Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
TATA KELOLA YANG BAIK PADA SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN Workshop Jurnalis , Santika - 7 Juni 2014
Oleh : Dr. Toni Ruchimat Direktur Sumberdaya Ikan
1
DAFTAR ISI PAPARAN
1. Peran Strategis Perikanan Tangkap dalam Pembangunan Nasional 2. Rancangan Kebijakan Pembangunan pada RPJM III 2015-2019 3. Rancangan Kegiatan Utama dalam RPJM III 2015-2019 4. Konsepsi Tata Kelola SDI yang Berkelanjutan 5. Rencana Pengelolaan Perikanan di WPP-NRI
2
1
PERAN STRATEGIS PERIKANAN TANGKAP DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
3
PERAN STRATEGIS PERIKANAN TANGKAP
a. b. c. d. e.
Penggerak ekonomi nasional Mendukung ketahanan pangan dan gizi Komoditas unggulan ekspor Peluang cerah di masa depan Turut menjaga integritas dan keutuhan nasional (NKRI)
4
a.
PENGGERAK EKONOMI NASIONAL USD 80 milyar investasi perikanan berdampak pada USD 240 milyar dalam ekonomi Setiap USD 1 penerimaan dari perikanan
Membangkitkan USD 3 ke dalam perekonomian nasional
Peran Pengganda Ekonomi Perikanan Sumber: Dyk and Sumaila, 2010
Multiplier impact sekitar 2.6 (di Asia)
Setiap USD 1 nilai ikan menciptakan tambahan pendapatan 75 cent (setiap Rp 10.000 nilai ikan menciptakan tambahan pendapatan Rp 7.500)
Posisi Indonesia saat ini: Produsen perikanan tangkap terbesar ke-2 dunia setelah China peran strategis global 5
b.
MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN & GIZI NASIONAL
Indeks Ketahanan Pangan Asia Pasifik, 2012
Harus Ditingkatkan
Rank
Country
Score/100
World Rank
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
New Zealand Japan Australia South Korea Malaysia China Thailand Vietnam Philippines Indonesia Myanmar Cambodia
82,1 81,0 80,4 76,9 63,7 61,9 57,4 49,4 46,6 45,8 36,4 30,1
11 13 14 22 32 37 43 56 61 64 78 87
Sumber: Economic Intelligent Unit, The Economist, 2012
Based on: 1. Affordability 2. Availability 3. Quality & Safety
6
KOMPOSISI KONSUMSI DOMESTIK PRODUK PERIKANAN *)
Konsumsi ikan dalam negeri = 32,31 kg/orang/tahun
Perikanan tangkap = 21,13 kg/kapita/tahun (65,38 %) Perikanan budidaya = 11,19 kg/kapita/tahun (34,62%)
(Kg/kap/th)
No.
Jenis Ikan
1 2 3 4 5
Ikan Segar Udang dan Hewan Air Lainnya Segar Ikan Asin/diawetkan Udang dan Hewan Air Lainnya Awetan Konsumsi Ikan Lainnya TOTAL KONSUMSI
Total Konsumsi ikan 12,54 0,85 2,65 0,08 16,19 32,31
Estimasi Konsumsi dari komoditi hasil perikanan tangkap 10,61 0,53 2,58 0,06 7,35 21,13
Estimasi Konsumsi dari komoditi hasil perikanan budidaya 1,93 0,33 0,07 0,02 8,84 11,19
*) Data tahun 2011 (diolah dari Susenas BPS) 7
c.
KOMODITAS UNGGULAN EKSPOR
Sumber: The State of World Fisheries and Aquaculture (FAO), 2012 8
KONTRIBUSI EKSPOR PERIKANAN TANGKAP *) Volume ekspor
27% Perikanan Tangkap
Perikanan Budidaya
73%
Nilai ekspor: Perikanan tangkap = USD 2,26 milyar Perikanan budidaya = USD 1,26 milyar
Komoditas primadona yang tidak tergantikan oleh komoditas budidaya antara lain:
a.l. : Tuna & Tuna Like Species, Ikan Demersal, Ikan Hias Laut Sumber: Data tahun 2011 (diolah dari Statistik KKP) 9
JENIS KOMODITAS UTAMA EKPOR PERIKANAN
No
Komoditas Ekspor Utama
PT
1 2 3 4
Tuna, Tongkol, Cakalang Salem Sardin Udang a. Udang air tawar (windu, vanname, galah, dll) b. Udang laut (karang, lobster, dll) Kepiting Kerang Cumi-Cumi Ubur-Ubur Gurita Ikan Hias Belut Ikan Mas Rumput Laut Kerang Mutiara Produk Olahan
X X X
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PB
X X X X X X X X
X
X X X X X X 10
d. 1. 2.
3. 4.
5.
6.
PELUANG CERAH DI MASA DEPAN
Penduduk Indonesia pada RPJM III diperkirakan mencapai 260 juta orang permintaan ikan akan meningkat tajam Konsumsi ikan domestik masih relatif rendah tambahan peluang untuk meningkatkan konsumsi domestik Permintaan pasar dunia semakin meningkat korelasi positif antara konsumsi ikan dan kesehatan (gizi) Substitusi ikan makin mahal (Indonesia harus mengimpor 700 ribu ekor sapi hidup untuk memenuhi konsumsi dalam negeri dengan harga yang mahal) ikan jadi pilihan alternatif Strategi pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat dapat dicapai melalui perikanan, konsumsi daging akan menambah carbon foot print Ekonomi berbasis SDA yang tersedia dengan dukungan iptek dan SDM berkualitas perikanan menjadi salah satu sektor andalan di masa depan bersama sektor jasa & pertanian (McKinsey Global Institute, 2013) 11
e.
TURUT MENJAGA INTEGRITAS & KEUTUHAN NKRI
Misi RPJP 2005-2025 antara lain:
Fakta : • 13.466 pulau (Timnas Pembakuan Nama Rupa Bumi 2010) • ¾ wilayah Indonesia adalah lautan Luas daratan 1.910.000 km2 (23,32%) : luas lautan 6.279.000 km2 (76,68%) (Timnas Pembakuan Nama Rupa Bumi 2010) • Laut terdiri dari 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP), 7 WPP di antaranya berbatasan dengan luar negeri • Panjang pantai 104.000 km (Bakorsurtanal 2006)
1.
Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
2.
Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
Aktivitas perikanan tangkap turut menjaga keutuhan NKRI 12
2
RANCANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PADA RPJM III 2015-2019
13
FOKUS PEMBANGUNAN PADA RPJPN 2005-2025
RPJMN I 2005-2009
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman, damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
RPJMN II 2010-2014
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian
RPJMN III 2015-2019
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK
RPJMN IV 2020-2025
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif
*) Sesuai UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
14
USULAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP PADA RPJM III 2015-2019
Arah Kebijakan
1. 2. 3.
Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Penguatan ketahanan pangan dan gizi Pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan
Pendukung Utama
1. 2. 3. 4.
SDA SDM yang berkualitas Iptek Kelembagaan & Regulasi
Sumber daya ikan lestari Kontribusi optimal sub sektor perikanan tangkap terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat 15
PEMETAAN ISU UTAMA
Potensi SDI besar
><
Produksi & produktivitas masih dapat dioptimalkan
><
Batasan Daya Dukung
><
Sebagian Pelaku Perikanan Masih Miskin
Tingkat konsumsi rendah Tantangan ekspor Daya saing
Indikasi Over fishing IUU fishing Konflik pemanfaatan Degradasi lingkungan perairan
1
Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
2
Penguatan ketahanan pangan dan gizi
3
Pengelolaan SDI berkelanjutan
16
Gambar Sedang Disederhanakan
KERANGKA KEBIJAKAN Kebijakan 1
↑Kesejahteraan & ↓Kemiskinan
Penciptaan Lapangan Kerja
Pemberda yaan
Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan
Produksi
2
Ekspor
Ketahanan Pangan & Gizi
Nilai Produksi
Daya Saing
Nilai Nilai Tambah • CPIB • Ecoport • Sar-pras
3
Keberlanjutan
Pengelolaan WPP & SDI
RFMO Kerjasama: Pusat-Daerah Internasional
Mutu Keamanan Pangan Gizi Pro Environment
1717
1.
PENGENTASAN KEMISKINAN & PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
Jumlah penduduk Indonesia 2010 Jumlah penduduk pesisir: Perikanan = 4,464 juta Non perikanan = 21,375 juta Non pesisir: Perikanan = 2,579 juta Non perikanan = 209,75 juta
Perlu Pengentasan Kemiskinan & Peningkatan Kesejahteraan
Jumlah penduduk miskin …..
Sumber: BPS 2010 18
2.
PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI
Tren Konsumsi Ikan Meningkat 30
30
Konsumsi pada masyarakat berpendapatan tinggi
25
25
20
20
Ikan
15
10 5
Ayam
Konsumsi pada masyarakat berpendapatan rendah
Ikan Ayam
15
10
Telur
Susu Sapi
0
5 0
1996 1999 2002 2005 2008
Susu Telur
Sapi
1996 1999 2002 2005 2008 Sumber: Susenas, 2011 19
2.
PENGUATAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI
Pertambahan jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan produk perikanan
Juta Ton
Miliar
70
1.00
0.90
60
0.80 50
0.70 0.60
40
0.50 30
0.40 0.30
20
0.20 10 0 1990
0.10 0.00
1994
1998
2002
2006 20
3.
PENGELOLAAN SDI BERKELANJUTAN
Keterbatasan daya dukung SDI
Konflik Pemanfaatan: • antar pelaku Usaha • antar daerah
Ketidakseimbangan pemanfaatan SDI wilayah barat-timur
Distribusi Rente Ekonomi
Harus dikelola dengan baik 21
3
RANCANGAN KEGIATAN UTAMA DALAM RPJM III 2015-2019
22
1.
PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
1. Penguatan dan sinergitas program-program pemberdayaan nelayan (PKN, Bansos, dll); 2. Peningkatan dukungan lintas sektor (K/L lain, CSR, lembaga keuangan, NGO, dll).
23
2.
PENGUATAN KETAHANAN PANGAN
1. Restrukturisasi armada perikanan tangkap, a.l.: pengadaan kapal > 10 GT dengan konsep clustering sesuai potensi SDI dan karakteristik sosek nelayan; 2. Peningkatan penguasaan & inovasi teknologi kapal dan alat penangkapan ikan; 3. Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM awak kapal perikanan.
24
2. 4. 5.
6. 7. 8. 9.
PENGUATAN KETAHANAN PANGAN
Peningkatan konektivitas antarsentra perikanan tangkap (pelabuhan perikanan); Peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan dan pengembangan pelabuhan ekspor; Penerapan prinsip ecoport dan peningkatan peran IT Peningkatan pelayanan pelabuhan perikanan Peningkatan nilai hasil perikanan melalui cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan dukungan sar-pras yang memadai; Pengembangan dan percepatan operasional pelabuhan perikanan dengan fokus: a. Pelabuhan perikanan daerah perbatasan dan lingkar luar b. Wilayah Timur Indonesia (MP3EI, P4B)
25
3. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9.
