BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keluasan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isuisu berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasistas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Arus globalisasi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi eksistensi Agama, tidak ada satu bangsa atau budaya apapun di belahan dunia ini yang tidak terlepas dari arus globalisasi atau era kesejagatan yang sangat mempengaruhi setiap bangsa. Berbagai produk budaya global telah merambah berbagai aspek kehidupan, dampak positif berupa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan dampak negatif dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi pun tidak dapat dihindari dengan semakin besarnya peluang pengaruh budaya asing ke dalam keluarga maupun pribadi. Masyarakat menjadi semakin individual, kurang solidaritas sehingga menimbulkan berbagai penyakit sosial; prostitusi, penyalahgunaan obat-obatan, pencurian, perampokan, korupsi bahkan pemerkosaan. Globalisasi telah menimbulkan semakin tingginya intensitas pergulatan antara nilai-nilai budaya lokal dan global. Sistem budaya lokal yang selama ini menjadi acuan masyarakat tidak jarang mengalami perubahan karena pengaruh nilai-nilai budaya global, terutama dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang mempercepat proses perubahan tersebut. Proses globalisasi telah merambah kehidupan agama yang serba sakral menjadi sekuler, yang dapat menimbulkan ketegangan bagi umat beragama. Nilai-nilai mapan yang selama ini telah mengalami perubahan yang pada gilirannya menimbulkan keresahan psikologis dan krisis identitas di

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2015 - 2019

1

kalangan masyarakat. Akibatnya muncul konflik-konflik intern dan antar umat beragama. Konflik di masyarakat pun sesungguhnya seringkali bukan karena persoalan agama namun lebih pada konflik sosial yang kemudian bergeser menjadi konflik agama. Masih maraknya pelanggaran etika moral, berupa perbuatan-perbuatan sadis yang menimbulkan hilangnya nyawa manusia, dilakukan baik oleh usia muda maupun usia lanjut. Kasus-kasus pelecehan seksual, kasus korupsi, kasus penyalahgunaan obat-obat terlarang dan masih banyak lagi perbuatanperbuatan yang melanggar norma agama dan perundang-undangan. Hal ini tentunya menjadi tugas pembangunan bidang agama untuk mengurangi bahkan menghilangkan pelanggaran-pelanggaran etika moral tersebut dengan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan penghayatan ajaran agama. Adanya pemahaman yang picik terhadap ajaran agama masih menjadi gambaran dalam kehidupan beragama sehingga memerlukan internalisasi ajaran agama di kalangan umat agar dapat memahami agama. Agama harus mampu mengharmoniskan kehidupan beragama bukan menjadi disharomionisasi kehidupan beragama karena pemahaman yang berbeda terhadap ajaran agama. Agama harus menjadi landasan bagi peningkatan kualitas etika moral umat beragama bukan sumber munculnya kekerasan. B. KONDISI UMUM Kondisi umum pembangunan Bidang Agama dan Bidang Pendidikan Hindu dalam kurun waktu lima tahun mengacu pada upaya pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama, yang menuntut peningkatan peran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sesuai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama pasal 547, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Hindu. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 tahun 2010 pasal 548 menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Bimbingam Masyarakat Hindu untuk menyelenggarakan fungsi yaitu : a) perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Hindu, b) Pelaksanaan di bidang bimbingan masyarakat Hindu; c) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Hindu; d) pemberian Bimbingan Teknis dan evaluasi di bidang

2


Bimbingan Masyarakat Hindu dan e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebagai perumus Kebijakan Program bimbingan masyarakat Hindu bertugas merumuskan kebijakan-kebijakan terkait peningkatkan kualitas bimbingan kepada masyarakat dalam hal peningkatan kualitas pemahaman, pengahayatan, pengamalan, dan pelayanan agama, namun demikian pada periode tahun 2009 – 2014 hal tersebut belum secara optimal dilaksanakan karena masih menghadapi kendala. Hal tersebut ditandai dengan masih terjadinya tindakan kekerasan, asusila, penyalahgunaan obat-obat terlarang, korupsi dan konflik intern umat. Masih adanya umat yang belum mendapatkan pelayanan maksimal dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, sehingga perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan kepada umat Hindu. Dengan demikian diharapkan masalah-masalah sosial di masyarakat terutama di kalangan umat Hindu seperti : tindakan kekerasan, asusila, penyalahgunaan obat-obat terlarang, korupsi dan konflik internal umat mengalami penurunan secara berangsur-angsur. Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Hindu masih harus memperluas jangkauan bimbingan kepada umat yang berada di daerah-daerah tertinggal dan pelosok. Peningkatan kualitas bimbingan masyarakat Hindu ini harus dimulai dengan penyempurnaan norma, standar, prosedur dan kriteria bimbingan masyarakat Hindu yang telah dibuat pada periode 2009 – 2014. Direktorat Jenderal perlu mengidentifikasi kembali norma, standar, dan prosedur yang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu merumuskan norma, standard dan prosedur yang baru. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu perlu meningkatkan kualitas pelakasanaan administrasi terkait dengan pelayanan administrasi baik kepada intern Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu maupun eksternal atau masyarakat. Di bidang Pelayanan administrasi ini perlu diperbaiki: 1) Data Perencanaan dan sistem informasi, sistem perencanaan dan anggaran, evaluasi perencanaan yang lebih berkualitas dan akuntabel, 2) Tata laksana dan organisasi, peraturan dan perundangundangan, pengelolaan dan pengembangan SDM, 3) Pelaporan Keuangan yang akuntabel untuk mempertahankan opini WTP, dan 4) pelayanan umum yang lebih cepat dan dinamis.


3

Tabel 1 PERAN DIREKTORAT JENDERAL BIMAS HINDU DALAM PEMBANGUNAN Perumusan Bimas Pelaksanaan Bimas Hindu Hindu

Perumusan Standar, Norma dan Prosedur

Bimtek dan Evaluasi

Adminitrasi

Penjabaran :

Penjabaran :

Penjabaran :

Penjabaran :

Penjabaran :

Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengelolaan urusan agama Hindu Merumuskan kebijakan pembinaan dan penglolaan pendidikan agama Hindu

Pembinaan teknis urusan agama Hindu

Merumuskan standardisasi, norma dan SOP pelaksanaan pembinaan agama Hindu

Memberikan bimbingan teknis pembinaan umat Hindu

Penyusunan perencanaan dan anggaran

Pembinaan teknis pengelolaan pendidikan agama Hindu

Merumuskan standardisasi, norma dan SOP pelaksanaan pengelolaan pendidikan agama Hindu

Memberikan bimbingan teknis pengelolaan pendidikan agama Hindu

Pengelolaan, pengembangan dan pembinaan SDM

Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas bidang agama dan pendidikan Hindu

Pengelolaan dan pemeliharaan BMN

Penyusunan laporan Keuangan Penyusunan tata hukum dan tata kerja organisasi Evaluasi dan penyusunan laporan kinerja

Selama periode 2009 – 2014, pelaksanaan kelima peran tersebut telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan (RPJPN, RPJMN dan RKP) dengan pelaksanaannya baik di pusat maupun daerah. Munculnya berbagai konflik intern umat, tindak kekerasan, asusila, 4


korupsi, dan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Hal tersebut tentunya akan mengganggu pelaksanaan pembangunan secara nasional karena pesanpesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dituntut untuk antisipatif dan proaktif serta mampu mengembangkan metode-metode bimbingan masyarakat Hindu sehingga pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang agama dapat tetap terjamin. Dalam pelaksanaan peran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebagai perumus, pelaksana, penyusun standar dan evaluasi bimbingan masyarakat Hindu perlu terus meningkatkan optimalisasi sumber daya manusia secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas bimbingan, pelayanan, pengembangan pemberdayaan umat, dengan meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pembimas, Penyelenggara dan Perguruan Tinggi Agama Hindu Negeri dan Lembaga keagamaan Hindu. Direktorat Jenderal juga perlu meningkatkan evaluasi, agar capaian pembangunan nasional di bidang agama dapat terpantau. Koordinasi dan konsultasi ini perlu terus dilaksanakan agar bimbingan masyarakat Hindu dapat lebih menjangkau daerah tertinggal dan pelosok Indonesia sehingga semua umat Hindu dapat memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama dalam pelaksanaan ibadah, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 pasal 29 (2) yang menegaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. C. KINERJA PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TAHUN 2010 – 2014 a. Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan & Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan 1. Pembinaan dan penyuluhan keagamaan pada masyarakat dan aparatur negara

Peningkatan kualitas penyuluh agama Hindu dilakukan dengan strategi Pemberian Bantuan Operasional, pembinaan dan tunjangan bagi Penyuluh Agama Hindu Non PNS.


5

DATA BANTUAN PENYULUH AGAMA HINDU TAHUN 2010 s.d 2014 JENIS BANTUAN/LOKASI/ORANG

NO TAHUN

JUMLAH BOP PENY. PENY. PENY. ANGGARAN BOP BPH SIMAKRAMA NON PNS FRAGMEN MIMBAR

1

2010

-

-

-

3 Lokasi

1 Lokasi

303.978.000

2

2011

15 Lokasi 150 Orang

2 Lokasi

1 Lokasi

2 Lokasi

975.000.000

3

2012

20 Lokasi 25 Orang

2 Lokasi

1 Lokasi

2 Lokasi

860.000.000

4

2013

20 Lokasi

-

2 Lokasi

1 Lokasi

2 Lokasi 1.050.000.000

5

2014

-

-

-

-

T O T A L 55 Lokasi 175 Orang

6 Lokasi 6 Lokasi

2 Lokasi

150.000.000

9 Lokasi 3.338.976.000

Sedangkan pembinaan bagi penyuluh PNS dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti Orientasi pemahaman standar pelayanan teknis penyuluh agama Hindu non PNS, Pemilihan penyuluh berprestasi, Workshop Pejabat fungsional penyuluh. Kegiatan lainnya yang mendukung kinerja penyuluh agama Hindu adalah berupa bantuan operasional, bantuan kendaraan roda dua, bantuan kepada lembaga keagamaan, serta penyiaran agama Hindu melalui media elektronik, media cetak, media televisi, radio dan Badan Penyiaran Agama Hindu (BPH), sanggar seni dan Orientasi Pembinaan Keluarga Sukinah, Workshop Pejabat Fungsional Penyuluh Agama Hindu dan Pembinaan Lokapalasraya ke daerah oleh Pinandita. Penyuluhan dan bimbingan keagamaan pada masyarakat, melalui ceramah-ceramah keagamaan, dialog interaktif baik secara langsung maupun melalui media elektronik. 2. Menyediakan keagamaan

sarana

prasarana

penerangan

dan

bimbingan

Peningkatan ke-takwa-an umat Hindu melalui pengembangan wawasan, pemberdayaan lembaga, dan bantuan peralatan peribadatan kepada masyarakat, lembaga agama dengan melaksanakan berbagai bentuk pengadaan sarana dan prasarana. Penyediaan kitab suci dan buku-buku keagamaan Hindu selama kurun lima tahun terakhir yaitu:

6


DATA BUKU KITAB SUCI/ BUKU KEAGAMAAN HINDU TAHUN 2010 s.d 2014 NO 1 2 3

Judul Buku

Bhagawad Ghita

Tahun Anggaran

2010

2011

4.800 Exp

Manawa Dharma Sastra, Upanisad, Nitisastra Manawa Dharma Sastra

2012

2013

Total Anggaran

2014

-

-

-

-

395.000.000

- 6.000 Exp

-

-

-

606.600.000

-

- 3.000 Exp

-

-

285.000.000

-

-

127.500.000

4

Aswameda Parwa

-

- 2.550 Exp

5

Manawa Dharma Sastra

-

-

- 3.800 Exp

-

367.460.000

6

Sarasamuscaya

-

-

- 3.590 Exp

-

279.302.000

7

Bhagawad Gita

-

-

- 3.590 Exp

-

298.329.000

TOTAL

4.800 Exp 6.000 Exp 5.550 Exp 7.980 Exp -

2.359.191.000

3. Pelatihan/orientasi bagi tokoh dan pemuka agama Beberapa kegiatan seperti workshop dan penyusunan petunjuk teknis rohaniawan Hindu, Konsultasi Pejabat Ditjen Bimas Hindu dengan Tokoh-tokoh Agama Hindu, Orientasi Tokoh Seni Sakral Keagamaan Hindu, penyusunan panduan festival seni keagamaan Hindu,penyusunan naskah Utsawa Dharma Gita, penyusunan panduan rehabilitasi tempat ibadah dan orientasi Rohaniawan/ Pemangku/Basir, Orientasi sarati, Workshop Sarati Banten pembinaan Pinandita dan Parisada yang dilaksanakan dalam rangka memberikan wawasan bagi pemuka agama Hindu. No Tahun

Jenis Kegiatan

Tempat Pelaksanaan

1

2010

Orientasi Penyusunan Kupang Penanggalan Hindu

2

2011

Orientasi Tokoh Seni Sakral Hindu

3

Pembinaan 2012 Lokapalasraya oleh Pinandita kedaerah

4

Orientasi Rohaniawan Palu, Kalteng, 2013 Hindu, Basir, Sarati Batam Banten, Pinandita

5

2014

Orientasi Tomina (Pinadita)

Jumlah Peserta

Total Anggaran (Rp)

50 Orang

307.872.000,-

Kalteng, Makasar Mataram

110 Orang

1.346.810.000,-

Seluruh Indonesia

-

40.400.000,-

220 Orang

.1.826.188.000,-

70 Orang

516.002.000,-

Makasar


7

Kegiatan Tingkat Nasional selama lima tahun terakhir yaitu sebagai berikut: No Tahun

