sumber daya manusia yang memiliki karakter dan kepribadian bangsa, ahklak mulia, berkualitas, berpendidikan yang tinggi, dengan derajad kesehatan yang baik dan produktivitas yang 95

tinggi. Kemajuan dibidang ekonomi diukur dari kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang tinggi dan distribusi yang merata. Kemajuan dibidang politik dan hukum diukur dari semakin mantapnya lembaga politik dan hukum yang tercermin dari berfungsinya lembaga politik dan kemasyarakatan sesuai konstitusi, meningkatnya peran aktif masyarakat dalam segala aspek kehidupan. LEBIH SEJAHTERA memiliki pengertian : Pembangunan daerah bukan hanya untuk kemajuan dan kemandirian, tetapi juga untuk kesejahteraan, yaitu suatu kondisi yang semakin baik dan damai dalam arti, dalam arti semakin adil dan tidak ada kekerasan dalam bentuk apapun.

B. Misi Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan yang telah menuai beragam hasil pada periode 2005-2010, tentu harus terus dipelihara dan ditumbuh-kembangkan. Capaian dan prestasi pembangunan tersebut, pada hakekatnya adalah salah satu modal dasar yang harus dilanjutkan untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik lagi, pada periode lima tahun yang akan datang, 2010 - 2015. Pada periode 2010 - 2015, masyarakat Wonosobo harus terus berupaya keras untuk mencapai perbaikan di bidang kesejahteraan rakyat, membangun keadilan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas demokrasi, serta menjaga kesatuan dan keamanan. Misi Pembangunan 2010 - 2015 merupakan bagian awal dari proses menuju citacita tersebut dan pada dasarnya merupakan rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Wonosobo 2015, yaitu terwujudnya Wonosobo yang semakin Maju dan Sejahtera, namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global, nasional dan regional pada kurun waktu 2010 - 2015 yang mempengaruhinya. Misi pemerintah dalam periode 2010 - 2015 diarahkan untuk mewujudkan Wonosobo yang lebih maju dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum menuju kemandirian daerah serta meningkatkan kualitas kondisi yang sudah baik dan damai dalam arti menghilangkan segala bentuk kekerasan dan mewujudkan keadilan sebagai cermin demokrasi substansial. Usaha-usaha Perwujudan Visi Wonosobo 2015 akan dijabarkan dalam misi tahun 2010 - 2015 sebagai berikut : 1. Melanjutkan praktik pemerintahan partisipatif dan demokratis menuju masyarakat yang lebih sejahtera. 2. Meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah 3. Meningkatkan pelayanan sosial dasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

96

4. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah. 5. Meningkatkan dimensi keadilan dan meniadakan kekerasan dalam semua bidang.

C. Tujuan dan Sasaran Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2010 – 2015 yang dikelompokkan menurut misi adalah sebagai berikut : Misi : Melanjutkan praktik pemerintahan partisipatif dan demokratis menuju masyarakat yang lebih sejahtera, dengan tujuan dan sasaran : 1. Mengefektifkan penyelenggaraan Otonomi Daerah, dengan sasaran : a. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan daerah b. Optimalisasi Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kinerja c. Meningkatnya kinerja DPRD 2. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan sasaran : a. Optimalisasi pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga b. Meningkatnya kualitas pelayanan umum c. Optimalisasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat d. Optimalisasi koordinasi perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) e. Optimalisasi pengelolaan perbatasan daerah 3. Memantapkan pengelolaan administrasi keuangan daerah, dengan sasaran : a. Meningkatnya Efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah b. Meningkatnya pendapatan asli daerah c. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah d. Optimalisasi pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) e. Optimalisasi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) f. Optimalisasi pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APB Desa. 4. Mewujudkan OPD yang efektif dan efisien, dengan sasaran : a. Terbentuknya OPD yang tepat fungsi dan ukuran b. Tersedianya Sistem, Prosedur dan mekanisme kerja OPD inter antar OPD dalam kerangka Kabupaten satu atap 5. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan sasaran : a. Peningkatan kualitas dan otentisitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) b. Peningkatan akuntablitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 97

6. Mewujudkan SDM Aparatur yang profesional, netral, dan sejahtera, dengan sasaran : a. Terselenggaranya pengembangan kapasitas PNS b. Meningkatnya kinerja Aparatur 7. Mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas, dengan sasaran : a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan 8. Mewujudkan Pemerintahan desa yang baik, dengan sasaran : a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa 9. Mewujudkan Kelembagaan Masyarakat desa yang berdaya dan mandiri, dengan sasaran : a. Berfungsinya Lembaga kemasyarakatan desa sesuai kedudukan, tugas dan wewenangnya b. Berkembangnya BUMDesa 10. Meningkatkan keberdayaan masyarakat, dengan sasaran : a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa b. Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin 11. Peningkatan kualitas data statistik , dengan sasaran : a. Tersedianya data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan mudah diakse oleh pihak-pihak yang membutuhkan 12. Mewujudkan Tata Kelola Kearsipan yang baik, dengan sasaran : a. Meningkatnya kualitas sistem kearsipan 13. Meningkatkan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di daerah, dengan sasaran: a. Tersedianya media informasi publik b. Teraksesnya informasi oleh masyarakat c. Meningkatnya kualitas kerjasama Pemerintah Kabupaten di bidang komunikasi dan informasi 14. Meningkatkan Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan sasaran : a. Terselenggaranya pemerintahan berbasis TIK 15. Meningkatkan kualitas tata kelola pertanahan, dengan sasaran : a. Meningkatnya kualitas tata kelola pertanahan 16. Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan dan Catatan sipil, dengan sasaran : a. Adanya kesesuaian kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil b. Adanya kesesuaian kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil

98

Misi : Meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah, dengan tujuan dan sasaran : 1. Mewujudkan jaringan infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung perekonomian daerah, dengan sasaran : a. Terbangunnya Kemitraan Staregis Bidang Infrastruktur b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan kabupaten c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jembatan kabupaten d. Meningkatnya kapasitas pelayanan infrastruktur jalan desa e. Meningkatnya layanan irigasi teknis f. Meningkatnya kualitas cakupan layanan jalan lingkungan g. Meningkatnya kualitas drainase/gorong-gorong lingkungan permukiman h. Meningkatnya kualitas layanan dan pengelolaan air bersih i. Meningkatnya kualitas layanan dan pengelolaan sanitasi j. Meningkatnya tata kelola permakaman k. Meningkatnya kualitas prasarana publik l. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pengendalian persampahan m. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan persampahan 2. Meningkatkan kualitas pemukiman masyarakat, dengan sasaran : a. meningkatnya akses penduduk terhadap Kepemilikan rumah b. terfasilitasinya masyarakat diperkotaan dan perdesaan untuk memiliki rumah layak huni c. meningkatnya partisipasi swasta dalam penyediaan perumahan d. menurunnya luas permukiman kumuh e. meningkatnya luasan ruang terbuka hijau di lingkungan permukiman f. Meningkatknya pelayanan penanggulangan kebakaran 3. Mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai arahan/fungsi, dengan sasaran :. a. Terwujudnya perencanaan ruang sesuai arahan. b. adanya pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai peruntukan 4. Meningkatkan Layanan Angkutan dan kelalulintasan, dengan sasaran : a. Meningkatnya Layanan Angkutan Umum b. Meningkatnya Layanan Perijinan Trayek c. Meningkatnya Jalur Trayek d. Meningkatnya Jumlah Kendaraan Laik Jalan e. Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas f. Meningkatnya Pengelolaan Perparkiran g. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Berlalu Lintas 99

h. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran : a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas air b. meningkatnya kualitas udara ambien c. meningkatnya kualitas lahan d. Berkurangnya resiko pencemaran B3 dan limbah B3 e. pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup f. meningkatnya peran serta dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan 6. Mewujudkan Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim, dengan sasaran : a. Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim 7. Mengoptimalkan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya mineral yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup, dengan sasaran : a. Meningkatnya hasil pengelolaan sumberdaya mineral yang memperhatikan aspek lingkungan b. Meningkatnya kualitas pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Mineral 8. Meningkatkan upaya mitigasi bencana geologi, dengan sasaran : a. Tersedianya sistem mitigasi bencana geologi 9. Pemenuhan kebutuhan energi , dengan sasaran : a. Meningkatnya penggunaan energi alternatif b. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik c. Terpenuhinya kebutuhan energi Migas 10. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan air tanah, dengan sasaran : a. Tersedianya data dan informasi air tanah b. Optimalnya pengelolaan air tanah

