PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN ANAMBAS TAHUN 2009-2014
NASKAH PUBLIKASI
Oleh : SYAFARINA EVIOLIN NIM : 100565201174
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
1
PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN ANAMBAS TAHUN 2009-2014 SYAFARINA EVIOLIN Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH
Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada hakekatnya didasarkan prinsip sistem pemerintahan dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam sistem politik demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pemegang kedaualatan rakyat di daerah dimana eksekutif dibentuk dan harus bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun pada kenyataanya masa lalu masa lalu menunjukkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana digariskan dalam peraturan perundang-undangan belum terlaksana dengan baik. Tujuan dalam penelitian ini untuk untuk mengetahui Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kabupaten Anambas tahun 2009-2014. Operasionalisasi konsep yang di gunakan dalam penelitian ini mengacu kepada konsep Sedarmayanti (2004:7) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), ada beberapa unsur penting antara lain akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 5 orang. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2009-2014 belum menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Hal ini dapat dilihat dari : sudah adanya peraturan daerah yang dihasilkan. Adanya prosedur pengaduan masyarakat. Walaupun dalam penyebarluasan produk-produk dan informasi yang berkaitan dengan pembahasan APBD setiap tahunnya tersebut memang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2009-2014 terkesan tidak transparan dalam hal penyebarluasan hasil produk-produk atau informasi berkaiatan dengan pembahasan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas pada waktu itu dengan alasan bersifat rahasia. Kemudian Dalam pelaksanaannya anggota dewan ini memliki aturan hukum terbukti adanya penanganan oleh Badan Kehormatan DPRD mengenai praktek KKN dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas periode 20092014
Kata Kunci : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1
THE ROLE OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES IN THE ANAMBAS ISLANDS REGENCY AREA REALIZING GOOD GOVERNANCE IN THE ANAMBAS IN 2009-2014 SYAFARINA EVIOLIN Students of Science Of Government, FISIP, UMRAH The establishment of the regional House of representatives virtually based principle system of Government where the region has the authority to take care of its own bylaws. In the political system of democracy, Regional Representatives is the holder of the kedaualatan peoples in the area where the Executive is formed and must be accountable to the House of representatives of the region. But in fact the past past shows the roles and functions of the regional House of representatives as outlined in the legislation have not been done properly. The goal in this research to know the role of the House of representatives in the Anambas Islands Regency Area Realizing Good Governance in the Anambas in 2009-2014. Operasionalisasi concepts in use in this study refers to the concept of Sedarmayanti (2004:7) for the realization of good governance (good governance), there are several essential elements include accountability, transparency, openness and the rule of law. Informants in this study that is as much as 5 people. The analysis of the data used in this study is the analysis of qualitative data. Based on the results of the analysis in the previous chapter is known that House of representatives District Anambas Islands 2009-2014 have not hosted the Governance good governance. It can be seen from the presence of local regulations: it has been generated. The existence of public complaints procedure. Although in the dissemination of products and information relating to the deliberations of the BUDGETS each year is a member of the DPRD Anambas Islands Regency period 2009-2014 impressed not transparent in terms of dissemination of the results of the products or information berkaiatan with the deliberations of the BUDGETS Anambas Islands Regency at that time with the reason is confidential. Then Board members in practice has proved the existence of a rule of law handling by the Honour of PARLIAMENT regarding the practice of KKN and violations of the law committed by members of the DPRD Anambas Islands Regency period 2009-2014
Key Words: Good Governance, Representatives Area
2
PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN ANAMBAS TAHUN 2009-2014
A. Latar Belakang Pemberian otonomi daerah kepada daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, didasarkan pada asas desentralisasi, dimana daerah-daerah diberikan kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka Indonesia dibagi atas daerah besar, yaitu Propinsi dan daerah Propinsi di bagi dalam daerah yang lebih kecil, yaitu Kabupaten dan Kota sejalan dengan kehendak dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai perwujudan dari apa yang disebut Badan Perwakilan Daerah, ini berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah mengikut sertakan rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada hakekatnya didasarkan prinsip sistem pemerintahan dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Penerapan asas desentralisasi tersebut telah terkandung dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan
pemerintahannya
ditetapkan
dengan
Undang-Undang,
dengan
memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. 3
Dalam lembaga itulah wakil rakyat daerah setempat bekerja untuk merumuskan kebijakan daerah atas nama pemilihnya serta menggerakkan masyarakat dalam proses politik, pemerintahan dan pembangunan. Dalam sistem politik demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pemegang kedaualatan rakyat di daerah dimana eksekutif dibentuk dan harus bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun pada kenyataanya masa lalu masa lalu menunjukkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana digariskan dalam peraturan perundang-undangan belum terlaksana dengan baik. Menjalankan pemerintahan dengan baik, DPRD dituntut untuk bekerja dengan baik untuk mewujudkan Good Governance atau tata pemerintahan yang baik. Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan konsep pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih merupakan suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era otonomi daerah saat ini dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.
4
Pada dasarnya, konsep tata pemerintahan yang baik memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang menekankan kesetaraan antara lembaga-lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta, dan masyarakat madani (civil society). Tata pemerintahan yang baik berdasarkan pandangan itu berarti suatukesepakatan menyangut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani (civil society) dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya,
menggunakan
hak
hukum,
memenuhi
kewajiban
dan
menjembatani perbedaan di antara mereka. Governance sebagaimana didefinisikan UNDP adalah pelaksanaan politik, ekonomi,
dan
administrasi
dalam
mengelola
masalah-masalah
bangsa.
Pelaksanaan kewenangan tersebut t erhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel serta transparan. Sesuai dengan pengertian di atas, maka pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang baik dalam ukuran proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsure dalam pemerintahan bias bergerak secara sinergis, tidak saling benturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan leas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan lajunya pembangunan. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita kesejahteraan dan kemakmuran sebagai basis modal dari pemerintahan.
5
Semua unsur dalam pemerintahan diwajibkan untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terbentuk tahun 2009 yang lalu melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang di ikuti oleh beberapa peserta pemilihan legislatif tersebut dan mereka diusung oleh beberapa partai politik sebagai sarana mereka untuk mengikuti pemilihan legislatif di tingkat daerah, karena salah satu syarat peserta pemilu adalah partai politik maka calon peserta pemilu legislatif harus diusung oleh partai politik. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah, diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah sehari-hari. Sebagaimana hanya di pusat negara, perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga daerah biasanya merupakan refleks dari sistem yang ada di pusat negara. Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif daerah sebagaimana di pusat negara di daerah dibentuk pula Lembaga Perwakilan Rakyat, dan lembaga ini biasa dikenal atau dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. ecara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu: 1. Regulator. Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusanurusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanannya ke daerah (tugas pembantuan).
6
2. Policy Making. Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan programprogram pembangunan di daerahnya. 3. Budgeting. Perencanaan angaran daerah (APBD) Sebagai lembaga aspirasi masyarakat formal serta mempunyai kapabilitas dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang ada harus mampu bekerja secara teknis sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. DPRD sebagai lembaga legislatif yang kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya . Oleh karena itu secara material mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau publik yang diwakilinya. DPRD sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian DPRD tidak akan melakukan perbuatan yang tidak terpuji, menguntungkan pribadi dan membebani anggaran rakyat untuk kepentingannya. Dengan memahami etika pemerintahan diharapkan dapat mengurangi tindakan-tindakan yang tercela, tidak terpuji dan merugikan masyarakat. Untuk itu perlu kiranya dibuatkan “kode etik” untuk para anggota DPRD yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, sehingga kewenangan yang besar juga disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat, DPRD melakukan tiga fungsi utama, yaitu: a. Fungsi legislasi.
7
b. Fungsi penganggaran c. Fungsi pengawas Sosok ideal DPRD yang bermoral, aspiratif dengan kepentingan rakyat , dan selalu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Kuncinya baik eksekutif maupun legislatif harus terjalin komunikasi timbal balik dan adanya keterbukaan diantara para pihak dalam penyelesaian segala permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya Penelitian ini ingin melihat pemerintahan di Kabupaten Anambas yaitu DPRD Kabupaten Anambas. Peran DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance ) masih belum melaksanakan peran sebagaimana mestinya. Dari hasil pengamatan sementara, penulis memandang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2009-2014 belum dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, beberapa fenomena atau gejala-gejala dapat dilihat dari: 1. Berdasarkan hasil pengamatan sementara di tinjau dari proses pembuatan kebijakan, terutama peraturan daerah-peraturan daerah sejauh ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada periode 2009-2014
dapat
dikatakan
relatif
belum
melibatkan
komponen
masyarakat yang terkait. 2. Adanya indikasi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terhadap penyalahgunaan anggaran oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2010 yang lalu dimana hal tersebut dilakukan melalui modus perjalanan dinas atau SPPD fiktif
8
(tidak melakukan perjalanan dinas tetapi bukti perjalanan dinas seperti tiket pesawat, kwitansi menginap di hotel serta sertifikat kegiatan dinas tersebut ada) hal ini berdasarkan data yang di himpun dari Radar Kepri.com tanggal 25 Agustus 2014. 3. Pada periode tahun 2009-2014 peraturan daerah yang dihasilkan rata-rata berasal dari usulan eksekutif, serta badan atau dinas terkait yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas, tidak ada satupun peraturan daerah yang berasal dari inisiatif anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas pada periode tersebut. 4. Pada periode tahun 2009-2014 ada anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulauan
pelanggaran
hukum
Anambas seperti
telah
skandal
meninggalkan korupsi,
cacat
pemalsuan
atau ijazah
sekolah/kuliah, dan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Bertitik tolak dari gejala-gejala masalah serta melihat arti pentingnya kemampuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menunjang organisasi agar berfungsi secara optimal, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dengan judul: “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kabupaten Anambas tahun 2009-2014”.
9
B. Landasan Teoritis Cita negara berdasarkan hukum, dimana masyarakatnya merupakan self regulatory society. Dengan demikian, pemerintah sudah dapat mereduksi perannya sebagai pembina dan pengawas implementasi visi dan misi bangsa dalam seluruh sendi-sendi kenegaraan melalui pemantauan terhadap masalahmasalah hukum yang timbul dan menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat dan sebagai fasilitator yang baik. Dengan pengembangan sistem informasi yang baik, kegiatan pemerintahan menjadi lebih transparan, dan akuntabel, karena pemerintah mampu menangkap feedback dan meningkatkan peran serta masyarakat. Dalam konteks lain (hukum), Pemerintahan yang baik merupakan suatu asas yang dikenal sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang merupakan jembatan antara norma hukum dengan norma etika. Menurut MM Billah , istilah ini mengartikan pada makna aslinya, yaitu Governing yang berarti mengarahkan atau mengendalikan atau yang mempengaruhi masalah publik dalam suatu Negeri. Karena itu Good Governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang berdasarkan pada nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mengwujudkan nilainilai tersebut dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Dengan demikian ranah Good Governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan juga sektor swasta.
10
Singkatnya, tuntutan pada Good Governance tidak selayaknya di tujukan kepada penyelenggara Negara atau pemerintahan, melainkan juga pada masyarakat di luar struktural birokrasi pemerintahan secara bersemangat menuntut penyelenggaraan Good Governance pada negara. Menurut Dwiyanto (2004;21), pemerintahan yang baik (good governance) sebagai sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku (multi stakeholders) baik dari pemerintah maupun di luar pemerintah, sedangkan Sedarmayanti (2003;2) menyatakan bahwa good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan publik goods and service. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya komitmen dari semua anggota dalam satuan organisasi / lembaga dalam mewujudkan kepemerintahan yang bersih, mengedepankan dan mempertimbangkan unsur-unsur efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam memberikan layanan prima kepada publik. Keberadaan governance menurut Subarsono (2003;39) digunakan karena institusi pemerintah (government) tidak lagi memadai jika diperlakukan sebagai satu-satunya institusi untuk menjalankan fungsi goverming. Model-model untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, UNDP dalam Sedarmayanti, (2004;37) antara lain : 1. Model kepemerintahan ekonomi (economic governance model) meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi.
11
2. Model kepemerintahan politik (political governance model) : mencakup proses pembuatan berbagai keputusan untuk perumusan kebijakan . 3. Model kepemerintahan administratif (administrative governance model) : sistem implementasi kebijkan. Implementasi dari good governance di era reformasi ditandai adanya kelembagaan dalam governance yang melibatkan secara aktif keberadaannya terhadap 3 komponen yaitu Negara, sektor swasta dan masyarakat yang saling berinteraksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Negara menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, adapun masyarakat memfasilitasi interaksi sosial budaya politik, menggerakkan kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pada dasarnya konsep Good Governance memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan antara lembaga-lembaga Negara baik pusat maupun daerah, sektor swasta, dan masyarakat madani (Civil Society). Good Governance juga mempunyai arti pandangan dari sebuah kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani (Civil Society), dan sektor swasta. Good Governance adalah policy stakeholders forum artinya kelompok – kelompok masyarakat yang dilibatkan adalah perwakilan elemen-elemen yang terpengaruh oleh kebijakan publik yang sedang proses. Kesepakatan itu mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga (elemen-elemen) di mana kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya.
12
Kooiman
dalam
Sedarmayanti
(2004:2)
mengemukakan
bahwa
ialah”…serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”. Pada dasarnya, istilah governance bukan hanya berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan saja, melainkan juga mengacu kepada arti pengurusan, pengarahan, pengelolaan, dan pembinaan penyelenggaraan. Dan berdasarkan dari apa yang diungkapkan oleh Kooiman di atas, dapat dipahami bahwa keterlibatan masyarakat dalam sistem pemerintahan merupakan semangat yang terdapat dalam konsep good governance. Good Governance adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan dilakukan dengan efektif dan efisien, responsive terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel dan serta transparan (Santosa, 2001: 86) Sesuai dari interprestasi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa, maka pemerintah yang baik itu adalah pemerintah yang baik dalam ukuran proses maupun hasil hasilnya. Semua unsurunsur dalam pemerintahan biasa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan rakyat serta menglibatakan semua elemen untuk mengambil kebijakan publik, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat terwujudnya masyarakat madani (Civil Society). Menurut Sedarmayanti (2004:7) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), ada beberapa unsur penting antara lain:
13
1. Akuntabilitas yaitu adanya kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kewajiban yang ditetapkan. 2. Transparansi, kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik pada tingkat pusat maupun daerah. 3. Keterbukaan yaitu menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. 4. Aturan
hukum:
kepemerintahan
yang
baik
mempunyai
karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Governance, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusanurusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Menurut Sedarmayanti (2004:7) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)
14
C. Hasil Penelitian 1.
Akuntabilitas Adanya peraturan daerah yang dihasilkan oleh anggota DPRD Kabupaten
Kepulauan Anambas periode 2009-2014 sesuai dengan kepentingan masyarakat tersebut memang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas periode 20092014 telah berupaya semaksimal mungkin dalam berperan serta didalam merancang, merumuskan, dan menetapkan peraturan daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga hal tersebut bisa dijadikan acuan atau dasar dalam pengambilan keputusan yang ada di DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas serta ada unsur-unsur kebijakan yang memihak rakyat tentunya 2. Transparansi Adanya petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang berkaitan dengan pembahasan APBD setiap tahunnya tersebut memang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2009-2014 sebagian besar kurang pro-aktif serta kurang transparan dalam memberikan keterangan baik kepada kalangan pers (wartawan) baik dari media cetak maupun media elektronik berkaitan dengan hasil pembahasan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas pada periode 2009-2014 yang lalu selain disebabkan permasalahan secara internal DPRD dalam hal ini Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas pada masa periode 2009-2014 tersangkut kasus hukum sehingga mengganggu stabilitas peran dan kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas selain itu juga dikarenakan
15
minimnya akses kedalam organisasi DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas oleh para pencari berita (pers) disebabkan belum adanya kejelasan peraturan tentang jurnalistik serta adanya pemberlakukan tindakan kode etik oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memberikan keterangan terhadap pers serta adanya sikap dari sebagaian anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang beranggapan bahwa dalam pembahasan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas pada periode 2009-2014 yang lalu bersifat rahasia dan bukan merupakan bagian dari konsumsi publik pada umumnya. 3.
Keterbukaan Adanya pedoman-pedoman pemerintahan partisipatif yang mengakomodasi
hak masyarakat dalam penyampaian pendapat dalam segala proses perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung tersebut memang rata-rata anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2009-2014 yang lalu bisa dikatakan telah sesuai dengan peraturan dan kaidah yang ada di DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas pada periode 2009-2014 yang lalu dimana masing-masing anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut telah mendengar dan mengakomodir aspirasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada umumnya dan didaerah pemilihan masing-masing pada khususnya dan wujud dari hasil perumusan kebijakannya pun setidaknya mewakili kepentingan masyarakat yang ada seperti pembangunan fasilitas umum dan fassilitas sosial serta pemberdayaan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial sehingga peran dan kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut dapat dirasakan
16
manfaatnya bersama-sama oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. 4. Aturan Hukum Adanya penanganan oleh Badan Kehormatan DPRD mengenai praktek KKN dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2009-2014 tersebut memang ada kasuss pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di masa itu, hal tersebut terbukti di pengadilan negeri Ranai dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan juga ijazah palsu, dan dalam hal ini Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai salah satu bidang yang bertugas sebagai pihak yang berwenang dalam memproses kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib di DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas pada masa itu memberikan sanksi berupa rekomendasi pemecatan atau pemberhentian terhadap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang terbukti melakukan korupsi agar segera diberhentikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dan segera dilakukan prose PAW agar tidak menganggu peran dan kinerja dari komisi yang ditinggalkan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang bermasalah tersebut selain itu hal ini juga merupakan bukti nyata komitemen DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mendukung dan menjunjung tinggi penegakkan hukum secara adil dan seksama tanpa membeda-bedakan atau melihat latarbelakang jabatan atau golongan pelaku tindak pidana hukum tersebut karena pada dasarnya hukum
17
hanya melihat dua hal saja yakni salah dan benar dan tidak ada kata ragu-ragu dalam menjalankan hukum yang sesungguhnya. D. Penutup 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2009-2014 belum menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Hal ini dapat dilihat dari : sudah adanya peraturan daerah yang dihasilkan oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2009-2014 sesuai dengan kepentingan masyarakat tersebut memang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas periode 20092014 telah berupaya semaksimal mungkin dalam berperan serta didalam merancang, merumuskan, dan menetapkan peraturan daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga hal tersebut bisa dijadikan acuan atau dasar dalam pengambilan keputusan yang ada di DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas serta ada unsur-unsur kebijakan yang memihak rakyat tentunya. Adanya prosedur pengaduan masyarakat mengenai indikasi penyalahgunaan wewenang oleh anggota DPRD dalam pembahasan APBD hasilnya hampir keseluruhan informan menyatakan memang ada beberapa cara atau prosedur pengaduan masyarakat yang terjadi di DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas pada masa periode 2009-2014 yang lalu baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam hal ini pengaduan secara langsung
18
biasanya ditunjukkan dalam bentuk demonstrasi atau aksi damai dengan melakukan orasi-orasi. 2. Saran Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini adalah mengenai Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 20092014 agar berlangsung secara lebih optimal, maka perlu diperhatikan beberapa hal, seperti : 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2009-2014 sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya memberikan pemahaman terhadap keterbukaan publik, sehingga nasyarakat tidak merasa anggota dewan sengaja menutupi hal-hal yang memang harusnya dirahasiakan. 2. Adanya pengawasan lebih ketat terhadap kinerja para anggota dewan agar tetap melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
19
DAFTAR PUSTAKA BUKU-BUKU : Ali, hasyimi. A 2002. Organisasi dan Manajemen, Jakarta: Bumi Aksara. Arikunto, Suharsimi. 2000. Prosedur penelitian, suatu pendekatan praktek. Yogyakarta : Rineka Cipta. Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta :Gramedia. Dwiyanto, Agus. 2004. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Gajah. Mada University press, Yogyakarta Ganie Rochman, 2000, Good Governance, prinsip, komponen, dan penerapannya dalam HAM. Komnas HAM : Jakarta. Kartono, Kartini. 2005. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: CV Rajawali. Kaho, Yosef Riwu. 2007. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Yogyakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Koswara,E. 1999. Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Dalam Analisis CSIS No.1 Tahun XXIX. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta : Erlangga. Labolo, Muhadam. 2005. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Grafindo Persada. Meuthia Ganie-Rochman. 2000. Dalam Artikel Berjudul “Good Governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya”, yang dimuat dalam buku HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, Jakarta : Komnas HAM. Moleong, Lexy J. 2004. Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung. Remaja Rosda Karya. Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian.Jakarta: Ghalia Indonesia. Ndraha, Taliziduhu. 2007. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta.
20
Pamudji S. 2002. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Pandji Santosa.2008. Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance, Bandung: PT. Reflika Aditama. Poerwadarminta, WJS. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. Sedarmayanti, 2003. Good Governance. Bandung: Mandar Maju.
___________, 2004, Good Government (Pemerintahan yang baik); Bandung: CV. Mandar Maju Siagian, Sondang P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Soekanto, Soerjono. 2000. Sosiologi Suatu Pengantar ,cet ke 6. Jakarta: Yayasan Penerbit UI. Subarsono. 2003. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suhardono, Edy.2005.Teori Peran.Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Sunarto, Kamanto. 2000. Pengantar Sosiologi Edisi Revisi. Jakarta. FEUI. Susanto, Astrid S. 2008. Peranan Staf Dalam Managemen. Jakarta: PT. Gunung Agung. Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV. Alfabeta. Syakrani.2009. Implementasi Otonomi Daerah Governance. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dalam
Perspektif
Good
DOKUMEN-DOKUMEN : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Tap MPR Nomor : XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah; Pengaturan; Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. Komisi pemberantasan Korupsi. 2008. Kedudukan Peran dan Kelembagaan DPRD Dalam Konteks Good Governance. Jakarta. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukkan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Anambas. Dikutip dari Skripsi Rizki Prima Yunas, 2011. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009 – 2010. Universitas Negeri Andalas Padang. Dikutip dari Skripsi Nurul Fitri Amalia, 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Purworejo) Universitas Negeri Semarang. Dikutip dari artikel. 2000. “Dokumen Kebijakan UNDP : Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”. Dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia. Pedoman Teknik Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi Serta Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang tahun 2011. Website : http://www.radar kepri .com; didownload tanggal 25 Agustus 2014.
22