Jenis Kegiatan

Tempat Pelaksanaan

Juara Umum Total Provinsi Anggaran (Rp)

1

2010

Festival Seni Sakral

Surabaya

Jawa Timur

2.085.167.000,-

2

2011

Utsawa Dharma Gita

Denpasar

Bali

2.167.655.000,-

3

2012

Festival Seni Sakral

Yogyakarta

Yogyakarta

5.164.253.000,-

4

2013

Temu Karya Ilmiah

Palangkaraya

Kalteng

5.553.254.000,-

5

2014

Utsawa Dharma Gita

Jakarta

Jakarta

11.312.691.000,-

4. Pemberian bantuan keagamaan Pemberian bantuan keagamaan untuk rumah ibadah yaitu untuk pembangunan Pura dan rehab/renovasi Pura, Pensertifikatan Pura, Alat Kebudayaan dan Kesenian. Jumlah bantuan dari Ditjen Bimas Hindu selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu: JENIS BANTUAN DATA BANTUAN SOSIAL KEAGAMAAN HINDU

No Tahun

Lokasi

Total Sertifikat Alat Anggaran (Rp) Rehab 2010 s.d 2014 TAHUN Tanah Pura Kebudayaan

1 2010 87 Lokasi 1.700.000.000 300.000.000

-

2.000.000.000

2

2011

151 Lokasi

1.300.000.000

100.000.000

-

1.400.000.000

3

2012

106 Lokasi

2.850.000.000

-

-

2.850.000.000

4

2013

222 Lokasi

5.500.000.000

135.000.000 3.024.555.000

8.659.555.000

5

2014

480 Lokasi 19.657.000.000

- 2.500.000.000

22.157.000.000

TOTAL

37.066.555.000

b. Peningkatan Layanan Kehidupan Beragama Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kehidupan beragama dengan memberikan bantuan beasiswa, penggandaan bahan ajar kurikulum inti perti Hindu dan pedoman TKI, penggandaan bahan ajar pendidikan tingkat dasar serta menerbitkan surat rekomendasi keagamaan baik untuk rohaniawan asing yang masuk ke Indonesia maupun rohaniawan asing yang untuk tinggal sementara. Peningkatan kualitas bagi tokoh dan pemuka agama Hindu difokuskan pada legitimasi posisi mereka di masyarakat melalui penerbitan Kartu Tanda Pengenal 8


Rohaniwan yang terdiri dari: DATA PELAYANAN KEAGAMAAN HINDU TAHUN 2010 s.d 2014 No

Jenis Rekomendasi

Jumlah (Lembar)/ Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

1.

Rekomendasi RPTKA

18

6

14

9

7

2.

Rekomendasi DPKK

4

4

8

9

6

3.

Rekomendasi IMTA

3

2

9

5

6

4.

Rekomendasi KITAS

5

2

4

7

-

Untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pada lembaga keagamaan Hindu dilakukan kegiatan pertemuan pejabat Ditjen Bimas Hindu dengan tokoh-tokoh lembaga keagamaan Hindu, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam rangka pengembangan lembaga-lembaga keagamaan Hindu, penerbitan tanda daftar lembaga keagamaan Hindu dan perpanjangan Tanda Daftar Lembaga Keagamaan Hindu. DATA BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA KEAGAMAN HINDU TAHUN 2010 s.d 2014 Nama Lembaga No

Tahun Anggaran Parisadha Pusat WHDI Pusat LPDG Pusat dan Daerah dan Daerah dan Daerah

Yayasan / Lembaga

Total Anggaran

1

2010

-

25

33

-

2.105.000.000

2

2011

34

26

34

19

2.496.000.000

3

2012

30

25

34

34

2.560.000.000

4

2013

29

28

32

50

3.205.000.000

5

2014

1

1

-

1

500,000.000

TOTAL

94

105

133

104

10.866.000.000

c. Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Hindu. 1. Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama yang berkualitas Peningkatan kualitas dan pengembangan pendidikan Hindu selama 5 tahun dilakukan berdasarkan kebijakan strategis dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2015 - 2019

9

meneruskan program-program yang telah berjalan sebelumnya, inovasi dan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan pendidikan Hindu di seluruh Indonesia. Terobosan dilakukan baik dalam memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan Hindu guna menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, mencetak dan menghasilkan peserta didik yang bermutu dan berkualitas, serta meningkatkan dan mengembangkan lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan agar mampu berdaya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Adapun bantuan yang sudah direalisasikan Ditjen Bimas Hindu sebagai berikut: DATA BANTUAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN AGAMA HINDU TAHUN 2010 s.d 2014 No

Jenis Bantuan

Tahun Anggaran

2010

2011

2012

2013

2014

Beasiswa Dosen S2,S3

24 Orang

31 Orang 27 Orang 20 Orang

Peningkatan 2 Kompetensi GAH

150 Orang


1

3

Kesejahteraan Dosen

Bantuan 4 Sertifikasi Dosen TOTAL

-

160 Orang

-

Total Anggaran -

- 11.540.000.000


900 Orang 307 Orang

-

2.610.000.000

-

1.595.000.000

3.030.500.000

334 Orang 1.361 Orang 673 Orang 40 Orang 9 Orang 18.775.500.000

2. Perkembangan Lembaga Pendidikan dan Keagamaan Hindu Untuk mendukung proses belajar mengajar di Pasraman Ditjen Bimas Hindu telah menyalurkan berbagai bantuan antara lain Bantuan Operasional, Rehab, Sarana dan prasarana seperti table dibawah ini :

10


DATA BANTUAN PASRAMAN TAHUN 2010 s.d 2014 JENIS BANTUAN

JUMLAH NO TAHUN LOKASI

JUMLAH

Sarana Prasarana

Rehab

BOP

1

2010

88 Lokasi

2.760.000.000

-

750.000.000

3.510.000.000

2

2011

208 Lokasi

5.700.000.000

-

2.430.000.000

8.130.000.000

3

2012

104 Lokasi

3.150.000.000

-

875.000.000

920..000.000

4

2013

71 Lokasi

850.000.000

875.000.000

675.000.000

2.400.000.000

5

2014

58 Lokasi

1.200.000.000 1.000.000.000

1.050.000.000

3.250.000.000

TOTAL

529 lokasi

13.660.000.000 1.875.000.000

5.780.000.000 18.210.000.000

Dalam rangka peningkatkan SDM dan kualitas tenaga pendidik guru Agama Hindu Swasta (Non PNS) Ditjen Bimas Hindu telah menyalurkan bantuan beasiswa S2 untuk guru Agama Hindu Non PNS sebanyak 3020 orang dengan anggaran sebesar Rp. 3.540.000.000,(tiga milyar lima ratus empat puluh juta rupiah). Dengan tujuan agar para guru swasta termotivasi untuk meningkatkan profesionalisme dan mutu pengajaran secara berkesinambungan. DATA BANTUANBEASISWA S2 GURU AGAMA HINDU NON PNS TAHUN 2010 s.d 2014 No Jenis Bantuan

1.

Beasiswa S2 GAH Non PNS

Tahun Anggaran 2010

2011

2012

-

-

-

2013

2014

20 Orang 20 Orang

Total Anggaran 1.000.000.000

3.

Bantuan S1 guru Agama Hindu Swasta (Non PNS). Dalam rangka peningkatkan SDM dan kualitas tenaga pendidik guru Agama Hindu Swasta (Non PNS) Ditjen Bimas Hindu telah


11

menyalurkan bantuan beasiswa S1 untuk guru Agama Hindu Non PNS sebesar Rp. 2.268.000.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah). DATA BANTUAN BEASISWA S1 GURU AGAMA HINDU NON PNS TAHUN 2010 s.d 2014 No Jenis Bantuan 1.

Beasiswa S1 GAH Non PNS

Tahun Anggaran 2010

2011

2012

6 Orang 31 Orang

-

2013

Total Anggaran

2014

20 Orang 20 Orang 2.380.000.000

4. Bantuan TK/PAUD Agama Hindu

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan, sosio emosional, bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Atas dasar itulah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu memandang perlu untuk membina dan meningkatkan kualitas pendidikan pada satuan pendidikan PAUD/TK Hindu yang menekankan pada peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan dengan memberikan bantuan,baik itu bantuan operasional pendidikan (BOP), bantuan sarana dan prasarana, serta bantuan rehab/pembangunan kepada lembaga PAUD/TK Hindu. DATA BANTUAN TK/ PAUD

TAHUN 2010 s.d 2014 NO TAHUN

JENIS BANTUAN

Rehab

Sarana Prasarana

1

2010

34 Lokasi

2

2011

75 Lokasi 1,250,000,000

3

2012

26 Lokasi

-

4

2013

25 Lokasi

5

2014

42 Lokasi

TOTAL

12

JUMLAH LOKASI

202 lokasi

-

1,700,000,000

JUMLAH

BOP -

1,700,000,000

500,000,000

1,750,000,000

-

575.000.000

575.000.000

850.000.000

-

-

850.000.000

-

750.000.000

315.000.000

1.065.000.000

2.450.000.000 1.390.000.000

5.940.000.000

2.100.000.000

-


5. Bantuan Mahasiswa Miskin dan Berprestasi

Sebagai salah satu program prioritas nasional, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu telah memberikan beasiswa dan biaya pendidikan kepada mahasiswa dari keluarga yang secara ekonomi kurang mampu namun berprestasi. DATA BANTUAN BEASISWA MISKIN DAN BERPRESTASI TAHUN 2010 s.d 2014 Beasiswa Miskin & Berprestasi

No

Tahun

1

2010

500 Orang

600,000,000

2

2011

600 Orang

720,000,000

3

2012

600 Orang

720.000.000

4

2013

650 Orang

975.000.000

5

2014

1000 Orang

1.200.000.000

3.350 Orang

4.215.000.000

Volume

TOTAL

Bantuan

6. Bantuan Perguruan Tinggi Hindu

Bantuan kepada Perguruan Tinggi Hindu swasta sebagai upaya menopang kebutuhan operasional sehingga proses pendidikan belum berjalan secara optimal. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu memberikan bantuan BOP, sarana dan prasarana. DATA BANTUAN SOSIAL PERGURUAN TINGGI AGAMA HINDU TAHUN 2010 s.d 2014 JENIS BANTUAN/LOKASI/ORANG

NO TAHUN

JUMLAH SARANA BEM/KMHDI/ BEASISWA & ANGGARAN REHAB PRASARANA UKMH PENELITIAN

BOP

1

2010

4 Lokasi

-

7 Lokasi

21 Lokasi

2

2011

5 Lokasi

-

12 Lokasi

20 Lokasi

3

2012

- 25 Orang

2 Lokasi

1 Lokasi

2 Lokasi

860.000.000

4

2013

20 Lokasi

-

2 Lokasi

1 Lokasi

2 Lokasi

1.050.000.000

5

2014

-

-

-

-

2 Lokasi

150.000.000

55 Lokasi 175 Orang

6 Lokasi

6 Lokasi

9 Lokasi

3.338.976.000

TOTAL

204 Orang

8.583.000.000

41 Lokasi 12.075.000.000


13

7. Tunjangan Profesi Dosen Non PNS

Tunjangan Profesi Dosen Non PNS baru untuk 4 orang yaitu sebesar Rp. 336,000,000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).

8. Dosen Penerima Beasiswa S-2 / S-3

Ditjen Bimas Hindu dalam kurun waktu lima tahun telah memberikan Bantuan Beasiswa S2/S3 sebanyak 145 orang dengan menggunakan dana sebesar Rp. 8.963.900,000,- (delapan milyar Sembilan ratus enam puluh tiga jutasembilan ratus ribu rupiah)

9. Percepatan Sertifikasi Dosen

Kegiatan sertifikasi dosen ini untuk 160 dosen namun tidak dapat dilaksanakan karena masih terkendala proses administrasi.

10. Peningkatan Kompetensi Dosen (Short Course)

Selain bantuan beasiswa, Ditjen Bimas Hindu juga memberikan bantuan penelitian untuk 10 dosen dalam program Postdoctoral and Sandwich Program for Research on Hindu Tradition and History. DATA BANTUAN SOSIAL PENELITIAN DOSEN AGAMA HINDU TAHUN 2010 s.d 2014 No Jenis Bantuan

Tahun Anggaran 2010

2011

2012

1. Penelitian Dosen 156 Orang 41 Orang 40 Orang

2013

2014 -

Total Anggaran

- 1.000.000.000

D. POTENSI DAN PERMASALAHAN Pelaksanaan tugas Bimbingan Masyarakat Hindu dilaksanakan oleh 3 (tiga) Unit Kerja Eselon II : a) Direktorat Urusan Agama Hindu; b) Direktorat Pendidikan Hindu dan c) Sekretariat Ditjen Bimas Hindu. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Bimbingan Masyarakat Hindu memiliki Potensi dan permasalahan : a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu :

14

Pengelolaan dan Pembinaan urusan agama dilaksanakan oleh Direktorat urusan agama melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2015 - 2019

1). Peningkatan kualitas pengamalan, penghayatan dan pelayanan agama Hindu; 2). Peningkatan kualitas dan pemberdayaan lembaga keagamaan; 3). Fasilitasi sarana dan prasarana keagamaan dalam rangka pemberdayaan umat.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut Direktorat Bimbingan Masyarakat Hindu mengalami beberapa persoalan :

Perkembangan arus globalisasi dan informasi menjadi penyebab utama masuknya gerakan keagamaan dari berbagai negara. Sebagai sebuah gerakan keagamaan baru yang membawa penafsiran terhadap teks-teks suci dan tradisi keagamaan yang mungkin berbeda dengan mainstream di Indonesia, faham keagamaan baru tersebut terkadang menimbulkan tanda tanya dan bahkan keresahan pada tingkat grassroot. Hal ini menimbulkan tantangan bagi pembangunan bidang agama yaitu bagaimana pembangunan bidang agama dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai pluralitas yang telah menjadi satu hukum alam akibat adanya globalisasi dan penyebaran informasi. 1. Peningkatan Kualitas pengamalan, penghayatan dan pelayanan agama Hindu

Peningkatan kualitas ini dilaksanakan melalui pembinaan dan penyuluhan keagamaan dengan ujung tombak penyuluh PNS dan Penyuluh non PNS. Penyuluh PNS sebanyak 183 orang dan Penyuluh Non PNS sebanyak 3.789. Dari 3.789 tersebut baru sebanyak 2.872 penyuluh yang sudah memperoleh Tunjangan sebesar Rp. 300.000, hal tersebut terjadi karena belum jelasnya mekanisme penetapan dan kriteria penyuluh Non PNS yang dapat memperoleh tunjangan. Upaya untuk meningkatkan tunjangan penyuluh non PNS terus dilakukan namun terbentur masalah regulasi, rekrutmen penyuluh non PNS yang belum jelas kriterianya serta kualifikasi penyuluh non PNS.

