BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Pedoman Penyusunan Neraca Departemen/Lembaga

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

eputusan Presiden Nomor 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara khususnya mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran, yaitu dalam Bab VI Pasal 56, menyebutkan bahwa Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen bersangkutan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 295/KMK.012/2001 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan dan pelaporan keuangan pada Departemen/Lembaga, di dalam pasal 2, juga disebutkan bahwa, ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur dengan Keputusan Kepala BAKUN. Selanjutnya Laporan-laporan yang dihasilkan dari Departemen/Lembaga akan dikompilasi dan direkonsiliasi oleh BAKUN sehingga menjadi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Akuntansi Keuangan Negara menyusun Pedoman Penyusunan Neraca Departemen/Lembaga. Pedoman ini dibuat sebagai petunjuk untuk menyusun Neraca Departemen/Lembaga yang dilaksanakan oleh Departemen/Lembaga sehingga laporan tersebut dapat disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang berlaku.

B. DEFINISI NERACA DEPARTEMEN/LEMBAGA

eraca Departemen/Lembaga adalah laporan yang menginformasikan posisi aset lancar, aset tetap, aset lainnya, hutang jangka pendek dan ekuitas dana pemerintah tingkat departemen/lembaga pada tanggal tertentu. Penyajian Neraca Departemen/Lembaga adalah tiap semester.

1


BAB II PERKIRAAN NERACA DEPARTEMEN/LEMBAGA

Bab ini mencakup hal-hal sebagai berikut : (1) Kode perkiraan buku besar neraca dan neraca percobaan (2) Perkiraan-perkiraan Neraca Departemen/Lembaga serta perkiraan-perkiraan neraca percobaan yang terkait (3) Saldo normal seluruh perkiraan (4) Pasangan perkiraan untuk masing-masing perkiraan neraca (5) Pengertian seluruh perkiraan (6) Dasar pembukuan seluruh perkiraan.

KODE PERKIRAAN BUKU BESAR

PERKIRAAN

SALDO NORMAL

PASANGAN PERKIRAAN

PENGERTIAN

DASAR PEMBUKUAN

1

2

3

4

5

6

0110

I.

ASET LANCAR

DEBET

I.1

Kas di Bendaharawan Pembayar

Debet

Kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.

SAI : Dr/Cr. Uang Muka KUN (4600) KUN : Dr. Pener. Transito (8220) Cr. Pengel. Transito (8820)

Saldo kas yang ada di bendaharawan pembayar dalam bentuk UYHD.

SPM-DU, SPMGU, SSBP (pengembalian sisa dana akhir tahun dari bendaharawan kepada KPKN).

2



PERKIRAAN

SALDO NORMAL

PASANGAN PERKIRAAN

PENGERTIAN

DASAR PEMBUKUAN

1

2

3

4

5

6

0430

I.2

Piutang Pajak (khusus Depkeu)

Debet

Cr/Dr. Cadangan Untuk Piutang (6210)

Tagihan Departemen /Lembaga yang diharapkan diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, kepada pihak ketiga, yang berkaitan dengan pajak.

SKP

0440

I.3

Piutang PNBP

Debet

Cr. Cadangan Untuk Piutang (6210)

Tagihan Departemen /Lembaga yang diharapkan diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, kepada pihak ketiga, berupa penerimaan yang berasal dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN dan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya.

Dokumen Piutang, sesuai dengan KMK No. 558 / KMK.012 /2001

0200

I.4

Perkiraan Kas Umum Negara Debet

Debet

Cr. Pener. Dari Pendapatan & Hibah (8000) Dr. Ringk. Perk. Oprasi. (6400)

Perkiraan sementara yang digunakan untuk menampung perkiraan Pendapatan selama satu periode akuntansi. Pada akhir tahun buku ditutup ke perkiraan “Ringkasan Perkiraan Operasional.

Dokumen penerimaan Departemen/ Instansi yang bersangkutan

0420

I.5

Bagian Lancar dari Tagihan Penjualan Angsuran

Debet

Cr/Dr. Tagihan Dari Penjualan Angsuran (3010)

Tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Bukti / dokumen tagihan instansi yang bersangkutan mengenai PNBP.

0500

I.6

Persediaan

Debet

Cr./Dr. Cadangan Untuk Persediaan (6300)

Barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas pakai, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah.

Laporan opname fisik persediaan Instansi yang bersangkutan.

3



PERKIRAAN

SALDO NORMAL

PASANGAN PERKIRAAN

PENGERTIAN

DASAR PEMBUKUAN

1

2

3

4

5

6

II.

2100

II.1

ASET TETAP

Tanah

DEBET

Debet

Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari rampasan.

Diinvestasikan dalam Aset Tetap (7100)

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

Laporan Tahunan (LT) / Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT) dan SPPA Instansi yang bersangkutan.

4



PERKIRAAN

SALDO NORMAL

PASANGAN PERKIRAAN

PENGERTIAN

DASAR PEMBUKUAN

1

2

3

4

5

6

2200

II.2

Peralatan dan Mesin

Debet


Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat dipergunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

Laporan Tahunan (LT) / Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT) dan SPPA Instansi yang bersangkutan .

2300

II.3

Gedung dan Bangunan

Debet


Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, Notaris dan Pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

Laporan Tahunan (LT) / Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT) dan SPPA Instansi yang bersangkutan

5



PERKIRAAN

SALDO NORMAL

PASANGAN PERKIRAAN

PENGERTIAN

DASAR PEMBUKUAN

1

2

3

4

5

6

2400

II.4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Debet

Diinvestasi -kan dalam Aset Tetap (7100)

Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biayabiaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.


2500

II.5

Aset Tetap Lainnya

Debet


Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.


2600

II.6

Bangunan Dalam Pengerja an

Debet


Biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.


6



PERKIRAAN

SALDO NORMAL

PASANGAN PERKIRAAN

PENGERTIAN

DASAR PEMBUKUAN

1

2

3

4

5

6

III.

ASET LAINNYA

DEBET

Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen, yang antara lain meliputi Piutang Angsuran dari penjualan aset pemerintah, dana cadangan dan Aset Lain-lain. Aset Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal piutang angsuran dari penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

3010

III.1.

Tagihan dari Penjualan Angsuran

Debet

Cr/Dr. Diinvestasikan dalam Aset Lain2 (7200), Bag.Lancar dr Tag. Penj. Angsuran (0420)

Jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan kepada pegawai pemerintah.

Dokumen / bukti tagihan Instansi yang bersangkutan.

3020

III.2.

Piutang Angsuran Lainlain

Debet

Cr/Dr. Cadangan untuk Piutang (6210)

Tagihan Departemen /Lembaga yang diharapkan diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun, kepada pihak ketiga, yang akan dilunasi dalam beberapa kali pembayaran.

Dokumen Piutang Angsuran Lain-lain

7



PERKIRAAN

SALDO NORMAL

PASANGAN PERKIRAAN

PENGERTIAN

DASAR PEMBUKUAN

1

2

3

4

5

6

Diinvestasikan Dalam Aset Lainlain (7200)

Aset Lain-lain di luar Tagihan dari Penjualan Angsuran dan Piutang Angsuran Lain-lain.

Dokumen / bukti pemilikan aset lainlain Instansi yang bersangkutan.

3900

III.3

IV.

4400

4600

IV.1

IV.2

V.

Aset Lainlain

HUTANG JANGKA PENDEK

Debet

KREDIT

Perkiraan Kas Umum Negara Kredit

Kredit

Uang Muka Kas Umum Negara

Kredit

EKUITAS DANA LANCAR

KREDIT

Merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu tahun yang mencakup bagian lancar hutang jangka panjang dan hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

Dr. Belanja Rutin (8600) – Belanja Pembangunan -* (8640) Cr. Ringk. Perkiraan Operasional (6400)

Perkiraan sementara yang digunakan untuk menampung perkiraan belanja selama satu periode akuntansi. Pada akhir tahun buku ditutup ke perkiraan “Ringkasan Perkiraan Operasional”.

Dokumen pengeluaran Instansi bersagkutan.

Dr/Cr Kas di Bendaharawan Pembayar (0110)

Uang muka kas (UYHD) yang diterima oleh bendaharawan dari KUN (KPKN, DTUA).

Dokumen Pengeluaran (a.l. SPM), Dokumen Penerimaan (a.l. NK, SSBP)

Selisih antara aset lancar dengan hutang lancar.

8

yang



PERKIRAAN

SALDO NORMAL

PASANGAN PERKIRAAN

PENGERTIAN

DASAR PEMBUKUAN

1

2

3

4

5

6

6000

V.1.

Saldo Dana Lancar (Ekuitas Keuangan Netto)

Kredit

Banyak perkiraan

Selisih antara nilai aset lancar dengan nilai hutang lancar.

Laporan perubahan posisi kas (print out SAP)

6200

V.2.

Cadangan untuk Bagian Lancar Tagihan Angsuran

Kredit

Dr/Cr. Diinvestasikan Dalam Aset Lainlain (7200)

Bagian ekuitas dana lancar yang jumlahnya sama dengan jumlah perkiraan Bagian Lancar Tagihan Angsuran yang tersedia dalam estimasi pendapatan ( Satuan 3 ) dalam tahun anggaran berikutnya.

Surat perjanjian / kontrak piutang

6210

V.3.

Cadangan untuk Piutang

Kredit

Dr/Cr. Piutang Pajak (0430), Piutang PNBP (0440)

Bagian ekuitas dana lancar yang jumlah saldo normalnya sama dengan piutang.

Dokumen Piutang, sesuai dengan KMK No. 558 / KMK.012 /2001, SKP.

6300

V.3.

Cadangan untuk Persediaan

Kredit

Dr/Cr. Persediaan (0500)

Bagian ekuitas dana lancar yang jumlah saldo normalnya sama dengan persediaan.

Laporan opname fisik persediaan dari Instansi yang bersangkutan.

6400

V.4.

Ringkasan Perkiraan Operasional

-

Perkiraan yang digunakan untuk menutup perkiraan pendapatan, belanja Perkiraan KUN Debet, dan Perkiraan KUN Kredit.

Otomatis dari Sistem SAI

9



PERKIRAAN

SALDO NORMAL

PASANGAN PERKIRAAN

PENGERTIAN

DASAR PEMBUKUAN

1

2

3

4

5

6

VI.

EKUITAS DANA YANG DIINVESTASIKAN

KREDIT

Dana yang diinvestasikan dalam Investasi Permanen, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

7100

VI.1

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Kredit

Dr/Cr. Aset Tetap (2100) – (2600)

Dana yang diinvestasikan dalam Aset Tetap.

LMBT, LT dan SPPA Instansi yang bersangkutan.

7200

VI.2

Diinvestasikan dalam Aset Lainlain

Kredit

Dr/Cr. Tag. Penj. Angs. (3010), Aset Lain-lain (3900), Cad. Utk Bag. Lancar Tag. Angs. (6200)

Dana yang diinvestasikan dalam Aset Lainlain.

Laporan Instansi yang bersangkutan.

10


BAB III PROSEDUR PENYUSUNAN NERACA DEPARTEMEN/LEMBAGA

embuatan Laporan Keuangan Departemen/Lembaga dimana salah satunya adalah Neraca Departemen/Lembaga akan dilakukan pada 3 tingkat, yaitu pada tingkat wilayah, tingkat Eselon I dan akhirnya pada tingkat Departemen. Selanjutnya Neraca Departemen / Lembaga tersebut diserahkan ke BAKUN untuk digabung menjadi Neraca Gabungan Departemen / Lembaga, kemudian dibandingkan / direkonsiliasi dengan Neraca Departemen / Lembaga yang dihasilkan dari GL detail yang dikonsolidasi dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP). Apabila terdapat ketidaksesuaian dilakukan penyesuaian (adjustment).

Neraca Departemen/Lembaga dibentuk dari subsistem-subsistem sebagai berikut :

1. Konsolidasi Tingkat Wilayah Subsistem tingkat wilayah terbagi dua yaitu;

a. Sistem Akuntansi Tingkat Kantor Sistem akuntansi tingkat kantor meliputi akuntansi dan pelaporan mengenai transaksi keuangan dari setiap kantor dan pembuatan laporan keuangan dari kantor yang bersangkutan. KAR ( Kantor Akuntansi Regional ) membantu pelaksanaan semua kegiatan akuntansi sampai kepada pembukuan ke ADK-BB tingkat kantor dibawah Kantor Wilayah dan tingkat kantor yang berada di Kantor Pusat Eselon I. UAW dan UAKPI bertanggungjawab untuk memverifikasi kebenaran DT&P yang dibuat oleh KAR dan membuat Memo Penyesuaian (MP) serta membuat Neraca.

b. Sistem Akuntansi Tingkat Proyek Akuntansi Tingkat Proyek akan mempertanggungjawabkan dan melaporkan transaksi keuangan masing-masing proyek. Sistem akuntansi tingkat proyek meliputi akuntansi dan pelaporan mengenai transaksi keuangan dari setiap proyek dan pembuatan laporan keuangan dari proyek yang bersangkutan. KAR membantu pelaksanaan semua kegiatan akuntansi sampai kepada pembukuan ke ADK-BB tingkat proyek dibawah

11


Kantor Wilayah dan tingkat proyek yang berada di Kantor Pusat Eselon I. UAW dan UAKPI bertanggungjawab untuk memverifikasi kebenaran DT&P yang dibuat oleh KAR dan membuat Memo Penyesuaian (MP) serta membuat Neraca.

2. Konsolidasi Tingkat Eselon I

Sub sistem untuk konsolidasi tingkat Eselon I adalah membuat Laporan Keuangan khusunya Neraca konsolidasi untuk setiap unit organisasi Eselon I. Neraca konsolidasi untuk setiap unit Eselon I akan dibuat berdasarkan ADK-BB secara triwulanan yang diterima dari UAW beserta ADK-BB untuk kantor dan proyek yang berada langsung dibawah Kantor Pusat Eselon I. Pelaksanaan sub sistem ini juga menjadi tanggung jawab dari UAKPI.

3. Konsolidasi Tingkat Departemen

Sub sistem untuk konsolidasi tingkat Departemen bertanggungjawab atas pembuatan Neraca konsolidasi untuk Instansi yang bersangkutan secara keseluruhan. Neraca konsolidasi tingkat Departemen menggabungkan Neraca konsolidasi eselon I untuk semua eselon I di bawah instansi tersebut. Pelaksanaan sub sistem ini menjadi tanggung jawab dari UAKPI yang akan dibentuk sebagai suatu unit di bawah Biro Keuangan dari setiap instansi.

A. PROSEDUR PENYUSUNAN NERACA DEPARTEMEN/LEMBAGA : KAR

UAW

:

:

1.

1.

Melakukan pengiriman setiap bulan ke UAW yang berupa : a.

Surat Pengantar (SP)

b.

Register Pengontrol (RP)

c.

Daftar Transaksi & Posting ( DT&P )

d.

ADK Buku Besar (ADK-BB)

Menerima kiriman dari KAR setiap bulan yang berupa : a.


b.


c.

Daftar Transaksi & Posting ( DT&P )

d.


12


2.

Melakukan verifikasi kiriman dari KAR Surat Pengantar dicocokkan dengan dokumen yang diterima.

3.

Melakukan upload dan loading ADK melalui proses komputer.

4.

Melakukan verifikasi Register Pengontrol ADK-BB yang diterima dari KAR dengan Register Pengontrol ADK-BB hasil cetakan UAW.

5.

Mencetak DT&P dan Laporan Keuangan dalam hal ini : a.

Laporan Tingkat Kantor

b.

Laporan Tingkat Proyek

c.

Laporan Proyek yang dilaksanakan di wilayah lain

d.

Laporan Proyek Gabungan

e.

Laporan Tingkat Wilayah

6.

Melakukan verifikasi DT&P dengan dokumen yang ada di UAW.

7.

Melakukan verifikasi antar Laporan Keuangan yang dihasilkan SAI.

8.

Melakukan proses komputer untuk menghasilkan Register Pengontrol ADK-BB.

9.

Melakukan pengiriman ADK-BB ke UAE I setiap triwulan ( Surat Pengantar, Register Pengontrol dan ADK-BB ).

UAEI

:

1.

2.

Menerima kiriman secara triwulanan dari UAW yang berupa : a.


b.


c.


Melakukan verifikasi kiriman dari UAW. Surat Pengantar dicocokkan dengan dokumen yang diterima.

3.

Melakukan upload dan loading ADK melalui proses komputer.

4.

Melakukan verifikasi Register Pengontrol ADK-BB yang diterima dari UAW dengan Register Pengontrol ADK-BB hasil cetakan UAE I.

5.

Mencetak Laporan Keuangan Tingkat Eselon I.

6.

Melakukan verifikasi antar Laporan Keuangan Eselon I.

7.

a.

Melakukan proses komputer untuk mengkonsolidasi ADK-BB seluruh UAW yang ada di UAE I tersebut yang akan menghasilkan Register Pengontrol ADK-BB.

b.

Melakukan proses pencetakan Laporan Keuangan Eselon I untuk diarsip.

13


8.

Melakukan pengiriman Surat Pengantar, Register Pengontrol dan ADK-BB ke UAKPI setiap triwulan.

UAKPI

:

1.

2.

Menerima kiriman secara triwulanan dari UAE I yang berupa : a.


b.


c.


Melakukan verifikasi kiriman dari UAE I. Surat Pengantar dicocokkan dengan dokumen yang diterima.

3.

Melakukan upload dan loading ADK-BB melalui proses komputer.

4.

Melakukan verifikasi Register Pengontrol ADK-BB yang diterima dari UAE I dengan Register Pengontrol ADK-BB hasil cetakan UAKPI.

5.

Mencetak Laporan Keuangan Tingkat UAKPI.

6.

Melakukan verifikasi antar laporan keuangan tingkat UAKPI.

7.

a.

Melakukan proses komputer untuk mengkonsolidasi ADK-BB seluruh UAE I yang ada di UAKPI tersebut yang akan menghasilkan Register Pengontrol ADK-BB.

b.

Melakukan proses pencetakan Laporan Keuangan Instansi 2 set ( Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Lainnya).

c.

1 set Laporan Keuangan Instansi (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Lainnya) diarsipkan.

d. BAKUN

:

1.

1 set Laporan Keuangan Instansi dikirim ke BAKUN Pusat.

Menerima Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Lainnya) dari UAKPI.

2.

Melakukan rekonsiliasi antara laporan seluruh SAI dengan laporan SAU.

3.

Jika tidak ada perbedaan, maka laporan tersebut dapat dijadikan dasar penyusunan Perhitungan Anggaran Departemen/Lembaga.

4.

Jika ada perbedaan, maka laporan tersebut dikembalikan ke instansi yang bersangkutan disertai dengan catatan atas laporan keuangan tersebut.

14


BAGAN ARUS PROSEDUR PENYUSUNAN NERACA DEPARTEMEN /LEMBAGA KAR

UAW 1

Mulai

Melakukan pengiriman ke UAW setiap bulan

SP

UAE I 2

Menerima kiriman dari KAR SP

Register Pengontrol

Register Pengontrol

DT&P

1 Dikembalikan ke KAR

Verifikasi DT&P dan DS

Proses komputer untuk menghasilkan ADK-BB

Verifikasi kelengkapan dokumen yang diterima dengan SP

Lengkap ? Ya

Proses pencetakan Laporan Keuangan Wilayah triwulanan

cocok ? Ya

Mencetak Laporan Keuangan Wilayah bulanan

Dikembalikan ke UAW

Neraca

Laporan Realisasi Anggaran Laporan lainnya

Verifikasi RP ADK- BB dari KAR dengan RP ADK-BB hasil cetakan UAW

Dikembalikan Ke KAR

Register Pengontrol

ADKBB

Proses komputer / upload loading

Tidak

SP

ADKBB

ADKBB

Tidak

Menerima kiriman dari UAW

Verifikasi antar Laporan Keuangan hasil cetakan

DT&P ADKBB

3

Melakukan pengiriman ADK- BB ke UAE I setiap triwulan

Dikembalikan ke UAW

Register Pengontrol ADKBB

2

3

Tidak

Lengkap ?

Ya Proses komputer / upload loading

Verifikasi RP ADK -BB dari UAW dengan RP ADK-BB hasil cetakan UAE I

Arsip

SP

Verifikasi kelengkapan dokumen yang diterima

Tidak

cocok ? Ya

Mencetak Laporan Keuangan Eselon per UAW

4

15


UAE I

UAKPI

4

Verifkasi antar laporan keuangan Eselon I

Proses komputer untuk mengkonsolidasi ADK BB seluruh UAW yang ada di UAE I tersebut

5

6

Menerima kiriman dari UAE I

Proses komputer untuk mengkonsolidasi ADKBB seluruh UAE I yang ada di UAKPI tersebut .

SP

ADKBB

Neraca

Dikembalikan ke UAEI Laporan Realisasi Anggaran Laporan lainnya

Arsip Melakukan pengiriman ke UAKPI setiap triwulan Dikembalikan Ke UAEI SP

Register Pengontrol ADKBB

5

Register Pengontrol

Verifikasi kelengkapan dokumen yang diterima

Tidak

Neraca Laporan Realisasi Anggaran Laporan lainnya

Lengkap ?

Ya

Verifikasi RP ADK -BB dari UAW dengan RP ADK-BB hasil cetakan UAKPI

Rekonsiliasi antara Laporan seluruh SAI dengan Laporan SAU

Proses pencetakan Laporan keuangan Instansi

Neraca

Proses komputer / upload loading

Tidak

7

ADKBB

ADKBB

Proses pencetakan Laporan keuangan Es-I

BAKUN

Kembali ke Instansi

Laporan Realisasi Anggaran Laporan lainnya

Tidak

Cocok ? Ya PA- Dep. & Neraca Departemen / Lembaga

7

Arsip

Cocok ? Ya Mencetak laporan keuangan UAKPI

Verifikasi antar laporan keuangan tingkat UAKPI 6

16

Pedoman Penyusunan Neraca Departemen/Lembaga B. UNSUR – UNSUR NERACA DEPARTEMEN/LEMBAGA

Unsur-unsur Neraca Departemen / Lembaga adalah sebagai berikut :

1.

Aset : a. Aset Lancar § § § § §

Kas di Bendaharawan Pembayar Piutang Pajak Piutang PNBP Bagian Lancar dari Tagihan Penjualan Angsuran Persediaan

b. Aset Tetap § § § § § §

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Bangunan dalam Pengerjaan

c. Aset Lainnya § § § 2.

Tagihan dari Penjualan Angsuran Piutang Angsuran Lain-lain Aset Lain-lain

Hutang Jangka Pendek : Uang Muka Kas Umum Negara

C. Ekuitas Dana:

a. Ekuitas Dana Lancar § § §

Cadangan untuk Bagian Lancar Tagihan Angsuran Cadangan untuk Piutang Cadangan untuk Persediaan

b. Ekuitas Dana Yang Diinvestasikan § §

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lain-lain

17

Pedoman Penyusunan Neraca Departemen/Lembaga D. LAPORAN YANG TERKAIT

Laporan yang terkait dengan proses penyusunan Neraca Departemen/Lembaga adalah Neraca Percobaan Tingkat Wilayah (LPRGQ 324), Neraca Percobaan Tingkat Eselon I (LPECQ 227) dan Neraca Percobaan Tingkat Departemen/Lembaga (LPAGQ 11).

1. Neraca Percobaan Tingkat Wilayah ( LPRGQ 324 )

Berdasarkan Neraca Percobaan Semesteran Tingkat Wilayah ( Bulan Juni dan Desember ), dapat diketahui nilai-nilai dari Kas di Bendaharawan Pembayar, Piutang Pajak, Piutang PNBP, Bagian Lancar dari Tagihan Penjualan Angsuran, Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya dan Hutang Jangka Pendek. Nilai-nilai tersebut merupakan gabungan dari seluruh kantor dan proyek yang ada di wilayah bersangkutan.

2. Neraca Percobaan Tingkat Eselon I ( LPECQ 227 )

Berdasarkan Neraca Percobaan Semesteran Tingkat Eselon I ( Bulan Juni dan Desember ), dapat diketahui nilai-nilai dari Kas di Bendaharawan Pembayar, Piutang Pajak, Piutang PNBP, Bagian Lancar dari Tagihan Penjualan Angsuran, Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya dan Hutang Jangka Pendek. Nilai-nilai tersebut merupakan gabungan dari seluruh kantor proyek seluruh wilayah yang berada di bawah Eselon I bersangkutan.

3. Neraca Percobaan Tingkat Departemen ( LPECQ 227 )

Berdasarkan Neraca Percobaan Semesteran Tingkat Departemen ( Bulan Juni dan Desember ), dapat diketahui nilai-nilai dari Kas di Bendaharawan Pembayar, Piutang Pajak, Piutang PNBP, Bagian Lancar dari Tagihan Penjualan Angsuran, Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya dan Hutang Jangka Pendek. Nilai-nilai tersebut merupakan gabungan dari seluruh Eselon I dari departemen yang bersangkutan.

18


BAB IV CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan disusun untuk memberikan pengungkapan yang memadai bagi para pemakai laporan keuangan. Antara lain mengenai hal-hal di bawah ini.

1. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Ikhtisar kebijakan akuntansi

ini menyajikan informasi mengenai dasar penyusunan laporan

keuangan khususnya neraca, yang digunakan untuk mencatat setiap perkiraan neraca serta kebijakan akuntansi yang khusus untuk mencatat kejadian khusus, seperti kejadian sesudah tanggal neraca. Ikhtisar kebijakan akuntansi ini harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah. 2. Entitas Pelaporan Entitas pelaporan Laporan Keuangan ini adalah departemen / lembaga yang meliputi lembaga tertinggi / tinggi negara, departemen / lembaga pemerintah non departemen termasuk unit-unit organisasi dan kantor/ proyek yang berada dibawahnya. Tidak termasuk pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan lembaga keuangan pemerintah. 3. Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Departemen / Lembaga adalah basis kas (Cash Basis) untuk pendapatan dan belanja, serta basis akrual untuk aset, hutang dan ekuitas dana.

19


4. Penjelasan atas pos-pos neraca

NO.

I.

PERKIRAAN

PENJELASAN

ASET LANCAR

Kas di Pembayar

Bendaharawan Dirinci per jenis rekening.

Piutang Pajak

Dirinci per jenis Piutang Pajak

Piutang PNBP

Dirinci per jenis Piutang PNBP

Bagian Lancar dari Tagihan Dirinci per jenis penjualan angsuran. Penjualan Angsuran

Persediaan

Dirinci menurut jenis persediaan yaitu : 1. Barang pakai habis, antara lain : § Bahan (bahan bangunan dan konstruksi, kimia, peledak dan lain-lain) § Suku cadang (suku cadang alat angkutan, alat besar, alat kedokteran dan lain-lain) § Alat / bahan untuk kegiatan kantor (alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak dan lainlain) 2. Barang tak habis pakai, antara lain : § Komponen ( komponen jembatan baja, jembatan pratekan, jembatan peralatan dan lain-lain) § Pipa ( pipa air besi tuang, pipa asbes semen, pipa baja dan lain-lain) 3. Barang bekas pakai, antara lain : § Komponen bekas dan pipa bekas. ( lihat Kep. Menkeu No.18/KMK.018/1999 Tentang : Klasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara )

20


NO.

II.

PERKIRAAN

ASET TETAP § § § § § §

III.

ASET LAINNYA § § §

IV.

Tagihan dari Penjualan Angsuran Piutang Angsuran Lainlain Aset Lain-lain

Mengungkapkan hal-hal yang bersifat spesifik dan mutasi yang terjadi. Misalnya berapa nilai aset tetap yang direncanakan akan dijual dalam rangka pembiayaan untuk menutup defisit anggaran.

Dirinci menurut jenis masing-masing perkiraan dan mengungkapkan hal-hal yang bersifat spesifik serta perubahannya.

HUTANG JANGKA PENDEK §

V.

Tanah, Peralatan & mesin, Gedung & Bangunan, Jalan, irigasi & jaringan, Aset tetap lainnya dan Bangunan dalam pengerjaan.

PENJELASAN

Uang Muka dari KUN

Ekuitas Dana

Mengungkapkan mutasi masing-masing ekuitas dana.

• Ekuitas Dana Lancar § § § § §

Saldo Dana Lancar Cadangan untuk Bagian Lancar Tagihan Angsuran Cadangan untuk Piutang Cadangan untuk Persediaan Ringkasan Perkiraan Operasional

21


NO.

PERKIRAAN •

Ekuitas Dana diinvestasikan § §

PENJELASAN

yang

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lain-lain

5. Pengungkapan Lainnya a. Kontijensi Kontijensi merupakan suatu kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian pada tanggal neraca. Misalnya, jika ada tuntutan hukum yang substansial dan hasil akhirnya bisa diperkirakan. Kontijensi ini harus diungkapkan dalam neraca.

b. Komitmen Komitmen merupakan bentuk perjanjian dengan pihak ketiga.

c. Kejadian penting setelah tanggal neraca yang berpengaruh secara signifikan terhadap perkiraan yang disajikan dalam neraca (subsequent event).

22

Pedoman Penyusunan Neraca Departemen/Lembaga NERACA DEPARTEMEN / LEMBAGA PER XX/XX/XX (DALAM RUPIAH)

HUTANG DAN EKUITAS DANA

ASET ASET LANCAR Kas di Bendaharawan Pembayar Piutang Pajak Piutang PNBP Bagian Lancar dari Tagihan Penjualan Angsuran Persediaan JUMLAH ASET LANCAR

xxx xxx

xxx

xxx xxx

ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Bangunan dalam Pengerjaan JUMLAH ASET TETAP

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

ASET LAINNYA Tagihan dari Penjualan Angsuran Piutang Angsuran Lain-lain Aset Lain-lain

xxx xxx xxx

JUMLAH ASET LAINNYA

xxx

JUMLAH ASET

HUTANG JANGKA PENDEK Uang Muka dari KUN

xxx

JUMLAH HUTANG JANGKA PENDEK

xxx

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Saldo Dana Lancar (Ekuitas Keuangan Netto) Cadangan untuk Bagian Lancar Tagihan Angsuran Cadangan untuk Piutang Cadangan untuk Persediaan

xxx xxx xxx xxx

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

xxx

EKUITAS DANA YANG DIINVESTASIKAN Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lain-lain JUMLAH EKUITAS DANA YANG DIINVESTASIKAN

xxx xxx xxx

JUMLAH EKUITAS DANA

xxx

23


DAFTAR KODE DAN NAMA PERKIRAAN NO.

KODE PERKIRAAN

NAMA PERKIRAAN

PERKIRAAN NERACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0110 0200 0420 0430 0440 0500 2100 2200 2300 2400 2500 2600 3010 3020 3900 4400 4600 6000 6200 6210 6300 6400 7100 7200

Kas Di Bendaharawan Pembayar Perkiraan KUN Debet Bagian Lancar dari Tagihan Penjualan Angsuran Piutang Pajak Piutang PNBP Persediaan Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Bangunan Aset Tetap Lainnya Bangunan Dalam Pengerjaan Tagihan dari Penjualan Angsuran Piutang Angsuran Lain-lain Aset Lain-lain Perkiraan KUN Kredit Uang Muka Kas Umum Negara Saldo Dana Lancar Cadangan untuk Bagian Lancar Tagihan Angsuran Cadangan untuk Piutang Cadangan untuk Persediaan Ringkasan Perkiraan Operasional (Instansi) Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lain-lain PERKIRAAN REALISASI ANGGARAN

21 22 23 24 25 26

8000 8600 8610 8620 8630 8640

Pendapatan dan Hibah Belanja Rutin Belanja Pembangunan Dana Pemerintah/Rupiah Murni Belanja Pembangunan Pinjaman Luar Negeri Belanja Pembangunan Pinjaman Dalam Negeri Belanja Pembangunan Hibah

24

Pedoman Penyusunan Neraca Departemen/Lembaga DAFTAR ISTILAH

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ADK – BB : Arsip Data Komputer Buku Besar BAKUN : Badan Akuntansi Keuangan Negara BUMD : Badan Usaha Milik Daerah BUMN : Badan Usaha Milik Negara DJA : Direktorat Jenderal Anggaran DT&P : Daftar Transaksi dan Posting KPKN : Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara KUN : Kas Umum Negara KAR : Kantor Akuntansi Regional LMBT : Laporan Mutasi Barang Triwulanan LT : Laporan Tahunan MP : Memo Penyesuaian ND : Nota Debet NK : Nota Kredit

PA – Dept. : Perhitungan Anggaran Departemen PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak RP : Register Pengontrol SAI : Sistem Akuntansi Instansi SAU : Sistem Akuntansi Umum SAP : Sistem Akuntansi Pemerintah SKP : Surat Ketetapan Pajak SP : Surat Pengantar SPM : Surat Perintah Membayar SPPA : Surat Pemberitahuan Pencatatan Aset SSBP : Surat Setoran Bukan Pajak TGR : Tuntutan Ganti Rugi TP : Tuntutan Perbendaharaan UAE-I : Unit Akuntansi Eselon I UAKPI : Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi UAW : Unit Akuntansi Wilayah UYHD : Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan

25

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents