BAB I PEDAHULUAN A. Judul Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas.
B. Alasan Pemilihan Judul 1.
Aktualitas
Pembangunan adalah salah satu tanggung jawab pemerintah yang diharus dilaksanakan ke warga negaranya. Namun dalam perjalanannya pembangunan tidak selalu berjalan dengan lancar. Masih banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah untuk memwujudkan kesejahteraan masyarakat, alhasil masih banyak warga Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan. Permasalahan di daerah perbatasan dewasa ini menjadi isu hangat yang sering muncul di media massa atau beberapa kegiatan diskusi dan seminar nasional. Kurangnya perhatian pemerintah pusat dan kurangnya tatakelola yang dilakukan pemerintah daerah menjadi pokok masalah yang sering diperdebatan. Meskipun Indonesia menandatangani MDG‟s (Milenium Development Goals), yang mencita-citakan pada tahun 2015 Indonesia sudah bebas dari beberapa masalah, seperti mulai dari kemiskinan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, kematian bayi, kesehatan ibu, HIV/AIDS, pelestarian lingkungan serta kemitraan secara global. Namun sampai pada tahun 2014 beberapa poin tujuan dari MDG‟s belum bisa terwujud semuanya, bahkan di beberapa daerah pedalaman dan
1
perbatasan masih merasakan dari sebagian besar masalah yang terdapat di point MDG‟s. Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas adalah salah satu daerah Indonesia yang ada di wilayah perbatasan. Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri merupakan kabupaten termuda yang ada di Propinsi Kepulauan Riau, yaitu lahir pada tahun 2008 setelah berpisah dari daerah induknya Kabupaten Natuna. Tujuan pemekaran daerah pastinya untuk mengefisiensi pengelola daerah agar percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa segera terjadi. Namun kenyataannya Kabupaten Kepulauan Anambas yang saat ini sudah berumur 6 tahun, belum bisa memwujudkan tujuan dari proses pemekaran ini. Padahal anggaran APBD yang diterima Kabupaten ini sangatlah besar, di sisi lain daerah ini memiliki potensi alam yang melimpah tentunya ini menjadi modal dalam kegiatan peningkatan ekonomi melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. sehingga beberapa poin dari tujuan MDG‟s tidak bisa tercapai di Kabupaten yang umurnya masih muda ini. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas sangatlah besar, keberadaan sumberdaya ini seharusnya bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh berbagai pihak demi kesejahteraan orang banyak. Namun jika hal ini dibiarkan tentunya akan menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat, sebab sebagian besar masyarakat di Anambas menggantungkan hidup dari pemanfaatan sumberdaya yang ada khususnya sumberdaya kelautan dan perikanan.
2
Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Hal ini didukung dengan kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah kepulauan yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat melimpah. Pontensi yang melimpah tanpa dibarengi dengan pengelolaan yang baik oleh beberapa stakeholder yang berkepentingan di kegiatan kelautan dan perikanan, tentunya sumberdaya tersebut tidak akan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas terkait peran stakeholder dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan memberikan suatu gambaran yang jelas akan dinamika peran setiap stakeholder yang ada dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Sehingga permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan akan segera diketahui, dan bisa diperbaiki dengan baik. Diharapkan dengan perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan akan meningkatan perekonomian masyarakat di wilayah penelitian dan kesejahteraan akan dirasakan oleh setiap warga. 2.
Orisinalitas temuan penelitian lain yang hampir sama
Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Sejak berdirinya Kabupaten Kepulauan Anambas, sampai saat ini penelitian sosial yang dilakukan di tempat tersebut masih sangat sedikit. Khususnya penelitian yang berhubungan dengan peran stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di
3
Kabupaten Kepulauan Anambas bahkan tidak dapat ditemukan. Namun penelitian mengenai peran stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang pernah dilakukan atau ditemukan di tempat lain, di antaranya yaitu: a. Jurnal berjudul “Peran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Penegakan Disiplin Terhadap pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau” penelitian ini disusun oleh Marco dari program studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2014. Pada dasarnya penelitian ini berpusat pada pembahasan mengenai dinamika penerapan kedisiplinan PNS di Dinas Kesehatan, penelitian ini juga sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, namun penelitian ini memiliki kesamaan lokasi yaitu menjadikan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kajian penelitian. b. Skripsi berjudul “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Pemekaran (Terbentuknya) Kabupaten Kepulauan Anambas” Penelitian tersebut disusun oleh Henderiyana dari Program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2009. Pada dasarnya tema penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, namun sama seperti penelitian yang diatas bahwa lokasi penelitian ini juga dilakukan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
4
c. Tesis berjudul “Perlawanan Nelayan Lokal terhadap Pelanggaran Nelayan Asing Thailand: Studi Kasus Nelayan Kepulauan Anambas Kecamatan Siantan Kabupaten Natuna” yang di Tulis Oleh Yanin Kholison dari Universitas Indonesia. Penelitian ini menunjukan potret perjuangan para nelayan lokal dalam menghadapi masalah illegal Fishing yang terjadi di wilayah Kecamatan Siantan dimana kecamatan tersebut saat ini menjadi ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas. d. Skripsi berjudul “Peran Dinas Kelautan Dan Perikanan Gunung Kidul Dalam Mengembangkan Program Minapolita Di Kecamatann Playen” yang ditulis oleh Annisa Hapsari dari Universitas Gadjah Mada. Sesuai dengan judulnya penelitian ini mengupas tentang dinamika peran Dinas Kelautan dan Perikanan dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan
program
Minapolita
di
Kecamatan
Playen,
Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. e. Skripsi berjudul “Peran Dan Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dalam Konservasi Penyu di Pantai Selatan Bantul” yang ditulis oleh Risdianto Prabowo dari Universitas Gadjah Mada. Skripsi ini memiliki fokus penelitian untuk mengungkap hubungan antar lembaga dalam proses konvervasi penyu di pantai selatan Kabupaten Bantul Yogyakarta, selain itu untuk melihat peran setiap lembaga yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Melihat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai peran stakeholder dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan yang terdapat di
5
Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau berbeda dengan penelitian lain dan orisinil. 3.
Relevansi dengan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan memiliki 3 konsentrasi yaitu:
social
policy,
community
empowerment,
dan
corporate
social
responsibility. Penelitian mengenai Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan perikanan di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas ini menyangkut pada kegiatan community empowerment (pemberdayaan masyarakat) dan corporate social responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan). Dengan demikian, penelitian ini cukup relevan dengan jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan khususnya pada 2 konsentarasi yaitu community empowerment dan corporate social responsibility yang dilakukan di Kecamatan Palmatak. 4.