Penyuluhan juga dilaksanakan melalui media radio dan TV, namun belum maksimal memanfaatkan teknologi informasi. Penyuluhan untuk daerah terpencil dan terluar belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Program penyuluhan masih harus dibuatkan standar dan pola penyuluhan yang terstandar. Belum tersedianya modul pengembangan sistem penyuluhan bervariatif.


15

Pelayanan peningkatan kualitas kehidupan beragama telah dilaksanakan melalui penyediaan Kitab suci 38 judul Kitab suci/ Buku Keagamaan Hindu sebanyak 201.293 eksemplar , Konseling Perkawinan yang dilaksanakan oleh P4H (Pegawai Pembantu Pencatatan Perkawinan Hindu), Pembinaan Keluarga Sukinah, dan pembinaan tenaga rohaniawan. Namun upaya-upaya tersebut masih harus ditingkatkan baik kualitas maupun frekuensinya.

Peningkatan kualitas pengamalan agama dilakukan pula dengan pemasyarakatan dharma gita yaitu dengan melaksanakan Utsawa Dharma Gita. Untuk melestarikan seni budaya keagamaan melalui Festival Seni Keagamaan Hindu, seni budaya keagamaan ini digunakan dalam ritual keagamaan dengan berbasis kearifan lokal. Ini merupakan upaya untuk memperkenalkan seni budaya keagamaan Hindu dalam pelaksanaan ritual keagamaan Hindu yang sangat kaya dengan kearifan lokal, dan dalam upaya untuk menghargai adanya perbedaan dalam melaksanakan ritual tersebut harus dihormati oleh sesama umat Hindu. Disamping itu perlu melakukan kegiatan dialog keagamaan kerukunan melalui pentas seni keagamaan dengan masyarakat Hindu di luar negeri.

2. Peningkatan kualitas dan pemberdayaan lembaga keagamaan

16

Lembaga keagamaan yang menjadi mitra kerja Ditjen Bimas Hindu Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) , Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN), Perhimpunan Pemuda Indonesia (Peradah), Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LPDG), Lembaga Dharma Duta (LDD) dan yayasan Sosial keagamaan Hindu yang mendapat bantuan operasional dari Ditjen Bimas Hindu. Lembaga Keagamaan tersebut berjumlah 1.122 lembaga keagamaan yang tersebar dari tingkat pusat, Provinsi dan kabupaten/kota.

Lembaga keagamaan Hindu tersebut masih perlu meningkatkan kualitas manajemen dan kemandirian. Masih banyak pula Lembaga keagamaan yang belum memiliki sekretariat. Untuk keberlangsungan lembaga, lembaga masih perlu mendapat dukungan operasional dari pemerintah.


3. Fasilitasi sarana Prasarana Keagamaan dan pemberdayaan umat

Umat Hindu dalam melaksanakan ritual keagamaannya menggunakan banyak sarana keagamaan berupa alat kesenian untuk ritual keagamaan, pakaian pedanda/pemangku, peralatan ritual keagamaan. Untuk penyediaan sarana keagamaan tersebut pemerintah memberikan fasilitasi dengan membantu sebagian dari kebutuhan masyarakat akan sarana keagamaan untuk pelaksanaan ritual keagamaan.

Fasilitasi prasarana keagamaan dengan memberikan bantuan untuk merenovasi atau membangun pura (rumah ibadah) serta membantu penyelesaian pensertifikatan tanah pura. Jumlah Pura yang tersedia di seluruh Indonesia sebanyak 24.753 yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan perpustakaan pura terus didorong keberadaannya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap peningkatan kualitas pemahaman agama melalui kitab suci dan buku bacaan keagamaan yang tersedia di perpustakaan pura.

Pura sebagai tempat melaksanakan ibadah perlu diberdayakan agar dapat dimanfaatkan pula untuk kegiatan-kegiatan sosial umat Hindu dan pendidikan keagamaan Hindu. Dalam lima tahun kedepan pemberdayaan pura ini akan menjadi prioritas sehingga pura dapat menjadi pusat berkegiatan umat. Ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kerukunan intern umat.

Prasarana keagamaan yang perlu mendapat perhatian adalah ketersediaan tempat kremasi dan Balai Pesamdekan (Rumah Duka), keterbatasan dana dan ketersediaan tanah untuk pendirian krematorium menjadi persoalan sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk diberikan bantuan.

Kerukunan intern umat Hindu relatif stabil, namun demikian upaya untuk melakukan aksi ataupun pencegahan terjadinya konflik intern terus dilakukan dengan upaya-upaya meningkatkan frekuensi pertemuan umat, kegiatan seni keagamaan, pelatihan dharma gita dan strategi pengembangan potensi dan program desa binaan.

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat melalui pendekatan keagamaan yang dilakukan melalui strategi fasilitasi pemberdayaan ekonomi umat dan desa binaan. Desa binaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kerukunan melalui pendekatan kegiatan dialogis, karya dan teologis.


17

Pemberdayaan ekonomi umat juga diupayakan dengan pengumpulan dana punia yang dikelola oleh Badan Dana Dharma Nasional (BDDN). Badan Dana Nasional ini merupakan lembaga yang didirikan oleh PHDI sebagai upaya untuk menghimpun dana masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan umat. BDDN ini perlu dibuatkan kerangka regulasi agar potensi ekonomi dari pengumpulan dana umat tersebut dapat lebih jelas mekanismenya serta penyalurannya tepat sasaran.

b. Pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Hindu

Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Hindu dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Hindu dengan melaksanakan kegiatan 1) Peningkatan kualitas penyelenggaran Pendidikan Agama dan Keagamaan untuk tingkat dasar dan menengah dan 2) Peningkatan Akses, kualitas, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi. 1. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu a. Meningkatkan akses Pendidikan Agama dan Keagamaan

18

Untuk akses pendidikan agama dan keagamaan dari tingkat dasar sampai menengah masih mengalami kendala, masih banyak siswa-siswa sekolah umum belum mendapatkan pelayanan pendidikan agama karena tidak tersedianya guru agama Hindu di sekolah. Agar siswa-siswa Agama Hindu mendapat pelayanan pendidikan agama Hindu maka didirikan Sekolah Minggu (Pasraman) . Siswa yang belajar Agama Hindu di Sekolah minggu ini membayar iuran setiap bulan dan membeli sendiri buku agama Hindu. Kondisi Ruang Kelas sekolah minggu sangat terbatas sehingga berdampak pada penggabungan proses belajar mengajar antar jenjang. Ini berakibat pelajaran tidak dapat disampaikan secara berjenjang dari kelas 1 sd 12. Direktorat Pendidikan Hindu melayani siswa beragama Hindu dari tingkat Dasar sampai Menengah sebanyak 1.186.633 siswa dan memiliki Pasraman non Formal sebanyak 2.286.

Disisi lain pendirian Lembaga Pendidikan Keagamaan, regulasinya baru terbit tahun 2014. PMA No. 56 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu, ini berdampak pada lambatnya perkembangan lembaga pendidikan keagamaan Hindu. Terbitnya PMA tersebut


merupakan peluang untuk mengembangkan Pasraman sebagai sekolah formal keagamaan dan dapat memberikan akses kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan. Pendidikan Keagamaan dalam bentuk Pasraman yang selama ini dikembangkan oleh masyarakat masih bersifat Non Formal dan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Siswa-siswa dan tenaga pendidik pada Pasraman Non Formal ini seharusnya memperoleh perhatian dari pemerintah melalui pemberian BOS ( Bantuan Operasional Sekolah) dan KIP ( Kartu Indonesia Pintar). b. Meningkatkan kualitas tenaga Pendidik dan Kependidikan

Untuk tenaga pendidik Agama Hindu sebanyak 6.829 guru PNS dan 269 guru non PNS. Sebanyak 5.879 sudah disertifikasi dan masih tersisa 1.219 yang belum disertifikasi. Untuk Tenaga Pendidik Non PNS yang sudah disertifikasi dan Inpassing memperoleh Tunjangan Kinerja sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Namun keberadaan guru Non PNS ini belum memenuhi kebutuhan Tenaga Pendidik Agama Hindu sehingga di beberapa Provinsi diangkat Guru Tidak Tetap (GTT) yang mengajar di Sekolah Minggu (Pasraman), mereka tidak mendapatkan fasilitas dan tunjangan dari pemerintah.

Untuk meningkatkan kualitas tenaga Pendidik telah dilaksanakan pembinaan dan pelatihan berupa Pelatihan Penelitian, Proses Belajar Mengajar , penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku.Tenaga Pendidik juga diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi berupa penyaluran bantuan beasiswa S1/D4 dan S2. Sehingga Tenaga Pendidik Agama Hindu PNS sudah memenuhi kualifikasi tenaga pendidik, demikian pula untuk tenaga pendidik Non PNS diberikan kesempatan yang sama.

Disisi lain pengangkatan guru agama Hindu menjadi kendala karena wewenang pengangkatannya pada Pemerintah daerah, dimana ketersediaan guru agama Hindu menjadi tidak merata sesuai dengan siswa yang harus dilayani. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kebijakan di masing-masing Pemerintah daerah terkait pengangkatan guru agama Hindu. Di beberapa provinsi sudah lama (kurang lebih 5 tahun terakhir ) tidak terjadi pengangkatan guru agama Hindu, ini akan berdampak pada


19

tidak adanya regenerasi dimana sejumlah guru agama Hindu akan memasuki masa pensiun. Kurang lebih tiga tahun ke depan apabila tidak ada pengangkatan guru agama akan terjadi kekosongan guru agama sehingga siswa tidak dapat terlayani pendidikan agamanya. 2. Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi a. Meningkatkan akses pelayanan Pendidikan Tinggi agama Hindu

Program Bimbingan Masyarakat Hindu memiliki 3 (tiga) Perguruan Tinggi Negeri dan 9 (Sembilan ) Perguruan Tinggi swasta. Dalam rangka untuk meningkatkan akses Pendidikan Tinggi Agama Hindu maka telah dilaksanakan pemberian beasiswa mahasiswa miskin dan Beasiswa Pendidikan Miskin dan Berprestasi (Bidikmisi) serta Bantuan operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Bidikmisi yang diperuntukkan bagi siswa-siswa berprestasi yang berminat melanjutkan ke perguruan tinggi agama masih diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Hindu Negeri (PTAHN) . Perguruan Tinggi Agama Hindu Swasta (PTAHS) sesungguhnya memiliki potensi untuk merekrut siswa-siswa berprestasi yang kurang mampu, namun karena keterbatasan dana, PTAHS sulit untuk menjaring siswa-siswa berprestasi tersebut untuk bergabung di PTAHS. Demikian pula dengan pemberian Bantuan Operasional hanya diperuntukkan bagi Perguruan Tinggi Negeri, sedangkan Perguruan Tinggi swasta sebanyak 9 PTAHS tidak mendapatkan Bantuan Operasional. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dilaksanakan untuk menambah daya tampung Perguruan Tinggi Agama Hindu baik swasta maupun negeri.

Selanjutnya untuk meningkatkan akses pendidikan Tinggi Agama Hindu perlu dilakukan perubahan status sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat untuk melanjutkan pendidikan keagamaan pada jenjang pendidikan Tinggi. b. Meningkatkan kualitas Pendidikan Tinggi Agama Hindu

20

Peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Agama Hindu dilaksanakan dengan meningkatkan peringkat akreditasi, saat ini dari 12 perguruan tinggi telah memiliki peringkat akreditasi B, 1


(satu) Perguruan Tinggi dan 11 (sebelas) Perguruan Tinggi masih pada peringkat akreditasi C. Dari 12 perguruan tinggi terdapat 46 Program Pendidikan dengan peringkat akreditasi C sebanyak 20 Prodi, B sebanyak 24 Prodi dan 2 Prodi berakreditasi A. Dalam 5 tahun kedepan Ditjen Bimas Hindu akan meningkatkan peringkat akreditasi minimal B.

