PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERIKANAN DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN DALAM MENGATASI KONFLIK SUMBERDAYA DI KABUPATEN PASURUAN Yulianto Danang Pamungkas, Yuli Andi Gani, Bambang Santosa Haryono Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No. 163 Malang Email:
[email protected]
Abstract: Planning in Fishery Development to Cope with Resources Conflict (Study concerning Marine Resources Management in Kabupaten Pasuruan). This study is aimed to describe and analyze conflict map and planning of marine resources management in Pasuruan regency. Result of this study showed that there were vertical and horizontal conflict that is agrarian, environmental-oriented and class conflict types. Conflict is stems from economy source struggle, power domination and different meaningful interaction. Planning process should meet regional development planning principles and using RPJPD, RPJMD, and Renstra SKPD in composing Renja SKPD, planning should be done using political, technocratical, participative and top down – bottom up approaches. Technocratic approach should be done in SKPD forum, gradual planning mechanism through musrenbang desa, kecamatan, SKPD forum and musrenbang kabupaten. Coordination should be done well and stakeholder role would be widespread. Plan to overcome marine resources conflict can be classified into three activities, that are pre-emptive, preventive and curative activities. In general, planning was already comprehensive though there were still several constraints such as low human resource quality, lower environmental support force, availability of forbidden fish gear, and infraction in catching routes, fund restrictiveness, and employee restrictiveness. Keywords: conflict map, planning approach, stakeholders, pre-emptive, preventive, curative. Abstrak: Perencanaan Pembangunan Perikanan Di Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dalam Mengatasi Konflik Sumberdaya Di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan serta menganalis peta konflik dan perencanaan pengelolaan sumberdaya kelautan dalam mengatasi konflik di Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian menunjukan terjadi konflik vertikal dan horizontal, dengan tipe konflik agraria, konflik orientasi lingkungan dan konflik kelas. Sumber konflik adalah perebutan sumber ekonomi, dominasi kekuasaan dan interaksi pemaknaan yang berbeda. Proses perencanaan memenuhi prinsip perencanaan pembangunan daerah dan menggunakan RPJPD, RPJMD serta Renstra SKPD dalam penyusunan Renja SKPD. Perencanaan dilakukan dengan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif dan top down - bottom up. Pendekatan teknokratik dimulai pada Forum SKPD, mekanisme perencanaan berjenjang melalui musrenbang desa, kecamatan, forum SKPD dan musrenbang kabupaten. Koordinasi dilakukan dengan baik dan peran stakeholders sangat luas. Rencana mengatasi konflik terbagi dalam tiga kegiatan yaitu kegiatan pre-emtif, preventif dan kuratif. Perencanaan sudah komprehensif meski masih ada hambatan pada kualitas SDM yang rendah, penurunan daya dukung lingkungan, digunakannya alat tangkap terlarang dan pelanggaran jalur penangkapan, keterbatasan dana, dan terbatasnya pegawai Kata kunci: peta konflik, pendekatan perencanaan, stakeholders, pre-emptif, preventif, kuratif
1
PENDAHULUAN
kawasan
Kewajiban suatu pemerintah adalah kegiatan
pembangunan.
fishing
atau
memiliki
potensi diluar bidang perikanan (Kusnadi,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
over
2002, h.98-102).
Agar
Konflik sumberdaya kelautan di
berhasil maka dibutuhkan administrasi
Jawa Timur tercatat mulai tahun 1970-an,
pembangunan,
perencanaan
yaitu ”Peristiwa Malapetaka Muncar 30
merupakan salah satu bagian pokok dan
September 1974” yang disebabkan oleh
sangat
kebutuhan
kecemburuan sosial (Emmerson, 1976
pembangunan lebih besar dari sumberdaya
dikutip dalam Kusnadi, 2002, h.73).
yang tersedia.
Selanjutnya
dimana
diperlukan
karena
Dalam pembangunan pasti terjadi konflik
kepentingan
perencanaan
maka
perlu
Kusnadi
(2002,
h.81-84)
menyebutkan konflik nelayan di
Selat
dalam
Madura yang terangkat oleh media massa
identifikasi
antara lain tahun 1994 terjadi bentrokan
permasalahan agar dapat mengakomodasi
antara
nelayan
Kabupaten
Sampang
semua kepentingan yang berbeda dan
dengan
nelayan
Kabupaten
Pasuruan.
mengantisipasinya sejak awal. Sehingga
April 1998 nelayan Lekok menyerbu ke
dalam perencanaan dapat diprioritaskan
Kisik Kecamatan Kraton tetapi kerusuhan
langkah
bisa dicegah. Penelitian Utsman (2007) di
kebijakan yang diambil dan
pemecahan masalah terhadap konflik
yang
ada
potensi
(Riyadi
Sakates Kabupaten Kota Waringin Barat
dan
menunjukan adanya konflik antara nelayan
Bratakusumah 2004, h.189-233).
modern dan nelayan lokal. Penelitian
Konflik berdimensi sumberdaya
Astuti (2012) tentang Konflik Pasir Besi di
alam di Indonesia bersifat meluas dan
Kabupaten
merata di semua daerah. Konflik ini
bahwa pemanfaatan sumberdaya tidak
umumnya
terkait
dengan
mampu
perubahan
dan
penurunan
lingkungan,
kesalahan
menipisnya
sumberdaya,
persoalan kualitas
Kulonprogo merendam
menunjukan
konflik
karena
masyarakat di sekitarnya tidak dilibatkan.
perencanaan,
Penelitian Susan, H (1998) tentang
lemahnya
Co-management in Small Scale Fisheries
institusi politik, akses yang tidak seimbang,
di Philipina menunjukan tidak ada konflik
ketidakadilan ekonomi dan pemenuhan
pemanfaatan
basic need yang terancam (Susilo, 2012,
perbedaan
h.211-212 dan Saptomo, 2006, h.131-132).
stakeholders diakomodir.
Konflik sumberdaya kelautan kerap terjadi
sumberdaya kepentingan
dikarenakan dan
aspirasi
Dalam UU No. 32/2004 setiap
pada kawasan yang kaya potensi perikanan,
pemerintah 2
daerah
diberi
otonomi
mengatur daerahnya, diantaranya adalah pengelolaan
laut
daerah.
Perkembangan administrasi publik
Sehingga
dikelompokan dalam 3 periode yaitu Old
pemerintah berkepentingan potensi konflik
Public
sumberdaya kelautan yang ada tidak
Management dan New Public Service..
meletus
Untuk
Dalam NPS prinsip keadilan, keterlibatan
yang
aktif dari warga negara sangat penting
berkelanjutan
terhadap
dikembangkan dan dipelihara (Denhard
sumberdaya
serta
dan Denhart, 2003 dikutip dalam Thoha,
menjadi
mengurainya terpadu
kerusuhan.
perlu
dan
pemanfaatan
perencanaan
memperhatikan semua dampak yang ada.
Administration,
New
Public
2011, h.83-86).
Keterpaduan perencanaan dan pengelolaan
Administrasi
Pembangunan
sumberdaya alam mencakup hal teknis,
menurut Siagian (2012, h.5) adalah seluruh
partisipatif
dan koordinasi (Lang, 1980
usaha yang dilakukan suatu negara untuk
dikutip dalam Dahuri et al, 1996 h. 12).
tumbuh, berkembang dan berubah secara
Agar keluar dari resiko konflik, maka
sadar dan terencana dalam semua segi
paradigma
pembangunan
kehidupan bernegara dalam pencapaian
mengarah pada mengatasi konflik, tidak
tujuan akhir. Menurut Kartasasmita (1997,
menimbulkan
h.2) administrasi pembangunan dibedakan
perencanaan dampak
berupa
konflik
tetapi berkontribusi pada perdamaian dan
menjadi
penyelesaian konflik (Trijono, 2007, h. 60).
pembangunan
Laut Kabupaten Pasuruan terletak
dua
yaitu
administrasi
dimana
bagi
digunakan
pendekatan manajemen dengan fungsinya
di Selat Madura berpotensi konflik yang
yaitu
perencanaan,
tinggi karena berbatasan dengan laut
pengawasan
kabupaten/kota lain, perairannya bersifat
administrasi.
pelaksanaan
serta
dan
pembangunan
semi tertutup serta terdapat aktifitas jasa
Menurut Faludi (1976, h.7-8) ada
maritim lain. Fenomena konflik di Selat
dua konsep perencanaan yaitu procedural
Madura sering melibatkan nelayan yang
theory, perencanaan sebagai serangkaian
berasal dari Kabupaten Pasuran, sehingga
prosedur untuk mencapai tujuan, bersifat
perlu diadakan penelitian tentang peta
sebagai acuan umum serta sebagai dasar
konflik dan perencanaan pembangunan
bagi teori substantif. Kedua substantive
dalam
theory
mengatasi
konflik
sumberdaya
kelautan di Kabupaten Pasuruan.
mengarah
pada
pemahaman
terhadap konsep dan metode yang sesuai untuk
memecahkan
persoalan
yang
dihadapi, dalam perkembangannya kedua TINJAUAN PUSTAKA
teori tersebut berjalan secara bersama. 3
Menurut LAN dan DSE, 1999
“Konflik
dalam Riyadi dan Bratakusumah (2004,
dalam
h.15)
memiliki
keberhasilan
pembangunan
perencanaan
dipengaruhi
oleh
adalah
unsur
kehidupan
terpenting
manusia,
karena
positif
(George
Coser,
1957)
dinamika
sejarah
fungsi
Simmel,1918;Lewis
kestabilan politik dan keamanan dalam
konflik
menjadi
negeri, dilakukan oleh ahlinya, realistis
manusia
(Karl
sesuai kemampuan, koordinasi yang baik,
Kaldum 1332-1406), konflik menjadi
top down dan bottom up planning,
entitas hubungan sosial (Max Weber,
pengawasan
terus
1918/1947,
transparansi
dan
menerus dapat
serta diterima
konflik
Marx,1880/2003;Ibn
Dahrendorf,1959)
adalah
bagian
dari
dan proses
masyarakat. Nugroho dan Randy (2011,
pemenuhan kebutuhan dasar manusia
h.163) menyatakan rencana kerja SKPD
(Maslow, 1954; Max Neef, 1987;John
mempunyai
dan
Burton, 1990; Marshal Rosemberg,2003).
merupakan
Manusia adalah homo conflictus yaitu
organisasi
makhluk yang selalu terlibat dalam
fungsi
fundamental perencanaan
penting
karena pada
unit
pemerintah terendah yang berhubungan
perbedaan dan
langsung dengan pelayanan masyarakat.
sederhana konflik adalah pertentangan
Konsep dikenal
dengan
pemanfaatan Perencanaan
pesisir
pertentangan. Secara
yang ditandai pergerakan dari beberapa
dan
pihak sehingga terjadi persinggungan.”
Pengelolaan Zona Pesisir Terpadu, yaitu:
Salah satu teknik pemetaan konflik
“Pengelolaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir dengan melakukan penilaian menyeluruh, menentukan tujuan dan sasaran, kemudian merencanakan serta mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Dilaksanakan kontinyu dan dinamis dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial ekonomi budaya dan aspirasi masyarakat serta konflik kepentingan dan konflik pemanfaatan kawasan pesisir yang mungkin ada.” (IPCC, 1994 dalam Dahuri, et al , 1996, h.5) Pengertian konflik diuraikan oleh
adalah teknik SIPABIO (Amr Abdala, 2002 dalam Susan 2010, h.98) yaitu Source,
Issues,
Parties,
Behaviour, Intervention
Attitudes,
dan Outcome.
Menurut Satria (2002, h.72-73) konflik sumberdaya kelautan
berdasar faktor
penyebabnya dibagi menjadi 4 tipe, yaitu 1) Konflik
kelas,
akibat
perbedaan
penguasaan capital, 2) Konflik orientasi lingkungan, akibat perbedaan orientasi dalam pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan, 3) Konflik agraria,
Susan (2010, h.7-8) yaitu:
akibat perebutan area fishing ground. 4)
4
Konflik
primordial,
akibat
perbedaan
analisis interaktif Miles dan Huberman
identitas, etnik atau asal daerah.
(2007, h.16-20). PEMBAHASAN
METODOLOGI Penelitian pendekatan
Pemetaan Konflik Sumberdaya ini
kualitatif
menggunakan dengan
Kelautan di Kabupaten Pasuruan
model
Hasil
pemetaan
konflik
sumberdaya
kelautan dapat dilihat seperti di Tabel 1. Tabel 1. Peta Konflik Sumberdaya Kelautan di Kabupaten Pasuruan diolah dengan Teknik SIPABIO No 1.
2.
3.
4.
5.
Sumber Perebutan sumber ekonomi Perebutan sumber ekonomi Interaksi pemaknaan simbol Perebutan sumber ekonomi Dominasi Kekuasaan
6.
Perebutan sumber ekonomi
7.
Perebutan sumber ekonomi
Isu
Pihak yang berlawanan
Tindakan
Intervensi
Nelayan payang Pasuruan menghabiskan ikan di wilayah Madura Mini trawl merusak dan menghilangkan gill net, trammel net, bubu serta menghabiskan ikan Polisi air bertindak tidak adil
Nelayan Madura
Nelayan Payang Pasuruan
dari Kekerasan
Mediasi
Nelayan Mini trawl
Nelayan bubu, gill net, Kekerasan trammel net
Mediasi
Satuan Polisi Air
Nelayan mini trawl
kekerasan
Bagan mengganggu alur pelayaran
Nelayan bagan tancap Nelayan ikan teri
Kapal niaga
Nota protes
Suplier/pedagang perantara
Unjuk rasa
Nelayan Dusun Kaligung
Nelayan Dusun Kisik
Intimidasi dan kekerasan
Nelayan bondet (bom ikan)
Nelayan semua jenis alat tangkap
Intimidasi dan kekerasan
Kecurangan penentuan harga
dalam
Menghalangi alur keluar masuk perahu dan perebutan tambatan perahu Membahayakan jiwa nelayan dan menghabiskan ikan
Pendekatan Keamanan / Represif Mediasi dan kebijakan perijinan Mediasi dan distribusi kewenangan Mediasi
Mediasi
Dampak Konflik Korban luka , kerusakan perahu dan rusaknya alat tangkap Korban luka , kerusakan tempat tinggal, kerusakan perahu dan rusaknya alat tangkap Kerusakan gedung milik negara Pembatasan bagan
lokasi
Nelayan menerima uang es Korban luka kerusakan perahu dan rusaknya alat tangkap Korban luka, kerusakan tempat tinggal, kerusakan perahu dan rusaknya alat tangkap
Sumber: Dari berbagai sumber informasi dan dokumen
Aktor konflik sumberdaya kelautan
vs Dusun Kisik, nelayan bondet (bom ikan)
dapat dikelompokan menjadi beberapa pihak
dalam
berseberangan.
Berdasarkan dimensi arahnya (Ibnu,
Kelompok tersebut adalah nelayan payang
2011, h. 33) maka konflik sumberdaya
Pasuruan vs nelayan Madura, nelayan mini
kelautan di Pasuruan terdapat dua dimensi,
trawl vs nelayan bubu, gill net dan tramel
pertama konflik vertikal yaitu konflik
net, nelayan mini trawl vs Satuan Polisi
nelayan
Air, nelayan bagan tancap vs kapal niaga,
Satpolair yang merupakan representatif
nelayan
pedagang
negara. Kedua konflik horisontal, yaitu
perantara/suplier, nelayan Dusun Kaligung
semua konflik sumberdaya kelautan di
ikan
posisi
vs nelayan semua jenis alat tangkap.
teri
vs
mini
trawl
dengan
petugas
Kabupaten Pasuruan selain konflik yang 5
melibatkan Satpolair. Berdasarkan kategori
Dusun Kaligung vs Dusun Kisik dapat
konflik
dimasukan dalam kategori ini.
Satria
sumberdaya (2002,
sumberdaya
kelautan
h.72-73), kelautan
menurut
maka di
konflik
Berdasar sumbernya maka konflik
Kabupaten
sumberdaya
kelautan
di
Kabupaten
Pasuruan dapat digolongkan dalam :
Pasuruan terbagi dalam tiga hal yaitu
1. Konflik Agraria yaitu konflik nelayan
sumber
pertama
adalah
perebutan
payang Pasuruan vs nelayan Madura
sumberdaya ekonomi yaitu ikan, ada
dan konflik nelayan bagan tancap vs
beberapa
faktor
yang
kapal niaga.
terhadap
sumber
konflik
2. Konflik
Orientasi/lingkungan
yaitu
berkontribusi ini.
Ada
kecenderungan penurunan hasil tangkapan
konflik nelayan bondet (bom ikan) vs
nelayan
nelayan semua jenis alat tangkap dan
yang tersedia semakin berkurang yang
konflik nelayan mini trawl vs nelayan
berakibat pada tingkat kompetisi makin
bubu, gill net, trammel net.
tinggi,
3. Konflik kelas yaitu konflik nelayan ikan
h.72-73)
yaitu
sesuai
(2006,
dengan
pendapat
h.131-132).
Jumlah
nelayan yang meningkat sedangkan hasil
Konflik tipe keempat berdasarkan (2002,
ini
Saptomo
teri vs supplier/pedagang perantara. Satria
yang berarti sumber daya ikan
tangkapan
konflik
akibatnya
yang
diperoleh
pendapatan
yang
menurun, diperoleh
primordial, tidak terjadi karena identitas
nelayan turun. Kondisi ini menyebabkan
etnisnya sama yaitu nelayan yang memiliki
nelayan terancam pemenuhan basic need-
budaya
nya sehingga harus berkonflik untuk
pendhalungan
dimana
kultur
maduranya sangat kuat. Ada
konflik
mendapatkan hasil yang cukup. Situasi yang
belum
sosial ini dikemukakan oleh Maslow, 1954
teridentifikasi dalam pendapat Satria yaitu
dalam Susan (2010, h.7-8) serta Susilo
konflik vertikal, didasarkan dimensi arah
(2012, h.211-212) yaitu konflik adalah
konfliknya (Ibnu, 2011 h.33) yaitu konflik
bagian dari proses pemenuhan kebutuhan
nelayan mini trawl vs Satuan polisi air.
dasar manusia. Beragamnya alat tangkap
Dan satu konflik dapat dimasukkan dalam
yang beroperasi dalam satu area tangkap
konflik agraria sesuai tipe konflik kelautan
dan bersifat destruktif terhadap lingkungan
menurut Satria (2002, h.72-73), tetapi
ekologi ikan dan merusak alat tangkap
perlu ada perluasan makna dari konflik
jenis lain menyebabkan konflik, walaupun
agraria yaitu tidak
sudah diatur dalam Permen Kelautan dan
hanya dimaknai
perebutan area penangkapan ikan tetapi
Perikanan
juga perebutan tempat tambat perahu di
Pelanggaran kearifan lokal tentang alat
pelabuhan
tangkap oleh nelayan pendatang dapat juga
pendaratan
ikan.
Dengan
perluasan makna ini maka konflik nelayan
menimbulkan 6
No.Per.02/MEN/2011.
konflik
(Rosyid
dalam
Supriyadi, 2006 h.17). Perebutan daerah
Proses
tangkapan
Perikanan
dan
tambatan
perahu
merupakan konflik yang terkait dengan karakteristik
Perencanaan
Pembangunan
Bidang
Pengelolaan
Sumberdaya Kelautan
kepemilikan sumberdaya
Proses perencanaan pembangunan
kelautan yang mempunyai empat dimensi
perikanan bidang pengelolaan sumberdaya
kepemilikan (Dahuri et al, 1996 h, 150).
kelautan
Sumber kedua adalah interaksi
Kabupaten
merupakan
bagian
pemaknaan simbol yang berbeda, dimana
pembangunan
Satpolair
dari
daerah
yang
perencanaan menggunakan
nelayan
tongep
prinsip perencanaan pembangunan daerah.
ditindak
karena
Yaitu memakai proyeksi asumsi makro
pihak
nasional, melakukan sinkronisasi dengan
nelayan mini trawl beranggapan ada unsur
perencanaan pembangunan propinsi dan
ketidakadilan dan adanya unsur informasi
kementerian kelautan serta menggunakan
negatif atas perilaku petugas, maka makna
isu-isu strategis bidang kelautan dan
negatif
bentuk
perikanan tingkat lokal yang dihadapi
prasangka buruk dan tindakan permusuhan
masyarakat, aktif dalam musrenbang dan
(Susan, 2010, h. 67).
mengadakan
(mini
berpendapat
Pasuruan
trawl)
melanggar
harus
peraturan
akan
muncul
tetapi
di
dalam
Sumber ketiga
forum
SKPD
serta
adalah dominasi kekuasaan di mana para
melakukan pengaturan pemanfaatan lahan
pedagang perantara memliki kekuatan
sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam
yang lebih besar dalam penentuan harga
RTRW Kabupaten Pasuruan.
ikan dibandingkan nelayan. Hal ini terjadi
Ini
sesuai
dengan
pendapat
karena adanya akumulasi modal yang
Kartasasmita (1997, h.37-41) bahwa aspek
dimilikinya, kekuatan jaringan pasar dan
dimensi ruang dan daerah sangat penting
kekuasaan menarik hutang pada nelayan
dalam pembanguan suatu bangsa yang luas
bila nelayan tidak mematuhi harga yang
dan jumlah penduduknya besar. Yang
ditetapkannya. Ini sesuai pandangan teori
bertujuan
konflik menurut Dahrendof dalam Ritzer
mengatur hubungan fungsional antar ruang,
dan Goodman (2012, h.282-284) bahwa
peningkatan kesejahteraan lebih efektif,
konflik muncul melalui relasi sosial dalam
mengoptimalkan
suatu sistem dan dalam relasi struktur
keragaman dalam kebijakan karena tidak
sosial yang ditentukan oleh kekuasaan.
ada daerah yang memiliki karakteristik
Sehingga perbedaan tentang kekuasaan
yang sama. Hal senada disampaikan
dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap
Arsyad (2004, h.122) bahwa strategi
stratifikasi sosial merupakan sumber dari
pembangunan daerah didasarkan pada
konflik.
kekhasan dengan 7
untuk
daerah
mempertajam
partisipasi
yang
menggunakan
fokus,
dan
bersangkutan potensi
SDM,
kelembagaan dan sumberdaya fisik secara
perikanan bidang pengelolaan sumberdaya
lokal.
kelautan dapat dianilisis sebagai berikut: Dokumen
menengah
jangka
yang
panjang
1. Pendekatan politik
sebagai
Merupakan wujud dari visi, misi dan
pedoman arah dan koridor pembangunan
tujuan dari bupati terpilih yang ditawarkan
kelautan
Kabupaten
saat mencalonkan diri pada pemilihan
Pasuruan adalah RPJPD Tahun 2005-2025,
kepala daerah yang selanjutnya ditetapkan
RPJMD Tahun 2008-2013 dan Renstra
sebagai RPJMD dan menjadi pedoman
Dinas Kelautan dan Perikanan. Dokumen
penyusunan renstra dinas dan rencana
ini diperlukan agar dapat mendeteksi dan
kerja SKPD. Sehingga kebijakan, strategi
mengantisipasi
pemecahan
dan
berfungsi
dan
perikanan
perubahan
demografi,
masalah harus
dan
pemanfaatan
iklim, lingkungan hidup dan lainnya yang
peluang
mampu
hanya dapat terdeteksi dalam jangka
kebutuhan masyarakat dan menempatkan
panjang (Nugroho dan Randy, 2011 h.17).
masyarakat sebagai subyek pembangunan
Pencanaan
pengelolaan
sumber
karena
kelautan
dilakukan
dengan
tawar pada saat pemilihan kepala daerah.
menggunakan seluruh sumberdaya yang
Hal ini sesuai dengan pendapat Abe (2005,
ada dan melalui berbagai pendekatan
h.71) bahwa perencanaan pembangunan
perencanaan yaitu pendekatan politik,
daerah merupakan proses penyusunan
teknokratik, partisipatif dan top down -
langkah yang akan diselenggarakan oleh
bottom
pemerintah
daya
up
sehingga
diharapkan
masyarakat
menjawab
daerah
mempunyai
untuk
posisi
menjawab
perencanaan tersebut akan berhasil. Hal ini
kebutuhan masyarakat.
sesuai pendapat dengan LAN dan DSE,
2. Pendekatan teknokratis
1999 dalam Riyadi dan Bratakusumah
Pendekatan
(2004, h.15) faktor yang mempengaruhi
metode-metode ilmiah secara sistematis
keberhasilan perencanaan pembangunan
dan berdasar bukti fisis, data dan informasi
daerah meliputi kestabilan politik dan
yang akurat dan dapat dipertanggung
keamanan dalam negeri, dilakukan oleh
jawabkan. Biasa dilakukan oleh tenaga
ahli
sesuai
ahli maupun pegawai dinas di bidangnya
dana,
masing-masing. Hal ini sesuai dengan
koordinasi yang baik, top down dan
pendapat Lang, 1980 dalam Dahuri et al
bottom up planning, pengawasan terus
(1996, h.12) untuk mengurai permasalahan
menerus serta transparansi dan dapat
konflik
diterima masyarakat.
perencanaan pembangunan yang terpadu.
di
bidangnya,
kemampuan
sumber
realistis daya
dan
Berdasar pendekatan perencanaan maka
perencanaan
pembangunan 8
ini
sumber
adalah
daya
menggunakan
perlu
adanya
Keterpaduan perencanaan
salah satunya
adalah
teknis
pada
tataran
yaitu
mempertimbangankan secara ilmiah dari
kabupaten, melalui forum musrenbang
segi
desa,
ekonomis,
teknis,
sosial
dan
musrenbang
kecamatan,
forum
lingkungan secara seimbang.
SKPD dan musrenbang kabupaten. Pada
3. Pendekatan Partisipatif.
musrenbang
Penyusunan perencanaan pembangunan
kegiatan desa dan kegiatan yang akan
harus
disampaikan
melibatkan
semua
pemangku
desa disepakati rencana dalam
musrenbang
kepentingan pada semua tahapan penting
kecamatan.
pengambilan keputusan perencanaan mulai
musrenbang kecamatan, pada forum ini
dari tingkatan terendah yaitu desa sampai
ada paparan dari Bappeda tentang apa
kabupaten. Seperti pendapat Abe (2005,
yang menjadi menjadi isu dan tema RKPD
h.71) perencanaan pembangunan berbasis
mendatang sesuai RPJMD. Sehingga pada
prakarsa masyarakat adalah perencanaan
forum ini perumusan rencana melalui
yang
mencerminkan
proses pendekatan politik terkait RJPMD,
kebutuhan kongkrit masyarakat dan dalam
pendekatan partisipatif melalui aspirasi
proses
dari masyarakat dan pendekatan proses top
sepenuhnya penyusunannya
melibatkan
benar-benar
down - bottom up yaitu sikronisasi usulan
menyatakan
masyarakat dengan RPJMD. Hasilnya
perumusan rencana hendaknya memenuhi
adalah penetapan delegasi kecamatan dan
kaidah perencanaan, salah satunya adalah
usulan prioritas kegiatan pembangunan
partisipasi sehingga akan mendapatkan
yang akan disampaikan dalam musrenbang
dukungan optimal dalam implementasinya.
kabupaten. Dari hasil yang disepakati
4. Pendekatan top–down dan bottom -up.
terlihat bahwa usulan fisik lebih dominan
Adalah proses sinkronisasi dan sinergi
dibanding usulan non fisik, hal ini
antara
dimungkinkan karena hasil kegiatan fisik
(2011,
Nugroho
dengan
dan
Randy
masyarakat.
Dilanjutkan
h.81-94)
perencanaan
yang
berasal
masyarakat dengan pemerintah. Dalam
langsung terlihat bentuknya.
pelaksanaanya adalah sinkronisasi antara
Mekanisme forum
diamanatkan dalam RPJMD atau Renstra
stakeholders yang terlibat mempunyai
Dinas.
perhatian sama yaitu bidang kelautan dan
perencanaan
dalam
adalah
usulan aspirasi masyarakat dengan yang Sehingga
SKPD,
selanjutnya
perikanan
keinginan dan mengenali potensi serta
kegiatannya terkait dengan kegiatan untuk
kebutuhan masyarakat penerima manfaat
menangani
(Riyadi dan Bratakusumah, 2004, h.309)
kelautan dan perikanan. Pada forum ini
penyusunan
semua
usulan
ini
pembangunan seharusnya beranjak dari
Mekanisme
sehingga
forum
permasalahan pendekatan
di
rencana bidang
perencanaan
perencanaan dilakukan secara partisipatif,
pembangunan dilaksanakan baik politik,
berjenjang mulai dari tingkat desa sampai
partisipastif , top down-bottom up maupun 9
teknokratis yaitu usulan dari dinas atau
Koordinasi
dan
Peran
pihak-pihak yang ahli di bidang kelautan
dalam Perencanaan
Stakeholders
dan perikanan. Sehingga dua konsep
Dalam perencanaan pembangunan
perencanaan yaitu procedural theory dan
melibatkan berbagai unsur dengan tingkat
substantive
bersama,
keterlibatan menurut fungsi dan peran
selain
masing-masing, sehingga diperlukan suatu
theory
karena
berjalan
perencanaan
mengembangkan
serangkaian
prosedur
koordinasi
dalam
juga melakukan adopsi dan adaptasi
pembangunan
terhadap bidang-bidang keilmuan yang
pengelolaan
terkait ( Faludi, 1976, h.7-8).
diterapkan
Penyusunan Renja SKPD 2013 didasarkan
isu
strategis
tentang
lingkungan
Koordinasi sumber
dari
perencanaan
daya
tingkat
kelautan
perencanaan
terendah di tingkat desa sampai pada tingkat kabupaten.
penggunaan alat tangkap terlarang, model pengelolaan
perencanaan
Terkait karakteristik kepemilikan
berbasis
laut
mengakibatkan
pemanfaatannya
masyarakat dan konflik nelayan, Pada
dilakukan oleh banyak pihak yang saling
forum ini disepakati rancangan renja
tumpang tindih, maka koordinasi antar
SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan
unsur pemangku kepentingan memegang
Tahun 2013 terdiri dari 199 kegiatan/sub-
peranan sangat penting. Koordinasi antar
kegiatan dari 234 usulan yang masuk,
instansi
termasuk di dalamnya adalah kegiatan
pengaturan di wilayah laut dan antara
pengelolaan sumber daya kelautan untuk
instansi pemerintah dengan masyarakat
mengatasi konflik sumberdaya sebanyak
atau stakeholders lainnya bertujuan agar
34 kegiatan dimana 5 kegiatan diusulkan
terjadi kesepahaman dan sinergi antar
lewat program kementerian.
stakeholders dan menghindari terjadinya
Musrenbang dilaksanakan
setelah
kabupaten
perselisihan.
memiliki
Dinas
kewenangan
Kelautan
dan
SKPD,
Perikanan Kabupaten Pasuruan dalam
bertujuan menyelaraskan prioritas dan
merencanakan kegiatan mengatasi konflik
sasaran pembangunan kabupaten dengan
sumberdaya kelautan selain menyerap
arah kebijakan, prioritas dan sasaran
aspirasi masyarakat pelaku usaha bidang
pembangunan provinsi, mengklarifikasi
kelautan juga mengkoordinasikan dengan
usulan
tugas kewenangan instansi lain di wilayah
program
disampaikan
forum
yang
kegiatan
masyarakat
yang kepada
laut
sehingga
diharapkan
proses
pemerintah saat musrenbang kecamatan,
perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan
mempertajam indikator kinerja program
sumber daya kelautan
dan kegiatan prioritas daerah.
konflik dapat berjalan efektif dan tidak
dalam mengatasi
mengalami hambatan. Hal ini sesuai 10
dengan pendapat Conyers (1992, h.82-86)
program pembangunan adalah dasar dari
dan Riyadi dan Bratakusumah (2004,
konsep teori pembangunan yang berpusat
h.189-233) bahwa koordinasi adalah salah
pada (Kartasasmita, 1997 h.14-15).
satu
Identifikasi
unsur
penentu
keberhasilan
Kegiatan
Pengelolaan
perencanaan, juga untuk mengakomodasi
Sumberdaya Kelautan dalam Mengatasi
dan
Konflik Sumberdaya
mengantispasi
kepentingan
yang
berbeda dari setiap stakeholders sehingga
Renstra
Dinas
Kelautan
dan
tidak menimbulkan konflik yang berakibat
Perikanan menetapkan program dalam
pada kegagalan implementasi.
rangka mewujudkan visi misinya, dan
Rancangan Renja SKPD Dinas
dijabarkan dalam rencana kerja SKPD
Kelautan dan Perikanan yang disusun dari
berupa kegiatan yang sistematis dan
hasil
SKPD
terpadu untuk mencapai sasaran yang telah
memberikan ruang luas terhadap aspirasi
ditetapkan. Rencana kegiatan mengatasi
dan peran dari setiap stakeholders baik
konflik sumberdaya kelautan dilakukan
dari
kelompok
secara komprehensif diberbagai aspek.
masyarakat atau swasta. Hal ini sesuai
Kegiatan tersebut dikategorikan dalam 3
dengan pendapat Lang, 1980 dalam Dahuri
sifat kegiatan yaitu bersifat penghentian
et al (1996, h. 12) bahwa segenap aspirasi,
konflik (kuratif), pencegahan (preventif)
peran dan kebutuhan stakeholders harus
dan penangkal (pre-emptif). Hal ini sesuai
diperhatikan mulai perencanaan sampai
Moore, 2003 dalam Susan (2010, h.104)
evaluasi agar tercapai keterpaduan dalam
bahwa proses transformasi konflik melalui
perencanan dan dapat mengurai konflik
beberapa tahapan yaitu tahap menciptakan
sumberdaya.
dan
perdamaian, menjaga perdamaian dan
aspirasi stakeholders dalam perencanaan
pembangunan perdamaian. Hal senada
pembangunan
New
disampaikan Trijono (2007, h.75) bahwa
Publik Service dimana kepentingan publik
negara sebagai agen resolusi konflik dalam
adalah hasil dialog dari berbagai nilai dari
strategi perencanaannya harus membuat
setiap unsur baik organisasi publik, non
skenario
perencanaan
provit maupun privat. Siagian (2012, h.18-
keadaan
yaitu
40) menyatakan bahwa meningkatkan
terburuk, moderat dan terbaik
peran dan aspirasi berbagai kelompok
pengelolaan konflik.
musrenbang
instansi
masyarakat
dan
forum
pemerintah,
Penyerapan termasuk
dalam
peran prinsip
pengalokasian
dalam
berbagai
perencanaan
skenario dalam
Rencana kegiatan dalam mengatasi
sumberdaya akan menciptakan kondisi
konflik sumberdaya sebagai berikut:
pembangunan yang kondusif. Menjadikan
1. Kegiatan bersifat penghentian konflik
peran
dan
prakarsa
rakyat
setempat
(kuratif)
sebagai pertimbangan utama kebijakan 11
Kegiatannya berupa pembentukan tim
Bertujuan meningkatkan ketahanan / daya
mediasi sengketa, berlaku untuk konflik
tangkal
horizontal
berupa
terpancing konflik dengan pihak lain.
perebutan sumber ekonomi. Hal ini sesuai
Berdimensi lebih luas yaitu mengarah pada
dengan teori sosiasi George Simel bahwa
peningkatan
dalam hubungan triad memungkinkan
pelestarian
pihak ketiga sebagai penengah (Ritzer dan
pembangunan yang menitikberatkan pada
Goodman, 2012 h.181).
keberlanjutan dan pemerataan
yang
2. Kegiatan
sumbernya
bersifat
pencegahan
agar
tidak
kesejahteraan lingkungan
berlandaskan
(preventif) Berupaya
nelayan
kondisi
mudah
nelayan,
dan
model dengan
ekologis
dan
karakteristik sosial nelayan. Kegiatannya
mencegah
secara
langsung
berupa
rehabilitasi
mangrove
dan
terhadap kemungkinan timbulnya konflik.
terumbu karang, penebaran benih di
Kegiatannya berupa patroli penertiban alat
perairan umum, pembuatan rumpon ikan,
tangkap,
hukum
pelatihan nelayan, pembinaan kelompok
kelautan,
usaha bersama, pemberian alat bantu
pembuatan tambatan perahu, pembentukan
tangkap dan cool box, penyediaan sarana
dan pembinaan
air
penyuluhan
pendayagunaan
sumberdaya
kelompok masyarakat
bersih,
peningkatan
jalan,
pengawas, pemantauan kualitas perairan,
pembangunan MCK, pengelolaan sanitasi
pengadaan
bagi
di pemukiman nelayan, pemberdayaan
pokmaswas, pemberian alat tangkap ramah
usaha garam rakyat, pengadaan sarana
lingkungan, rehab dan penyediaan sarana
pemasaran,
Tempat
peralatan
alat
komunikasi
Pelelangan
Ikan
(TPI)
serta
penyelengaraan forum SKPD. Kegiatan
usaha
kerang
regenerasi
pengembangan budidaya
adalah
dan
nelayan,
rumput laut,
upaya
pemberdayaan usaha perikanan tangkap,
mengatasi konflik sumbedaya laut yang
pengaktifan SPDN dan penyambungan
disebabkan oleh penggunaan alat terlarang,
listrik rumah nelayan.
pelanggaran
ini
pengolahan
jalur
penangkapan,
pelanggaran
aturan
lokal,
kepentingan
pemanfatan
Kegiatan
perbedaan
lingkungan
sumberdaya,
sumber
pemulihan
berfungsi
daya
kelestarian
mengembalikan
perikanan
yang
telah
provokasi pihak yang tidak bertanggung
menurun yang merupakan salah satu faktor
jawab,
industri,
penyebab konflik sumberdaya (Saptomo,
perselisihan tambatan perahu, permainan
2006 h.131-132). Kegiatan peningkatan
harga ikan dan kurang dilibatkannya
kualitas pemukiman nelayan berfungsi
stakeholders dalam perencanaan.
untuk meningkatkan kualitas hidup dan
pencemaran
limbah
3. Kegiatan bersifat penangkal
(pre-
kemampuan untuk mencukupi kebutuhan
emptif)
dasar dari nelayan. Ini merupakan konsep 12
pembangunan
dengan
pertumbuhan
pemberdayaan
wanita
distribusi utama pada masyarakat lemah
berdampak
(Kuncoro, 2010 h. 3-5) dan konsep
nelayan (Kusnadi, 2002 h. 27).
pembangunan basic need dari Todaro dan
besar
nelayan
Skema
pada
alur
akan
kesejahteraan
dan
pendekatan
pengelolaan
sumberdaya
Stephen (2006, 27-28) dimana salah
perencanaan
satunya adalah kemampuan menyediakan
kelautan dalam rangka mengatasi konflik
kebutuhan
di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada
dasar.
Peningkatan
kesejahteraan nelayan dilakukan dengan memperhatikan
karakteristik
Gambar 1.
sosiologi
nelayan, sehingga pemberian bantuan dan
Gambar 1. Skema alur dan pendekatan perencanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dalam rangka mengatasi konflik sumberdaya di Kabupaten Pasuruan
Faktor Pendukung dan Penghambat
tumbuhnya kelompok masyarakat maupun
Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya
pioner lingkungan yang berperan dalam
Kelautan dalam Mengatasi Konflik di
pengawasan dan pelestarian sumber daya
Kabupaten Pasuruan
kelautan, adanya potensi pasar produk
Faktor yang bersifat mendukung perencanaan dalam
adalah
RPJPD
adanya
dan
hasil perikanan yang luas dan adanya
kebijakan
Kementerian
Kelautan
dan
yang
Perikanan yang pelaksanaannya berlokasi
memprioritaskan pembangunan di Wilayah
di Kabupaten Pasuruan. Sedangkan yang
Timur Pasuruan, tingkat partisipasi yang
bersifat menghambat perencanaan adalah
tinggi dan koordinasi yang baik dari
kualitas SDM di bidang kelautan yang
stakeholders
masih rendah, penurunan daya dukung
dalam
RJPMD
program
perencanaan, 13
lingkungan,
masih
digunakannya
alat
dan sinkronisasi perencanaan dalam forum
tangkap terlarang dan pelanggaran jalur
SKPD.
penangkapan,
perencanaan sangat besar pada semua
keterbatasan
dana
serta
terbatasnya pegawai.