Perolehan Data Data merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian, di mana
melalui data inilah dapat diperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, data primer dan data sekunder. a) Sumber data primer, sumber aktual yang didapat saat terjun kelapangan, melalui informan, responde, dan b) sumber sekunder, dari tangan kedua atau sumber lain yang telah ada sebelum penelitian dilakukan, seperti artikel dalam media massa, buku teks, publikasi organisasi dan pemerintah, hasil penelitian baik yang dipublikasikan maupun tidak (Ratna, 2010:143).
6
Dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti mendapatkan data primer dari kegiatan wawancara langsung di lapangan dan mendapatkan data sekunder dari memanfaatkan data kependudukan, data profil daerah dan beberapa buku refrensi lainnya yang tersedia di masyarakat ataupun di perpustakaan dan internet. Data sekunder yang ada di lapangan dapat diakses oleh peneliti dengan mudah, sebab setahun sebelumnya peneliti sudah melakukan observasi dan membangun hubungan baik dengan beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Palmatak. Sehingga saat melakukan pengambilan data baik data primer dan data sekunder peneliti tidak menemukan kendala yang sulit karena sudah memiliki jaringan saat di lapangan.
C. Latar belakang masalah Indonesia merupakan salah satu negara kaya dalam hal kepemilikan sumberdaya alam. Kekayaan tersebut menyebar dari Sabang sampai Merauke, baik di darat dan di laut sama-sama memiliki potensi yang besar. Tentunya keberadaan sumberdaya alam ini sangat menguntungkan negeri ini untuk melaksanakan pembangunan guna menciptkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu potensi yang sangat menonjol di Indonesia adalah potensi sumberdaya kelautan dan perikanan. Sebagai negara kelautan dimana duapertiga dari keseluruhan wilayah Indonesia berupa lautan, Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan (archipelagic state), dimana struktur pulau-pulaunya tersebar luas dalam jumlah 13.466 pulau yang terdiri dari pulau kecil dan besar. Serta memiliki garis pantai yang panjangnya sekitar 99.093 km, dimana garis pantai ini menjadi terpanjang kedua seluruh dunia setelah Kanada. Memmiliki luas daratan
7
1.922.570 km2 dan memiliki luas perairan yang lebih luas yaitu mencapai 3.257.483 km2,, keadaan ini sangat mempengaruhi iklim dan cuaca seluruh wilayah Indonesia (Badan Informasi Geospasial dalam Bakosurtanal, 2013). Bentuk wilayah seperti ini tentunya sangat menguntungkan Indonesia khusunya dalam kepemilikikan sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah. Tentunya potensi yang besar ini harus dikelola dengan baik sehingga akan menimbulkan keuntungan yang besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Tak hanya kekayaan sektor kelautan saja yang dimiliki Indonesia, negara yang berbentuk kepulauan ini juga memiliki kekayaan hayati di darat yang sangat melimpah serta dianugrahi kekayaan mineral tambang yang cukup besar. Sehingga lengkap sudah potensi yang dimiliki negara kepulauan ini, sehingga lebih dari cukup punya modal untuk bisa menyejahterakan masyarakatnya dengan pengelolaan yang baik. Dalam sebuah laporan riset yang dilakukan oleh McKinsey Global Institute menyebut Indonesia akan menjadi 10 besar negara dengan kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2030. Dalam laporan yang berjudul “The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential” itu Indonesia ada di peringkat ke tujuh. Jika benar terjadi nanti, maka ini akan menjadi lompatan besar, karena Indonesia saat ini (2012) berada dalam urutan 16 besar dunia (Bakrie, 2012). Prediksi ini tentunnya tidak sekedar prediksi semata, sebab Indonesia adalah negara yang memiliki banyak kelebihan baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya sosial budaya. Oleh karena itu tak mengherankan jika prediksi ini diberikan oleh Indonesia, namun namanya
8
prediksi tentunya bisa terwujud dan juga tidak terwujud, agar prediksi ini bisa terwujud tentunya Pemerintah Indonesia dengan berbagai stakeholder harus bekerja keras untuk memwujudkan potensi-potensi yang dimiliki menjadi kekuatan untuk berkembang. Sehingga prediksi yang ada tidak hanya menjadi sekedar prediksi tetapi bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Kekayaan alam yang melimpah serta luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia bukan tanpa masalah, kurangnya pengelolaan yang baik terhadap sumber daya yang dimiliki membuat Indonesia tidak bisa lepas dari masalah kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS pada bulan September 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,55 juta orang (11,47 persen), bertambah sebanyak 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2013 yang sebanyak 28,07 juta orang (11,37 persen). Selama ini kehidupan di daerah kawasan perbatasan identik dengan sesuatu
dengan
sebutan
yang
“terpencil,
terbelakang, termiskin,
dan
terabaikan”. Hal ini disebabkan karena tidak dipikirkan atau hanya sebagai halaman belakang suatu kehidupan bangsa ini, masalah perbatasan akan hangat dibicarakan jika bangsa ini diusik dengan bangsa tetangga (Octavia, 2013:2). Ini membuktikan bahwa pemerintah pusat kurang memperhatian nasib masyarakat yang tinggal di perbatasan, serta membuktikan bahwa sistem pengelolaan negara ini masih mengalami berbagai masalah. Baik dalam pengelolaan kehidupan rakyatnya atau mengenai
pengelolaan kekayaan
sumberdaya yang dimiliki. Tentunya jika beberapa masalah ini tidak segera
9
diatasi, prediksi yang mengatakan Indonesia akan menjadi negara 10 besar dalam kekuatan ekonomi dunia hanya akan menjadi isapan jempol semata. Kabupaten Kepulauan Anambas adalah suatu daerah baru yang belum genap 10 tahun menjalankan pemerintahan secara mandiri. Kabupaten ini terbentuk setelah melewati proses pemekaran daerah dengan melepaskan diri dari pemerintahan kabupaten Natuna pada tahun 2008, dengan membawahi 6 kecamatan. Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri masuk dalam wilayah Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, dengan wilayah kabupaten yang berbentuk gugusan pulau, yang terletak di laut Natuna dan laut Cina Selatan. Bisa dikatakan Kabupaten Kepuluan Anambas adalah salah satu kabupaten terluar yang ada di Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand karena letaknya di laut Cina Selatan. Seperti daerah perbatasan lainnya Kabupaten Kepulauan Anambas masih memiliki masalah kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 4.748 jiwa atau 1.028 RTM (data PPLS, 2011). Sedangkan jumlah penganggurannya pada tahun 2010 yaitu 4.275 ribu jiwa dan di tahun 2011 yaitu 5.452 ribu jiwa, hal ini menunjukan bahwa angka pengangguran di Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami kenaikan (Kementrian Keuangan RI, 2012). Bentuk wilayah yang berupa kepulauan dengan luas wilayah perairan mencapai 98,73% membuat Kabupaten Kepuluan Anambas memiliki ciri kehidupan