PENGELOLAAN SDI BERKELANJUTAN
Pengelolaan SDI berbasis WPP; Revitalisasi Pengelolaan SDI di Perairan Umum Daratan (PUD); Peningkatan posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama internasional dan RFMO; Revitalisasi Data Statistik Perikanan Tangkap; Penguatan dan Harmonisasi Data Evaluasi Pengelolaan SDI; Penguatan intergitas dan sistem kepatuhan perizinan usaha perikanan tangkap; Integrasi data perizinan Pusat-Daerah; Penguatan dukungan IT dalam pelayanan perizinan; Inisiasi pengaturan perizinan (sistem buka-tutup, zonasi perizinan)
26
4
KONSEPSI TATA KELOLA SUMBERDAYA IKAN YANG BERKELANJUTAN
27
KONSEPSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN YANG BERKELANJUTAN KONSERVASI
PENGENDALIAN PEMANFAATAN DUKUNGAN RISET DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PUD
Kegiatan Konservasi (Pemulihan Habitat & SDI)
ZEEI
Sumber Daya Ikan
Laut Terito rial
Kegiatan Penangkapan Ikan
Laut Lepas
PENGELOLAAN Keterangan : PUD: Perairan Umum Daratan ZEEI: Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Ekonomi
Sustainability BENEFIT Sosial
Lingkungan
Budaya
Iptek
Masyarakat: Pelaku usaha (nelayan, pengolah, pemasar) dan masyarakat pesisir
28
SISTEM & MEKANISME PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN Data Biologi dan Lingkungan
Pengkajian Stok SDI Perumusan KebijaKan Pengelolaan SDI Konsevasi
Pemantauan (Monitoring) Riset dan Eksplorasi Informasi Sosial Ekonomi
Informasi pemanfaatan SDI
Pengalokasian dan Penataan Pemanfaatan
Penyusunan Peraturan
Sistem Statistik Perikanan Nasional
Perijinan
Pemanfaatan SDI
Pengawasan (Surveillance)
MEKANISME PENGENDALIAN PEMANFAATAN SDI MELALUI INSTRUMEN PERIZINAN USAHA Seluruh Stakeholder
BAKORKAMLA HUBLA
AL/ POLRI
DJ PSDKP
LAINNYA
DJPT
Ketersediaan SDI
Responsible Fishing Sumber Daya Ikan (SDI)
KEGIATAN PENANGKAPAN
IUU Fishing
• SDI Lestari • Keberlanjutan usaha • Nelayan sejahtera
KONSERVASI
• Monitoring, Controlling, Surveilance
PENGAWASAN & PENINDAKAN FUNGSI
Perizinan Pusat SIUP; SIPI; SIKPI; (Alokasi, fishing ground, Pelabuhan Pangkalan, dll)
Pelaku Usaha (Perorangan, Badan Usaha) Kapal > 30 GT
PENGENDALIAN
DASAR HUKUM PENGELOLAAN PERIKANAN 1. 2.
3.
4.
5.
6.
Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
DASAR HUKUM PENGELOLAAN PERIKANAN 1.
2.
3.
4.
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3275); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14.
DASAR HUKUM PENGELOLAAN PERIKANAN
Keputusan Menteri Nomor KEP.13/MEN/2004 tentang Pedoman Pengendalian Nelayan Andon (revisi); Keputusan Menteri Nomor KEP.30/MEN/2004 tentang Pengendalian dan Penataan Rumpon (revisi); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2007 Keadaan Kritis Yang Membahayakan atau Dapat Membahayakan Sediaan Ikan, Spesies Ikan atau Lahan Pembudidayaan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia; Peraturan Menteri Nomor PER.03/MEN/2009 Tentang Penangkapan Ikan dan atau Pengangkutan Ikan di Laut Lepas yang direvisi dengan PER.12/MEN/2012; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; Keputusan Menteri Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang alat penangkapan ikan di WPP-RI; Peraturan Menteri Nomor PER.18/MEN/2010 Tentang Logbook Penangkapan Ikan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 326) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 780); Keputusan Menteri Nomor KEP.45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; Peraturan Menteri Nomor Per.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan, Alat Tangkap di WPP-NRIdan 08 dan 05; Peraturan Menteri Nomor Per.30/MEN/2012 tentang Usaha Penangkapan Ikan yang diubah dengan Per. 26/MEN/2013; Peraturan Menteri Nomor Per.29/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Penyusunan RPP; Peraturan Menteri Nomor Per.01/MEN/2013 tentang Pemantauan Kapal Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan.
KEWENANGAN PEMBERIAN IJIN (Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2002) Catatan : kapal tanpa motor atau dengan motor 5 GT hanya melakukan registrasi
Pemberi Ijin
Ukuran Kapal
Wilayah Administratif
10 GT
0 – 4 mil
> 10 GT and 30 GT
4 – 12 mil
> 30 GT
12 mil - ZEEI
Pemerintah Kab./Kota
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Pusat
REGULASI TERKAIT API DAN ABPI
1.
KEPMEN KP No. KEP.06/MEN/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan di WPP NRI
2.
PERMEN KP No. PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPP NRI
3.
PERMEN KP No. PER.08/MEN/2011 Tentang Perubahan Atas PERMEN KP No. PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPP NRI Penundaan pemberlakuan terhadap semua pasal yang ada sampai Februari 2012
REGULASI TERKAIT API DAN ABPI (lanjutan)
4.
PERMEN KP No. PER.05/MEN/2012 Tentang Perubahan KEDUA ATAS PERMEN KP No. PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPP NRI Penundaan Pemberlakuan 8 (delapan) Ketentuan Tentang API dan ABPI Sampai 1 Pebruari 2013 1. PSPK dengan satu kapal dengan ABPI berupa rumpon dan lampu diatur Pasal 22 ayat (1); 2. lampara dasar diatur Pasal 23 ayat (7); 3. pukat hela dasar berpapan (otter trawls) diatur Pasal 24 ayat (2); 4. pukat hela pertengahan udang (shrimp trawls) diatur Pasal 24 ayat (8); 5. bagan berperahu dengan ABPI berupa lampu diatur Pasal 26 ayat (2); 6. pukat labuh (long bag set net) diatur Pasal 29 ayat (4); 7. muro ami diatur dalam Pasal 29 ayat (11); dan 8. rawai dasar (set longlines) diatur Pasal 30 ayat (7);
Substansi PERMEN No. PER.02/MEN/2011 1. Perlindungan Habitat dan Kesetaraan Akses thd SDI a. Jalur di WPP-NRI, b. Penempatan API sesuai sifat API dgn Karakteristik Perairan c. Tingkat selektifitas dan kapasitas API dan d. GT kapal perikanan; 2. Monitoring Operasional API, Tugus Pusat & Daerah 3. Pelanggaran Penggunaan API Sanksi Pasal 100 & 100 C 4. Pencabutan 5 PerMen.: a. Kepmentan No. 392/Kpts/IK.120/4/99 tentang Jalur-Jalur Penangkapan b. Kepmen No. KEP.30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon c. Permen No.PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Kaltim bagian Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.14/MEN/2008 d. Permen No. PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (Gill Net) di ZEEI e. Permen No. PER.11/MEN/2009 tentang Penggunaan Pukat Ikan (Fish Net)
Jalur Penangkapan Ikan Jalur IA
Perairan pantai s/d 2 mil laut, diukur dari permukaan laut pada surut terendah
Jalur IB
Perairan pantai di luar 2 mil laut s/d 4 mil laut
Jalur II
Perairan di luar Jalur I s/d 12 mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah
Jalur III
ZEEI dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II
Karakteristik Perairan WPP - NRI Kedalaman Perairan Perairan Dangkal (≤ 200 m)
WPP 571 (Sl. Malaka, L. Andaman) 711 (Sl. Karimata, L. Natuna, L. Cina Selatan) 712 (L. Jawa) 713 ( Sl. Makasar, Tl. Bone, L. Flores, L. Bali)
718 (L. Aru, L. Arafura, L. Timor Bag. Timur) Perairan Dalam (≥ 200 m)
572 (S. Hindia Sebelah Barat Sumatera, Sl. Sunda) 573 (S. Hindia Sebelah Selatan Jawa s/d Selatan Nusa Tenggara, L. Sawu, L. Timor Bagian Barat) 714 (Tl. Tolo, L. Banda) 715 (Tl. Tomini, L. Maluku, L. Halmahera, L. Seram, Tl. Berau) 716 (L. Sulawesi, Sebelah Utara P. Halmahera) 717 (Tl. Cendrawasih, S. Pasifik)
Kepmen K P No. KEP.06/MEN/2010
tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
Muatan: 1. Jenis API & Pengelompokan; 2. Pengertian & Cara Pengoperasian API 3. Acuan Penyeragaman Pengelompokan API thd perkembangan di Lapangan
1. 2. 3. 4. 5.
Jaring Lingkar (Surrounding Nets); Pukat Tarik (Seine Nets); Pukat Hela (Trawls); Penggaruk (Dredges); Jaring Angkat (Lift Nets);
6. 7. 8. 9. 10.
Alat Yang Dijatuhkan (Falling Gears); Jaring Insang (Gillnets And Entangling Nets); Perangkap (Traps); Pancing (Hooks And Lines); Alat Penjepit Dan Melukai (Grappling And Wounding).
PERMEN KP NOMOR PER.18/MEN/2010 TENTANG LOGBOOK PENANGKAPAN IKAN
Log Book Penangkapan Ikan adalah Laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan (Pasal 1 ayat 8)
Logbook merupakan landing declaration dari nakhoda, atau surat pernyataan Nakhoda mengenai ikan yang ditangkap dan didaratkan di pelabuhan perikanan
Informasi yang didapat dari Logbook : Keragaan Kapal Penangkap Ikan (Jumlah, GT…) Produktivitas kapal penangkapan ikan berdasarkan jenis alat penangkap ikan Hook rate untuk rawai tuna (Tuna Longline) CPUE Awak Kapal :(Komposisi antara ABK Indonesia dan ABK Asing Jumlah awak per alat penangkapan ikan dll) Peta daerah penangkapan.
BAGAIMANA Sistem Informasi Logbook Penangkapan Ikan …TERINTEGRASI??? Pelabuhan Perikanan Penyerahan lembar Logbook Penangkapan Ikan oleh Nakhoda
Verifikasi Kelengkapan dan Validasi data logbook
Perekaman Data Logbook dan Verifikasi Hasil Perekaman Data
Direktorat Sumberdaya Ikan
Analisa Data Logbook Berbasis SIG
Validasi Data Logbook Basis Data Logbook
PENGELOLAAN SDI & INDUSTRIALISASI DALAM PERMEN NO. 30/MEN/2012 A. PENGELOLAAN SDI DIATUR MELALUI : No
Kebijakan
Aturan Pasal Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI harus mempertimbangkan estimasi potensi dan jumlah tangkapan SDI yang diperbolehkan yang ditetapkan oleh Menteri KP. 2. Berdasarkan estimasi potensi dan jumlah tangkapan SDI yang diperbolehkan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menetapkan jumlah gross tonnage kapal yang dapat memanfaatkan SDI pada masing-masing WPP-NRI untuk pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, Pasal 15 3. Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan jumlah gross tonnage kapal yang memanfaatkan SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal PT. 4. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal PT melaporkan kepada Menteri KP sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan perikanan. Penerbitan SIUP, diawali dengan penilaian terhadap rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, rencana operasional dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya ikan Pasal 17 dilakukan oleh TIM PENILAI KELAYAKAN RENCANA USAHA yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap 1. Tindakan konservasi terhadap bycatch dengan melepaskan ikan jika masih hidup seperti hiu monyet (thresher shark); Pasal 2. Penangkapan Ikan Selama Waktu Penangkapan Ditutup dan/atau Di Dalam Wilayah 73-76 Penangkapan Ikan yang Ditutup 1.
1.
Penerbitan izin berdasarkan ketersediaan sumber daya ikan
2.
Penerbitan SIUP harus layak secara ekonomi, ekologi dan lingkungan serta sosial budaya
3.
4.
5.
Tindakan Konservasi & Pengelolaan SDI
Keterbukaan informasi Pengintegrasian SIM on linemeliputi pengintegrasian sistem informasi antara perizinan dan dan akuntabilitas melalui penyelenggaraan pemantauan kapal perikanan, log book penangkapan ikan, dan pendaftaran kapal Pasal 77 system informasi yang beroperasi di wilayah ZEEI pada RFMO manajemen (SIM on line) 1. Setiap trip penangkapan ikan, nakhoda wajib mengisi log book penangkapan ikan serta menyerahkannya atas nama pemegang SIPI kepada Dirjen PT melalui kepala pelabuhan Hak menangkap ikan perikanan sebagaimana tercantum dalam SIPI diikuti dengan kewajiban 2. Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap wajib membuat LKU setiap 6 Pasal 80 melaporkan hasil (enam) bulan dilengkapi dengan realisasi investasi dan permodalan. tangkapan 3. Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap wajib menyampaikan LKP setiap 3 (tiga) bulan.
42
PENGELOLAAN SDI & INDUSTRIALISASI DALAM PERMEN NO. 30/MEN/2012 B. DUKUNGAN INDUSTRIALISASI KELAUTAN DAN PERIKANAN No
1.
Kebijakan Penyediaan bahan pangan ikan dan bahan baku industri dalam negeri
Aturan 1.
2. 1.
2.
Pembangunan unit pengolahan ikan
2. 3. 1. 2.
3.
Pengadaan kapal perikanan yang memadai
3. a. b.
Pasal
Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI. Setiap kapal yang tidak mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan sebagaimana dimaksud di atas, diberikan sanksi pencabutan SIPI atau SIKPI.
Pasal 37
USAHA PERIKANAN TANGKAP TERPADU yaitu perusahaan Fasilitas Penanaman Modal (harus memiliki kapal > 2000 GT) dan non penanaman modal menggunakan kapal > 2000 GT Harus melakukan pengolahan ikan dengan membangun atau memiliki UPI Pembangunan UPI meliputi : fasilitas, sarana pengolahan, kelayakan pengolahan, produksi, dan ketersediaan bahan baku Pembangunan UPI wajib direalisasikan 100% paling lama 1 tahun sejak SIPI/SIKPI diterbitkan
Pasal 39-44
Pengadaan kapal dapat dilakukan dari dalam negeri atau luar negeri, dengan cara membeli, membangun, atau memodifikasi Pengadaan kapal penangkap ikan dari luar negeri, dengan kriteria: a. keadaan baru, dengan ketentuan berukuran di atas 100 (seratus) GT; b. keadaan bekas berukuran di atas 100 (seratus) GT dan umur kapal tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; Pengadaan kapal pengangkut ikan dari luar negeri, dengan kriteria: keadaan baru, dengan ketentuan berukuran di atas 500 GT; keadaan bekas berukuran di atas 1000 (seribu) GT dan umur kapal tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
Pasal 31
43
PENGELOLAAN LAUT LEPAS 1. Indonesia mempunyai hak akses dan kesempatan turut memanfaatkan potensi sediaan ikan yang beruaya jauh (highly migratory fish stocks) dan sediaan ikan yang beruaya terbatas (straddling fish stocks) di Laut Lepas. Pengelolaan perikanan tuna dilakukan melalui kerjasama aktif Indonesia pada RFMO (Regional Fisheries Management Organizations) . 2. Kebijakan Indonesia untuk pemanfaatan sumberdaya ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas. 44
PENGELOLAAN LAUT LEPAS Wilayah Pengelolaan (Convention Area) setiap RFMOs dan Status Keanggotaan Indonesia Indonesia Status : Member
IOTC
CCSBT
Indonesia Status : Member
ICCAT
WCPFC IATTC CCSBT
Indonesia Status : Member Indonesia Status : Cooperating non member IOTC : Indian Ocean Tuna Commission CCSBT : Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna WCPFC : Western and Central Pacific fisheries Commision
IATTC ICCAT
: Inter-American Tropical Tuna Commission : International Commssion for the Conservation of Atlantic Tunas
45
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDI DALAM PERMEN NO. 12/MEN/2012 Jenis Ketentuan dalam Permen 12/2012 Kapal perikanan (Kapal Penangkap dan Kapal Pengangkut Ikan) berbendera Indonesia yang digunakan berukuran di atas 30 GT atau panjang seluruhnya (LOA) paling sedikit 15 meter.
RFMOs IOTC, CCSBT, WCPFC
Kewajiban Kapal Perikanan berbendera Indonesia didaftarkan dalam daftar kapal (record of vessels) RFMO dan memiliki nomor identitas kapal RFMO. Kewajiban Pemasangan transmitter VMS (on line)
IOTC, CCSBT, WCPFC
Kewajiban Kewajiban Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas dapat mendaratkan ikan hasil tangkapannya di Indonesia atau di negara lain yang menjadi anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama. Kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan dapat melakukan transhipment di laut lepas maupun di pelabuhan di negara lain yang menjadi anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama.
IOTC, CCSBT, WCPFC
Kewajiban disaksikan oleh pemantau di atas kapal pengangkut ikan (observer on board) dari RFMO saat Transhipment di laut lepas Kewajiban disaksikan oleh pemantau di atas kapal pengangkut ikan (observer on board) dari RFMO saat Transhipment di pelabuhan negara lain yang menjadi anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama
IOTC, CCSBT, WCPFC
Setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan di laut lepas wajib mematuhi persyaratan dan/atau standar internasional yang ditetapkan oleh RFMO. Setiap orang yang kapalnya tercantum dalam klasifikasi IUU Vessels List wajib mendukung dengan memberikan data dan informasi secara akurat dan tepat waktu dalam rangka penghapusan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan dari klasifikasi IUU Vessels List. Kewajiban melakukan tindakan konservasi saat memperoleh hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang secara ekologis terkait dengan (ecologically related species) perikanan tuna berupa hiu, burung laut, penyu laut, mamalia laut termasuk paus, dan hiu monyet Kewajiban mengkuti pelarangan melakukan penangkapan ikan di laut lepas di area penangkapan ikan yang ditetapkan oleh RFMO berdasarkan: a. waktu penangkapan ikan ditutup; dan/atau b. wilayah penangkapan ikan yang ditutup.
IOTC, CCSBT, WCPFC
IOTC, CCSBT, WCPFC
IOTC, CCSBT, WCPFC
IOTC, CCSBT, WCPFC
IOTC, CCSBT, WCPFC
IOTC, CCSBT, WCPFC
IOTC, WCPFC
46
PERMEN NO. 1/MEN/2013 tentang PEMANTAU KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN (Observer on board) No
Kebijakan
1.
Pengertian Umum
2.
Ruang Lingkup Pemantauan
3. 4.
5.
Tujuan Persyaratan Pemantau Penangkapan Ikan Dan Pengangkutan Ikan Tugas Dan Fungsi Pemantau Penangkapan Ikan Dan Pengangkutan Ikan
Aturan 1. Pemantauan Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di atas Kapal Penangkap ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut Pemantauan, adalah kegiatan pemantauan secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan melakukan pencatatan terhadap ikan hasil tangkapan, daerah penangkapan, waktu penangkapan ikan, jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, termasuk kegiatan pemindahan ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal penangkap ikan dan/atau ke kapal pengangkut ikan yang diperbolehkan. 2. Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan adalah setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai pengetahuan dan keahlian sebagai pemantau kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan 1. Kapal penangkap ikan dengan ukuran diatas 30 gross tonnage (GT) yang beroperasi di WPPNRI dan laut lepas; dan 2. kapal pengangkut ikan yang beroperasi di WPP-NRI dan laut lepas Tujuan Pemantauan untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan
Pasal
Pasal 1
Pasal 2 Pasal 3
Persyaratan wajibh untuk menjadi seorang Petugas Pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Pengangkutan Ikan
Pasal 4
Tugas dan Fungsi Pemantau selama berada di atas kapal terutama melakukan pencatatan dan pengisian borang pemantauan
Pasal 5
Pasal 8
Pasal 15
6.
Kewajiban Pemilik Kapal
a. menerima Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan; b. menjamin keselamatan Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan; c. menjamin komunikasi Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan dengan kepala pelabuhan pangkalan yang terkait dengan tugas dan fungsinya; dan d. menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan selama berlayar.
7.
Sanksi untuk Pemilik Kapal
Dalam hal pemilik kapal atau perusahaan perikanan, dan nakhoda tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan yang akan ditempatkan pemantau tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar
47
Lampiran . PERMEN NO. 1/MEN/2013 tentang PEMANTAU KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN (Form/Borang Pemantauan)
48
5
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN (RPP) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN
49
Latar Belakang Latar belakang
Perencanaan merupakan bagian penting dari proses pengelolaan (POAC) Rencana pengelolaan merupakan instrumen utama tentang bagaimana pengelolaan akan dilaksanakan sehingga RPP tidak saja merupakan perencanaan tetapi juga operasional pengelolaan. CCRF: Tujuan pengelolaan jangka-panjang harus diterjemahkan ke dalam rencana tindakan pengelolaan yang dirumuskan sebagai suatu kerangka kerja atau framework pengelolaan (Paragraf 7.3.3)]
Manfaat
Memenuhi amanat UU no.45 tahun 2009 Tentang PERIKANAN Memenuhi amanat CCRF, Memberikan kejelasan arah pengelolaan, Memberikan kejelasan langkah yang harus dilakukan dalam pengelolaan perikanan, Memberikan jaminan keberlanjutan usaha dan perdagangan
Landasan Hukum UUD ‘45
UNIA’95
FAO-CCRF
KEPRES NO. 84/P2009
RPP
UU NO. 5/1983 UU NO. 6/1996 UU NO. 31/2004 UU NO. 32/2004 UU NO. 27/2007 KEPMEN KP NO. 45/2011
UNCLOS’82
PERMEN KP NO. 01/2009 PERMEN KP NO.15/2010 PERMEN KP NO.14/2011 PP NO. 15/1984 PP NO. 38/2007 PP NO. 60/2007 PP NO. 47/2009 PP NO. 24/2010
PENGELOLAAN PERIKANAN (UU NO 31/2004 Tentang PERIKANAN)
DEFENISI
“Semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lainya yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang disepakati”.
PASAL 6
(1) Pemanfaatan sumberdaya ikan dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan. (2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.
PASAL 8
Metoda penangkapan tidak membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan.
UU NO. 31/2004 JO UU NO.45/2009 PENGUMPULAN INFORMASI ANALISIS PERENCANAAN
PEMERINTAH UPAYA/PROSES TERINTEGRASI
KONSULTASI PMBUATAN KEPUTUSAN
OTORITAS LAIN ALOKASI SDI
IMPLEMENTASI PERATURAN PENEGAKAN HUKUM
KELANGSUNGAN PRODUKTIVITAS DAN TUJUAN LAIN
( Pasal 3. UU NO. 31 TAHUN 2004 )
1. Meningkatkan Taraf Hidup Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikankecil; 2. Meningkatkan Penerimaan dan Devisa Negara; 3. Mendorong Perluasan dan Kesempatan Kerja; 4. Meningkatkan Ketersediaan dan Konsumsi Sumber Protein Hewani; 5. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Ikan; 6. Meningkatkan Produktivitas, Mutu, Nilai Tambah, dan Daya Saing; 7. Meningkatkan Ketersediaan Bahan Baku Untuk Industri Pengolahan Ikan; 8. Mencapai Pemanfaatan Sumberdaya Ikan, Lahan Pembudidayaan Ikan, dan Lingkungan Sumberdaya Ikan Secara Optimal; Dan 9. Menjamin Kelestarian Sumberdaya Ikan, Lahan Pembudidayaan Ikan, dan Tata Ruang.
( Pasal 7. UU NO. 31 TAHUN 2004 )
Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan. Penetapan Potensi dan Alokasi Sumberdaya Ikan. Pengaturan Syarat-syarat Teknis Perikanan. Pengaturan Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan. Penetapan Persyaratan Atau Standar Prosedur Operasional Penangkapan Ikan. Penetapan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumberdaya Ikan Serta Lingkungannya. Rehabilitasi dan Peningkatan Sumberdaya Ikan Serta Lingkungannya. Pengaturan Ukuran Atau Berat Minimum Jenis Ikan Yang Boleh Ditangkap. Pengaturan Jenis, Jumlah, Ukuran Dan Penempatan Alat Bantu Penangkapan Ikan. Pengaturan Daerah, Jalur Dan Waktu Atau Musim Penangkapan Ikan.
Pengertian dan Tujuan RPP Status
Dokumen Resmi
Renstra
disusun
Potensi Distribusi Komposisijenis Tingkat pemanfaatan Lingkungan Sosek Isu pengelolaan Tujuan Rencana dan langkah pengelolaan
Goverment
Stakeholde r
Arah dan Pedoman pelaksanaan pengelolaan SDI Penangkapan Ikan
sesuai dengan Permen KP Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN “Dokumen resmi yang memuat status perikanan dan rencana strategis pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan yang disusun berdasarkan potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan, sosialekonomi, isu pengelolaan, tujuan pengelolaan perikanan, dan rencana langkah-langkah pengelolaan, yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di bidang penangkapan ikan” 1) 1) sesuai dengan Permen KP No. 29 tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan
Mekanisme Penyusunan RPP Pra Penyusunan
Mulai
Dokumen RPP
Status Perikanan
Tahap Konsolidasi
Pembentukan Tim Penyusun RPP
Identifikasi Stakeholders Kunci
Tahap (1)
Tahap (2)
Konsultasi Publik
Tahap (5)
Tahap Konsultatif
Pengumpulan Data Dan Informasi
Dokumen Interim RPP
Penyusunan Dokumen RPP
Tahap (4)
Pertemuan Stakeholder
Tahap (3)
Tahapan Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP)
PROSES PENYUSUNAN RPP DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM (EAFM)
UPP = UNIT PENGELOLAAN PERIKANAN
RENCANAKAN
DEFENISI DAN CAKUPAN UPP
RENCANAKAN
CEK DAN PERBAIKI
5 Langkah Proses EAFM
MONITOR, EVALUASI DAN ADAPTASI
IDENTIFIKASI & PRIORITAS ISU DAN TUJUAN
IMPLEMENTASIKAN RENCANA SUSUN RENCANA EAFM
Dari “Essential EAFM”: Dikembangkan oleh: NOAA, FAO, BOBLME, USCTI CTSP and PI
CEK REALITAS I
RENCANAKAN
LAKUKAN
LAKUKAN
CEK REALITAS II
RPP dengan pendekatan eksosistem
STATUS PENYUSUNAN DOKUMEN RPP No.
NAMA RPP
STATUS
RPP KEWILAYAHAN 1
RPP WPP-RI 571
Dokumen final (2012)
2
RPP WPP-RI 572
Dokumen final (2013)
3
RPP WPP-RI 573
Dokumen final (2012)
4
RPP WPP-RI 711
Dokumen final (2009)
5
RPP WPP-RI 712
Dokumen final (2010)
6
RPP WPP-RI 713
Dokumen final (2012)
7
RPP WPP-RI 714
Dokumen final (2011)
8
RPP WPP-RI 715
Dokumen final (2010)
9
RPP WPP-RI 716
Rencana penyusunan 2014
10
RPP WPP-RI 717
Rencana penyusunan 2014
11
RPP WPP-RI 718
Dokumen final (2009), direview 2013 dan telah di launching oleh MKP 2014
RPP JENIS/SPESIES 1
RPP IKAN LEMURU
Dokumen final
2
RPP IKAN TERBANG
Dokumen final (2011)
3
RPP RAJUNGAN
Draft RPP Rajungan (2013)
ISI DOKUMEN RPP Dokumen final RPP sekurang-kurangnya memuat 1): PENDAHULUAN: latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup
disusunnya RPP; STATUS PERIKANAN: potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan (oseanografi perairan, habitat penting perikanan), sosial-ekonomi (jumlah nelayan, produktivitas nelayan, pendapatan nelayan, permasalahan kenelayanan); RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN PERIKANAN: isu pengelolaan perikanan, tujuan pengelolaan perikanan, dan rencana langkah-langkah pengelolaan perikanan. 1)
sesuai dengan Permen KP No. 29 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan
ISI Dokumen RPP A. LATAR BELAKANG 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Laut Arafura 2. Gambaran Umum Sumberdaya Ikan Laut Arafura 3. Perkembangan Armada & Alat Penangkapan Ikan 4. Perkembangan Produksi Penangkapan Ikan 5. Status Sumberdaya Ikan Laut Arafura 6. Manfaat Sosial dan Ekonomi 6.1. Pemanfaatan Sumberdaya Ikan 6.2. Potensi konflik 7. Kondisi Lingkungan 7.1. Mangrove 7.2. Terumbu Karang 7.3. Padang Lamun 7.4. Substrat 7.5 . Faktor Fisika 7.5. Faktor Kimia 8. Aspek Kelembagaan
ISU PERIKANAN C. TUJUAN PENGELOLAAN D. RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN PERIKANAN E. MONITORING DAN EVALUASI F. SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI G. REVIEW B.
Penyusunan RPP RPP STATUS Progres PENYUSUNAN DOKUMEN No
Kegiatan
Waktu
Keterangan
1
Pembentukan Tim Kerja Penyusunan RPP Laut Aru, Laut Arafura dan Laut Timor Bagian Timur (WPP-RI 718)(SK Dirjen PT Nomor: 79/KEP-DIRJEN/2013 Tanggal 23 Oktober 2013)
23 Oktober 2013
eselon I lingkup KKP, Perguruan Tinggi (IPB), IMACS dan MPAG - USAID Program, serta NGO
2
Peningkatan Kapasitas Tim Penyusun RPP melalui Training Fisheries Management di Universitas Rhode Island- USA
2013
eselon I lingkup KKP, Perguruan Tinggi (IPB), IMACS dan MPAG - USAID Program, serta NGO
3
Mereview Dokumen Final RPP WPP-NRI 718 yang telah di susun tahun 2009
(November 2013 dan 2014)
Direktorat SDI, Tim 13, NGO dan NOAA
4
Konsultasi Publik I Draft Hasil Review RPP 718 di Ambon
Ambon, 17 Januari 2014
dihadiri 120 peserta
5
Konsultasi Publik II Draft Hasil Review RPP 718
Jakarta 23 Januari 2014
dihadiri 80 peserta
6
Launching RPP WPP-NRI 718
Jakarta 18 Februari 2014)
Di launching oleh MKP dan dihadiri 500 peserta
Lauching RPPPENYUSUNAN WPP-NRI 718 dan Indikator Ekosistem STATUS DOKUMEN RPP dalam Pengelolaan Perikanan (EAFM)
Pertemuan Forum Koordinasi Pengelolaan STATUS PENYUSUNAN DOKUMEN RPP Pemanfaatan Sumberdaya Ikan (FKPPS) Nasional 2014
MENGAPA PERLU PENGELOLAAN WPP? 1. 2. 3. 4.
Diperlukan penyerasian peraturan perundangan; Institusi pengelola WPP; Satu WPP sebagai satu unit stok pengelolaan; Perbedaan persepsi kewenangan pengelolaan SDI: a. Persepsi Pemerintah Pusat: • Rentang kendali terbatas dalam menetapkan potensi dan alokasi sumber daya ikan; • Pengelolaan sumberdaya ikan berdasarkan CCRF. b. Persepsi Pemerintah Daerah : • Pemberian izin kapal ikan; • Hanya mengejar PAD. 66
TUJUAN PENGELOLAAN PERIKANAN WPP
1.
Pengelolaan terencana dengan lebih baik;
2.
Pengelolaan WPP dapat menyesuaikan dengan pengelolaan RFMO yang berdekatan;
3.
Pendelegasian secara bertahap;
4.
Mengurangi beban Pemerintah Pusat;
5.
Metode pendugaan stok pada setiap WPP dapat lebih efektif;
6.
Alokasi kuota dapat mengurangi konflik antar nelayan dan antar daerah;
7.
Mekanisme perijinan merupakan instrumen pengelolaan perikanan yang sebenarnya;
8.
Membangun sistem bisnis perikanan yang mendukung industri perikanan. 67
REVITALISASI PENGELOLAAN PERIKANAN WPP
PENINGKATAN KAPASITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PERIKANAN WPP-NRI
OPERASIONALISASI RPP
PELEMBAGAAN WPP
INTEGRATIF DAN KOMPREHENSIF, dengan memperhatikan: 1. TIPE-TIPE PERIKANAN YANG BEROPERASI; 2. KEPERLUAN “PEMANFAATAN” DAN “KONSERVASI”; 3. ISU & PERMASALAHAN YANG ADA
68
Kelembagaan Pengelolaan WPP-NRI
UNIT PELAKSANA PENGELOLAN PERIKANAN WPP FKPPS WPP
69
Terima kasih
Kementerian Kelautan dan Perikanan
[ Direktorat Sumberdaya Ikan – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ] Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110 Gedung Mina Bahari II Lt. 10 Website SDI : www.sdi.kkp.go.id Email:
[email protected] Telp. (021) 351 9070 (hunting) Pst. 1223, Fax. (021) 3453008 www.dkp.go.id
