PROSPEK PEMGEMBANGAN DAN RESIKO INVESTASI PADA SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN Oleh Dr. Zulhamsyah Imran Staf Pengajar Pada MSP FPIK-IPB dan Peneliti PKSPL IPB
Dr. Arif Satria Dekan FEMA IPB
Focus Group Discussion Penyiapan Shifting Strategi Sektor Perbankan dalam Mendukung Sektor Ekonomi Prioritas Jogjakarta, 17 Desember 2015
1
OUTLINE 1
JASTIFIKASI PEMBANGUNAN MARITIM: PENGEMBANGAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
2
PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN PERMINTAAN SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN
3
ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
4
PELUANG, HAMBATAN DAN POTENSI RESIKO INVESTASI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
5
PELUANG, HAMBATAN DAN POTENSI RESIKO INVESTASI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
6
REKOMENDASI SHIFTING STRATEGIES PENGEMBANGAN INVESTASI SEKTOR KELAUTAN & PERIKANAN 2
JASTIFIKASI PEMBANGUNAN MARITIM: PENGEMBANGAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
3
Reorientasi Arah Pembangunan Setiap Era ERA ORDE LAMA Indonesia negara kepulauan pasca Deklarasi Djuanda 1957; PP Nomor 45/1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Maritim Belanda; Kementerian Perindustrian Maritim (1965): Orientasi Maritim (industri perkapalan dan pelayaran)
ERA ORDE BARU Institusi negara yang dibentuk di era orde lama ditiadakan atau dileburkan dengan institusi lain. Perhubungan laut dilebur kepada Departemen Perhubungan. Sumber daya ikan bergabung dengan Departemen Pertanian :Wacana Maritim Redup
ERA REFORMASI (Presiden Gus Dur s/d SBY) Presiden Gus Dur membentuk Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (Cikal Bakal Pembentukan Kementerian Kelautan & Perikanan: Wacana pengelolaan sumberdaya perikanan menguat
ERA REFORMASI (Presiden Jokowi) Visi Poros Maritim Dunia: Integrasi Tata Kelola Pembangunan Kelautan, Pembangunan Maritim (Industri perkapalan, pelayaran, jasa dan bangunan kelautan dan Perikanan (pengelolaan sumberdaya perikanan dan konservasi perairan laut, lahirnya institusi Kementerian Koordinator Kemaritiman (+Sumberdaya) 4
Negara Kepulauan Terbesar di Dunia
LUAS DARAT 1,9 juta km2
LUAS LAUT 2
(25%)
(75%)
5,8 juta km
LAHAN DARAT
72% • •
PERAIRAN TAWAR
28%
Jumlah pulau 17.504, terdaftar di PBB 13.466 pulau Garis pantai terpanjang keempat di dunia (95.181 km)
INDONESIA NEGARA BAHARI DAN KEPULAUAN TERBESAR DI DUNIA
Sumber: data dan informasi geospasial, 2013 5
Potensi Lestari Dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan
Jenis Kegiatan Perikanan
Luas Perairan (juta km2)
MSY (juta ton/tahun)
A. Perikanan Tangkap 1.
Laut
2. Perairan Umum
Tingkat Pemanfaata n (%)
6.2 5.8
6.5
5.7
87.7
0.54
0.9
0.42
46.7
B. Perikanan Budidaya Laut
Produksi 2014 (juta ton)
13.3 0.24
42.0
8.4
19.9
2. Tambak (Payau)
0.01
10.0
2.34
23
3. Perairan Umum dan Tawar
0.14
5.7
2.56
44,91
TOTAL
6.73
65.9
19.4
29,43
1.
Sumber: Statistik Kelautan dan Perikanan 2014 dan Diolah 6
Produksi Komoditas Utama Budidaya 2009-2014
• Kenaikan rata-rata 29.78% (2009-2014 • Produksi budidaya yang meningkat sangat signifikan adalah kerapu (44.38%), rumput laut (33.23%), dan udang (19.25%) • Meningkatnya kontribusi produksi udang berasal dari berkembangnya budidaya udang vanamei, produksi per ha dapat mencapai 10-12 ton (Lampung dan NTT) 7
Estimasi Nilai Ekonomi Sektor Perikanan Dan Kelautan Indonesia NO
SEKTOR EKONOMI
NILAI EKONOMI (MILYAR USD/TH)
Kementerian
1.
Perikanan Tangkap
12
KKP
2.
Perikanan Budidaya
80
KKP
3.
Industri Pengolahan Hasil Perikanan
100
KKP
4.
Industri Bioteknologi Kelautan
180
KKP
5.
ESDM
210
ESDM
6.
Parawisata Bahari
60
7.
Transportasi Laut
30
8.
Industri dan Jasa Maritim: Garam
200
KKP
9.
Coastal Forestry
8
KLK
10.
Sumber Daya Wilayah Pulau Kecil
120
KKP
11.
Sumber daya Non-Konvensional
200
KKP
Total
1.200
55% dari 11 sektor dikelola dan dikembangkan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 8
Kehati Sumberdaya Ikan & Karang Tinggi
• Kaya Kehati SDPL, (590 jenis ikan dan 396 jenis karang); • 14 % Karang Dunia berada di Perairan Indonesia; • Penghasil Perikanan Karang Konsumsi Hidup Terbesar di Dunia; 32.000 metric ton/year (WWF Annual Report, 2012)
9
JUMLAH TANGKAPAN INDONESIA JUMLAH TANGKAPAN TUNA INDONESIA DI WILAYAH REGIONAL FISHERIES MANAGEMENT DI WILAYAH RFMO ORGANIZATION (RFMO) Jenis Ikan RFMO
JUMLAH TANGKAPAN
Big Eye Tuna
Skipjack
Yellow Fin Tuna
25.963
162.363
104.452
Indonesia
278
13.741
435
Persentase (%)
1,1
8,5
0,4
Total
59.126
1.292.160
325.300
Indonesia
2.028
48.431
11.987
Persentase (%)
3,4
3,8
3,7
Total IOTC
WCPFC
Sumber : WCPFC (2012), IOTC (2012) Sumber : KKP (2013)
10
Nilai Total Potensi Ekonomi Sektor Perikanan Dan Kelautan
Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,2 triliun/tahun atau 7 kali lipat APBN 2015 (Rp 2.000 triliun = US$ 170 miliar) atau 1,2 PDB Nasional saat ini. Lapangan kerja: 40 juta orang atau 1/3 total angkatan kerja Indonesia. Pada 2014 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia baru 22%. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Sumber: Dahuri (2015) Islandia), kontribusinya > 30%.
11
Potensi Ekonomi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
Perikanan Tangkap: ± US$ 15,1 m/tahun Budidaya Laut : ± US$ 46,7 m/tahun Peraian Umum: ± US$ 1,1 m/tahun Budidaya Tambak: ± US$ 10 m/tahun Budidaya Air Tawar: ± US$ 5,2 m/tahun
Sumber: KKP (2013)
12
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 2013 No. 1. 2.
Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan (%/thn) Produksi Kelautan dan Perikanan (juta ton)
%
2014
6,90
99
6,97
19,42 6,12
111 100
20,72
Target
Realisasi *
7,00
Perikanan tangkap
17,49 5,862
Perikanan budidaya
11,63
13,30
117
14,52
Garam rakyat
0,545
1,16
191
2.5
110
104,84
95
102,72
35,14
35,62
101
37,89
6,20
3.
Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya Ikan
4.
Tingkat Konsumsi Ikan Dalam Negeri (kg/kapita/thn)
5.
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (US$ miliar)
4,5
4,16
92
4,64
6.
Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra (kasus)
< 10
< 10
100
< 10
3,6 juta ha
3,647 juta ha
101
7.8
500 ribu ha
689 ribu ha
138
875 ribu ha
60
62
103
30
41
46,35
113
38,63%
7.
8. 9.
• Luas Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang dikelola secara berkelanjutan (juta ha) • Jumlah penambahan kawasan konservasi perairan (ha) Jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau terluar yang dikelola (pulau) Wilayah Perairan bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP (%)
Sumber: Data Statistika Kelautan dan Perikanan (2015) 13
PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN PERMINTAAN SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN
14
Kontribusi PDB Perikanan thd PDB Nasional 2010-2014
• •
• •
PDB Perikanan tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dgn kontribusi 2,34% pada 2014, cenderung mengalami peningkatan dalam periode 2010-2014 Laju pertumbuhan PDB tahun 2014: Perikanan : 6,45% (2013); 7,66% (2014) Pertanian : 3,27% (2013); 3,71% (2014) Nasional : 5,82% (2013); 5,02% (2014) Apabila dibandingkan dengan tahun 2013, nilai PDB Perikanan naik sebesar 17,28%, yakni dari Rp. 210 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp. 247 triliun pada tahun 2014 Sumber kontribusi: perikanan, industry pengolahan, ekstraksi garam, konstruksi bangunan perikanan dan kelautan, perdagangan besar dan eceran, jasa wisata tirta 15
Perkembangan Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)
• • • • •
Ekspor hasil perikanan telah mengarah pada produk bernilai tambah ditandai dengan meningkatnya harga rata-rata produk Nilai ekspor hasil perikanan tahun 2014 meningkat sebesar 19% dibanding dengan tahun 2013, dengan nilai ekspor tertinggi terjadi pada komoditas udang Terdapat surplus neraca perdagangan sebesar USD 3,08 miliar pada tahun 2014 Impor dikendalikan dengan baik, impor tahun 2014 turun 33,5% dibandingkan tahun 2013 Nilai ekspor tahun 2014 belum dapat memenuhi target antara lain disebabkan (a) Terjadi beberapa kasus penolakan ekspor, (b) Semakin ketatnya persyaratan ekspor (SHTI), (c) Embargo Rusia, serta (d) Kualitas pencatatan data ekspor (daerah perbatasan & harga)
16
Peningkatan Produksi Perikanan 25.00
25.00
19.56
20.00
20.00
15.50 13.65
15.00 Juta ton
Juta ton
15.00
11.66 10.00
10.00
Perikanan Budidaya (rumput laut) Perikanan Budidaya (Ikan/Udang) Perikanan Tangkap Total Produksi
5.00
5.00
0.00
0.00
2 010
2011
2012
2013
• Produksi perikanan budidaya meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap. • Mininkat 6,7% menjadi 20,7 juta ton (6,2 juta ton perikanan budidaya dan 14,5 juta ton perikanan tangkap) pada 2014 dari 19,56 juta ton pada 2013 Produksi perikanan tahun 2013 naik sebesar 26,2 % dibanding tahun 2012. 17
Tercapainya Swasembada Garam Konsumsi TERCAPAINYA SWASEMBADA GARAM KONSUMSI
URAIAN Pasokan tahun 2013 • Sisa produksi tahun 2012 • Produksi tahun 2013 - Petambak PUGAR
ton 1.961.308,49 641.700,95
1.319.607,54 1.041.472,55
- Petambak NON PUGAR
122.134,99
- PT. Garam
156.000,00
Kebutuhan Garam Konsumsi Surplus
1.440.000,00 521.308,49
• Sejak tahun 2012 telah terjadi swasembada garam konsumsi • Berdasarkan rilis dari BMKG, masa produksi tahun 2013 hanya 1,5 bulan, sehingga dilakukan revisi target dari 1,8 juta ton menjadi 0,545 juta ton • Tahun 2013 terdapat surplus produksi garam konsumsi sebesar 0,52 juta ton • Walau belum ada data yang dirilis resmi, produksi garam tahun 2015 akan meningkat mengingat musim kemarau yang panjang 18
ARAHAN KEBIJAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
19
Pentahapan RPJP 2015-2019
RPJM VI RPJM III
(2020 – 2024)
RPJM II
(2015 – 2019)
RPJM I
(2010 – 2014)
(2004 – 2009)
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
Kabinet Kerja dengan Visi Poros Maritim
20
Arah Pembangunan Maritim Kabinet Kerja 2015-2019 Visi Kabinet Kerja (RPJM 2015-2019) “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong” Dari 7 misi, 3 diantaranya berkaitan langsung dengan pembangunan maritim Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 4 Agenda Utama
Pembangunan kedaulatan maritim, Pengelolaan sumberdaya alam dan jasa kelautan berkelanjutan, Pembangunan infrastruktur maritim, dan Penguatan sumber daya manusia (SDM), iptek, dan budaya maritim.
Sumber: Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 21
Landasan Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 1. Kedaulatan dalam politik 2. Berdikari dalam ekonomi 3. Kepribadian dalam kebudayaan
Pancasila 1 Juni 1945
Trisakti
Nawa Cita
Arah Pembangunan Kelautan dan Perikanan Orientasi paradigma pembangunan (paradigm shift) ke arah pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan
Pertumbuhan
Sektor Unggulan Nasional: Kemaritiman dan Kelautan dan Kedaualtan Pangan
Pemerataan
Modernisasi 22
Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015-2019 Potensi
Lingkungan Strategis
Tantangan & Masalah
VISI: Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional
MISI: Kedaulatan (Sovereignty), Keberlanjutan (Sustainability), Kesejahteraan (Prosperity)
23
Key Performance Indikator Pembangunan Sektor Kelautan & Perikanan
KPI
2015
2016
2017
2018
2019
Pertumbuhan PDB Perikanan (%)
7,00
7,05
7,10
7,15
7,20
Nilai peningkatan ekonomi KP
0,59
0,69
0,79
0,90
1,00
Produksi perikanan (juta ton)
24,12 26,04
30,29 32,93 39,97
Produksi garam rakyat (juta ton)
3,3
3,6
3,8
4,1
4,5
Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar) 5,86
6,82
7,62
8,53
9,54
Konsumsi ikan (kg/kap/thn)
40,9
43,88
47,12 50,65 54,49
Persentase peningkatan PNBP dari sektor KP (%)
5
7,5
10
12,5
15
Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri
5
10
15
20
25
Sumber: Permen KP Nomor 25/Permen-KP/2015
24
PELUANG, HAMBATAN DAN POTENSI RESIKO INVESTASI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
25
Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan
Nilai ICOR 7 Sektor Kelautan dan Perikanan (Tridoyo 2013)
• • • •
Indikator peluang investasi sector kelautan dan perikanan dapat dinilai dari nilai ICOR Kisaran nilai ICOR 3,31-4,02 Semakin rendah nilai ICOR, semakin efisien dan semakin tinggi peluang investasinya Skala prioritas: pariwisata bahari, perikanan, jasa kelautan lainnya, industry maritime, angkutan laut, pertambangan, bangungan laut 26
Beberapa Jenis Peluang Investasi Sektor Perikanan Perikanan Tangkap
• • • • •
Perikanan Budidaya
• Tambak: tradisional plus, semi intensif, intensif, dan super intensif • KJA: kerapu, kakap, lobster, dan vanamei • Rumput laut: rakit, dan tali • Mutiara • Budidaya Ikan Hias • Budidaya Sidat • Budidaya Tuna
Perikanan
Skala kecil: < 5 GT Skala sedang: 8-30 GT Skala Besar/Industri: > 60 GT Alat Tangkap Pelabuhan, Bengkel, Shipyard, dan dok
Pengolahan Hasil Perikanan
• Sarana: pabrik es, SPDN, Cold Storage, Transportasi • Pengolahan Ikan asin • Rumput laut kering • Dodol rumput laut • Tepung ikan dan garam • Agar-agar dan alkinat • Ikan pindang, asap dan kayu • Ikan teri rebus dan kering
Bioteknologi Perikanan
• • • •
Obat-obatan Bioebergi Komestika Tulang dan gigi artifisial 27
Beberapa Contoh Nilai Investasi Sektor Perikanan Perikanan Tangkap No Jenis Kegiatan Perahu motor tempel + 1 Alat Tangkap 1 (1GT) 2 Kapal Motor + 1 Alat tangkap (5 GT)
Investasi (Rp. 000)
Keuntungan (Rp. 000)
32.800- 39.000
44.599 (Selama 10 bulan)
1.15
0.80
150.000 -193.000
55.883 (Selama 10 bulan)
1.18
3.45
3 Kapal Motor + 1 Alat tangkap (10 GT)
196.000 - 250.000
271.778 (Selama 10 Th )
1.05
26.49 % (IRR)
4 Kapal Motor + 1 Alat tangkap (30 GT)
1.010.000 - 1.578.441
29. 450 - 36.306 (/th)
5 Alat Tangkap Pukat Udang (5 GT) Pengumpul Kerang (5GT) Payang (5-10 GT) Jaring Insang Hanyut (5 GT) Jaring Insang Lingkar Handline Bubu Pukat Pantai
4,100 4,400 24,000 24,100 23,800 8,400 9,200 7,500
846 2,895 15,881 19,748 5,168 8,375 5,816 10,216
BCR
PP (/ Tahun)
72 Trip (2 th) 1.10 1.78 1.78 2.00 1.15 1.89 1.74 1.04
0.34 0.16 0.16 0.14 0.25 0.15 0.16 0.30
Diolah dari berbagai sumber
28
Beberapa Contoh Nilai Investasi Sektor Perikanan Perikanan Budidaya
No 1 2 3 4 5 6
Jenis Kegiatan Tambak Udang (/ha) Rumput Laut (/unit) KJA Kerapu (/unit) Budidaya Karang Hias Budidaya Kepiting Lunak Budidaya Tiram Mutiara
Investasi (Rp. 000) 31.500 - 33012 4.840 - 14.761 25.000 - 50.000 72,136 30.000 - 35.920 12.280.000 - 20.000.000
Keuntungan (Rp. 000) 12.402 (/musim) 10.661 - 29.803 (musim) 19.550 - 31.971 (musim) 58.431 (4 th) 6.080 -21.000 (1 th) 9.563.635 - 10.842.685 (4 th)
BCR 1.37 1.39 1.71
PP (/ Tahun) 3.94 3.78 3.65
1.61 1.91
29
Beberapa Contoh Nilai Investasi Sektor Perikanan Pengolahan Hasil Perikanan
No Jenis Kegiatan 1 Usaha Pemindangan Ikan 2 Usaha Pengasinan Ikan (Industri) Industri Rumput Laut Olahan (ATC) E.Cottoni 4 Industri Fillet Ikan 5 Industri Pengalengan Ikan 3
Investasi (Rp. 000) 212.020 - 2.500.000 1.500.000 - 3.000.000
Keuntungan (Rp. 000) 67.296.149 (/Bln) 920.620.000 (thn)
BCR 1.07 1.12
PP (/ Tahun)
2,160,000
72.496 - 2.100.000 (/bln)
1.98
2.93
2,772,455 6.466.962.
27.135. (/Th) 3.097.031 (/th)
1.05 1.22
3.8 2.5
3.60
30
Hambatan dalam Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan
1 2 3 4
Sistem finansial. Kebijakan sector perbankan atau lembaga keuangan di Indonesia yang sebagian besar keuntungannya diperoleh dari penempatan dana di Sertifikat Bank Indonesia (SBI), untuk pembiayaan industri maritim sangat tidak mendukung. Akibatnya bunga pinjaman sangat tings.Berkisar antara 11-12 persen per tahun dengan 100 persen kolateral (senilai pinjaman). Beban dari Pajak Pertambahan Nilai. Kepmmkeu No 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambalnn Nilai yang Dibebasknn atas impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, bahwa sektor perkapalan mendapat pembebasan pajak, Narrrun, semua pembebasan pajak itu kembali harus dibayar jika melanggar pasal'I..6, Gntang Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang pada impor Buruknya kualitas sumber daya maritim Indonesia menyebabkan biaya langsung industri maritim menjadi tinggi, terutama pelaku industry perikanan Persoalan klasifikasi industri maritim di tangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kendali Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungary PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), membuat industri maritim Indonesia semakin terpuruk 31
Potensi Resiko Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan • Gejala overfishing di beberapa wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami : Laut Arafura, Laut Jawa, dan Selat Malaka • Praktik-praktik IUU fishing yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA): US$ 10–23,5 miliar (Agnew dkk, 2005) • Masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan di wilayah Perairan Indonesia akan bermuara kepada pencurian ikan • Hasil tangkapan dan budidaya tergantung musim • Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan. 32
Potensi Resiko Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan
• Rendahnya produktifitas perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil/tradisional (± 80%), dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar. • Serangan hama dan penyakit ikan/udang, serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya. • Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. • Hama dan penyakit, negara mitra dagang seperti Uni Eropa, China, Rusia, Canada, Korea, Vietnam dan Norwegia, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (health, quality and safety assurance)
33
Potensi Resiko Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan •
Usaha pegaraman masih tradisional, minimnya infrastruktur, dan tata niaga garam yang belum mendukung
•
Struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana secara memadai.
•
Lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya
•
Masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan/pembudidaya. Nelayan/pembudidaya ikan masih mengalami kesulitan mengakses permodalan atau kredit akibat terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan
•
Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut (sea level rise) yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/lahan budidaya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (seperti badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana.
34
Potensi Resiko Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan • Kemiskinan, dan kondisi kesejahteraan para nelayan dan pelaku usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan pendapatan yang diperolehnya masih sangat terbatas.
• Menghadapi MEA 2015, utamanya adalah belum adanya perlindungan terhadap pelaku usaha UMK untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi lintas sector (termasuk dalam mengakses sumber pembiayaan), perlindungan terhadap pasar domestik, dan sertifikasi produk. • Tumpang tindih pemanfaatan lahan di wilayah pesisir antara perikanan dan industri • Degradasi ekosistem di wilayah pesisir (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun) • Potensi pencemaran di wilayah pesisir (tailing, industry, organik, dan sampah) • Tumpahan minyak dan air balas, terutama pada jalur-jalur pelayaran internasional 35
REKOMENDASI SHIFTING STRATEGIES PENGEMBANGAN INVESTASI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
36
Rekomendasi shifting strategies pengembangan investasi sektor kelautan dan perikanan • Perubahan visi pembangunan yang komprehensif antara pembangunan laut dan darat harus diikuti komitment yang kuat untuk pengembangan perekonomian yang kuat, mandiri, adil dan makmur Menuju poros maritime dunia; • Pemerintah memberikan komitmen dan keberpihakan yang konsisten pada pembangunan ekonomi berbasis maritim serta manfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tersebar dari wilayah nusantara. • Penataan aspek hukum dan peraturan yang menjamin kepentingan pelaksanaan UUD 1945 khususnya pasal 33 diarahkan kepada penataan undang-undang dan peraturan yang harmonis dalam memajukan maritim Indonesia. • Peningkatan kesadaran dan kerjasama antar pemangku kepentingan kelautan nasional termasuk didalam penataan kelembagaan negara dibidang kelautan dan menata kelembagaan di daerah sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 • Mempersiapkan rencana zonasi wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil sesuai dengan amanah UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 27 Tahun 2007 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 untuk akserasi pemanfaatan dan pengelolaan wilayah dan sumberdaya wilayah pesisir dan laut
37
Rekomendasi shifting strategies pengembangan investasi sektor kelautan dan perikanan • Peningkatan investasi di bidang kelautan dan maritim melalui kebijakan fiskal dan moneter yang progresive berbasiskan kepentingan nasional sehingga investasi dapat berkembang dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi unggulan yang dapat meningkatkan kemakmuran; • Pengembangan investasi kelautan dan perikanan harus berorientasi kepada pengembangan matapencaharian masyarakat pesisir dan usaha kecil dan menengah berbasis pada pendekatan ekosistem; • Mengembangkan konektivitas antar pulau melalui prasarana dan sarana perhubungan, telekomunikasi, dan energi untuk memudahkan masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi dalam mengembangkan potensi maritim yang mendorong aktivitas sektor ekonomi unggulan, khususnya pariwisata bahari dan masyarakat pulau; • Penyusunan grand design pembangunan bidang kelautan yang terdiri dari perikanan, pariwisata bahari, industri maritim, pertambangan dan energi, transportasi laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan yang berpihak pada pengembangan sumberdaya manusia Indonesia di masa yang akan datang.
38
TERIMAKASIH
[email protected]
39