Peningkatan kualitas ini ingin dicapai dengan meningkatkan kualitas Jurnal dan penelitian. Selama ini PTAHN belum memiliki jurnal yang terakreditasi baik dan hasil penelitian belum diproses HAKI dan masih minim yang masuk dalam Jurnal nasional maupun Internasional.

c. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Pendidikan Tinggi Hindu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditingkatkan kualitasnya melalui kualifikasi dan sertifikasi dosen. Dosen yang sudah tersertifikasi sebanyak 179 dosen dari 497 dosen. Itupun baru terbatas pada dosen Perguruan Tinggi negeri. Lima tahun kedepan akan mulai melakukan sertifikasi bagi dosen non PNS. Selanjutnya para pendidik dan Tenaga pendidik terus ditingkatkan kualifikasinya melalui pemberian beasiswa.

d. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pendidikan Tinggi Hindu Masih perlunya meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk memberikan keterampilan kerja bagi mahasiswa-mahasiswa PTAH. Enterpreneurship bagi mahasiswa-mahasiswa PTAH masih harus terus ditingkatkan sehingga mahasiswa-mahasiswa PTAH memiliki daya saing dan siap dalam persaingan dunia kerja.

Tata kelola Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui pengembangan lembaga dan kerjasama di dalam dan luar negeri. Untuk pengembangan lembaga perlu difokuskan untuk memperbaiki Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria agar penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai standar Nasional Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Kerjasama luar negeri yang sudah dilaksanakan dengan India sudah berlangsung kurang lebih 7 (tujuh) tahun berupa pemantapan Pendidikan Pasca Sarjana dan Short Course Ayurwedic dan kerjasama dengan


21

Belanda berupa program Post Doctoral untuk short course penelitian bagi dosen-dosen yang sedang melaksanakan program doctoral.

Pendidikan Tinggi Agama Hindu terus meningkatkan akses bagi masyarakat dengan membuka program studi pendamping pendidikan keagamaan yang lebih diminati mahasiswa dibandingkan program studi keagaamaan. Namun dampaknya terjadi Program Studi langka (berbasis keagamaan) menjadi kurang peminatnya, hal ini tentunya harus dicarikan strategi yang lebih inovatif dan kreatif.

c. Dukungan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

22

Masih adanya SDM yang tidak memahami tugas dan Fungsi serta tidak memiliki keterampilan menjadi kendala dalam mengembangkan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembimas pada Satuan Kerja Kanwil melaksanakan tugas administrasi dan pelayanan agama dengan SDM yang terbatas bahkan tanpa dibantu staf pelaksana. Selain kondisi tersebut di beberapa Provinsi dan Kabupaten/kota terdapat DIPA/anggaran dan umat yang harus dilayani namun tidak ada struktur Pembimas/ penyelenggara.

Masih lemahnya data keagamaan dan pendidikan seringkali menjadi kendala dalam penyusunan perencanaan dan anggaran. Evaluasi masih belum menjadi basis penyusunan perencanaan dan anggaran karena lemahnya sistem evaluasi. Publikasi kegiatan keagamaan frekuensinya masih perlu ditingkatkan, sistem e-data yang terpusat belum dapat berjalan karena kendala infrastruktur dan SDM.

Pelaporan keuangan masih terkendala komunikasi karena tidak semua Satker mudah mengakses internet serta keterbatasan kemampuan SDM menyebabkan keterlambatan laporan keuangan per periode. Pelaporan BMN masih sering tidak tepat waktu karena pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai jadwal. Pemeliharaan peralatan perkantoran perlu terus ditingkatkan agar memiliki masa pakai yang lebih panjang. Pengarsipan surat masih belum secara elektronik sehingga sering terjadi kehilangan arsip.


BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN A. VISI, MISI DAN AGENDA PRIORITAS KABINET KERJA 1. Visi

Visi Kabinet Kerja untuk lima tahun ke depan adalah “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

2. Misi

Misi yang ditempuh dalam rangka mewujudkan Visi Kabinet Kerja tersebut adalah: a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum. c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. e. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3. Agenda Prioritas (Nawa Cita)

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan Kabinet Kerja. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita, yaitu:


23

a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. b. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. d. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. h. Melakukan revolusi karakter bangsa. i. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN AGAMA 1. Visi dan Misi a. Visi

Visi Kementerian Agama 2015-2019 adalah “terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

b. Misi

Sesuai dengan Visi Kementerian Agama 2015-2019, maka misi yang diemban dalam pembangunan bidang agama, mencakup: 1) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran dan nilai-nilai keagamaan 2) Meningkatkan kualitas dan akses layanan keagamaan 3) Meningkatkan pemberdayaan potensi ekonomi keagamaan

24


4) Meningkatkan peran lembaga sosial keagamaan 5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji 6) Memantapkan kerukunan umat beragama sebagai pilar NKRI 7) Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan agama dan pendidikan keagamaan 8) Menguatkan sistem tatakelola pembangunan bidang agama yang handal 2. Tujuan dan Sasaran a. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Agama, maka tujuan pembangunan bidang agama periode 2015- 2019 yang ingin dicapai yaitu: 1) Meningkatkan pemahaman dan ketaatan umat beragama terhadap ajaran agamanya. 2) Meningkatkan kualitas layanan keagamaan terhadap umat beragama. 3) Meningkatnya potensi dana sosial keagamaan yang mendorong kesejahteraan umat dan percepatan pembangunan bidang agama. 4) Meningkatkan kontribusi lembaga sosial keagamaan sebagai unsur penting pembangunan dan pembentukan masyarakat madani. 5) Mewujudkan kepuasan layanan haji dan pengelolaan dana haji. 6) Meningkatkan kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan Nasional. 7) Mengembangkan pelayanan pendidikan yang merata, berdaya saing, dan berkarakter. 8) Menjalankan penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

b. Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan strategis pembangunan bidang agama 20152019 ditentukan sasaran strategis sebagai berikut:


25

1) Meningkatnya dukungan manajemen dan kapasitas sarana prasarana, yang ditandai dengan: a) kualitas penyelenggaran tugas-tugas kelembagaan; b) tingkat ketersediaan sarana prasarana perkantoran. 2) Meningkatknya kerukunan umat beragama dan layanan umat Khonghucu, yang ditandai dengan: a) kualitas kerukunanan; b) kerjasama lintas agama; dan c) kualitas layanan keagamaan Khonghucu. 3) Meningkatknya pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Agama, yang ditandai dengan: a)Laporan Keuangan dengan opini WTP, dan b) ketaatan aparatur terhadap peraturan perundang-undangan. 4) Meningkatnya penelitian pengembangan dan pendidikan pelatihan, yang ditandai dengan: 1) meningkatnya pemanfaatan hasil litbang,dan 2) kinerja alumni diklat. 5) Meningkatnya penyelenggaraan haji dan umrah, yang ditandai dengan: 1) Indeks kepuasan jamaah; 2) Profesionalisme penyelenggara haji dan umrah. 6) Meningkatnya pendidikan Islam, yang ditandai dengan: 1) APK/ APM; dan 2) Tingkat kelulusan. 7) Meningkatnya bimbingan masyarakat Islam, yang ditandai dengan: 1) ketaatan umat beragama; 2) kualitas layanan keagamaan. 8) Meningkatnya bimbingan masyarakat Kristen, yang ditandai dengan: 1) ketaatan umat beragama; 2) kualitaslayanan keagamaan. 9) Meningkatnya bimbingan masyarakat Katolik, yang ditandai dengan: 1) ketaatan umat beragama; 2) kualitas layanan keagamaan. 10) Meningkatnya bimbingan masyarakat Hindu, yang ditandai dengan: 1) ketaatan umat beragama; 2) kualitas layanan keagamaan. 11) Meningkatnya bimbingan masyarakat Buddha, yang ditandai dengan: 1) ketaatan umat beragama; 2) kualitas layanan keagamaan. 26


C. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU 1. VISI

Sejalan dengan visi Kabinet Kerja, Kementerian Agama, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat pada periode 2015 – 2019 berusaha untuk mencapainya dengan meningkatkan kualitas akhlak umat, mencerdaskan umat dan meningkatkan partisipasi umat sehingga lebih mandiri maka ditetapkan visi :

“Terwujudnya Masyarakat Hindu yang taat beragama , rukun, cerdas dan sejahtera lahir dan batin” Taat Beragama

: keimanan dan ketaqwaannya (Sraddha dan Bhakti) kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat serta patuh dalam menjalankan ajaran-ajaran agama sehingga ia mencapai kedudukan yang mulia

Rukun

: rukun dengan sesama umat maupun umat lain dan senantiasa mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan sehingga bisa hidup berdampingan secara damai dan harmonis.

Umat Hindu yang cerdas

: - Cerdas spiritual adalah umat mampu beraktualisasi diri melalui olahhati/ kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakqwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul

- Cerdas emosional adalah umat mampu beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannnya. - Cerdas Intelektual adalah umat Hindu yang beraktulisasi diri melalui olah


27

pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi Sejahtera Lahir Batin

: - terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani sehingga mampu mewujudkan tujuan agama moksartham jagaddhita ya ca iti dharma

2. MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu mewujudkannya melalui misi : a. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama Hindu dalam kehidupan sehari-hari; b. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan Beragama; c. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama Hindu; d. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan Pendidikan Agama dan Keagamaan e. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. TUJUAN

Untuk merealisasikan visi dan misi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, perlu dirumuskan tujuan yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya Misi dan tercapainya visi : a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Hindu dalam sikap dan kehidupan sehari-hari; b. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama dan menguatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan yang didukung oleh tata kelola yang efektif, efisien dan akuntabel; c. Meningkatkan pemahaman dan persepsi masyarakat mengenai Kerukunan antar umat; d. Mengurangi kesenjangan akses pendidikan agama Hindu dengan meningkatkan kualitas layanan pendidikan Agama Hindu; e. Terwujudnya Pendidikan Keagamaan Formal dan meningkatkan kualitas Pendidikan Keagamaan Non Formal;

28


f. Meningkatkan akses pendidikan tinggi khususnya bagi masyarakat kurang mampu, serta meningkatkan kualitas, relevansi, daya saing Pendidikan Tinggi dan meningkatkan tata kelola kelembagaan Pendidikan Tinggi Agama Hindu; g. Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang professional. 4. SASARAN STRATEGIS Untuk merealisasikan Tujuan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, perlu dirumuskan Sasaran strategis yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran tercapainya tujuan dalam rangka terlaksananya misi dan tercapainya visi : a. Terwujudnya kualitas pemahaman dan pengamalan Agama, ditandai dengan meningkatnya pemahaman dan prilaku keagamaan umat beragama yang moderat dan inklusif melalui: -

Persentase lembaga Sosial Keagamaan yang memenuhi standar minimal lembaga keagamaan;

-

Jumlah Penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan.

-

Jumlah Kitab suci dan Buku Keagamaan yang didistribusikan

b. Tersedianya pelayanan kehidupan beragama dan menguatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan yang didukung oleh tata kelola yang efektif, efisien dan akuntabel melalui; -

Pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Hindu;

-

Lembaga sosial keagamaan yang mendapatkan pembinaan penguatan dan pemberdayaan;

-

Meningkatkan kualitas keagamaan;

-

Pembinaan dan pengembangan seni budaya keagamaan Hindu.

-

Pemberdayaan dan tata kelola rumah ibadah

sarana dan prasarana pelayanan

c. Terwujudnya kerukunan umat beragama berupa harmonisasi sosial dan kerukunan intern umat Hindu dalam rangka keberlangsungan NKRI; Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2015 - 2019

29

-

Pembinaan kerukunan Internal umat Hindu;

-

Meningkatkan Dialog kerukunan;

-

Menyediakan Tenaga Teknis Kerukunan.

d. Meningkatnya akses pendidikan agama PAUD, dasar, dan menengah yang berkualitas dengan menyediakan layanan pendidikan Agama; -

Menyediakan buku pelajaran dan bacaan;

-

Menyediakan media pembelajaran;

-

Memberikan fasilitasi sarana dan parasarana pendidikan agama;

-

Satuan Pendidikan keagamaan yang memiliki SNP;

-

Satuan Pendidikan yang melaksanakan kurikulum yang berlaku.

-

Merumuskan standardisasi pengelolaan PAUD Keagamaan;

e. Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan yang kompetitif, maju dan adaptif terhadap perkembangan zaman, dengan tetap menjaga identitas dan karakteristik yang khas sebagai lembaga pendidikan keagamaan Hindu; -

Meningkatkan kualitas guru melalui kualifikasi guru S1/D4, S2;

-

Menyediakan Guru yang bersertifikat pendidik;

-

Satuan pendidikan Keagamaan yang memiliki SNP;

-

Pembinaan penyelenggaraan Pasraman ;

-

Guru yang menerima tunjangan;

-

Guru yang diberikan pembinaan;

-

Pembinaan KKG/MGMP.

-

Meningkatkan kualifikasi guru-guru pendamping dan pengasuh PAUD Keagamaan;

-

Memberikan pelatihan bagi guru-guru pendamping dan pengasuh PAUD Keagamaan;

-

Mengintegrasikan layanan kesehatan dan pengasuhan dengan PAUD.

f. Meningkatnya akses pendidikan tinggi khususnya bagi masyarakat kurang mampu, serta meningkatkan kualitas, relevansi, daya saing Pendidikan Tinggi dan meningkatkan tata kelola kelembagaan Pendidikan Tinggi Agama Hindu; 30


j.

-

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi;

-

Penerima beasiswa mahasiswa berprestasi;

-

Penerima bidikmisi;

-

Meningkatkan kualitas Sarana dan prasarana pendidikan tinggi;

-

Satuan Pendidikan dan Prodi yang terakreditasi B;

-

Penelitian yang diproses HAKI dan masuk Jurnal Internasional;

-

Meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat berbasis Prodi;

-

Pengembangan Kerjasama Luar negeri;

-

Peningkatan kualitas Dosen;

-

Kualifikasi Dosen S3;

-

Sertifikasi Dosen;

-

Dosen yang menerima tunjangan;

-

Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan;

-

Pengembangan dan pembinaan event pendidikan Tingkat Nasional.

Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui perencanaan dan pengaanggaran yang berkualitas, pembinaan SDM yang professional, laporan keuangan yang akuntabel, pengawasan dan pelayanan umum yang prima: 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan danAnggaran; 2. Tersedianya Dokumen Evaluasi Perencanaan; 3. Tersedianya Data Perencanaan; 4. Tersedianya Dokumen Organisasi dan Tata Laksana; 5. Terbinanya Pegawai Ditjen Bimas Hindu; 6. Terlaksananya Pengawasan Intern; 7. Tersedianya Laporan Keuangan dengan opini WTP; 8. Tersedianya Dokumen pengelolaan BMN; 9. Tersedianya danTerpeliharanya Sarana Perkantoran; 10. Terlaksananya Pelayanan Umum.


31

32


BAB III ARAH KEBIJAKAM DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang agama dan pendidikan, Kementerian Agama telah menetapkan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam lima tahun ke depan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama tercantum dalam Renstra 2015 – 2019, merupakan acuan dalam menyusun arah kebijakan dan startegi nasional Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu untuk periode 2015 – 2019. Renstra Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu 2015 – 2019 merupakan bagian dari upaya untuk mendukung tercapainya visi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Hindu yang taat beragama , rukun, cerdas dan sejahtera lahir dan batin” serta menjawab berbagai tantangan pembangunan bidang bidang agama Hindu. Pada bagian akhir bab III ini dibahas mengenai kerangka regulasi dan kelembagaan. Kerangka regulasi, baik yang sudah ada maupun yang akan dirumuskan, harus sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat pada kurun 2015 -2019. Kerangka ini mendasari identifikasi peraturan perundangan, regulasi apa saja yang masih diperlukan/disempurnakan; memberikan indikasi dan arah kerangka regulasi dan menyusun konsep regulasi yang akan digunakan sebagai landasan dalam upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu. Kerangka kelembagaan, sesuai dengan tujuan, memberikan gambaran menyeluruh mengenai kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN 2015-2019. Struktur organisasi harus dibangun secara tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan program-programya, dan memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya apparatus. Oleh karenanya, kerangka kelembagaan berkaitan erat dengan struktur organisasi dan kebutuhan sumberdaya Direktorat Bimas Hindu dan kemampuan pendanaan, sehingga struktur organisasi dapat mendukung pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Bimas Hindu.


33

Untuk dapat mencapai visi dan misi Direktorat Jenderal Bimas Hindu merumuskan Arah Kebijakan : (1) arah kebijakan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu, (2) Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Hindu dan (3) Pelayanan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Arah Kebijakan tersebut untuk mencapai outcome Program Bimas Hindu : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan, pemahaman dan pengamalan agama Hindu dan 2) Meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan Hindu. A. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Agama Hindu yang dimuat dalam Program Bimbingan Masyarakat Hindu.

Arah Kebijakan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu diprioritaskan untuk : (1) Meningkatkan kualitas pelayanan, pemahaman dan pengamalan ajaran Agama Hindu dan (2) meningkatkan kerukunan Intern. 1. Meningkatkan kualitas pelayanan, pemahaman dan pengamalan ajaran Agama Hindu dengan strategi : a. Meningkatkan kualitas 2.962 penyuluh/tenaga teknis keagamaan melalui pembinaan dan pengembangan berupa : -

Fasilitasi operasional penyuluh;

-

Pembinaan dan pengembangan kualitas penyuluh;

-

Sertifikasi Penyuluh PNS dan Non PNS;

-

Pengembangan Program Penyuluhan;

-

Pembinaan dan Pengembangan P4H ( Pegawai Pembantu Pencatat Perkawinan Hindu)

-

Melakukan Pemilihan penyuluh teladan;

-

Melaksanakan simakrama dengan tokoh agama, masyarakat dan generasi muda;

-

Meningkatkan kualitas/variatif program penyuluhan.

b. Memberikan fasilitasi 250 lembaga sosial keagamaan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Hindu berupa ;

34

-

Dialog dengan pinandita/tokoh agama/cendekiawan/tokoh masyarakat/pemuda/wanita

-

Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi umat meningkatkan kesejahteraan umat berbasis agama;

untuk


-

Bantuan untuk pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan ekonomi umat;

-

Desa binaan kerukunan intern berbasis ekonomi umat;

-

Pembinaan keluarga sukinah;

-

Pemilihan keluarga sukinah;

-

Pemberdayaan dan tata kelola rumah ibadah sebagai pusat kegiatan agama, pendidikan dan sosial kemasyarakatan;

-

Pembinaan kerukunan di wilayah 3T (terdepan, tertinggal dan terdalam).

-

Pengembangan dan Pembinaan Sanggraha Pinandita dan sarati banten sebagai rohaniawan

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lembaga sosial keagamaan melalui penguatan dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan sebanyak 1.122 lembaga sosial keagamaan dilaksanakan secara bertahap selama 2015 -2019 berupa; -

Fasilitasi pembinaan keagamaan;

dan

pengembangan

-

Bantuan operasional PHDI;

-

Bantuan operasional LPDG;

-

Bantuan operasional Badan Penyiaran Hindu;

-

Bantuan Operasional Lembaga keagamaan Hindu;

-

Bantuan operasional Lembaga keagamaan Pemuda;

-

Fasilitasi pembangunan/rehab sekretariat PHDI;

-

Fasilitasi pembangunan/rehab keagamaan.

secretariat

lembaga

Lembaga

sosial

sosial

d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan keagamaan di 33 Provinsi berupa ; -

Fasilitasi Rumah ibadah untuk meningkatkan kualitas rumah ibadah agar memenuhi standar minimal;

-

Fasilitasi Sarana keagamaan;

-

Menyediakan Kitab Suci bagi umat;

-

Fasilitasi sertifikasi tanah pura.

keagamaan

untuk

melaksanakan


ritual

35

e. Pembuatan naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria pelayanan kehidupan beragama sebanyak 55 dokumen selama 2015 -2019 berupa; -

Penyusunan NSPK penguatan keagamaan;

dan pemberdayaan lembaga

-

Penyusunan NSPK pemberdayaan umat;

-

Penyusunan NSPK pengembangan program penyuluhan;

-

Penyusunan pedoman struktur kurikulum penyuluhan;

-

Penyusunan pedoman penyuluh dan penyuluhan.

f. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan Hindu berupa: -

Pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan;

-

Pelaksanaan event budaya keagamaan tingkat daerah dan nasional.

2. Meningkatkan pembinaan kerukunan Internal Umat Hindu dengan strategi: a. Pelaksanaan kegiatan yang membangun kerukunan intern b. Dialog Kerukunan Intern c. Menyediakan tenaga teknis kerukunan B. Arah Kebijakan dan Strategi Pendidikan Hindu yang dimuat dalam Program Bimbingan Masyarakat Hindu. Arah kebijakan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Hindu diprioritaskan untuk : 1) meningkatkan akses dan kualitas pendidikan agama dan keagamaan Hindu tingkat dasar dan menengah ; 2) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan tingkat dasar dan menengah; 3) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi Hindu dan 4) meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan Hindu. 1. Strategi dalam Meningkatkan akses pendidikan agama dan keagaman Hindu tingkat PAUD, Dasar dan Menengah berupa: a. Penyediaan buku pelajaran dan bacaan. b. Penyediaan media pembelajaran. c. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana 36


2. Strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagaman Hindu Tingkat PAUD, Dasar dan Menengah berupa: a. Terpenuhinya SNP oleh Satuan Pendidikan Keagamaan. b. Pelaksanaan kurikulum yang berlaku oleh satuan pendidikan. c. Pembinaan terhadap pasraman. d. Penyediaan fasilitas event pendidikan. 3. Strategi dalam meningkatkan kualitas Tenaga Pendidik dan kependidikan tingkat PAUD, Dasar dan Menengah berupa: a. Peningkatan kualifiasi guru menjadi Sl/D4, S2 b. Sertifkasi, pemberian tunjangan, dan pembinaan bagi guru c. Fasilitasi terhadap KKG/MGMP. 4. Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan Tinggi Hindu berupa: a. Peningkatan jumlah mahasiswa yang dilayani dengan adanya BOPTN. b. Pemberian beasiswa baik bagi siswa miskin maupun siswa berprestasi antara lain berupa beasiswa Prestasi Akademik dan BIDIKMISI. c. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan. 5. Strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Hindu berupa: a. Peningkatan akreditasi menjadi minimal B bagi satuan pendidikan dan prodi. b. Pemberian HAKI bagi hasil penelitian. c. Dimuatnya hasil penelitian dalam jurnal Internasional. d. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa. e. Melaksanakan kerjasama Luar negeri. f. Pemberian fasilitas bagi event pendidikan tinggi. 6. Strategi dalam meningkatkan kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan Tinggi Hindu berupa: a. Peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3. b. Pembinaan terhadap dosen. c. Pelaksanaan program pengabdian masyarakant oleh dosen. d. Sertifikasi pendidik serta pemberian tunjangan bagi dosen. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2015 - 2019

37

C. Arah Kebijakan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Selain arah kebijakan dan strategi bidang Agama dan Pendidikan, ditetapkan juga arah kebijakan dan strategi pendukung dalam menunjang pelaksanaan arah kebijakan dan strategi bidang Agama dan Pendidikan serta peningkatan kualitas tata kelola dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya di Bimas Hindu Kegiatan pendukung tersebut adalah: 1. Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu a. NSPK pengelolaan Pendidikan agama dan keagamaan b. Efektivitas Dewan Pendidikan 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu, melalui: a. Penyusunan administrasi perencanaan, keuangan, administrasi umum, ortala dan kepegawaian yang tepat waktu; b. Pelayanan ketatausahaan kerumahtanggaan dan perlengkapan serta BMN; c. Pemeliharaan dan perkantoran.;

pengadaan

sarana

dan

prasarana

d. Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana; e. Pembinaan SDM; f. Pengembangan SDM: g. Rekrutmen pegawai; h. Pengembangan struktur penyelenggara);

daerah

(pembimas

dan

i. Pelayanan Advokasi dan Hukum; j. Kerjasamaperencanaan; k. Aplikasi Data perencanaan; l. Penyajian data dan informasi berbasis IT; m. Publikasi Kegiatan Ditjen Bimas Hindu; n. Ketersediaan bahan kepustakaan dan berfungsinya kearsipan (tersedianya bahan pustaka dan dokumentasi iersedia dan penyajian); 38


o. Mendukung pencapaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Agama; dan p. Jumlah naskah kebijakan manajemen dan peraksanaan tugas teknis lainnya. D. Kerangka Regulasi Kebijakan pembangunan Program Bimas Hindu berpijak pada dasardasar hukum yang terkait dengan pembangunan di bidang agama dan pendidikan, sehingga dapat melakukan pelayanan agama dan pendidikan agama Hindu yang bermutu, berkontribusi dalam pembangunan warga negara yang kritis dalam mendorong kerukunan umat beragama, memperkuat konsolidasi demokrasi, mengakselerasi pertumbuhan eknomi, dan mengentaskan kemiskinan. Peran ini dicapai dalam koridor amanat hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Berikut disampaikan dasar hukum pokok yang harus diperhatikan dalam pembangunan bidang agama mengawal perannya dalam sistem berbangsa dan bernegara : 1. UUD 1945 Pasal 28 E amandemen ke 2 pasal 1 berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, Pasal 28J ayat (2) menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasnnya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, niali-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis; 2. UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2) yang menyatakan Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 3. Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan dan/ atau penodaan Agama; 4. Penjelasan dan Penetapan Presiden RI Nomor 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; 5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/Mdn-Mag/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur


39

pemerintah dalam menjamin Ketertiban dan Kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat Agama oleh pemeluk-pemeluknya; 6. Instruksi Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1995 tentang Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 di Daerah; 7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia; 8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri No 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pendirian rumah ibadah; 9. KMA No 84 tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan kemurnia Hidup Umat Beragama.