sebagai
masyarakat
laut,
dimana
sebagaian
besar
aktiftas
masyarakatnya dilakukan di atas laut. Bentuk wilayah yang didominasi perairan
10
ini memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah, khusunya kekayaan hasil laut berupa ikan. Kekayaan di darat tak kalah dengan kekayaan lautnya meskipun luas daratannya hanya 1,27%, sebab dengan didukung tanah yang subur membuat wilayah ini banyak tumbuh tanaman perkebunan berupa cengkeh dan kelapa. Selain itu kabupaten ini juga memiliki potensi wisata bahari yang cukup besar berupa gugusan pulau yang memiliki pemandangan yang indah. Tak ketinggalan Anambas merupakan salah satu daerah penghasil migas terbesar di Indonesia, sehingga tidak mengherankan jika ada beberapa perusahaan minyak dunia yang memiliki ijin produksi di kawasan Kabupaten Kepuluan Anambas. Dengan umur yang masih muda, kabupaten Kepuluan Anambas masih memiliki banyak masalah dalam hal pengembangan dan pengelolaan potensipotensi daerah yang dimiliki. Kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas diluar hasil Migas cukuplah besar, namun sayangnya potensi ekonomi tersebut belum terkelola dengan baik sehingga belum memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Alhasil Kabupaten Kepulauan Anambas tidak lepas dari masalah kemiskinan dan pengangguran, jika saja masalah ini tidak segara teratasi masyarakatlah yang akan menjadi korban dari tidak berdayanya pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerah. Mungkin untuk saat ini efek dari masalah ini belum begitu terasa di kehidupan
masyarakat, sebab kabupaten ini masih tertolong dengan jumlah
APBD 2014 yang diterima cukuplah besar yaitu mencapai 1,396 T (Haluankepri, 2014, 2 Januari), sehingga masalah pelayanan publik masyarakat masih terpenuhi. Jumlah APBD yang besar ini didapat pemerintah daerah dari proses DBH (Dana
11
Bagi Hasil) dari kegiatan penambangan minyak dan gas bumi yang ada di Anambas. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bersangkutan dengan peran stakeholder terkait pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelauatan guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab jika suatu daerah hanya mengandalakan pendapatan dari kegiatan migas tanpa menyiapkan pembangunan lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya, maka tak mengherankan jika kegiatan migas selesai di daerah tersebut akan timbul masalah sosial yang besar yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pengoptimalan kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelutan sangatlah penting dilakukan di Kabupaten Kepulauan Anambas, sebab sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Oleh karena itu jika suatu masalah yang ada dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak segera diatasi maka akan memberikan dampak yang buruk pada kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Bisa dibilang masalah dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan masalah yang bersifat penting, sebab mempengaruhi sebagian besar kehidupan masyarakat. Maka dari itu perlakuan pengelolaan terkait sumberdaya kelautan dan perikanan seharusnya menjadi program uggulan dari Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk menyukseskan kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan maka diperlukan peran stakeholder, kontribusi peran stakeholder dari berbagai instansi untuk membangun sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi kunci penting untuk menciptakan kesejahteraan
12
masyarakat. Dengan adanya peran stakeholder dalam kegiatan pembangunan tentunya akan membuat kegiatan pembangunan tersebut menjadi mudah dijalankan, selain itu tujuan-tujuan dari pembangunan juga akan lebih mudah untuk direalisasikan di kehidupan masyarakat. Kelebihan dari adanya peran stakeholder dalam pembangunan adalah setiap stakeholder bisa saling mengisi ruang kosong yang belum tersentuh program pembangunan, dengan tersentuhnya setiap lini pada kegiatan pembangunan maka setiap masalah yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas akan bisa diatasi dan tujuan-tujuan pembangunan yang direncanakan pun akan terealisasikan. Peran stakeholder yang dimaksud disini bukan hanya kinerja dari berbagai institusi pemerintah daerah atau institusi swasta, namun juga mencangkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti peran stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, sehingga peneliti mampu melihat sisi baik dan buruknya peran stakeholder yang sudah berjalan di Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga peneliti bisa memberikan kritik dan saran dalam mengupayakan optimalisasi pembangunan. Namun agar penelitian ini bisa berlangsung dengan baik, peneliti hanya akan memfokuskan kegiatan penelitian di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu di Kecamatan Palmatak. Kecamatan Palmatak menjadi pilihan peneliti karena sebagian besar masyarakat di wilayah ini berprofesi sebagai nelayan, baik sebagai nelayan tangkap, nelayan budidaya dan nelayan pesisir. Dengan pemilihan kecamatan Palmatak sebagai lokasi penelitian, diharapkan hasil penelitian yang dilakukan bisa mewakili beberapa masalah
13
dalam upaya mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di seluruh wialayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dipakai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan beberapa instansi lain baik swata dan negeri untuk bisa memperbaiki kehidupan masyarakat khusunya masyarakat nelayan baik di Kabupaten Kepulauan Anambas dan wilayah Indonesia lainnya.
D. Rumusan Masalah Bagaimana peran para stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau terkait usaha peningkatkan kesejahteraan masyarakat?
E. Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan penelitian yaitu mengetahui dinamika tatakelola pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan dan instansi lain yang berkaitan di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.
