BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pemerintah Kota Madiun

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

menjadi

harapan

setiap

negara.

Sejalan

dengan

diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah,

telah

terjadi

perubahan

model

penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik dalam koridor otonomi daerah yang diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya

kesejahteraan

masyarakat

melalui

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk lebih kreatif dalam berinovasi dan bekerja secara lebih baik dan maju

menuju

terciptanya

good

governance.

Diperlukan

pula

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan

dan

pembangunan

dapat

berlangsung

secara

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Paradigma berkaitan

erat

baru

dengan

dalam

penyelenggaraan

akuntabilitas

administrasi

pemerintahan publik

dalam

menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Setiap pejabat publik

dituntut

untuk

dapat

bertanggung

jawab

dan

mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan aktualisasi dari semangat reformasi menyeluruh untuk mewujudkan administrasi negara yang mendukung kelancaran dan keterpaduan

pelaksanaan

tugas

serta

fungsi

penyelenggaraan

pemerintahan negara dan pembangunan, selain itu diharapkan dengan disusunnya LAKIP akan tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik sesuai yang diharapkan mayarakat yang akhirnya tercipta adanya good governance.

Lakip Kota Madiun 2013

I-1


Penyampaian

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP), disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai

konsistensi

terhadap

komitmen

dalam

menyelenggarakan pemerintahan yang baik, Pemerintah Kota Madiun telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009–2014, yang merupakan penjabaran visi, misi dan strategi pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, dalam rangka mempermudah perencanaan, pengukuran,

dan

peningkatan

kinerja

serta

sebagai

upaya

meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka Pemerintah Kota Madiun telah menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 050-401.202/322/2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Madiun. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Madiun

Tahun

2013,

berpedoman

pada

dokumen

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun 2009-2014, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013, Rencana Kinerja Tahun 2013 serta Penetapan Kinerja Tahun 2013. B. Dasar Hukum Secara rinci,

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 berdasarkan pada : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;


I-2


3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, diubah terakhir dengan

Undang-undang

Nomor

12

Tahun

2008

tentang

Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025; 11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Madiun Tahun 2009-2014 ; 12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2013; 13. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 050-401.202/322/2013 Tahun

2013

tentang

Penetapan

Indikator

Kinerja

Utama

Pemerintah Kota Madiun. Lakip Kota Madiun 2013

I-3


C. Gambaran Umum Daerah 1. Kondisi Geografis Kota Madiun sebagai salah satu wilayah pemerintahan dibawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mempunyai letak yang strategis karena menjadi perlintasan transportasi darat utama antar provinsi di pulau Jawa. Dengan topografi tanahnya yang datar maka Kota Madiun mudah dilalui oleh alat transportasi bus maupun kereta api serta alat transportasi darat lainnya. Hal ini diperkuat dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur, yang menetapkan Kota Madiun sebagai pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Jawa Timur bagian barat. Secara geografis, Kota Madiun terletak pada 1110-1120 Bujur Timur atau sepanjang 6 km bentang arah barat timur dan antara 70-80 Lintang Selatan atau sepanjang 7,5 km bentang arah utara selatan.

Gambar I.1 Peta wilayah Kota Madiun


I-4


Wilayah Kota Madiun secara administrasi berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Madiun dan Magetan dengan batas–batas, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Madiun Kabupaten

Madiun,

sebelah

selatan

berbatasan

dengan

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan sebelah barat Kota Madiun berbatasan dengan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. Berdasarkan ketinggian letak, Kota Madiun berada pada daratan dengan ketinggian 63 hingga 67 meter dari permukaan laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. Dengan rentang temperatur udara antara 200C hingga 350C. Kota Madiun mempunyai luas wilayah sebesar 33,23 km2 yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu meliputi Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km2, Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km2 dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km2. Pada

masing-masing

kecamatan

terdiri

dari

9

(sembilan)

kelurahan, sehingga total di Kota Madiun terdapat 27 Kelurahan.

Sumber data : Kecamatan Dalam Angka 2013

Grafik I.1 Luas wilayah Kota Madiun per Kecamatan Adapun jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Madiun adalah 1.009 RT dan 267 RW, dengan rincian pada masing-masing Kecamatan, yaitu sebagaimana grafik berikut :


I-5



Grafik I.2 Jumlah RW dan RT menurut kecamatan Tinggi wilayah diatas permukaan air laut (DPL) menurut Kecamatan di Kota Madiun adalah sebagai berikut :  Kecamatan Manguharjo memiliki ketinggian 67 m diatas permukaan air laut;  Kecamatan

Taman

memiliki

ketinggian

64

m

diatas

permukaan air laut;  Kecamatan Kartoharjo memiliki ketinggian 63 m diatas permukaan air laut. Sedangkan jarak dari pusat Kota ke Ibukota Kecamatan di Kota Madiun adalah sebagai berikut :  Kecamatan

Manguharjo

dengan

Ibukota

Kecamatan

di

Kelurahan Winongo berjarak 9,5 km dari pusat Kota Madiun;  Kecamatan Taman dengan Ibukota Kecamatan di Kelurahan Pandean berjarak 1,1 km dari pusat Kota Madiun;  Kecamatan

Kartoharjo

dengan

Ibukota

Kecamatan

di

Kelurahan Oro-Oro Ombo berjarak 7,7 km dari pusat Kota Madiun. Secara rinci untuk luas wilayah dan jumlah RT serta RW di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel I.1 Luas Wilayah dan Jumlah RW, RT di Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Madiun Tahun 2013 No. I.

Kecamatan

Kelurahan

Manguharjo

1.


Manguharjo

Luas Wilayah (Km2) 10,04

Jumlah RW

RT

88

318

8

35

I-6

Pemerintah Kota Madiun 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II.

Sogaten Patihan Ngegong Winongo Madiun Lor Pangongangan Nambangan Lor Nambangan Kidul Taman

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III.

9 6 5 11 9 9 16 15

29 22 16 34 41 26 69 46

12,46

105

382

1,54 0,32 1,92 1,83 0,92 1,59 1,06 1,26 2,02

14 18 8 4 12 15 9 10 15

63 58 30 9 59 50 28 34 51

10,73

74

309

0,94 0,81 0,84 1,62 1,21 2,03 0,55 1,77 0,96

9 9 10 12 5 11 6 6 6

38 43 48 52 22 38 18 24 26

33,23

267

1.009

Mojorejo Pandean Banjarejo Kuncen Manisrejo Kejuron Josenan Demangan Taman Kartoharjo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kartoharjo Oro-Oro Ombo Klegen Kanigoro Pilangbango Rejomulyo Sukosari Tawangrejo Kelun Jumlah


2. Kondisi Demografis Berdasarkan

hasil

registrasi

Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2013 adalah sebanyak 207.381 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 101.481 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 105.900 jiwa. Rincian data jumlah penduduk per kecamatan dapat disajikan sebagaimana dilihat pada tabel dibawah : Tabel I.2 Data Penduduk Kota Madiun Tahun 2009 – 2013 No

Kecamatan

Tahun/Jiwa 2009

2010

2011

2012

2013

1

Kartoharjo

54.071

56.810

55.332

55.970

57.090

2

Manguharjo

55.412

58.294

60.804

60.712

62.086

3

Taman

79.532

83.701

85.951

86.575

88.205

189.015

198.805

202.087

203.257

207.381

Jumlah

Sumber data : Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Madiun


I-7


Dari data sebagaimana disajikan dalam tabel diatas terlihat, bahwa pertumbuhan jumlah penduduk mengalami kenaikan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Pertumbuhan yang signifikan terjadi di Kecamatan Taman. Jika pada Tahun 2009 jumlah penduduk 79.532 jiwa, maka pada tahun 2010 tumbuh menjadi 83.701 jiwa, tahun 2011 tumbuh menjadi 85.951 jiwa dan dalam tahun 2012 dan tahun 2013 tumbuh menjadi 86.575 jiwa dan 88.205 jiwa. Sementara itu, data tentang karateristik penduduk Kota Madiun berdasarkan usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, jenis pekerjaan dan agama dalam 5 (lima) tahun terakhir, dapat dituangkan sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel I.3 Data Karateristik Penduduk Kota Madiun Tahun 2009 – 2013

No. 1

Uraian

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

Penduduk Berdasarkan Usia : a. Usia < 5 thn

2.

8.688

9.145

11.329

11.729

12.401

b. Usia ≥ 5 thn <10 thn

13.371

14.074

14.624

14.740

14.707

c. Usia ≥10 thn <15thn

13.699

14.420

15.196

16.028

16.784

d. Usia ≥15 thn <20thn

13.426

14.132

14.591

15.125

16.057

e. Usia ≥20 thn <25thn

12.711

13.381

13.479

13.570

13.794

f. Usia ≥25 thn <30thn

16.433

17.298

17.234

15.924

15.203

g. Usia ≥30 thn <35thn

17.746

18.679

18.611

18.391

18.285

h. Usia ≥35 thn <40thn

16.074

17.583

17.595

17.379

17.683

i. Usia ≥40 thn <45thn

15.451

16.265

16.378

16.871

16.782

j. Usia ≥45 thn <50thn

13.642

14.361

14.419

14.342

14.880

k. Usia ≥50 thn <55thn

12.285

12.440

12.460

12.550

13.385

l. Usia ≥55 thn <60thn

11.010

11.408

11.252

11.627

11.301

m. Usia ≥60 thn <65thn

7.214

7.593

7.520

8.042

8.436

n. Usia ≥65 thn <70thn

5.784

6.089

6.003

5.403

5.615

o. Usia ≥70 thn <75thn

4.520

4.758

4.613

5.015

5.043

p. Usia ≥75

6.961

7.179

6.783

6.521

7.025

a. Belum Sekolah;

28.374

29.836

30.321

29.751

30.586

b. Tidak Tamat SD;

11.700

12.303

12.503

15.062

16.883

c. Tamat SD;

32.589

34.268

34.825

33.571

33.704

d. Tamat SLTP;

27.704

29.131

29.605

29.660

29.932

Penduduk Berdasarkan Pendidikan :


I-8


No.

Tahun

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

64.772

68.170

69.317

69.515

70.414

406

427

434

438

449

5.015

5.273

5.359

5.447

5.544

h. Tamat S-1;

17.437

18.336

18.634

18.731

18.740

i. Tamat S-2;

1.001

1.042

1.070

1.067

1.112

j. Tamat S-3.

17

19

19

15

17

a. Belum/Tidak bekerja

39.495

41.530

42.231

39.935

39.525

b. PRT

31.864

33.524

34.069

34.131

34.560

c. Pelajar/Mahasiswa

32.575

44.253

34.810

37.768

40.077

d. Pensiunan

6.424

6.755

6.865

6.692

6.655

e. PNS

7.327

7.712

7.848

7.709

7.708

f. TNI

1.772

1.863

1.895

1.901

1.938

973

1.023

1.040

1.040

1.062

6.692

7.041

7.155

8.918

7.723

37.513

39.458

40.100

40.920

41.871

4.388

4.617

4.692

4.900

5.054

19.347

20.362

20.693

18.753

20.039

644

678

689

590

562

e. Tamat SLTA; f. Tamat D-I/II; g. Tamat D-III;

3

Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan :

g. POLRI h. Jasa i. Karyawan j. Buruh k. Wiraswasta l. Lain-lain

Sumber data : Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Madiun

Dari tabel di atas berdasarkan kelompok usia penduduk Kota Madiun dapat digolongkan ke dalam penduduk usia produktif dan tidak

produktif.

Penduduk

usia

produktif

adalah

kelompok

penduduk usia 15 - 65 tahun, sedangkan penduduk usia tidak produktif adalah kelompok penduduk usia <15 tahun dan ≥65 tahun. Pada kelompok penduduk usia tidak produktif, proporsi penduduk usia <15 tahun lebih besar dari pada penduduk usia ≥65 tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel I.4 Kelompok Penduduk Usia Tidak Produktif Kota Madiun Tahun 2009 – 2013

Usia

2009

2010

2011

2012

2013

tahun

35.758

37.639

41.149

42.497

43.892

≥65 tahun

17.265

18.026

17.399

16.939

17.683

<15

Sedangkan perbandingan jumlah penduduk usia produktif dan tidak produktif disajikan sebagaiman gambar dibawah : Lakip Kota Madiun 2013

I-9


Gambar I.3 Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif

Dari grafik diatas terlihat bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Dengan membandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif terhadap jumlah penduduk usia produktif dapat diketahui rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan selama periode 20092013 adalah sebagaimana gambar dibawah :

Gambar I.4 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan pada tahun 2009 menunjukkan angka 0,39 (39%), hal ini berati setiap seratus orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 39 orang usia tidak produktif.


I - 10


3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah Kota Madiun merupakan kota transit bagi turis domestik maupun mancanegara, walaupun Kota Madiun tidak mempunyai obyek pariwisata. Sebagai kota transit Kota Madiun mempunyai berbagai sarana dan prasarana akomodasi yang memadai antara lain hotel berbintang, penginapan dan biro perjalanan serta sarana umum lainnya. Kota Madiun mempunyai kekhasan dalam makanan yaitu berupa nasi pecel, lempeng dan brem yang mempunyai daya tarik tersendiri. Berdasarkan pada kedudukan, fungsi dan peranan Kota Madiun sebagai sub Sentra pengembangan Wilayah Jawa Timur di bagian Barat dan dengan memperhatikan fungsi dan karakteristik yang dimiliki Kota Madiun mempunyai arah pembangunan Kota Madiun yang dapat disingkat sebagai Kota GADIS, yang merupakan kepanjangan dari Madiun sebagai Kota Perdagangan, Kota Pendidikan dan Kota Industri. Dengan luas wilayah yang relatif kecil di Kota Madiun memudahkan akses komunikasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, dan letak geografis Kota Madiun sangat strategis karena terletak pada simpul jaringan jalan raya regional yang menghubungkan daerah-daerah di Jawa Timur dengan daerah Jawa Tengah. Disamping itu Kota Madiun juga dilewati jaringan jalan kereta api lintas utama Pulau Jawa bagian selatan, yang menghubungkan SurabayaJakarta dan Surabaya-Bandung, serta kondisi topografi yang landai atau datar mempermudah dalam pembangunan fisik Kota Madiun menjadi potensi untuk pembangunan daerah Kota Madiun.


I - 11


Sumber data : BPS Kota Madiun, *angka sementara

Grafik I.5 Perkembangan PDRB Kota Madiun

Potensi ekonomi Kota Madiun yang tidak memiliki sumber daya alam (SDA) dan lahan pertanian yang terbatas, maka upaya mendorong pertumbuhan perekonomiannya mengandalkan pada sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran. Potensi sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa tumbuh paling

tinggi

dan

kontribusinya

paling

besar

terhadap

perekonomian Kota Madiun dan nilai perbandingan absolut antar kabupaten/ kota Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Sumber data : BPS Kota Madiun

Grafik I.7 Kontribusi sektoral (%) PDRB Kota Madiun Tahun 2013 Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pendapatan perkapita Lakip Kota Madiun 2013

I - 12


juga terus mengalami kenaikan, serta inflasi yang cenderung menurun dan didukung oleh kondisi keamanan, politik, sosial budaya

dan

pemerintahan

yang

stabil

dan

kondusif

merupakan potensi yang baik bagi perkembangan Kota Madiun.


Grafik I.7 Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun

b. Pendapatan dan Belanja Daerah Pendapatan Tujuan penyelenggaraan otonomi memberdayakan

daerah

sesuai

daerah

dengan

adalah

potensi

dan

kemampuan daerah, selain itu otonomi daerah juga sebagai motivasi

kuat

bagi

pemerintah

dan

masyarakat

untuk

menyikapi berbagai persoalan pemerintah dan pembangunan yang dihadapi, utamanya berkaitan dengan pembiayaan pembangunan daerah. Perencanaan

anggaran

pendapatan

daerah

Kota

Madiun meliputi berbagai kebijakan sebagai berikut: 1. Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

dihitung

dengan

memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun terakhir, serta prakiraan masing masing potensi jenis

pendapatan

asli

daerah.

Selain

itu,

adanya

kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengalihkan pajak pusat kedaerah akan menambah pendapatan asli daerah. 2. Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lakip Kota Madiun 2013

I - 13


mengacu kepada Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tentang Penyampaian Dana Alokasi Umum dan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2013. 3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan. Belanja Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten kota dan pemerintah desa, serta belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Sedangkan

belanja

langsung

terdiri

dari

belanja

pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kebijakan untuk Tahun 2013 belanja langsung digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2013 berpedoman

pada

RPJMD

2009-2014

dengan

tetap

melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran

sebelumnya

akan

terus

ditingkatkan

sesuai

kemampuan keuangan daerah. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013, kebijakan belanja daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang diutamakan untuk : 1. Memenuhi kebutuhan belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, hibah, bantuan sosial dan


I - 14


belanja tidak terduga sesuai dengan pedoman Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2. Mengefisiensikan belanja langsung rutin pada setiap SKPD yang meliputi belanja penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor diantaranya untuk pemanfaatan listrik, air, dan telepon, belanja pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas, sarana prasarana kantor dan perjalanan dinas. 3. Diarahkan

pada

belanja

kegiatan-kegiatan

yang

mendukung prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2013

dengan

mengutamakan

keberpihakan

untuk

kepentingan publik; 4. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja langsung untuk penyediaan dana pendamping kegiatan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber: RKPD Kota Madiun, 2014

Grafik I.8 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 – 2013


I - 15


c. Indeks Pembangunan Manusia

Sumber Data : BPS Kota Madiun, *angka sementara

Grafik I.9 Perkembangan IPM Kota Madiun 2009 - 2013 Konsep pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep

yang

menghendaki

peningkatan

kualitas

hidup

penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spiritual. Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia

yang

seiring

dengan

pertumbuhan

ekonomi.

Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota

Madiun

sebagaimana

tersaji

dalam

grafik

diatas

menunjukkan tren yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu Indeks Paritas Daya Beli / Purchase Power Parity (PPP), Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan. Peningkatan IPM Kota Madiun tersebut dipengaruhi oleh peningkatan ketiga komponen pendukungnya, yaitu sebagaimana grafik berikut :


I - 16



Grafik I.10 Perkembangan Indeks Pendidikan, Kesehatan, dan PPP Kota Madiun D. Bidang Kewenangan Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu : 1. Urusan Pendidikan 2. Urusan Kesehatan 3. Urusan Pekerjaan Umum 4. Urusan Perumahan 5. Urusan Penataan Ruang 6. Urusan Perencanaan Pembangunan 7. Urusan Perhubungan 8. Urusan Lingkungan Hidup 9. Urusan Pertanahan 10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 13. Urusan Sosial 14. Urusan Tenaga Kerja 15. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 16. Urusan Penanaman Modal 17. Urusan Kebudayaan 18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 19. Urusan Kesatuan bangsa dan Politik Dalam Negeri Lakip Kota Madiun 2013

I - 17


20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Pemerintahan Umum 21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22. Urusan Statistik 23. Urusan Kearsipan 24. Urusan Perpustakaan 25. Urusan Komunikasi dan Informatika 26. Urusan Ketahanan Pangan

Sedangkan berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dinyatakan bahwa yang termasuk dalam urusan pilihan meliputi: 1. Urusan Pertanian 2. Urusan Kehutanan 3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Urusan Kelautan dan Perikanan 5. Urusan Perdagangan 6. Urusan Industri 7. Urusan Pariwisata 8. Urusan Ketransmigrasian

E. Struktur Organisasi Organisasi

perangkat

penyelenggaraan pemerintahan,

daerah

sebagai

wadah

pembangunan, dan pembinaan

kemasyarakatan haruslah kokoh. Struktur organisasi Pemerintah Kota Madiun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Kota Madiun sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah Kota

Madiun Nomor 03 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ; Lakip Kota Madiun 2013

I - 18


3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ; 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ; 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Kecamatan

dan

Kelurahan ; Susunan Organisasi Pemerintah Kota Madiun terdiri dari: 1. Walikota dan Wakil Walikota Madiun ; 2. Sekretaris Daerah; 3. Dua Asisten Daerah, yaitu Asisten Pemerintahan

dan

Pembangunan yang membawahi 4 bagian yaitu Bagian Administrasi

Pemerintahan

Umum,

Bagian

Administrasi

Pembangunan, Bagian Hukum dan Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial, serta Asisten Administrasi Umum yang membawahi 3 bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Humas dan Protokol ; 4. Sekretariat DPRD. 5. Lima Staf Ahli yaitu Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.. 6. Sebelas Lembaga Teknis terdiri dari Bappeda, Inspektorat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kepegawaian Daerah,

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat,

Keluarga

Berencana dan Ketahanan Pangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, serta Kantor Lingkungan Hidup. 7. Sebelas Dinas terdiri dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Lakip Kota Madiun 2013

I - 19


Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pasar, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 8. Satuan Polisi Pamong Praja 9. Tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Taman serta ada dua puluh tujuh Kelurahan Secara fungsional landasan pemikiran pembentukan perangkat daerah didahului dengan kegiatan pengkajian dan analisis terhadap: a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki atau yang telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah; b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah; c. Kemampuan keuangan daerah; d. Ketersediaan sumber daya aparatur; e. Mampu membangun pola pengembangan kerja sama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga. Sebagai

upaya

pemberdayaan

perangkat

daerah

dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, telah dibentuk tim evaluasi kelembagaan dan secara berkesinambungan diadakan evaluasi,

baik

dari

aspek

kelembagaan,

kepegawaian,

ketatalaksanaan, dan pembangunan kesisteman, melalui evaluasi diharapkan dapat terbentuk kelembagaan yang mempunyai visidan misi organisasi yang pada akhirnya mampu memenuhi tuntutan kebutuhan serta dapat dipahami dan diaplikasikan oleh seluruh aparatur yang menjalankan organisasi F. Sistematika Sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas


Kinerja

Instansi

Pemerintah,

Laporan

I - 20


Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Madiun Tahun 2013 menggunakan sistematika sebagai berikut : BAB I

:

PENDAHULUAN Uraian

tentang

dasar

hukum

penyusunan

LAKIP,

Gambaran Umum Daerah (Kondisi Geografis, Kondisi Demografis dan Kondisi Ekonomi), Bidang Kewenangan, serta Struktur Organisasi Pemerintah Kota Madiun. BAB II

:

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Kota Madiun Tahun 2013 meliputi RPJMD 2009-2014, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2013.

BAB III

:

AKUNTABILITAS KINERJA KOTA MADIUN TAHUN 2013 Uraian tentang analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kota Madiun tahun 2013, meliputi pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

BAB IV

:

PENUTUP Uraian tentang kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun tahun 2013 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang


I - 21

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Recommend Documents