Dasar Hukum pokok yang harus diperhatikan dalam pembangunan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan mengawal perannya dalam sistem berbangsa dan bernegara : 1. UUD 1945 pasal 31 ayat (3) yang menyatakan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UndangUndang; 2. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 12 yang menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai hak asasi manusia. 3. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 13 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan dan memanfaatkan ilmu dan teknologi. 4. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 55 yang menyatakan setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi, sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali; 5. UU No 39 tahun 1999 tentan Hak Asasi Manusia pasal 60 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan

40


pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya; 6. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat (1) menyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; 7. UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 43 ayat (1), dan (2) yang menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua, wali dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya; perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana meliputi pembinaan, pembangunan dan pengamalan ajaran agama Hindu; 8. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 48-54 yang menegaskan bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar, memberikan kesempatan seluas-luasnya, yang diarahkan kepada pengembangan sikap dan kemampuan anak, penghormatan hak asasi, pengembangan rasa hormat kepada orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai nasional; 9. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, yang menyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab; 10. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional pasal 30 ayat (1-4), yang menyatakan bahwa (i) Pendidkan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (ii) Pendidikan Keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama; (iii) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal; (iv) pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan Diniyah, pesantren,pasraman, pabhaja samanera dan bentuk lain yang sejenis; 11. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2015 - 2019

41

membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Mahaesa serta berakhlak mulia; 12. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan peraturan pelaksanaanya yang mengatur status, standar kualifikasi dan kompetensi, upaya peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru dan dosen sebagai komponen utama pendidikan, serta kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendanainya. Renstra Program Bimbingan Masyarakat Hindu 2015 – 2019 merupakan kelanjutan dari Renstra 2009 – 2014, yang diperkuat oleh isu pembangunan serta agenda prioritas pemerintah baru yang tertuang dalam RPJMN 2015 -2019 sebagai landasan yang kokoh dalam menghantarkan Indonesia menjadi negara maju. Isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam kaitannya dengan tugas fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu : 1. Masih terjadinya kesenjangan antara pemahaman agama dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari; 2. Masih kurangnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga harmonisasi intern dan antar umat beragama; 3. Masih belum optimalnya kehadiran negara terhadap umat dalam pembinaan agama; 4. Masih perlunya perluasan akses dan peningktan kualitas pendidikan agama dan keagamaan; 5. Masih perlunya perluasan akses, peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi Hindu; 6. Perlu terus dtingkatkan tata kelola pemerintahan agar dapat mewujudkan laporan keuangan yang WTP. Dengan memperhatikan isu strategis tersebut maka perlu dilakukan perubahan lingkungan, format, dan koordinasi dengan melakukan penataan sistem regulasi agar dapat dioperasionalkan dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. Berikut perincian mengenai kebutuhan regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran program Bimbingan Masyarakat Hindu :

42


1. Peraturan yang berkaitan dan relevan dengan lembaga Keagamaan Lembaga

Yg Sudah ada

LPDG

KMA No. 488 tahun 2000 tentang pendirian LPDG

PHDI

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-101. AH.01.07 tahun 2012 tentang pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

Yayasan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang Yayasan

Yg Diusulkan

Yg sedang dikaji

2. Peraturan yang berkaitan dan relevan dengan Penyuluh dan Penyuluhan agama Hindu : Penyuluh dan Penyuluhan Agama

Yg Sudah ada

Yg Diusulkan

Yg sedang dikaji

Tenaga Penyuluh Agama

KMA No.52 Tahun 1978 tentang pendelegasian Wewenang mengangkat,memperbaharui dan memberhentikan Tenaga

-

-

Honorarium Penyuluh Agama

KMA 164 tahun 1996 tentang Honorarium Penyuluh Agama sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Agama nomor 123 tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 148 tahun 2014 tentang Honorarium Penyuluh Agama

-

-

Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan angka kredit

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 547 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan angka kreditnya

-

-


43

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan fungsional Penyuluh Agama dan angka kreditnya

Keputusan Menteri Agama Nomor 516 Tahun 2003 Tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya

-

-

Jabatan fungsional Penyuluh Agama dan angka kreditnya

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan dan P e m b a n g u n a n Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep. MK.Waspan/9/1999 tanggal 30 September 1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan angka kreditnya.

-

-

3. Peraturan yang berkaitan dan relevan dengan Pemberdayaan Umat Hindu : Pemberdayaan Umat Hindu

Yg Sudah ada

Yg Diusulkan

Yg sedang dikaji

-

-

FKUB dan Pendirian PBM No 9 dan 8 tahun rumah ibdah 2006 PHDI

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-101.AH.01.07 tahun 2012 tentang pengesahan Badan Hukum Perkumpulan

4. Peraturan yang berkaitan dan relevan dengan Pendidikan Agama dan Keagamaan: Pendidikan Agama dan keagamaan Pendidikan keagamaan Hindu

44

Yg Sudah ada

Yg Diusulkan

Yg sedang dikaji

PMA 56 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu

-

-


Pendirian Pasraman SK Dirjen Bimas Non Formal Hindu Nomor: DJ.V/20/SK/ 2015 tentang Pendirian Pasraman Non Formal

-

1. SK Dirjen Bimas Hindu tentang penyelenggaran Pasraman formal dan Non Formal 2. Per Dirjen Bimas Hindu tentang Site Plan (standar minimal,medium, dan standar lengkap) Pasraman Formal

Pedoman SK Dirjen Bimas Pendirian Hindu Nomor: Pasraman Formal DJ.V/4/2015 tengang Pedoman Pendirian Pasraman Formal

-

SK Dirjen Bimas Hindu tentang grand Design dan Struktur Kurikulum formal (Pratama, Adi, Madyama)

5. Peraturan yang Berkaitan dengan Pengembangan Pendidikan Tinggi Hindu : Pendidikan Tinggi Hindu Kelembagaan

Yg Sudah ada Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Hindu Tentang Pedoman Pengelolaan Perguruan Tinggi Hindu

Pengembangan 1. Surat Keputusan Disiplin direktur Jenderal Bimas Hindu tentang pengembangan ayur weda 2. Surat keputusan Dirjen Bimas Hindu tentang pengembangan bahasa sastra

Yg Diusulkan 1. Keputusan Dirjen tentang Pengelolaan Program pasca Sarjana 2. Keputusan Dirjen tentang penyempurnaan pedoman program studi 3. Keputusan dirjen tentang lembaga Persatuan Ikatan Dosen -

Yg sedang dikaji PMA tentang gelar akademik

-


45

3. Surat keputusan Dirjen Bimas Hindu tentang pengembangan budaya Hindu Pendidik

1. Surat keputusan 1. Keputusan Dirjen Dirjen Bimas Hindu tentang Penetapan tentang inpassing angka kredit (PAK) dosen PTAH di dosen lingkungan Ditjen 2. PMA tentang gelar Bimas Hindu akademik 2. Surat keputusan Ditjen Bimas Hindu tentang BKD( Beban Kerja Dosen) PTAH di lingkungan Ditjen Bimas Hindu

Kemahasiswaan

-

Tri Dharma Perguruan Tinggi

1. Keputusan Dirjen tentang Pedoman pengelolaan Dosen DPK 2. Keputusan Dirjen tentang pedoman tentang Sertifikasi dosen

Pengajuan Nomor Induk Kementerian Mahasiswa baru -

1. Pedoman tentang Pengabdian masyarakat 2. Pedoman tentang Penelitian

E. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Pasal 547, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan & standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Hindu.

Dengan fungsi sebagaimana diatur dalam PMA RI No. 10 Tahun 2010 tentang organisasi & tata kerja Kementerian Agama Pasal 548 : 1. perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Hindu; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Hindu; 3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Hindu; 4. pemberian bimbingan teknis & evaluasi bimbingan masyarakat Hindu. 46


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi maka dilakukan pembagian peran unit-unit kerja yang ada di pusat dan daerah sebagai berikut : 1. Unit organisasi pusat lebih ditekankan pada penetapan dan penjelasan arah dan deskripsi tentang visi, misi, kebijakan , standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan sistem administrasi, sehingga memudahkan koordinasi antar unit-unit pelaksana yang ada di Kanwil, Kankemenag Kabupaten/Kota serta satuan Pendidikan Tinggi Agama Hindu; 2. Unit organisasi daerah lebih ditekankan pada pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada umat serta pelayanan keagamaan untuk bidang urusan agama, sedangkan untuk pelaksanaan bidang pendidikan pada pelayanan pendidikan agama dan keagamaan; 3. Unit Kerja Pendidikan Tinggi Hindu menyelenggarakan pendidikan tinggi agama Hindu dan membantu pengembangan pembinaan umat melalui pengabdian masyarakat serta melakukan penelitian yang dapat dimanfaatkan unit kerja pusat dan daerah. Perguruan Tinggi juga melaksanakan sertifikasi bagi guru-guru agama Hindu serta dosen PTAH. Pembagian peran dalam pelaksanaan program bimbingan Masyarakat Hindu perlu semakin diperkuat dengan peraturan-peraturan yang bersifat mengikat maupun sistem penunjang organisasi yang jelas. Hal ini dilakukan dengan memperjelas struktur pelaksanaan program Rencana Strategis 2015 – 2019 serta tugas dan fungsi yang dimiliki masing-masing unit utama dalam rumusan kerja dan anggaran tahunan Program Bimas Hindu. Secara garis besar, kerangka kelembagaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebagai lembaga pelayanan public melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas melalui : 1. Pengembangan kapasitas Lembaga

Pengembangan organisasi di lingkungan Bimas Hindu dari pusat dan daerah perlu dilakukan agar dapat menjalankan tugas yang diemban di bidang agama dan pendidikan Hindu. Struktur organisasi pada Direktorat Bimas Hindu perlu dikembangan terutama dalam pelaksanaan tugas Pendidikan Agama dan keagamaan Hindu agar umat dapat terlayani secara maksimal. Satuan organisasi di Kanwil perlu dikembangkan menjadi bidang sehingga dapat dilakukan pembagian tugas antara pelaksanaan tugas pelayanan bidang agama dan pendidikan serta pelaksanaan tugas adminitrasi. Tidak terbaginya tugas-tugas tersebut


47

menyebabkan tersitanya waktu untuk melaksakan tugas adminitrasi sehingga pelayanan terhadap umat kurang optimal. 2. Pengembangan Pendidikan Tinggi Agama Hindu

Untuk meningkatkan akses pendidikan Tinggi agama Hindu perlu dilakukan peningkatan status pendidikan tinggi agama Hindu negeri maupun swasta. Perguruan tinggi agama Hindu swasta dalam penyelenggaraannya sering mengalami kendala dalam hal regulasi, lembaga maupun SDM hal ini karena tidak adanya lembaga yang mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga mendesak sekali untuk dibentuk lembaga Kopertahs( Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Hindu Swasta). Pengembangan organisasi pendidikan Tinggi Agama Hindu ini tentunya tidak hanya untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi agama Hindu namun dapat pula untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.

3. Penguatan Budaya Organisasi

48

Penguatan budaya organisasi juga menjadi salah satu aspek utama dalam bidang manajemen dan tata kelola program Bimas Hindu. Oleh karena itu, selain ditujukan untuk pelaksanaan Renstra, penguatan budaya organisasi juga menjadi fokus utama program Bimas Hindu yang direncanakan dalam lima tahun kedepan.


BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA Untuk mencapai visi dan misi program bimbingan masyarakat Hindu perlu dicapai dengan arah kebijakan dan sasaran yang dioperasionalkan melaui target kinerja. Program Bimas Hindu menetapkan outcome yang harus dicapai : 1. Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Hindu, yang ditandai antara lain dengan: a. Persentase lembaga sosial keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan; dan b. Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan. 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu yang ditandai dengan a. Jumlah siswa dan mahasiswa yang memperoleh layanan Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu; b. Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan fasilitasi pembinaan dan pengembangan;

yang memperoleh

c. Jumlah Sekolah dan PT yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengembangan; 3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya ditandai dengan: a. Jumlah dokumen administrasi perencanaan, keuangan, umum dan ortapeg yang disusun tepat waktu; b. Jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang disusun tepat waktu.

Untuk mencapai outcome tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan: 1. Pengelolaan dan pembinaan urusan agama Hindu, dengan sasaran yang meliputi:


49

1) Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan urusan agama Hindu yang ditandai antara lain dengan: a. Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan; -

Jumlah Fasilitasi operasional penyuluh non PNS

-

Jumlah Pembinaan dan pengembangan kualitas Penyuluh

-

Jumlah Penyuluh/tenaga keagamaan Menerima Tunjangan

-

Jumlah Sertifikasi Penyuluh PNS dan Non PNS

-

Jumlah Pengembangan Program Penyuluhan

-

Jumlah struktur kurikulum Penyuluhan

-

Jumlah fasilitasi Pengembangan Penyuluhan

-

Jumlah pembinaan dan pengembangan P4H

-

Jumlah penyuluh teladan

-

Jumlah Simakrama umat

-

Jumlah penyiaran penyuluhan

Non PNS yang

b. Jumlah fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama Hindu (kegiatan); -

Jumlah Dialog pinandita/ tokoh agama/ cendekiawan/ tokoh masyarakat/ pemuda/ wanita

-

Jumlah pembinaan dan pemberdayaan ekonomi umat

-

Jumlah Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan ekonomi umat

-

Jumlah Desa Binaan Kerukunan Intern

-

Jumlah pembinaan keluarga sukinah

-

Jumlah keluarga teladan

-

Jumlah pemberdayaan rumah ibadah

-

Jumlah Pembinaan kerukunan di wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terdalam)

c. Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan; 50


-

Jumlah pembinaan dan pengembangan Lembaga sosial keagamaan

-

Jumlah BOP PHDI

-

Jumlah BOP LPDG

-

Jumlah BOP BPH

-

Jumlah BOP Lembaga Keagamaan Wanita Hindu

-

Jumlah BOP Lembaga Keagamaan Pemuda

-

Jumlah BOP Lembaga Pinandita

-

Jumlah fasilitasi Pembangunan/Rehab Sekretariat PHDI

-

Jumlah fasilitasi Pembangunan/Rehab Sekretariat Lembaga Sosial keagamaan

d. Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan (lokasi); -

Jumlah Fasilitasi Rumah Ibadah

-

Jumlah Fasilitasi Sarana Keagamaan

-

Jumlah Kitab Suci yang disediakan

-

Jumlah Fasilitasi Rumah Duka Hindu

-

Jumlah Tanah pura yang disertifikat

-

Jumlah Perpustakaan Pura

e. Jumlah naskah Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria; dan -

Jumlah dokumen Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga

-

Jumlah dokumen Pemberdayaan umat

-

Jumlah dokumen Penyuluh dan Penyuluhan

f. Jumlah fasilitasi pembinaan keagamaan Hindu.