F. Manfaat penelitian Peneliti berharap penelitian yang akan dilakukan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu bagi jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kebijakan publik mengenai pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Selain itu diharapkan juga dari hasil penelitian ini, bisa dijadikan acuan bagi pemerintah daerah baik pada level pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa guna meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan
14
perikanan, serta membuka alternatif program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi kelautan dan perikanan, baik bagi pemerintah, masyarakat ataupun perusahaan melalui CSR. Dalam penelitian ini, peneliti merangkum manfaat penelitian kedalam 3 manfaat yaitu: a) Bagi Ilmu Pengetahuan 1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai peran stakeholder dalam proses pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan khususnya yang ada di Kecamatan Palmatak. 2. Penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang menghambat pemerintah, masyarakat dan instansi lain yang terkait dalam proses pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.. b) Bagi Pemerintah dan Institusi Lain 1. Penelitian ini diharapakan dapat memberikan referensi bagi pemerintah dalam melakukan perbaikan dalam mengelola potensi daerah berupa sumberdaya kelautan dan perikanan. 2. Penelitian ini diharapakan
dapat digunakan sebagai acuan bagi
pemerintah dan institusi lain dalam mengembangkan daerah perbatasan dan terpencil yang ada di Indonesia khususnya daerah yang berbentuk kepulauan. c) Bagi Peneliti 1. Melalui penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai analisis masalah dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan khususnya di daerah kepulauan dan perbatasan .
15
2. Melalui penelitian ini peneliti mampu menerapkan ilmu Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan yang selama ini dipelajari.
G. Tinjauan Pustaka 1.
Pembangunan Masyarakat Sebagai Proses Pemanfaatan Sumberdaya
Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan atau memajukan suatu kehidupan dimana proses pembangunan tersebut dilakukan. Sasaran pembangunan tentunya seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah yang sedang dibangun. Makna pembangunan tidak selalu harus memwujudkan bangunan fisik yang bisa dilihat, namun pembangunan yang tidak menghadirkan bangunan fisik seharusnya juga tetap dilakukan, seperti pembangunan karakter dan tata kelola masyarakat dalam memanfaatkan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhannya. Dimana pembangunan yang lebih fokus dalam meningkatkan kemampuan masyarakat ini disebut dengan pembangunan masyarakat.
Pembangunan masyarakat, menurutt Dirjen Bangdesa pada hakekatnya merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk memwujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat desa sebagai penanggung akses dari pembangunan regional/daerah atau nasional. Pengertian tersebut mengandung makna, betapa pentingnya inisiatif lokal, partisipasi masyarakat sebagai bagian dari model-model pembangunan yang dapat menyejahterakan masyaraklat desa (Soelaiman dalam Suparjan dan Suyatna, 2003: 21).
Inisiatif lokal dan partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pembangunan masyarakat. Selain untuk menyukseska pembangunan, hal ini juga
16
berguna untuk memaksimalkan masyarakat dalam menikmati buah-buah pembangunan dan menjadi berdaya. Dengan kata lain pembangunan masyarakat bisa dikatakan berhasil jika pembangunan tersebut memberikan peningkatan kapasitas dan kemandirian kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sebab pembangunan tanpa partisipasi masyarakat hanya akan mengalami kegagalan dan bersifat sementara, tak jarang pembangunan tersebut malah akan menimbulkan masalah baru di lingkungan masyarakat karena kapasitas masyarakat yang masih rendah. Pembangunan
memiliki
tujuan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat, dimana hal ini bisa dilihat dengan terciptanya pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya. Oleh karena itu pembangunan masyarakat sering disebut sebagai upaya pengharmonisasian hubungan antara masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia. Jika hubungan ini bisa berjalan dengan harmonis maka kesejahteraan masyarakat akan bisa terwujud, namun apabila terjadi sebaliknya maka yang akan ditemukan adalah berbagai masalah sosial. Sedangkan menurut Soetomo (2009), pembangunan masyarakat memiliki tiga unsur yang ensensial yang terkandung didalamnya, ketiga unsur tersebut meliputi; adanya proses perubahan, mobilisasi atau pemanfaatan sumber daya dan pengembangan kapasitas masyarakat. Pada dasarnya tiga unsur yang dimaksud ini bertujuan agar masyarakat bisa berdaya memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan mampu mengubah taraf kehidupan mereka.
17
Dalam rangka pemenuhan berbagai kebutuhan , pada dasarnya setiap masyarakat mempunyai sumber daya (resources) yang dapat dimanfaatkan. Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa sumber daya tadi lebih bersifat sebagai potensi dan kemungkinan. Sebagai potensi dan kemungkinan, sudah barang tentu sumber daya pembangunan tadi tidak secara otomatis dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seberapa jauh potensi dan kemungkinan tersebut secara aktual dan efektif dapat berfungsi dalam peningkatan taraf hidup masyarakat akan sangat ditentukan oleh sikap dan tanggapan masyarakatnya. Dengan demikian, salah satu aspek dari proses pembangunan masyarakat adalah meningkatkan sikap dan tanggapan masyarakat terhadap sumber daya pembangunan yang tersedia sehingga sumber daya tersebut lebih mempunyai daya guna dalam kehidupan (Soetomo, 2009:178-179). Dengan demikian, bisa diartikan bahwa kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, akan mendorong masyarakat dalam mengupayakan usaha untuk mengubah sumber daya potensial menjadi sumber daya yang aktual yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga tujuan pembangunan yang bermaksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat akan segera terwujud. Kesadaran masyarakat
ini
menjadi
unsur
penting
untuk
menyukseskan
kegiatan
pembangunan, sebab dengan kesadaran pengelolaan sumberdaya yang ada di lingkungan masyarakat akan menjadi lebih tertata dan bisa lestari. Sehingga kehidupan masyarakat akan aman dari ancaman permasalahan terkait pemenuhan kebutuhannya.
