BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Segenap warga negara berperan dalam menghimpun dana Pembangunan Nasional. Salah satu caranya adalah dengan memenuhi kewajiban pembayaran atas pengenaan Bea meterai terhadap dokumen-dokumen tertentu yang digunakan oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum. Bea meterai yang selama ini dipungut berdasarkan aturan bea meterai 1921(Zegelverordening1921) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir denganUU No. 13 Tahun 1985. Bea meterai adalah pajak atas dokumen seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Bea Meterai. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikelarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Banyak masyarakat yang belum mengerti benar akan maksud dari penggunaan bea meterai, sehingga menimbulkan pelanggaran dalam pengenaan bea meterai. Sehubungan dengan hal itu, perlu diadakan pengaturan kembali tantang bea meterai yang lebih bersifat sederhana dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat. Yang menjadi objek bea meterai adalah dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang: perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Tidak semua dokumen dikenakan bea meterai, adapun dokumen yang tidak dikenakan bea meterai adalah dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, keterangan pemindahan yang ditulis diatas dokumen surat penyimpanan barang, konosemen dan surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat di atas dan segala bentuk ijazah. Selain itu yang tidak dikenakan bea meterai adalah tanda terima gaji,uang tunggu, pensiun, uang tunjangan dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran
1
itu, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah dan bank, kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu ke kas negara, kas pememerintah daerah dan bank, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi, dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan- badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut, surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian, tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan bentuk apapun. Walaupun di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1983 yang operasionalnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang tarif bea meterai telah menjelaskan secara rinci tentang dokumen yang wajib atau tidak wajib diberi meterai, namun masih saja terdapat pelanggaran dalam penggunaan bea meterai. Pelanggaran bea meterai ringan seperti kurang meterai tempel dapat dilakukan dengan pemetraian kemudian. Namun pemalsuan atau perbuatan dengan sengaja membuat atau meniru bea meterai merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dituntut secara pidana.
2
B. Rumusan Masalah Dalam makalah ini, masalah yang akan dipecahkan dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana terminologi pajak atas bea meterai ? 2. Apa saja objek bea meterai ? 3. Mengetahui tarif bea meterai 4. Bagaimana tata cara pelunasan bea meterai ?
C. Tujuan dan Manfaat Dari pembuatan makalah ini, kami memiliki tujuan yaitu sebagai bukti bahwa kelompok kami mampu menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan apa yang ada pada satuan pembelajaran mata kuliah perpajakan. Selain dari pada tujuan tersebut kami juga berharap dengan hadirnya makalah ini dapat memberi manfaat seperti dibawah ini : 1. Sebagai acuan untuk menambah wawasan mengenai pajak atas bea cukai 2. Mengingatkan kita akan penting dan perlunya taat membayar pajak 3. Sebagai referensi untuk pembaca mengenai pajak atas bea meterai
3
BAB II PAJAK ATAS BEA METERAI
A. Terminologi Pajak Atas Bea Meterai dan Dasar Hukumnya a) Pengertian Pajak Bea meterai Bea meterai adalah pajak atas dokumen seperti yangtelah disebutkan dalam Undang-undang Bea meterai.Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah republik Indonesia. Banyak masyarakat yang belum mengerti benar akan maksud dari penggunaan bea meterai, sehingga menimbulkan pelanggaran dalam pengenaan bea meterai. Sehubungan dengan hal itu, perlu diadakan pengaturan kembali tantang bea meterai yang lebih bersifat sederhana dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat. Bea Meterai adalah biaya pengesahan secara hukum atas suatu dokumen berharga dan penting oleh negara. Pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut undang-undang bea meterai menjadi objek bea meterai. Atas setiap dokumen yang menjadi objek bea meterai harus sudah dibubuhi benda meterai atau pelunasan bea meterai dengan menggunakan cara lain sebelum dokumen itu digunakan. Objek bea meterai adalah dokumen, yaitu kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Selain daripada itu ada beberapa terminologi yang perlu diperhatikan. Dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan pajak atas bea meterai, khususnya beberapa pengertian yang tercakup dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13Tahun 1985 , berikut ini diuraikan beberapa terminologi yang berkaitan dengan pajak beameterai tersebut. b) Dokumen Yang dimaksud dengan dokumen dalam undang-undang ini adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan.