dan

pengembangan

budaya

-

Jumlah pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan

-

Jumlah event budaya keagamaan Hindu

-

Jumlah Fasilitasi event budaya keagamaan Hindu

2) Pembinaan Kerukunan Internal Umat Hindu antara lain dengan:

yang


ditandai

51

a. Jumlah dokumen kegiatan; b. Jumlah dialog kerukunan; dan c. Jumlah tenaga teknis kerukunan. 2. Pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama dan keagamaan Hindu, dengan sasaran yang meliputi: 1) Meningkatnya akses pendidikan agama dan keagaman Hindu tingkat usia Dini, Dasar dan Menengah yang ditandai antara lain dengan: a. Jumlah Buku Pelajaran dan Bacaan yang disediakan; b. Jumlah Media Pembelajaran yang disediakan; dan c. Jumlah Fasilitasi Sarana dan Prasarana. 2) Meningkatnya kualitas pendidikan agama dan keagaman Hindu Tingkat Usia Dini, Dasar dan Menengah yang ditandai antara lain dengan: a. Jumlah Satuan Pendidikan Keagamaan yang memiliki SNP; b. Jumlah satuan Pendidikan Keagamaan Hindu Tk Adi, Madyama, dan Utama widya Pasraman yang melaksanakan kurikulum (Mapel Agama dan umum) yang berlaku; c. Jumlah satuan Pendidikan Agama Hindu yang melaksanakan kurikulum yang berlaku; d. Jumlah Sekolah Minggu yang dibina; dan e. Fasilitasi event pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu. 3) Meningkatnya kualitas Tenaga Pendidik dan kependidikan tingkat Usia Dini, Dasar dan Menengah yang ditandai antara lain dengan: a. Jumlah Guru berkualifikasi S1/D4 dan S2; b. Jumlah guru bersertifikat pendidik; c. Jumlah guru penerima Tunjangan; d. Jumlah KKG/MGMP yang difasilitasi; e. Jumlah tenaga kependidikan yang dibina; f. Jumlah tenga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya; dan g. Jumlah guru yang diberikan pembinaan. 52


3. Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi dan daya Saing Pendidikan Tinggi Agama Hindu, dengan sasaran yang meliputi: 1) Meningkatkan akses pendidikan Tinggi Hindu yang ditandai antara lain dengan: a. Jumlah Mahasiswa yang dilayani (BOPTN); b. Jumlah penerima beasiswa Mahasiswa Miskin; c. Jumlah penerima beasiswa berprestasi; d. Jumlah penerima Bidikmisi; dan e. Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan. 2) Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi Hindu yang ditandai antara lain dengan: a. Jumlah Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B; b. Jumlah Prodi Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B; c. Jumlah Lembaga Penjaminan mutu ; d. Jumlah Lembaga Pendidikan Tinggi swasta; e. Jumlah hasil penelitian dalam proses HAKI; f. Jumlah penelitian yang masuk jurnal Internasional; g. Jumlah mahasiswa yang melakukan pengabdian Masyarakat; h. Jumlah Kerjasama Internasional Pendidikan Tinggi; dan f. Jumlah Fasilitasi Event Pendidikan Tinggi. 3) Meningkatnya kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan Tinggi Hindu yang ditandai antara lain dengan: a. Jumlah dosen yang berkualifikasi S3; b. Jumlah dosen yang dibina; c. Jumlah dosen yang melakukan pengabdian masyarakat; d. Jumlah dosen yang bersertifikat pendidik; e. Jumlah dosen yang menerima tunjangan (dosen agama dan keagamaan); f. Jumlah Pustakawan yang ditingkatkan kompetensinya; g. Jumlah tenaga laboran yang ditingkatkan komptensinya; dan h. Jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Tahun 2015 - 2019

53

4. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu, dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan adminitrasi pendidikan Bimas Hindu yang ditandai antara lain dengan: a. Jumlah Dokumen NSPK pengelolaan Pendidikan agama dan keagamaan; dan b. Efektivitas Dewan Pendidikan. 5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Hindu dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan adminitrasi dan pelaksanaan tugas teknis lainnya: a. Jumlah dokumen administrasi perencanaan yang disusun tepat waktu; -

Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan

-

Jumlah Dokumen Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran

-

Jumlah Koordinasi dengan Instansi Terkait

-

Jumlah Dokumen Data dan sistem Informasi

-

Jumlah Dokumen evaluasi dan Laporan kegiatan

b. Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun tepat waktu; -

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan

c. Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun tepat waktu; -

Jumlah Dokumen pelayanan umum dan kerumahtanggaan

-

Jumlah Dokumen Tata Usaha

-

Jumlah Dokumen Pengadaan dan pemeliharaan peralatan Perkantoran

-

Jumlah Dokumen BMN

d. Jumlah dokumen administrasi ortala dan kepegawaian yang disusun tepat waktu;

54

-

Jumlah Pembinaan dan pengembangan SDM

-

Jumlah formasi SDM

-

Jumlah Mutasi/Rotasi/Roling SDM

-

Jumlah dokumen Evaluasi dan Penguatan Reformasi Birokrasi


-

Jumlah dokumen Kelembagaan dan Tata Laksana

-

Jumlah dokumen Pengawasan

-

Jumlah Produk Perjanjian, Peraturan dan Keputusan

-

Jumlah Review Produk Peraturan

-

Jumlah pelayanan Hukum untuk Publik

-

Jumlah advokasi hukum

B. KERANGKA PENDANAAN Penyelenggaraan Pembinaan agama dan pendidikan Hindu termasuk pendanaannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini juga berlaku bagi penyelenggaraan pembinaan agama dan pendidikan Hindu. 1. Pendanaan dari Pemerintah Pusat

Sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015 -2019, kerangka pendanaan program Bimbingan Masyarakat Hindu 2015 – 2019 yang berasal bersumber dari APBN sebesar Rp. 1.4 trilyun. Alokasi tersebut bertujuan untuk mendanai program dan kegiatan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan selama periode 2015 -2019. Alokasi No Program/Kegiatan

(jutaan % rupiah) 255,307,40 267,188,88 279,669,35 292,780,74 306,506,78 1,401,453,14 100 2015

Program Bimas Hindu

Jumlah Anggaran

2016

2017

2018

2019

1 Peningkatan 96,118,75 99,002,31 101,972,38 105,031,55 108,132,50 Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu 2 Peningkatan 56,135,56 59,391,42 62,836,12 66,480,62 70,336,49 Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Hindu

510,257,49 36,41

3 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan daya Saing Pendidikan Tinggi Hindu

500,242,82 35,69

89,096 94,263,95

99,731,26 105,515,67 111,635,58

315,180,20 22,49


55

4 Penyelenggaraan Adminitrasi dan perkantoran pendidikan Bimas Hindu 5 Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

900,00

952,20

13,056,73 13,579,00

1,007,43

1065,86

1,127,68

5,053,16 0,40

14,122,16 14,687,05

15,274,53

70,719,47 5,01

Rincian : lihat lampiran Matrik Indikator Kinerja dan Pendanaan 2. Pendanaan dari Pemerintah Daerah Kontribusi pemerintah daerah yang telah berjalan dan diharapkan akan terus berkelanjutan antara lain berupa bantuan untuk pemberangkatan tim Utsawa Dharma Gita, Pembinaaan Dharma Gita melalui LPDG , dan pembangunan rumah ibadah. Namun dukungan anggaran untuk pembinaan agama dan pendidikan Hindu belumlah optimal karena tidak semua pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pembinaan agama dan pendidikan Hindu. Hal tersebut dapat terlihat pada pengembangan kampus IHDN yang memerlukan perluasan lahan, namun tidak mendapat bantuan dari pemerintah daerah sehingga pemerintah pusat harus mengusahakan melalui APBN. 3. Pendanaan dari Masyarakat Partisipasi masyarakat dalam pembinaan agama Hindu sudah berlangsung baik dengan berdirinya lembaga-lembaga keagamaan dan pembangunan rumah ibadah yang anggarannya bersumber dari masyarakat. Demikian pula dengan lembaga pendidikan agama dan keagamaan sudah cukup baik partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembinaan agama dan penyelenggaraan pendidikan Hindu.

56



57

1

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR Lokasi 2015

2016

2017

TARGET

2,962

32,2%

2,962

52,0%

2,962

52,0%

2018

2,962

74,0%

2019

Pusat/ Daerah

Pusat/ Daerah

b Jumlah Tenaga pendidik dan kependidikan yang memperoleh pembinaan dan pengembangan

c Jumlah sekolah dan PT yang memperoleh pembinaan dan pengembangan

2,298

7,098

1,465,811

2,298

7,098

2,298

7,098

Jumlah administrasi perencanaan, keuangan, umum dan ortapeg yang disusun tepat waktu

Jumlah naskah kebijakan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

a

b

1 Meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan dan pelayanan agama Hindu

Pusat/ daerah

Pusat/ daerah

35

28

35

28

35

28

35

28

2,298

7,098

35

28

2,298

7,098

1,584,474 1,742,921 1,917,214 2,108,935

Meningkatnya kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Daerah

Jumlah siswa dan mahasiswa yang memperoleh layanan pendidikan agama dan keagamaan Hindu

a

Meningkatkan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu

2,962

b Jumlah penyuluh dan tenaga Pusat/ teknis keagamaan Hindu daerah yang mendapat pembinaan dan pengembangan

Pengelolaan dan Pembinaan urusan agama Hindu

3

2

15,0%

Pusat/ daerah

a Persentase lembaga sosial keagamaan Hindu yang memenuhi standar minimal lembaga keagamaan

1 Meningkatnya kualitas Pemahaman, pengamalan, dan Pelayanan Agama Hindu

Bimbingan Masyarakat Hindu

PROGRAM/ NO. KEGIATAN

35

28

2,298

7,098

2,108,935

2,962

99%

JUMLAH TARGET

96,118,750

96,118,750

225,307,400

2015 279,669,350

2017 292,780,740

2018

(Juta Rupiah)

TOTAL ALOKASI

UNIT ORGANISASI PELAKSANA

99,002,310 101,972,380 105,031,550 108,132,500

510,257,490

510,257,490 Direktorat Urusan Agama Hindu

Ditjen Bimas Hin du

Ditjen Bimas Hin du

Ditjen Bimas 306,506,780 1,401,453,140 Hin du Ditjen Bimas Hin du

2019

99,002,310 101,972,380 105,031,550 108,132,500

267,188,880

2016

ALOKASI (Juta Rupiah)

Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu

LAMPIRAN I

K/LN-BNSBS

58


NO.

PROGRAM/ KEGIATAN

pusat/ daerah daerah

pusat pusat daerah pusat/ daerah pusat

- Jumlah Pembinaan dan pengembangan kualitas penyuluh

- Jumlah Penyuluh/tenaga teknis keagamaan non PNS yang menerima tunjangan

- Jumlah Penyuluh PNS dan Non PNS yang bersertifikat

- Jumlah Pengembangan program penyuluhan

- Jumlah Pembinaan dan Pengembangan P4H

- Jumlah Penyuluh teladan

- Jumlah Simakrama Umat

pusat/ daerah

pusat/ daerah pusat

daerah pusat/ daerah pusat/ daerah daerah

- Jumlah dialog pinandita/ tokoh agama/cendekiawan/ tokoh masyarakat/pemuda /wanita

- Jumlah pembinaan dan pemberdayaan eknomi umat

- Jumlah fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan eknomi umat

- Jumlah Desa Binaan Kerukunan Intern

- Jumlah pembinaan Keluarga Sukinah

- Jumlah Keluarga teladan

- Jumlah Pemberdayaan Rumah Ibadah

b Jumlah pembinaan, pemberdayaan dan kerukunan intern umat beragama

daerah

Lokasi

- Jumlah fasilitasi operasional penyuluh non PNS

a Jumlah Penyuluh dan tenaga teknis keagamaan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR

5

33

33

5

5

5

5

101

300

100

66

60

400

2,962

700

500

2,962

2015

5

33

33

5

5

5

5

101

300

100

66

60

400

2,962

700

500

2,962

2016

5

33

33

10

10

5

5

111

300

100

66

60

400

2,962

700

500

2,962

2017

TARGET

5

33

33

10

10

10

6

117

300

100

66

60

400

2,962

700

500

2,962

2018

5

33

33

10

10

15

10

126

300

100

66

60

400

2,962

700

500

2,962

2019

25

33

33

40

40

40

31

292

300

100

66

60

400

2,962

700

500

2,962

JUMLAH TARGET

17,428,000

20,663,000

2015

18,318,000

20,663,000

2016

23,639,000

27,633,000

2017

25,999,000

26,133,000

2018


28,800,000

23,633,000

2019




(Juta Rupiah)

TOTAL ALOKASI K/LN-BNSBS


59


pusat/ daerah

- Jumlah pengembangan dan pembinaan Sanggraha Pinandita dan Sarati banten sebagai tenaga Rohaniawan

pusat/ daerah

- Jumlah BOP Lembaga Keagamaan Pemuda

pusat/ daerah pusat/ daerah pusat/ daerah pusat/ daerah pusat/ daerah

- Jumlah Sarana Keagamaan

- Jumlah Kitab suci yang disediakan

- Jumlah fasilitasi Rumah duka

- Jumlah tanah pura yang disertifikat

- Jumlah Perpustakaan Pura

1

20,000

100

200

pusat/ daerah

- Jumlah fasilitasi Rumah Ibadah

5

30

10

30

33

33

30

5

634

pusat

pusat/ daerah

- Jumlah BOP Lembaga Pinandita

Jumlah Fasilitasi Pembangunan /Rehab Sekretariat PHDI

pusat/ daerah

- Jumlah BOP Lembaga Keagamaan Wanita Hindu

5

5

176

2015

d Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan keagamaan

-

daerah daerah

- Jumlah BOP LPDG

pusat/ daerah

- Jumlah BOP PHDI

- Jumlah BOP BPH

pusat

- Jumlah pembinaan dan pengembangan lembaga sosial keagamaan

c Jumlah lembaga sosial keagamaan yang mendapat penguatan dan pemberdayaan

pusat/ daerah

Lokasi

- Jumlah Pembinaan kerukunan di wilayah 3 T (Terdepan, Tertinggal, Terdalam)