18
Pada dasarnya, pemanfaatan sumberdaya tidak selamanya harus diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya yang sebelumnya belum pernah disentuh, tetapi juga merupakan kegiatan peningkatan pemanfaatan sumberdaya atau optimalisasi sumberdaya yang sebelumnya sudah digarap. Bentuk pengoptimalisasian sumberdaya
yang
sebelumnya
pernah
digarap
ini
bisa
berupa
usaha
meningkatakan nilai tambah. Hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki sistem, prosedur dan cara dalam pemanfaatannya. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka pemanfaatan sumberdaya disini adalah sumberdaya kelautan dan perikanan di Kecamatan Palmatak. Dalam hal pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan maka proses pembangunan masyarakat perlu dilakukan, hal ini berguna untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Sehingga segala permasalahan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kec. Palmatak akan segera teratasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat bisa segera tercipta. Sedangkan permasalahan yang ada di kecamatan Palmatak kaitannya dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan masih sangat besar, mulai dari proses penangkapan, budidaya, pengolahan dan penjualan hasil tangkapan atau produksi, semuanya masih terjerat dalam belenggu masalah. Permasalahan ini timbul dari pihak internal dan eksternal masyarakat, internal adalah masalah terkait kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam hal pengelolaan sumberdaya sedangkan eksternal terkait illegal fishing negara tetangga. Sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan potensi utama yang dimiliki Kecamatan Palmatak, hal ini juga didukung dengan sebagian besar masyarakatnya
19
bekerja di sektor tersebut. Guna mengoptimalkan pembangunan sumberdaya kelautan dan perikanan, tentunya pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Palmatak harus memiliki formula khusus terkait upaya pemanfaatan dan pemeliharaan sumberdaya yang ada. Serta mengedepankan penguatan kapasitas masyarakat dalam hal pengelolaan sumberdaya, mulai dari pemeliharaan dan tahap pemanfaatannya. Untuk mengoptimalkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang ada di daerah, maka pembangunan tersebut harus memiliki unsur-unsur sesuai dengan
pedoman
perencanaan
pengembangan
kawasan
perikanan
(MINAPOLITA) yang dikeluarkan oleh Kementrian Kelautan Dan Perikanan (Hapsari,
2012:15),
pengembangan
kawasan
perikanan
hasil
budidaya
dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengah arah kebijakan ekonomi, yaitu: 1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, 2. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan
teknologi
dengan
membangun
keunggulan
kompetitif
berdasarkan kompetensi produk unggulan di setiap daerah, 3. Memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi agar mampu bekerja sama secara efektif, efisien dan berdaya saing, 4. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya perikanan budidaya dan budaya lokal,
20
5. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah dengan memberdayakan para pelaku sesuai dengan semangat otonomi daerah, 6. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat daerah (khusunya pembudidaya ikan) dengan kepastian dan kejelasan hak dan kewajiban semua pihak, 7. Memaksimalkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau seluruh kegiatan pembangunan di daerah. Suatu kawasan sentra perikanan budidaya yang sudah berkembang harus memiliki ciri-ciri salah satunya adalah sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut di dominasi oleh kegiatan perikanan budidaya dalam suatu sistem yang utuh dan terintegrasi dimulai dari; 1. Subsistem minabisnis hulu (up stream minabusiness) yang mencangkup: penelitian, pengembangan, dan permodalan; 2. Subsistem usaha perikanan budidaya (on farm minabusiness) yang mencangkup usaha pembenihan ikan, pembesaran ikan, dan penyediaan saranan perikanan budidaya; 3. Subsistem minabisnis hilir (down stream minabusiness) yang meliputi: industri-industri pengolahan dan pemasarannya, termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor; 4. Subsistem jasa-jasa penunjang (kegiatan yang menyediakan jasa bagi minabisnis) seperti : perkreditan, asuransi, transportasi, pendidikan, penyuluhan, infrastruktur dan kebijakan pemerintah (Kementrian Kelautan dan Perikanan dalam Hapsari, 2012:16).
21
Gambar 1 Keterkaitan Kegiatan Ekonomi dalam Upaya Pengembangan Kawasan
Sumber: Hapsari, 2012:17 2. a.
Peran Stakeholder Definisi Peran Stakeholder
Penelitian mengenai pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas terkhusus di Kecamatan Palmatak menggunakan analisis stakeholder dalam mengaji kasus penelitian ini. Sebab penelitian ini akan lebih menekankan pembahasan terkait Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut yang ada di Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas. Agar lebih jelas arah penelitian ini maka kita harus mengetahui definisi peran itu sendiri; Mayor Polak (dalam Muhammad, 2011:31-32) menjelaskan bahwa peran adalah sesuatu kelakuan yang diharapkan dari seseorang dalam hubungan sosial
22
tertentu yang berhubungan dengan status atau keduduk sosial tertentu. Tiap oknum memiliki beberapa peran sesuai dengan statusnya diantara entitas yang lebih besar. Dengan demikian peran didimensikan dengan sesuatu hal. Dengan kata lain peran adalah suatu sikap atau keadaan yang diharapkan atas dasar status atau posisi seseorang atau suatu entitas tertentu seperti organisasi, lembaga pemerintahan, dan sebagainnya. Menurut Soekanto (dalam Setiawati, 2010:28) peran adalah aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka dia menjalankan suatu peran. Levinson dalam Soekanto (dalam Hapsari, 2012:19), menyatakan bahwa peranan mencangkup paling sedikit tigal hal yaitu: 1. Peranan adalah meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti menempatkan rangkaian peraturan yang mendukung seseorang dalam kehidupan masyarakat. 2. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dalam struktur sosial. Istilah stakeholder sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat kita, bahkan istilah ini dipakai di berbagai ilmu atau konteks misal terkait ilmu komunikasi, manajemen bisnis, pengelolaan sumberdaya alam, sosiologi dan masih banyak lagi. Lembaga publik bahkan sudah memakai istilah stakeholder dalam proses-
23
proses pembuatan keputusan dan implemantasi kebijakan. Secara sederhana stakeholder bisa diartikan sebagai para pihak dan pihak-pihak terkait dalam sebuah isu atau suatu rencana. Selain itu, berdasarkan arti bahasa Stake berarti to give support dan Holder berarti pemegang, jadi stake holder dapat diartikan sebagai pemegang peran atau pemberi support (Ario Wicaksono dalam Prabowo, 2010). Allen dan Kilvington (dalam Setiawati, 2010:27) berpendapat, pemangku kepentingan (stakeholder) adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam sebuah kebijakan, program atau proyek. Menurut beliau ada dua jenis stakeholders, yaitu: stakeholder primer, yakni masyarakat yang memiliki kepentingan langsung dengan kebijakan; dan stakeholder sekunder, yaitu lembaga perantara dan pelaksana dalam proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Stakeholder sekunder meliputi lembaga-lembaga pemerintah dan badan-badan publik lainnya. Untuk lebih jelas siapa saja yang dimaksud dengan stakeholder maka kita perlu melihat penjelasan stakeholder menurut Hill. Hill (dalam Soetomo, 2008:15) menggambarkan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam memelihara dan memwujudkan kesejahteraan sosial sebagai sebuah skema yang menggandung unsur: (1) negara; dalam bentuk pelayanan sosial oleh negara, (2) pasar, dalam bentuk pelayanan sosial oleh dunia usaha melalui kegiatan CSR, (3) keluarga dan rumah tangga; dalam bentuk pelayanan sosial oleh keluarga dan dalam hubungan bertetangga termasuk pada kegiatan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan, (4) sektor sukarela; dalam bentuk kelompok swadaya, lembaga sukarela yang independen, lembaga sosial
24
sukarela bentukan pemerintah dan lembaga bentukan pemerintah yang bersifat non profit. Sehingga bisa disimpulkan bahwa stakeholder yang dimaksud dalam penelitian ini ada tiga, yaitu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang diwakili Dinas Kelautan dan Perikanan, Masyarakat dan Dunia Bisnis yaitu perusahaan Migas yang ada di Palmatak melalui kegiatan CSR. Dalam pelaksanaan pembangunan setiap stakeholder memiliki kelebihankelebihan masing-masing, untuk itu agar proses pembangunan bisa berjalan dengan lancar maka setiap stakeholder harus melakukan kerjasama guna saling memperkuat, saling mengisi dan saling melengkapi dalam pelaksanaan program. Kekuatan-kekuatan tersebut meliputi Negara dengan kewenangan merencanakan dan melaksanakan program pelayanan sosial, membuat regulasi, melakukan fasilitasi dan kemampuan finansial. Dunia usaha kuat dalam finansial, masyarakat kuat dalam kelembagaan yang sudah mengakar dan teruji. Namun agar program tersebut bisa berhasil, program yang muncul harus sesuai dengan kebutuhan yang ada (Soetomo, 2008:15). Namun pada kenyataannya stakeholder sendiri dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu stakeholder aktif dan stakeholder tidak aktif. Stakeholder aktif adalah stakeholder yang terorganisasi menjadi kelompok kepentingan, mempunyai sumber dana dan staf untuk memonitor kegiatan, yang juga disebut shareholder, sedangkan stakeholder tidak aktif adalah affectee, yaitu mereka yang bagian masyoritas diam yang kurang, bahkan tidak mempunyai perhatian terhadap masalah yang ada (Prabowo, 2010:23). Adanya dua jenis stakeholder ini bisa menjadi catatan dalam menjalankan dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan
25
dengan proses pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di Kecamatan Palmatak. Sehingga dapat memberikan gambaran tindak lanjut apa yang
harus
dikeluarkan
dalam
mengupayakan
optimalisasi
pengelolaan
sumberdaya perikanan dan kelauatan ini, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi. Melihat konsep peran diatas, maka dapat diperoleh pemahaman bahwa peran merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur atau mengelola sesuatu yang sudah menjadi tugasnya, sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Peran disini juga diasumsikan sebagai suatu tindakan yang diharapakan masyarakat untuk mengatasi segala persoalan yang ada, dimana harapan tersebut diletakan kepada entitas lebih tinggi yang ada di masyarakat. Jadi peran adalah suatu kegiatan yang diharapkan masyarakat dari entitas yang lebih tinggi yang ada di lingkungannya baik yang bersifat individu ataupun lembaga, untuk mengatur dan mengatasi segala persoalan yang ada di masyarakat sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Sedangkan yang dimaksud dengan peran stakeholder adalah pihak-pihak terkait yang memiliki kewajiban dan kewenangan untuk melakukan suatu dorongan dan pengaturan kepada entitas lain dalam menjalankan suatu kegiatan atau program. Tentunya kaitan peran stakeholder dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki kaitan erat dalam proses pembangunan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas.
26
3.
Peran Pemerintah
Dalam menjalankan proses pemerintahan dan pembangunan di negara berkembang, pemerintah memiliki kedudukan yang sangat strategis. Kedudukan starategis ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, keadilan, keamanan, dan ketentraman masyarakat. Pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak rakyat, karena itu harus memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pengaturan warga negara. Untuk melakukan fungsi pemerintahan tersebut, pemerintah melakukan aktivitas pelayanan, pengaturan, pembinaan koordinasi, pengelolaan, dan pembangunan dalam berbagai kehidupan masyarakat. Menurut Davey (dalam Hapsari, 2012:21), fungsi-fungsi pemerintah secara umum bisa disebutkan sebagai berikut: 1. Fungsi penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi kepada lingkungan dan masyarakat. 2. Fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan denga perumusan dan penegakan peraturan-peraturan. 3. Fungsi
pembangunan,
yaitu
yang
berkaitan
dengan
ketertiban
pemerintah daerah dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. 4. Fungsi perwakilan, yaitu mewakili masyarakat daerah tersebut dalam kegiatan di luar wilayah. 5. Fungsi koordinasi, yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian perencanaa investasi dan guna lahan.
27
Pembahasan tentang fungsi-fungsi pemerintah dapat dilakukan dari berbagai prespektif. Secara umum dalam arti sempit, fungsi pemerintah dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yaitu fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pelayanan (Haryanto dalam Hidayah, 2012:15). Jika fungsi ini dijabarkan satu persatu, maka yang dimaksud dengan; 1. Fungsi Pengaturan adalah fungsi yang dijalankan pemerintah dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan yang berguna untuk mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. penerapan fungsi ini dilakukan agar kehidupan dapat berjalan dengan baik dan dinamis. Selain untuk mengatur hubungan antar individu, fungsi ini juga mengatur mengenai pengelolaan sumberdaya dan kegiatan pembangunan. Sedangkan pemerintah daerah mempunyai fungsi pengatur terhadap masyarakat dan pembangunan yang ada di daerahnya. 2. Fungsi Pelayanan, pelayanan pemerintah mencangkup pelayanan publik (publik service) dan pelayanan sipil (civil service) yang menghargai kesetaraan. Yang membedakan fungsi pelayanan antara pemerintah pusat dan
daerah
yaitu
pada
kewenangan
masing-masing.
Kewenangan
pemerintah pusat mencangkup urusan pertahanan, agama, hubungan luar negeri, moneter dan peradilan. 3. Fungsi Pemberdayaan, yaitu fungsi yang bermaksud untuk meningkatakan peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan.