Misi : Meningkatkan pelayanan sosial dasar masyarakat, dengan tujuan dan sasaran : 1. Meningkatkan akses layanan pendidikan yang bermutu, berkesetaraan serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, dengan sasaran : a. Meningkatnya pemerataan akses, mutu dan tata kelola pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). b. Meningkatnya pemerataan, mutu, relevansi dan daya saing serta perluasan akses pendidikan dasar c. Meningkatnya pemerataan akses, mutu, relevansi dan tata kelola serta daya saing publik pada jenjang pendidikan menengah. 100

d. Meningkatnya pemerataan, akses, mutu , relevansi, daya saing layanan pendidikan non formal e. Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan f. Meningkatnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan sasaran : a. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan b. Meningkatnya status gizi masyarakat c. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit d. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat e. Terpenuhinya tenaga kesehatan strategis di desa f. Terpenuhinya obat dan perbekalan kesehatan g. Terwujudnya lingkungan sehat 3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan pembentukan Keluarga Kecil Berkualitas, dengan sasaran : a. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk b. Meningkatnya cakupan kepesertaan KB c. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan reproduksi remaja (KRR) dan poencegahan HIV/AIDS 4. Meningkatkan derajat keluarga kecil berkualitas (KKB), dengan sasaran : a. Meningkatnya ketahanan dan pemberdayaan keluarga b. Meningkatnya Kualitas Pembinaan kepada Keluarga 5. Meningkatkan Perlindungan, Pemberdayaan dan kesejahteraan social, dengan sasaran : a. Meningkatnya Pemberdayaan dan kesejahteraan sosial bagi Penyandang masalah kesejahteraan Sosial b. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial c. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi sosial 6. Meningkatkan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, dengan sasaran : a. Meningkatnya kesempatan kerja b. Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja c. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja 7. Meningkatkan peran serta kepemudaan dalam pembangunan, dengan sasaran : a. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam Pembangunan 8. Meningkatkan Budaya dan Prestasi Olah Raga, dengan sasaran : a. Meningkatnya prestasi olah raga 101

b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana olah raga 9. Mewujudkan ketahanan pangan daerah, dengan sasaran : a. Meningkatnya ketersediaan bahan pangan utama b. Meningkatnya konsumsi protein hewani dan nabati c. Meratanya distribusi bahan pangan utama 10. Meningkatkan minat baca masyarakat, dengan sasaran : a. Meningkatnya minat baca masyarakat

Misi : Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah, dengan tujuan dan sasaran : 1. Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM, dengan sasaran : a. Meningkatnya akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM b. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan koperasi dan UMKM c. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM d. Bertambahnya unit UMKM baru e. Meningkatnya jumlah koperasi 2. Meningkatkan investasi daerah, dengan sasaran : a. Meningkatnya investasi daerah 3. Meningkatkan kualitas perlindungan pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, dengan sasaran : a. Meningkatnya internalisasi nilai-nilai budaya b. Meningkatnya kreatifitas dan produktifitas pelaku budaya c. Terwujudnya penetapan dan pengelolaan terpadu benda cagar budaya 4. Mengembangkan industri pariwisata , dengan sasaran : a. Meningkatnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah 5. Meningkatkan Produksi dan produktifitas Komoditas Pertanian dan perkebunan, dengan sasaran : a. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan hortikultura b. Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditas perkebunan Rakyat 6. Meningkatkan Produksi dan produktifitas Komoditas peternakan, dengan sasaran : a. Meningkatnya populasi ternak, kuantitas dan kualitas produk Ternak 7. Meningkatkan Produksi Perikanan sebagai sektor unggulan, dengan sasaran : a. Meningkatnya produksi ikan 8. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan Sumber Daya Kehutanan, dengan sasaran : a. Berkurangnya lahan kritis 102

b. Menertibkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu 9. Terwujudnya sistem perdagangan yang efektif dan efisien, dengan sasaran : a. Meningkatnya ketersediaan bahan pokok dan kelancaran distribusi b. Meningkatnya kegiatan perdagangan di pedesaan c. Meningkatnya ekspor antar daerah d. Meningkatnya ekspor ke LN e. Meningkatnya kemampuan pelaku ekspor f. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM) 10. Peningkatan Daya Saing Industri Kecil Menengah (IKM), dengan sasaran : a. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Industri Kecil Menengah (IKM) b. Berkembangnya Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis sumberdaya lokal c. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Produksi yang efisien dan ramah lingkungan 11. Penguatan struktur Permodalan Industri Kecil Menengah (IKM), dengan sasaran : a. Meningkatnya akses permodalan Industri Kecil pada lembaga keuangan b. Tersedianya skema kredit yang meringankan Industri Kecil 12. Penataan Struktur Industri, dengan sasaran : a. Berkembangnya klaster IKM b. Meningkatnya pemanfaatan informasi dan sarpras pendukung c. Tumbuh dan berkembangnya IKM baru Misi : Meningkatkan dimensi keadilan dan meniadakan kekerasan dalam semua bidang, dengan tujuan dan sasaran : 1. Mewujudkan kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan bagi perempuan dan anak, dengan sasaran : a. Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan dan kesejahteraan anak dalam pembangunan 2. Memantapkan ketahanan ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan, dengan sasaran : a. Mencegah ancaman terhadap ideologi negara 3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban daerah, dengan sasaran : a. Terjaganya ketentraman dan ketertiban b. Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat c. Meningkatnya kapasitas organisasi keagamaan dan kemasyarakatan 4. Mewujudkan kehidupan politik yang kondusif dan demokratis, dengan sasaran : a. Berjalannya proses pemilihan umum secara aman dan demokratis b. Berkembangnya kelembagaan demokrasi 5. Memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan sasaran : a. Berkurangnya resiko bencana 103

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 – 2015 dilaksanakan mulai masa transisi dari akhir RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2010. Oleh karena itu strategi dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 – 2015 dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu: -

Tahap Perencanaan dilaksanakan pada tahun 2010 – 2012 dengan melakukan konsolidasi seluruh potensi yang dimiliki daerah baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia (birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat) serta mengintegrasikan pokok-pokok kebijakan tahap awal RPJMD dengan perencanaan pembangunan daerah sebelumnya.

-

Tahap Pelaksanaan dilakukan secara berkelanjutan pada tahun 2012, 2013, dan 2014 dalam rangka percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dengan mengarahkan seluruh potensi yang dimiliki daerah untuk tercapainya target kinerja pada setiap prioritas pembangunan daerah.

-

Tahap Evaluasi, yaitu merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD pada tahun 2015 dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan daerah dan melakukan langkah-langkah pemantapan pada target kinerja yang belum tercapai. Melalui tahapan ini diharapkan visi Kabupaten Wonosono telah tercapai. Guna mendukung strategi tersebut, maka dalam rangka pencapaian kinerja, maka

diterapkan sistem manajemen pembangunan daerah yang bersifat lebih terbuka dan akuntabel, melalui: 1.

Meningkatkan kerjasama (networking) guna mewujudkan pembangunan daerah.

2.

Mengembangkan kemitraan antara pemerintah dengan swasta guna meningkatkan investasi.

3.

Membangun birokrasi yang efisien dan berorientasi pada kinerja.

4.

Menetapkan target kinerja pada setiap tahun dan menuangkan dalam bentuk Penetapan Kinerja (performance agreement).

Sedangkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang diarahkan untuk lima (5) tahun kedepan sesuai dengan misi pembangunan lima tahun adalah sebagai berikut : Misi : Melanjutkan praktik pemerintahan partisipatif dan demokratis menuju masyarakat yang lebih sejahtera, dengan strategi dan arah kebijakan : 1.

Peningkatan kuantitas dan kualitas penyusunan peraturan daerah

2.

Peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja

3.

Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 104

4.

Efektivitas pengelolaan dana tugas pembantuan

5.

Peningkatan Kerjasama Daerah

6.

Peningkatan kualitas pelayanan umum

7.

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum

8.

Peningkatan koordinasi perlindungan dan penegakan HAM

9.

