BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam menyikapi globalisasi di masa ini maka Bappeda Kabupaten

Purworejo

selaku

Perencanaan

Pembangunan

Daerah perlu menyelenggarakan Pemerintahan yang Good Govermance

yang

penyelenggara

merupakan

pemerintahan

persyaratan

dalam

bagi

setiap

melaksanakan

tugas

pokok dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan organisasi dalam rangka penerapan Kinerja di lingkungan Bappeda yang meliputi Perencanaan strategis dan menejemen kinerja. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban

yang

tepat,

jelas

legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari kolusi, korupsi, serta nepotisme menuju ke pemerintahan yang baik. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasarat bagi

setiap

pemerintahan

untuk

mewujudkan

aspirasi

masyarakat dan mencapai tujuan serta pertanggungjawaban yang

tepat,

jelas

penyelenggaraan

terukur

pemerintahan

dan

legitimate

dan

sehingga

pembangunan

dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab

serta

bebas

dari

korupsi,

kolusi

dan

nepotisme. Dalam

rangka

itu,

Pemerintah

telah

menerbitkan

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara

mempertanggungjawabkan

pemerintahan pelaksanaan

negara tugas

untuk

pokok

dan

fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing

instansi.

Sebagai

instansi

pemerintah

menyampaikan laporan tersebut yang menggambarkan kinerja Bappeda melalui Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP). LKjIP BAPPEDA Kabupaten Purworejo Tahun 2015

1

B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Bappeda Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertangungjawaban kinerja Bappeda Purworejo

dalam

mencapai

tujuan/sasaran

strategis

Bappeda Purworejo sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD

Tahun

2011-2015

Kabupaten

Purworejo

dan

Renstra SKPD Bappeda Purworejo. 2. Tujuan Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Bappeda Purworejo adalah : a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai SKPD Bappeda Purworejo. b. Sebagai

upaya

perbaikan

berkesinambungan

bagi

Bappeda Purworejo untuk meningkatkan kinerja. C. Dasar Hukum 1. Ketetapan

MPR

RI

Nomor

XI/MPR/1998

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dah Nepotisme 2. Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor

9 Tahun

1998 Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara. 5. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

Nomor

53

Tahun

2014

tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;

LKjIP BAPPEDA Kabupaten Purworejo Tahun 2015

2

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran daerah Kabupaten Purworejo tahun 2008 Nomor 4); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3

Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2

Tahun

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 2); 10.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo; 11.Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 16); 12.Peraturan

Daerah

Nomor

10

Tahun

2015

Tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 10); 13.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015; 14.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015; 15.Instruksi tentang

Bupati

Purworejo

Pelaksanaan

Pemerintah

di

Nomor

Akuntabilitas

Lingkungan

188.5/213/2000 Kinerja

Pemerintah

Instansi

Kabupaten

Purworejo;


3

D. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo,

Bappeda mempunyai tugas

pokok dan fungsi sebagai berikut: 1. Tugas Pokok Menyelenggarakan

tugas

pokok

melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah Bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, statistik, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan Daerah yang meliputi perekonomian, pemerintahan dan sosial budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, serta statistik, penelitian, pengembangan dan pengendalian. 2. Fungsi. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Perumusan

kebijakan

teknis

bidang

perencanaan

pembangunan, penataan ruang, statistik, penelitian dan pengembangan pemerintahan

yang dan

pengembangan

meliputi

sosial

wilayah,

budaya, serta

perekonomian, prasarana

statistik,

dan

penelitian,

pengembangan dan pengendalian. 2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja

bidang

perencanaan

pembangunan,

penataan

ruang, statistik, penelitian dan pengembangan yang meliputi

perekonomian,

pemerintahan

dan

sosial

budaya, prasarana dan pengembangan wilayah, serta statistik, penelitian, pengembangan dan pengendalian. 3. Pembinaan

dan

pengendalian

teknis

bidang

perencanaan pembangunan, penataan ruang, statistik, penelitian

dan

perekonomian,

pengembangan pemerintahan

dan

yang

meliputi

sosial

budaya,

prasarana dan pengembangan wilayah, serta statistik, penelitian, pengembangan dan pengendalian.


4

4. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan dan kerja sama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, statistik, penelitian

dan

perekonomian,


dan

yang

meliputi

sosial

budaya,

prasarana dan pengembangan wilayah, serta statistik, penelitian, pengembangan dan pengendalian. 5. Penyelenggaraan pengelolaan

penelitian

Data,

dan

serta

pengembangan,

pengendalian

bidang

perencanaan pembangunan, penataan ruang, statistik, penelitian

dan

perekonomian,


dan

yang

meliputi

sosial

budaya,

prasarana dan pengembangan wilayah, serta statistik, penelitian, pengembangan dan pengendalian. 6. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, statistik, penelitian dan pengembangan pemerintahan

yang dan

pengembangan

sosial

wilayah,

meliputi budaya, serta

perekonomian, prasarana

statistik,

dan

penelitian,

pengembangan dan pengendalian. 7. Menyelenggarakan kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. E. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Purworejo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut : 1. Susunan Organisasi Susunan

organisasi

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah terdiri dari : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat;


5

3. Bidang Perekonomian 4. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; 5. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah; 6. Bidang

Statistik,

Penelitian,

Pengembangan

dan

Pengendalian 7. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas dan fungsi masing-masing sebagai mana tercantum dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat. Mempunyai

tugas

pengkoordinasian teknis

dan

pokok

penyiapan

pelaksanaan

melaksanakan

perumusan

tugas-tugas

kebijakan

bidang

secara

terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan serta umum dan kepegawaian. Fungsi : a. Pengkoordinasian penyiapan

perumusan kebijakan

teknis. b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Bidang secara terpadu; c. Pengkoordinasian

penyelenggaraan

pelayanan

dan

pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan. d. Pengkoordinasian

penyelenggaraan

pelayanan

dan

pelayanan

dan

pengendalian e. administrasi keuangan; f. Pengkoordinasian

penyelenggaraan

pengendalian g. Administrasi umum dan kepegawaian; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.


6

2. Bidang Perekonomian Mempunyai

tugas

perumusan

dan

pokok

melaksanakan

kebijakan

teknis,

penyiapan

pembinaan

dan

pelaksanaan dan pengendalian perencanaan di bidang perekonomian,

yang

meliputi

produksi

dan

pengembangan dunia usaha Fungsi : a. Penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan dan pengendalian perencanaan di bidang produksi; b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pengendalian

perencanaan

di

bidang

pengembangan dunia usaha. c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Mempunyai

tugas

pokok

perumusan

kebijakan

melakukan

teknis,

penyiapan

pembinaan

dan

pelaksanaan di bidang Pemerintahan dan sosial budaya, yang meliputi pemerintahan, serta kependudukan dan sosial budaya. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan dan pengendalian perencanaan di bidang Pemerintahan b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan dan pengendalian perencanaan di bidang kependudukan dan sosial budaya c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


7

4. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Mempunyai

tugas

pokok

perumusan

kebijakan

melakukan

teknis,

penyiapan

pembinaan

dan

pelaksanaan dan pengendalian perencanaan di bidang prasarana dan pengembangan wilayah yang meliputi prasarana wilayah serta pengembangan wilayah dan sistem penataan ruang. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan dan pengendalian perencanaan di bidang prasarana wilayah b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan dan pengendalian perencanaan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang; c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengendalian Mempunyai

tugas

pokok

perumusan

kebijakan

melakukan

teknis,

penyiapan

pembinaan

dan

pelaksanaan dan pengendalian perencanaan di bidang statistik, penelitian, pengembangan dan pengendalian yang

meliputi

data

dan

statistik,

penelitian,

pengembangan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan dan pengendalian di bidang data dan stataistik b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan pelaksanaan dan pengendalian perencanaan di bidang penelitian, pengembangan, pengendalian, monitoring dan evaluasi. c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6. Kelompok Jabatan Fungsional NIHIL


8

2. Bagan Organisasi Bappeda Kabupaten Purworejo Berikut

adalah

Struktur

Organisasi

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 :


9

Bagan Struktur Organisasi Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO KEPALA BADAN Drs.Said Romadhon. NIP. 19640122 198903 1 004

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT Drs.Unang Nurhidayat 19671013 199303 1 008

SUB BAGIAN PERENCANAAN I DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Rr.M. DYAH R, SE 19630322 199303 2 003

Dra.Yuyun Sri Rejeki 19660625 199203 2 005

Dhian Wahyuningrum,S.IP . 19611213 198603 2 002

BIDANG PEREKONOMIAN

BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

BIDANG PRASARANA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Ir.Muhammad Riyanto. 19600221 198608 1 001

Dra.Nurhidayati,MM 19650101 199403 2 014

Al Bambang. S,S.Sos.M.Si 19620405 198606 1 001

SUB BIDANG PRODUKSI

SUB BIDANG PEMERINTAHAN

SUB BIDANG PRASARANA

Ir. Muhammad Yuniarto 19730604 199903 1 012

Wahyu Mustiko Aji,SE,MM 19770217 199903 1 003

Maria Dini Handayani,ST. 19700401 199903 2 004

SUB BID. PENGEMBANGAN DUNIA UDSAHA & PM

SUB BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KESEJAHTERAAN

Drs.Muda Kanuni. 19621124 199303 1 004

Heru Nuswantoro, S.Pt 19700826 199903 1 005

SUB BID. PENGEMBANGAN WILAYAH & TATA RUANG Anggit Wahyu N,S.Si,Macc. 19740828 200312 1 006

BIDANG STATISTIK, LITBANG DAN PENGENDALIAN Ir.Bambang Jati A,MT,MA 19641025 199703 1 003 SUB BIDANG DATA DAN STATISTIK Retno Palupi, SE,MSi 19730303 199803 2 007 SUB BID LITBANG, MONITORING, PENGEN. & EVALUASI Bayu Triwirawan,SSTP. 19780512 199711 1 001

8

F. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Purworejo 1. Susunan Kepegawaian Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good Governance digerakkan oleh prinsipprinsip

partisipatif,

penegakan

hokum

yang

efektif,

transparansi, responsive, kesetaraan, efektif dan efisien, professional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan

kaitan

tersebut,

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan dating. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik

yang

mengemban

tugas

dan

fungsi-fungsi

pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, mampu

menerjemahkan

kebijakan public ke dalam langkah-langkah operasional yang

kreatif

dan

inovatif

dengan

orientasi

pada

kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya dapat diwujudkan jika aparaturnya cerdas. Terkait dengan hal tersebut, jumlah PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sampai

bulan

September

2015

sebanyak

45

orang.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Kabupaten

Purworejo

dapat

dilihat

pada

tabel

1.1.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1.1, dengan jenjang eselonering II, Bappeda bermitra dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi dilajalankan

merupakan oleh

fungsi

Bappeda


paling

melalui

strategis 3

(tiga)

yang bidang 11

perencanaan yaitu Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Perekonomian. Ketiga bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Satu bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi supporting terhadap ketiga bidang di atas, yaitu Bidang Statistik, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian memberikan dukungan berupa penyediaan data statistik dan hasil kajian dan monitoring dalam penyusunan Sekretariat

dokumen menjalankan

perencanaan. peran

untuk

Sedangkan memberikan

dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Tabel 1.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan Eselon Eselon Eselon I II III 1. Kepala Bappeda 1 2. Sekretariat 1 3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 1 4. Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang 1 5. Bidang Ekonomi 1 6. Bidang Stalitbangdal 1 JUMLAH 1 5 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Purworejo No

Uraian

Eselon IV 3 2 2 2 2 11

Staf

Jumlah

10 4 5 3 6 28

1 14 7 8 6 9 45

Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV dan jumlah karyawan yang lebih banyak daripada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup besar memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Kondisi kepegawaian Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini : Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan No Uraian S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Jumlah 1. Kepala Bappeda 1 1 2. Sekretariat 8 4 1 1 14 3. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 2 1 2 2 7 4. Bidang Prasarana Wilayah dan Tata Ruang 3 4 1 8 5. Bidang Ekonomi 4 2 6 6. Bidang Stalitbangdal 2 3 1 3 9 JUMLAH 7 21 3 12 1 1 45 Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Purworejo

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan


12

Bappeda yang paling banyak adalah S-1 sebayak 21 orang (46,67%).

Tingkat

pendidikan

yang

relative

tinggi

merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum. Jumlah

karyawan

Bappeda

yang

menamatkan

pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 7 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 15,56% dari seluruh

karyawan

Bappeda,

sebagai

lembaga

yang

memposisikan dirinya menjadi Think Tanknya Pemerintah Kabupaten Purworejo, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana secara optimal. 2. Perlengkapan Bappeda Kabupaten Purworejo menempati kantor dengan alamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 64 Purworejo terdiri dari gedung kantor berlantai 2 seluas 1192,6 m2, ruang pertemuan, gudang, tempat parkir dan halaman. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang memiliki dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut : Tabel 1.3 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Nama Barang

Banyaknya

Kondisi Barang

Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 AC LCD Kursi Meja Note Book / Laptop PC Unit Printer Camera Almari Besi dan Kayu Filling Besi Pesawat Telepon / Faks Layar Sound System Facimile Telephone

5 33 10 6 198 96 20 16 19 2 22 17 3 2 3 3 3

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Purworejo


13

Lokasi

Kantor

memudahkan

Bappeda

aksesbilitas

yang

dari

dan

cukup menuju

strategis kantor

Bappeda yang memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus. Demikian

juga

dengan

sarana

pendukung

kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan dengan anggaran untuk pemeliharaan yang cukup memadai. Permasalahan dalam prasarana adalah belum tersedianya server yang berfungsi sebagai bank data pembangunan dan dapat

menyimpan

serta

mengakomodir

seluruh

data

pembangunan. G. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama yang dihadapi Bappeda Kabupaten Purworejo 1. Aspek Strategis Bappeda Kabupaten Purworejo Visi Bappeda Kabupaten Purworejo periode Tahun 2011-2015 adalah : “Tercapainya layanan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas”. Berdasarkan visi tersebut, untuk memperjelas tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan, maka diberikan pengertian tentang batasan operasionalnya, yaitu: Berkualitas : 1) Memadukan proses-proses perencanaan pembangunan (proses teknokratik, top-down, bottom-up, partisipatif, dan politik) secara proposional. 2) Taat azas tata laksana perencanaan pembangunan dengan

tetap

mengedepankan

institusi/lembaga

perencana yang profesional (sebagai problem solver, adaptif, perubahan

fleksibel, situasi

responsive, dan

kondisi

terhadap

setiap

internal

maupun

governance)

sebagai

eksternal). 3) Mengedepankan institusi/lembaga

(planning yang


harus

bermitra

dengan 14

stakeholders lain dalam pengambilan keputusan untuk menentukan

(mengungkapkan

dan

meyakinkan)

tindakan masa depan secara tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan pemilihan

(pemilihan

identifikasi

tujuan

seperangkat

dan

kriteria;

alternatif

yang

konsisten dengan preskripsi/resep melalui pemilihan alternatif yang memungkinkan, dan pemilihan arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan). Motto:

Profesional

dalam

perencanaan

pembangunan,

terdepan dalam pembaharuan

1) Profesional

dalam

perencanaan

pembangunan

artinya mampu melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya dalam melaksanakan perencanaan daerah. 2) Terdepan dalam pembaharuan artinya selalu menjadi pelopor dan pioner dalam melaksanakan perubahan perencanaan terbaru

pembangunan

dengan

inovasi

sesuai dan

dengan

aturan

koordinasi

semua

stakeholders untuk memenuhi kebutuhan daerah. Misi Bappeda Purworejo adalah : 1) Meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 2) Meningkatkan

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah. Tujuan

Jangka

Menengah

Bappeda

Kabupaten

Purworejo adalah: 1) Meningkatkan kapasitas perencanaan pembangunan daerah (aparatur dan kelembagaan) dalam rangka pelayanan publik yang prima. 2) Meningkatkan pengelolaan data dan informasi serta mengakomodasi hasil evaluasi, hasil kajian tata ruang dan

berbagai

penelitian

sebagai

input

utama

perencanaan pembangunan daerah yang pro-investasi dan berwawasan lingkungan sehingga meningkatkan daya saing daerah dan dapat menarik investasi yang berkonstribusi untuk pendapatan daerah.


15

Sasaran

Jangka

Menengah

Bappeda

Kabupaten

Purworejo adalah : 1) Meningkatnya kualitas penataan ruang. 2) Meningkatnya pembangunan

kualitas meliputi

manajemen

perencanaan

perencanaan

pembangunan

pada tingkat makro maupun mikro serta pengendalian dan

evaluasi

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

daerah. 3) Meningkatnya ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah dengan Indikator : 1) Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2) Jumlah perencanaan tentang tata ruang yang di-Perdakan 3) Rasio rencana pembangunan yang terealisir 4) Rasio perencana dengan kompetensi standar 5) Prosentase effisiensi kinerja SKPD 6) Prosentase efektivitas kinerja SKPD 7) Prosentase ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan Indikator tambahan sebagai indikator non urusan yang mendukung

indikator

urusan

di

Bappeda

Purworejo

adalah: 1) Tingkat pelayanan administrasi perkantoran 2) Tingkat kondisi sarana dan prasarana perkantoran 3) Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik) 4) Tingkat sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Strategi Bappeda Purworejo dalam mewujudkan visi dan misi adalah “Mengoptimalkan fungsi Bappeda yang sangat

strategis

untuk

memperkuat

perencanaan

pembangunan daerah”


16

2. Permasalahan Utama yang dihadapi Bappeda Kabupaten Purworejo a. Permasalahan Utama yang dihadapi Bappeda Purworejo terkait dengan pelayanan pada Urusan Penataan Ruang 1) Masih minimnya dokumen rencana detil tata ruang, 2) Kurangnya

koordinasi

dengan

SKPD

terkait,

pemangku kepentingan lainnya dan masyarakat dalam

kegiatan

perencanaan,

penataan

pemanfaatan

ruang hingga

mulai

dari

pengendalian

pemanfaatan ruang, dan 3) Belum

tersedianya

instrumen

pengendalian

pemanfaatan ruang yang lengkap baik dari aspek regulasi, PPNS dan peralatan kerja b. Permasalahan Utama yang dihadapi Bappeda Purworejo terkait dengan pelayanan pada Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Belum

optimalnya

koordinasi

dan

sinkronisasi

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan daerah. 2) Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai feedback bagi perencanaan pembangunan daerah selanjutnya. 3) Hasil-hasil penelitian masyarakat belum diakomodir sebagai

bahan

masukan

bagi

perencanaan

pembangunan daerah. 4) Masih adanya intervensi kepentingan pribadi dan politis yang mempengaruhi perencanaan dan agenda pembangunan daerah. 5) Belum optimalnya koordinasi dalam pengelolaan data dan informasi untuk perumusan dan evaluasi kebijakan

Perencanaan

dan

Pengendalian

Pembangunan Daerah. c. Permasalahan Utama yang dihadapi Bappeda Purworejo terkait dengan pelayanan pada Urusan Statistik 1) Masih lemahnya updating data sehingga informasi tentang analisis data menjadi kurang akurat.