28
Peran pemerintah pada umumnya berada pada posisi fasilitasi terhadap jalannya proses pemberdayaan masyarakat dengan baik. Fasilitasi tersebut dapat berupa kebijakan politik, kebijakan umum, kebijakan sektoral/departemental, maupun batasan-batasan normatif lainnya. Di samping itu fasilitasi dapat berupa tenaga ahli, pendanaan, penyediaan teknologi dan tenaga terampil, dll (Sulistiyani, 2004:96). Jamasy (dalam Hidayah, 2012:17) berpendapat bahwa salah satu apek yang melekat dalam fungsi pemberdayaan ekonomi adalah tugas fasilitasi, yaitu suatu kegiatan
mengidentifikasikan
subjek-subjek
yang
mempunyai
potensi
memberikan input dan sumber bagi proses pembangunan dan pemberdayaan, yang nantinya harus ditindak lanjuti dengan menjalin hubungan dan interaksi yang produktif dengan para subyek yang mempunyai potensi memberikan kontribusi pada proses pemberdayaan dan pembangunan, demi terciptanya mobilitas sumber daya yang optimal. Menurut Praktikno (dalam Hidayah, 2012:23), instrumen keterlibatan pemerintah dalam pembangunan dan pelayanan publik bisa dikelompokkan paling tidak 4 kategori, yaitu: 1. Government Provision, pada hakekatnya merupakan bentuk peran pemerintah
secara
langsung
dimanan
pemerintah
menyediakan
pelayanan kepada masyarakat tanpa melakukan pemungutan kepada individu-individu yang menikmatinya. 2. Government Production, memposisikan pemerintah dalam ikut serta memproduksi barang dan jasa sebagai pelaku-pelaku bisnis swasta.
29
3. Subsidi, merupakan keterlibatan pemerintah secara tidak langsung dan pada dasarnya adalah berupa bantuan atau grants (hibah), bantuan dapat berupa secara langsung maupun tidak langsung. 4. Regulasi, merupakan keterlibatan pemerintah secara tidak langsung berupa pembuatan kebijakan pelayanan yang ditujukan baik kepada pihak produksi pelayanan maupun konsumen. Agar perannya bisa berjalan dengan baik maka DKP KKA juga dituntut untuk memiliki konsep good governance dalam melakukan fungsinya. Menurut Miftah Thoha (dalam Hapsari, 2012:23) konsep good governance yaitu;
“Manajemen pemerintah tidak lagi berorientasi pada aspek pemerintah (goverment) akan tetapi beralih pada aspek tata pemerintahan (governance). Perubahan aspek ini menandakan bahwa orientasi kekuasaan seperti yang disinggung di atas tidak lagi berpusat pada penguasaan yang mengemudikan pemerintahan itu, namun pada proses dimana rakyat memegang peranan utama dalam menata kepemeritahan.” Kunci utama dalam memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasari. Prinsip-prinsip good governance tersebut terdiri dari partisipasi masyarakat, tegalnya sepremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas, efiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Prinsip-prinsip tersebut dapat dipahami sebagai tinjauan dalam pelaksanaan peran yang harus dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan KKA dalam menjalanakan proses pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sistem hulu-hilir (Hapsari, 2012:23). Jika melihat beberapa konsep tentang peran pemerintah di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan peran pemerintah jika dikaitkan
30
dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan bisa dibedakan menjadi beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut bisa dibagi menjadi 3 fungsi yaitu fungsi pengaturan, fungsi pelayanan publik dan fungsi peberdayaan. Dimana ketiga fungsi tersebut bertujuan untuk menciptkan keadilan, kelestarian dan keamanan dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Keberadaan 3 fungsi pemerintah tersebut harus selalu sinergi antara fungsi yang satu dengan yang lainnya, hal ini sangat penting untuk menciptakan pembangunan masyarakat yang baik. Sehingga segala permasalahan terkait pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan bisa segera teratasi dan masyarakat bisa semakin hidup sejahtera. Sedangkan peran pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran DKP KKA. 4. Peran Masyarakat Suatu program yang sudah direncanakan untuk diimplementasikan dalam masyarakat tentu saja tidak akan ada artinya kalau tidak ada dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi implementasi program karena masyarakat adalah sasaran (target group) dari suatu program, yaitu kepada siapa program ditujukan (Anwar dalam Hapsari, 2012: 29). Menurut Ndraha dukungan masyarakat adalah respon positif dari masyarakat yang berupa kesadaran akan pentingnya program dan partisipasi masyarakat dalam program. Secara umum peran masyarakat diberikan dalam bentuk partisipasi baik pada level formulasi, implementasi, monitoring maupun evaluasi. Tinggi rendahnya partisipasi yang diberikan akan berdasarkan pada tingkat keberdayaan
31
yang dimiliki oleh masyarakat, dan kemampuan pemahaman pada setiap level dalam proses kebijakan publik (Sulistiyani, 2004:99). Kesadaran masyarakat akan pentingnya program adalah keadaan dimana masyarakat menyetujui bahwa program tersebut penting dan menunjukan respon positif dari masyarakat terhadap program. Sedangkan partisipasi menurut Nitisemito (dalam Hapsari, 2012:29), adalah salah satu cara memotivasi yang mempunyai ciri khas. Hal ini disebabkan karena peningkatan partisipasi lebih ditekankan pada segi psikologi dari pada segi materi, di mana dengan melibatkan seseorang maka orang tersebut akan merasakan ikut bertanggung jawab. Menurut Suparjan dan Suyatna (2003), dalam hal partisipasi, masyarakat hedaknya perlu dilibatkan dalam tiap proses pembangunan, yaitu; 1. Identifikasi permasalahan, dimana masyarakat bersama dengan para perencana
ataupun
pemegang
otoritas
kebijakan
tersebut
mengidentifikasikan persoalan dalam diskusi kelompok, brain storming, identifikasi peluang, potensi dan hambatan, 2. Proses perencanaan, dimana masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana dan strategi dengan berdasarkan pada hasil identifikasi, 3. Pelaksanaan proyek pembangunan, 4. Evaluasi, yaitu masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil pembangunan yang telah dilakukan, apakah pembangunan memberikan hasil guna (kemanfaatan bagi masyarakat) atau justru masyarakat dirugikan dengan proses yang telah dilakukan, merupkan inti dari proses evaluasi ini,
32
5. Mitigasi, yakni kelompok masyarakat dapat terlibat dalam mengukur sekaligus mengurangi dampak negatif pembangunan dan, 6. Monitoring, tahap yang dilakukan agar proses pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan. Dalam tahap ini, juga dimungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian berkaitan dengan situasi dan informasi terakhir dari program pembangunan yang telah dilaksanakan. Menurut Diana Conyers (dalam Suparjan dan Suyatna, 2003:53), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terjadap proyek tersebut. Berbagai usaha untuk mencapai proyek-proyek swadaya di negara berkembang menunjukan bahwa bantuan masyarakat setempat sangat sulit diharapkan jika mereka tidak diikutsertakan. Alasan ketiga, partisipasi menjadi urgen karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembanguna masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Hal ini selaras dengan konsep man centered development yaitu
33
jenis pembangunan yang lebih diarahkan pada perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri. Peranan masyarakat yang lain dan memiliki posisi yang sangat penting adalah pada pemeliharaan kontrol sosial dalam rangka pelestarian dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Diantara masyarakat sendiri hendaknya tumbuh dan mengembangkan sistem kontrol yang sehat dalam masyarakat (Sulistiyani, 2004:99). Sehingga hasil dari suatu pembangunan akan berdampak positif bagi kehidupan dan bisa dikembangkan untuk kemajuan ekonomi masyarakat. Maka dari itu yang dimaksud dengan peran masyarakat disini ialah segala partisipasi positif dari masyarakat dalam upaya mendukung keberadaan program pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya. Partisipasi ini bisa berupa berupa tenaga dan sumbangsih pemikiran pada kegiatan pembangunan, tentunya dalam hal ini juga ikut menjaga dan mengembangkannya. 5.