Peningkatan pengelolaan perbatasan daerah

10. Peningkatan tertib administrasi keuangan daerah 11. Efektifitas pengelolaan keuangan daerah 12. Peningkatan managemen pengelolaan keuangan daerah 13. Optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah 14. Optimalisasi pengelolaan investasi dan aset daerah 15. Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro 16. Pengembangan pengolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 17. Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan APBD 18. Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan APBDes 19. Restrukturisasi dan penataan OPD sesuai dengan beban kerja, kebutuhan daerah dan peraturan yang berlaku 20. Penyusunan kebijakan ketatalaksanaan melalui tiga aspek: substansi, kelembagaan, dan operasional 21. Optimalisasi pendayagunaan sarana dan prasarana kerja 22. Pemberdayaan aparatur melalui peningkatan kapasitas, formasi, alokasi dan promosi yang obyektif, serta peningkatan kesejahteraan 23. Pendayagunaan kelompok jabatan fungsional untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik 24. Peningkatan pelayanan publik melalui pemusatan kabupaten satu atap dan distribusi informasi dan sistem (pemberdayaan masyarakat) 25. Evaluasi kinerja pelayanan publik dengan menerapkan Permenpan 26. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi/Pemda melalui penerapan/penyelenggaraan secara otentik yang terangkai dalam siklus tahunan dan lima tahunan 27. Pengembangan kapasitas pegawai 28. Peningkatan kedisiplinan dan pengembangan aparatur 29. Peningkatan kesejahteraan Aparatur 30. Mewujudkan proses perencanaan partisipatif yang sinergis dan lebih berkualitas 31. Menjalin jejaring yang lebih efektif dengan semua pihak dalam mendorong percepatan pembangunan 32. Penataan dan Penegakan hukum pertanahan serta pengurangan potensi sengketa

105

33. Peningkatan sistim administrasi kependudukan dan catatan sipil serta peningkatan kualitas SDM aparat 34. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil 35. Menguatkan kapasitas tata kelola pemerintahan desa 36. Meningkatkan Keberdayaan lembaga masyarakat perdesaan 37. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 38. Meningkatkan kualitas keberdayaan masyarakat dalam pembangunan 39. Penanggulangan Kemiskinan 40. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan penyediaan data statistik dan meningkatkan SDM pengelola data statistik 41. Peningkatan kualitas sistem kearsipan 42. Perluasan akses layanan informasi publik 43. Melaksanakan Kerjasama Informasi dan media Massa 44. Penataan pemanfaatan IT Kabupaten Wonosobo 45. Perluasan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik

Misi : Meningkatkan kemajuan pembangunan menuju kemandirian daerah , dengan strategi dan arah kebijakan : 1.

Mendorong Forum Kemitraan Multipihak

2.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan Jalan

3.

Meningkatkan kapasitas jembatan sesuai dengan kelas jalan

4.

Penanganan jalan lingkungan desa dan jalan poros desa

5.

Pembangunan jaringan irigasi prioritas penunjang produktivitas pertanian

6.

Optimalisasi kelembagaan kelompok pengelola air dan pengembangan sistem jaringan irigasi partisipatif

7.

Pemisahan drainase jalan umum dan drainase lingkungan permukiman

8.

perluasan akses layanan air bersih untuk seluruh lapisan penduduk

9.

peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi

10. penyediaan areal pemakaman yang sesuai daya layan penduduk 11. Pemerataan pembangunan infrastruktur strategis yang menunjang investasi 12. Peningkatan prasarana publik 13. Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan 14. Meningkatkan Penyediaan perumahan penduduk oleh pemerintah daerah, pengembang swasta dan swadaya masyarakat 15. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman 106

16. Peningkatan Pelayanan penanggulangan kebakaran 17. Penyusunan rencana makro dan rencana rinci tata ruang 18. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Efektif dan Efisien 19. Pengendalian dan pengawasan tingkat pencemaran 20. meningkatkan peran serta dunia usaha dengan pemberian jasa lingkungan dan pembuatan produk yang bersih 21. menurunkan tingkat resiko dampak perubahan iklim dengan adaptasi dan mitigasi 22. Peningkatan manfaat, nilai tambah serta peluang usaha pengelolaan sumberdaya mineral yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup 23. Pembentukan kelembagaan mitigasi bencana geologi dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) mitigasi bencana geologi 24. Pengelolaan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah

Misi : Meningkatkan pelayanan sosial dasar masyarakat, dengan strategi dan arah kebijakan : 1.

Meningkatkan

kualitas

penyelenggaran

pendidikan,

pemerataan,

pengembangan

kurikulum, penataan sistem, pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam jenjang PAUD 2.

Meningkatkan

kualitas

penyelenggaran

pendidikan,

pemerataan,

pengembangan

kurikulum, penataan sistem, pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam jenjang SD/MI 3.

Meningkatkan

kualitas

penyelenggaran

pendidikan,

pemerataan,

pengembangan

kurikulum, relevansi, daya saing, penataan sistem, pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam jenjang Pendidikan Menengah 4.

Meningkatkan

kualitas

penyelenggaran

pendidikan,

pemerataan,

pengembangan

kurikulum, relevansi, daya saing, penataan sistem, pembiayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pendidikan Non Formal 5.

Meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kualitas kependidikan

6.

Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan.

7.

Mengembangkan kurikulum berbasis wawasan kebangsaan, pendidikan anti korupsi, renponsif gender serta meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan

8.

Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

9.

Peningkatan kemandirian masyarakat dalam peningkatan status gizi

10. Mengembangkan survelans penyakit dan masalah kesehatan berbasis masyarakat 11. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat 107

12. Menjamin ketersediaan, pemerataan dan meningkatkan kualitas tenaga kesehatan 13. Peningkatan kualitas pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan 14. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. 15. Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana untuk masyarakat dan mendorong masyarakat untuk mengendalikan kelahiran 16. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui berbagai program yang responsif terhadap kebutuhan remaja. 17. Mewujudkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui

pengembangan model

operasional Bina Keluarga Balita, Bina Lingkungan Keluarga, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia 18. Penguatan pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas melalui peningkatkan peran serta masyarakat, pengelola kader dan pengembangan jejaring kerja/kemitranan serta dan pengembangan informasi program KB-KS 19. Meningkatkan kualitas hidup, kemandirian dan pemenuhan hak dasar PMKS 20. Peningkatan dan perluasan lapangan pekerjaan di berbagai sector 21. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja 22. Penegakkan hukum dan perlindungan tenaga kerja, Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan Memantapkan hubungan industrial yang harmonis. 23. Mengembangkan penyediaan layanan pembinaan generasi muda 24. Mengembangkan layanan pembinaan keolahragaan 25. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. 26. Peningkatan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal 27. Meningkatkan layanan baca bagi masyarakat melalui bahan bacaan

Misi : Meningkatkan perekonomian daerah, dengan strategi dan arah kebijakan : 1.

Mendorong adanya regulasi yang mampu mendukung aksesibilitas koperasi dan UMKM pada lembaga keuangan (sejenis KUR/KKPE dsb)

2.

Mendorong mengembangkan praktik berkoperasi yang sesuai prinsip dan asas koperasi serta meningkatkan peran koperasi dalam memfasilitasi peningkatan kesejahteraan anggotanya

3.

Mendorong

pengembangan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM;

mengembangkan produk koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif untuk bersaing di pasar domestik dan mancanegara. 4.

Peningkatan investasi / penanaman modal di daerah

5.

Peningkatan kualitas perlindungan pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya 108

6.

Pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing

7.

Peningkatan Produksi dan produktifitas Komoditas Pertanian dan perkebunan

8.

Peningkatan Produksi dan produktifitas Komoditas peternakan

9.

Peningkatan Produksi dan produktifitas Komoditas perikanan

10. Peningkatan daya dukung dan fungsi DAS dalam rangka menjamin ketersediaan air 11. Peningkatan Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 12. Peningkatan efektifitas dan efisiensi perdagangan 13. Peningkatan Daya Saing Industri Kecil Menengah (IKM) 14. Penguatan peran lembaga keuangan (bank/non bank untuk memperkuat struktur keuangan/ permodalan IKM 15. Mewujudkan efisiensi industri unggulan melalui pengembangan klaster industri penghela dan kluster pendukung lainnya serta penguatan kelembagaan kluster IKM

Misi : Meningkatkan dimensi keadilan dan meniadakan kekerasan dalam semua bidang, dengan strategi dan arah kebijakan : 1.

Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG,termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran

2.

Menjamin perlindungan hak perempuan dan anak

3.

Pemantapan ketahanan ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan

4.

Peningkatan ketertiban dan keamanan

5.

Peningkatan kapasitas organisasi keagamaan dan kemasyarakatan

6.

Penurunan penyakit masyarakat

7.

Peningkatan kehidupan politik yang demokratis

8.

Perlindungan kepada masyarakat

109

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 - 2015 dirumuskan untuk dapat digunakan sebagai fokus dari upaya pelaksanaan misi dalam rangka mencapai visi pembangunan daerah dan menentukan program-program yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo 2010 - 2015, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Prioritas Pembangunan Daerah ini bertujuan untuk menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Wonosobo di masa mendatang. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari prioritas pembangunan daerah yaitu: 1.

Penanggulangan kemiskinan. Program prioritas yang akan dilakukan : a. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, melalui Optimalisasi pelaksanaan program pemerintah Bantuan Sosial Terpadu, PNPM Mandiri, Kredit Usaha Rakyat. b. Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, melalui Revitalisasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah. c. Peningkatan perluasan dan pengembangan Kesempatan Kerja, melalui pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan. d. Perlindungan dan jaminan sosial, melalui Penyediaan sistem jaminan sosial bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. e. Pengembangan usaha masyarakat, melalui Peningkatan pemerataan distribusi kepemilikan modal material kepada seluruh masyarakat dan Peningkatan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengelola produk-produk potensial daerah baik dalam bidang permodalan, produksi maupun pemasaran. f. Kerjasama Pembangunan, melalui Penguatan kerjasama antara Wonosobo – Perguruan Tinggi – Pelaku Usaha / BIG Partnership dalam pengembangan produk-produk potensial daerah (pertanian, usaha mikro kecil dan menengah, serta pariwisata).

2.

Pendidikan. Program prioritas yang akan dilakukan : a. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah, melalui peningkatan akses terhadap pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau dan fasilitasi rintisan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. 110

b. Pendidikan berkelanjutan, melalui Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia. c. Manajemen Pelayanan Pendidikan, melalui Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance, mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan, serta Penataan ulang kurikulum sekolah yang menjadi urusan daerah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan mengembangkan model link and match). d. Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan, melalui Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, pengelolaan dan layanan sekolah. 3.

Kesehatan. Program prioritas yang akan dilakukan : a. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan masyarakat, melalui Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu yang meliputi pemberian imunisasi dasar kepada balita; Penyediaan akses sumber air bersih dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas; Penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan, serta tingkat kematian bayi; menjamin ketercukupan kebutuhan Obat ; Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit, puskesmas dan PKD; dan Penerapan Asuransi Kesehatan Daerah tidak hanya untuk keluarga miskin tetapi kepada seluruh keluarga. b. Program Keluarga Berencana, melalui Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui klinik pemerintah dan swasta;

4.

Infrastruktur Program prioritas yang akan dilakukan : a. Peningkatan prasarana public, melalui Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu; b. Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan, melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan jalan antar Kecamatan dan antar Desa. c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, melalui Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antar wilayah yang 111

terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi. d. pengembangan perumahan rakyat, melalui pembangunan rumah sederhana sehat bersubsidi berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung keluarga yang kurang mampu. e. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, melalui pembangunan prasarana pengendalian bencana pada kawasan-kawasan rawan bencana. f. Pengembangan Komunikasi ,Informasi dan media massa, melalui

maksimalisasi

tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi masyarakat. g. Peningkatan Pelayanan Angkutan dan perhubungan, melalui perbaikan sistem dan jaringan transportasi didalam kota Wonosobo, Kertek, Sapuran, Garung, Kaliwiro dan transportasi pedesaaan. 5.

Pertanian dan Ketahanan Pangan. Program prioritas yang akan dilakukan : a. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, melalui revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, dengan penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar. b. Pembangunan / rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana pengairan, yang melayani sentra-sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian. c. Peningkatan produktifitas pertanian, melalui peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian yang tinggi; mendorong untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau; d. Peningkatan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan melalui peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan, melalui peningkatan pola pangan harapan; e. Pengendalian dampak perubahan iklim, melalui pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

112

6.

Konsolidasi dan Reformasi birokrasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan; Program prioritas yang akan dilakukan : a. Penataan Kelembagaan, melalui restrukturisasi, konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas SKPD yang menangani urusan pemerintahan daerah. b. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan alokasi dana desa, penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala desa, peningkatan kapasitas pemerintahan desa; serta penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. c. Pembinaan dan pengembangan aparatur, melalui penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi sistem rekruitmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi serta kesejahteraan PNS . d. Penataan Peraturan Perundang-undangan, melalui percepatan evaluasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah. e. Penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan, melalui peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan peeraturan daerah oleh seluruh lembaga dan aparat hukum. f. Penataan Administrasi Kependudukan, melalui penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk.

7.

Iklim investasi dan usaha; Program prioritas yang akan dilakukan : a. Penataan perundang-undangan, melalui reformasi regulasi secara bertahap sehingga terjadi

harmonisasi

peraturan

perundang-undangan

yang tidak menimbulkan

ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya; serta Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja, b. Peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi dan investasi, melalui penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPSIE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan pengurangan biaya untuk memulai usaha.

8.

Energi dan sumber daya mineral; Program prioritas yang akan dilakukan : a. Pengembangan Ketenagalistrikan dan energy, melalui percepatan penyediaan jaringan listrik pada kawasan-kawasan yang belum berlistrik.

113

b. Pengembangan Energi Alternatif Tepat Guna, melalui peningkatan pengembangan energi terbarukan termasuk energi alternatif tenaga surya dan microhydro, c. Pengembangan

Pemanfaatan

dan

Pengelolaan

Sumberdaya

Mineral

yang

memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup, melalui konversi kegiatan pertambangan kepada kegiatan yang nilai ekonominya tinggi dan tidak merusak lingkungan; serta rehabilitasi lahan pasca pertambangan.

9.

Lingkungan hidup dan Penanggulangan bencana; Program prioritas yang akan dilakukan : a. Pengendalian dampak perubahan iklim, melalui peningkatan hasil rehabilitasi lahan kritis, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh, b. pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, melalui penurunan beban pencemaran lingkungan, melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di kegiatan industri dan jasa, penurunan tingkat polusi, Penghentian kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana; c. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, melalui Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Bencana dan Sistem Peringatan Dini Cuaca dan Sistem Peringatan Dini Iklim; serta peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui: penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana, pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di lokasi strategis yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten.

10. Kawasan tertinggal, terbelakang, perbatasan dan kumuh Program aksi yang akan dilakukan : a. Penataan Perundang-undangan, melalui pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur

dan

pendukung

kesejahteraan

lainnya

yang

dapat

mendorong

pertumbuhan di daerah tertinggal, terbelakang, perbatasan dan kumuh. b. Kerjasama daerah melalui pembentukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga dalam rangka percepatan pertumbuhan di daerah tertinggal, terbelakang, perbatasan dan kumuh.

11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Program aksi yang akan dilakukan :

114

a. Pengelolaan Kekayaan Budaya, melalui penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, museum dan perpustakaan, serta pelestarian budaya. b. Pengembangan Nilai seni dan Budaya, melalui penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya; serta Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya. c. Program pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, melalui peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.

Selengkapnya kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 - 2015 tersaji dalam tabel sebagai berikut :

115

116

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Adapun penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Wonosobo disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel VIII.1 Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Wonosobo

No

URUSAN PEMERINTAHAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Kondisi awal

Target Capaian Setiap Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3

4

5

6

7

8

Angka Melek Huruf

99,69

99,72

99,89

100

100

100

Rata-rata Lama Sekolah APK PAUD

6,36 24

6,58 26

6,72 35

6,87 40

6,99 45

7,12 50

1:16

1:16

1:16

1:16

1:16

1:16

5

Rasio pendidik dengan peserta didik PAUD APM-SD/MI/Paket A

84,02

87

90

92,5

93,5

95

6

APK SD/MI/Paket A

96,46

99

100

100

100

105

7

APM SMP/MTs/Paket B

59,78

65

70

75

80

85

8

APK SMP/MTs/Paket B

79,13

83

88

91

94

100

9

Angka Putus Sekolah SD/MI

0,14

0,13

0,1

0,08

0,07

0,06

Angka Putus Sekolah SMP/MTs % kelulusan SD/MI

1,03

1

0,98

0,96

0,94

0,92

99,6

99,64

99,7

99,75

99,8

99,9

12

Prosenatase kelulusan SMP/MTs minimal

87,24

99,5

99,6

99,7

99,8

99,9

13

Angka melanjutkan ke jenjang SMP/MTs Angka melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA Rasio Pendidik dengan peserta didik SD/MI

95

61,01

63

65

68

70

66

68

70

74

78

80

1:18

1:18

1:19

1:19

1:20

1:20

1 2 URUSAN PENDIDIKAN 1 2 3 4

10 11

14 15 16

Rasio Pendidik dengan peserta didik SMP/MTs

1:14

1:14

1:15

1:15

1:16

1:16

17

Rasio murid dengan kelas SD/MI

1:26

1:27

1:28

1:29

1:30

1:31

175

No


Kondisi awal


2010

2011

2012

2013

2014

2015

3

4

5

6

7

8

1:33

1:34

1:34

1:35

1:35

1:36

19

Rasio murid dengan kelas SMP/MTs Rasio murid dengan buku

2:01

1:01

1:01

1:01

1:01

1:01

20

APK SMA/SMK/MA

33,09

35

40

45

52,5

60

21

APM SMA/SMK/MA

23,98

26

29

32

35

38

22

Rasio siswa SMK : SMA

44:56

51:49

57:43

60:40

67:33

70:30

23

Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA % kelulusan SMA/SMK/MA

1,32

1,1

1,09

0,8

0,7

0,6

93,02

94

94,5

95

95,5

96

1 18

24

2

25

Rasio Pendidik dengan peserta didik SMA/SMK/MA

1:14

1:14

1:15

1:15

1:16

1:16

26

Rasio murid dengan kelas SMA/SMK/MA % penambahan APK berdasarkan layanan usia wajar dikdas yang belum/tidak sekolah

1:33

1:34

1:34

1:35

1:35

1:36

3

3,2

4

4,5

5

5,5

27

28

% layanan pendidikan kesetaraan bagi usia dewasa yang belum bersekolah

48

50

53

56

60

65

29

% Angka melek huruf usia 1545 tahun % Pendidik berkualifikasi S.1/D.4 mencapai :

98,87

99,69

100

100

100

100

a. pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) b. pada Satuan Pendidikan SD/MI c. pada Satuan Pendidikan SMP/MTs. d. Pada Satuan Pendidikan SMA/MA dan SMK

5,69

50

55

60

65

70

16,48

60

70

80

90

100

71,66

90

95

100

100

100

96

98

100

100

100

100

e. Pada Pendidikan Kesetaraan A, B dan C % lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik

10

15

20

25

27

30

50

50

60

65

70

75

32

% SD/MI menerapkan MBS

100

100

100

100

100

100

33

% SMP/MTs menerapkan MBS % SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

4

5

5

6

7

69,8

70,1 70,06

70,29 70,26

70,49 70,45

70,73 70,66

70,94 70,87

30

31

34

35

Jumlah Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SSM) SMA/SMK ISO 9001-2008

URUSAN KESEHATAN 1 2

Angka usia harapan hidup Angka Harapan Hidup saat Melahirkan

70,01

176

No

1

URUSAN PEMERINTAHAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2

Kondisi awal


2010

2011

2012

2013

2014

2015

3

4

5

6

7

8

3

Angka kematian ibu per 100000 kelahiran hidup

115

114

111

108

105

102

4

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

15,23

14,63

13,42

12,21

11

9,8

5

% cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

95

100

100

100

100

100

6

91,94

92

94

96

98

100

7

% cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4))

91,02

92,5

94,5

95,5

96,5

97

8

% Cakupan KB aktif

81,41

86,45

87,69

88,12

88,69

89,53

9

% cakupan kunjungan neonatal % cakupan pelayanan kesehatan bayi % cakupan pelayanan kesehatan anak balita % cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani % PKD aktif

99,17

99,5

99,7

99,9

100

100

86,65

87

88

89

90

92

80,05

84,06

84,8

85,86

86,72

87,25

95

96

97

100

100

100

25

30

50

75

90

100

% cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin % Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % Cakupan palayanan gawat darurat level 1 di sarana kesehatan rujukan

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

17

% balita gizi kurang

7,7

10.1

9.1

9.3

9

8.7

18

prevalensi GAKY

25,49

25

22.5

20

17.5

20

19

% anemia pada ibu hamil dan remaja putri % bayi (0-6 bulan) yang mendapatkan ASI saja

49,17

40

35

30

25

20

54,69

60

65

70

75

80

% bayi dan balita 6-59 bulan serta ibu nifas mendapat kapsul vitamin A % prevalensi anak balita yang pendek (stunting)

95,8

100

100

100

100

100

31,3

45

41.5

35.5

32

30

23

% kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan

37,5

45

50

55

60

70

24

% kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan

81,5

85

85

85

85

85

25

% penderita kusta yang selesai berobat (RFT rate)

75

90

90

90

90

90

10 11 12 13 14

15

16

20 21

22

177


Kondisi awal 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2 kasus malaria (Annual Paracite Indeks-API) per 1.000 penduduk % penderita malaria yang diobati angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk angka kematian DBD

3 0,16

4 1.75

5 1.5

6 1.25

7 1

8 1

100

100

100

100

100

100

69

54

53

52

51

50

0,16

<1

<1

<1

<1

<1

30

% suspek flu burung yang ditemukan dan ditangani sesuai standart

100

100

100

100

100

100

31

% kasus zoonosa (rabies,antraks, pes, leptospirosis) yang ditangani sesuai standart % ODHA yang mendapatkan anti Retroviral Treatment

100

100

100

100

100

100

70

75

80

85

90

90

33

% darah donor diskrining terhadap HIV-AIDS

100

100

100

100

100

100

34 35

% desa/kelurahan UCI Cakupan desa/kelurahan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi<24 jam % diare balita yang ditangani sesuai standart angka kematian diare

93,2 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

100

100

100

100

100

100

0,015

0

0

0

0

0

6

≥2

≥2

≥2

≥2

≥2

100

100

100

100

100

100

% kasus filariasis yang ditangani % kasus Infeksi Melular Seksual (IMS) yang ditangani

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

43

% puskesmas melaksanakan surveilans dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular rumah tangga sehat

47

50

55

60

70

80

44

% desa siaga aktif

15,7

20

25

30

40

50

45

Jumlah pondok pesantren yang memiliki / melaksanakan poskestren

6

6

10

15

20

25

46

% posyandu mandiri

9,9

20

30

40

50

60

47

% desa yang memiliki tenaga kesehatan bidan dan perawat/ paramedis lainnya

60

70

80

90

100

100

48

Tingkat kecukupan obat, alat kesehatan, serum, reagensia untuk pelayanan kesehatan

92

94

95

100

100

100

49

Tingkat kecukupan vaksin untuk pelayanan imunisasi

100

100

100

100

100

100

No 1 26

27 28 29

32

36 37 38

39 40 41 42

Non Polio Acute Flaccid Rate per 100.000 penduduk < 15 tahun % penderita pneumonia yang diobati sesuai standart


178

No 1 50

51

52

54


Kondisi awal 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2 Tingkat kecukupan sarana prasarana pengelolaan dan pelayanan kefarmasian sesuai standart % instalasi farmasi dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang melaksanakan manajemen kefarmasian sesuai standart % sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standart % penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas

3 10

4 50

5 60

6 75

7 90

8 100

10

30

50

60

70

80

10

10

20

30

40

50

98,63

98,75

99

99,25

99,5

100


55

% kualitas air minum yang memenuhi syarat

89,25

90

90

95

95

100

56

% penduduk yang memiliki jamban sehat

62,62

70

73

75

77

80

57

jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)

17

18

20

20

20

25

61,23

70

73

75

77

80

47,05

70

72

74

76

77

153,73

163,47

174,16

184,25

193,96

199,76

58

% rumah memenuhi syarat kesehatan 59 % tempat umum memenuhi syarat kesehatan URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 1

Panjang jalan kondisi baik antara ibukota kabupaten kecamatan (Km)

2

Rasio Panjang Jalan lebar >6 m dan < 6 m untuk jalan antar ibukota kabupaten kecamatan

8,13

9,20

10,52

14,20

16,63

19,88

3

Panjang jalan kondisi baik antar ibukota kecamatan (km)

125,00

135,52

164,96

194,58

196,79

193,33

4

Panjang jalan kondisi baik wilayah perbatasan

44,16

86,03

101,98

118,33

116,75

117,10

5

Rasio Panjang Jalan Aspal dan Non Aspal untuk jalan wilayah perbatasan

49,70

80,05

86,61

93,65

95,79

98,45

6

% Jumlah jembatan kondisi baik jumlah panjang jalan desa kondisi baik (km)

69,4

70,59

72,24

73,88

75,53

77,18

40,54

43,43

50,14

57,53

65,65

74,59

7 8

panjang jalan beton dan paving lingkungan desa (km)

5,9

6,1

6,71

7,39

8,12

8,94

9

% Kondisi Daerah irigasi Prioritas kondisi baik % Daerah Irigasi dalam kondisi baik

100

100

100

100

100

100

52

60

70

75

80

90

10

179


Kondisi awal 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2 Rasio Panjang Saluran Irigasi dengan luas daerah irigasi yang terlayani panjang penanganan jalan lingkungan permukiman (km)

3 0,05

4 0,05

5 0,05

6 0,05

7 0,05

8 0,05

10

10

11

12

13

15

13

panjang penanganan drainase lingkungan permukiman kondisi baik

10

10

11

12

13

15

14

% rumah tangga yang dapat akses air bersih per penduduk total % jumlah sambungan rumah pelanggan PDAM

91

93

95

97

100

100

80

80

80,4

80,8

81,2

81,6

% rumah tangga bersanitasi Tersedianya gedung pemerintahan satu atap terpadu (unit) % gedung pemerintahan yang representatif Tersedianya gedung olah raga terpadu % Berkurangnya volume timbunan sampah Jumlah sarana pengelolaan sampah organik dan anorganik

40 0

40 0

50 0

60 1

70 1

80 1

40

40

50

60

70

80

0

1

1

1

1

1

2

2

3

4

7

10

11

11

12

13

13

13

22

jumlah sarana prasarana persampahan

10

10

10

10

10

10

23

% sampah terpilah pada pusat pusat timbulan

5

5

15

35

55

75

40

50

60

70

80

90

rasio jumlah rumah per jumlah kepala keluarga (KK) rasio rumah layak huni per jumlah total rumah

0,979

0,983

0,985

0,986

0,988

0,99

0,9

0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

jumlah kompleks perumahan yang dibangun pengembang

14

15

15

16

16

17

2,8

2,75

2,25

2

1

0

39

39

39

39

39

39

2

2

2

2

2

2

belum

ada

ada

ada

ada

ada

0

10

20

30

40

50

No 1 11

12

15 16 17

18 19 20 21

24

% Jumlah masyarakat/dunia usaha yang mengelola sampah mandiri URUSAN WAJIB PERUMAHAN 1 2 3

4

% luasan permukiman kumuh* 5 % taman lingkungan/ruang terbuka hijau dari luasan pemukiman 6 Jumlah sarana pelayanan penanganan bencana kebakaran URUSAN TATA RUANG 1 2

Ketersediaan dokumen dan regulasi tata ruang % ketaatan pada RTRW


180

URUSAN PEMERINTAHAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 1 2 URUSAN PERENCANAAN No

Kondisi awal 2010 3

2011 4

2012 5

2013 6

2014 7

2015 8

belum

belum

ada

ada

ada

ada


1

Tersedianya Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten

2

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah : a. RPJMD

ada

ada

b. RKPD

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Tersedianya dokumen evaluasi pembangunan : a. Tahunan

belum

ada

ada

ada

ada

ada

b. Lima Tahunan

belum

ada

ada

ada

ada

ada

ada

185,3

184,7

183,59

182,48

180,95

100

100

100

100

100

100

644

662

682

702

715

726

28

28

30

32

34

36

3

4

Tersedianya data profil daerah URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN 1

Rasio Jumlah Angkutan dengan Penumpang

2

% Standar Fasilitas Angkutan Umum Jumlah pengurusan perijinan trayek jumlah jalur trayek

3 4 5 6 7 8

Jumlah Uji Kendaraan angkutan umum % Kendaraan Laik Jalan Alat Uji yang memenuhi standar Jumlah Titik Kemacetan yang diurai/diatasi

9

% Kawasan parkir yang teratur 10 % Peningkatan Retribusi Pendapatan Parkir URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

2.318

2.365

ada

ada

2.412

2.460

2.510

ada

179,32

2.560

73

75

78

80

81

82

3

4

5

6

7

7

2

2

2

2

1

0

60

65

75

80

85

90

10

10

10

10

10

10

1

Kualitas / kelas air

1

1

1

1

1

1

2

% kelestarian sumber air

20

20

40

60

80

100

3

% peningkatan debit sumber air peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kuantitas air % meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pabrik

20

20

40

60

80

100

100

150

300

450

600

750

10

10

20

30

40

50

10

10

20

30

40

50

10

10

20

30

40

50

4

5

6

7

% meningkatnya kualitas udara ambien di sekitar pemukiman % meningkatnya kualitas udara ambien di daerah transportasi

181

No


Kondisi awal


2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 8

2 % Luasan lahan terdegradasi (secara fisik dan kimia)

3 50

4 50

5 40

6 30

7 20

8 10

9

% menurunnya kasus kebakaran hutan Rasio Amdal / UKL-UPL / SPPL terhadap jumlah perusahaan

50

50

40

30

20

10

30

30

40

60

80

100

10

11

Rasio kesesuaian regulasi bidang lingkungan hidup

20

20

40

60

80

100

12

% kasus lingkungan hidup yang tertangani Nilai Adipura

20

20

40

60

80

100

75

75

75,5

76

76,5

77

Jumlah CSR yang diberikan untuk mendukung penyelamatan lingkungan % peningkatan penyerapan karbondioksida (CO2)

2

2

3

4

5

6

20

20

30

40

50

60

0

0

0

3

3

3

% Luas lahan yang bersertifikat % Luas Lahan milik Pemerintah yang bersertifikat

50

55

60

65

70

75

65

70

80

90

100

100

% Luas Lahan Milik Masyarakat yang bersertifikat

60

70

80

90

100

100

13 14

15 16

Jumlah pembangkit tenaga listrik non emisi

URUSAN PERTANAHAN 1 2

3

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1

99,71

99,89

99,95

99,95

100

100

2

% kepemilikan KTP berbasis NIK % kepemilikan KK

99,80

99,85

99,90

100

100

100

3

% kepemilikan Akta kelahiran

56,48

70

75

85

95

100

4

% Anak Lahir yang membuat Akta Kelahiran % penduduk meninggal yg membuat Akta Kematian lama pengurusan dokumen kependudukan (KTP,KK,Akte kelahiran)

78,24

84,25

87,5

89,5

95

100

0,07

0,08

0,1

0,15

0,18

0,2

6 hari

2 hari

1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

99

100

100

100

100

100

5 6

7

% penduduk yang teregistrasi

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 2 3

Indek Pembangunan Gender ( IPG ) Indek Pemberdayaan Gender ( IDG ) % Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani

55,2

55,5

56,7

57,8

59

60,5

48,8

48,9

49

49,3

49,7

50,5

80

84

88

92

95

99

182

No


1 4

2 Revitalisasi kelembagaan PUG pada 60% Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo sampai tahun 2015 URUSAN KELUARGA BERENCANA 1 2

Angka Penurunan TFR (Total Fertility Rate) Angka Penurunan laju Pertumbuhan Penduduk

Kondisi awal


2010

2011

2012

2013

2014

2015

3 6

4 10

5 20

6 30

7 40

8 50

2,35

2,27

2,2

2,13

2,06

2

1,015

1,01

1

1

0,99

0,99

3

Cakupan unmetneed

8,14

7,02

6,72

6,22

5,92

5,62

4

% KB Aktif (Contraceptive Prevalence Rate - CPR) % drop out KB

81,41

86,45

87,69

88,12

88,69

89,53

9,65

8,48

8,08

7,68

7,28

6,88

26.620

27.140

28.672

29.217

29.774

45 620

43 665

40 701

30 746

25 795

48,13

48,76

48,05

48,68

49,08

47,57

46,66

44,66

42,66

40,66

38,66

1 : 4,27

1:4

1 : 3,5

1:3

1 : 2,5

1:2

5 6

7 8 9

10

Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Baru Jumlah kasus HIV/AIDS Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri % Keluarga Pra KS dan KS - I

11

Rasio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dengan desa/kelurahan URUSAN SOSIAL

25.896 51 575 47,36

1

% PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

30

32

35

38

40

42

2

% PMKS mandiri

20

22

25

30

35

40

3

% PMKS terlayani jaminan social % Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditangani

40

42

45

48

50

52

80

85

86

88

90

95

5

Jumlah korban bencana yang medapat pendampingan

500

500

550

600

650

700

6

Jumlah panti sosial

14

15

16

17

17

17

7

% Meningkatnya rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM)

80

82

85

89

92

95

22,02

23,61

26,31

29,01

31,71

34,41

40

41

42

43

44

45

3,99

3,56

3,34

3,15

3,05

2,98

971

128

160

192

224

256

4

URUSAN KETENAGAKERJAAN 1

Rasio daya serap tenaga kerja

2

% Tingkat partisipasi angkatan kerja % Tingkat pengangguran terbuka

3 4

Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

183

No


Kondisi awal


2010

2011

2012

2013

2014

2015

1 5

2 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi

3 48

4 64

5 96

6 128

7 175

8 215

6

Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan

82

90

100

100

100

100

7

Jumlah Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (melalui program AKL, AKAD)

4390

2900

3000

3500

3900

4100

3074

3250

3700

3800

3900

4000

8

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 1

% usaha Mikro yang meningkat menjadi usaha kecil % usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

0,9

0,8

0,7

0,6

4

% usaha mikro/kecil yang gulung tikar Jumlah Koperasi aktif

312

312

312

317

322

327

5

Jumlah Aset Koperasi (milyar)

560

560

570

580

590

600

6

Jumlah Aset UMKM (milyar)

29,5

29,5

29,55

29,6

29,65

29,7

2

2

2

3

3

3

135,8

139,6

140,6

141,6

145,6

150,6

2 3

URUSAN PENANAMAN MODAL 1

Jumlah Investasi

2

Nilai Investasi (milyar)

URUSAN PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 1

Jumlah karya budaya yang memperoleh perlindungan HAKI Jumlah sarana seni budaya Jumlah museum yang memenuhi standar pelayanan dan pengelolaan

10

15

15

15

15

15

0 0

0 0

1 1

1 1

1 1

1 1

4

Jumlah Cagar budaya yang dilindungi dan dipelihara

15

15

15

15

15

15

5

Lama tinggal Wisatawan mancanegara dan Nusantara

1,5

2

2,2

2,4

2,6

2,9

6

Jumlah penerimaan obyekobyek wisata (juta)

60

150

200

250

300

350

7

Jumlah Wisman

16.882

30.206

39.267

51.047

66.361

86.270

8

Jumlah Wisnu

239.456

394.311

512.604

666.385

866.301

1.126.191

9

Jumlah Tenaga Kerja yang diserap di industri pariwisata

125

138

151

166

183

201

7

7

8

10

11

12

142

142

142

142

142

142

2 3

URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 2

Jumlah kegiatan produktif kepemudaan Jumlah organisasi kepemudaan

184

No

1 3 4 5

URUSAN PEMERINTAHAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 % Cabang olah raga yang berprestasi Jumlah sarana /prasarana olah raga standar nasional Jumlah klub/ kelompok olah raga

Kondisi awal


2010

2011

2012

2013

2014

2015

3

4

5

6

7

8

35

38

40

43

45

50

2

2

2

3

3

3

1374

1380

1390

1412

1436

1450

URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1

Tidak adanya gerakan yang mengancam keutuhan NKRI

0

0

0

0

0

0

2

Jumlah Pembinaan LSM,ORMAS dan OKP

3

3

3

3

5

5

3

Kegiatan pembinaan politik daerah Angka kriminalitas

2

1

1

2

3

3

4,03

4,01

3,82

3,64

3,46

3,25

% keamanan dan kelancaran pilkades % keamanan dan kelancaran pilgub % keamanan dan kelancaran pileg % keamanan dan kelancaran pilpres % keamanan dan kelancaran pemilukada

100

100

100

100

100

100

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

100

0

100

0

0

0

0

100

% partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih pada setiap proses pemilihan umum

72,56

0

0

75

75

75

4 5 6 7 8 9 10

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1 Indeks Pembangunan 71,4 Manusia 71,60 72,28 72,55 73,15 73,34 2 Daya Beli Masyarakat 629.260 645.135 648.843 653.655 657.953 662.343 3 4 5

6

7 8 9 10 11

Pertumbuhan PDRB % penduduk di atas garis kemiskinan

4,02 25,91

4,26 24

4,38 22,5

4,63 20,75

4,94 19,25

5,22 18

Jumlah paket kebijakan / regulasi sesuai dengan urusan pemerintahan daerah Tersedianya Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

14

14

14

14

14

14

1

1

1

1

1

1

% jumlah perda hasil inisiatif DPRD %penyelesaian pelanggaran K3 % penegasan batas kabupaten Opini Hasil Pemeriksaan BPK

0

10

20

20

30

35

90

95

98

99

100

100

80

80

100

100

100

100

wdp

wdp

wdp

wdp

wtp

wtp

86

91

95

97

99

100

% Rasio temuan pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

185

No


Kondisi awal


2010

2011

2012

2013

2014

2015

3 belum

4 Ada

5 ada

6 ada

7 ada

8 ada

1 12

2 Tersedianya pengadaan barang dan jasa melalui eprocurement

13

% kenaikan pendapatan Asli Daerah

17

18

18

20

20

25

14

% SKPD yang melaporkan inventaris barang tepat waktu.

90

100

100

100

100

100

15

Jumlah BUMD yang berkinerja baik Tersedianya kebijakan pembentukan BULD

5

5

5

5

5

5

belum

belum

ada

ada

ada

ada

16

17

%Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kinerja berdasarkan PP No 58 Tahun 2005

100

100

100

100

100

100

18

Struktur Organisasi Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan dan Beban Kerja

100

100

100

100

100

100

19

% OPD yang telah menyusun SOP Jumlah OPD yang telah menerapkan e-administration

20

30

50

70

100

100

0

0

5

10

15

22

21

% pejabat yang memenuhi syarat jabatan

100

100

100

100

100

100

22

%SKPD yg menyusun IKUSKPD dan renstra SKPD

100

100

100

100

100

100

23

%SKPD yang menyusun Renja SKPD dan IKU SKPD tahunan

100

100

100

100

100

100

24

% Ketepatan waktu penyampaian laparan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD %struktur jabatan struktural yang terisi %struktur jabatan fungsional yang terisi %Jumlah pejabat struktural yang memenuhi persyaratan kepangkatan

100

100

100

100

100

100

90

95

97

100

100

100

80

80

85

90

95

100

85

90

95

100

100

100

28

%Jumlah pejabat fungsional yang memenuhi persyaratan kepangkatan

100

100

100

100

100

100

29

%pelanggaran disiplin ringan

0

0

0

0

0

0

30

%pelanggaran disiplin sedang

0

0

0

0

0

0

31

%pelanggaran disiplin berat

0,07

0

0

0

0

0

20

25 26 27

186

No


1 2 URUSAN KETAHANAN PANGAN

Kondisi awal


2010

2011

2012

2013

2014

2015

3

4

5

6

7

8

9

11

13

15

17

19

1

Jumlah desa mandiri pangan

2

% Ketersediaan bahan pangan utama Jumlah lumbung pangan

100

100

100

100

100

100

9

11

13

15

17

19

Tingkat skor PPH (pola harapan pangan) Tingkat konsumsi protein hewani (gr/kap/th)

94

94

96

98

90

92

11.956

15.982

16.061

16.225

16.344

16.542

4.502,27

4.503,46

4.499,27

4.501,77

3 4 5 6

Tingkat konsumsi protein 3.497 4.509,02 nabati (gr/kap/th) URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1

2

3

4

5 6

7

8

9

% Jumlah BPD yang melakukan rapat pembahasan LKPJ % Kades yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas % Sekretaris Desa yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas

80

90

95

100

100

100

60

70

80

90

100

100

60

60

70

80

90

100

% Perangkat desa lainnya yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas % desa yang menyusun profil desa % jumlah desa yang melaksanakan tertib adminitrasi keuangan dan aset desa Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu Jumlah desa yang menetapkan laporan keterangan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu

20

30

40

50

60

70

45

50

60

100

100

100

25

30

40

60

80

95

100 desa

100 desa

150 desa

236 desa

236 desa

236 desa

100 desa

100 desa

150 desa

236 desa

236 desa

236 desa

25

25

30

35

40

50

ada

ada

ada

ada

ada

ada

60

75

90

100

100

100

4

5

5

5

5

5

% swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa

URUSAN STATISTIK 1 2

Tersedianya data statistik daerah % validitas data

URUSAN KEARSIPAN 1

Jumlah SKPD yg melaksanakan akuisisi arsip

187

No

1 2


Kondisi awal


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2

3

4

5

6

7

8

Jumlah tenaga kearsipan yang memiliki sertifikat kearsipan

3

3

5

10

11

13

128.000

128.000

186.000

244.000

302.000

360.000

a. Perpustakaan Keliling

1

1

1

2

2

3

b. Perpustakaan Daerah

1

1

1

1

1

1

c. Perpustakaan Sekolah

305

307

400

400

600

756

jangkauan perpustakaan keliling (desa) Jumlah pengunjung perpustakaan Jumlah peminjam buku perpustakaan

70

85

115

145

175

205

523.092

525.000

525.000

525.000

550.000

550.000

185.000

190.000

195.000

195.000

195.000

URUSAN PERPUSTAKAAN 1

Jumlah bahan pustaka

2

Jumlah perpustakaan :

3 4 5

182.957

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1

Tersedianya media informasi publik yang diterbitkan oleh Pemerintah

ada

ada

ada

ada

ada

ada

2

Tersedianya media informasi publik yang diterbitkan oleh Pemerintah

ada

ada

ada

ada

ada

ada

3

Terciptanya layanan data basis dan lalu lintas data secara on-line

belum

belum

ada

ada

ada

ada

4

Jumlah pengunjung website pemerintah % paket informasi yang terpublikasikan secara langsung maupun melalui media Adanya Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi

789.456

878.851

950.000

1.100.000

1.300.000

1.500.000

100

100

100

100

100

100

belum

belum

belum

ada

ada

ada

Jumlah SKPD yang memiliki Sistem Informasi Manajemen

5

6

10

12

14

16

100

100

100

100

100

100

belum

belum

belum

belum

ada

ada

belum

belum

belum

belum

belum

ada

2,5

10

20

30

40

50

111,09

114,82

118,57

122,68

126,42

130,27

5

6 7 8

% Ter-Update-nya atribut data spasial 9 Jumlah Koneksi WAN ke seluruh Kecamatan 10 Terciptanya simpul-simpul koneksi WAN di tingkat desa 11 % Terpasangnya VOIP di setiap SKPD URUSAN PERTANIAN 1

Nilai Tukar Petani

188

No 1 2

3

4


6

2011

2012

2013

2014

2015


2 Produksi Tanaman pangan (ton) - Padi

3

4

5

6

7

8

120.686

166.477

184.218

174.640

194.100

184.450

- Jagung

60.507

138.488

141.043

151.110

154.320

166.892

- Ketela Pohon

79.619

172.533

197.213

209.250

214.510

221.200

- Ubijalar

10.325

17.441

18.878

20.274

22.165

24.102

- Padi

5,5

5,65

5,7

5,9

6

6,2

- Jagung

3,67

4,6

4,8

5

5,2

5,4

- Ketela Pohon

20,6

25,5

26,5

27

27,5

28

- Ubijalar

17,5

21,4

22,5

23,25

24,6

26

- kentang

44.466

45.361

45.814

46.272

46.735

47.202

- kubis

58.851

65.377

66.031

66.691

67.358

68.032

- bawang daun

23.227

25.508

25.763

26.021

26.281

26.544

- bawang putih

1.165

1.179

1.191

1.203

1.215

1.227

- cabe

2..567

5.806

5.864

5.923

5.982

6.042

- wortel

4.778

4.826

4.874

4.923

4.972

5.022

291

294

297

300

303

306

- salak

40.302

40.705

41.112

41.523

41.939

42.358

- pepaya/carica

11.093

11.204

11.316

11.429

11.544

11.659

- duku

7.146

7.218

7.290

7.363

7.436

7.511

- anthorium

8.577

8.663

8.749

8.837

8.925

9.014

- krisan

10.857

10.963

11.073

11.183

11.295

11.408

- Kapulogo

56.529

57.095

57.666

58.242

58.825

59.413

Produktifitas Hortikultura (ton/ha) - kentang

14,91

15,05

15,21

15,36

15,51

15,67

- kubis

17,79

17,97

18,15

18,33

18,52

18,7

- bawang daun

20,2

12,32

12,45

12,57

12,7

12,82

- bawang putih

5,36

5,41

5,46

5,52

5,57

5,63

Produktifitas tanaman pangan (ton/ha)

Produksi Hortikultura (ton)

- manggis

5

Kondisi awal 2010

- cabe

7,16

7,23

7,3

7,38

7,45

7,52

- wortel

14,89

15,03

15,18

15,34

15,49

15,65

- manggis

1,77

1,79

1,8

1,82

1,84

1,86

- salak

1,92

1,94

1,96

1,98

2

2,02

- pepaya/carica

1,79

1,81

1,82

1,84

1,86

1,88

- duku

3,12

3,15

3,18

3,22

3,25

3,28

- anthorium

3

3

3

3

3

3

- krisan

2

2

2

2

2

2

533

550

570

590

625

650

621,08

500

750

750

750

750

Kakao

82

85

90

95

115

130

Kelapa

3000

3.050

3.100

3.150

3.200

3.250

Produksi Tanaman perkebunan (ton) : kopi Tembakau

189

No


8

2011

2012

2013

2014

2015

3

4

5

6

7

8

Panili

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

Cengkeh

13

14

15

16

17

18

Aren

40

45

50

55

60

65

Gula kelapa

530

580

630

680

730

780

Lada

12

13

14

15

16

16

Nilam

4

10

10

10

10

10

kopi

0,23

0,23

0,22

0,22

0,23

0,41

Tembakau

0,21

0,5

0,75

0,75

0,75

0,75

Kakao

0,17

0,16

0,15

0,14

0,16

0,17

Kelapa

0,62

0,62

0,63

0,63

0,64

0,64

Panili

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,2

Cengkeh

0,06

0,07

0,07

0,08

0,08

0,09

Aren

0,69

0,78

0,87

0,95

1,04

1,13

gula kelapa

1,39

1,73

1,88

2,03

2,09

2,2

Lada

0,25

0,27

0,29

0,31

0,33

0,33

Nilam

0,27

0,67

0,67

0,67

0,67

0,67

a. Sapi

30.703

31.228

32.669

33.941

35.203

36.096

b. Kambing

135.573

137.620

139.905

140.426

142.002

142.742

c. Domba

86.098

87.463

90.334

92.120

93.115

92.224

e. Kerbau

4.093

3.881

3.903

3.936

4.085

4.110

f. Ayam Buras

663.338

657.498

662.093

666.229

670.391

624.578

g. Ayam Petelur

19.514

22.088

24.098

26.767

28.989

29.930

359

676

853

1.077

1.358

1.579

j. Kelinci

21.696

31.096

32.228

32.770

33.320

33.880

k. Entog

45.443

46.225

46.382

46.496

46.578

46.637

i. Puyuh

182.579

191.304

192.304

192.526

192.574

192.585

a. susu

556,32

556,32

570,11

719,35

967,64

1.145,22

b.telor

2532,01

2.609,00

2.705,00

2.809,00

2.890,00

2.950,00

c. Daging

5371,3

5.402,97

5.732,07

5.780,32

6.233,21

6.575,60

4323

4.965

5.295

5.625

5.820

6.050

36140,93

35.140,93

34.140,93

33.140,93

32.140,93

31.140,93

1

1

0

0

0

0

110

116

122

128

134

137

3

3

3

3

4

2

Produktifitas tanaman perkebunan(ton/ha) :

Populasi (Ekor) :

i. Sapi Perah

9


2010

1

7

Kondisi awal

Produk ternak (ton)

URUSAN PERIKANAN 1

Jumlah Produksi perikanan budidaya (ton)

URUSAN KEHUTANAN 1

Luas lahan kritis (Ha)

2

% bahaya kebakaran hutan

3

Jumlah IPHHK berizin

URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1

jumlah Ijin usaha pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif yang diterbitkan

3

190

No


1 `2

3 4

5

2 Jumlah usaha pemanfaatan dan pengelolaan energi alternatif berijin yang sudah beroperasi % dusun berlistrik % rumah tangga yang menggunakan listrik (elektrifikasi) Rasio penyediaan daya listrik terhadap kebutuhan

Kondisi awal


2010

2011

2012

2013

2014

2015

3

4

5

6

7

8

0

0

0

3

3

3

100

100

100

100

100

100

83,8

83,8

90

95

100

100

109%

109%

109%

109%

109%

109%

6

Jumlah SPBU

8

8

8

8

8

8

7

Jumlah SPBE

1

1

1

1

1

1

URUSAN PERDAGANGAN 1

jumlah laporan/kejadian kelangkaan bahan pokok

0

0

0

0

0

0

2

jumlah sarana perdagangan

90

91

92

93

94

95

3

jumlah pelaku perdagangan 13.750

14.025

14.306

14.592

14.883

15.181

4

jumlah pelaku perdagangan yang memiliki SIUP % volume komoditas untuk keperluan ekspor

6.918 16

7.056 17

7.197 18

7.341 19

7.488 20

7.638 21

211.644,74

253.973,68

296.302,64

332.636,58

380.960,53

423.289,45

5 6

Nilai ekspor (juta)

7

jumlah negara tujuan

9

10

12

13

15

16

8

Jumlah komoditas

6

7

8

9

10

12

9

Jumlah pelaku ekspor

7

8

8

8

9

10

10

Jumlah Usaha dagang kecil

5283

5374

5642

6036

6639

7502

11

Jumlah usaha dagang menengah Jumlah UDKM yang dibina dan berkembang

964

993

1022

1062

1125

1203

75

80

85

90

95

100

12

URUSAN PERINDUSTRIAN 1

% kandungan bahan baku lokal pada produk IKM

75

77

79

81

83

85

2

% IKM yang memanfaatkan Tenaga Kerja local

85

88

91

94

96

99

3

1

1

2

2

3

3

4

% IKM yang memperoleh sertifikasi Good Manufacturing Product (GMP) Nilai kredit yang diakses (juta)

5000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

5

Jumlah usaha industri baru

150

183

185

188

190

243

6

Jenis Usaha industri Baru

5

5

5

5

5

5

7

Penetapan industri inti/prioritas

2

3

4

5

6

7

191

BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati untuk masa 5 (lima) tahun mendatang. RPJMD ini selanjutnya menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Sehubungan masa berakhirnya jabatan Bupati pada tahun 2015 pada akhir semester I, maka untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi disusun Program Indikatif untuk 1 (satu) tahun kedepan setelah periode RPJMD ini berakhir. Penyusunan Program Indikatif dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan dalam penyusunannya berdasarkan pada RPJMD ini dan bersifat melanjutkan target kinerjanya. Selanjutnya Program Indikatif dimaksud akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan guna menyusun RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2015, sambil menunggu penetapan RPJMD periode berikutnya. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2010 - 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2010 - 2015 dalam Renstra SKPD. Pada setiap akhir tahun anggaran dilakukan evaluasi terhadap capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebagai sarana untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tahun berikutnya. Evaluasi dimaksud dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Apabila dalam periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 – 2015 terdapat hal-hal diluar kendali (force majeur) Pemerintah Daerah, maka kebijakan umum dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini dapat ditinjau kembali dan hasilnya dikonsultasikan ke DPRD, untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya. RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 – 2015 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, terutama unsur pemerintah maupun unsur non pemerintah, secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif, dan penuh tanggung jawab dan komitmen. Guna mewujudkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 – 2015 dan dalam rangka pencapaian target kinerja, perlu ditetapkan kaidahkaidah pelaksanaan sebagai berikut, yaitu : 1. SKPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan programprogram dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;

192

2. SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun; 3. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD; 4. Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka menegah daerahkepada Bupati; 5. Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan pelaksanaan Renstra SKPD, serta melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan penyusunan dan pelaksanaan Renstra SKPD jepada Bupati melalui Bappeda.

BUPATI WONOSOBO

H.A. KHOLIQ ARIF

193

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Recommend Documents