5

5

5

10

5

30,000

226

500

774

5

30

12

34

33

33

34

5

186

2016

5

5

5

21

10

40,000

336

500

898

6

30

34

34

33

33

34

5

209

2017

TARGET

5

5

5

21

10

50,000

363

600

1027

18

30

34

34

33

33

34

5

221

2018

5

5

5

50

10

60,000

362

700

1155

20

30

40

34

33

33

34

5

229

2019

20

102

36

200000

1387

2500

4488

54

150

130

166

33

33

166

25

757

25

25

JUMLAH TARGET

18,757

25,371,000

2015

18,757

26,364,000

2016

11,900

22,400,000

2017

12,000

23,000,000

2018


12,300

24,500,000

2019


73,714 Direktorat Urusan Agama Hindu


(Juta Rupiah)

TOTAL ALOKASI

KL

KL

KL

N

KL

N

KL

KL

KL

KL

KL

KL

KL

KL

K/LN-BNSBS

60


2

pusat/ daerah pusat/ daerah

- Jumlah event seni budaya keagamaan

- Jumlah Fasilitasi event seni budaya keagamaan

pusat/ daerah pusat/ daerah pusat/ daerah

a Jumlah dokumen kegiatan kerukunan

b Jumlah dialog kerukunan

c Jumlah tenaga teknis kerukunan

2 Meningkatkan pembinaan kerukunan Internal Umat Hindu

pusat/ daerah

pusat

- Jumlah dokumen penyuluh dan penyuluhan

- Jumlah pembinaan dan pengembangan budaya keagamaan

pusat

- Jumlah dokumen Pengembangan program penyuluhan

68

pusat

Jumlah dokumen Pemberdayaan umat

pusat

28

Lokasi

f Jumlah Fasilitasi pembinaan dan Pengembangan budaya keagamaan

-

- Jumlah dokumen Penguatan dan pemberdayaan lembaga

e Jumlah Naskah Norma , Standar, Prfosedur dan Kriteria

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR 2015

34

34

68

1

7

10

10

33

a Jumlah Buku Pelajaran dan bacaan yang disediakan

1 Meningkatkan akses pendidikan agama dan keagamaan Hindu tingkat Usia Dini, Dasar dan Menengah

Meningkatkan kualitas pembinaan dan penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu

pusat/ daerah

20,000

Pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama dan keagamaan Hindu


10

1

1

33

2

33

68

1

10

12

10

38

75,000

2016

10

1

1

34

34

68

1

7

15

15

49

150,000

2017

TARGET

10

1

1

33

2

33

68

1

13

20

15

54

200,000

2018

695,000

10

1

1

34

34

68

1

13

20

20

202

2019

1,140,000

40

4

4

34

2

34

12,000,000

5

50

77

70

1,900,000

JUMLAH TARGET

10,387,860

56,135,560

2,000,000

11,000,000

1,900,000

2015

10,990,350

59,391,420

3,000,000

11,300,000

2,100,000

2016

11,627,790

62,836,120

4,000,000

11,700,000

2,200,000

2017

12,302,210

66,480,620

4,000,000

12,500,000

2,400,000

2018


13,015,730

70,336,490

13,000,000

58,500,000

10,500,000

2019

Direktorat Urusan Agama Hindu




58,323,940

315,180,210 Direktorat Pendidikan Hindu

(Juta Rupiah)

TOTAL ALOKASI

N

N

N

N

KL

KL

KL

KL

KL

KL

KL

K/LN-BNSBS


61


pusat/ daerah

c Jumlah Fasilitasi sarana dan Prasarana

57

pusat pusat daerah daerah pusat/ 200 daerah pusat/ daerah

a Jumlah Guru berkualifikasi S1/D4 dan S2

b Jumlah guru bersertifikat pendidik

c Jumlah guru penerima Tunjangan

d Jumlah KKG/MGMP yang difasilitasi

e Jumlah tenaga kependidikan yang dibina

f Jumlah guru yang diberikan pembinaan

500

179

600

300

400

pusat/ daerah

e Fasilitasi event pendidikan Agama dan keagamaan

3 Meningkatnya kualitas Tenaga Pendidik dan kependidikan TK usia dini, Dasar, dan Menengah

daerah

d Jumlah Sekolah Minggu yang dibina (Pasraman non Formal)

400

189

300

75

1

850

400

66

200

300

100

1

970

40

daerah

c Jumlah satuan pendidikan agama Hindu yang melaksanakan kurikulum yang berlaku

20

40

pusat

b Jumlah Satuan Pendidikan keagamaan Hindu Tk. Adi, Madyama, dan Utama Widya Pasraman yang melaksanakan Kurikulum (mapel agama dan umum) yang berlaku

20

40,000

2017

20

20

10

20,000

2016

pusat

2015

TARGET

a Jumlah Satuan Pendidikan Keagamaan yang memiliki SNP

2 meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan Hindu Tingkat usia dini, Dasar dan Menengah

pusat/ daerah

Lokasi

b Jumlah media Pembelajaran yang disediakan


500 400

66

210

300

125

1

1080

60

60

25

30

60,000

2018

600 400

66

220

300

150

1

1200

40

40

30

40

80,000

2019

2100

2000

66

998

1800

507

4

4100

160

160

75

100

200,000

JUMLAH TARGET

13,701,990

32,045,710

2015

14,469,700

33,904,360

2016

15,337,510

35,870,820

2017

16,227,090

37,951,320

2018


17,168,260

40,152,500

2019




(Juta Rupiah)

TOTAL ALOKASI

KL

KL

KL

N

N

KL

KL

KL

K/LN-BNSBS

62


3

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR Lokasi 2015

2016

2017

TARGET

pusat/ PTAHN pusat/ PTAHN pusat/ PTAHN pusat/ PTAHN

b Jumlah penerima beasiswa Mahasiswa Miskin

c Jumlah penerima beasiswa Prestasi Akademik

d Jumlah penerima Bidikmisi

e Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana

Pusat/ PTAHN

i Jumlah Fasilitasi Event pendidikan Tinggi

a Jumlah dosen yang berkualifikasi S3

Pusat/ PTAHN

Pusat/ PTAHN

h Jumlah kerjasama Internasional pendidikan Tinggi

3 Meningnya kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan Tinggi Hindu

Pusat/ PTAHN

Pusat/ PTAHN

g Jumlah mahasiswa yang melakukan pengabdian masayarakat

Jumlah penelitian yang masuk jurnal Internasional

97

2

100

12

120

1

2

200

20

12

24

f

Pusat/ PTAHN

c Jumlah Lembaga Penjamin Mutu

20

12

12

450

500

7000

30

Pusat/ PTAHN

b Jumlah Prodi Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal B

12

12

240

2473

5817

e Jumlah hasil penelitian dalam Pusat/ proses HAKI PTAHN

Pusat/ PTAHN

a Jumlah satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B

2 Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi Hindu

PTAHN

a Jumlah Mahasiswa yang dilayani (BOPTN)

1 meningkatkan akses pendidikan Tinggi Hindu

140

1

3

200

30

40

12

25

12

12

1000

600

7500

Peningkatan Akses,Kualitas, relevansi dan daya Saing Pendidikan Tinggi Agama Hindu


160

1

3

200

40

50

12

26

12

12

1500

700

8000

2018

180

1

3

200

50

60

12

27

12

12

2000

800

8500

2019

697

4

13

900

140

180

12

122

12

12

5190

2600

2473

8500

JUMLAH TARGET

13,138,720

26,871,440

49,086,200

89,096,360

2015

13,900,770

28,429,980

51,933,200

94,263,950

2016

2018

2019

14,707,010

30,078,920

54,945,330

15,560,020

31,823,500

58,132,150

16,462,500

33,669,260

61,503,820

99,731,260 105,515,670 111,635,580

2017

ALOKASI (Juta Rupiah) UNIT ORGANISASI PELAKSANA



275,600,700


(Juta Rupiah)

TOTAL ALOKASI

KL

KL

KL

KL

KL

KL

KL

KL

KL

K/LN-BNSBS


63

5

4

10

a

Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan

Jumlah Dokumen Pagu Indikatif, Anggaran dan Alokasi Anggaran

Jumlah Koordinasi dengan Instansi Terkait

-

-

-

Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran

pusat/ daerah

pusat/ daerah

pusat

1

3

1

1

3

1

1

3

1

30%

1

3

1

40%

1

3

1

40%

5

15

5

40%

150

115

13,056,730

20%

50

40

115

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

15%

40

30

40

115

130

400

640

13,056,730

Daerah

b Efektivitas Dewan pendidikan

30

25

30

40

40

100

150

1500

2015

Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Pusat

a Jumlah dokumen NSPK pengelolaan pendidikan Agama dan keagamaan

20

20

25

30

30

100

140

500

2019

900,000

Pusat/ PTAHN

h Jumlah tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya

20

25

25

100

130

400

2018

JUMLAH TARGET

Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran pendidikan Hindu

Pusat/ PTAHN

g Jumlah tenaga laboran yang ditingkatkan kompetensinya

20

300

2017

TARGET

900,000

Pusat/ PTAHN

Jumlah dosen Pustakawan yang ditingkatkan kompetensinya

f

20

e Jumlah dosen yang menerima Pusat/ Tunjangan (dosen agama dan PTAHN keagamaan)

15

100

Pusat/ PTAHN

120

d Jumlah dosen yang bersertifikat pendidik

100

Pusat/ PTAHN

200

2016

c Jumalh dosen yang melakukan pengabdian masyarakat

2015

Pusat/ 100 PTAHN

Lokasi

b Jumlah dosen yang dbina


Penyelenggaraan Adminitrasi Perkantoran Pendidikan Hindu


13,579,000

13,579,000

952,200

952,200

2016

14,122,160

14,122,160

1,007,430

1,007,430

2017

14,687,050

14,687,050

1,065,860

1,065,860

2018


15,274,530

15,274,530

1,127,680

1,127,680

2019


70,719,470

70,719,470 Sekretariat Ditjen Bimas Hindu

5,053,170


(Juta Rupiah)

TOTAL ALOKASI

KL

KL

K/LN-BNSBS

64



Jumlah Dokumen Evaluasi dan Laporan Kegiatan

-

Jumlah dokumen laporan keuangan

Jumlah Dokumen BMN

-

Jumlah Formasi SDM

Jumlah Mutasi/Rotasi/ Roling SDM

Jumlah Dokumen evaluasi dan Penguatan Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Tata Laksana

Jumlah Dokumen Pengawasan

Jumlah Produk Perjanjian, Peraturan dan keputusan

Jumlah Review Produk Hukum

Jumlah Pelayanan Hukum untuk Publik

Jumlah Advokasi Hukum

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah pembinaan dan pengembangan SDM

-

d Jumlah Dokumen adminitrasi Ortala dan kepegawaian

Jumlah Dokumen Tata Usaha

Jumlah Dokumen pengadaan dan pemeliharaan perkantoran

-

-

Jumlah dokumen pelayanan umum dan kerumahtanggaan

-

c Jumlah Dokumen adminitrasi Umum

-

b Jumlah dokumen adminitrasi keuangan

Jumlah Dokumen Data dan sistem Informasi

-


pusat

pusat

pusat

pusat

pusat

pusat

pusat

pusat

pusat

pusat

1

1

1

1

1

1

1

100

20

1

pusat

1

1

1

2

2

2

2015

pusat

pusat

pusat

pusat

pusat/ daerah

pusat/ daerah

Lokasi

20

20

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

100

2016

20

20

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

100

2017

TARGET

20

20

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

100

2018

20

20

1

2

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

100

2019

5

5

5

5

5

5

5

500

80

100

5

10

5

5

5

10

10

JUMLAH TARGET 2015

2016

2017

2018

ALOKASI (Juta Rupiah) 2019

(Juta Rupiah)

TOTAL ALOKASI UNIT ORGANISASI PELAKSANA

KL

KL

KL

KL

KL

KL

KL

KL

KL

KL

KL

KL

KL

KL

KL

KL

KL

K/LN-BNSBS


65

Pengelolaan dan Pembinaan urusan agama Hindu

Pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama dan keagamaan Hindu

Peningkatan Akses,Kualitas, relevansi dan daya Saing Pendidikan Tinggi Agama Hindu

Penyelenggaraan Adminitrasi Perkantoran Pendidikan Hindu

Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

2

3

4

5

Bimbingan Masyarakat Hindu

PROGRAM/ KEGIATAN

1

NO.

13,056,730

900,000

89,096,360

56,135,560

96,118,750

225,307,400

2015

13,579,000

952,200

94,263,950

59,391,420

99,002,310

267,188,880

2016

14,122,160

1,007,430

99,731,260

62,836,120

101,972,380

279,669,350

2017

14,687,050

1,065,860

105,515,670

66,480,620

105,031,550

292,780,740

2018

ALOKASI (Ribuan Rupiah)

Matriks Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu

LAMPIRAN II

15,274,530

1,127,680

111,635,580

70,336,490

108,132,500

306,506,780

2019

70,719,470

5,053,170

500,242,820

315,180,210

510,257,490

1,401,453,140

TOTAL ALOKASI

66


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents