PROSPEK EKONOMI PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Oleh : Abdullah Munzir*) *) Dekan Fakultas Perikanan Universitas Bung Hatta & Peneliti Pusat Kajian Mangrove dan Kawasan Pesisir – Universitas Bung Hatta Padang
ABSTRAK Arti penting dan nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan bagi pembangunan masyarakat Indonesia dapat dianalisa melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan sosial ekonomi. Dari aspek ini patut dikedepankan bahwa sekitar 60% atau 140 juta penduduk Indonesia berdomisili di wilayah pesisir dengan rataan pertumbuhan 2% per tahun. Kementrian Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mengungkapkan bahwa sektor kelautan menyumbang 20,06% kepada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sementara industri kelautan menyerap secara langsung lebih dari 16 juta tenaga kerja (Dahuri, 2001). Kedua, pendekatan ekosistem. Dari sisi ini terlihat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 17.508, panjang garis pantai 81.000 km yakni nomor 2 terpanjang di dunia sesudah Kanada, dengan keragaman hayati sumberdaya perikanan laut yang besar. Peneliti Froese, Luna, dan Capuli (1996) mendaftar sebanyak 2.151 jenis ikan laut dan payau yang terdapat di wilayah Indonesia. Secara geodemografis, wilayah pesisir Indonesia dihuni oleh sebaran komunitas dengan struktur sosial ekonomi yang dicoraki oleh pola pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan tempatan. Dalam konteks pembangunan, satuan-satuan komunitas ini kebanyakan hidup miskin, terbelakang, dan tertindas. Tingkat pendapatan, keterbelakangan, dan ketertindasan mereka lebih rendah dibandingkan kelompok marjinal serupa di daerah perkotaan yang mungkin masih bisa menikmati fasilitas publik. Hal ini ironi dengan kekayaan sumberdaya alam yang ada di hadapan di hadapan mereka.
SUMBERDAYA KELAUTAN TERBARUI DAN SUMBERDAYA PERIKANAN Sumberdaya kelautan terbarui (renewable resources) meliputi perikanan tangkap dan budidaya perairan terhadap biota laut seperti ikan, udang, kerang mutiara, kepiting, rumput laut dan biota lainnya. Ke dalam jenis sumberdaya ini juga termasuk hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang. Potensi perikanan tangkap diperkirakan mencapai 6,26 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang aman bagi
Mangrove dan Pesisir Vol. III No. 2/2003
kelestarian sumberdaya sebesar 5,007 juta ton atau 80% dari Maximum Sustainable Yield (MSY). Hingga tahun 2001, daya tangkap baru mencapai sekitar 3,5 juta ton sehingga masih dapat ditingkatkan sebesar 1,5 ton per tahun. Nilai ekonomi dari perikanan tangkap di perairan lautan ini diperkirakan sebesar 15,1 miliyar USD. Perhitungan terhadap produksi yang dapat dicapai dari luas lahan berbagai usaha budidaya laut, budidaya payau, budidaya air tawar, produksi ikan dari perairan 38
umum, mencakup budidaya ikan seperti kakap, kerapu, gobia, budidaya udang, molluska seperti kerang-kerangan, kerang mutiara, tripang, dan jenis biota bernilai ekonomis tinggi lainnya, menunjukkan bahwa nilai produksi kegiatan perikanan ini bersama produksi perikanan laut mencapai 32 milyar USD. Di samping itu potensi industri bioteknologi mencakup
industri bahan baku pangan, industri bahan pakan alami benih ikan dan udang, industri kosmetika, dsb. sebagaimana dikemukakan oleh kementrian DKP ditaksir sebesar 40 milyar USD. Potensi sumberdaya perikanan dan industri bioteknologi kelautan ini secara keseluruhan bernilai 72 milyar USD (Tabel 1).
Tabel 1. Perkiraan Umum Nilai Ekonomi Potensi Sumberdaya Perikanan Indonesia Perbandingan dengan Sasaran Produk Tahun 1999 Volume Harga*) Nilai (US$) (ton)
Persen
Harga*) (US$/ton )
Perkiraan Nilai (US$)
780.040 59.272 1.429.080 2.602.800 77.632 1) 4.948.824
9,91 0,75 18,2 33,1 0,99 62,9
8.000 14.125 4.500 600 450 3.052
6.240.320.000 837.217.000 6.430.860.000 1.561.680.000 34.934.400 15.105.011.400
295.700 70.000 1.200.000 1.801.288 311.000 3.678.888
8.000 14.125 4.500 600 450 2.191
2.365.600.000 988.750.000 5.404.050.000 1.080.722.800 139.950.000 9.979.122.800
482.400 3) 46.000
2)
6,13 0,58
450 5.000
217.080.000 230.000.000
705.600 6.840
450 5.000
317.520.000 34.200.000
3 528.403
4)
0 6,71
1.073
120.000.000 567.080.000
1 712.441
40.000.000 1.417
40.000.000 391.720.000
356.020
5)
4,52
3.000
1.068.060.000
408.200
3.000
1.224.600.000
1.000.000
12,7
10.000
10.000.000.000
527.610
10.000
5.276.100.000
1.039.100
13,2
5.000
5.195.500.000
394.672
5.000
1.973.360.000
Total 7.872.347 100 4.057 Potensi Bioteknologi dta Kelautan *) Total + Bioteknologi Sumber data : 1) KOMNAS KAJIKANLUT (1998) 2) Ditjen Perikanan (1992) 3) dan 6) Ditjen Perikanan yang diolah oleh PKSPL (1999)
31.935.651.400 40.000.000.000
5.313.611 -
3.316 -
17.620.302.800 -
71.935.651.400
-
Komoditi Perikanan Laut 1. Tuna/Cakalang 2. Udang 3. Demersal 4. Pelagis Kecil 5. Lainnya Jumlah Marineculture 1. Rumput Laut 2. Ikan dan Kerangkerangan 3. Mutiara Jumlah Perairan Umum Jumlah Budidaya Tambak Jumlah Budidaya Air Tawar Jumlah
Potensi Lestari (ton)
6)
5)
-
-
Keterangan : *) : Berdasarkan harga satuan pada PROTEKAN 2003 **) : Nilai tambahnya diasumsikan bernilai sama dengan hasil yang diperoleh USA pada tahun 1994 dta : data tidak tersedia
SUMBERDAYA KELAUTAN TAK TERBARUI Sumberdaya kelautan non hayati dan bersifat tak terbarui (non-renewable resources) yang utama adalah minyak dan gas bumi. Data Ditjen Migas tahun 1996 memperlihatkan kemampuan Indonesia memproduksi sekitar 1,6 juta barel minyak
Mangrove dan Pesisir Vol. III No. 2/2003
dan 8,5 kaki kubik gas bumi per hari. Sebesar 35% produksi minyak dan 27% gas bumi berasal dari penambangan lepas pantai. Total nilai sektor migas yang dihasilkan dari wilayah pesisir dan lautan tahun 1995 mencapai Rp. 5,218 triliun. Selain migas, masih terdapat bauksit, timah, biji besi, fosfor, mangaan dan mineral lainnya. 38
SUMBERDAYA LINGKUNGAN
ENERGI
DAN
JASA
Selain sumberdaya di atas, wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki potensi pengembangan energi kinetik dari gelombang, pasang surut (pasut), dan arus. Pemanfaatan energi kinetik dari gelombang dewasa ini dalam penelitian kerjasama antara BPPT dengan Norwegia. Beberapa negara di dunia seperti Perancis, Rusia, Cina, Inggeris, Kanada, Korea Selatan, dan Australia adalah merupakan negara yang sudah memanfaatkan energi kinetik dari pasut. Di Indonesia, diidentifikasi dua lokasi yang sangat potensial untuk pemanfaatan energi pasut ini yaitu di wilayah Bagan Siapi-api dan Merauke. Kisaran pasut di kedua wilayah tersebut mencapai 6 meter. Meskipun secara ekonomis diketahui belum menguntungkan, Indonesia memiliki banyak wilayah estuaria yang luas-luas. Wilayah estuaria merupakan lokasi potensial untuk mendapatkan energi yang dikonversi dari perbedaan salinitas massa air dengan menggunakan prinsip-prinsip termodinamika. Jasa lingkungan wilayah pesisir dan lautan dalam konteks pariwisata bahari dan jalur transportasi sangat penting arti dan nilai ekonominya. Sebagai negara tropika, Indonesia memiliki kawasan terumbu karang dan bakau yang eksotis dan potensial untuk pariwisata. Terumbu karang Indonesia memiliki keragaman ikan hias yang besar yaitu sekitar 263 jenis. Sementara itu Indonesia merupakan tempat komunitas bakau terluas di dunia, yakni 4,25 juta ha atau 27% dari 15,9 juta ha luas hutan bakau dunia. SUMBERDAYA PERIKANAN SUMATERA BARAT Sejauh ini pemanfaatan sumberdaya kelautan yang menonjol di Sumatera Barat adalah kegiatan transportasi, pariwisata, dan terbesar adalah eksplotasi sumberdaya perikanan laut. Menurut Statistik Perikanan Provinsi Sumatera
Mangrove dan Pesisir Vol. III No. 2/2003
Barat Tahun 2000, total produksi ikan di Sumatera Barat pada tahun 2000 adalah 123.570,80 ton. Produksi ini berasal dari tiga kegiatan utama perikanan yaitu : -
-
Perikanan tangkap di laut dengan produksi sebesar 95.580,30 ton Perikanan tangkap di perairan umum (danau, rawa, sungai, telaga) sebesar 7.175,50 ton Perikanan budidaya dengan besar produksi 20.815,00 ton.
Dari besar produksi di atas terlihat bahwa perikanan tangkap di laut memberikan kontribusi terbesar yaitu 77% terhadap total produksi perikanan Sumbar, diikuti oleh perikanan tangkap di perairan umum sebesar 6% dan perikanan budidaya sebesar 17%. Untuk pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan di Sumatera Barat ke depan diperlukan pengkajian dan taksiran yang seksama terhadap potensi sumberdaya perikanan yang bisa dimanfaatkan secara lestari. KEMISKINAN DAN MASALAH PEMBANGUNAN DI WILAYAH PESISIR Secara defenitif, pengertian “masyarakat pesisir“ dapat dipahami sebagai kelompok orang yang tinggal di wilayah pesisir pulau-pulau besar dan kecil. Tipikal yang menonjol dari masyarakat pesisir adalah ketergantungan hidup terhadap sumberdaya pesisir dan kelautan terutama sumberdaya perikanan, tingkat kesejahteraan dan pendidikan rendah, serta ketiadaan akses pada faktor produksi dan kesempatan untuk berkembang. Kemampuan SDM masyarakat pesisir yang rendah menyebabkan ketidakmampuan dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan SDA pesisir dan lautan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Penilaian keadaan demikian, maupun penilaian dengan menggunakan pendekatan struktural, kultural, dan natural, memperlihatkan kenyataan yang sama. Yaitu masyarakat pesisir khususnya 38
para nelayan terperangkap dalam kemiskinan. Di sisi lain, pembangunan di wilayah pesisir berhadapan dengan beberapa masalah antara lain masalah eksploitasi berlebihan di kawasan tertentu seperti Jawa dan Bali sementara di kawasan Indonesia Timur tingkat pemanfaatan masih di bawah optimum. Pembangunan di wilayah pesisir juga dihadapkan dengan masalah-masalah pencemaran dan degradasi kawasan akibat abrasi pantai serta konflik kepentingan penggunaan ruang. Masalah ini berkaitan erat dengan ketiadaan aturan yang jelas tentang penataan ruang dan alokasi sumberdaya di kawasan pesisir dan lautan. PILIHAN STRATEGI DAN ORIENTASI PEMBANGUNAN Meskipun sejak Repelita I diimplementasikan tahun 1968 hingga dicapainya swasembada pangan tahun 1984 pertanian menjadi basis kebijakan pembangunan ekonomi nasional, namun strategi dan orientasi pembangunan sangat kurang menyentuh aspek ekonomi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Orientasi “ke laut dan perikanan“ semakin jauh ketika sektor pertanian tertinggal di belakang kebijakan the ‘great leap forward’ strategy. Yakni strategi lompatan besar yang dilakukan pemerintah untuk membangun industri berteknologi dan berbiaya tinggi seperti industri pesawat terbang dalam obsesi pembangunan menjadikan Indonesia sebagai suatu negara industri modern. Oleh karena itu tidak heran bila masyarakat pesisir dan nelayan hingga saat ini menjadi segmen masyarakat yang terabaikan dan cenderung menjadi kelompok marjinal dalam pranata sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Bahkan menurut Semedi (2001) dalam tulisannya Close to the Stone Far from the Throne. The Story of a Javanese Community, profesi nelayan berada di luar discourse politik Jawa yang lebih berorientasi agraris. Hal ini tampak nyata dalam kebijakan ekonomi pembangunan era Presiden Suharto yang dijuluki media
Mangrove dan Pesisir Vol. III No. 2/2003
massa luar negeri beberapa tahun yang lalu sebagai The Last King of Java. Dilihat dari aspek comparative dan competitive advantage, pilihan strategi kebijakan pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya, resource-based economic policy, yang berorientasi kepada pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikanan mempunyai prospek sangat strategis bagi pembangunan Indonesia ke depan. Ini dapat menjadi salah satu upaya pencerahan pembangunan ekonomi nasional yang saat ini masih berkabut krisis. Masalahnya terletak pada political will dari pemerintah. Sebagaimana pemerintahan pasca krisis 1965 memutuskan pilihan kepada strategi kebijakan pembangunan sektor pertanian terutama dengan mencanangkan pencapaian swasembada beras. Semua kekuatan sosial ekonomi dan politik kala itu dimobilisasi untuk mendukung pilihan kebijakan. Dari dimensi politik rezim yang berkuasa, pilihan tersebut amat strategis karena memperkuat legitimasi kekuasaan dari masyarakat. Namun dari dimensi ekonomi khususnya dalam etape Pembangunan Jangka Panjang II saat ini, pilihan kebijakan demikian amat diskusif. Karena nilai tambah yang diberikan sektor kelautan dan perikanan bisa jauh lebih baik dibanding sektor pertanian. Lagipula, secara de facto, legal authority Indonesia dalam penguasaan wilayah perairannya di forum internasional akan semakin kuat bila pemerintah memobilisasi kekuatan sosial politik untuk mengamankan dan mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk pembangunan nasional ke depan.
38
DAFTAR PUSTAKA
DAHURI, Rokhmin. 2001. Kebijakan Nasional Pengelolaan Wilayah Pesisir. Makalah pada Pelatihan Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu (ICZPM) 8 Oktober 2001 di Jakarta. Kerjasama DKP dan PKSPL IPB. 13 halaman. FROESE, Rainer; Susan M. LUNA dan Emily C. CAPULI. 1996. Dalam PAULY, D. dan P. MARTOSUBROTO. Baseline
Mangrove dan Pesisir Vol. III No. 2/2003
Studies of Biodiversity: The Fish Resources of Western Indonesia. Indonesian Directorate General of Fisheries, German Agency for Technical Cooperation, and International Center for Living Aquatic Resources Management. 313 halaman. DINAS
PERIKANAN PEMDAPROP SUMBAR. 2001. Buku Tahunan Statistik Perikanan Tingkat Propinsi 2000.
38