4
c) Benda meterai Yang dimaksud dengan benda meterai dalam undang-undang ini adalahmeterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah RI. d) Tanda tangan Yang dimaksud dengan tanda tangan dalam undang-undang ini adalahtanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan termasuk pula paraf, teraan atau captanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan e) Pemeteraian. Yang dimaksud pemeteraian kemudian dalam undang-undangini adalah suatu cara pelunasan bea meterai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya f) Pejabat pos Yang dimaksud pejabat pos dalam undang-undang ini adalah pejabat PT. Pos dan giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian. Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak atas bea meterai adalah biaya pengesahan secara hukum atas suatu dokumen berharga dan penting oleh negara. Pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undangundang Bea Meterai menjadi objek bea meterai. Atas setiap dokumen yang menjadi objek bea meterai harus sudah dibubuhi benda meterai atau pelunasan bea meterai dengan menggunakan cara lain sebelum dokumen itu digunakan. g) Dasar Hukum Pajak Bea meterai Terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur jalannya bea meterai di Indonesia. Dasar-dasar Hukum tersebut antara lain: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.
5
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005 Tentang Bentuk, Ukuran,Warna, dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005. 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain. 4. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-122b/PJ./2000 tentang Tatacara Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan. 5. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-122c/PJ./2000 tentang Tatacara Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai dengan Teknologi Percetakan. 6. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-122d/PJ./2000 tentang Tatacara Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai dengan Sistem Komputerisasi. 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian 8. Keputusan
Dirjen
Pajak
Nomor
KEP-02/PJ./2003
tentang
Tatacara
Pemeteraian Kemudian. Surat Edaran Nomor 29/PJ.5/2000 tentang Dokumen Perbankan yang dikenakan Bea Meterai.
B. Objek Bea Meterai Objek-objek yang digunakan dalam Bea Meterai antara lain : a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. b. Akta-akta notaris termasuk salinannya. c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap rangkapnya. d. Surat yang memuat jumlah uang yaitu: yang menyebutkan penerimaan uang; yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank;
6
yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep dan cek. f. Dokumen yang dikenakan bea meterai juga terhadap dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan yaitu surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan, dan surat-surat yang semula tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakanoleh orang lain, lain dan maksud semula. Objek Bea Meterai adalah dokumen, yaitu kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dokumen yang dikenakan Bea Meterai adalah: a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; b. Akta-akta notaris termasuk salinannya; c.
Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap rangkapnya;
d. Surat yang yang memuat jumlah uang lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) : yang menyebutkan penerimaan uang; yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalamrekening di bank; yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnyalebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
7
Terhadap dokumen pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). Dikenakan pula bea meterai sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan: surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula; Terhadap dokumen pada huruf d, huruf e, dan huruf f, yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan bea meterai dengan tarif Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak terhutang bea meterai. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan besarnya tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai, dapat ditiadakan, diturunkan, dinaikkan setinggi-tingginya enam kali atas dokumen dokumen tersebut. Hal ini berarti maksimum tarif adalah Rp 6.000 (enam ribu rupiah). Dokumen yang dikecualikan dari pengenaan Bea Meterai adalah a. Dokumen yang berupa: 1) surat penyimpanan barang; 2) konosemen; 3) surat angkutan penumpang dan barang; 4) keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), dan angka 3); 5) bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang; 6) surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; 7) surat-surat
lainnya
yang
dapat
disamakan
dengan
surat-surat
sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai angka 6). b. Segala bentuk Ijazah;
8
c. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu; d. Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, danBank; e. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan Bank; f. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi; g. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut; h. Surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian; i.
Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
PP No. 13 Tahun 1989 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1989 Tanggal 22 September 1989 Tentang Perubahan Besarnya Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai atas Cek dan Bilyet Giro diatur bahwa tarif bea meterai atas cek dan bilyet giro ditetapkan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. PP No. 7 Tahun 1995 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 Tanggal 21 April 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai diatur bahwa dokumen yang dikenakan Bea Meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 adalah dokumen yang berbentuk : a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; b. Akta-akta notaris termasuk salinannya;
9
c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya; d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) : yang menyebutkan penerimaan uang; yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank; yang berisi pemberitahuan saldo rekening di Bank; yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; e. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah); f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); g. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan : surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e dan huruf f yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp. 1.000,- (seribu rupiah),dan apabila harga nominalnya tidak lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak terutang Bea Meterai. Tarif Bea Meterai atas cek dan bilyet giro ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. PP 24 Tahun 2000 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tanggal 20 April 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai diatur bahwa dokumen yang dikenakan Bea
10
Meterai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah dokumen yang berbentuk : a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata; b. Akta-akta Notaris termasuk salinannya; c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya; d. Surat yang memuat jumlah uang, yaitu : yang menyebutkan penerimaan uang; yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank; yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank; atau yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; e. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep; atau f. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu: surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan; surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, selain dari maksud semula. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).Dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d dan huruf e: 1) yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Meterai; 2) yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah); 3) yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).
11
Cek dan Bilyet Giro dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,(tiga ribu rupiah), sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,(enam ribu rupiah). Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah), sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). C. Tarif Bea Meterai 1. Tarif Bea Meterai Rp 6.000,00 untuk dokumen sebagai berikut: Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat pendata Akta-akta Notaris termasuk salinannya Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep selama nominalnya lebih dan Rp1.000.000,-; Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu: surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan. surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dan tujuan semula. 2. Untuk dokumen yang menyatakan nominal uang dengan batasan sebagai berikut nominal sampai Rp. 250.000,- tidak dikenakan Bea Meterai nominal antara Rp. 250.000,- sampai Rp. 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp3.000,-
12
nominal diatas Rp. 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp. 6.000,3. Cek dan Bilyet Giro dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. 4. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 3.000,sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,dikenakan Bea Meterai Rp 6.000,-. 5. Sekumpulan Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 3.000,-, sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih dan Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,Dari beberapa penjelasan di atas dijelaskan juga bahwa :Bea meterai adalah pungutan yang dikenakan pada dokumen resmi tertentu dengan tujuan untuk memberikan nilai hukum, sehingga menjadi surat berharga. Menurut PP No.24 tahun 2000, tarif bea meterai ada dua, yaitu : Rp. 3.000,- dan Rp. 6.000,Bea meterai Rp. 3.000, Surat yang menurut jumlahnya Rp 250.000 s/d Rp 1.000.000 Cek dan Bilyet Giro
Bea meterai Rp. 6.000, Surat Perjanjian Akta notaries Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000 Dokumen
yang
akan
digunakan
sebagai alat pembuktian di pengadilan
D. Tata Cara Pelunasan Bea Meterai 1. Saat Terutang Saat terutangnya bea meterai adalah saat sebelum dokumen yang terutang bea meterai tersebut digunakan. Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 13 Tahun 1985 disebutkan saat terutangnya Bea Meterai adalah:
13
Dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan; Dokumen yang dibuat oleh lebih dan satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen dibuat; Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia.
2. Cara Pelunasan Pajak Atas Bea Meterai Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Meterai Tempel Cara mempergunakan meterai tempel : 1) Meterai Tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai. 2) Meterai Tempel direkatkan di tempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan. 3) Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan di atas kertas dan sebagian lagi di atas Meterai Tempel. 4) Jika digunakan lebih dan satu Meterai Tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua Meterai Tempel dan sebagian di atas kertas. 5) Pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Tempel tetapi tidak memenuhi ketentuan di atas, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai. Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Kertas Meterai Cara mempergunakan kertas meterai : 1) Sehelai Kertas Meterai hanya dapat digunakan untuk sekali pemakaian. 2) Kertas Meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi. 3) Jika isi dokumen yang dikenakan Bea Meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas Kertas Meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermeterai.
14
4) Jika sehelai Kertas Meterai karena sesuatu hal tidak jadi digunakan dan dalam hal ini belum ditandatangani oleh yang berkepentingan, sedangkan dalam Kertas Meterai telah terlanjur ditulis dengan beberapa kata/kalimat yang belum merupakan suatu dokumen yang selesai dan kemudian tulisan yang ada pada Kertas Meterai tersebut dicoret dan dimuat tulisan atau keterangan baru, maka Kertas Meterai yang demikian dapat digunakan dan tidak Perlu dibubuhi meterai lagi. 5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai. Pelunasan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Pelunasan dengan cara membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan memerlukan beberapa syarat sebagai berikut: 1) Pelunasan Bea Meterai dengan mesin teraan meterai hanya diperkenankan kepada penerbit dokumen yang melakukan pemeteraian dengan jumlah ratarata setiap hari minimal sebanyak 50 dokumen. 2) Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai dengan mesin teraan meterai harus melakukan prosedur sebagai berikut: Mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan mencantumkan jenis/merk dan tahun pembuatan
mesin
teraan
meterai
yang
akan
digunakan,
serta
melampirkan surat pernyataan tentang jumlah rata-rata dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai setiap hari. Melakukan penyetoran Bea Meterai di muka minimal sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Ke Kas Negara melalui Bank Persepsi. Menyampaikan laporan bulanan penggunaan mesin teraan meterai kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat tanggal 15 setiap bulan. Ijin penggunaan mesin teraan meterai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
15
Pelunasan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi 1) Pelunasan Bea Meterai dengan sistem komputerisasi hanya diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang dalam Pasal 1 huruf d PP No. 24 Tahun 2000 dengan jumlah rata-rata pemeteraian setiap hari minimal sebanyak 100 dokumen. mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah ratarata dokumen yang akan dilunasi Bea Meterai setiap hari pembayaran Bea Meterai di muka minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai setiap bulan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (ke Kas Negara melalui Bank Pensepsi). menyampaikan laporan bulanan tentang realisasi penggunaan dan saldo Bea Meterai kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 15 setiap bulan. 2) Ijin pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi berlaku selama saldo Bea Meterai yang telah dibayar pada saat mengajukan ijin masih mencukupi kebutuhan pemeteraian 1 (satu) bulan berikutnya. Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Teknologi Percetakan 1) Pelunasan Bea Meterai dengan teknologi pencetakan hanya diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk cek, bilyet giro, dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. 2) Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai dengan teknologi pencetakan harus melakukan prosedur sebagai berikut: pembayaran Bea Meterai di muka sebesar jumlah dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Kas Negara melalui Bank Persepsi. mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen yang akan dilunasi Bea Meterai dan jumlah bea meterai yang telah dibayar.
16
3) Perum Peruri dan perusahaan sekuriti yang melakukan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas pada cek, bilyet giro, atau efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, harus menyampaikan laponan bulanan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 10 setiap bulan. 4) Pelunasan Bea Meterai bagi dokumen yang dibuat di Luar Negeri Dokumen yang dibuat di luar negeri tidak dikenakan Bea Meterai sepanjang tidak digunakan di Indonesia.
3. Ketentuan Khusus dan Sanksi Ketentuan khusus Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia harus telah dilunasi Bea Meterai yang terutang dengan cara pemeteraian kemudian. Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan: Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar; Melekatkan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan; Membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterainya. Pelangganan terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi Administrasi Sanksi ini dikenakan apabila terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan Bea Meterai yang harus dilunasi kurang bayar. Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam objek Bea Meterai tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar.
17
Pemegang dokumen atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) harus melunasi Bea Meterai terutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian.
Ketentuan Pidana Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP: Barang siapa meniru atau memalsukan meterai tempel kertas meterai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan meterai; Barang siapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak; Barang
siapa
dengan
sengaja
menggunakan,
menjual, menawarkan
menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke Negara Indonesia meterai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai dana atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan haknya; Barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda meterai; Barang siapa dengan sengaja menggunakan cara lain (sesuai Pasal 7 UU Bea Meterai dipidana penjara selama-lamanya 7 tahun dan tindak pidana ini adalah bentuk kejahatan).
18
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan Dari penjelasan dan rincian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya : 1. Bea Meterai adalah pajak atas dokumen seperti yangtelah disebutkan dalam Undang-undang Bea Meterai. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertsa meterai yang dikeluarkan oleh pemerintah republik Indonesia 2. Terdapat beberapa dasar hukum yang mengatur jalannya bea meterai diIndonesia 3. Objek Bea Meterai adalah dokumen, yaitu kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. 4. Terdapat beberapa cara pelunasan pajak atas Bea Meterai
B. Sarandan Kritik Kami menyadari dalam penyusunan dan penjelasan yang ada di dalam makalah ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu kami menyarankan untuk dilakukan suatu pengkajian yang lebih mendalam mengenai materi ini.Dan demi perbaikan makalah kami selanjutnya kami mohon saran dan kritik pembaca yang tentunya membangun.Demikianlah hasil karya tulis kami yang terangkim dalam suatu makalah semoga bermanfaat dan akhirnya kami ucapkan terima kasih.
19
DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo, MBA., Akt, Prof. Dr, 2009, “Perpajakan Revisi 2009”, CV Andi Offset, Yogyakarta. Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 taun 1985 http://www.pajakonline.com http://masjoen.blogspot.com/2013/01/seputar-bea-meterai.html
20