Peran Swasta
Dewasa ini para pelaku bisnis tidak hanya memiliki peran untuk mencari laba sebesar-besarnya dalam menjalankan aktivitas produksinya, namun saat ini pelaku bisnis memiliki peran yang lebih luas yaitu ikut berpartisipasi dalam mengupayakan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Peran dalam mengupayakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat ini sering disebut dengan kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Tentunya dengan adanya kegiatan CSR ini, menimbulkan angin segar dalam upaya pembangunan masyarakat di Indonesia, sebab peran dalam pembangunan
34
tidak lagi dilakukan oleh pemerintah saja namun pelaku bisnis juga memberikan partisipasi. Untuk bisa lebih memahami kegiatan CSR maka kita perlu melihat definisi CSR dari para pakar, diantaranya yaitu: World Bank mendefinisikan CSR sebagai komitmen
sektor
bisnis
untuk
mendukung
terciptanya
pembangunan
berkelanjutan (sustanable development). World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefisinikan CSR adalah komitment berkelanjutan dari sektor bisnis untuk berpartisipasi meningkatkan pembangunan ekonomi dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerjaan, keluarga, dan juga masyarakat luas (Susetiawan, dkk, 2012:107). Dalam perkembangannnya community development (nama lain CSR) dirasakan bukan hanya menjadi kebutuhan masyarakat, melainkan banyak perusahaan yang menyadari pentingnya melaksanakan program community development. Hal ini dirasakan pada pertimbangan bahwa perusahaan bukan merupakan suatu entitas yang terpisah dengan masyarakat, keberadaan mereka mengalami saling ketergantungan, sehingga perusahaan bukan saja didedikasikan untuk memegang saham (shareholders) melainka juga diperuntukan bagi masyarakat secara luas. Perusahaan juga mempunyai tanggung jawab dan kepentingan yang lebih luas yaitu masyarakat beserta dengan lingkungannya (Susetiawan, dkk, 2012:33). Melihat definisi CSR dari beberapa para ahli diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa beberapa definisi tersebut memiliki satu persepsi yaitu CSR menjadi kebutuhan perusahaan untuk menjaga keberlanjutannya. Dalam arti ini kontribusi
35
perusahaan dalam segala kegiatan sosial masyarakat tidak hanya mendatangkan kebaikan untuk masyarakat saja, namun juga mendatangkan kebaikan untuk perusahaan. Maka dari itu CSR juga bisa dikatakan sebagai kegiatan investasi sosial untuk menjaga keberlanjutan perusahaan di dalam lingkungan sosial. Pada umumnya, kegiatan dalam program CSR dapat digolongkan menjadi tiga;
charity/sponsorship,
pembangunan
infrastruktur,
dan
pemberdayaan
masyarakat. idealnya, alokasi program untuk pemberdayaan masyarakat harus memperoleh porsi terbesar (Susetiawan, dkk, 2012:142). Sedangkan definisi pemberdayaan menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata empower mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah to give power or authorithy atau bisa diartikan sebagai memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Pengertian kedua to give ability to or anable diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan (Sunartiningsih, 2004: 148). Selaian itu pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif. Meminjam definisi Asian Development Bank (ADB), kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap berfisat komprehensif jika menampilkan lima karakteristik: (1) berbasis lokal; (2) berorientasi pada peningkatan kesejahteraan; (3) berbasis kemitraan; (4) bersifat holistik; (5) berkelanjutan (Gunarto Latama dalam Zubaedi, 2007: 99). Kegiatan pemberdayaan pada dasarnya adalah kegiatan yang membutuhkan waktu yang panjang, sebab pemberdayaan lebih menekankan pada pemberian kemampuan. Oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan,
36
keberadaan fasilitator lapangan yang memberikan pendampingan menjadi tokoh penting yang harus ada. Melalui pendampingan inilah kiranya transfer ilmu dan teknologi dapat terjadi, sehingga keberdayaan masyarakat ikut tercipta. Sedangkan asal fasilitator tidak harus berasal dari pihak internal perusahaan, namun bisa berasal dari pihak eksternal dengan mengadakan kemitraan, pihak ekternal yang dimaksud disini adalah pemerintah, NGO atau suatu lembaga pendidikan yaitu universitas. Terminologi CSR menggambarkan kegiatan pemberdayaan yang dipelopori oleh entitas bisnis. Oleh sebab itu, CSR adalah hajatannya perusahaan. Sebagai pihak yang punya hajatan, perusahaan wajib mengalokasikan anggaran untuk mendukung berkalanya kegiatan. Perusahaan tidak hanya sebagai penyedia sumberdana pihak-pihak lain untuk berkontribusi baik dalam bentuk sumberdaya manusia maupun pendanaan. Perusahaan mengkomposisikan sebagai pihak yang harus merencanakan secara matang CSR, mengeluarkan anggaran untuk investasi sosial, mensosialisasikan, dan membuka ruang sehingga tercipta integrasi CSR dengan kebijakan pemerintah dan masyarakat (Susetiawan, dkk, 2012:114). Kaitannya dengan penelitian ini, tentunya kegiatan CSR yang dimaksud disini adalah kegiatan berkaitan dengan pembangunan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kecamatan Palmatak dalam upaya memwujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan
keberhasilan
program
CSR
dalam
upaya
menciptakan
keberdayaan masyarat, dapat digambarkan sebagai berikut;
37
1. Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar (basic needs), 2. Penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan, 3. Dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya, 4. Kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas, 5. Yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya, dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan (Susetiawan, dkk, 2012:169).
38
