Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia adalah kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan berhubungan dengan proses penyelenggaraan pendidikan, sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Berdasarkan
hasil
kompetisi
baik
tingkat
regional
maupun internasional, kualitas pendidikan Indonesia secara
umum
termasuk
dalam
kategori
rendah,
meskipun dalam beberapa ajang kompetisi internasional secara individu peserta dari Indonesia pernah mencapai prestasi peringkat pertama. Menurut Education for All (EFA) Global Monitroring Report 2011 yang dikeluarkan UNESCO dan diluncurkan di New York pada Senin, 1/3/2011, indeks pembangunan pendidikan Indonesia berada pada urutan 69 dari 127 negara yang disurvei (Napitupulu 2011). Kenyataan di atas dapat menjadi indikasi bahwa pendidikan di Indonesia dapat dikatakan belum sebagaimana yang digariskan dalam renstra pendidikan nasional. Depdiknas (2002) dalam buku I konsep dasar MPMBS menyebutkan bahwa kurang berhasilnya pendidikan di Indonesis disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan function
pendekatan
(pendekatan
educational
input-output
production
analysis)
tidak
dilaksanakan secara konsekuen; kedua, penyelenggaraan pendidikan nasional diselenggarakan secara birokratik1
sentralistik, menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur panjang dan kadangkadang
kebijakan
yang
dikeluarkan
kurang
sesuai
dengan kondisi sekolah setempat; ketiga, peranserta warga sekolah khususnya pendidik dan peranserta masyarakat
khususnya
orang
tua
siswa
dalam
penyelenggaraan pendidikan selama ini masih minim. Pada pendekatan education production function (input-output analysis), lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi. Jika semua masukan
yang
diperlukan dalam produksi dipenuhi, maka akan menghasilkan output yang dikehendaki. Input pendidikan yang dimaksud seperti pelatihan pendidik, pengadaan buku dan alat pelajaran, kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan dianggap dapat secara otomatis menghasilkan mutu pendidikan, akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian. Kebijakan birokratiksentralistik
yang
selama
ini
dilaksanakan
dapat
mengurangi kemandirian sekolah, motivasi, kreativitas, inisiatif pelaksana pendidikan dalam mengembangkan dan memajukan sekolah. Sekolah banyak bergantung pada
keputusan
dari
pusat
dan
melaksanakan
keputusan tersebut yang sebenarnya sering kali kurang sesuai dengan kondisi sekolah. Sementara partisipasi warga sekolah dan masyarakat masih sebatas pada dukungan seperti
dana,
pemikiran,
sedang moral
dukungan-dukungan dan
barang/jasa
lain
kurang
diperhatikan. Untuk mengatasi beberapa faktor tersebut, pemerintah telah menempuh beberapa upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. 2
Peningkatan mutu pendidikan secara umum dapat dicapai
melalui
proses
pendidikan
secara
berkesi-
nambungan dan menyeluruh dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tentang arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional tahun 2010-2014 antara lain: “Penerapan manajemen berbasis sekolah atau madrasah merupakan kebijakan terobosan yang bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar pada sekolah dan madrasah untuk mengelola kegiatan pendidikan dengan menggali potensi dan kekuatan yang ada, kemudian mengembangkan dan memanfaatkannya untuk meningkatkan mutu pendidikan, melalui kegiatan pengelolaan BOS, dan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)”.
Lebih lanjut disebutkan bahwa “otonomi satuan pendidikan
selain
sebagai
bentuk
demokratisasi
pengelolaan pendidikan, juga merupakan jaminan bagi satuan
pendidikan
untuk
pendidikannya
secara
Otonomi
diberikan
yang
mengelola
mandiri”
organisasi
(www.diknas.go.id).
harus
diimbangi
dengan
transparansi dan akuntabilitas yang kuat sehingga lingkungan kondusif
kelembagaan bagi
satuan
tumbuhnya
pendidikan
pribadi
yang
lebih
mandiri,
bertanggung jawab, demokratis, kreatif, inovatif, dan enterpreneurial.
Kebijakan
ini
dilaksanakan
dalam
bentuk manajemen berbasis sekolah. Perubahan manajemen pendidikan dari sentralistik ke desentralistik menuntut proses pengambilan keputusan pendidikan yang lebih terbuka, dinamis dan demokratis. Renstra Diknas tahun 2010-2014 Bab V, 5.2.9:a,
menyebutkan salah satu wujud dari otonomi 3
pendidikan, baik satuan pendidikan negeri maupun swasta pada pendidikan dasar dan menengah 9 tahun diterapkannya
konsep
dan
kebijakan
Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) atau madrasah (school-based management). Untuk pendidikan dasar dan menengah, proses otonomi pengambilan keputusan dapat dilaksanakan secara efektif dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Inti dari MBS adalah pemberian wewenang (otonomi) kepada sekolah dengan harapan dapat
mendorong
sekolah
untuk
melakukan
pengambilan keputusan secara partisipatif, kemandirian, kemitraan, kerja sama, tanggung jawab, keterbukaan, keluwesan, akuntabilitas, dan keberlangsungan. Tujuan
dari
pelaksanaan
MBS
adalah
untuk
meningkatkan mutu sekolah. Kebijakan Renstra Diknas
sebagaimana
disebutkan
di
dalam
bertujuan untuk mewujudkan pendi-
dikan yang bermutu dengan pengelolaan manajemen yang transparan, akuntabel dengan mengikutsertakan masyarakat
berpartisipasi
secara
aktif
membangun
sekolah. Meningkatkan kemampuan manajemen merupakan sebuah keharusan jika keberhasilan pelaksanaan pendidikan dalam era desentralisasi daerah dan desentralisasi pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan kemampuan manajemen dapat dilakukan melalui kepemimpinan yang dapat menciptakan
situasi
yang
kondusif
bagi
terjadinya
inovasi dan perubahan-perubahan untuk meningkatkan kinerja. Penerapan
manajemen
berbasis
sekolah
atau
madrasah memberikan otonomi yang lebih besar pada 4
sekolah
dan
madrasah
untuk
mengelola
kegiatan
pendidikan dengan menggali potensi dan kekuatan yang ada, selanjutnya mengembangkan dan memanfaatkannya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Upaya dilakukan melalui kegiatan pengelolaan dana BOS, dan penyusunan
Kurikulum
Tingkat
Satuan
Pendidikan
(KTSP). Pelaksanaan KTSP diwujudkan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Model PAKEM.
Pengelolaan
dilaksanakan
Bantuan
dengan
Operasional
transparan,
Sekolah
akuntabel
dan
aseptabel. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
diharapkan
dapat
membangun
rasa
kepercayaan pihak-pihak terkait, menimbulkan motivasi, kreatifitas,
dan
inovasi
para
pendidik
dalam
melaksanakan proses pembelajaran. Dalam hal ini, peranserta
masyarakat
khususnya
melalui
Komite
Sekolah dan Dewan Pendidikan sangat diperlukan agar tercipta proses transparansi manajemen sebagai bagian dari otonomi sekolah. Sejalan dengan kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten
Semarang
melalui
Dinas
Pendidikan
Kabupaten telah mencanangkan pelaksanaan Manajemen
Berbasis
Sekolah
melalui
sosialisasi
secara
bertahap yang diikuti oleh Kepala Sekolah, Pendidik, dan Komite Sekolah dari tahun 2006 sampai dengan 2008. Tahun
Pelajaran
Kabupaten
2008/2009
Semarang
sudah
seluruh harus
sekolah
di
melaksanakan
pengelolaan dengan Manajemen Berbasis Sekolah. Kebijakan ini membawa konsekuensi terhadap manajemen sekolah. Kepala sekolah harus mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai 5
tujuan
pendidikan
pada
satuan
pendidikan
yang
dikelolanya. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemberdayaan setiap personil, sarana dan prasarana yang dimilikinya, serta stakeholder yang ada. Sejalan dengan kebijakan tersebut, kepala sekolah harus melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah. Sebagai manajer, kepala sekolah merencanakan, mengorganisasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan pelaksanaan program sekolah.
Pendidik berperan sebagai ujung tombak
pelaksana
kegiatan
pembelajaran
yang
efektif
dan
efisien. Berdasarkan angket awal terhadap 25 SD negeri di kecamatan Banyubiru, diperoleh data bahwa semua sekolah telah berusaha melakanakan MBS. Namun berdasarkan pilar MBS (transparansi, PAKEM, dan peranserta
masyarakat),
pelaksanaan
masing-masing
sekolah bervariasi. Dari 23 sekolah yang mengembalikan angket, 4 sekolah melaksanakan prinsip transparansi, 19 belum; 10 sekolah melaksanakan PAKEM, 13 belum; dan 1 sekolah melaksanakan prinsip peranserta masyarakat, sedangkan 22 sekolah belum . Mengacu pada tujuan MBS,
beberapa penelitian
tentang implimentasi MBS menunjukkan hasil yang beragam. Efektivitas MBS ditunjukkan dalam penelitian Sumantri (2007), Heniwati (2007),
Zainullah (2006).
Sumantri (2007), menyebutkan bahwa efektivitas MBS ditinjau aspek transparansi berjalan cukup baik, dan perolehan output berupa prestasi akademik dan non akademik;
Heniwati
(2007),
menyimpulkan
bahwa
implementasi MBS lebih efektif di sekolah kota daripada pedesaan; sementara Zaenullah (2007), menyimpulkan 6
bahwa SDN Sawojajar telah melaksanakan manajemen sekolah,
PAKEM
sudah
berjalan
walaupun
perlu
peningkatan-peningkatan, dan peranserta masyarakat sudah berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa MBS di SDN Sawojajar 1 Malang sudah berjalan, dan berdampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Sementara hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Ferdinan (2009) dan Sayekti (2005). Ferdinan
menyimpulkan implementasi MBS di SMA 1
Barumun Padang Lawas masih terdapat hambatanhambatan dalam peningkatan partisipasi masyarakat, dan transparansi. Dalam hal partisipasi disebutkan bahwa orang tua lebih memperhatikan hasil akhir sesuai dengan
dana
kepedulian
yang
terhadap
dikeluarkan proses
dan
pendidikan;
rendahnya perbedaan
keinginan dan pendapat antara warga sekolah yang menyulitkan pengambilan keputusan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sementara dalam hal transparansi,
masyarakat
berpendapat
bahwa
sekolah
belum
terlepas dari pelaksanaan praktik-praktik KKN dalam pengelolaan sekolah; rendahnya tingkat pengurangan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku di sekolah. Sedangkan Sayekti (2005), menyimpulkan adanya hambatan dalam pelaksanaan MBS. Hambatan pelaksanaan MPMBS di SD Negeri Tempel
I
Kecamatan
Banjarsari
Kota
Surakarta
mencakup tiga hal yaitu kurangnya minat masyarakat untuk terlibat dalam MPMBS, kurangnya pengetahuan tentang
MPMBS
dan
kurangnya
koordinasi
karena
MPMBS merupakan program baru. 7
Pendapat lain, Zaenuddin (2008), dalam kritiknya terhadap kurikulum dan MBS mengungkapkan bahwa, “Pada kenyataannya penerapan MBS tidak atau belum sesuai dengan ide-ide dasar MBS, sehingga peningkatan mutu Pendidikan belum bisa tercapai secara maksimal. Sementara peningkatan mutu merupakan fokus MBS. MBS tidak ada artinya apabila tidak diorientasikan pada mutu”. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa penerapan MBS belum
dapat
meningkatkan
dilaksanakan mutu
secara
pendidikan.
efektif
Oleh
untuk
karena
itu
menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah berdasarkan prinsip Transparansi Manajemen, Akuntabilitas, dan Pertisipasi Masyarakat pada sekolah dasar Gugus Ki Hajar Dewantoro Kecamatan Banyubiru”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, permasalahannya adalah : 1. Bagaimanakah pada
Gugus
pelaksanaan Ki
Hajar
Manajemen Dewantoro
Berbasis
Kecamatan
Banyubiru? 2. Hambatan-hambatan apa yang dialami sekolah dalam melaksanakan MBS? 3. Bagaimanakah dampak pelaksanaan MBS terhadap kinerja sekolah pada Gugus Ki Hajar Dewantoro Kecamatan Banyubiru?
C. Pembatasan Masalah Permasalahan
yang
mungkin
muncul
dalam
pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah sangatlah 8
bervariasi. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian ini dengan dibatasi
pelaksanaan
MBS berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan
partisipasi
pada
Gugus
Ki
Hajar
Dewantoro
Kecamatan Banyubiru.
D. Tujuan Penelitian Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk: 1. Mengetahui
pelaksanaan
Manajemen
Berbasis
Sekolah pada Gugus Ki Hajar Dewantoro Kecamatan Banyubiru. 2. Mengetahui
hambatan-hambatan
yang
dialami
MBS
terhadap
sekolah dalam melaksanakan MBS. 3. Mengetahui
dampak
pelaksanaan
kinerja pendidik pada Gugus Ki Hajar Dewantoro Kecamatan Banyubiru.
E. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis bagi sekolah, Dinas Pendidikan, dan Masyarakat pengguna jasa pendidikan. 1. Manfaat Teoritis Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian pengetahuan dalam pengelolaan pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah. 2. Manfaat Praktis a. Bagi
sekolah,
diharapkan
dapat
memberikan
informasi, bahan kajian, evaluasi dan pengembangan pelaksanaan MBS berdasarkan aspek Transparansi 9
Manajemen,
Akuntabilitas,
dan
Partisipasi
Masyarakat. b. Bagi Dinas Pendidikan, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kegiatan evaluasi dan pengambilan keputusan lebih lanjut berkaitan dengan upaya
peningkatan
pengembangan
mutu
program
pendidikan MBS
di
melalui
Kabupaten
Semarang. c. Bagi Komite Sekolah dan masyarakat, diharapkan menjadi
bahan
masukan
dan
evaluasi
dalam
mengoptimalkan peransertanya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah
10
