PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN PASURUAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN PASURUAN Luluk Khuroidah Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No. 163 Malang e-mail : [email protected]

Abstract: Field Development Planning the Food Security at District Pasurusan. The research described and analyzed the areas of food security planning in Kabupaten Pasuruan. The research used a descriptive method and qualitative approach. Data sources were derived from informants and documents. The data collecting technique used interview and documentations. Data were analyzed using an interactive model. The results of this study were the field of food security development planning in Kabupaten Pasuruan shows that it is dominated by a top down approach. Planning mechanisms through forums musrenbang and technocratic had generally been in accordance with the planning cycle of Conyers and Hills. Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) was less involved in planning where many of their proposals were proposed through agricultural extension workers (PPL). Keywords: planning, food security, top down, musrenbang and technocratic Abstrak: Perencanaan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Pasurusan. Penelitian ini menggambarkan dan menganalisis bidang perencanaan keamanan pangan di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari informan dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian ini yaitu bidang perencanaan pembangunan keamanan pangan di Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa itu didominasi oleh pendekatan top down. Mekanisme perencanaan melalui forum musrenbang dan teknokrat yang pada umumnya sesuai dengan siklus perencanaan Conyers dan Hills. Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) kurang terlibat dalam perencanaan ini, di mana banyak dari proposal mereka diajukan melalui penyuluh pertanian (PPL). Kata kunci: perencanaan, keamanan pangan, top down, musrenbang dan teknokratis

PENDAHULUAN Ketahanan pangan telah menjadi

masyarakat

bertanggung

isu global yang ditunjukkan oleh perhatian

mewujudkan

semua

berusaha

Pemerintah menyelenggarakan pengaturan,

dan

pembinaan, pengendalian dan pengawasan

mempertahankannya secara berkelanjutan.

terhadap ketersediaan pangan yang cukup,

Pembangunan

pangan

baik dalam jumlah dan mutunya, aman,

merupakan urusan wajib pemerintah yang

bergizi, beragam, merata dan terjangkau

diamanatkan bahwa pemerintah bersama

oleh daya beli masyarakat, sedangkan

negara

meningkatkan,

untuk mencapai

ketahanan

291

ketahanan

jawab pangan.

Luluk Khuroidah, Perencanaan Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan 292

masyarakat

berperan

menyelenggarakan

dalam

produksi

dan

Kabupaten diperkuat

Pasuruan. dengan

Keadaan

kondisi

daya

ini beli

penyediaan, perdagangan dan distribusi,

masyarakat terhadap kebutuhan pangan.

serta sebagai konsumen yang berhak

Jika dilihat dari nilai Paritas Daya Beli

memperoleh pangan yang aman dan

(Purchasing Power Parity) Kabupaten

bergizi. Untuk itu diperlukan produksi

Pasuruan berada pada rangking ke 6 dari 8

pangan yang cukup dalam jumlah serta

Kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini

beragam jenisnya.

menunjukkan bahwa daya beli masyarakat

Kabupaten Pasuruan adalah salah

Kabupaten Pasuruan masih rendah bila di

satu kabupaten di Jawa Timur yang

bandingkan dengan 5 Kota/kabupaten lain

berbasis pertanian. Hal ini dapat dilihat

di sekitar

dimana sektor pertanian masih sebagai

tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dibawah

sektor dominan di Kabupaten Pasuruan

ini.

terutama tanaman pangan. Berdasarkan

Tabel 1 Nilai Paritas Daya Beli/ Purchasing Power Parity Tahun 2011

data Badan Pusat Statistik Kabupaten

NO

Pasuruan pada tahun 2011, produksi padi sebesar 589.461 ton, produksi jagung 174.862 ton, kedelai 21.460 ton, dan kacang tanah 8.705 ton. Ketahanan pangan Kabupaten Pasuruan jika dilihat dari aspek ketersediaan pangan sampai menunjukkan

surplus

saat

yaitu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ini pada

kabupaten Pasuruan.

Data

Purchasing Power Parity indeks Rangking 67,58 2 65,90 4 68,16 1

Kab/Kota Kota Malang Kota Batu Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kab. Malang Kab. Lumajang Kab. Pasuruan Kab. Probolinggo

67,52

3

64,27 62,52 64,37

7 8 6

64,43

5

Sumber: BPS Kabupaten Pasuruan. Perencanaan pembangunan daerah

komoditas pangan padi, jagung, daging, telur dan gula, sedangkan pada komoditas

meliputi

ikan menunjukkan data yang cukup untuk

kewenangannya telah diserahkan kepada

dikonsumsi.

daerah.

Permasalahan dalam hal ketahanan pangan Pasuruan

seluruh

Secara

bidang

normatif

yang

perencanaan

pembangunan bidang ketahanan pangan di

Kabupaten

Kabupaten Pasuruan telah dilakukan sesuai

adalah dari aspek distribusi

dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun

yang

terjadi

di

pangan dan keterjangkauan pangan hal ini

2004

Tentang

Sistem

dapat dilihat dari masih ditemukannya

Pembangunan

daerah rawan pangan yang ditunjukkan

perencanaan tersebut diharapkan dapat

dari data hasil pemetaan 3 daerah rawan

menghasilkan

prioritas 2 dan 37 desa agak rawan di

pembangunan yang sesuai dengan tujuan

Nasional.

suatu

Perencanan Dengan

perencanaan

293 Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 13, Nomor 2, Nopember 2012, hlm. 291-306

pembangunan.