Peran
stakeholders
dalam
tingkatan perencanaan. Rencana
KESIMPULAN
mengatasi
konflik
sumberdaya kelautan dilakukan secara
Konflik sumberdaya kelautan di
komprehensif diberbagai aspek, dalam 3
Kabupaten Pasuruan berdimensi konflik
sifat
vertikal dan horisontal dengan tipe konflik
penghentian konflik (kuratif), pencegahan
agraria, konflik orientasi/lingkungan dan
(preventif) dan penangkal (pre-emtif).
konflik kelas. Sumber konflik utama
kegiatan
Faktor
yaitu
yang
pendukung
bersifat
perencanaan
berupa perebutan sumber ekonomi, dipicu
terdiri dari kebijakan dalam RPJPD dan
oleh semakin berkurangnya sumberdaya
RJPMD memprioritaskan pembangunan di
ikan, semakin banyaknya jumlah nelayan,
Wilayah
beragamnya alat tangkap beroperasi di
partisipasi yang tinggi dan koordinasi yang
area yang sama, penggunaan alat tangkap
baik
terlarang, kurangnya tambatan perahu dan
kelompok
masyarakat
karakteristik
lingkungan
dalam
kepemilikan
laut.
adalah dominasi kekuasan,
Kedua
dipicu oleh
Timur
dari
Pasuruan,
stakeholders,
tingkat
tumbuhnya dan
pioner
pengawasan
dan
pelestarian sumberdaya, potensi pasar
permainan harga. Ketiga adalah interaksi
perikanan
pemaknaan simbol yang berbeda, dipicu
Kementerian Kelautan dan Perikanan di
informasi yang tidak akurat.
Kabupaten Pasuruan. Faktor penghambat
Proses
perencanaan
sudah
terdiri
yang
dari
luas
kualitas
SDM
rendah,
penurunan
pembangunan daerah, berpedoman pada
digunakannya alat tangkap terlarang dan
RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD serta
pelanggaran
menggunakan
keterbatasan dana dan terbatasnya pegawai.
politis,
dukung
program
memenuhi kaidah prinsip perencanaan
pendekatan
daya
serta
jalur
teknokratik, partisipatif dan top down bottom up. Mekanisme penyusunannya partisipatif dan berjenjang dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten melalui musrenbang desa, musrenbang kecamatan, forum SKPD dan musrenbang kabupaten. Koordinasi
dengan instansi pemerintah
lain
berlangsung
telah
dengan
DAFTAR PUSTAKA
baik,
ditandai dengan kehadiran, sumbang saran 14
lingkungan, penangkapan,
Abe,
Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Yogyakarta. Pembaruan. Arsyad, Lincolin. 2004. Ekonomi Pembangunan.Yogyakarta. BPSTIE YKPN. Astuti, Eka Z. 2012. “Konflik Pasir Besi: Pro dan Kontra Rencana Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulonprogo”. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.16 No.1 Juli 2012. pp 62-74 Conyers, Diana, 1992. Perencanaan Sosial Dunia Ketiga, Suatu Pengantar. Susetiawan (Penerjemah). Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Dahuri, R., Rais J Ginting dan Sitepu, M.J. 1996. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Kelautan Secara Terpadu. Jakarta, PT. Pradnya Paramita. Faludi, Andreas. 1976. Planning Theory. Oxford, England. Pergamon Press. Ibnu, Syahrir. 2011. “Analisis Rivalitas Laten Antara Multikulturalisme dan Radikalisme Berbasis Etnik dan Agama di Indonesia: Sebuah Studi Sosiologi Konflik.” Sosiologi Reflektif. Volume 6 Nomor 1, Oktober 2011. pp 29-39 Kartasasmita, Ginanjar. 1997. Administrasi Pembangunan :Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta.LP3ES Kuncoro, Mudrajad. 2010. Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan. Yogyakarta. UPP.STIM YKPN. Kusnadi, 2002. Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber daya Perikanan. Yogyakarta.LkiS Miles, Mattew B dan Huberman, AM. 2007. Analisis Data Kualitatif. Tjejep Rohendi Rohidi (Penerjemah). Jakarta. Universitas Indonesia Press.
Nugroho, R dan Randy R.W. 2011. Manajemen Perencanaan Pembangunan. Jakarta. Elex Media Komputindo. Ritzer, George dan Douglass J. Goodman. 2012. Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Inyiak Ridwan Muzir (Editor). Nurhadi (penerjemah).Bantul. Kreasi Wacana. Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusama, 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Saptomo, Ade. 2006.”Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam antar Pemerintah Daerah dan Implikasinya (Studi Kasus Konflik Sumber Daya Sungai Tanang, Sumatera Barat’. Jurnal Ilmu Hukum .Vol 9 No.2 September 2006. pp 130-144. Satria, A. 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta. PT Pustaka Cidesindo. Siagian, Sondang P. 2012. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta. Bumi Aksara. Supriyadi, Alamsyah. 2006. Konflik Sosial Komunitas Nelayan di Desa Kalirejo Kabupaten Pasuruan. Tesis (tidak dipublikasikan). Universitas Muhamadiyah Malang. Susan, Hanna., 1998. Co-Management in Small Scale Fisheries: Creating Effective Links Among Stakeholders. In International CBNRM Workshop. Washington DC. Dalam http://www.cbnrm.net. Diakses 8 Mei 2013. Susan, Novri. 2010. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer.
15
Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Susilo, Rachmad K. 2012. Sosiologi Lingkungan dan Sumberdaya Alam. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media. Todaro, Michel P dan Stephen C. Smith.2006. Pembangunan Ekonomi. Devri B, Suryadi S., dan Wibi H (editor). Haris Munandar (penerjemah). Jakarta. Penerbit Erlangga. Thoha, Miftah. 2011. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta. Kencana Predana Media Grup Trijono, Lambang. 2007. Pembangunan Sebagai Perdamaian. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Utsman, Siabian. 2007. Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
16