17

2) Belum optimalnya dukungan terhadap kebijakan penyelenggaraan pengembangan statistik (kerjasama, dukungan

penyelenggaraan

statistik

dasar,

Koordinasi Statistik Antar Sektoral, dan Jejaring Statistik Khusus). H. Sistematika Penyusunan LkjIP Bappeda Purworejo a. Bab I

: Pendahuluan,

berisi tentang latar belakang,

maksud dan tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya, Aspek Strategis

Bappeda

Purworejo

dan

Permasalahan Utama yang dihadapi, dan SistematikanPenulisan LKjIP. b. Bab II

: Perencanaan Kinerja berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Bappeda Purworejo Tahun 2015

c. Bab III

: Akuntabilitas Kinerja berisi tentang Capaian Kinerja

Bappeda

Purworejo

dan

Realisasi

Anggaran Bappeda Purworejo tahun 2015 d. Bab IV

: Penutup berisi tentang uraian kesimpulan atas

capaian

kinerja

Bappeda

Purworejo

tahun 2015 dan Langkah-langkah yang akan dilakukan

untuk

meningkatkan

kinerja

Bappeda Purworejo tahun 2016. e. Lampiran : 1) Perjanjian Kinerja Bappeda Purworejo Tahun 2015 2) Target Kinerja RKPD (Murni dan Perubahan) Bappeda Purworejo Tahun 2015. 3) Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Purworejo

(Murni

dan

Perubahan)

Tahun

2015,

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bappeda Purworejo Tahun

Anggaran

2015

dan

Laporan

Pengawasan

Anggaran Definitif per Kegiatan Tahun 2015. 4) SK

Tim

Penyusunan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LkjIP) Bappeda Purworejo Tahun 2015 5) Rekapitulasi Capaian Bulanan Kinerja Sasaran Bappeda Purworejo Tahun 2015 LKjIP BAPPEDA Kabupaten Purworejo Tahun 2015

18

BAB II PERENCANAAN KINERJA A.

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA TAHUN 2011-2015 Perencanaan

dimaksudkan

sebagai

rencana

strategis,

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Kabupaten

Purworejo Tahun 2011 – 2015 tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2015. Sedangkan dalam pelaksanaannya Bappeda Kabupaten Purworejo menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan

Daerah

Kabupaten

Purworejo

Nomor

188.4/1516/2011 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah berupa rumusan terhadap sasaran, yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu

tertentu/tahunan

secara

berkesinambungan

sejalan

dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Fokus pelaksanaan sasaran dalam kurun waktu tahunan ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja antara Bupati Purworejo selaku Pemberi

Mandat

dengan

Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Purworeo selaku penerima mandat. Adapun Indikator Sasaran Jangka Menengah Bappeda Purworejo Tahun 2011-2015 tersaji pada Tabel 2.1 sebagai berikut :


19

Tabel 2.1 : Indikator Sasaran Bappeda Purorejo Tahun 2011-2015 No.

Urusan / Sasaran

Indikator Kinerja

2

3

1 1

1 2

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan meliputi perencanaan pembangunan pada tingkat makro maupun mikro serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah

1 2 3 4 5 6 7

8 3

Target Tahun 2012

Target Tahun 2013

Target Tahun 2014

Target Tahun 2015

9

10

11

12

13

%

60,00

63,00

65,00

68,00

70,00

Perda

1

2

3

4

5

%

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

%

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

%

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

%

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

84,00

86,00

88,00

90,00

92,00

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

75,00

80,00

88,00

90,00

100,00

PENATAAN RUANG Meningkatnya kualitas penataan ruang

22

Target Tahun 2011

Satuan

Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Jumlah perencanaan tentang Tata Ruang yang di-Perdakan Rasio rencana pembangunan yang terealisir Rasio perencana dengan kompetensi standar Prosentase effisiensi kinerja SKPD Prosentase efektivitas kinerja SKPD Tingkat pelayanan administrasi perkantoran Tingkat kondisi sarana dan prasarana perkantoran Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik) Tingkat sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

STATISTIK Meningkatnya Prosentase ketersediaan data kemudahan publik statistik sesuai dengan untuk mengakses data kebutuhan pembangunan dan informasi pemerintah dan pembangunan daerah Sumber : Renstra Bappeda Purworejo Tahun 2011-2015

B.

PERENCANAAN KINERJA BAPPEDA TAHUN 2015 Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun 2015 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014

tentang

Petunjuk

Teknis

Perjanjian

Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo tertuang melalui penetapan/perjanjian kinerja yang disepakati pada tanggal 2 Januari

2015

yang

mendasarkan

pada

APBD

Kabupaten

Purworejo Tahun 2015 dan tanggal 28 September 2015 yang mendasarkan pada Perubahan APBD Kabupaten Purworejo


20

Tahun 2015. Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis 1.

1 Meningkatnya kualitas manajemen perencanaan pembangunan meliputi perencanaan pembangunan pada tingkat makro maupun mikro serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerahpelaksanaan kegiatan

1. 2. 3.

4. 5.

Indikator Kinerja

Target

2 Tingkat pelayanan administrasi perkantoran

3 100%

Tingkat kondisi sarana dan prasarana perkantoran Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik) Tingkat sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rasio rencana pembangunan yang terealisir

100% 92%

100% 100%

Rasio perencana dengan kompetensi standar

2 3

Prosentase ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya kualitas penataan ruang

6.

Rasio Efisiensi Kinerja SKPD

100%

7.

Rasio Efektifitas Kinerja SKPD

100%

1.

Prosentase ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan 1. Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Sumber : Perjanjian Kinerja Bappeda kabupaten Purworejo Tahun 2015

100% 70%

Setiap sasaran stratejik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan rencana tindak (action plan) yang terdiri dari kegiatan-kegiatan spesifik yang untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi yang diperlukan dan dilaksanakan untuk mencapai masing-masing sasaran. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu

yang

dilakukan

oleh

perangkat

daerah

dengan

memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah

ditetapkan.

Dengan

demikian

kegiatan

merupakan

penjabaran lebih lanjut dari program. Berdasarkan sasaran dan kebijakan yang telah disusun, maka tahapan pelaksanaan strategi yang dilaksanakan di tahun


21

2015 dapat dijelaskan rincian sasaran dan program beserta indikator sebagai berikut : 1. Berdasarkan Sasaran : Meningkatnya kualitas manajemen perencanaan

pembangunan

meliputi

perencanaan

pembangunan pada tingkat makro maupun mikro serta pengendalian

dan

pembangunan

daerah,

evaluasi di

pelaksanaan tahun

2015

kegiatan diupayakan

pencapaiannya melalui indikator kinerja : a. Rasio rencana pembangunan yang terealisir, tahun 2015 ditargetkan sebesar 100% Indikator di atas berdasarkan capaian realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 93,79% dari target sebesar 95,00%. Definisi

Operasional

indikator

kinerja

sasaran

yang

diasumsikan : Rencana pembangunan yang terealisir dalam APBD dibandingkan terhadap total kegiatan yang direncanakan dalam RKPD (berdasar nama kegiatan bukan nilai rupiahnya) maka Jumlah kegiatan yang ada dalam APBD dibagi Jumlah kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dikali 100%. Adapun

pencapaian

target

indikator

sebesar

100%

didukung oleh 4 program Non Urusan melalui 23 kegiatan dan 6 Program Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan melalui 31 kegiatan b. Rasio perencana dengan kompetensi standar, tahun 2015 ditargetkan sebesar 100% Indikator di atas berdasarkan capaian realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 95% dari target sebesar 95,00%. Definisi

Operasional

indikator

kinerja

sasaran

yang

diasumsikan : Jumlah aparat yang memiliki kompetensi teknis sebagai perencana dengan asumsi setiap SKPD minimal terdapat 1 orang dibandingkan terhadap total SKPD), maka umlah aparat yang memiliki kompetensi teknis sebagai perencana (Sekolah Perencanaan atau Diklat Fungsional Perencanaan atau Bintek Perencanaan komprehensif meliputi RPJP, RPJM, Renstra, RKP, Renja, RKA) dibagi Jumlah aparat yang memiliki kompetensi teknis sebagai perencana (setiap SKPD minimal harus memiliki 1 orang) dikali 100%.


22

Adapun

pencapaian

target

indikator

sebesar

100%

didukung oleh 1 Program Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan melalui 2 kegiatan c.

Prosentase

effisiensi

kinerja

SKPD,

tahun

2015

ditargetkan sebesar 100% Indikator di atas berdasarkan capaian realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 94,61% dari target sebesar 95,00%. Definisi

Oprasional

indikator

kinerja

sasaran

yang

diasumsikan : Rata-rata prosentase realisasi keuangan pada

semua

SKPD.

Basis

data

adalah

Realisasi

keuangan SKPD bukan realisasi anggaran total APBD dikali 100% Adapun

pencapaian

target

indikator

sebesar

100%

didukung oleh 1 Program Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan melalui 1 kegiatan Indikator

Prosentase

Prosentase

effisiensi

efektifitas

kinerja

kinerja

SKPD

SKPD

dan

dalam

implementasi merupakan dua indikator dengan satu program yang sama d. Prosentase

efektifitas

kinerja

SKPD,

tahun

2015

ditargetkan sebesar 100% Indikator di atas berdasarkan capaian realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 96,69% dari target sebesar 95,00%. Definisi

Operasional

indikator

kinerja

sasaran

yang

diasumsikan : Rata-rata prosentase realisasi output pada semua SKPD (Prosentase rata-rata skor realisasi output dibandingkan terhadap skor maksimal) dikali 100% Adapun

pencapaian

target

indikator

sebesar

100%

didukung oleh 1 Program Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 1 kegiatan 2. Berdasarkan sasaran : Prosentase ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah, di tahun 2015 diupayakan pencapaiannya melalui indikator kinerja Prosentase ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%. Indikator di atas berdasarkan capaian realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 90,00% dari target sebesar 90,00%.


23

Definisi

Operasional

indikator

kinerja

sasaran

yang

diasumsikan : Prosentase ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan yaitu Jumlah data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang tersedia dibagi Jumlah

data

statistik

sesuai

dengan

kebutuhan

pembangunan yang seharusnya ada dikali 100% Adapun

pencapaian

target

indikator

sebesar

100,00%

didukung oleh 1 Program Urusan Wajib Statistik melalui 5 kegiatan. 3. Berdasarkan sasaran : Meningkatnya kualitas penataan ruang, di tahun 2015 diupayakan pencapaiannya melalui indikator kinerja : a. Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, tahun 2015 ditargetkan sebesar 70%. Indikator di atas berdasarkan capaian realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 65,00% dari target sebesar 67,50% Definisi Operasional indikator kinerja sasaran adalah Luas wilayah seluruh Kabupaten Purworejo menurut rencana pola ruang dikurangi luas pemanfaatan ruang yang menyimpang

dibagi

Jumlah

luas

wilayah

seluruh

Kabupaten Purworejo menurut rencana pola ruang dikali 100%. Adapun pencapaian target indikator 70,00% didukung oleh 1 Program Urusan Tata Ruang melalui 4 kegiatan Berdasarkan target sasaran strategis yang telah ditetapkan indikator kinerjanya di tahun 2015, dijabarkan melalui 14 (empat belas) Program dan 67 (enam puluh tujuh) kegiatan. Program dan kegiatan dimaksud merupakan program dan kegiatan yang telah mengalami perubahan dari program dan kegiatan maupun penambahan dan pengurangan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun 2015. Perubahan ini merupakan refleksi atas dinamika kondisi dan kebutuhan yang terjadi dalam tahun 2015. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor LKjIP BAPPEDA Kabupaten Purworejo Tahun 2015

24

2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) membawa implikasi perubahan tentang urusan yang

menjadi

pelaksanaan

kewenangan

Pemilihan

Pemerintah

Kepala

Daerah

Daerah,

Tahun

2015

serta yang

dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015 atau mengalami pengunduran dari jadwal yang direncanakan di bulan Juli 2015, sehingga secara langsung mempengaruhi kebijakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan dibutuhkan tambahan beberapa kegiatan di Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015 ini. Adapun Program dan pagu Anggaran Definitif Bappeda Purworejo Tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 2.3 : Program dan Pagu Indikatif Program Tahun 2015 No. 1 1

2

Urusan / Sasaran 2 PENATAAN RUANG Meningkatnya kualitas penataan ruang PERENCANAAN PEMBANGUNAN Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan meliputi perencanaan pembangunan pada tingkat makro maupun mikro serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah

1

1

3

4

Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Rasio rencana pembangunan yang terealisir

2


3

Prosentase effisiensi kinerja SKPD Prosentase efektivitas kinerja SKPD Tingkat pelayanan administrasi perkantoran 6. Tingkat kondisi sarana dan prasarana perkantoran Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik) Tingkat sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5

7

8 STATISTIK Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintah dan pembangunan daerah

Program

Program Perencanaan Tata Ruang

Pagu Anggaran (Rp) 5 86.800.000 586.800.000 .429.520.950

4

3 1

Indikator Kinerja

Prosentase ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam Program Pengembangan Data/informasi

1.065.323.250 262.890.000 493.272.200 167.000.000 173.264.500

Program Penelitian dan Pengembangan

180.588.500

Program Peningkatan Kapasaitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

249.145.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

255.252.000

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

51.512.500

Program Pengembangan Data/informasi/Statistik Daerah

JUMLAH

143.070.000

299.203.000 89.000.000

335.300.000 335.300.000

4.351.620.950

Sumber : Hasil olahan Bappeda


25

Perubahan Rencana Kinerja Bappeda Tahun 2015 telah disesuaikan dengan dinamika yang sedang berjalan, dan berupa penambahan atau pengurangan pagu anggaran, penambahan maupun perubahan desain kegiatan dari 12 Program dengan 37 kegiatan. Adapun rincian masing-masing alasan perubahan sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan : a. Pembuatan Peta Dasar Rupa Bumi Skala 1 : 5000, perubahan berupa pergeseran rekening karena revisi Honor PPKom, menyesuaikan hasil evaluasi DPA tahun 2015 oleh DPPKAD dan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Tahun 2015. b. Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) online, perubahan berupa pergeseran rekening karena revisi Honor PPKom, menyesuaikan hasil evaluasi DPA tahun 2015 oleh DPPKAD dan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Tahun 2015. 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan a. Penyusunan

RAD

Pengarustamaan

Gender

(PUG),

perubahan karena pergeseran antar obyek belanja. b. Penyusunan RPJMD, perubahan dari pagu anggaran Rp184.655.000,00

menjadi

Rp257.655.000,00

karena

adanya kebutuhan untuk Peningkatan Kinerja Tim (honor tim) dan honor untuk narasumber. c.

Penyusunan RKPD, perubahan dari pagu anggaran Rp 431.297.500,00 mengalami

menjadi

penurunan

Rp

365.583.250,00

pagu

anggaran

atau

sebesar

Rp65.714.250,00 karena adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan. d. Koordinasi Promosi Obyek Wisata Java Promo, perubahan dari

pagu

Rp2.654.000,00

anggaran atau

Rp11.940.000,00 mengalami

menjadi

penurunan

pagu

anggaran sebesar Rp9.286.000,00 karena Kabupaten Purworejo mengundurkan diri Promo

berdasarkan

Surat

sebagai anggota Java

Bupati

Purworejo

Nomor

881/869/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 penghentian LKjIP BAPPEDA Kabupaten Purworejo Tahun 2015

26

kegiatan berdasarkan Surat

Kepala Bappeda kepada

PPTK Koordinasi Promosi Obyek Wisata Java Promo Nomor 881/408/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Perintah Penghentian Kegiatan. e.

Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS), sumber dana sebesar

Rp50.000.000,00

Provinsi

melalui

dari

mekanisme

Bantuan

Keuangan

mendahului

perubahan

anggaran serta adanya pergeseran f.

Forum

Pengembangan

Kesempatan

Kerja

Rp75.000.000,00

Ekonomi

(FEDEP), dari

dan

sumber

Bantuan

Perluasan

dana

Keuangan

sebesar Provinsi

melalui mekanisme mendahului perubahan anggaran 3. Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

dengan

kegiatan : a. Penyusunan Neraca Satelit Agribisnis Daerah, perubahan berupa pergeseran rekening karena revisi Honor PPKom, menyesuaikan hasil evaluasi DPA tahun 2015 oleh DPPKAD dan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Tahun 2015. b. Penyusunan Masterplan Agropolitan Kuto Bumi Pitu Grabag, perubahan berupa pergeseran rekening karena revisi Honor PPKom, menyesuaikan hasil evaluasi DPA tahun 2015 oleh DPPKAD dan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Tahun 2015. c.

Koordinasi Kegiatan Pokja Agropolitan, dengan pagu anggaran Rp66.550.000,00 berdasarkan pertimbangan, kegiatan bukan merupakan kewenangan (tugas pokok dan fungsi) Bappeda, Nota Dinas telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo tanggal 23 Maret 2015 Perihal : Kegiatan Agropolitan dan Pembinaan Sub Terminal Agropolitan (STA) Krendetan Bagelen dan kegiatan dialihkan ke Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan.


27

4. Program

Perencanaan

Pembangunan

Pemerintahan

dan

Sosial Budaya dengan kegiatan : a. Penyiapan bahan perencanaan bidang pemerintahan dan sosial

budaya,

perubahan

Rp90.020.000,00

menjadi

dari

pagu

anggaran

Rp150.000.000,00

karena

adanya penambahan volume koordinasi dan tambahan aktivitas kegiatan sebagai pendukung kegiatan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium, yang sumber dananya dari Provinsi namun tidak adan dana pendampingan. b. Koordinasi

program

penanggulangan

kemiskinan,

perubahan dari pagu anggaran Rp86.575.000,00 menjadi Rp138.329.000,00

karena

menyesuaikan

perubahan

desain kegiatan Penguatan Kelembagaan TKPKD sesuai Pergub No. I / 2015 tentang Juknis Bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah TA 2015. c.

Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah

(TKPKD)

sebesar

Rp50.000.000,00

Provinsi

melalui

Kabupaten

Purworejo

Bantuan

Keuangan

mendahului

perubahan

dari

mekanisme

anggaran d. Koordinasi

Penanggulangan

Gangguan

Akibat

Kekurangan Yodium (GAKY) sebesar Rp35.000.000,00 dari Bantuan Keuangan Provinsi melalui mekanisme mendahului perubahan anggaran e.

Pembuatan SIM Kemiskinan, merupakan kegiatan baru dengan

pagu

sebesar

Rp50.000.000,00,

untuk

mengakomodir Penyusunan Basis Data Tahunan 2015 sebagai

basis

data

kemiskinan

untuk

Perencanaan

Pembangunan 5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan kegiatan : a. Penyiapan bahan perencanaan bidang prasarana dan pengembangan Wilayah dari pagu anggaran sebesar Rp76.410.000 Penambahan

menjadi volume

Rp122.000.000,00 kegiatan

koordinasi

karena terkait

perubahan-perubahan urusan dan kewenangan akibat LKjIP BAPPEDA Kabupaten Purworejo Tahun 2015

28

diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penyusunan

perencanaan

yang mempengaruhi

pembangunan

di

bidang

prasarana dan pengembangan wilayah b. Penyusunan RPI2JM (Keciptakaryaan), kegiatan baru dengan pagu anggaran sebesar Rp45.000.000,00 sebagai kelengkapan data perencanaan 6. Program Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan kegiatan : a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana kKrja Pembangunan Daerah, dari pagu Rp106.380.000,00

menjadi

anggaran sebesar

Rp100.000.000,00

atau

mengalami penurunan sebesar Rp6.380.000,00 karena efisiensi Perjalanan Dinas Dalam Daerah karena data monitoring dan evaluasi sudah dapat diakses melalui SIPPD. 7. Program Penelitian dan Pengembangan dengan Kegiatan : a. Kajian

Lingkungan

Hidup

Strategis

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan pagu anggaran sebesar Rp100.000.000,00. Perubahan berupa pergeseran

rekening

karena

revisi

Honor

PPKom,

menyesuaikan hasil evaluasi DPA tahun 2015 oleh DPPKAD dan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Tahun 2015. b. Seleksi dan verifikasi dana hibah bersaing penelitian, dari pagu

anggaran

sebesar

Rp13.100.000,00

menjadi

Rp2.313.500,00 karena kegiatan dialihkan dan digabung dengan Bantuan),

kegiatan

Hibah

menjadi

Bersaing

kegiatan

baru

Penelitian yaitu

(Pos

kegiatan

Pengembangan Kreanova. c.

Pengembangan

Kreasi

dan

Inovasi

Masyarakat

(KREANOVA), merupakan kegiatan baru dengan pagu anggaran sebesar Rp45.000.000,00 8. Program

pengembangan

data/informasi/statistik

daerah

dengan kegiatan :


29

a. Penyusunan

DDA,

dengan

pagu

anggaran

sebesar

Rp76.575.000,00. Perubahan berupa pergeseran rekening karena revisi Honor PPKom, menyesuaikan hasil evaluasi DPA

tahun

2015

oleh

DPPKAD

dan

berdasarkan

Keputusan Bupati tentang Standar Harga Tahun 2015. b. Penyusunan PDRB Sektoral dan Kecamatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp109.575.000,00. Perubahan berupa pergeseran

rekening

karena

revisi

Honor

PPKom,

menyesuaikan hasil evaluasi DPA tahun 2015 oleh DPPKAD dan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Tahun 2015. c.

Penyusunan Data Inflasi, dengan pagu anggaran sebesar Rp54.575.000,00. Perubahan berupa pergeseran rekening karena revisi Honor PPKom, menyesuaikan hasil evaluasi DPA

tahun

2015

oleh

DPPKAD

dan

berdasarkan

Keputusan Bupati tentang Standar Harga Tahun 2015. d. Penyusunan IPM-Inkesra Kabupaten Purworejo, dengan pagu anggaran sebesar Rp54.575.000,00. Perubahan berupa pergeseran rekening karena revisi Honor PPKom, menyesuaikan hasil evaluasi DPA tahun 2015 oleh DPPKAD dan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Tahun 2015. e.

Penyusunan Nilai Tukar Petani, merupakan kegiatan baru dengan pagu anggaran sebesar Rp40.000.000,00, sebagai kelengkapan data perencanaan

9. Program Administrasi Perkantoran dengan kegiatan : a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penambahan

pagu

anggaran

dari

Rp60.000.000,00

menjadi Rp105.000.000,00 karena untuk menyesuaikan kebutuhan jasa listrik kantor dengan adanya gedung kantor yang baru. b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp7.000.000,00 berupa Revisi output kegiatan (salah ketik lembar penggandaan)


30

c.

Penyediaan bangunan

komponen kantor,

instalasi

dari

pagu

listrik/penerangan anggaran

sebesar

Rp10.000.000,00 menjadi Rp3.683.800,00. Perubahan berupa revisi output dan rekening belanja. 10. Program Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan kegiatan a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional dari Rp0,00 menjadi

Rp40.000.000,00

untuk

penggantian

dan

penambahan kendaraan dinas operasional berupa 2 unit roda dua. b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional berupa

penambahan

pagu

anggaran

dari

Rp32.500.000,00 menjadi Rp74.000.000,00 karena untuk penambahan jumlah output kegiatan dari 14 unit roda dua dan 3 unit roda empat menjadi 26 unit roda dua dan 5 unit roda empat serta untuk pajak kendaraan hasil pengadaan 2014 serta servis berat kendaraan roda 4. c.

Pengadaan sarana dan prasarana kantor, dari pagu anggaran

sebesar

Rp45.000.000,00

menjadi

Rp105.903.000,00, berupa penambahan dari 4 unit laptop menjadi 4 unit laptop, 1 paket kanopi, 1 buah brankas, , printer 2 unit, kursi tamu 1 set, pintu pagar besi 16 meter dan bufet kayu 1 buah. d. Pengadaan CCTV Kantor, merupakan kegiatan baru dengan pagu sebesar Rp40.000.000,00 untuk pengadaan CCTV 4 titik outdoor, 6 titik indoor sebagai alat keamanan kantor. e.

Penyediaan

sarana

dan

prasarana

kearsipan

dan

terdatanya dokumen arsip, merupakan kegiatan baru dengan pagu anggaran sebesar Rp20.000.000,00 untuk pengadaan Lemari katalog 1 unit, Feeling Kabinet 5 unit dan penataan 5.000 dokumen dan surat, Sesuai arahan hasil evaluasi Kantor Arpusda.


31

11. Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan : a. Penyusunan dengan

Perencanaan

pagu

anggaran

dan

Evaluasi

sebesar

Pelaporan,

Rp39.575.000,00,

perubahan berupa penambahan output kegiatan 12. Program Pengembangan data/informasi perencanaan dengan kegiatan : a. Penyusunan Data Spasial Daerah, perubahan berupa pergeseran

rekening

karena

revisi

Honor

PPKom,

menyesuaikan hasil evaluasi DPA tahun 2015 oleh DPPKAD dan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Tahun 2015.


32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Sebagai

perwujudan

pilar

ketiga

arah

kebijakan

penguatan tata kelola, Akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan dan

Pembangunan

Daerah

pertanggungjawaban

Kabupaten

keberhasilan

Purworejo

maupun

dalam

kegagalan

pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Gambaran

Kinerja

Badan

Perencanaan

dan

Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2015 dapat dilihat dari capaian sasaran yang telah dilaksanakan. A.

Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo adalah perwujudan kewajiban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

tugas

pokok

dan

fungsinya

dalam

mencapai

sasaran yang telah ditetapkan. Manajemen

kinerja

yang

dibangun

secara

baik,

memerlukan tolok ukur atau indikator yang jelas dan pasti yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan tepat waktu. Indikator kinerja merupakan alat atau media kegiatan dan sasaran yang dapat diukur kinerjanya. Oleh Karen itu pada tahun 2015 Bappeda menetapkan indokator kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015. Implementasi nyata dari proses perencanaan tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan suatu organisasi. Hambatasn dan permasalahan seringkali muncul dalam proses tersebut. Proses perencanaan yang baik tentu saja sudah memperhitungkan segala kemungkinan yang akan muncul dalam pelaksanaan

program

dan

kegiatan

yang

ada

di

dalam

perencanaan.


33

Keberhasilan

pelaksanaan

tugas

Bappeda

untuk

mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja (performance measure) atau indikator

kinerja

(performance

indicator).

Untuk

dapat

mengidentifikasikan tingkat capaian kinerja yang diinginkan tersebut, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan strategi dan langkah-langkah terinci kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran atau target yang dapat dirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek, mengingat rencana stratejik organisasi hanya memuat hal-hal yang bersifat stratejik jangka menengah dan jangka panjang dan tidak sampai terinci secara detail dalam kegiatan operasional. Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran yang

telah

ditetapkan sehingga dapat memberikan penilaian (justifikasi) yang obyektif dalam pengambilan keputusan. Pada

tahun

2015

Bappeda

telah

menetapkan

10

(sepuluh) sasaran, baik yang berupa Urusan maupun yang Non Urusan yang akan dicapai. 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 Kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Purworejo Tahun anggaran 2015 tergambar dalam tingkat

pencapaian

sasaran

yang

dilaksanakan

melalui

berbagai kegiatan sesuai dengan program kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Secara umum pelaksanaan kerja di tahun 2015 dapat direalisasikan dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun juga masih terdapat indikator yang belum tercapai secara maksimal pada masa periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2011-2015 sudah berakhir. Indikator kinerja sasaran Bappeda yang diuraikan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun 2015 dan ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 beserta Perjanjian Kinerja LKjIP BAPPEDA Kabupaten Purworejo Tahun 2015

34

Perubahan Tahun 2015 yang telah ditandatangani dan merupakan kesepakatan antara Bupati Purworejo selaku atasan

langsung

dengan

Kepala

Bappeda

Kabupaten

Purworejo. Berdasarkan rencana strategi yang telah dilaksanakan di tahun 2015, rata-rata capaian indikator kinerja Sasaran dapat direalisasikan sebesar 96,59% dengan hasil 4 (empat) Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran Non Urusan Telah Tercapai, 1 Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran untuk Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 1 Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran Urusan Statistik Telah Tercapai dan 3 (tiga) Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran Tidak tercapai, 1 Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran Urusan Penataan Ruang Tidak tercapai. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Bappeda Tahun 2015 tersaji pada Tabel 3.1 sebagai berikut

:

Tabel 3.1 : Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2015 Kinerja Tahun 2015 No

Urusan / Sasaran

Indikator Kinerja

1

2

3

1.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Meningkatnya 1 Rasio rencana kualitas pembangunan manajemen yang terealisir pembangunan 2 Rasio perencana meliputi dengan perencanaan kompetensi pembangunan pada standar tingkat makro 3 Prosentase maupun mikro effisiensi kinerja serta pengendalian SKPD dan evaluasi 4 Prosentase pelaksanaan efektivitas kegiatan kinerja SKPD pembangunan 5 Tingkat daerah pelayanan administrasi perkantoran 6 Tingkat kondisi sarana dan prasarana perkantoran

Status capaian kinerja Indi kator

Intepre tasi Kinerja Indikator Sasaran

Keterangan

8

9

Target

Realisasi

% Capaian

4

5

6

7

100,00%

95,27%

96,67 95,27%

(<)

Tidak tercapai

100,00%

100,00%

100,00%

(>)

Telah tercapai

100,00%

83,03%

83,03%

(<)

Tidak tercapai

100,00%

95,02%

95,02%

(<)

Tidak tercapai

100,00%

100,00%

100,00%

(>)

Telah tercapai

100,00%

100,00%

100,00%

(>)

Telah tercapai


IK Non Urusan mendukun g Urusan IK Non Urusan mendukun g Urusan

35

7 Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik) 8 Tingkat sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.

3

STATISTIK Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintah dan pembangunan daerah PENATAAN RUANG Meningkatnya kualitas penataan ruang


92,00%

92,00%

100,00%

(>)

Telah tercapai

IK Non Urusan mendukung Urusan

100,00%

100,00%

100,00%

(>)

Telah tercapai

IK Non Urusan mendukung Urusan

100,00%

116,67%

116,67 116,67%

(>)

Telah tercapai

76,43 92,86%

(<)

Tidak tercapai

1 Tingkat 70,00% 65,00% kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah JUMLAH RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

96,59%


Adapun

rincian realisasi sasaran dan program

beserta indikator sebagai berikut : a. Berdasarkan

Sasaran

:

Meningkatnya

kualitas

manajemen perencanaan pembangunan meliputi perencanaan pembangunan pada tingkat makro maupun mikro serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan

tahun

pencapaian

2015

pembangunan

daerah,

masing-masing

di

indikator

kinerja : a). Rasio Rencana Pembangunan Yang Terealisir Tabel 3.2 : Target dan Realisasi Capaian Kinerja Rasio Rencana Pembangunan Yang Terealisir Indikator Kinerja 1 1

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Rasio rencana pembangunan yang terealisir

Kinerja Tahun 2015 Satuan

Target

Realisasi

2

3

4

% Capaian 5

%

100,00

95,27%

95,27%

Status capaian kinerja Indi kator 6

(<)

Interpre tasi Kinerja Indikator Sasaran 7

Tidak tercapai



36

Untuk

Indikator

pembangunan

Kinerja

yang

Rasio

terealisir

rencana

tahun

2015

ditargetkan sebesar 100% dapat direalisasikan sebesar 95,27% atau mencapai 95,27% dengan Intepretasi

Kinerja

Indikator

Program

Tidak

Tercapai, dengan perhitungan : Jumlah kegiatan yang ada dalam APBD sebanyak 3.159 kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang direncanakan sebanyak 3.316 kegiatan Rasio = (3.159/3.316 ) x 100 % = 95,27% Capaian ini didukung oleh 180 Program dalam APBD

dengan

pagu

Rp627.771.764.792,00 dengan

pagu

definitip

dari

indikatip

180

dalam

sebesar

Program RKPD

dan

sebesar

Rp647.582.099.140,00. Jumlah program sebesar 180

ini

diasumsikan

bahwa

untuk

Program

Administrasi Umum yang dilaksanakan di semua SKPD dihitung 4 untuk mewakili semua SKPD Capaian indikator ini di akhir tahun pembangunan jangka

menengah

direalisasikan kegiatan

100%

tercatat

daerah karena

dalam

belum adanya

RKPD

dapat beberapa

namun

tidak

dianggarkan dalam APBD, antara lain karena adanya kebijakan untuk tidak melakukan : a) Pengadaan kendaraan dinas roda 4 (empat), kecuali yang dipergunakan untuk pelayanan langsung masyarakat. b) Pembuatan Gedung Kantor Adapun

pencapaian

target

indikator

sebesar

93,79% didukung oleh 4 program Non Urusan melalui 23 kegiatan dan 6 Program Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan melalui 31 kegiatan dengan rata-rata kinerja program sebesar 99,74% dengan rincian sebagai berikut :


37

 4 program Non Urusan melalui 23 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%  5

Program

Urusan

Wajib

Perencanaan

Daerah

melalui

melalui

Pembangunan

25

kegiatan dengan rata-rata kinerja sebesar 100%  1

Program

Urusan

Pembangunan

Wajib

Daerah

Perencanaan

yaitu

Program

Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 13 kegiatan

dengan

rata-rata

capaian

kinerja

98,46% dengan penjelasan :  12 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%  1 kegiatan yaitu Pilot Project Desa Intervensi Program

Penanggulangan

Kemiskinan

capaian kinerja sebesar 80% karena untuk Pemutakhiran Basis Data Terpadu di desa Nambangan

Kecamatan

Bruno

dan

Somongari

Kecamatan

Kaligesing

desa tidak

dilaksanakan karena BPS Purworejo telah melaksanakan kegiatan yang sama b). Rasio perencana dengan kompetensi standar Tabel 3.3 : Target dan Realisasi Capaian Kinerja Rasio Perencanaan Dengan Kompetensi Standar % Capaian 5


100,00

(>)

Kinerja Tahun 2015 Indikator Kinerja

Satuan

1 1

PERENCANAAN PEMBANGUNAN Rasio perencana dengan kompetensi standar

Target

Realisasi

2

3

4

%

100,00

100,00

Intepre tasi Kinerja Indikator Sasaran 7

Telah tercapai


Capaian

Kinerja

Rasio

perencana

dengan

kompetensi standar di tahun 2015 dari target sebesar 100% dapat direalisasikan sebesar 100% atau

mencapai

Indikator

100%

Program

dan

Telah

Intepretasi

Kinerja

Tercapai,

dengan

perhitungan : Secara kuantitatip, tahun 2015 capain Kinerja Rasio perencana dengan kompetensi standar telah mencapai

100%.


Hal

ini

dengan

38

mempertimbangkan

kondisi

yang

berkembang

terkait dengan dilakukannya pemilihan kepala daerah secara serentak di akhir tahun 2015, maka diperlukan pembinaan teknis penyusunan Renstra 2016-2020 untuk personil perencana. Dengan telah dilakukan pembinaan teknis penyusunan Rencana strategis SKPD tahun 2016-2020 sebanyak 2 (dua) orang dari masing-masing SKPD sehingga target kebutuhan aparat yang memiliki kompetensi teknis sebagai perencana di setiap SKPD minimal terdapat 1 orang, maka Jumlah aparat yang telah memiliki kompetensi

teknis

sebagai

perencana

telah

terpenuhi dan indikator sasaran telah dicapai 100%.

Pelaksanaan

indikator

kinerja

kegiatan Rasio

yang

menunjang

perencana

dengan

kompetensi standar ini di tahun 2015 didukung dengan 2 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. c). Rasio Effisiensi Kinerja SKPD

Rasio

Effisiensi

Kinerja SKPD Tabel 3.4 : Target dan Realisasi Capaian Kinerja Rasio Effisiensi Kinerja SKPD

Target

Realisasi

% Capaian

2

3

4

5


%

100,00

83,03

83,03

(<)


1

Satuan

1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Prosentase effisiensi kinerja SKPD


Tidak tercapai


Prosentase effisiensi kinerja SKPD, tahun 2014 dari target sebesar 100% dapat direalisasikan sebesar 83,03% atau mencapai 83,03% dengan Intepretasi Kinerja Indikator Program Tidak Tercapai, dengan perhitungan : Capaian dimaksud terealisir dari pagu Belanja Langsung APBD sebesar Rp627.771.764.792,00,00, penyerapan anggaran oleh seluruh SKPD sebesar Rp521208.757.266,00.


39

Adapun

pencapaian

target

indikator

sebesar

83,03% dari target di tahun 2015 didukung oleh 1 Program Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan melalui

1

Rencana kegiatan

Pembangunan

Monitoring

dan

Daerah Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100% d). Prosentase efektifitas kinerja SKPD Tabel 3.5 : Target dan Realisasi Capaian Kinerja Rasio Efektifitasi Kinerja SKPD Target

Realisasi

% Capaian

2

3

4

5


%

100,00

95,02

95,02

(<)

Kinerja Tahun 2015

1

Indikator Kinerja

Satuan

1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Prosentase efektifitas kinerja SKPD


Tidak tercapai


Prosentase efektifitas kinerja SKPD, tahun 2015 dari target sebesar 100% dapat direalisasikan sebesar

95,02%

Intepretasi

atau

Kinerja

mencapai

Indikator

95,02%

Program

dan Tidak

Tercapai, dengan perhitungan : Rata-rata prosentase realisasi output pada semua SKPD = (6271,32/66) x 100% = 95,02% Salah satu faktor ketidakcapaian ini disebabkan karena untuk Belanja Hibah di tahun 2015 tidak direalisasikan

karena

mempertimbangkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja penerima

Daerah hibah

yang dan

mengisyaratkan bantuan

bahwa

sosial

harus

indikator

sebesar

berbadan hukum. Adapun

pencapaian

target

95,02% didukung oleh 1 Program Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah melalui 1 kegiatan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2011-2015 dengan capaian kinerja sebesar 100%


40

b.

Berdasarkan Sasaran : Prosentase ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan

daerah

di

tahun

2015

pencapaian

indikator kinerja : Tabel 3.6 : Target dan Realisasi Capaian Kinerja Prosentase Ketersediaan Data Statistik Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan Kinerja Tahun 2015 Indikator Kinerja

Satuan

1

2

Target

Realisasi

3

4

% Capaian 5

100,00

116,67

116,67



(>)

Telah tercapai

STATISTIK Prosentase ketersediaan data statistik % sesuai dengan kebutuhan pembangunan Sumber : Hasil olahan Bappeda

Untuk sasaran Prosentase ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah, di tahun 2015 ditargetkan sebesar 100% dapat direalisasikan sebesar 116,67% atau mencapai 116,67%

dari target tahun 2015 dan Intepretasi

Kinerja Indikator Program Telah Tercapai, dengan perhitungan : ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan sebanyak 6 (enam) data meliputi DDA, PDRB KAB, INKESRA, INFLASI , DATA SENSUS PENDUDUK DAN KEMISKINAN, dan DATA POTENSI DESA,

yang

telah

tersedia

sampai

tahun

2015

sebanyak 7 (tujuh) data statistik yaitu DDA, PDRB KAB, INKESRA, INFLASI , DATA SENSUS PENDUDUK DAN KEMISKINAN, dan DATA POTENSI DESA serta NILAI TUKAR PETANI. Penambahan basis data

Nilai

Tukar Petani berdasarkan pertimbangan urgensinya perhitungan pendapatan petani. Adapun pencapaian target indikator sebesar 116,67% didukung oleh 1 Program Urusan Wajib Statistik melalui 5 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. c. Berdasarkan penataan

sasaran

ruang,

di

:

Meningkatnya tahun

2015

kualitas

diupayakan

pencapaiannya melalui indikator kinerja :


41

Tabel 3.7 : Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Status capaian kinerja Indi kator 6


Satuan

1

2

Target

Realisasi

3

4

% Capaian 5


PENATAAN RUANG Tingkat kesesuaian lahan dengan % Rencana Tata Ruang Wilayah Sumber : Hasil olahan Bappeda

70,00

65,00

92,86

(<)

Tidak tercapai

Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, tahun 2015 dapat direalisasikan sebesar 65% dari target sebesar 70% atau mencapai 92,86% dan Intepretasi Kinerja Indikator Program Tidak

Tercapai.

Perhitungan

memperhitungkan

ini

dengan

cara

peta rencana pola ruang di

overlay dengan exciting pemanfaatan ruang, maka : Luas

wilayah

seluruh

Kabupaten

Purworejo

menurut rencana pola ruang adalah 103.481,7 ha sedangkan

luas

pemanfaatan

ruang

yang

menyimpang adalah 36.218,6 ha, maka ((103.481,7 ha - 36.218,6 ha)/(103.481,7 ha)) x 100% = 65% Kondisi ini masih sama dengan kondisi tahun 2014 karena

update

data

overlay

dengan

exciting

pemanfaatan ruang terakhir dilakukan tahun 2012. Pelaksanaan Program Perencanaan Tata Ruang di tahun 2015 dimaksudkan untuk mengatasi kendala yang ada dalam permasalahan kesesuaian lahan dengan

tata

ruang

di

Kabupaten

Purworejo.

Indikator ini didukung oleh 1 Program melalui 4 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan mencapai 100%. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di tahun 2015, dari 3 (tiga) sasaran utama dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, 6 (enam) indikator kinerja Telah tercapai sesuai target dan 4 (empat) indikator kinerja Tidak tercapai, yaitu indikator Rasio Rencana Pembangunan Yang Terealisir dengan capaian sebesar 95,27%, Rasio Efisiensi SKPD dengan capaian sebesar 83,03%, rasio Effektifitas SKPD dengan capaian sebesar 95,02% serta rasio Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan capaian sebesar 92,86%,


42

2. Realisasi Kinerja Tahun 2011 - 2015 Apabila ditinjau dari rencana lima tahunan dalam Renstra, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, sasaran hasil pengukuran kinerja dengan 3 (tiga) sasaran utama

dan

10

(sepuluh)

indikator

kinerja,

semuanya

menunjukkan ineterpretasi kinerja yang relevan dan efektif, baik antara indikator sasaran, program maupun kegiatan yang tercantum dalam RKPD. KUA dan PPAS serta APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2015 beserta Perubahannya Adapun

secara

matrik,

interpretasi

indikator

kinerja sasaran dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut : Tabel 3.8 : Perkembangan realisasi capaian Indikator kinerja Sasaran Tahun 2011 s/d Tahun 2015 Urusan / Sasaran

Indikator Kinerja

Satu an

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1


Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Jumlah perencanaan tentang Tata Ruang yang diPerda-kan

%

60,00

65,00

65,00

65,00

65,00

70,00

v

v

%

1

2

2

3

3

5

v

v

Rasio rencana pembangunan yang terealisir Rasio perencana dengan kompetensi standar Prosentase effisiensi kinerja SKPD Prosentase efektivitas kinerja SKPD

%

80,00

85,00

88,65

94,00

95,27

100,00

v

v

%

80,00

88,00

88,00

95,00

100,00

100,00

v

v

%

80,00

97,00

92,44

95,00

83,03

100,00

v

v

%

80,00

97,00

95,95

97,00

95,02

100,00

v

v

Tingkat pelayanan administrasi perkantoran Tingkat kondisi sarana dan prasarana perkantoran Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik)

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

v

v

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

v

v

%

84,00

86,00

88,00

90,00

92,00

92,00

v

v

No .

1

2

2


1 2

3 4

5 6

7

Realisas i Tahun 2012




Target Tahun 2015

Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran Rele Efek van tif



43

8

3

STATISTIK Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintah dan pembangunan daerah

Tingkat sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

v

v


%

75,00

83,00

83,33

90,00

116,67

100,00

v

v


3. Target Renstra 2011 – 2015 dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 – 2015 Akuntabilitas Kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dari Renstra 2011 - 2015 dan realisasi kinerja tahun 2011 - 2015 adalah sebagai berikut : a. Berdasarkan manajemen

Sasaran

:

Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan

meliputi

perencanaan

pembangunan

pada

tingkat

makro

maupun mikro serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

daerah,

pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai berikut :  Rasio

rencana

pembangunan

yang

terealisir

dengan target dan realisasi kinerja telah dapat dilaksanakan perkiraan Intepretasi

sesuai

rencana

strategis,

dan

sampai akhir tahun 2015 dengan Kinerja

Indikator

Sasaran

Tidak

Tercapai. Dengan target awal di tahun 2011 sebesar 80,00% dan target akhir tahun 2015 sebesar 100,00%, realisasi di tahun 2011 mencapai 80,00%, tahun 2012 mencapai 85%, 2013

mencapai 88,65%,

tahun 2014 mencapai 94% dan tahun 2015 mencapai 95,27% atau mencapai 95,27% dari target akhir Renstra.  Rasio

perencana

dengan

kompetensi

standar

dengan target dan realisasi kinerja telah dapat dilaksanakan sesuai rencana strategis, sampai akhir tahun 2015 dengan Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran Telah Tercapai. LKjIP BAPPEDA Kabupaten Purworejo Tahun 2015

44

Dengan target awal di tahun 2011 sebesar 80,00%, tahun 2012 dan tahun 2013 mencapai 88,00%, tahun 2014 mencapai 95,00% dan tahun 2015 mencapai 100,00% atau juga mencapai 100,00% dari target akhir tahun 2015.  Prosentase effisiensi kinerja SKPD dengan target dan realisasi kinerja telah dapat dilaksanakan sesuai rencana strategis, dan sampai akhir tahun 2015

dengan

Intepretasi

Kinerja

Indikator

Sasaran Tidak Tercapai Dengan target awal di tahun 2011 sebesar 80,00% dan target akhir tahun 2015 sebesar 100,00%, realisasi di tahun 2011 mencapai 80,00%, tahun 2012 mencapai 97,00%, tahun 2013 mencapai 92,44%, tahun 2014 mencapai 95,00% dan tahun 2015 mencapai 83,03% atau juga mencapai 83,03% dari target akhir tahun 2015. Realisasi capaian di tahun 2015

mengalami

penurunan yang drastis dari realisasi capaian di tahun 2014 sebesar 95,00% hal ini disebabkan karena adanya kebijakan terkait Belanja Hibah yang

mensyaratkan

bahwa

penerima

Belanja

Hibah berbentuk Badan Hukum  Prosentase efektifitas kinerja SKPD dengan target dan realisasi kinerja telah dapat dilaksanakan sesuai rencana strategis, namun di akhir tahun 2015 Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran Tidak Tercapai. Dengan target awal di tahun 2011 sebesar 80,00% dan target akhir tahun 2015 sebesar 100,00%, realisasi di tahun 2011 mencapai 80,00%, tahun 2012 mencapai 97,00%, tahun 2013 mencapai 95,95%, tahun 2014 mencapai 97,00% dan tahun 2015 mencapai 95,02%. Kondisi yang ada setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini karena indikator ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan

terkait

pelaksanaan

anggaran

dari

pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Tengah.


45

Dengan upaya yang didukung semua SKPD, sampai akhir tahun 2015 target dapat dicapai secara

maksimal,

meskipun

tidak

sempurna

100%  Indikator Kinerja yang terkait dengan Non Urusan yaitu indikator Tingkat pelayanan administrasi perkantoran, indikator Tingkat kondisi sarana dan prasarana perkantoran dan indikator Tingkat sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan Interpretasi Kinerja Indikator Sasaran dari tahun 2011 sampai tahun 2014 Telah Tercapai, dengan rata-rata capaian 100% dari tahun 2011 sampai tahun 2015.  Indikator Kinerja yang terkait dengan Non Urusan yaitu Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik) dengan target dan realisasi kinerja telah dapat dilaksanakan sesuai rencana strategis, dan sampai akhir tahun 2015 dengan Intepretasi

Kinerja

Indikator

Sasaran

Telah

Tercapai. Dengan target awal di tahun 2011 sebesar 84,00% dan target akhir tahun 2015 sebesar 92,00%, realisasi di tahun 2011 mencapai 84,00%, tahun 2012 mencapai 86,00%, tahun 2013 mencapai 88,00%, tahun 2014 mencapai 90,00% dan tahun 2015 mencapai 92% atau mencapai 100,00% dari target akhir tahun 2015. b. Berdasarkan sasaran : Prosentase ketersediaan data statistik

sesuai

dengan

kebutuhan

perencanaan

pembangunan daerah dengan pencapaian indikator kinerja dengan target dan realisasi kinerja telah dapat dilaksanakan sesuai rencana strategis, dan sampai akhir tahun 2015 capaian sebesar 116,67%% dengan Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran Telah Tercapai. Fisik

ketersediaan

data


statistik

sesuai

dengan 46

kebutuhan pembangunan sebanyak 6 (enam) data meliputi DDA, PDRB KAB, INKESRA, INFLASI , DATA SENSUS PENDUDUK DAN KEMISKINAN, dan DATA POTENSI DESA, yang telah tersedia sampai tahun 2015 sebanyak 7 (tujuh) data statistik atau lebih besar dari target yang dibutuhkan di awal Renstra, atau di tahun 2015 direalisasikan data Nilai Tukar Petani yang belum ditargetkan sebelumnya.

Data

Statistik maupun update data statistik bagi Bappeda merupakan hal yang sangat urgen untuk bahan dasar analisa dan kebijakan perencanaan pembangunan. Target awal di tahun 2011 sebesar 75,00% dan target akhir tahun 2015 sebesar 100,00%, realisasi

di

tahun 2011 mencapai 75,00% tahun 2012 mencapai 83,00%, tahun 2013 mencapai 83,33%, tahun 2014 mencapai 90,00% dan tahun 2015 mencapai 116,67% atau target pemenuhan data telah terpenuhi. c.

Berdasarkan

sasaran

:

Meningkatnya

kualitas

penataan ruang, pencapaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :  Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan target dan realisasi yang cenderung sama dari tahun 2012 sampai 2014 atau mencapai 65,00%, namun perkiraan sampai akhir tahun 2015 dapat dicapai sesuai target sebesar 70,00% atau dengan Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran Tidak Tercapai. Dengan target awal di tahun 2011 sebesar 60,00% dan target akhir tahun 2015 sebesar 70,00%, realisasi di tahun 2011 mencapai 60,00%, tahun 2012 sampai tahun 2015 mencapai 65,00% atau mencapai 92,86% dari target akhir tahun 2015. Kondisi ini terjadi karena Renstra Bappeda telah ditetapkan sebelum Perda tentang Tata Ruang ditetapkan, karena kesesuaian lahan yang diatur dalam

Perda

telah

melampaui

Renstra

yang

disusun, dan mempengaruhi terhadap capaian target dan kebijakan yang dilakukan.


47

 Jumlah perencanaan tentang Tata Ruang yang diPerda-kan, target dan realisasi dari indikator kinerja

program

sampai

tahun

2015

Tidak

Tercapai. Dengan target awal di tahun 2011 sebesar 1 Peraturan Daerah dan target akhir tahun 2015 sebanyak 5 Peraturan Daerah, realisasi di tahun 2011 mencapai 1 Peraturan Daerah, tahun 2012 dan tahun 2013 mencapai 2 Perda, tahun 2014 sampai

akhir

tahun

akhir

Renstra

hanya

mencapai 3 Peraturan Daerah atau mencapai 60,00% dari target akhir tahun 2015, hal ini disebabkan karena belum tersedianya Peta Rupa Bumi dengan skala 1 : 5.000 Adapun

secara

matrik,

target

dan

realisasi

interpretasi indikator kinerja sasaran dari tahun 2011 sampai tahun 2015 tersaji pada Tabel 3.9 sebagai berikut :


48

Tabel 3.9 : Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Bappeda Tahun 2011-2015 No.

Urusan / Sasaran

Indikator Kinerja

1

2

3

1

PENATAAN RUANG Meningkatnya ruang

kualitas

penataan

1


Realisasi Tahun 2012




Target Tahun 2015

% capaian s.d. 2015 thd Target Tahun 2015

Status capaian kinerja Indikator

Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintah dan pembangunan daerah

60,00

65,00

65,00

65,00

65,00

70,00

92,86

(<)

Tidak tercapai

Perda

1

2

2

3

3

5

60,00

(<)

Tidak tercapai

100,00

96,67 95,27

(<)

Tidak tercapai

4

Prosentase efektivitas kinerja SKPD

5

Tingkat pelayanan administrasi % 100,00 100,00 100,00 perkantoran Tingkat kondisi sarana dan % 100,00 100,00 100,00 prasarana perkantoran Rasio pegawai dengan kompetensi % 84,00 86,00 88,00 teknis dan mental yang handal (produktif, profesional dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik) Tingkat sistem pelaporan capaian % 100,00 100,00 100,00 kinerja dan keuangan JUMLAH RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN URUSAN STATISTIK

8



76,43

%

3

2

7

STATISTIK

Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Jumlah perencanaan tentang Tata Ruang yang di-Perda-kan

JUMLAH RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN Rasio rencana pembangunan yang % 80,00 terealisir Rasio perencana dengan kompetensi % 80,00 standar Prosentase effisiensi kinerja SKPD % 80,00

1

6

3


JUMLAH RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN URUSAN PENATAAN RUANG

2 2

Satuan

%

%

80,00

75,00

49

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 85,00 88,65 94,00 95,27 88,00

88,00

95,00

100,00

100,00

100,00

(>)

Telah tercapai

97,00

92,44

95,00

83,03

100,00

83,03

(<)

Tidak tercapai

97,00

95,95

83,00

83,33

97,00

95,02

100,00

95,02

(<)

Tidak tercapai

100,00

100,00

100,00

100,00

(>)

Telah tercapai

100,00

100,00

100,00

100,00

(>)

Telah tercapai

90,00

92,00

92,00

100,00

(>)

Telah tercapai

100,00

100,00

100,00

100,00

(>)

Telah tercapai

(>)

Telah tercapai

116,67 90,00

116,67

100,00

116,67

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

96,59



50

4. Analisa Faktor Pendukung Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan Secara umum Penetapan/Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2015 ditetapkan melalui 3 urusan dengan 3 sasaran, didukung 14 Program yang dijabarkan menjadi 61 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.10 : Indikator Kinerja Sasaran dan Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2015 No

Urusan / Sasaran

Indikator Kinerja

Jumlah Program

Jumlah Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian Keuang an (%)

Capaian Fisik (%)

2

3

4

5

6

7

8

9

Rasio rencana pembangunan yang terealisir Rasio perencana dengan kompetensi standar Prosentase effisiensi kinerja SKPD Prosentase efektivitas kinerja SKPD Tingkat pelayanan administrasi perkantoran

6

31

2.342.338.450

2.153.732.481

91,95

99,74

1

2

249.145.000

237.933.900

95,50

100,00

1

1

86.380.000

79.593.500

92,14

100,00

-

1

56.690.000

54.385.000

95,93

100,00

1

12

255.252.000

227.575.802

89,16

100,00

Tingkat kondisi sarana dan prasarana perkantoran Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik) Tingkat sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1

7

299.203.000

282.304.684

94,35

100,00

1

2

89.000.000

88.000.000

98,88

100,00

1

2

51.512.500

50.635.100

98,30

100,00

1 1


1 2 3 4 5 6 7

8 2

STATISTIK Prosentase ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan

1

5

335.300.000

319.699.500

95,35

100,00

3

Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintah dan pembangunan daerah PENATAAN RUANG Meningkatnya kualitas penataan ruang

1

1

4

586.800.000

571.843.900

97,45

100,00

14

67

4.351.620.950

4.065.703.867

93,43

99,62

Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

JUMLAH


Berdasarkan realisasi yang telah dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan Rencana Stratejik Tahun 2011 – 2015 di tahun kelima atau tahun 2015, tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung atas keberhasilan maupun kegagalan serta langkah-langkah yang dilakukan sebagai solusi atas kendala yang dihadapi. Adapun analisis terhadap masing-masing sasaran adalah sebagai berikut : a. Berdasarkan

Sasaran

:

Meningkatnya

kualitas

manajemen

perencanaan pembangunan meliputi perencanaan pembangunan pada tingkat makro maupun mikro serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.


51

Sasaran ini diimplementasikan dalam 8 indikator kinerja melalui pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan dengan 4 indikator kinerja yang didukung 6 Program dengan 35 kegiatan dan Non Urusan dengan 4 indikator kinerja yang didukung 4 Program dengan 23 kegiatan dengan perincian untuk masing-masing indikator kinerja sebagai berikut : a. Indikator Kinerja Rasio Rencana Pembangunan Yang Terealisir, didukung 6 Program dengan 31 kegiatan dengan program dan kegiatan : Tabel 3.11 : Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Rasio Rencana Pembangunan Yang Terealisir I 1

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Program Perencanaan 1 Penyusunan RKPD Pembangunan Daerah 2 Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Statistik, Litbang, dan Pengendalian 3 Koordinasi Promosi Obyek Wisata Java Promo 4

Koordinasi Perencanaan Bidang Air Minum Penyehatan Lingkungan

5

Pilot Project Desa Intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan

6

Penyusunan RAD Pangan dan Gizi

7

Penyusunan RAD Pengarusutamaan Gender (PUG)

8

Pendampingan Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS)

9

Penyusunan RPJMD

10

Pendidikan Untuk Semua (PUS)

11

13

Forum Pengembangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja (FEDEP) Pendampingan Forum Pengembangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja (FEDEP) Penyusunan Review RAD Pendidikan Untuk Semua

14

Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal

15

Penyusunan Neraca Satelit Agribisnis Daerah

16

Penyusunan Masterplan Agropolitan Kuto Bumi Pitu Grabag

17

Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

18

Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan

19

Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) Koordinasi dan Monitoring Program Keluarga Harapan

12

2

3

Perencanaan Ekonomi Perencanaan Budaya

Pembangunan

Sosial

dan

20 21 22 4

Perencanaan Prasarana wilayah & sumber daya alam

5

Pengembangan Data/Informasi perencanaan

6

Penelitian Pengembangan

dan

23

Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Purworejo Pembuatan SIM Kemiskinan

24

Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Penyusunan RPI2JM (Keciptakaryaan)

25

Penyusunan Profil Daerah

26

Penyusunan Data Spasial Daerah

27

Penyusunan Profil Daerah (Pendampingan)

28

Lokakarya Hasil-Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Masyarakat

29

Seleksi dan Verifikasi Dana Hibah Bersaing Penelitian

30

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pengembangan Kreasi dan Inovasi Masyarakat (KREANOVA)

31 Sumber : Hasil olahan Bappeda


52

1) Faktor Pendukung Keberhasilan :  Adanya

payung

hukum

untuk

Perencanaan

Pembangunan Daerah  Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan sesuai tahapan dan ketentuan  Posisi

Bappeda

dimanfaatkan

selaku

perencana

kewenangannya

daerah

untuk

dapat

melakukan

intervensi terhadap capaian kinerja daerah  Proses

perencanaan

pembangunan

di

publikasikan

sebagai even yang menarik  SDM

yang

semakin

memahami

peran

dan

proses

perencanaan pembangunan daerah  Adanya ketersediaan anggaran, baik yang berasal dari APBD Kabupaten Purworejo maupun APBD Provinsi Jawa Tengan  Adanya komitmen semua pihak untuk melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai ketentuan.  Adanya dukungan 6 program dan 31 kegiatan yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan pembangunan 2) Hambatan / masalah :  Belum semua lapisan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah  Penggunaan e-perencanaan pembangunan belum dapat dilakukan secara maksimal karena terkendala aplikasi dan jaringan komunikasi  Arah pembangunan daerah belum dapat dipahami secara menyeluruh oleh SKPD dan pihak terkait  Belum tersedianya data dasar pembangunan daerah 3) Solusi Yang Telah Dilakukan  Meningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

perencanaan pembangunan daerah  Kerjasama dengan beberapa pihak untuk peningkatan dan perbaikan jaringan komunikasi  Koordinasi dan pembinaan tentang arah dan tujuan pembangunan daerah dengan SKPD dan pihak terkait  Perintisan penyusunan data dasar pembangunan pada semua SKPD


53

 Adanya monitoring dan evaluasi yang intensip untuk mengawal seluruh indikator b. Indikator Rasio perencana dengan kompetensi standar didukung 1 Program dengan 2 kegiatan dengan program dan kegiatan : Tabel 3.12 : Program dan Kegiatan Indikator Rasio perencana dengan kompetensi standar 1

Program Peningkatan Kapasaitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 2

Pengembangan Information and Communication Technology (ICT) untuk perencanaan Pembangunan Bintek Penyusunan Renstra SKPD


1) Faktor Pendukung Keberhasilan :  Ketersediaan anggaran  SDM Perencana SKPD yang masih relatip muda  Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai bagi perencanaan di seluruh SKPD 2) Hambatan / masalah :  Jaringan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang kurang lancar  Seringnya penggantian personil perencana SKPD 3) Solusi Yang Telah Dilakukan  Kerjasama pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah dengan pihak ketiga  Pendampingan dan penyegaran SDM SKPD terhadap perencanaan pembangunan daerah  Koordinasi dan pendampingan evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah c). Indikator Prosentase effisiensi kinerja SKPD didukung 1 Program dengan 1 kegiatan dengan program dan kegiatan : Tabel 3.13 : Program dan Kegiatan Indikator Prosentase effisiensi kinerja SKPD 1

Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah


1) Faktor Pendukung Keberhasilan  Adanya forum untuk melakukan evaluasi secara langsung dari kepala daerah terhadap hasil monitoring kepada SKPD dari Bappeda  Adanya komitmen kepala SKPD untuk melaksanakan kegiatan sesuai target kinerja.


54

 Data evaluasi pelaksanaan RKPD dapat diakses melalui aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah 2) Hambatan / masalah :  Keterlambatan

penerbitan

petunjuk

pelaksanaan

anggaran oleh pemilik dana  Pelaksanaan kegiatan SKPD banyak yang menumpuk di akhir tahun, sehingga untuk evaluasi di akhir triwulan IV yang

dilaksanakan

di

akhir

bulan

Desember

sulit

memprediksikannya.  Keterbatasan jumlah personil yang melakukan monitoring langsung ke lapangan 3)

Solusi Yang Telah Dilakukan  Konsultasi dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.  Himbauan

dan

sosialisasi

percepatan

penyerapan

anggaran pada rapat pimpinan di tingkat kabupaten.  Pemilihan sampel berdasarkan prioritas terhadap obyek monitoring  Pemanfaatan

system

informasi

perencanaan

pembangunan semaksimal mungkin d). Indikator Prosentase efektivitas kinerja SKPD didukung 1 Program dengan 1 kegiatan dengan program dan kegiatan : Tabel 3.14 : Program dan Kegiatan Indikator Prosentase efektivitas kinerja SKPD 1

Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1

Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2011-2015


1)

Faktor Pendukung Keberhasilan  Keakuratan dari pengukuran target kinerja dari SKPD pengelola kegiatan

2)

Hambatan / masalah  Kurangnya

pemahaman

perencana

akan

dokumen

evaluasi dan monitoring pembangunan daerah.  Kurangnya penyelarasan kinerja antara program dan kegiatan oleh SKPD 3)

Solusi Yang Telah Dilakukan  Intensifikasi dan pencermatan relevansi output program dan kegiatan pada saat penyusunan RKPD maupun RPJMD


55

e). Indikator Kinerja yang terkait dengan Non Urusan yaitu indikator Tingkat pelayanan administrasi perkantoran dengan 1 program dan 21 kegiatan dengan rincian program dan kegiatan : Tabel 3.15 : Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Non Urusan Tingkat pelayanan administrasi perkantoran 1

Pelayanan Perkantoran

Administrasi

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan jasa kebersihan kantor

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

5

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

9

Penyediaan Makanan dan Minuman

10

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

11

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

12

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih


1)

Faktor Pendukung Keberhasilan.  Kegiatan bersifat rutin  Anggaran yang tersedia mampu mengakomodir pelayanan kantor yang menunjang kelancar pelaksanaan tugas

2)

Hambatan / masalah :  Penggunaan fasilitas kantor untuk pelaksanaan tugas sulit dibatasi sedangkan anggaran terbatas  Jumlah personil kurang memadai

3)

Solusi Yang Telah Dilakukan  Efisiensi dan efektifitas penggunaan fasilitas kantor dengan tetap memprioritaskan kelancaran pelaksanaan tugas  Mengajukan usulan penambahan personil

f). Indikator yang terkait dengan Non Urusan yaitu indikator Tingkat kondisi sarana dan prasarana perkantoran dengan 1 program dan 6 kegiatan dengan rincian program dan kegiatan : Tabel 3.16 : Program dan Kegiatan Indikator Non Urusan yaitu indikator Tingkat kondisi sarana dan prasarana perkantoran 1

Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran

dan

1

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

3 4

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer

5

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

6

Pengelolaan dan Penataan Arsip Kantor

7

Pengadaan CCTV Kantor



56

1)

Faktor Pendukung Keberhasilan.  Dengan adanya gedung baru, sarana dan prasarana kantor

cukup

memadai

dan

menunjang

kelancaran

pelaksanaan tugas 2)

Hambatan / masalah :  Ketersediaan anggaran belum dapat teralokasikan pada semua sarana dan prasarana yang dibutuhkan

3)

Solusi Yang Telah Dilakukan  Pengalokasian

anggaran

berdasarkan

prioritas

atas

kondisi sarana dan prasarana yang ada g). Indikator yang terkait dengan Non Urusan yaitu Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik) dengan 1 program dan 1 kegiatan yaitu : Tabel 3.17 : Program dan Kegiatan Indikator Non Urusan yaitu Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional dan proporsional serta efektif dan efisien 1

Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur

Sumber

1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

2

Capacity Building Pegawai


1)

Faktor Pendukung Keberhasilan  Terdapat

desain

kegiatan

yang

melibatkan

seluruh

personil  Dengan kegiatan capacity building lebih meningkatkan kebersamaan dan kinerja yang optimal 2)

Hambatan / masalah :  Belum semua kebutuhan

pendidikan

dan pelatihan

formal yang dapat diikuti 3)

Solusi Yang Telah Dilakukan  Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan pelatihan formal berdasarkan urgensi dan prioritas.  Merencanakan kegiatan capacity building rutin setiap tahun.

h) Indikator yang terkait dengan Non Urusan yaitu Tingkat sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan 1 program dan 2 kegiatan dengan rincian program dan kegiatan : Tabel 3.18 : Program dan Kegiatan Indikator Non Urusan yaitu Tingkat sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1

Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 2

Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan Perencanaan dan evaluasi pelaporan



57

1)

Faktor Pendukung Keberhasilan.  Merupakan kegiatan rutin  Semua laporan dapat tersusun dan terkirim sesuai ketetntuan dan tepat waktu

2)

Hambatan / masalah  Koordinasi internal masih belum mampu menjamin ketepatan penyampaian data perencanaan dan laporan dari masing-masing bidang  Ketersediaan anggaran masih kurang dibanding jumlah laporan yang harus disusun.

3)

Solusi Yang Telah Dilakukan  Melakukan penyamaan persepsi dan pemahaman untuk kelancaran penyusunan perencanaan dan pelaporan  Usulan penambahan pagu anggaran di tahun mendatang.

b. Berdasarkan Sasaran : Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintah dan pembangunan daerah. Sasaran ini diimplementasikan dalam Urusan Statistik dengan 1 indikator kinerja yaitu Prosentase ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang didukung 1 Program dengan 5 kegiatan dengan perincian sebagai berikut : Tabel 3.19 : Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Prosentase ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan 1

Pengembangan statistik daerah

data/informasi/

1

Penyusunan Daerah Dalam Angka (DDA)

2

Penyusunan PDRB Sektoral dan Kecamatan

3

Penyusunan Data Inflasi

4

Penyusunan IPM Inkesra Kab. Purworejo

5

Penyusunan Nilai Tukar Petani


1)

Faktor Pendukung Keberhasilan  Data statistik telah disusun oleh Badan Pusat Statistik

2)

Hambatan / masalah :  Data yang tersedia belum menggambarkan kondisi akhir tahun berjalan, namun secara hukum yang diakui adalah data yang berasal dari Badan Pusat Statistik  Kerjasama yang dilakukan dengan BPS Purworejo sering mengalami keterlambatan penyelesaian karena kesibukan di BPS Purworejo sendiri.


58

3)

Solusi Yang Telah Dilakukan  Data resmi yang digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan adalah data yang berasal dari Badan Pusat Statistik, namun yang dipergunakan sebagai analisa adalah dari SKPD. Kebijakan ini didukung dengan pemberian anggaran untuk penyusunan data dasar pembangunan pada masing-masing SKPD  Koordinasi yang intensip dengan BPS Purworejo

c.

Berdasarkan Sasaran : Meningkatnya kualitas penataan ruang. Sasaran ini diimplementasikan dalam Urusan Penataan Ruang dengan 1 indikator kinerja yang didukung 1 Program dengan 1 kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut : a). Indikator Kinerja Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah didukung 1 Program dengan 4 kegiatan dengan program dan kegiatan :

Tabel 3.20 : Program dan Kegiatan Indikator Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 1

Perencanaan Tata Ruang

1

Koordinasi Penataan Ruang Daerah oleh Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Badan

2

Evaluasi Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang RTRW

3

Pembuatan Peta Dasar Rupa Bumi 1 : 5.000

4

Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)


1)

Faktor Pendukung Keberhasilan  Tim Sekretariat yang pro aktif

2)

Hambatan / masalah :  Tim koordinasi penataan ruang daerah belum berjalan secara intensif  Peta Dasar Rupa Bumi skala 1 : 5000 baru dapat direalisasikan di tahun akhir Renstra, sehingga beberapa kinerja yang terkait tidak tercapai

3)

Solusi Yang Telah Dilakukan  Dibentuk Tim Sekretariat yang pro aktif untuk membantu kelancaran penataan ruang  Peta Dasar Rupa Bumi skala 1 : 5000 dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja di RPJMD tahap berikutnya atau 2016-2020


59

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Berdasarkan rencana strategi yang telah dilaksanakan di tahun 2015,

dengan

pemberdayaan

dan

pendayagunaan

PNS

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sebanyak 45 orang

7

orang

diantaranya

berpendidikan S-1,

berpendidikan

S-2

dan

21

orang

capaian indikator kinerja dapat direalisasikan

sebesar 97,90%. Sedangkan dari sisi penggunaan sumber daya, dari pagu Belanja Langsung sebesar Rp4.351.620.950,00 realisasi sebesar Rp4.065.703.867,00 atau penyerapan mencapai 93,43% dan rata-rata fisik sebesar 96,74% maka Tingkat Kinerja SKPD sebesar 99,89% dengan Predikat Kinerja SKPD Sangat Tinggi dan siginifikan dengan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Capaian fisik lebih tinggi dari penyerapan anggaran, hal ini menunjukkan adanya efisiensi. Upaya ini akan terus dilakukan dan disinergikan dengan tugas dan tanggung jawab yang akan datang. Realisasi Efisiensi penggunaan sumber daya di tahun 2015 secara kuantitatip sebesar Rp174.132.964,00 yang diupayakan melalui kebijakan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dan berasal dari : a. Uang Sidang, berdasarkan realisasi kehadiran tim. b. Perjalanan Dinas Luar Daerah yang telah dibiayai oleh phak lain menggunakan

mekanisme

fullboard

atau

pemberangkatan

berdasarkan urgensinya. c.

Jamuan makan dan minum, sesuai kebutuhan

d. Pengganti Uang Transpot, berdasarkan realisasi kehadiran peserta e.

Sisa tender berdasarkan nilai kontrak yang disepakati. Adapun rincian Realisasi Efisiensi penggunaan sumber daya

Bappeda Purworejo di Tahun 2015 berasal dari program dan kegiatan sebagai berikut : Tabel 3.21 : Realisasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya NO 1

2

3

4

PROGRAM Program Pelayanan Perkantoran

Administrasi

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program data/informasi

Pengembangan

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

KEGIATAN

EFISIENSI (Rp) 1.430.000

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2 1

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2

Pengadaan sarana dan prasarana kantor

3.272.000

3


6.595.800

1


4.650.000

2

Pendampingan penyusunan profile daerah

6.466.000

1

Penyusunan DDA

1.655.000


24.079.389 3.325.000

60

5

Program Perencanaan Tata Ruang

2

Penyusunan PDRB Sektoral dan Kecamatan

1.900.000

3

Penyusunan IPM-Inkesra Kab. Purworejo

1.295.000

4

Penyusunan Nilai Tukar Petani

3.125.000

1

5.455.000

3

Koordinasi penataan ruang daerah oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Evaluasi Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang RTRW Pembuatan Peta Dasar Rupa Bumi Skala 1 : 5000

1

Bintek Penyusunan Renstra SKPD

2.250.000

2

Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS)

7.820.000

3

Forum Pengembangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja (Pendampingan FEDEP) Penyusunan RAD Pangan dan Gizi

3.064.000

14.313.000

6

Pilot project desa intervensi program penanggulangan kemiskinan Penyusunan RAD Pengarustamaan Gender (PUG)

7

Penyusunan RPJMD

4.170.000

8

Penyusunan Review RAD Pendidikan Untuk Semua (PUS) Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal Penyusunan Neraca Satelit Agribisnis Daerah

1.650.000

Penyiapan bahan perencanaan bidang pemerintahan dan sosbud Koordinasi program penanggulangan kemiskinan

12.313.552

Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) Koordinasi dan Monitoring Program Keluarga Harapan Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Purworejo Penyiapan bahan perencanaan bidang prasarana dan pengembangan wilayah

8.765.000

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Pembangunan daerah

6.185.000

2

6 7

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah

4 5

8

Program perencanaan pembangunan ekonomi

1 2

9

Program budaya

perencanaan

sosial

1 2 3 4 5

10

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1

11

Program Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1

JUMLAH

4.735.000 2.938.500

1.503.500

3.690.000

1.390.200 2.941.000

20.081.023

6.680.000 4.800.000 1.595.000

174.132.964


6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Berdasarkan hasil capaian kinerja di tahun 2015 dengan Predikat Kinerja SKPD Sangat Tinggi, bukan berarti semua pernyataan kinerja dapat dicapai. Hampir seluruh Program dan kegiatan di tahun 2015 telah dapat dilaksanakan secara maksimal, dari 14 Program dan 67 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja Program sebesar 99,89% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,43% atau hanya terdapat 1 kegiatan yang capaian kinerjanya di bawah 100%, yaitu kegiatan

Pilot

project

desa

intervensi

program

penanggulangan

kemiskinan dengan capaian kinerja sebesar 80% karena desain kegiatan untuk PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) tahun 2015 di desa


61

Nambangan Bruno dan desa Somongari Kecamatan Kaligesing tidak dilaksanakan karena BPS Purworejo juga melaksanakan hal yang sama. Permasalahan dan kendala yang terjadi selama tahun 2015 adalah dalam hal penyerapan anggaran yang kurang maksimal, namun demikian tidak mempengaruhi pencapaian target kinerja, sehingga merupakan

efisiensi

penggunaan

sumber

dana.

Salah

satu

penyebabnya adalah ketidakhadiran Tim-tim kegiatan secara lengkap, karena beberapa kegiatan dilaksanaan bersamaan waktunya, sehingga realisasi belanja disesuaikan dengan kondisi riil yang terjadi. Rincian

lebih

lanjut

atas

analisis

program/kegiatan

yang

menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersaji pada tabel 3.22 :


62

Tabel 3.22 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2015 No

Urusan / Sasaran

1 2 I PENATAAN RUANG

Indikator Kinerja Satuan 3

1 Meningkatnya Tingkat kualitas penataan kesesuaian lahan ruang. dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Indikator Kinerja

% Target Realisasi Capaian

4

5

6

%

70,00

65,00

2

7

Program dan Kegiatan 8

Output

Rencana

Realisasi

9

10

11

92,86 Program Perencanaan Tata Ruang Koordinasi penataan ruang Koordinasi BKPRD daerah oleh Badan Kabupaten Koordinasi Penataan Ruang Propinsi/Pusat Daerah (BKPRD)

4

II URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN A Meningkatnya kualitas Rasio rencana manajemen pembangunan pembangunan meliputi yang terealisir perencanaan pembangunan pada

%

100,00


95,27

95,27 Program Pengembangan Data/Informasi Perencanaan

63

12

tingkat 10 SKPD 10 SKPD 100% dan 12 Instansi 12 Instansi provinsi dan pusat provinsi dan pusat 2 kali rakor 2 kali rakor BKPRD Provinsi BKPRD Provinsi 2 kali Rakor 2 kali Rakor BPPRN BPPRN 2 kali rakor 2 kali rakor BKPRD dan Pokja BKPRD dan Pokja BKPRD Kabupaten BKPRD Kabupaten 4 kali peninjauan 4 kali peninjauan

Evaluasi Perda Nomor 27 Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Tahun 2011 tentang RTRW Evaluasi Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang RTRW Pembuatan Peta Dasar Pembuatan dokumen titik 1 Dokumen (100 1 Dokumen Rupa Bumi Skala 1 : 5.000 Peta Dasar Rupa Bumi Skala titik) titik) 1 : 5000 kawasan Perkotaan Purworejo dan Kutoarjo Pengembangan Sistem Pengembangan SIM aplikasi 1 SIM 1 SIM Informasi Tata Ruang Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) Online (SIMTARU) Online RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN

3

Permasalahan % Capaian

100% (100 100%

100%

100%

13

Solusi Pemecahan 14

Karena yang Sekretariat menjadi tim BKPRD lebih BKPRD adalah pro aktif kepada kepala satuan tim BKPRD kerja, kehadiran untuk tim yang penerbitan lengkap untuk Berita Acara koordinasi Rekomendasi menjadi sulit karena kesibukan masing-masing

tingkat makro maupun mikro serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah 1

Penyusunan Profil Daerah

Penyusunan Dokumen Profil 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Daerah, peta profil dan 8 kelompok data per kecamatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Pendampingan Penyusunan Pelaksanaan koordinasi 6 kali koordinasi, 6 kali koordinasi, 100% Profil Daerah penyusunan dokumen profil 20 penyedia data 20 penyedia data daerah penyusun dokumen dan 30 penyusun dan 30 penyusun aplikasi SIPD dokumen aplikasi dokumen aplikasi

2


64

Realisasi kinerja Menyesuaikan anggaran lebih dengan rendah karena kebutuhan adanya efisiensi untuk belanja Perjalanan dinas luar daerah yang sedianya dialokasikan untuk konsultasi Biro Bangda Kemendagri tidak dilaksanakan karena Biro Bangda Kemendagri sudah dihadirkan ke Bappeda Provinsi Jawa Tengah

3

Penyusunan Data Spasial Penyusunan dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Daerah Updating Data data Makro Tematik Tematik Daerah dan Spasial (Tematik)

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1

Penyusunan RKPD

RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN

Penyusunan Dokumen RKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 2016 dan dokumen Perubahan RKPD 2015 Penyiapan Bahan Jumlah SKPD/Instansi yang 74 SKPD dan 1 74 SKPD dan Perencanaan Bidang dikoordinasikan dan jumlah dokumen dokumen Statistik, Litbang dan dokumen bahan kebijakan Pengendalian perencanaan bidang statistik,litbang, dan pengendalian disediakan selama 1 tahun

2


65

100%

100%

1 100%

Realisasi kinerja Pembayaran anggaran lebih uang sidang rendah sesuai terutama dari kehadiran dan belanja untuk belanja 1). Uang sidang, perjalanan karena anggota dinas sesuai Tim dengan berhalangan kebutuhan hadir pada saat sidang karena bersamaan dengan kegiatan lain. 2) Perjalanan dinas luar daerah karena efisiensi

3

Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan koordinasi SKPD/Instansi Promosi Obyek Wisata Java dengan pokja java promo dan 2 kali Promo

4

Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan koordinasi dg 4 SKPD/Instansi 4 SKPD/Instansi 100% Bidang Air Minum SKPD/Instansi di Bidang Air dan 1 dokumen dan 1 dokumen Penyehatan Lingkungan Minum Penyehatan rekomendasi rekomendasi (AMPL) Lingkungan dan dokumen rekomendasi AMPL


66

SKPD/Instansi dan 100% 2 kali

Kegiatan kurang Kabupaten efektif dan Purworejo dihentikan mengundurkan diri sebagai anggota Java Promo berdasarkan Surat Bupati Purworejo Nomor 881/869/2015 tanggal 9 Pebruari 2015. Penghentian Kegiatan berdasarkan Surat Kepala Bappeda kepada PPTK Kegiatan Koordinasi promosi Obyek Wisata Java Promo Nomor 881/408/2015 tanggal 16 Maret 2015 perihal Perintah Penghentian Kegiatan

5

Koordinasi Pendidikan Pelaksanaan koordinasi 16 Kecamatan dan 16 Kecamatan dan 100% Untuk Semua (PUS) program pendidikan untuk 1 dokumen 1 dokumen semua di 16 Kecamatan dan Penyusunan dokumen hasil koordinasi

6

Pendampingan Koordinasi Pelaksanaan koordinasi 16 Kecamatan dan 16 Kecamatan dan 100% Pendidikan Untuk Semua program pendidikan untuk 1 dokumen hasil 1 dokumen hasil (PUS) semua di 16 Kecamatan dan koordinasi koordinasi Dokumen hasil koordinasi

7

Forum Pengembangan Pelaksanaan pemantapan dan 5 klaster, Ekonomi dan Perluasan pengembangan klaster FEDEP koordinasi Kesempatan Kerja (FEDEP) dan koordinasi


67

6

x 5 klaster, koordinasi

6

x 100%

Realisasi kinerja Pembayaran anggaran lebih belanja uang rendah pada : sidang dan 1. Uang sidang, pengganti uang karena ada transpot sesuai beberapa ketentuan dan anggota tim sesuai yang kehadiran berhalangan hadir dalam siding karena bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan yang lain 2. Pengganti Uang Transpot peserta, karena berkurangnya kehadiran anggota forum PUS Kecamatan Realisasi kinerja Pengeluaran anggaran lebih untuk Belanja rendah pada Perjalanan pos Perjalanan Dinas Dinas Luar menyesuaikan Daerah, karena kebutuhan menyesuaikan kegiatan kebutuhan Realisasi kinerja Pembayaran anggaran lebih belanja rendah pada pengganti uang Pengganti uang transpot sesuai transport ketentuan dan karena tingkat sesuai kehadiran tim kehadiran dalam pertemuan rendah dan sering berganti personil

8

Forum Pengembangan Pelaksanaan dukungan 5 klaster, 65 klaster, 6 100% Ekonomi dan Perluasan peningkatan pengembangan SKPD/Instansi SKPD/Instansi dan Kesempatan Kerja klaster dan koordinasi dengan dan 4 kali 4 kali koordinasi (Pendampingan FEDEP) SKPD koordinasi

9

Penyusunan RAD Pangan Penyusunan dokumen dan Gizi Pangan dan Gizi


68

RAD 1 Dokumen

1 Dokumen

100%

Realisasi kinerja Pembayaran anggaran lebih uang sidang rendah pada sesuai pos uang sidang ketentuan dan disebabkan kehadiran karena anggota Tim berhalangan hadir pada saat sidang karena bersamaan dengan kegiatan yang lain Realisasi kinerja Pembayaran anggaran lebih uang sidang rendah pada sesuai pos uang sidang ketentuan dan disebabkan kehadiran karena beberapa anggota Tim berhalangan hadir pada saat sidang karena bersamaan dengan kegiatan yang lain

10

Pilot project desa intervensi Pelaksanaan pilot project 3 desa (desa 2 desa (desa 80% program penanggulangan intervensi program Sumongari Sumongari kemiskinan penanggulangan kemiskinan Kecamatan Kecamatan di desa Kaligesing, desa Kaligesing dan Tegalsari dan desa desa Nambangan Nambangan Kecamatan Bruno) Kecamatan Bruno)

11

Penyusunan Pengarusutamaan (PUG)


RAD Penyusunan dokumen RAD 1 Dokumen Gender Pengarusutamaan Gender (PUG)

69

1 Dokumen

100%

Untuk kegiatan Pengeluaran di desa belanja Nambahangan disesuaikan Bruno dan desa dengan kegiatan Somongari yang Kecamatan dilaksanakan Kaligesing tidak dilaksanakan karena bersamaan dengan pelaksanaan PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) 2015 yang dilaksanakan oleh BPS Purworejo Realisasi kinerja Pembayaran anggaran lebih uang sidang dan rendah pada : honorarium 1. Uang Sidang sesuai karena ketentuan dan beberapa kehadiran anggota Tim berhalangan hadir pada saat sidang karena bersamaan dengan kegiatan yang lain 2. Honorarium Narasumber, karena sesuai dengan kehadiran Narasumber

12

Penyusunan Review RAD Penyusunan dokumen RAD 1 Dokumen Pendidikan Untuk Semua Pendidikan Untuk Semua (PUS) (PUS)

1 Dokumen

100%

13

Penyusunan RPJMD

1 Dokumen

100%

Penyusunan dokumen 1 Dokumen Rancangan RPJMD RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN

22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1

Penyiapan Bahan Penyusunan Dokumen 1 dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan Bidang ekonomi Ekonomi selama 1 tahun Masterplan Agropolitan Penyusunan dokumen 1 Dokumen Kuto Bumi Pitu Grabag Masterplan Agropolitan Kuto Bumi Pitu Grabag Penyusunan Neraca Satelit Penyusunan 1 dokumen 1 Dokumen Agribisnis Daerah Neraca Satelit Agribisnis Daerah

2

3


70

Realisasi kinerja Pembayaran anggaran lebih uang sidang rendah pada sesuai Uang Sidang ketentuan dan karena kehadiran beberapa anggota Tim berhalangan hadir pada saat sidang karena bersamaan dengan kegiatan yang lain

98,46%

1 dokumen

100%

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

100%

Kegiatan Kegiatan yang dilaksanakan dilaksanakan secara secara swakelola, swakelola bekerjasama denagn BPS dengan BPS akan Purworejo, diupayakan kendala yang kerjasamanya terjadi bahwa mulai awal pada akhir tahun anggaran tahun, beban kerja BPS sangat padat. Output kegiatan dapat dituntaskan, namun beberaapa

anggaran terserap

RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN 23

Program Perencanaan Sosial Budaya

1

Penyiapan bahan Penyusunan 1 Dokumen 1 dokumen perencanaan bidang bahan kebijakan perencanaan pemerintahan dan sosbud bidang pemerintahan dan sosial budaya selama 1 tahun


71

tidak

100%

1 dokumen

100%

Realisasi kinerja Pembayaran anggaran lebih uang sidang rendah pada : sesuai 1. Uang Sidang kehadiran dan karena untuk belanja beberapa perjalanan anggota Tim dinas sesuai berhalangan dengan hadir pada saat ketentuan dan sidang karena kebutuhan bersamaan dengan kegiatan yang lain. 2. Perjalanan Dinas karena efisiensi

2

Koordinasi penanggulangan kemiskinan


program Penyusunan 1 dokumen 1 dokumen Rekomendasi program penanggulangan kemiskinan

72

1 dokumen

100%

Adanya Kegiatan perubahan pendukung Petunjuk Teknis yang kurang Bantuan representatip Keuangan tidak Nomor 28 dilaksanakan Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan 2015 Provinsi Jawa Tengah menjadi Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Nomor 1 Tahun 2015, menjadikan kegiatan pendukung Penanggulangan Kemiskinan dilakukan penyesuaian dan dilakukan desain ulang melaui Perubahan APBD dan dilaksanakan setelah Perubahan APBD dtetapkan dan waktu pelaksanaan terbatas

3

Koordinasi Penanggulangan Penyusunan dokumen 2 dokumen, 250 2 dokumen, Gangguan Akibat Laporan Hasil Sosialisasi peserta peserta Kekurangan Yodium (GAKY) Penanggulangan GAKY dan Penyusunan dokumen Laporan Hasil Pengujian Garam Beryodium terhadap Rumah Tangga


73

250 100%

Realisasi kinerja Realisasi anggaran lebih pembayaran rendah pada : belanja modal 1. Perjalanan sesuai harga Dinas Dalam pasar dan Daerah karena Belanja efisiensi Perjalanan 2. Perjalanan Dinas sesuai Dinas luar ketentuan daerah dengan perjalanan menggunakan dinas fullboard satuan biaya fullboard karena lainnya telah dibiayai dari anggaran Provinsi Jawa Tengah 3. Sisa Belanja Modal untuk alat terter Garam Yodium karena harga pasar lebih rendah dari DPA Sisa Belanja Modal untuk alat terter Garam Yodium karena harga pasar lebih rendah dari DPA

4

Koordinasi dan Monitoring Penyusunan dokumen 1 dokumen Program Keluarga Harapan laporan monitoring Program Keluarga Harapan

1 dokumen

100%

5

Pembuatan SIM Pembuatan SIM Kemsikinan 1 SIM Kemiskinan Penguatan Kelembagaan Penyusunan dokumen 2 dokumen Tim Koordinasi Laporan LP2KD dan Laporan Penanggulangan Kinerja TKPKD Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Purworejo

1 SIM

100%

2 dokumen

100%

6

RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN 24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


74

100%

Aktifitas Data evaluasi koordinasi Semester I tetap dilakukan disusun untuk berdasarkan keperluan data yang koordinasi tersaji, Semester I dan sedangkan data Semester II, Semester II namun untuk disajikan secara kegiatan lengkap. monitoring Sedangkan hanya untuk belanja dilaksanakan dibayarkan pada saat sesuai realisasi pencairan kegiatan Tahap II saja, sehingga untuk belanja uang sidang dan perjalanan dinas monitoring dan evaluasi dibayarkan sesuai realisasi kegiatan

Realisasi kinerja Kegiatan anggaran untuk dilaksanakan belanja Cetak tanpa spanduk tidak menggunakan dilaksanakan spanduk karena tidak sesuai dengan Standar Bupati

1

Penyiapan bahan Penyusunan 1 Dokumen 1 Dokumen perencanaan bidang bahan kebijakan perencanaan prasarana dan bidang prasarana dan pengembangan wilayah pengembangan wilayah yang disusun selama 1 tahun Penyusunan RPI2JM Penyusunan dokumen 1 Dokumen (Keciptakaryaan) RPI2JM (Keciptakaryaan)

2

1 Dokumen

100%

1 Dokumen

100%

RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN xx

Program Penelitian Pengembangan

1

Kajian LHS

2

Lokakarya penelitian pengembangan masyarakat


100%

dan Penyusunan dokumen KLHS 1 Dokumen RPJMD buah)

hasil-hasil Pelaksanaan kegiatan 1 x 100 peserta dan lokakarya tentang hasil-hasil inovasi penelitian dan pengembangan inovasi dan pengembangan inovasi masyarakat

75

(5 1 Dokumen buah)

1 x 100 peserta

(5 100%

100%

Penyerapan Pembayaran anggaran sesuai hasil rendah karena tender merupakan sisa tender Pelaksanaan Perencanaan lokakarya telah bersamaan dan dilaksanakan saling terkait sebelum dengan kegiatan Perubahan KRENOVA yang APBD, namun merupakan kegiatan yang kegiatan baru di menyertainya APBD tetap menunggu Perubahan, perubahan dengan output APBD kegiatan berupa penerima penghargaan KRENOVA yang penetapannya dengan Surat Keputusan Bupati. Karena terbitnya SK Bupati di akhir tahun, sehingga waktu pelaksanaan terbatas, khususnya untuk belanja

3

Seleksi dan verifikasi dana Pelaksanaan koordinasi 1 kali hibah bersaing penelitian krenova dalam rangka persiapan seleksi dan verifikasi penelitian

4

Pengembangan Kreasi dan Penyusunan dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% Inovasi Masyarakat Keputusan Bupati tentang (Keputusan (Keputusan Bupati) (KREANOVA) rekomendasi calon penerima Bupati) hadiah krenova Hadiah untuk pemenang 3 Penerima 3 Penerima Hadiah krenova Hadiah RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN 100%

20


%

100,00 100,00


100,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

76

1 kali

100%

Perjalanan Dinas Luar Daerah dan belanja Makan dan Minum Rapat. Dalam Untuk kegiatan perubahan yang saling APBD kegiatan terkait dan inti digabung mendukung dalam kegiatan dilaksanakan Pengembangan bersamaan, Kreasi dan yaitu kegiatan Inovasi Daerah Lokakarya hasil (KRENOVA) hasil penelitian dan pengembangan inovasi masyarakat dan kegiatan Pengembangan Kreasi dan Inovasi Daerah (KRENOVA)

1

Bintek Penyusunan Renstra Bintek penyusunan Renstra SKPD

150 orang

2

Pengembangan Integraeted Terdukungnya SIPPD Online 75 orang dan 1 75 orang and Communication dengan Tenaga Perencana paket paket Technology (ICT) untuk Terampil dan terpeliharanya perencanaan Pembangunan SIPPD online RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN

xx

Prosentase effisiensi kinerja SKPD

%

100,00


83,03

83,03 Program Monitoring, 3. Prosentase Pengendalian dan kinerja SKPD Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

77

effisiensi

150 orang

100%

dan

1 100%

100%

Rendahnya Realisasi realisasi kinerja pembayaran anggaran sesuai terutama pada kebutuhan dan Belanja bahan kehadiran tim dan kelengkapan pelatihan karena harga satuan DPA lebih tinggi dari harga pasar

1

Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan monitoring dan 74 SKPD dan 1 74 SKPD pelaksanaan rencana kerja evaluasi terhadap RKPD dari dokumen x 25 dokumen Pembangunan daerah SKPD buah buah dan Penyusunan Dokumen berisi informasi kinerja SKPD pelaksanaan RKPD dan rekomendasinya

Prosentase efektivitas kinerja SKPD

%

100,00

1

95,02

dan 1 100% x 25

95,02

Evaluasi pelaksanaan Penyusunan Dokumen hasil 1 dokumen x 25 1 dokumen x 25 100% RPJMD 2011 - 2015 evaluasi (review pelaksanaan buah buah RPJMD 2011-2015 RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN 100%


78

Kinerja Realisasi anggaran lebih Belanja rendah disesuaikan terutama dengan karena : kebutuhan dan 1. Uang sidang, kondisi riil yang beberapa ada anggota Tim berhalangan hadir pada saat sidang karena bersamaan dengan kegiatan yang lain. 2. Jamuan rapat, karena SK Tim Dekon TP-UB dari Bupati belum terbit sampai akhir tahun belum terbit sehingga jamuan rapat tidak terserap. 3. Perjalanan dinas luar daerah, karena rakor tingkat Bakorwil tidak diselenggarakan

1

NON URUSAN Meningkatnya kualitas Tingkat manajemen pelayanan pembangunan meliputi administrasi perencanaan perkantoran pembangunan pada tingkat makro maupun mikro serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah

%

100,00 100,00

100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan menyurat

jasa

surat Penyediaan jasa surat 2.000 surat menyurat selama 12 bulan

2.000 surat

100%

2

Penyediaan jasa Penyediaan jasa telepon, air 3 rekening komunikasi, sumber daya dan listrik selama 12 bulan air dan listrik

3 rekening

100%

3

Penyediaan Kebersihan Kantor

Jasa Penyediaan jasa kebersihan 1 orang kantor untuk 1 orang selama 12 bulan Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor 43 jenis

1 orang

100%

43 jenis

100%

Penyediaan barang cetakan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penggandaan

6 jenis

100%

4 5


79

6 jenis 20.284 lembar

20.284 lembar

-

Realisasi Perlu kinerja pencermatan anggaran lebih anggaran untuk rendah karena tahun-tahun terdapat mendatang efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk kurir surat dengan memanfaatkan intranet Realisasi Pembayaran kinerja sesuai anggaran lebih kebutuhan riil rendah karena menyesuaikan penggunaan riil atas penggunaan jasa telepon, air dan listrik atau berdasarkan tagihan dari PLN, PDAM dan PT Telkom

6

Penyediaan peralatan Penyediaan Peralatan rumah 12 jenis rumah tangga tangga Penyediaan bahan bacaan Penyediaan bahan bacaan 3 jenis dan peraturan perundangkabar undangan Penyediaan makanan dan Penyediaan minuman harian 11 bulan minuman pegawai

7

8

12 jenis

100%

surat 3 jenis surat kabar 100%

11 bulan

Penyediaan Makanan minuman rapat pegawai

dan 600 orang/kali

600 orang/kali

Penyediaan Makanan minuman tamu

dan 120 orang/kali

120 orang/kali

100%

9

Rapat-rapat Koordinasi dan Pelaksanaan koordinasi dan 60 orang kali Konsultasi Keluar Daerah konsultasi ke luar daerah

60 orang kali

100%

10

Penyediaan Pengamanan Kantor

60 orang kali

100%

11

Penyediaan Kebersihan Pembersih Penyediaan Instalasi Penerangan Kantor

26 jenis

100%

12

Jasa Penyediaan pembayaran Jasa 60 orang kali piket Keamanan Kantor pada hari Raya dan Hari Besar Peralatan Penyediaan 26 jenis peralatan 26 jenis dan Bahan kebersihan dan bahan pembersih Komponen Penyediaan bohlam/lampu 32 buah lampu Listrik/ listrik Bangunan

32 buah lampu


02

Tingkat kondisi sarana dan prasarana perkantoran

%

100,00 100,00

100%

100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1

Pemeliharaan Berkala Komputer

Rutin/ Pemeliharaan komputer

2

Pengadaan prasarana kantor

sarana Laptop Printer Kanopi


100%

80

20 unit

20 unit

100%

4 unit

4 unit

100%

2 unit Printer 24 meter Kanopi

2 unit Printer 24 meter Kanopi

Kinerja Pelaksanaan anggaran lebih pembayaran rendah karena belanja makan makan dan minum sesuai minum untuk kebutuhan tamu tidak dilaksanakan karena tidak ada tamu kantor

Pagar Besi Kursi Tamu Brankas

16 meter Pagar 16 meter Pagar Besi Besi 1 set Kursi Tamu 1 set Kursi Tamu 1 unit Brankas

1 unit Brankas

Buffet Kayu

1 buah Buffet 1 buah Buffet Kayu Kayu Pemeliharaan rutin/berkala Penyediaan jasa pemeliharaan 26 unit roda 2 dan 26 unit roda 2 dan 100% kendaraan kendaraan dinas/operasional 5 unit roda 4 dan 5 unit roda 4 dan dinas/operasional dan honorarium 1 orang sopir 12 bulan 12 bulan kepala Pemeliharaan Pemeliharaan Alat Pendingin 12 Unit AC dan 3 12 Unit AC dan 3 100% Rutin/Berkala Peralatan Ruangan Kantor dan LCD unit LCD unit LCD Gedung kantor Pengadaan Kendaraan Pelaksanaan pengadaan 2 unit 2 unit 100% dinas Operasional kendaraan dinas operasional roda dua

3

4 5

6

Pengelolaan dan Penataan Penyediaan sarana dan 1 unit Arsip Kantor prasarana kearsipan dan katalog terdatanya dokumen arsip 5 unit Cabinet

7

lemari 1 unit katalog Feeling 5 unit Cabinet


Rasio dengan

pegawai

%

92,00


92,00

Feeling

5.000 5.000 dokumen/surat dokumen/surat yang ditata yang ditata Penyediaan perangkat CCTV 4 titik outdoor dan 4 titik outdoor dan 100% kantor 6 titik outdoor 6 titik outdoor RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN

05

lemari 100%

100,00 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

81

100%

Harga pasar Realisasi lebih rendah pengadaan dari harga DPA sesuai kontrak karena dan masih di penentuan bawah harga harga satuan yang tercantum masing-masing dalam DPA kendaraan dalam DPA sesuai catalog yang terbit pada saat itu

1

kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional, dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik (Prosentase kompetensi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya)


Capacity Building

Pelaksanaan capacity building 50 orang

82

49 orang

100%

Realisasi Realisasi output kurang 1 peserta sesuai orang karena jumlah pegawai adanya mutasi pegawai keluar sebanyak 1 orang

2

Pendidikan dan Pelatihan Pelaksanaan pengiriman 8 orang pegawai Formal pendidikan dan pelatihan formal RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN

06

Tingkat sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00 100,00

1 2

100,00 Program Peningkatan Tingkat sistem pelaporan pengembangan sistem capaian kinerja dan pelaporan capaian kinerja keuangan dan keuangan Penyusunan pelaporan Penyusunan 18 dokumen 18 dokumen keuangan laporan keuangan Penyusunan Perencanaan Penyusunan perencanaan 30 dokumen dan Evaluasi Pelaporan dan evaluasi pelaporan

8 orang pegawai

100%

100%

18 dokumen

100%

30 dokumen

100%


100%

URUSAN STATISTIK 15 Meningkatnya Prosentase kemudahan publik ketersediaan data untuk mengakses statistik sesuai 1 data dan informasi dengan pemerintah dan kebutuhan pembangunan daerah pembangunan

%

100,00 116,67

2 3


116,67 Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan DDA Penyusunan Dokumen 1 dokumen Daerah Dalam Angka Kabupaten Purworejo Penyusunan PDRB Sektoral Penyusunan dokumen PDRB 1 dokumen dan Kecamatan Kabupaten, Sektoral dan Kecamatan Penyusunan Data Inflasi Penyusunan dokumen Data 1 dokumen Inflasi Kabupaten Purworejo Tahun 2015

83

1 dokumen

100%

1 dokumen

100%

1 dokumen

100%

4

Penyusunan IPM-Inkesra Penyusunan dokumen Data 1 dokumen Kab. Purworejo Inkesra Kabupaten Purworejo Penyusunan Nilai Tukar Dokumen Nilai Tukar Petani 1 dokumen Petani

5

RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Sumber : Hasil olahan Bappeda


84

1 dokumen

100%

1 dokumen

100%

100%

Realisasi kinerja Realisasi anggaran lebih pembayaran rendah sesuai terutama dari kebutuhan dan belanja kehadiran tim 1). Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, karena kegiatan dilaksanakan secara swakelola sehingga yang dibayarkan hanya Honorarium PPKom 2) Uang sidang Tim, karena beberapa anggota Tim berhalangan hadir pada saat sidang karena bersamaan dengan kegiatan yang lain


85

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 Berdasarkan rencana strategi yang telah dilaksanakan di tahun 2015 pencapaian indikator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber dana yang telah ditetapkan secara akuntabel. Secara

umum

kinerja

keuangan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo di tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 3.23 : Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2015 No 1. 2.

PAGU ANGGARAN (Rp) 3.152.177.168,00 4.351.620.950,00 7.503.798.118,00

URAIAN Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total Belanja

REALISASI (Rp) 3.102.246.541,00 4.065.703.867,00 7.167.950.408,00

% CAPAIAN 98,42 93,43 95,52


Dari tabel di atas bahwa secara umum capaian indikator keuangan di tahun 2015 dari anggaran sebesar Rp7.503.798.118,00 realisasi sebesar Rp7.167.950.408,00 atau mencapai 95,52% dengan perincian untuk Belanja Tidak Langsung dari anggaran sebesar Rp3.152.177.168,00 mencapai

98,42%

realisasi dan

Rp4.351.620.950,00

sebesar

Belanja

realisasi

Rp3.102.246.541,00

langsung

sebesar

dari

anggaran

atau

sebesar

Rp4.065.703.867,00

atau

mencapai 93,43%. Dari uraian ini terlihat bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung yang diperuntukkan sebagai pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sebesar Rp3.102.246.541,00 atau mencapai 43,28% dari total Belanja

Badan

Purworejo sebesar

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Rp7.167.950.408,00.

Adapun realisasi Belanja Langsung sebesar Rp4.065.703.867,00 atau mencapai 93,43% dari anggarannya merupakan belanja yang dipegunakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo atau tugastugas lainnya dalam rangka menca[ai sasaran/tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum capaian sebesar 93,43% atau termasuk kategori Sangat Tinggi, namun demikian, dari 67 kegiatan yang harus


80

dilaksanakan di tahun 2015 rekapitulasi persebaran capaian indikator keuangan adalah sebagai berikut : Tabel 3.24 : Rekapitulasi Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2015 No

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. 2. 3 4

0 – 50% 51%- 75% 76%-90% 90-100% JUMLAH Sumber : Hasil olahan Bappeda

JUMLAH KEGIATAN 4 12 51 67

Rincian lebih lanjut terhadap realisasi anggaran kegiatan tersaji pada Tabel 3.25 sebagai berikut :


81

Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Bappeda Tahun 2015 Tahun 2015 No.

Urusan / Sasaran

Indikator Kinerja

1

2

3

1


1 Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kinerja Anggaran

Target

Realis asi

% Capaian

Program dan Kegiatan

6

7

8

9

70,00

65,00

92,86%

3. 4. 2

10

1 Rasio rencana pembangunan yang terealisir

100,00

92,53

92,53%

3. 4. 5.


KETERANGAN

12

13

97,45% 97,45% 85,00%

200.000.000

195.174.500

97,59%

250.000.000

245.836.500

98,33%

100.000.000

99.554.500

99,55%

3.429.520.950

3.174.160.467

92,55%

1.065.323.250

1.000.061.420

93,87%

365.583.250

357.468.858

97,78%

Penyiapan bahan perencanaan bidang statistik, litbang dan pengendalian Koordinasi promosi Obyek Wisata Java Promo

79.655.000

76.675.662

96,26%

2.654.000

2.654.000

100,00%

Koordinasi Perencanaan Bidang Air Minum Penyehatan Lingkungan Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS)

41.976.000

41.685.000

99,31%

50.000.000

41.344.300

82,69%

Evaluasi Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang RTRW Pembuatan Peta Dasar Rupa Bumi 1 : 5.000 Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan RKPD 2.

11

% Realisas i

571.843.900 571.843.900 31.278.400


Realisasi Angaran

586.800.000 586.800.000 36.800.000

Program Perencanaan Tata Ruang 1. Koordinasi Perencanaan Tata Ruang oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD

2.

Pagu Anggaran

82

Realisasi kinerja anggaran lebih rendah pada Uang Sidang, karena beberapa anggota Tim berhalangan hadir pada saat sidang karena bersamaan dengan kegiatan yang lain

Realisasi kinerja anggaran lebih rendah pada :

1

2

6.

Pendampingan Koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) Forum Kerjasama Pengembangan Ekonomi Daerah (FEDEP) Pendampingan (FEDEP)

10.000.000

9.190.000

91,90%

75.000.000

70.934.500

94,58%

26.400.000

22.365.500

84,72%

9.

Pilot project desa intervensi program penanggulangan kemiskinan

56.400.000

37.686.500

66,82%

10.

Penyusunan RAD Pangan dan Gizi

40.000.000

36.848.500

92,12%

11.

Penyusunan RAD Pengarusutamaan Gender (PUG)

30.000.000

24.609.400

82,03%

7. 8.

Realisasi kinerja anggaran lebih rendah pada pos uang sidang disebabkan karena beberapa anggota Tim berhalangan hadir pada saat siding karena bersamaan dengan kegiatan lain Untuk kegiatan di desa Nambahangan Grabag Bruno dan desa Somongari Kecamatan Kaligesing tidak dilaksanakan karena bersamaan dengan pelaksanaan PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) 2015 yang dilaksanakan oleh BPS Purworejo Realisasi kinerja anggaran lebih rendah pada : 1

2 12.


Penyusunan RPJMD

83

257.655.000

252.158.000

97,87%

Uang sidang, karena ada beberapa anggota tim yang berhalangan hadir dalam siding karena bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan yang lain Pengganti Uang Transpot peserta, karena berkurangnya kehadiran anggota forum PUS Kecamatan

Uang Sidang karena beberapa anggota Tim berhalangan hadir pada saat sidang karena bersamaan dengan kegiatan yang lain Honorarium Narasumber, karena sesuai dengan kehadiran Narasumber

13.

Penyusunan Review RAD Pendidikan Untuk Semua

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1. Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Ekonomi 2. Penyusunan Neraca Satelit Agribisnis Daerah


84

30.000.000

26.441.200

88,14%

262.890.000

252.994.150

96,24%

86.610.000

83.029.500

95,87%

88.140.000

83.354.650

94,57%

Realisasi kinerja anggaran lebih rendah pada Uang Sidang karena beberapa anggota Tim berhalangan hadir pada saat sidang karena bersamaan dengan kegiatan yang lain

3.

Penyusunan Masterplan Agropolitan Kuto Bumi Pitu Grabag Program Perencanaan Sosial Budaya 1. 2.

Penyiapan bahan perencanaan bidang pemerintahan sosial budaya Koordinasi program penanggulangan kemiskinan

88.140.000

86.610.000

98,26%

493.272.200

417.328.825

84,60%

150.000.000

136.377.148

90,92%

138.328.900

117.628.577

85,04%

3.

Koordinasi dan Monitoring Program Keluarga Harapan

69.943.300

45.719.100

65,37%

4.

Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

35.000.000

23.822.500

68,06%

Adanya perubahan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan 2015 Provinsi Jawa Tengah menjadi Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Nomor 1 Tahun 2015, menjadikan kegiatan pendukung Penanggulangan Kemiskinan dilakukan penyesuaian dan dilakukan desain ulang melaui Perubahan APBD dan dilaksanakan setelah Perubahan APBD dtetapkan dan waktu pelaksanaan terbatas Aktifitas koordinasi dilakukan untuk keperluan koordinasi Semester I dan Semester II, namun untuk kegiatan monitoring hanya dilaksanakan pada saat pencairan Tahap II saja, sehingga untuk belanja uang sidang dan perjalanan dinas monitoring dan evaluasi dibayarkan sesuai realisasi kegiatan Realisasi kinerja anggaran lebih rendah pada : 1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah karena efisiensi 2


85

Perjalanan Dinas luar daerah dengan menggunakan satuan biaya fullboard karena lainnya telah dibiayai dari anggaran Provinsi Jawa Tengah

3

5.

6.

Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Purworejo Pembuatan SIM Kemiskinan

45.043.500

90,09%

50.000.000

48.738.000

Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam 1. Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah 2. Penyusunan RPI2JM (Keciptakaryaan)

167.000.000

163.068.450

97,65%

122.000.000

118.649.000

97,25%

45.000.000

44.419.450

98,71%

Program Pengembangan Data/informasi 1. Penyusunan Profil Daerah

173.264.500

157.602.700

90,96%

50.000.000

50.000.000

100,00%

97,48%

2.


68.890.000

62.080.600

90,12%

3.

Penyusunan Profil Daerah (Pendampingan)

54.374.500

45.522.100

83,72%

180.588.500

162.676.936

90,08%

Program Penelitian dan Pengembangan


50.000.000

86

Sisa Belanja Modal untuk alat terter Garam Yodium karena harga pasar lebih rendah dari DPA Sisa Belanja Modal untuk alat terter Garam Yodium karena harga pasar lebih rendah dari DPA

Realisasi kinerja anggaran lebih rendah karena adanya efisiensi untuk belanja Perjalanan dinas luar daerah yang sedianya dialokasikan untuk konsultasi Biro Bangda Kemendagri tidak dilaksanakan karena Biro Bangda Kemendagri sudah dihadirkan ke Bappeda Provinsi Jawa Tengah

1.

Lokakarya hasil hasil penelitian dan pengembangan inovasi masyarakat

33.275.000

28.049.500

84,30%

2.

Pengembangan Kreasi dan Inovasi Masyarakat (KREANOVA)

45.000.000

44.224.300

98,28%

3.

Seleksi dan verifikasi dana hibah bersaing penelitian

2.313.500

2.313.500

100.000.000

88.089.636

88,09%

249.145.000

237.933.900

95,50%

117.700.000

111.840.300

95,02%

4. 2 Rasio perencana dengan kompetensi standar

100,00

100,00

100,00%

3 Prosentase effisiensi kinerja SKPD

100,00

94,61

94,61%

4 Prosentase efektivitas kinerja SKPD

100,00

96,69

96,69%

5 Tingkat pelayanan administrasi perkantoran

100,00

100,00

100,00%

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Program Peningkatan Kapasaitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Pengembangan Information and Communication Technology (ICT) untuk perencanaan Pembangunan 2. Bintek Penyusunan Renstra SKPD Program Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 1. 2.


Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah Evaluasi Pelaksanaan RPJMD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

87

Pelaksanaan lokakarya bersamaan dan saling terkait dengan kegiatan KRENOVA yang merupakan kegiatan baru di APBD Perubahan, dengan output kegiatan berupa penerima penghargaan KRENOVA yang penetapannya dengan Surat Keputusan Bupati. Karena terbitnya SK Bupati di akhir tahun, sehingga waktu pelaksanaan terbatas, khususnya untuk belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan belanja Makan dan Minum Rapat

100,00%

131.445.000

126.093.600

95,93%

143.070.000

133.978.500

93,65%

86.380.000

79.593.500

92,14%

56.690.000

54.385.000

95,93%

255.252.000

227.575.802

89,16%

4.500.000

3.069.900

68,22%

Sisa anggaran tender

merupakan sisa

Realisasi kinerja anggaran lebih rendah karena terdapat efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk kurir surat dengan memanfaatkan intranet

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik

105.000.000

80.920.611

77,07%

3.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

7.200.000

7.199.900

100,00%

4.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

13.525.000

13.525.000

100,00%

7.000.000

7.000.000

100,00%

3.532.000

3.532.000

100,00%

6.500.000

6.419.992

98,77%

4.250.000

4.216.500

99,21%

25.000.000

23.148.900

92,60%

69.495.000

69.349.999

99,79%

4.500.000

4.500.000

100,00%

4.750.000

4.693.000

98,80%

299.203.000

282.304.684

94,35%

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor

39.800.000

36.475.000

91,65%

7.500.000

7.500.000

100,00%

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin / berkala Komputer

74.000.000

71.865.234

97,12%

12.000.000

12.000.000

100,00%

5.

Pengelolaan dan Penataan Arsip Kantor

20.000.000

19.114.250

95,57%

6.

Pengadaan sarana dan prasarana kantor

105.903.000

101.946.000

96,26%

5.

6. Tingkat kondisi sarana dan prasarana perkantoran

100,00

100,00

100,00%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 11. Penyediaan Jasa pengamanan Kantor 12. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1. 2. 3. 4.


88

Realisasi kinerja anggaran lebih rendah karena menyesuaikan penggunaan riil atas penggunaan jasa telepon, air dan listrik atau berdasarkan tagihan dari PLN, PDAM dan PT Telkom

7. 7 Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik) 8 Tingkat sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3

URUSAN STATISTIK

1

Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintah dan pembangunan daerah


92,00

92,00

100,00%


Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

2.

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00%

100,00%

Capasity Building Pegawai

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

40.000.000

33.404.200

83,51%

89.000.000

88.000.000

98,88%

39.000.000

39.000.000

100,00%

50.000.000

49.000.000

98,00%

51.512.500

50.635.100

98,30%

1.

Penyusunan Pelaporan Keuangan

11.937.500

11.557.400

96,82%

2.

Penyusunan Perencanaan dan evaluasi pelaporan

39.575.000

39.077.700

98,74%

335.300.000

319.699.500

95,35%

76.575.000

74.144.800

96,83%

109.575.000

106.499.850

97,19%

Data Inflasi IPM Inkesra Kab.

54.575.000 54.575.000

52.379.900 52.179.950

95,98% 95,61%

Nilai Tukar Petani

40.000.000

34.495.000

86,24%

Program Pengembangan Data/informasi/Statistik Daerah 1 2 3 4 5

Penyusunan (DDA) Penyusunan Kecamatan Penyusunan Penyusunan Purworejo Penyusunan

Daerah Dalam Angka PDRB Sektoral dan

Sisa anggaran merupakan sisa tender atau menyesuaikan harga pasar

Realisasi kinerja anggaran lebih rendah terutama dari belanja : 1


89

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, karena kegiatan dilaksanakan secara swakelola sehingga yang dibayarkan hanya Honorarium PPKom

2

JUMLAH

4.351.620.950



90

4.065.703.867

93,43%

Uang sidang Tim, karena beberapa anggota Tim berhalangan hadir pada saat sidang karena bersamaan dengan kegiatan yang lain.

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepada semua perangkat daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sebagai

salah

satu

perangkat

daerah

wajib

membuat

laporan

pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain sebagai wujud pertanggungjawaban juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance, yang dibuat satu tahun sekali setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo secara umum diringkas menjadi 3 hal. 1. Simpulan

tentang

Keberhasilan

dan

Kegagalan

Kinerja

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dan hambatan utama yang dihadapi.

2. Strategi peningkatan kinerja 3. Strategi pemecahan masalah dan langkah antisipatif untuk pemecahan masalah. A. Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Purworejo Dilihat dari tabel pada BAB III diatas dimana angka capaian sasaran 96,59% maka tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dapat dikategorikan sangat berhasil. Dalam hal ini juga semua kegiatan tahun 2015 telah dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun tersebut dengan satu kegiatan yang tidak dilaksanakan karena terjadi kesalahan nomenklatur nama kegiatan. Adapun rekapitulasi penyerapan dan capaian kinerja per program adalah sebagai berikut :


91

Tabel 4.1 : Realisasi Kinerja Keuangan per Program Tahun Anggaran 2015 NO

PROGRAM

JUMLAH KEGIATAN

1 1.

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pengembangan Data/Informasi Perencanaan Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya

3 12

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan

2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

JUMLAH

REALISASI (Rp)

CAPAIAN KEUANGAN

4 255.252.000

5 227.575.802

6 89,16

7

299.203.000

282.304.684

94,35

100,00

2

89.000.000

88.000.000

98,88

100,00

2

51.512.500

50.635.100

98,30

100,00

3

173.264.500

157.602.700

90,96

100,00

4 5

586.800.000 335.300.000

571.843.900 319.699.500

97,45 95,35

100,00 100,00

2

249.145.000

237.933.900

95,50

100,00

1.065.323.250

1.000.061.420

93,87

98,46

3

262.890.000

252.994.150

96,24

100,00

6

493.272.200

417.328.825

84,60

100,00

2

167.000.000

163.068.450

97,65

100,00

2

143.070.000

133.978.500

93,65

100,00

4

180.588.500

162.676.936

90,08

100,00

4.351.620.950

4.065.703.867

93,43

99,89

13

67

PAGU (Rp)

CAPAIAN FISIK 7 100,00


Dilihat dari uraian diatas, dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 99,89% maka pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo dapat dikategorikan sangat berhasil, dalam hal ini juga 67 kegiatan tahun 2015 telah dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun tersebut. Sedangkan hal-hal yang sifatnya penyempurnaan dapat dilakukan sesuai tahapan beserta solusinya. Adapun capaian kinerja 14 program yang dijabarkan dalam 67 kegiatan telah dilaksanakan sebanyak 67 kegiatan dan rata-rata dicapai kinerja sebagai berikut : 1. Terdapat 1 program yang rata-rata capaian kinerja kegiatannya belum mencapai 100 % yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang hanya mencapai 98,46%. Program dijabarkan dalam 13 kegiatan dimana 12 kegiatan telah mencapai 100%, dan 1 kegiatan yang capaian kinerjanya sebesar 80% yaitu kegiatan Pilot project desa intervensi program penanggulangan kemiskinan, karena untuk kegiatan PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) 2015 di desa Nambahangan


92

Bruno dan desa Somongari Kecamatan Kaligesing tidak dilaksanakan karena bersamaan dengan pelaksanaan PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) 2015 yang dilaksanakan oleh BPS Purworejo 2. Terdapat

13 program yang capaian kinerjanya 100% yaitu seluruh

program yang dilaksanakan di tahun 2015 dikurangi 1 (satu) program yang tidak tercapai yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah B. Faktor Keberhasilan dan Kendala-Kendala

dalam

Pencapaian

Tujuan. Tahun 2015 merupakan tahun terakhir atas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2011-2015. Upaya pencapaian target sasaran telah diupayakan secara maksimal dengan hasil memuaskan. Dalam perjalanannya banyak dijumpai adanya faktorfaktor yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan maupun kendala-kendala yang dihadapi. 1. Faktor Keberhasilan meliputi : a. Ketersediaan anggaran, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang cukup b. Tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas perkantoran yang memadai untuk mendukung pencapaian kinerja c. Adanya koordinasi dan kerjasama internal, lintas bidang, serta koordinasi eksternal, lintas SKPD dan lintas daerah yang harmonis d. Adanya semangat, motivasi kerja dan budaya kerja yang tinggi di Bappeda e. Mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah telah dapat

dilaksanakan

sesuai

tahapan

dan

ketentuan

serta

penetapannya tidak mengalami keterlambatan. f. Pada

tahun

2015

telah

diawali

penyusunan

data

dasar

pembangunan yang berasal dari seluruh SKPD sebagai bahan analisa dan kajian rancangan awal pembangunan daerah. 2. Kendala-kendala Dalam Pencapaian Tujuan : a. Masih kurangnya pertisipasi dan inisiatip masyarakat, meskipun telah aktif dalam proses perencanaan pembangunan b. Masih adanya kegiatan di Bappeda yang bukan merupakan kewenangan Bappeda (merujuk pada Renstra Bappeda namun


93

dalam

perkembangannya

terdapat

perubahan

perundang-

undangan). c. Adanya

pengunduran

jadwal

pelaksanaan

pemilihan

Kepala

Daerah dari bulan Juni 2015 menjadi 9 Desember 2015, sehingga proses penyusunan RPJMD 2016-2020 juga mengikuti agenda pemilihan Kepala Daerah. d. Adanya perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

belum

diikuti

dengan

ketentuan

di

bawahnya, sehingga terkait dengan urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten

tentunya

akan

mempengaruhi

perencanaan

pembangunan daerah e. Personil perencanaan SKPD sering berganti f. Sistem perencanaan pembangunan daerah sudah

terlaksana

dengan menggunakan aplikasi, namun masih sering dijumpai gangguan, baik dari segi jaringan koneksi antar SKPD maupun trouble dari aplikasinya sendiri. g. Kurangnya

pemahaman

SKPD

dalam

mekanisme

usulan

program/kegiatan yang sudah didokumenkan pada RPJMD namun didalam kondisi di lapangan belum sinergis yang ada dalam program penyusunan RKPD hal ini perlu adanya komitmen dan penyamaan persepsi dengan semua pihak terkait. C. Langkah-Langkah

untuk

Mengatasi

Kendala-Kendala

Dalam

Pencapaian Tujuan. 1. Penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang memadai dan mudah diakses oleh seluruh SKPD. 2. Peningkatan penyamaan

kapasitas persepsi

SDM

dan

terhadap

konsolidasi seluruh

internal

aspek

untuk

perencanaan

pembangunan daerah, agar Bappeda dapat mewujudkan perencanaan yang akuntabel dan responsif dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat. 3. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah antar lintas sektor. 4. Mengintensifkan pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap target pembangunan yang telah ditentukan LKjIP BAPPEDA Kabupaten Purworejo Tahun 2015

94

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban, juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance Purworejo,

Januari 2016

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PURWOREJO

Drs. SAID ROMADHON Pembina Utama Muda NIP. 19640122 198903 1 004


95


96

LAMPIRAN-LAMPIRAN


97

SK PENYUSUNAN LAKIP


98

Adapun rincian realisasi kinerja Tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2015 Interpretasi Kinerja Indikator Sasaran adalah sebagai berikut : a.

Berdasarkan

Sasaran

:

Meningkatnya

kualitas

manajemen

perencanaan pembangunan meliputi perencanaan pembangunan pada tingkat makro maupun mikro serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, pencapaian masingmasing indikator kinerja sebagai berikut : a). 2

(dua)

indikator

Perencanaan

Kinerja

yang

Pembangunan

terkait

dengan

dengan

Urusan

interpretasi

kinerja

indikator sasaran dari tahun 2011 sampai tahun 2015 Naik dan di tahun 2015 Turun, yaitu :  Rasio rencana pembangunan yang terealisir dengan realisasi sebesar 80,00% di tahun 2011, 85,01% di tahun 2012 dan tahun 2013, tahun 2014 mencapai 90,00% dan di tahun 2015 mencapai 95,27%. Tren ini menunjukkan bahwa

perencanaan

pembangunan

di

Kabupaten

Purworejo telah dapat dilakukan sesuai tahapan rencana strategis

Bappeda

Kabupaten

Purworejo.

Mesipun

indikator sasaran selalu sengalami kenaikan selama periode 2011-2015, namun target terakhir sebesar 100% tidak tercapai karena  Rasio perencana dengan kompetensi standar dengan realisasi sebesar 80,00% di tahun 2011, 87,88% di tahun 2012 dan tahun 2013, tahun 2014 mencapai 95,00% dan tahun 2015 mencapai 100,00%. Tren ini menunjukkan bahwa personil perencana yang ada di SKPD telah memenuhi kuantitas dan kompetensi yang semakin baik dan sesuai dengan tahapan rencana strategis Bappeda Kabupaten Purworejo. b). 2 (dua) indikator Kinerja yang terkait dengan Urusan Perencanaan

Pembangunan

dengan

interpretasi

kinerja

indikator sasaran dari tahun 2011 sampai tahun 2014 Naik/Turun, yaitu :  Prosentase

effisiensi

kinerja

SKPD

dengan

realisasi

sebesar 80,00% di tahun 2011, 96,67% di tahun 2012 dan tahun 2013 dan tahun 2014 mencapai 94,61%. Tren ini menunjukkan bahwa Rata-rata prosentase realisasi penyerapan keuangan SKPD mengalami kenaikan di


99

tahun

2011

sampai

tahun

2013

dan

tahun

2014

mengalami penurunan dari tahun 2013.  Prosentase efektifitas kinerja SKPD dengan realisasi sebesar 80,00% di tahun 2011, 97,23% di tahun 2012 dan tahun 2013 dan tahun 2014 mencapai 96,69%. Tren ini menunjukkan bahwa Rata-rata prosentase realisasi output SKPD mengalami kenaikan di tahun 2011 sampai tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013. c). 4 (empat) indikator Kinerja yang terkait dengan Non Urusan dengan interpretasi kinerja indikator program dari tahun 2011 sampai tahun 2014 Cenderung Tetap, yaitu indikator Tingkat

pelayanan

Tingkat

kondisi

indikator

administrasi

sarana

dan

perkantoran, prasarana

indikator

perkantoran,

Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan

mental yang handal (produktif, profesional dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik) dan indikator Tingkat sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan rata-rata capaian 100% dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Capaian ini menunjukkan bahwa perencanaan

untuk

penyelenggaraan

pemerintahan

di

lingkungan Bappeda Kabupaten Purworejo telah dapat direalisasikan sesuai dengan tahapan rencana strategis Bappeda Kabupaten Purworejo c)

Berdasarkan sasaran : Prosentase ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah dengan interpretasi kinerja indikator sasaran dari tahun 2011 sampai tahun 2015 Naik dengan capaian akhir sebesar 116,67%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah di

Kabupaten

Purworejo

telah

dapat

dilakukan

dengan

ketersediaan data yang memadai telah dapat direalisasikan sesuai dengan tahapan rencana strategis Bappeda Kabupaten Purworejo. Meskipun semua data pembangunan telah tersedia di tahun 2015, namun update data tetap dilakukan untuk mengikuti dinamika dan kondisi yang ada serta menambah output program yaitu Nilai Tukar Petani. d) Berdasarkan sasaran : Meningkatnya kualitas penataan ruang dengan interpretasi kinerja indikator program dari tahun 2011


100

sampai tahun 2015 untuk masing-masing indikator sebagai berikut :  Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan realisasi sebesar 60,00% di tahun 2011, 65,00% di tahun 2012 sampai tahun 2015 atau Tetap atau mencapai 92,86% dari target akhir Renstra sebesar 70%. Capain

ini

menunjukkan

bahwa

penanganan

Tingkat

kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Purworejo belum dapat dituntaskan.  Jumlah perencanaan tentang Tata Ruang yang di-Perda-kan dengan realisasi sebanyak 1 (satu) Perda di tahun 2011, 2 (dua) Perda di tahun 2012 dan tahun 2013 serta 3 (tiga) Perda tahun 2014 atau dengan interpretasi kinerja indikator program Naik, namun di tahun 2015 tidak mengalami perubahan atau realisasi jumlah perda tetap, sebanyak 3 Perda. Trend menunjukkan kenaikan dari tahun 2011 sampai 2013, namun dari tahun 2014 dan 2015 tidak mengalami perubahan, hal ini disebabkan karena belum tersedianya Peta Rupa Bumi dengan skala 1 : 5.000


101

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents