BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten mempunyai peranan dan fungsi penting serta strategis dalam rangka melayani masyarakat Kabupaten Badung di bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan/Gender dan Perlindungan Anak, dengan melibatkan lebih banyak perempuan sebagai stikholder dapat diharapkan dapat menjembatani dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terealisasi secara transparan, partisipatif dan Akuntabilitas . Guna mengantisipasi persoalan-persoalan pembangunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang pembentukan Oganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Badung membentuk Kantor Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Badung dengan tugas membantu Bupati Badung dalam menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) wajib di buat oleh SKPD untuk menentukan program, kegiatan serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di tahun mendatang yang telah dimuat dalam Renstra 2010-2015. Dari rencana kinerja tahunan ini dituangkan dalam penyusunan Renja/RKA kemudian ditetapkan dalam penetapan kinerja yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang dinamakan Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Alur dalam penyusunan rencana kinerja tahunan, pertama disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) , karena awal dari Rencana Kerja dan Anggaran Pembangunan Daerah bersumber dari RPJMD kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Renstra (Rencana Strategis) untuk menunjang terlaksananya renstra dilengkapi dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dibuat Penetapan Kerja (PK) barulah menjadi kegiatan dimana pada akhir periode SKPD melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, pengukuran pencapaian target kinerja dimaksudkan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja untuk menentukan keberhasilan
suatu SKPD
dalam bentuk Laporan
Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) semua itu merupakan suatu rangkaian yang tidak lepas atau dipisahkan antara satu dengan yang lain. 1
B.
Struktur
Organisasi
Kantor
Pemberdayaan
Perempuan
Kabupaten Badung
KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SUB. BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER
SEKSI BINA KETERAMPILAN PEREMPUAN
2
SEKSI PENYULUHAN DAN PEMBINAAN
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
A. Visi Setiap Program Pembangunan umumnya dilandasi oleh Visi dan Misi. Demikian juga Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga mempunyai visi dan misi tersendiri. Visi dan Misi Kantor Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Badung
adalah sebagai berikut : Visi Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender ( KKG ) Kesejahteraan dan Perlindungan Anak ( KPA ) dalam berkeluarga, bermasyarakat, bebangsa dan bernegara. B. Misi a. Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat di berbagai bidang strategis. b. Penggalakan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender. c. Menghapus segala bentuk diskriminatif terhadap perempuan. d. Menegakkan Hak Asasi Manusia ( HAM ) bagi perempuan. e. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. f. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan
C. Tujuan Tujuan disusunnya rencana kerja tahunan adalah untuk mengoptimalkan suatu sasaran strategis dalam melaksanakan program dan kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan secara berkesinambungan selama lima tahun kedepan. Sebagai penjabaran dan implementasi atas visi dan misi yang telah ditetapkan pada tahun 2010-1015
D. Sasaran Dalam pengarusutamaan gender sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Meningkatnya Peranan Perempuan. 2. Meningkatnya Perlindungan Keluarga. 3
3. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan Program-program pembangunan jangka menengah dan tahunan terus dikembangkan agar responsif gender. Program-program tersebut ditujukan untuk : 1) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak, terutama dibidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi; 2) Perencanaan gender dan sensitif gender dalam pembangunan; 3) Kegiatan yang menyesuaikan diri pada kebutuhan praktis gender dalam peranan tradisional gender; 4) Program pembangunan berdasarkan kebutuhan strategis gender untuk melakukan perubahan atas ketimpangan gender secara mendasar. Untuk mencapai sasaran dan mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengarusutamaan gender disusun arah kebijakan sebagai berikut: 1) Mengembangkan konsep gender di masyarakat, 2) Mendorong para perempuan mengambil posisi strategis dalam pemerintahan maupun swasta, dan 3) Perencanaan dan penganaggaran yang responsif gender. Kebijakan pembangunan gender yang dilakukan ke depan diarahkan untuk : 1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; 2. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan; 3. Menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu perempuan; 4. Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
di segala
bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional; 5. Penyediaan data statistik dan analisis gender, statistik dan analisis anak serta peningkatan partisipasi masyarakat.
4
BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN
A. SASARAN STRATEGIS Pengarusutamaan gender berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 merupakan
strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimais untuk
mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan
kebijakan publik yang lebih
efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Piranti analisis yang dapat digunakan untuk strategi pengarusutamaan gender antara lain adalah “Alur Kerja Analisis Gender/Gender Analysisi Pathway (GAP)”. Hasil analisis gender ini kemudian digunakan oleh semua komponen terkait termasuk seluruh SKPD di Kabupaten Badung untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengintegrasian isu gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah akan membuat pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan adil dalam memberikan akses, partisipasi, manfaat dan kontrol kepada perempuan dan laki-laki. Pengarusutamaan gender memiliki arti penting karena melalui program pengarusutamaan gender : a. Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender kepada rakyatnya, perempuan, dan laki-laki. b. Kebijakan dan pelayanan publik, program dan perundang-undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki. c. Pengarusutamaan gender merupakan upaya menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan dan penghargaan yang sama dimasyarakat. d. Pengarusutamaan gender mengantar kepada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya. 5
e. Keberhasilan Pengarusutamaan Gender memperkuat kehidupan sosial politik dan ekonomi suatu bangsa. Dalam upaya pelaksanaan program pengarusutamaan gender, pemerintah Kabupaten Badung melalui Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung telah melaksanakan beberapa program antara lain : 1.
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan kegiatan utama meliputi : Pembinaan dan evaluasi kader P2WKSS dan sosialisasi terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2.
Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
3.
Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
4.
Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
B. INDIKATOR KINERJA Perkembangan manajemen sektor publik saat ini adalah adanya tuntutan kepada penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan untuk susuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.Manfaat kepada masyarakat inilah yang disebut output, dan outcome seperti ini yang disebut sebagai kinerja. Ada kebiasaan selama ini bahwa kita menganggap sudah berkinerja apabila telah menghabiskan dana yang disediakan pelaksanaan kegiatan
telah tercapai 100 %
dan kegiatan tersebut menghasilkan suatu
produk. Dengan adanya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 mengatur tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut diuraikan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil atau sumber daya manusia (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. Keluaran (Output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan. Hasil ( out come ) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan penetapan indicator kinerja utama. 6
Indikator kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja, Indikator kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan yang berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kantor Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 4 sasaran dan 5 (lima) indikator yaitu Indikator pertama
Jumlah keluarga yang mendapat
pembinaan P2W-KSS dengan target tahun 2014 sebesar 600 KK, indicator yang kedua persentase penanganan kasus KDRT dengan target tahun 2014 sebesar 100%. Indikator ketiga jumlah keluarga yang mendapat pembinaan gerakan sayang ibu dan bayi baru lahir dengan target sebesar 800 Orang. Indikator keempat yaitu angka IPG dengan target pada tahun 2014 sebesar 75,45. Indikator kelima yaitu jumlah kader BKB yang mendapat pelatihan dengan target sebesar 75 KK pada tahun 2014. Pelaksanaan program kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) yang bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi serta meningkatkan kualitas hidup perempuan, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 25 Permendagri nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah yang mana telah diperkuat pula oleh adanya Surat Edaran Bupati Badung Nomor 916/2971/PP tentang pelaksanaan anggaran yang responsive gender (ARG). Hal tersebut mewajibkan Daerah untuk membentuk pokja-pokja PUG sebagai wadah konsultasi bagi pelaksanaan
dan
penggerak
Pengarusutamaan
Gender
dari
berbagai
instansi/lembaga pemerintah berupa pembentukan Focal Point di masingmasing SKPD di Kabupaten Badung. Focal Point ini merupakan aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di SKPD masing-masing.
7
Adapun indikator kinerja utama yang dilaksanakan pada Kantor Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut : Sasaran
Indikator Kinerja
- Meningkatnya peranan perempuan
- Jumlah keluarga yang mendapat pembinaan P2W-KSS.
-
Meningkatnya
perlindungan - Persentase penanganan kasus
perempuan dan anak
KDRT - Jumlah keluarga yg mendapat pembinaan gerakan sayang ibu dan bayi baru lahir
- Menurunnya
kesenjangan
- Angka IPG
pembangunan antara perempuan dan laki-laki
- Meningkatnya
pemenuhan
hak
- Jumlah
kader
mendapat pelatihan
anak
8
BKB
yang
BAB V PENUTUP
Kesimpulan Penyusunan Rencana kerja tahunan
adalah merupakan sarana untuk
menentukan tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai dengan menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah kususnya dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Badung. Mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran untuk memenuhi visi dan misi dapat diukur dan dimonitor secara langsung. untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan apa tujuan yang akan dilaksanakan, sasaran apakah yang ingin dicapai kemudian berapa dibutuhkan anggaran untuk mendukung rencana kerja tahunan tersebut. Kemudian dari sisi pengawasan dan monitoring pelaksanaan apakah sudah menyentuh kepada kepentingan masyarakat luas kususnya perempuan dan anak.
Untuk mencapai
tujuan , sasaran, visi dan misi, berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Piranti analisis yang dapat digunakan untuk strategi pengarusutamaan gender
antara lain alur
Kerja Analisis
Gender/Gender Analysis Patway (GAP). Hasil analisis gender ini kemudian digunakan oleh semua komponen terkait termasuk seluruh SKPD di Kabupaten Badung untuk melakukan perencanaan, dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah akan membuat pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, akuntabel, adil dalam memberikan akses, partisipasi, manfaat dan kontrol kepada perempuan dan laiki-laki. Dari capaian indikator sasaran pertama yaitu yaitu Indikator pertama Jumlah keluarga yang mendapat pembinaan P2W-KSS dengan realisasi tahun 2014 sebesar 600 KK, indicator yang kedua persentase penanganan kasus KDRT dengan realisasi tahun 2014 sebesar 100%, Indikator ketiga jumlah keluarga yang mendapat pembinaan gerakan sayang ibu dan bayi baru lahir dengan target sebesar 800 Orang Indikator keempat yaitu angka IPG dengan target pada tahun 2014 sebesar 75,45.
Indikator kelima yaitu jumlah kader BKB yang
mendapat pelatihan dengan realisasi sebesar 75 KK pada tahun 2014, ini menunjukan pelaksanaan visi dan misi dengan interprestasi BAIK
9
Demikian dapat disimpulkan mudah-mudahan dengan adanya Rencana kerja tahunan, perencanaan, penganggaran, pengawasan dan monitoring, dalam penetapan Indikator Kinerja Utama, dapat lebih menunjukan hasil yang jelas dan terukur dalam kurun waktu yang lebih singkat sesuai dengan visi dan misi Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung.
Mangupura, 15 Maret 2013 Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung,
Ida Ayu Yutri Indahgustari, SE,MM Pembina Tk. I NIP. 19710831 199703 2 007
10