Namun

kenyatannya

"Administration has to do with getting

tidaklah seperti yang diharapkan, salah

things done, with the accomplishment of

satu masalah yang terjadi diantaranya

defined

adalah bahwa secara umum usulan yang

berkenaan dengan penyelesaian hal apa

muncul adalah yang berkaitan dengan

yang

sarana dan prasarana fisik. Oleh karena itu

tercapainya

untuk mengetahui apakah perencanaan

ditetapkan.

pembangunan bidang ketahanan pangan

objectives"

hendak

(administrasi

dikerjakan

tujuan-tujuan

Orientasi

dengan

yang

administrasi

telah

publik

yang dilakukan oleh Kabupaten Pasuruan

menurut Thoha (2010, h.93-94), sekarang

merupakan suatu perencanaan yang efektif

ini diarahkan kepada kepentingan dan

dan telah menampung aspirasi masyarakat

kekuasaan pada rakyat. Alasan seperti itu

harus

proses

teori administrasi publik lebih menekankan

dilakukan

pada program aksi yang berorientasi pada

analisis dan interpretasi, sehingga perlu

kepentingan publik. Sehingga eksistensi

kiranya untuk mengetahui lebih jauh

administrasi publik tidak hanya sekedar

tentang perencanaan pembangunan bidang

lukisan saja melainkan adanya manfaat

ketahanan pangan di daerah.

bagi kepentingan publik. Jadi administrasi

di

lihat

perencanaannya

bagaimana kemudian

Berdasarkan uraian tersebut

maka

publik lebih menekankan pada peranan

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

publik untuk mencapai tujuan. Peranan

bagaimanakah perencanaan pembangunan

administrasi publik pada dasarnya untuk

bidang ketahanan pangan di Kabupaten

mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Pasuruan.

Oleh karena itu, setiap kegiatan dalam administrasi

publik

diupayakan

TINJAUAN PUSTAKA

tercapainya tujuan sesuai dengan yang

Konsep Administrasi Publik

direncanakan

Menurut The liang Gie dalam Silalahi (2007, h.9) definisi administrasi adalah

dan

mengandung

rasio

terbaik antara input dan output.

penataan

Perencanaan Menurut Faludi (1973, h.7-8) teori

terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan

perencanaan terdiri dari dua tipe yaitu

oleh sekelompok orang dalam suatu kerja

procedural theory dan substantive theory.

sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Procedural

Sedangkan Luther Gulick yang dikutip

mengembangkan

dalam Syafiie (2006, h.14) mengatakan

perencanaan dianggap sebagai serangkaian

segenap

rangkaian

kegiatan

theory

bersifat

teori

yang

keilmuan, general,


prosedur untuk mencapai tujuan dalam

fakta yang akan digunakan sebagai bahan

perencanaan.

untuk

Terdapat

urutan

logis

melaksanakan

suatu

rangkaian

perencanaan yang mesti diikuti untuk

kegiatan / aktivitas kemasyarakatan, baik

menghasilkan rencana bergantung kepada

yang bersifat fisik (material) maupun

aspek administratif. Sedangkan substantive

nonfisik (mental dan spiritual), dalam

theory lebih mengarah kepada pemahaman

rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

terhadap konsep dan metoda yang sesuai

Perencanaan pembangunan daerah

untuk memecahkan persoalan-persoalan

akan membentuk tiga hal pokok, yang

yang

meliputi:

dihadapi

dan

memberikan

perencanaan

komunitas,

fleksibilitas dalam merumuskan persoalan

menyangkut suatu area (daerah), dan

dan cara pemecahan persoalan tersebut.

sumber daya yang ada di dalamnya.

Proses

perencanaan

menurut

Sehingga dalam hal inilah penentuan

Conyers dan Hills dapat dilihat pada

prioritas perlu dilakukan yang dalam

Gambar 2.1. Proses Perencanaan .

prakteknya

dilakukan

melalui

proses

perencanaan (Riyadi dan Bratakusumah. 2004, h.7) Perencanaan pembangunan daerah juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan daerah oleh Pemerintah

Provinsi

atau

Pemerintah

Kabupaten/Kota yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan

memanfaatkan

memperhitungkan Gambar 2.1. Proses Perencanaan . Sumber : Conyers dan Hills (1990, h.74)

kemampuan

dan sumber

daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi,

serta

Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan pembangunan

perkembangan

menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004,

mempunyai konsep yang sama dengan

h.7), adalah suatu proses perumusan

perencanaan pembangunan seperti yang

alternatif-alternatif

diuraikan oleh para ahli. Perencanaan

atau

keputusan-

keputusan yang didasarkan pada data dan

global.

memperhatikan Perencanaan

pembangunan daerah pada hakekatnya

pembangunan

daerah

bukanlah


perencanaan dari suatu daerah, tetapi

disini adalah konsep ketahanan pangan

perencanaan untuk suatu daerah, dimana

tidaklah harus sama artinya dengan konsep

daerah

swasembada pangan. Bagi negara-negara

melakukan

berdasarkan

perencanaan

informasi

detil

seperti Taiwan dan Singapura misalnya,

menyangkut sumberdaya, permasalahan,

yang mempunyai tingkat konsumsi yang

dan potensi daerah setempat (Kuncoro,

relatif kecil tidak diperlukan swasembada

2004, h.46-47).

pangan untuk mencapai kondisi ketahanan

Pembangunan Ketahanan Pangan

pangan yang tangguh. Sebab kebutuhan

Ketahanan

yang

pangan

merupakan

pangan

negara-negara tersebut dapat

salah satu tujuan utama yang sekaligus

dipenuhi dari perdagangan pangan dunia

berfungsi

dengan mudah (Kartasasmita, 2005).

sebagai

instrumen

pembangunan. Sistem ketahanan pangan nasional merupakan salah satu landasan

METODE PENELITIAN

pembangunan sehingga sudah semestinya dijadikan

prioritas

penanganan

perhatian

pemerintah.

Penelitian

ini

dilakukan

dengan

dan

pendekatan deskriptif kualitatif dengan

Ketahanan

lokasi penelitian di Kantor Ketahanan

Pangan memenuhi kriteria barang publik

Pangan

sehingga

meski

Kabupaten Pasuruan. Sumber data dari

dilakukan pemerintah termasuk melalui

data primer dan data sekunder. Data

intevensi

primer diperoleh dari hasil observasi dan

pembangunannya

pasar.

Kebijakan

ketahanan

dan

Penyuluhan

Pertanian

pangan dievaluasi berdasarkan “minimum

wawancara

cost”,

sekunder berupa laporan, dokumentasi foto

bukan”

maximum

benefit”

(Simatupang, 2006, h.1).

dan

Pembangunan ketahanan pangan

dengan

tulisan-tulisan

informan.

yang

Data

berhubungan

dengan tujuan penelitian ini. Teknik

merupakan pondasi utama pembangunan

pengumpulan

nasional ke depan. Tanpa pembangunan

wawancara, dokumen dan triangulasi.

pangan

kesenjangan

Teknik analisis data dilakukan dengan

pemenuhan kebutuhan pangan, bahkan

langkah-langkah model analisis interaktif

kelaparan dan kurang gizi berkepanjangan

dengan prosedur reduksi data, penyajian

dapat

data

akan

terjadi

mengancam

ketahanan

sosial,

ekonomi dan politik nasional. Dengan demikian,

ketahanan

pangan

dan

data

menarik

verifikasi.

nasional

merupakan agregat dari ketahanan pangan rumah tangga. Yang perlu kita perhatikan

PEMBAHASAN

melalui

observasi,

kesimpulan

atau


Perencanaan pembangunan bidang

pembangunan adalah suatu pengarahan

ketahanan pangan merupakan salah satu

penggunaan sumber-sumber pembangunan

bagian dari perencanaan pembangunan

(termasuk sumber-sumber ekonomi) yang

daerah di Kabupaten Pasuruan dimana

terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-

secara

tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih

menyeluruh

perencanaan

pembangunan itu menggunakan sumber

baik secara lebih efisien dan efektif.

daya yang ada untuk mencapai tujuan. Hal

Dalam

perencanaan

ini sesuai dengan pendapat Conyers and

pendekatan

Hills (1990, h.3) bahwa perencanaan

diperlukan.

merupakan suatu proses berkelanjutan

perencanaan

yang melibatkan keputusan atau pilihan

melibatkan masyarakat tidak menutup

tentang cara-cara alternatif menggunakan

kemungkinan

sumber daya yang tersedia untuk mencapai

macam kebutuhan kegiatan pembangunan

tujuan tertentu pada masa yang akan

oleh karena itu dibutuhkan suatu batasan

datang.

agar kegiatan yang direncanakan untuk Secara

perencanaan ketahanan

normatif

masih

sangat

Hal ini karena dalam suatu pembangunan

yang

menimbulkan

berbagai

mekanisme

suatu pembangunan tidak dan melebar

bidang

kemana-mana sehingga bisa terfokus pada

juga

menggunakan

tujuan yang di harapkan. Kondisi tersebut

perencanaan

pembangunan

juga

pembangunan pangan

mekanisme

top-down

suatu

didukung

Abe

(2005,

h.80)

secara umum dengan mengikuti berbagai

menyatakan bahwa suatu keinginan tentu

pendekatan yaitu: pendekatan atas turun

saja memiliki kadar subyektifitas yang

(top

tinggi dan cenderung tanpa

down),

(bottom-up),

pendekatan

bawah

naik

pendekatan partisipatif dan

pendekatan teknokratik.

(top-down)

penyampaian

Oleh sebab itu maka perencanaan

top-down ini

Perencanaan dengan pendekatan atas-turun

jelas.

merupakan arah/kebijakan

batas yang

agar

dilakukan

dapat

dengan tujuan

menghasilkan

suatu

perencanaan yang jelas dan mengarah pada suatu tujuan pembangunan

sebagaimana

pembangunan, strategi, potensi daerah dan

mestinya, sehingga

kemampuan keuangan daerah dari tingkat

dari rencana-rencana tersebut nantinya

pemerintahan yang lebih tinggi kepada

dapat mencapai tujuan secara optimal.

tingkat pemerintahan yang lebih rendah

Pada

sampai kepada masyarakat melalui forum

Pasuruan yang digunakan sebagai batasan

Musrenbang. Tjokroamidjojo (1994, h.12)

dalam perencanaan adalah RPJPD dan

menyatakan

RPJMD,

bahwa

perencanaan

pemerintah

diharapkan

daerah

sedangkan

pada

aplikasi

Kabupaten

bidang


ketahanan pangan selain mengaju pada dua

menentukan suatu kebijakan publik untuk

hal tersebut juda mengacu pada Renstra

pembangunan

SKPD. Dalam renstra ini dijabarkan tujuan

masyarakat tidak dapat ditetapkan serta

dan

bidang

merta oleh pemerintah tanpa mengetahui

ketahanan pangan melalui program dan

kondisi yang sebenarnya, tetapi harus

kegiatan

berdasarkan aspirasi masyarakat, karena

sasaran

pembangunan

yang

ada

dengan

harapan

harus

perencanaan yang dilakukan dari tingkat

yang

bawah dapat terarah dan sesuai dengan

terbaik

arah tujuan pembangunan.

masyarakat itu sendiri.

(2004,

h.

54)

Kuncoro

mengerti

bagi

apa

yang

masyarakat

adalah

Riyadi

dan

bahwa

Bratakusumah (2004, h.309) menyatakan

perencanaan pembangunan saat ini masih

bahwa pembangunan termasuk kegiatan

banyak didominasi oleh pendekatan top-

perencanaan seharusnya berangkat dari

down, dimana

keinginan dan

memainkan

menyatakan

paling

melibatkan

pemerintah

peran

dalam

pusat

menentukan

dan

seyogyanya

alokasi anggaran untuk daerah tanpa

menemukenali

banyak memperhatikan prioritas lokal.

dari

Dalam menjaring aspirasi prakarsa

dimulai

dengan

potensi dan

kebutuhan

masyarakat sebagai

penerima

manfaat

dan

penanggung

resiko

pembangunan. Lebih lanjut Abe (2005, h.

Musrenbang adalah salah satu bentuk

28) menjelaskan bahwa suatu perencanaan

dalam perencanaan dengan pendekatan

yang

bawah-naik

dengan

melalui

masyarakat

forum

tersebut

masyarakat

dan

kemampuan

baik

adalah

perencanaan

yang

(bottom-up).

Perencanaan

mampu secara tepat menetapkan pilihan,

juga merupakan

perencanaan

yang disesuaikan dengan kondisi yang ada.

partisipatif, di sini

Data atau informasi akan menjadi penentu

pendekatan

seluruh

pemangku

kepentingan

dalam proses ini. Semakin akurat data

pembangunan (stakeholders) diharapkan

yang ada, akan semakin baik perencanaan

ikut berpartisipasi di dalamnya. Partisipasi

bisa disusun. Dengan adanya partisipasi

masyarakat

masyarakat akan dapat lebih diketahui apa

dalam

perencanaan

pembangunan ditujukan untuk mengenali

keinginan

permasalahan

dilingkungan tersebut, selain itu mereka

dan

mengumpulkan

dan

akan

benar

oleh

bertanggungjawab atas segala hal yang

masyarakat, sehingga hasilnya ditujukan

menyangkut pembangunan yang mereka

untuk

rencanakan.

mencapai

secara

riil

tujuan-tujuan

sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Dalam

merasa

masyarakat

kebutuhan apa saja yang memang benardibutuhkan

lebih

kebutuhan

Hal

ini

memiliki

sesuai

dan

dengan

pendapat Conyers (1992, h.163) bahwa


jika

masyarakat

implementasi

terlibat

rencana

dalam

apalagi

jika

pemerintah

daerah/perencanaan

teknokratik. Jalur masyarakat dimulai dari

memiliki kontrol atas sumber daya maka

Musrenbang.

kemungkinan besar masyarakat akan lebih


merasa memiliki dan dihargai.

melalui jalur pemerintah dilakukan oleh

Dalam

rangka

perencanaan

Sedangkan

perencanaan

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan


Pertanian.

idealnya harus ada keseimbangan antara

perencanaan melaui jalur pemerintah ini

pendekatan top down (atas bawah) dan

adalah program atau kegiatan seperti yang

bawah atas (bottom up) seperti apa yang

tercantum dalam Rancangan

diungkapkan oleh Kuncoro (2004, h.58)

Kerja Satuan

bahwa sistem perencanaan pembangunan

(Renja-SKPD).

dengan

dilakukan oleh Kantor Ketahanan Pangan

menggunakan pendekatan top

Hasil

keluaran

Kerja

Rencana

Perangkat Daerah

Perencanaan

dan

akan menjamin adanya keseimbangan-

diusahakan untuk memperhatikan aspirasi

keseimbangan antara prioritas nasional

kelompok

dengan aspirasi lokal dalam perencanaan

penyerapan aspirasi ini belum maksimal

pembangunan

dari

karena adanya kendala bahwa masyarakat

penjelasan informan dan dokumen yang

khususnya kelompok tani masih belum

dikaji oleh peneliti dapat diinterpretasikan

mengerti benar tentang program dan

bahwa dalam perencanaan pembangunan

kegiatan Kantor Ketahanan Pangan dan

bidang ketahanan pangan lebih banyak

Penyuluhan Pertanian .

menggunakan pendekatan top down hal ini

Didalam

Namun

disebabkan

karena

kurangnya

masyarakat

terkait

dengan

usulan

Pertanian

yang

down planning dan bottom up planning

daerah.

Penyuluhan

dari

tani,

pembangunan

meskipun

suatu daerah

telah

dalam

perencanaan pasti

akan

program

melibatkan berbagai unsur atau pihak baik

pembangunan bidang ketahanan pangan,

sebagai objek maupun sebagai subjek.

masyarakat dan stakeholder masih sangat

Tingkat

rancu

tersebut akan terbagi dalam berbagai

dengan

Ketahanan

keberadaan

Pangan

dan

Kantor

keterlibatan

Penyuluhan

macam

Pertanian dengan Dinas Pertanian dan

adanya

Tanaman Pangan Kabupaten Pasuruan.

diperlukan

Perencanaan

mekanisme

pembangunan

bidang

berbagai

fungsi dan peranan. perbedaan adanya

pihak

Dengan

tersebut

maka

koordinasi

dalam

perencanaan

proses

ketahanan pangan dilakukan melalui dua

pembangunan, sehingga diharapkan proses

jalur yaitu jalur masyarakat dan jalur

pembangunan dapat dilaksanakan secara


sinergis dan harmonis antara pihak-pihak

Perangkat

yang terlibat. Riyadi dan Bratakusumah

dalam

(2004, h.310) mengungkapkan koordinasi

kegiatan yang akan dimuat dalam Renja-

dalam

SKPD. Pada tingkat kabupaten yaitu

pembangunan pada

hakikatnya

rangka

merupakan upaya untuk menyerasikan dan

musrenbang

menyelaraskan

dilakukan

aktivitas-aktivitas

Daerah

(Renja-SKPD)

menetapkan

kabupaten, dalam

rangka

dan

prioritas

koordinasi menentukan

pembangunan yang dilaksanakan oleh

prioritas pembangunan daerah namun di

berbagai komponen, baik pemerintah,

Kabupaten Pasuruan forum SKPD baru

swasta

Dalam

dilakukan pada tahun 2012. Hal ini tidak

hendaknya

sesuai dengan surat edaran menteri yang

maupun

pelaksanaannya, diterapkan

masyarakat. koordinasi

dalam

keseluruhan

proses

seharusnya

forum

SKPD

harus

pembangunan sejak dari perencanaan,

dilaksanakan berurutan sesuai dengan

pelaksanaan,

tahapan yang harus dilalui.

pengendalian

dan

pengawasan sampai dengan evaluasinya. Dalam

perencanaan

menggunakan gabungan pendekatan atas-


turun (top down), pendekatan bawah-naik

Kabupaten Pasuruan melalui beberapa

(bottom up) dan pendekatan partisipatif

tahapan koordinasi dengan melibatkan

secara bersamaan. Perencanaan dengan

banyak pihak. Tahapan koordinasi tersebut

pendekatan atas-turun (top down), berupa

dimulai dari musrenbang desa/kelurahan

penyampaian

sampai dengan musrenbang kabupaten.

pembangunan, strategi, potensi daerah, dan

Koordinasi

kemampuan

dilakukan

proses

Musrenbang dilaksanakan dengan

di

tingkat

melalui

desa/kelurahan.

desa/kelurahan

forum

Sedangkan

arah/kebijakan

keuangan

daerah

musrenbang

masyarakat.

Sedangkan

di

bawah-naik

(bottom

tingkat

kepada

pendekatan up)

berupa

kecamatan, koordinasi dilakukan melalui

penjaringan aspirasi dan prakarsa dari

forum

Pada

masyarakat. Pendekatan partisipatif berupa

selanjutnya

pelibatan berbagai komponen pemegang

adalah pada tingkat dinas atau disebut

peran pembangunan (stakeholders) dalam

dengan Forum Satuan Kerja Perangkat

perencanaan

Daerah (Forum SKPD). Pada forum ini,

maksud agar perencanaan pembangunan

koordinasi

tersebut efektif dan dapat mengakomodasi

musrenbang

perencanaan

kecamatan.

pembangunan

mensinkronkan

dilaksanakan prioritas

untuk kegiatan

pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan

pembangunan

dengan

aspirasi masyarakat. Pada

setiap

tahapan

forum

Musrenbang, tidak dimungkinkan untuk


melibatkan seluruh masyarakat oleh karena

sangat jarang muncul dalam musrenbang.

itu

Dalam hal ini sebaiknya pemerintah

diwakili oleh

unsur-unsur

dalam

masyarakat yang dianggap strategis, yang

hendaknya

lebih

intensif

mau

atau

pemahaman

dan

memberikan

mampu

memberikan

sosialisasi

partisipasinya

dalam

perencanaan

masyarakat tentang keseimbangan aspek

pembangunan.

Strategis,

dalam

arti

fisik dan non fisik dalam pembangunan.

memiliki posisi yang menentukan dalam

Dalam proses koordinasi perencanaan

masyarakat (menjadi panutan masyarakat).


Mau, dalam arti bersedia secara sukarela

forum SKPD baru dilaksanakan pada

menyumbangkan tenaga, pemikiran, dan

tahun 2012. Forum SKPD ini adalah suatu

waktunya. Mampu, dalam arti sanggup

forum yang mempertemukan antara Kantor

memberikan

Ketahanan

bahwa

kontribusinya,

untuk

terlibat

mengingat

dalam

Pangan

dan

kepada

Penyuluhan

proses

Pertanian dengan Stakeholder. Adanya

penyusunan rencana pembangunan dan

forum ini akan lebih banyak menampung

menghasilkan rencana yang berkualitas

usulan dari para pemangku kepentingan

dibutuhkan beberapa persyaratan antara

sehingga program ataupun kegiatan dapat

lain: memahami permasalahan dan cara

tepat sasaran. Selama ini stakeholder

mengatasinya (cukup memiliki wawasan),

kurang dilibatkan dalam forum koordinasi

mampu

tingkat

berkomunikasi

(diskusi),

SKPD

sehingga

perencanaan

memahami makna demokrasi, memahami


proses

kurang tersosialisasi ini berujung pada

pengambilan

keputusan,

dan

mengutamakan kepentingan umum.

usulan

Pada umumnya di masyarakat level

yang

terkait

dengan

bidang

ketahanan pangan sangat kurang dan

bawah, sangat sulit mendapatkan unsur-

berujung

unsur masyarakat yang memiliki semua

pembangunan bidang ketahanan pangan.

persyaratan tersebut. Oleh karena itu jika

Hal ini sesuai dengan pernyataan Conyers

secara

(1992, h.82) bahwa hambatan dalam

umum

musrenbang

keluaran

desa/kelurahan

(output) didominasi

oleh usulan-usulan kegiatan yang bersifat fisik.

pada

gagalnya

perencanaan

perencanaan adalah kurangnya koordinasi. Perencanaan

bidang

ketahanan

Selain itu pembangunan yang

pangan termasuk pada teori substantif

bersifat fisik lebih mudah di lihat secara

(theory in planning) hal ini sesuai dengan

nyata

dapat

pernyataan Muluk (2007, h.13) bahwa

langsung bisa dinikmati berbeda dengan

teori substantif (theory in planning) lebih

usulan kegiatan yang bersifat non fisik

merujuk pada

perkembangannya

dan

bidang perhatian atau


substansi bidang yang direncanakan, lebih

planning), menentukan tujuan perencanaan

lanjut lagi dikemukakan oleh Faludi (1993,

(specify planning goals), dan merumuskan

h 7-8) bahwa substantive theory lebih

tujuan (formulate objectives).

mengarah kepada pemahaman terhadap

B.

konsep dan metoda yang sesuai untuk memecahkan

Pengumpulan data termasuk salah

yang

satu tahap dalam proses penyusunan

dihadapi dan memberikan fleksibilitas

rencana pembangunan bidang ketahanan

dalam merumuskan persoalan dan cara

pangan. Pengumpulan data dan informasi

pemecahan

Oleh

mengenai permasalahan dan kondisi nyata

karena itu sangat diperlukan perencanaan

di lapangan, yaitu data potensi wilayah

teknokratik

pangan

terkait dengan ketahanan pangan seperti

terdiri dari beberapa tahapan perencanaan

kondisi pertanian, perikanan, peternakan

yaitu :

dan data pendukung lain yang bisa

A.

persoalan-persoalan

Pengumpulan dan Analisa Data

persoalan

bidang

tersebut.

ketahanan

Penentuan Tujuan

digunakan

sebagai

Pada perencanaan pembangunan

perencanaan, data dari lapangan seperti dari

tujuan

petugas gizi, PLKB, data usulan yang lalu

targetnya

mengacu

pada

Lapangan,

RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2008-

yang

2013 dan Renstra Kantor Ketahanan

evaluasi

Pangan

Pertanian

kegiatan sebelumnya, aspirasi masyarakat

Kabupaten Pasuruan tahun 2008-2013

baik secara tertulis maupun secara lisan,

yang didalamnya memuat tentang visi,

kebijakan

misi dan tujuan pembangunan. Dengan

pembangunan pemerintah daerah, produk

adanya acuan tersebut digunakan sebagai

hukum daerah, sumber dana dan informasi

dasar dari proses perencanaan dan sesuai

lain

terkait

dengan

dengan Conyers dan Hills (1990, h. 74)

pemerintahan

daerah

masuk pada tahap pertama yaitu The

ketahanan

decision to adopt planning, keputusan

dikumpulkan dan dianalisis oleh Kantor

awal

perencanaan

Ketahanan

Pangan

sebagai alat untuk memecahkan masalah

Pertanian.

sehingga

pembangunan mencapai tujuan dan sasaran

sebagai dasar dari perencanaan apa yang

hasil yang diinginkan. Pada tahap ini

dibuat, dari data akan dapat diketahui gap

ditetapkan

organisasi

antara data potensial dan data aktual

(establish organisational framework for

sehingga akan dapat dilihat permasalahan

dan

untuk

Penyuluhan

mengadopsi

kerangka

kerja

belum

Pertanian

analisa

bidang ketahanan pangan dalam penentuan dan

Penyuluh

bahan

terakomodir,

pelaksanaan

dan

pangan.

data

hasil

program

dan

strategi

umum

penyelenggaraan untuk

Semua

dan dapat

bidang

data

tadi

Penyuluhan digunakan


yang ada dan akan disusun perencanaan

menyangkut suatu area (daerah), dan

yang terbaik agar tujuan dapat tercapai.

sumber daya yang ada di dalamnya.

Melihat

dapat

Sehingga dalam hal inilah penentuan

diinterpretasikan bahwa pengumpulan data

prioritas perlu dilakukan yang dalam

merupakan salah satu tahapan terpenting

prakteknya

dalam proses perencanaan seperti apa yang

perencanaan (Riyadi dan Bratakusumah.

disampaikan oleh Blakely dalam Arsyad

2004, h.7). Sehingga dalam penyusunan

(2004, h.134), menyatakan bahwa salah

rencana harus berdasarkan skala prioritas

satu tahap yang paling penting dalam

sesuai dengan kebutuhan baik itu yang

perencanaan adalah pengumpulan dan

berupa pambangunan fisik maupun non

analisis data. Lebih lanjut Abe (2005, h.

fisik, hal ini lebih lanjut di pertegas oleh

28) menjelaskan bahwa suatu perencanaan

pernyataan

yang

yang

(2004, h.7), perencanaan pembangunan

mampu secara tepat menetapkan pilihan

adalah suatu proses perumusan alternatif-

yang disesuaikan dengan kondisi yang ada.

alternatif atau keputusan-keputusan yang

Data atau informasi akan menjadi penentu

didasarkan pada data dan fakta yang akan

dalam proses ini. Semakin akurat data

digunakan

yang ada akan semakin baik perencanaan

melaksanakan suatu rangkaian kegiatan /

bisa disusun.

aktivitas

kondisi

baik

adalah

diatas

perencanaan

dilakukan

Riyadi

melalui

dan

sebagai

proses

Bratakusumah

bahan

kemasyarakatan,

baik

untuk

yang

Tahap penggumpulan dan analisis

bersifat fisik (material) maupun nonfisik

data ini juga sesuai dengan tahapan yang

(mental dan spiritual), dalam rangka

dikemukakan oleh Conyers and Hills

mencapai tujuan yang lebih baik.

(1990, h.74) yaitu collect and analyse

Secara

garis

besar

data, pada tahap ini dibutuhkan analisa

perencanaan

situasi

dan

ketahanan pangan diawali dengan : 1).

masalah perencanaan. Pengumpulan data

Penentuan tujuan yang disesuaikan dengan

dan analisa data merupakan bagian dari

RPJMD Kabupaten Pasuruan dan Renstra

identifikasi

membutuhkan


sumber daya keuangan, tenaga kerja

Pertanian; 2). Pengumpulan dan analisis

terlatih dan akses ke berbagai macam

data yang diperoleh dari berbagai sumber

fasilitas.

seperti data potensial dan data aktual

untuk

menentukan

masalah,

sifat

Perencanaan pembangunan daerah

pembangunan

proses bidang

terkait dengan ketahanan pangan seperti

akan membentuk tiga hal pokok, yang

pertanian,

meliputi:

peternakan yang dapat dijadikan dasar bagi

perencanaan

komunitas,

perikanan,

perkebunan,


perencanaan; dilakukan

3).

Koordinasi

sebagai

pemecahan

upaya

masalah

yang

identifikasi

perencanaan

pembangunan

bidang ketahanan pangan. Selaras dengan

proses

itu, Surat Edaran Bersama Menteri Negara

perencanaan untuk menentukan program

Perencanaan Pembangunan Nasional /

dan kegiatan prioritas diantara alternatif

Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam

pilihan

usulan

Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan

masyarakat dan pelaksanaannya melalui

050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis

forum musrenbang dan koordinasi internal

Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007

yang dilakukan oleh Kantor Ketahanan

juga menegaskan bahwa Musrenbang di

Pangan dan Penyuluhan Pertanian; 4).

setiap tingkatan harus melibatkan peran

Penyusunan

seluruh komponen masyarakat termasuk

yang

Penyusunan

dalam

khususnya

diperoleh

rencana

dari

program/kegiatan.

perencanaan disesuaikan

kelompok

tani

sebagai

salah

satu

dengan acuan yaitu RPJMD Kabupaten

stakeholder

pembangunan

Pasuruan dan Renstra Kantor Ketahanan

didengarkan aspirasi dan kebutuhannya.

Pangan dan Penyuluhan Pertanian; 5).

Keterlibatan stakeholder

dalam

Pelaksanaan program dan kegiatan; 6).

perencanaan

Monitoring dan evaluasi.

ketahanan pangan masih kurang dalam

Dari disimpulkan perencanaan ketahanan

penjelasan bahwa

secara

pembangunan pangan

perencanaan

diatas

yang

sesuai disampaikan

pembangunan

untuk

bidang

dapat

mekanisme bottom up yaitu keterlibatan

umum

kelompok tani dalam musrenbang mulai

bidang

dari tingkat desa maupun sampai pada

dengan

tingkat kabupaten. Kelompok tani pada

oleh

tahun

2011

sudah

terlibat

dalam

Conyers and Hills (1990, h.74) sehingga

perwakilan sebagai stakeholder dalam

dapat

perencanaan

perencanaan meskipun kelompok tani yang


ikut dalam perencanaan di musrenbang

Kabupaten Pasuruan mendukung model

karena kebanyakan mereka merupakan

perencanaan Conyers and Hills.

perangkat desa atau tokoh masyarakat

dikatakan

bahwa

Dalam Undang-undang Republik

yang sebagian besar ikut serta dalam

Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

musrenbang.

Sistem

kelompok tani yang terkait dengan bidang

Perencanaan

Pembangunan

Pada

pangan

saat

kurang

itu

usulan

Nasional telah memberikan ruang bagi

ketahanan

hal

ini

partisipasi seluruh pelaku pembangunan

disebabkan karena mereka cenderung lebih

termasuk kelompok tani untuk ikut terlibat

mengusulkan sarana dan prasarana fisik,

dalam perencanaan pembangunan daerah

kelompok tani belum begitu mengetahui


tentang program dan kegiatan terkait

Kompleksitas persoalan ini terajut dari

dengan ketahanan pangan dan masih rancu

adanya dominasi elit lokal, lemahnya

dengan Dinas Pertanian dan Tanaman

kemauan

politik

Pangan. Namun secara riil kelompok tani

menjamin

partisipasi,

baru terlibat pada tahun 2012 dalam

organisasi

kemasyarakatan

pelaksanaan

rendahnya kesadaran masyarakat dalam

forum

Ketahanan

SKPD

Pangan

dan

Kantor

Penyuluhan

pemerintah belum

untuk kuatnya

lokal,

dan

berpartisipasi.

Pertanian yang mempertemukan antara stakeholder dengan Kantor Ketahanan

KESIMPULAN

Pangan dan Penyuluhan Pertanian. Dengan

Perencanaan pembangunan bidang

kurang dilibatkannya stakeholder dalam

Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan

perencanaan

bidang

pendekatan

atas-turun

(top-down),

ketahanan pangan akan dapat menghambat

pendekatan

bawah-naik

(bottom-up),

berhasilnya

pendekatan partisipatif, dan pendekatan

pembangunan

suatu

perencanaan

pembangunan bidang ketahanan pangan.

teknokratik

Hal ini sesuai dengan pernyataan Abe

namun

(2005, h. 30) lebih lanjut mengatakan


bahwa

didominasi oleh pendekatan atas bawah

kegagalan

perencanaan

lebih

dalam

realisasi

disebabkan

tidak

(top

(perencanaan

kecenderungan

down).

Mekanisme

substantif), perencanaan

perencanaan

terlibatnya massa rakyat dalam proses


perencanaan.

melalui

Akibatnya,

apa

yang

beberapa

tahapan

koordinasi

diputuskan bukan mewakili kepentingan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

rakyat,

Desa/Kelurahan,

melainkan

kepentingan

Musyawarah

sekelompok orang yang mengatasnamakan

Perencanaan Pembangunan Kecamatan, ,

rakyat.

Lebih

terlibatnya

alasan

kurang

Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah

tani

untuk

(SKPD) dan Musyawarah Perencanaan

dimungkinkan

masih

Pembangunan

kelompok

berpartisipasi rendahnya

lanjut

kesadaran

kelompok

Kabupaten.

Tahapan

tani

perencanaan teknokratik dilakukan oleh

terhadap perencanaan hal ini didukung


juga oleh pernyataan Muluk (2010, h.6-7)

Pertanian dimulai dari penentuan tujuan,

bahwa peningkatan partisipasi masyarakat

pengumpulan

dalam pemerintahan daarah Indonesia

penyusunan rencana. Secara umum siklus

tidak segera tercapai tujuannya karena

perencanaan

menghadapi

ketahanan pangan telah sesuai dengan

berbagai

persoalan.

dan

analisa

pembangunan

data

dan

bidang


siklus perencanaan Conyers and Hills

dengan profil Kantor Ketahanan Pangan

(1990, h.74). Keterlibatan stakeholder

dan

dalam proses perencanaan pembangunan

mengatasi faktor kelemahan dalam hal

bidang ketahanan pangan secara murni

Sumber Daya Manusia Perencana baik

kurang dilibatkan dalam

musrenbang,

secara kuantitas ataupun kualitas tenaga

merupakan

fungsional perencana di Kantor Ketahanan

sebagian

besar

mereka

Penyuluhan

Pangan

bertindak sebagai perangkat.

Kelompok

Kabupaten

tani juga belum begitu mengerti tentang

Pemerintah

program dan kegiatan ketahanan pangan.

melakukan pengadaan tenaga fungsional

dalam

perencanaan

Penyuluhan

Untuk

perwakilan sebagai tokoh masyarakat atau

Saran

dan

Pertanian.

Pasuruan,

Pertanian

disarankan

Kabupaten

agar

Pasuruan

perencana dan memberikan pendidikan

pembangunan ketahanan pangan adalah

seperti

sosialisasi

pemerintah

perencanaan kepada aparat struktural yang

terutama di tingkat desa/kelurahan tentang

ada. Dengan keikutsertaan aparatur dalam

perlunya

pendidikan

kepada

aparat

keterlibatan

Kelompok

Tani

bimbingan

teknis

perencanaan,

(bimtek)

maka

akan

Nelayan Andalan (KTNA) dalam berbagai

diperoleh suatu aparatur yang berkualitas

tingkatan

dari

dalam bidang perencanaan, yang tidak saja

musrenbang kelurahan, kecamatan sampai

dalam hal keahlian dan keterampilan

kabupaten.

perencana namun juga pada kompetensi

usulan

musrenbang

Terkait

yang

mulai

dengan

rendahnya

berhubungan

dengan

sesuai bidang tugasnya.

pembangunan bidang ketahanan pangan diperlukan

suatu

usaha

peningkatan

sosialisasi terhadap profil, program dan kegiatan dari Kantor Ketahanan Pangan Dan

Penyuluhan

Pertanian

sehingga

masyarakat atau stakeholder yang terkait lebih mengenal dan mengetahui apa itu Kantor

Ketahanan

Pangan

Dan

Penyuluhan Pertanian agar tidak lagi rancu keberadaannya dengan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan dilakukan pada saat kegiatan penyuluhan, temu teknis dapat juga dengan memberikan brosur terkait

DAFTAR PUSTAKA Abe,

Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif. Pembauran. Yogyakarta Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Ekonomi Daerah. Yogyakarta:BPFE Baliwati YF, K Roosita. 2004. Sistem Pangan dan Gizi dalam Pengantar Pangan dan Gizi. Penebar Swadaya. Jakarta Bappenas, 2010. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2010. Jakarta Conyers, Diana And Peter Hills. 1990. An Introduction to Development Planning in The Third World. John


Wiley & Sons Chichester. New York Conyers, Diana. 1992. Perencanaan Sosial Dunia Ketiga Suatu Pengantar. Gajah Mada Uiversity Press. Yogyakarta. Faludi, Andreas. 1973. Planning Theory.Pergamon Press. UK Kartasasmita, Ginanjar. 1997. Administrasi Pembangunan, Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta. Keban, Yaremis T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, teori dan Isu. Gava Media.Jakarta. Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Erlangga. Jakarta Muluk, Khairul. 2007. Kegagalan Pembangunan : Pelajaran Bagi Perencanaan Pembangunan Daerah. Spirit Publik. Vol 3, No. 1, April 2007 Hal. 7-14. Riyadi & Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Silalahi, Ulbert. 2007. Study Tentang Ilmu Admnistrasi, Konsep, Teori dan Dimensi, Sinar Baru Alensindo. Bandung. Simatupang, Pantjar. 2006. Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional. Makalah disampaikan pada Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Manado Convention Centre, 18-20 Juni 2006. Soekartawi, 1990. Prnsip dasar Perencanaan Pembangunan. Dengan Pokok Bahasan Perencanaan Pembangunan daerah. CV rajawali. Jakarta Utara.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Rineka Cipta. Jakarta. Thoha, Miftah. 2010. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Kencana Prenada Media Group. Jakarta Tjokroamidjojo, Bintoro 1994. Pengatar Administrasi Pembangunan. LP3ES. Jakarta Todaro, Michael P dan Smith, Stephen C. 2006. Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan. Erlangga. Jakarta

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN PASURUAN

Recommend Documents