INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2009

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2009 No. Katalog BPS

: 4102002.05

Ukuran Buku

: 21 cm x 28 cm

Jumlah Halaman

: x + 70

Naskah

: Badan Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Riau

Visual Design

: Eling Kusnandar H.

Publikasi Bersama Badan Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Riau dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

TIM PENYUSUN Penanggung Jawab Ir. Syarifuddin Drs. H. Syafril Said Peneliti Erisman, M.Si Asisten Peneliti Edy Purnomo

Bupati Kepulauan Anambas KATA SAMBUTAN

Assalam m ulaikum W r. W b. Salam Sejahtera Untuk K ita Sem ua Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua dan tak lupa dihaturkan solawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga publikasi IPM Tahun 2009 Kabupaten Kepulauan Anambas dapat terbit sesuai dengan rencana. IPM adalah salah satu indikator melihat kondisi kinerja pembangunan manusia yang dipandang dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Angka IPM tahun 2009 Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi landasan awal dan bahan evaluasi untuk melakukan pengembangan pembangunan manusia di tahun-tahun selanjutnya. Dengan adanya pembangunan yang terus menerus secara komprehensif dilakukan, tentunya membuat angka IPM dapat terus ditingkatkan dan percepatan peningkatannya diharapkan juga lebih tinggi. Sehingga dimasa yang akan datang angka IPM Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menjadi lebih tinggi dari Kabupaten/Kota di Indonesia dan Provinsi Kepulauan Riau.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009

Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas KATA SAMBUTAN

Assalam m ulaikum W r. W b. Salam Sejahtera Untuk K ita Sem ua Data dan Informasi merupakan hal penting dalam menunjang kegiatan perencanaan, penataan dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Dengan adanya data dan informasi yang akurat pembangunan yang dilakukan dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Selain itu faktor terpenting dalam pembangunan adalah manusianya. Sebagai kabupaten yang baru terbentuk, pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi hal utama yang harus dilaksanakan agar kedepannya daerah yang kaya akan sumber daya alam ini juga kaya akan sumber daya manusia yang mampu mengelola berbagai SDA yang terkandung di dalamnya. Dengan penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas

Tahun

2009,

kita

dapat

mengetahui

sampai

sejauh

mana

pembangunan manusia telah dilaksanakan dari tiga aspek utama, yaitu


KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KATA SAMBUTAN

Assalam m ulaikum W r. W b. Salam Sejahtera Untuk K ita Sem ua

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Penelitian

Pengembangan

dan

Penanaman Modal Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Anambas, dituntut untuk melakukan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas secara terkoordinasi dari setiap SKPD dan well inform terhadap segala indicator dan informasi untuk setiap elemen masyarakat untuk membangunan Kabupaten Kepulauan

Anambas.

Salah

satu

pembangunan

yang

penting

adalah

pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selanjutnya salah satu indikator kinerja pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Daerah. Untuk itu Bappeda Kabupaten Anambas melakukan kerjasama dengan BPS Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2009 pada anggaran tahun 2010. Angka IPM 2009 dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembangunan

manusia

di

Kabupaten

Kepulauan

Anambas.

Angka

IPM

merupakan indeks komposit dari tiga aspek, yaitu aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi. Aspek kesehatan dilihat dari angka harapan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009

Daftar Isi Halaman Sambutan Bupati Kepulauan Anambas ………………………………………

ii

Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas …………..……

iv

Sambutan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ………………………………………………………………………..……

vi

Kata Pengantar.......................................................................................

viii

Daftar Isi ................................................................................................

ix

BAB 1

BAB 2

BAB 3

PENDAHULUAN .......................................................................

1

1.1.

Latar Belakang .............................................................

1

1.2.

Pengertian Pembangunan Manusia .............................

4

1.3.

Maksud dan Tujuan …………………………………………..

5

1.4.

Nilai Manfaat ……………………………………………………

5

1.5.

Cakupan isi ...................................................................

6

METODOLOGI ..........................................................................

9

2.1.

Ruang Lingkup dan Sumber Data ................................

9

2.2.

Metode Penghitungan .................................................

10

2.3.

Tahapan Penghitungan ...............................................

12

2.4.

Komponen IPM dan Konsep ……………………….......

15

TINGKAT KESEHATAN PENDUDUK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS …………………………………………..………………..….. 3.1.

BAB 4

17

Derajat Kesehatan Penduduk (Angka Kematian dan Angka Harapan Hidup) ……………………………………..

18

3.2.

Status Kesehatan Penduduk ........................................

19

3.3.

Pemberian ASI dan Gizi Balita ………………………….....

10

3.4.

Imunisasi ………………………………………………………..

21

3.5.

Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan …………………………

22

TINGKAT

PENDIDIDKAN

PENDUDUK

KABUPATEN

KEPULAUAN ANAMBAS ………………………...………………..…..

27

4.1.

Tingkat Pendidikan ……................................................

28

4.2.

Tingkat Partisipasi Sekolah ………................................

32

4.3.

Rata-rata Lama Sekolah ..............................................

36


ix

Halaman 4.4. BAB 5

BAB 6

Fasilitas Pendidikan …………………………………………

PEREKONOMIAN

DAN

TINGKAT

37

KESEJAHTERAAN

PENDUDUK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS...................

39

5.1.

Perekonomian ..............................................................

39

5.2.

Tingkat Kesejahteraan dan Distribusi Pendapatan ….

42

5.3.

Perkembangan Penduduk Miskin …………………………

45

INDEKS PEMBANUNAN MANUSIA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS …….........................................................................

47

6.1.

Indeks Pembangunan Manusia …................................

47

6.2.

Menerapkan

6.3.

Indeks

Pembangunan

Manusia

di

Kabupaten Kepulauan Anambas …………………………

49

Reduksi Shortfall …………………………………………….

52

Metode Penghitungan Indeks Komposit IPM Kabupaten Kepulauan Anambas ………………………………………………………………………………

53

Lampiran ................................................................................................

59

Daftar Pustaka ……………………………………………………………………..

69


x

Pendahuluan

1.1.

Latar Belakang Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak 1 Januari 2001 memberikan

kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Untuk

mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, kepada Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri serta sumber keuangan lain, seperti perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selama lima tahun terakhir, DAU merupakan salah satu sumber pendapatan utama Pemerintah Daerah. Azas kesenjangan fiskal (fiscal gap) yang mendasari penghitungan DAU memerlukan dukungan data yang valid,


1

Pendahuluan akurat, dan terkini sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional, dan merata. Sehubungan dengan keperluan tersebut, Badan Pusat Statisti (BPS)

sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam Undang –

Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, diminta untuk menyediakan data yang akan digunakan dalam penghitungan DAU 2009 dengan kualifikasi seperti tersebut di atas.

Data tersebut adalah Jumlah Penduduk, Indeks

Pembangungan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk

Domestik

Regional

Bruto

(PDRB)

tingkat

Propinsi

dan

Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia Propinsi Kepulauan Riau. Salah satu komponen penting dalam rangka penyediaan data yang akan

digunakan

dalam

penghitungan

DAU

2010

adalah

Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). IPM telah dihitung BPS sejak tahun 1993 dan masih merupakan exercise.

IPM yang dihasilkan pada tahun tersebut

disajikan hanya sampai tingkat propinsi. Untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2011, digunakan IPM 2009. Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan angka proyeksi untuk DAU pada tahun 2009 mempunyai jumlah penduduk sebesar 35.647 orang (Juni 2009). Nilai IPM Kabupaten Kepulauan Anambas cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota di Indonesia yaitu sebesar 67,94 (kelompok tinggi IPM 66-70), tetapi pada Provinsi Kepulauan Riau masih pada urutan terakhir (urutan ke-7). Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 67,23 tahun. Ini mengandung arti bahwa bayi yang lahir pada


2

Pendahuluan tahun 2009 diperkirakan dapat mencapai usia antara 67 sampai 68 tahun. Sedangkan keseluruhan

angka

harapan

mencapai

69,75

hidup

Provinsi

tahun,

Kepulauan

sehingga

secara

Riau

secara

umum

dapat

disimpulkan bahwa penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai harapan hidup lebih pendek dibandingkan dengan harapan hidup penduduk Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan. Ini menunjukkan perlunya ditingkatkan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain sehat, ternyata penduduk Kepulauan Anambas juga mempunyai tingkat pengetahuan yang masih rendah, hal ini dapat dilihat misalnya dari besarnya angka rata-rata lama sekolahnya, yaitu mencapai 5,35 tahun, atau secara umum dapat dikatakan bahwa penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas masih menduduki bangku sekolah sampai dengan kelas 6 SD, angka ini sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata lamanya sekolah penduduk Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan, yaitu hanya mencapai 8,96 tahun, atau mencapai kelas dua SLTP. Keberhasilan

pembangunan

manusia

di

Kabupaten

Kepulauan

Anambas diharapkan lebih dapat dipacu lagi, sehingga kemajuan sosial dan ekonomi dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tantangan yang dihadapi oleh Pimpinan Daerah dan jajarannya untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat cukup banyak, di antaranya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2008 yang jumlahnya masih sekitar 2,07 ribu rumah tangga (6.968 jiwa), wilayah geografisnya yang sangat luas dan berpulau-pulau, di mana luas daratannya


3

Pendahuluan hanya sedikit. Tantangan tersebut akan dapat menjadi peluang yang sangat baik mengingat potensi bahari yang sangat dominan termasuk kandungan yang ada di dalamnya, sehingga diharapkan seluruh program pemerintah tingkat satu dapat dijalankan dengan sempurna, didukung dengan tingkat kesehatan dan pengetahuan penduduknya yang sangat baik.

1.2.

Pengertian Pembangunan Manusia Pembangunan manusia adalah proses agar manusia mampu memiliki

lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik dan sebagainya. Konsep Indeks Pembangunan Manusia adalah mengukur pencapaian keseluruh negara atau propinsi atau kabupaten/kota. Dengan demikian IPM mengukur pencapaian kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi di negara atau propinsi tertentu. IPM direpresentasikan oleh 3 dimensi, yaitu umur panjang dan sehat (longevity), pengetahuan (knowledge) dan hidup yang layak (standard of living). Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat adalah angka harapan hidup.

Untuk mengukur dimensi

pengetahuan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan dimensi kehidupan yang layak diukur dengan paritas daya beli (purchsing power parity/PPP).


4

Pendahuluan 1.3.

Maksud dan Tujuan Kegiatan ini dimaksudkan untuk menghitung angka IPM Kabupaten

Kepulauan Anambas, sehingga dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pembangunan

manusia

yang

dilakukan

oleh

Kabupaten

Kepulauan

Anambas. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dengan adanya peningkatan atau penurunan dari tahun ke tahun atas angka IPM. Peningkatan angka IPM berarti menunjukkan keberhasilan, sebaliknya stagnansi atau bahkan penurunan angka IPM menunjukkan ketidak berhasilan pembangunan manusia. 1.4.

Nilai Manfaat Hasil penghitungan IPM tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/kota

di Propinsi Kepulauan Riau sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Propinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota, utamanya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan manusia yang meliputi tiga aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli. Selain itu angka IPM dapat digunakan untuk memperoleh perkiraan besarnya dana alokasi umum yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Dari sisi perencanaan pembangunan, angka IPM yang semakin tinggi menunjukkan keberhasilan di dalam pembangunan sumber daya manusia, sebaliknya angka IPM yang semakin rendah menunjukkan kekurang berhasilan di dalam pembangunan sumber daya manusia. Dana alokasi umum yang tinggi yang diperoleh dari besaran nilai IPM yang rendah mestinya justru disikapi oleh Pemerintah Daerah untuk sangat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009

5

Pendahuluan berhati-hati.

Jika dalam jangka waktu menengah, misalnya 5 tahun,

pemerintah daerah tidak dapat meningkatkan nilai IPM berarti pemerintah daerah tersebut telah gagal dalam upaya pembangunan sumber daya manusianya. Sebaliknya jika dalam waktu tersebut pemerintah dapat meningkatkan nilai IPMnya, maka pemerintah daerah tersebut berhasil atau sangat berhasil dalam melakukan upaya pembangunan sumber daya manusia, walaupun itu berarti porsi dana alokasi umum yang diterima menjadi lebih sedikit. 1.5.

Cakupan Isi Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan

Anambas 2009 tahun anggaran 2010 disusun atas enam bab, yang didahului dengan Bab pertama yang menerangkan tentang latar belakang disusunnya buku ini dan diuraikan pula pengertian pembangunan manusia, maksud dan tujuan disusunnya buku ini, nilai manfaat dari buku ini serta cakupan isi. Bab kedua menerangkan metodologi yang digunakan di dalam penyusunan buku ini, antara lain menerangkan tentang ruang lingkup dan sumber data utama yang digunakan untuk penghitungan indikator-indikator yang terkait dengan masalah kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli, serta indeks pembangunan manusia. Selain itu, di dalam bab dua ini juga disajikan tahapan penghitungan IPM, konsep-konsep dan komponen IPM. Bab ketiga menyoroti beberapa indikator yang berkaitan dengan masalah kesehatan, di antaranya adalah angka kematian bayi dan angka


6

Pendahuluan harapan hidup yang digunakan untuk mengetahui derajat kesehatan penduduk, selain itu diulas pula tentang status kesehatan penduduk yang di antaranya dapat dikemukakan berdasarkan besar kecilnya angka kesakitan, rata-rata lamanya sakit.

Di dalam bab ini juga di bahasa mengenai

pemanfaatan fasilitas kesehatan, baik itu berupa berobat sendiri menurut jenis atau cara pengobatannya, maupun berobat jalan ke berbagai fasilitas kesehatan. Hal penting lainnya yang dibahas dalam bab tiga adalah tentang keadaan bayi atau balita, yaitu dengan menerangkan rata-rata lamanya (bulan) balita disusui, status gizi balita, serta imunisasi yang diberikan kepada mereka. Bab keempat membahas beberapa indikator yang berkaitan dengan masalah pendidikan, di antaranya adalah tingkat melek huruf yang merupakan ukuran yang sangat mendasar yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, juga dibahas tentang tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan sebagai barometer untuk mengetahui kualitas mutu sumber daya manusia. Selain itu, dibahas pula tingkat partisipasi sekolah dari anak-anak usia sekolah menurut jenjang pendidikan sekolah dasar, lanjutan tingkat pertama, dan lanjutan tingkat atas. Rata-rata lama sekolah yang merupakan salah satu indikator kunci di dalam penyusunan IPM juga dibahas di dalam bab keempat ini. sekolah

dan

Selain itu untuk mengetahui seberapa besar peranan

guru

untuk

dapat

turut

serta

mensukseskan

upaya

pembangunan di bidang pendidikan juga dibahas di sini, utamanya yang berkaitan dengan rasio murid guru dan rasio murid sekolah.


7

Pendahuluan Bab kelima menerangkan perekonomian di Kabuaten Kepulauan Anambas tahun 2009, dalam hal ini dikemukakan besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, baik dengan migas maupun tanpa migas, di sini di ulas pula laju pertumbuhan ekonomi di Propinsi Kepulauan Riau maupun peranan beberapa sektor di dalam menentukan naik turunnya nilai PDRB. Selain itu dibahas pula tingkat kesejahteraan penduduk yang dicerminkan dari besarnya kemampuan daya beli penduduk dan dilihat pula ada tidaknya ketimpangan

di

dalam

distribusi

pendapatan

penduduk

dengan

menggunakan kriteria bank dunia maupun angka gini ratio. Pada bagian terakhir dari bab ini disampaikan pula sisi lain dari pada keberhasilan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu ketidakberhasilan yang utamanya disoroti dengan masih cukup tingginya penduduk atau rumah tangga miskin. Bab keenam menerangkan inti dari pada disusunnya buku ini, yaitu Indeks Pembangunan Manusia, baik angka propinsi maupun kabupaten/kota tahun 2009. Di dalam bab ini diterangkan pula bagaimana penerapan IPM di Kabupaten Kepulauan Anambas.


8

Metodologi

2.1. Ruang Lingkup dan Sumber Data Penyusunan IPM Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2009, di samping menyajikan data IPM tingkat Kabupaten, juga disajikan beberapa gambaran yang terkait per Kecamatan. Sumber data yang digunakan untuk menghitung IPM utamanya adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk IPM 2009 data yang digunakan meliputi Susenas Kor 2009, Supas 2005, Susenas Modul Konsumsi 2008, dan IHK 2009.

Susenas Kor 2009 digunakan untuk

menghitung indikator seperti Angka Melek Huruf (AMH), Rata – rata Lama Sekolah (MYS) dan pengeluaran per kapita per bulan, sedangkan data Supas 2005 digunakan untuk menghitung Angka Harapan Hidup (e0), Selanjutnya Susenas Data Pengeluaran

2009 digunakan untuk menghitung daya beli

yang didasarkan pada 27 komoditi. Indeks Harga Konsumen (IHK) 2009


9

Metodologi digunakan untuk men-deflate harga implisit dari 27 komoditi pada Susenas Modul Konsumsi 2008 untuk memperoleh harga pada kondisi tahun 2009. Selain itu juga didukung oleh observasi lapangan pada tahun 2009 serta data primernya. 2.2. Metode Penghitungan •

Angka Harapan Hidup dihitung dengan menggunakan paket program MORTPACK (metode Trussel dengan model West), dengan input Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

•

Angka Melek Huruf, menghitung proporsi penduduk yang dapat membaca dan menulis

•

Rata-rata Lama Sekolah, menghitung rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk untuk menjalani sekolah

•

Paritas Daya Beli, dengan proses penghitungan sbb: 1. Y : Pengeluaran per kapita 2. Y1 : Y + (Y*20%) 3. Y2 : Nilai Riil Y1  deflasi, IHK 4. PPP  didasarkan 27 komoditi (lihat tabel 2.2) PPP = [∑E (i,j) ] / [ ∑ P(9,j)Q (i,j) ] Di mana :


10

Metodologi E (i,j) : Pengeluaran untuk komoditi j di propinsi i P(i,j) : Harga komoditi j di Jakarta Selatan Q (i,j) : Volume komoditi j (unit) yang dikonsumsi di provinsi i 5. Y3 : Y2/PPP 6. Y4 : Menghitung nilai Y3 dengan formula Atkinson Formula Atkinson C(i)* = C (i)

; jika C (i) < Z

= Z + 2[(C (i) – Z] ½

: jika Z < C (i) < 2 Z

= Z + 2(Z) ½

; jika 2Z < C (i) < 3 Z

+ 3 (C (i) - 2 Z) 1/3

= Z + 2 (Z) ½ + 3 (Z) 1/3 + 4 (C(i) – 3 Z) ¼ ; jika 3 Z < C (i) < 4 Z C (i) = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita Z

= Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp 549.500,- per kapita per tahun atau Rp 1.500,- per kapita per hari.


11

Metodologi 2.3. Tahapan Penghitungan Untuk menghitung IPM, maka setiap komponen dihitung indeksnya. Formula penghitungannya sebagai berikut : Indeks X(i,j) = [X (i,j) – X (i – min) ] / [ X (i – maks) – X (i – min) ] Di mana : X(i,j)

= komponen ke-i dari daerah j

X (i – min)

= nilai minimum dari Xi

X (i – maks)

= nilai maksimum dari Xi  standar UNDP

 standar UNDP

Dengan menggunakan formula di atas, Indeks Lama Hidup, Indeks Pendidikan, Indeks Daya Beli dapat dihitung. Nilai minimum dan maksimum merupakan angka standar UNDP (United Nations for Development Programe). •

Indeks Lamanya Hidup Indeks X1 = (X1 – 25)/(85-25)

•

Indeks Pendidikan terdiri dari dua komponen : Melek Huruf (persen)

 diberi bobot 2/3

Rata-rata Lama Sekolah

 diberi bobot 1/3

Indeks X2 = [2/3(Indeks Melek Huruf)] + [1/3 Indeks Rata2 Lama Sekolah)]


12

Metodologi •

Indeks Pengeluaran Riil Indeks X3 = (Y4-360)/(732,72-300)

•

Nilai IPM dapat dihitung sebagai : IPM = 1/3 [ Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3 ]

Tabel 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM Nilai

Nilai

Maksimum

Minimum

Angka Harapan Hidup

85

25

Standar UNDP

Angka Melek Huruf

100

0

Standar UNDP

Rata-rata Lama Sekolah

15

0

UNDP

Komponen IPM

Keterangan

menggunakan

combined gross enrollment ratio

Daya Beli

732 720

360 000

UNDP menggunakan PDRB riil per kapita yang telah disesuaikan


13

Metodologi Tabel 2.2. Daftar Paket Komoditi Yang Digunakan Dalam Penghitungan PPP Komoditi

Unit

Proporsi dari Total Konsumsi

1. Beras Lokal

Kg

7,25

2. Tepung Terigu

Kg

0,10

3. Singkong

Kg

0,22

4. Tuna/Cakalang

Kg

0,50

5. Teri

Ons

0,32

6. Daging Sapi

Kg

0,78

7. Ayam

Kg

0,65

8. Telur

Butir

1,48

397 gram

0,48

10. Bayam

Kg

0,30

11. Kacang panjang

Kg

0,32

12. Kacang tanah

Kg

0,22

13. Tempe

Kg

0,79

14. Jeruk

Kg

0,39

15. Pepaya

Kg

0,18

16. Kelapa

Butir

0,56

17. Gula

Ons

1,61

18. Kopi

Ons

0,60

19. Garam

Ons

0,15

20. Merica

Ons

0,13

80 gram

0,79

10 Batang

2,86

Kwh

2,06

M3

0,46

25. Bensin

Liter

1,02

26. Minyak tanah

Liter

1,74

27. Sewa rumah

Unit

11,56

9. Susu kental manis

21. Mie instan 22. Rokok kretek 23. Listrik 24. Air minum


14

Metodologi 2.4. Komponen IPM dan Konsep • Angka Harapan Hidup pada waktu lahir (e0) : Perkiraan lama hidup ratarata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur • Angka Melek Huruf Penduduk dewasa : Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya • Rata-rata Lama Sekolah : Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani • Indeks Pendidikan : Indeks ini didasarkan pada kombinasi antara angka melek huruf di kalangan penduduk dewasa dan rata-rata lama sekokah • Paritas daya Beli (Purchasing Power Parity = PPP) : Memungkinkan dilakukan perbandingan harga-harga riil antar propinsi dan antar kabupaten/kota mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli yang terukur dari konsumsi per kapita yang telah disesuaikan. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di suatu provinsi memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil per kapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan formula atkinson.


15

Metodologi • Reduksi Shortfall : mengukur keberhasilan dipandang dari jarak antara yang dicapai terhadap kondisi ideal (IPM = 100). Nilai reduksi shortfall yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat. Pengukuran ini didasarkan asumsi, laju perubahan tidak bersifat linier, tetapi laju perubahan cenderung melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi.


16

Tingkat Kesehatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk dengan menggunakan indikator utama angka kematian bayi dan angka harapan hidup.

Aspek

penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi.

Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya

peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan.

Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan dan memelihara

mutu pelayanan kesehatan perlu mendapat perhatian utama. Upaya tersebut antara

lain

melalui

pemberdayaan

sumber

daya

manusia

secara

berkelanjutan dan pengadaan atau peningkatan sarana dan prasarana dalam


17

Tingkat Kesehatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas bidang medis tertentu, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. 3.1.

Derajat Kesehatan Penduduk (Angka Kematian dan Angka Harapan Hidup) Angka harapan hidup penduduk merupakan salah satu indikator

derajat kesehatan masyarakat. Semakin tinggi angka harapan hidup suatu wilayah menunjukkan semakin tinggi derajat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2009 adalah 67,23 tahun. Ini berarti bahwa bayi yang lahir pada tahun 2009 diperkirakan akan dapat hidup antara 67 dan 68 tahun dengan syarat besarnya kematian atau kondisi kesehatan yang ada tidak berubah.

Angka harapan hidup ini lebih rendah dibandingkan angka

harapan hidup penduduk di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.1. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Anambas, Tahun 2008 dan 2009 Angka Harapan Hidup (tahun)

2008

2009

(1)

(2)

(3)

Kepulauan Riau

69,7

69,8

Kepulauan Anambas

67,1

67,2

Sumber : BPS, Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2008 dan 2009


18

Tingkat Kesehatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas 3.2.

Status Kesehatan Penduduk Informasi tentang status kesehatan penduduk dapat memberikan

gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk, informasi tersebut di antaranya dapat dilihat melalui indikator angka kesakitan, yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama sebulan sebelum kegiatan pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional.

Tabel 3.2. menunjukkan bahwa persentase

penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengalami keluhan kesehatan dan merasa terganggu aktivitas sehari-harinya pada tahun 2008 sebesar 28,32 persen dan pada tahun 2009 terjadi penurunan menjadi 21,52 persen.

Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, pada tahun 2009

ternyata angka kesakitan penduduk yang tinggal di daerah pedesaan (29,34 persen), persentasenya relatif lebih banyak dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perkotaan (19,66 persen).

Tabel 3.2. Angka Kesakitan dan Rata2 Lamanya Sakit, Tahun 2009 Keterangan (1) Angka Kesakitan Rata2 Lama Sakit (hari)

Perkotaan (2)

Perdesaan (3)

Perkotaan+Perdesaan (4)

29,34

19,66

21,52

4,63

5,08

4,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Riau, diolah dari Sumber : BPS, Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2008 dan 2009

Diantara mereka yang terganggu kesehatannya, rata-rata lamanya sakit penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas adalah selama 5,93 hari pada tahun 2008 dan turun menjadi 4,96 persen pada tahun 2009, penduduk di daerah perdesaan rata-rata lamanya sakit sedikit lebih lama, yaitu 5,08 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009

19

Tingkat Kesehatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas hari dibandingkan penduduk di daerah perkotaan, di mana rata-rata lamanya sakit hanya 4,63 hari.

3.3.

Pemberian ASI dan Gizi Balita Air susu ibu (ASI) merupakan makanan yang paling penting bagi

pertumbuhan dan kesehatan bayi, karena selain mengandung nilai gizi yang cukup tinggi juga mengandung zat kekebalan tubuh

terhadap penyakit.

Oleh karena itu, semakin lama seorang anak disusui akan semakin baik tingkat pertumbuhan dan kesehatannya. Pada tahun 2008, rata-rata lamanya balita disusui, adalah 13,95 bulan dan pada tahun 2009 cenderung tetap, sedikit sekali penurunannya yaitu sebesar 13,76 bulan, untuk balita yang tinggal di daerah perkotaan relatif lebih lama disusui, yaitu 16,43 bulan dibandingkan dengan balita di daerah perdesaan yang disusui rata-rata selama 13,30 bulan. Pemberian ASI saja tanpa makanan tambahan sangat penting bagi bayi sampai dengan usia 6 bulan, hal tersebut dikenal dengan istilah ASI eksklusif. Dari hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2008 dapat diketahui bahwa balita yang hanya diberikan ASI saja tanpa makanan tambahan adalah selama 5,00 bulan dan pada tahun 2009 terjadi sedikit penurunan menjadi 4,82 bulan, ini berarti penerapan ASI Ekslusif hampir terpenuhi dengan baik, walaupun sedikit terjadi penurunan. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal pada tahun 2009 nampak bahwa bayi di daerah perkotaan sedikit lebih lama diberikan ASI saja tanpa


20

Tingkat Kesehatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas makanan tambahan (5,23 bulan) dibandingkan dengan bayi yang tinggal di daerah perdesaan (4,75 bulan).

3.4.

Imunisasi Untuk mencegah berbagai penyakit menular pemerintah memberikan

beberapa antigen untuk balita dan anak-anak.

Adapun antigen yang

dianggap penting adalah BCG, DPT, Polio, dan Campak serta Hepatitis untuk mencegah penyakit yang biasanya menyerang anak-anak yang diduga dapat menyebabkan kematian pada bayi. Imunisasi sangat penting bagi upaya pencegahan bayi atau balita terkena beberapa penyakit tertentu, semakin besar persentase balita yang pernah diimunisasi maka diharapkan akan semakin baik pula tingkat atau derajat kesehatan bayi atau balita. Pada tahun 2008, balita di Kabupaten Kepulauan Anambas yang pernah diimunisasi ada sebanyak 86,97 persen dan pada tahun 2009 meningkat cukup tinggi menjadi 93,04 persen, artinya ada sekitar 6,96 persen balita yang belum pernah diimunisasi, padahal Pemerintah melalui Program bulan PIN Gratis telah mewajibkan orang tua untuk membawa balitanya untuk diimunisasi secara gratis.

Masih adanya balita yang belum pernah

diimunisasi diduga karena sulitnya akses masyarakat yang tinggal di pulaupulau terpencil untuk membawa balitanya ke posyandu atau karena adanya keengganan dari sebagian orang tua untuk memberikan imunisasi kepada balitanya dikarenakan takut balitanya menjadi sakit. Dari Tabel 3.3. juga dapat dilihat bahwa balita di daerah perdesaan relatif lebih banyak yang


21

Tingkat Kesehatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas belum pernah diimunisasi, yaitu 7,17 persen dibandingkan balita di daerah perkotaan, 5,88 persen.

Tabel 3.3. Persentase Balita Yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2009 Jenis Kelamin (1)

Perdesaan

(2)

(3)

Perkotaan+ Perdesaan (4)

Laki-Laki

90,92

92,00

91,59

Perempuan

100,0

93,50

94,32

Laki2+Perempuan

94,12

92,83

93,04

Sumber :

3.5.

Perkotaan

Badan Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Riau, diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2009

Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan

penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama.

Puskesmas dan puskesmas

pembantu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan karena dapat dijangkau oleh penduduk yang tinggal di pelosok. Hal penting lainnya adalah ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang diupayakan agar persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya). Pada tahun 2008, terdapat 82,09 persen persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan pada tahun 2009 terjadi penurunan menjadi 72,19, namun pada tahun 2009 terdapat perbedaan yang mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan, untuk daerah perkotaan terdapat 94,12 persen persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, namun di Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009

22

Tingkat Kesehatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas daerah pedesaan hanya 67,93 persen persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, hal ini karena masih banyaknya persalinan yang ditolong oleh dukun tradisional dan lainnya, yaitu mencapai 32,07 persen. Kesadaran di dalam meminta pertolongan persalinan yang dilakukan oleh dokter, bidan atau tenaga kesehatan lainnya sangat penting dalam upaya mencegah menurunnya angka kematian ibu, pada tahun 2009 di daerah perkotaan persalinan yang ditolong oleh dokter mencapai 11,76 persen sedangkan di daerah pedesaan sebesar 7,11 persen. Sedangkan persalinan yang ditolong oleh bidan, antara daerah perkotaan dan pedesaan persentasenya cukup berbeda jauh, yaitu 82,36 persen untuk di daerah perkotaan dan 59,05 persen untuk daerah pedesaan.

Peran tenaga

kesehatan lainnya di daerah pedesaan cukup dominan, yaitu sekitar 1,77 persen dibandingkan di daerah perkotaan, yaitu 0 persen.

Tabel 3.4. Distribusi Persentase Bayi Menurut Penolong Persalinan Bayi Tahun 2009 Penolong Persalinan (1) Tenaga Kesehatan

Perkotaan (2)

Perdesaan (3)

Perkotaan+Perdesaan (4)

94,12

67,93

72,19

•

Dokter

11,76

7,11

7,87

•

Bidan

82,36

59,05

62,84

•

Nakes Lainnya

0,00

1,77

1,48

5,88

32,07

27,81

Bukan Tenaga Kesehatan •

Dukun Tradisional

5,88

32,07

27,81

•

Lainnya

0,00

0,00

0,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Riau, diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2009


23

Tingkat Kesehatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Pada tahun 2008 banyaknya dokter di Kabupaten Kepulauan Anambas 11 orang dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 29 orang,

jika

dibandingkan dengan jumlah penduduk maka setiap 10 000 penduduk baru bisa dilayani oleh 0,12 orang dokter (jumlah penduduk tahun 2009 adalah sekitar 35.647 orang). Demikian pula jumlah puskesmas sebanyak 28 buah termasuk puskesmas pembantu. Disamping itu juga Kabupaten Kepulauan baru memiliki 1 rumah sakit di Kecamatan Palmatak.

Tabel 3.5. Indikator Ketersediaan Berbagai Sarana Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Tahun 2009 Tenaga/Sarana Kesehatan

2009

(1)

(2)

Jumlah dokter

29

Jumlah dokter per 10.000 penduduk

8,1

Jumlah puskesmas*)

28

Jumlah rumah sakit

1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas, 2009 Keterangan : *) termasuk puskesmas pembantu dan puskesmas keliling

Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya melakukan upaya pengobatan, baik dengan berobat sendiri maupun berobat jalan.

Tabel 3.6. menyajikan data persentase penduduk yang

berobat sendiri menurut jenis pengobatan. Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengalami gangguan kesehatan yang berobat sendiri ada sebanyak 68,65 persen pada tahun 2008 dan meningkat menjadi 81,47 persen pada tahun 2009 . Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal pada


24

Tingkat Kesehatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2009,

penduduk di daerah perkotaan sedikit lebih banyak yang

berobat sendiri, yaitu 72,99 persen dibandingkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan, di mana persentasenya hanya mencapai 84,44 persen. Tabel 3.6. Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri Menurut Jenis PengobatanYang Digunakan, Tahun 2009 Jenis Pengobatan

Perkotaan

Pedesaan

(2) 92,58

(3) 79,82

(4) 82,78

Tradisional

61,13

78,12

74,18

Lainnya

16,65

40,38

34,88

Modern + Tradisional

53,71

58,82

57,64

Modern + Lainnya

12,94

34,22

29,28

Tradisional + Lainnya

9,23

38,61

31,80

Modern + Tradisional + Lainnya

5,52

33,33

26,88

72,99

84,44

81,47

(1) Modern

Persentase Penduduk Berobat Sendiri Sumber :

Yang

Perkotaan+Perdesaan


Secara umum, pada tahun 2009 ada sebanyak 82,78 persen penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas yang berobat sendiri dengan cara pergi ke pengobatan modern, terlihat ada perbedaan yang cukup besar antara mereka yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan. Sebanyak 92,58 persen penduduk di daerah perkotaan yang mempunyai keluhan kesehatan berobat sendiri ke pengobatan modern, sedang mereka yang tinggal di daerah pedesaan sebanyak 79,82 persen. Sebaliknya, mereka yang tinggal di daerah pedesaan lebih besar yang berobat ke pengobatan tradisional, yaitu 78,12 persen dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan, 23,57 persen.


25

Tingkat Kesehatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008, dari penduduk yang mengeluh sakit di Kabupaten Kepulauan Anambas, hanya 38,20 persen penduduk yang melakukan berobat jalan dan pada tahun 2009 terjadi penurunan menjadi 31,45 persen. Jika dilihat menurut urutan paling banyak pada tahun 2009, yang paling besar persentasenya adalah mereka yang berobat jalan ke puskesmas (59,90 persen), disusul oleh mereka yang berobat jalan ke rumah sakit (13,86 persen). Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, baik penduduk perkotaan maupun penduduk perdesaan paling banyak berobat jalan ke puskesmas, sedangkan untuk penduduk perkotaan cukup besar berobat jalan ke dokter praktek, dan untuk penduduk perdesaan ada juga yang berobat jalan ke tempat berobat lainnya.

Tabel 3.7. Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, Tahun 2009

Jenis Pengobatan

Perkotaan

Pedesaan

Perkotaan+Perdesaan

(1)

(2)

(3)

(4)

Rumah Sakit

8,34

15,88

13,86

Praktek Dokter

33,36

4,72

12,37

Puskesmas

49,97

65,53

59,90

Petugas Kesehatan

8,34

7,94

8,05

Pengobatan Tradisional

0,00

0,00

0,00

Dukun

0,00

0,00

0,00

Lainnya

0,00

7,94

5,82

32,46

31,09

31,45

Persentase Yg Pernah Berobat Jalan Sumber :



26

Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subyek sekaligus sebagai obyek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Mengingat pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun non formal. Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat.

Karena

belum semua anak Indonesia dapat menikmati kesempatan pendidikan dasar, antara lain karena faktor kemiskinan keluarga. Sebagai upaya untuk menumbuhkan,

meningkatkan,

dan

mengembangkan

kepedulian

masyarakat dalam pembangunan pendidikan, antara lain terlihat dari Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), yang menghimpun dana dari


27

Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas masyarakat untuk membantu keluarga miskin agar anak mereka tetap memperoleh pendidikan. Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, ditingkatkan pula kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mencapai sasaran tersebut,

berbagai

upaya

dilakukan

pemerintah,

misalnya

dengan

meningkatkan sarana dan pra sarana pendidikan, perbaikan kurikulum, bahkan semenjak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun. Untuk mendukung hal ini, melalui Program BOS, disalurkan dana langsung ke sekolah (baik SD maupun SLTP) dengan maksud peserta didik dibebaskan dari kewajiban membayar uang sekolah demi tercapainya program wajar 9 tahun.

Sehingga nantinya dengan

semakin lamanya usia wajib belajar diharapkan tingkat pendidikan anak akan semakin membaik, dan tentunya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk.

4.1. Tingkat Pendidikan Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan, adalah kemampuan baca-tulis penduduk dewasa. Kemampuan baca tulis tercermin dari data angka melek huruf, dalam hal ini merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Persentase penduduk dewasa yang dapat membaca dan menulis huruf latin tahun 2008 di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 89,72 persen dan pada tahun 2009 terjadi peningkatan 91,26 persen , artinya pada


28

Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2009 ada sebanyak 8,74 persen penduduk dewasa di Kabupaten Kepulauan Anambas yang buta huruf.

Angka melek huruf ini berbeda

menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Dari Tabel 4.1. dapat dilihat bahwa angka melek huruf penduduk dewasa laki-laki mencapai 93,96 persen, sedangkan angka melek huruf penduduk dewasa perempuan cukup berbeda jauh dengan penduduk dewasa laki-laki hanyalah 88,81 persen. Ini berarti bahwa angka buta huruf penduduk dewasa perempuan jauh lebih banyak dibandingkan angka buta huruf penduduk dewasa laki-laki, yaitu 6,04 persen dan 11,19 persen untuk perempuan. Kemudian kalau dilihat menurut kelompok umur, pada tahun 2009 ternyata angka melek huruf untuk penduduk usia muda cenderung mendekati seratus persen, sebaliknya angka melek huruf penduduk usia tua cenderung jauh dari angka seratus, misalnya angka melek huruf penduduk usia 15 – 19 tahun mendekati 100,00 persen, dan kelompok umur 20-24 mencapai angka 100 persen, sedangkan angka melek huruf penduduk usia 50 tahun atau lebih hanya 81,56 persen, artinya kecenderungan buta huruf lebih menonjol pada penduduk usia tua, dibandingkan penduduk usia muda. Angka melek huruf selain berbeda menurut jenis kelamin dan kelompok umur, ternyata

tidak

berbeda nyata menurut daerah tempat

tinggal. Untuk penduduk dewasa yang tinggal di daerah perkotaan, angka melek hurufnya sedikit lebih rendah dibandingkan penduduk dewasa yang tinggal di daerah pedesaan. Dari Tabel 4.1. dapat dilihat pada tahun 2009 bahwa angka melek huruf penduduk dewasa yang tinggal di daerah perkotaan mencapai 89,03 persen, sementara untuk mereka yang tinggal di


29

Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas daerah pedesaan angka melek hurufnya mencapai 91,26 persen. Kemudian jika dilihat khusus untuk penduduk pada usia 50 tahun atau lebih, angka melek hurufnya adalah sebesar 90,59 persen untuk di daerah perkotaan dan 91,43 persen untuk di daerah pedesaan, atau dapat dikatakan bahwa angka buta huruf untuk penduduk usia 50 tahun atau lebih adalah 9,41 persen di daerah perkotaan dan 8,57 persen di daerah pedesaan. Tabel 4.1. Angka Melek Huruf menurut Kelompok Umur, tahun 2009 Kelompok Umur (1)

Perkotaan

Perdesaan

(2)

(3)

Perkotaan + Perdesaan (4)

15 – 19

100,00

96,86

97,54

20 – 24

100,00

100,00

100,00

25 – 34

93,16

91,23

91,59

35 – 49

94,72

89,69

90,69

50 +

74,93

83,92

81,56

Jumlah

90,59

91,43

91,26

Laki-Laki

93,67

93,28

93,36

Perempuan

87,00

89,26

88,81


Gambaran mengenai mutu sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk berusia 10 tahun ke atas.

Dari Tabel 4.2. dapat dilihat bahwa hanya 32,11 persen

penduduk berusia 10 tahun ke atas yang tamat pendidikan SLTP atau pendidikan yang lebih tinggi, namun jika dibedakan menurut daerah tempat tinggal, nampak bahwa mutu sumber daya manusia di daerah pedesaan


30

Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas relatif lebih baik, yaitu terbukti di mana penduduk usia 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan SLTP atau pendidikan yang lebih tinggi yakni mencapai 32,11 persen, walaupun untuk mereka yang tinggal di daerah perdesaan persentasenya mencapai 29,47 persen. Tabel 4.2. Persentase Penduduk 10 tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2009 Perkotaan

Perdesaan

(2) 11,04

(3) 16,25

Perkotaan + Perdesaan (4) 15,22

Tidak/Belum Tamat SD

27,23

27,90

27,77

Sekolah Dasar

32,26

23,09

24,90

SLTP

15,49

10,26

11,29

Sekolah Menengah Tingkat Atas

9,57

18,18

16,98

Diploma I/II

2,19

1,70

1,80

Diploma III/Sarjana Muda

0,00

0,00

0,00

Diploma IV/S1

2,21

2,00

2,04

S2/S3

0,00

0,00

0,00

29,47

32,76

32,11

Tingkat Pendidikan (1) Tidak/Belum Pernah Sekolah

SLTP + Sumber :

Badan Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Riau, diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2008 dan 2009

Jika ditinjau menurut tingkat pendidikannya, penduduk usia 10 tahun ke atas di daerah pedesaan yang tamat SLTA hanya 16,98 persen, walaupun untuk mereka yang tinggal di daerah perdesaan telah mencapai 18,18 persen. Demikian pula untuk mereka yang tamat pendidikan Diploma I/II dan pendidikan lainnya yang lebih tinggi tingkatannya, untuk daerah pedesaan baru mencapai 1,70 persen.

Sehingga secara umum dapat

dikatakan bahwa pendidikan penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas relatif masih rendah, dan tingkat pendidikan penduduk di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan.


31

Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas 4.2. Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang dikenal dengan istilah angka partisipasi sekolah (APS).

Makin tinggi angka partisipasi sekolah

menunjukkan adanya keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. APS memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak

kelompok

umur

tertentu

yang

sedang

bersekolah,

memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.

tanpa

APS biasanya

diterapkan untuk kelompok umur sekolah jenjang pendidikan SD (7 – 12 tahun), SLTP (13 – 15 tahun), dan SLTA (16 – 18 tahun). Angka partisipasi sekolah anak-anak usia 7 – 12 tahun pada tahun 2009 pada umumnya belum mencapai angka 100 persen dan terlihat perbedaan mencolok antara mereka yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan, sedangkan antara laki-laki dan perempuan terlihat cenderung tidak berbeda nyata untuk perempuan (97,06 persen) dibandingkan untuk laki-laki (96,73 persen).

Demikian pula angka partisipasi sekolah untuk

anak-anak usia 13 – 15 tahun secara umum cukup berbeda nyata dibandingkan dengan kelompok 7-12 tahun, yaitu mencapai 88,50 persen, dan jika dibedakan menurut jenis kelamin, laki-laki usia 13 – 15 tahun lebih rendah angka partisipasi sekolahnya dibandingkan perempuan pada usia yang sama. Namun jika dibedakan menurut daerah tempat tinggal, angka partisipasi sekolah anak-anak usia 13 – 15 tahun di daerah perkotaan (100,00 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009

32

Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas persen) cukup berbeda nyata dibandingkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan (85,71 persen).

Perbedaan tersebut

cukup terlalu signifikan

untuk perempuan dibandingkan laki-laki. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2009 Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (1) 7– 12

13-15

16–18

Perdesaan

(2)

(3)


Laki-Laki

100,00

96,33

96,79

Perempuan

100,00

96,19

97,06

Laki2+Perempuan

100,00

96,26

96,93

Laki-Laki

100,00

81,83

85,91

Perempuan

100,00

89,97

91,58

Laki2+Perempuan

100,00

85,71

88,50

75,00

71,38

71,94

100,00

72,57

77,74

87,50

71,90

74,55

Laki-Laki Perempuan Laki2+Perempuan

Sumber :

Perkotaan


Di sisi lain, angka partisipasi sekolah anak-anak usia 16 – 18 tahun ternyata masih relatif baik, yaitu hanya 74,55 persen.

Ini berarti ada

sebanyak 25,45 persen anak-anak usia 16 – 18 tahun yang tidak memanfaatkan fasilitas pendidikan. Bahkan jika dibedakan menurut jenis kelamin, ternyata angka partisipasi sekolah anak-anak usia 16 – 18 tahun lebih rendah untuk laki-laki (71,94 persen) dibandingkan perempuan


33

Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas (77,74). Ini berarti anak perempuan usia 16 – 18 tahun jauh lebih rendah persentasenya yang tidak memanfaatkan fasilitas pendidikan dibandingkan laki- laki.

Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, ternyata angka

partisipasi sekolah anak laki-laki usia 16 – 18 tahun di daerah perdesaan mencapai 71,38 persen dibandingkan untuk anak perempuan usia yang relatif sama yaitu sebesar 100,00 persen di daerah perkotaan. Untuk dapat mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya dapat digunakan angka partispasi murni (APM), di mana angkanya dapat dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan, yaitu SD (usia 7 – 12 tahun), SLTP (usia 13 – 15 tahun), dan SLTA (usia 16 – 18 tahun). Secara umum, angka partisipasi murni lebih rendah dibandingkan angka partisipasi sekolah, hal ini karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama.

APM membatasi usia murid sesuai dengan usia sekolah, jenjang

pendidikan sehingga angkanya lebih kecil. Nilai APM yang mendekati 100 persen menunjukkan hampir semua penduduk bersekolah dan tepat waktu sesuai dengan usia sekolah jenjang pendidikannya. Pada saat ini Pemerintah telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dan sudah mulai pencanangan wajib belajar 12 tahun, sasaran dari program tersebut adalah anak-anak usia 7 – 12 tahun (SD) dan usia 13 – 15 tahun (SLTP). Sehingga dengan demikian, diharapkan partisipasi sekolahnya mencapai 100 persen.


34

Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Tabel 4.4. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2009 Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin (1) SD

SLTP

SMA

Perkotaan

Pedesaan

(2)

(3)


Laki-Laki

100,00

96,33

96,79

Perempuan

100,00

96,19

97,06

Laki2+Perempuan

100,00

96,26

96,93

Laki-Laki

40,20

45,49

44,31

Perempuan

66,67

59,87

60,96

Laki2+Perempuan

50,16

52,36

51,93

Laki-Laki

25,00

64,20

58,15

Perempuan

75,00

63,57

65,72

Laki2+Perempuan

50,00

63,92

61,56

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonoomi Nasional Tahun 2009

Secara umum, angka partisipasi murni anak-anak usia

7 – 12 tahun

yang bersekolah di jenjang pendidikan sekolah dasar baru mencapai 96,93 persen, angkanya untuk anak perempuan relatif sedikit lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki, yaitu 97,06 persen (perempuan) dan 96,79 persen (laki-laki). Namun jika dibedakan menurut daerah tempat tinggal, ternyata angka partisipasi murni anak-anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan

sekolah

dasar

di

daerah

perkotaan

jauh

lebih

tinggi

dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Perbedaan tersebut masih terjadi untuk anak-anak yang sekolah pada jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama, baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Angka partisipasi murni anak laki-laki dan perempuan pada jenjang pendidikan SLTP lebih rendah untuk mereka yang tinggal di


35

Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas daerah perkotaan, dibandingkan untuk mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Yang perlu mendapat perhatian khusus, adalah anak-anak yang bersekolah pada jenjang sekolah menengah atas, di mana wajib belajar belum menyentuh pada jenjang pendidikan ini, ternyata angka partisipasi murninya sangat rendah.

Secara umum, baru mencapai 61,56 persen,

namun untuk mereka yang tinggal di daerah pedesaan, angka partisipasi murninya relatif sama, yaitu hanya mencapai 58,15 persen untuk laki - laki dan untuk perempuan 65,72 persen. Rendahnya angka partisipasi murni pada jenjang sekolah menengah utamanya di daerah pedesaan diduga terkait dengan minimnya sarana dan prasarana sekolah yang ada di daerah pedesaan, selain itu akses mereka ke fasilitas sekolah yang ada di daerah perkotaan mungkin juga relatif sulit, mengingat Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari pulau-pulau yang cukup menyebar.

4.3. Rata-Rata Lama Sekolah Indikator lain untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (dalam tahun) yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2009, rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Kepulauan Anambas baru mencapai 5,35 tahun, berarti rata-rata baru sampai taraf pendidikan kelas enam Sekolah Dasar.


36

Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas

4.4. Fasilitas Pendidikan Relatif tingginya angka partisipasi sekolah, khususnya untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP tentunya harus diikuti dengan cukupnya fasilitas pendidikan, terutama mengenai daya tampung ruang kelas, sehingga program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah dapat berhasil dengan baik.

Guna mengatasi kekurangan daya tampung,

pemerintah

sarana

menyiapkan

dan

prasarana

pendidikan,

seperti

menambah pembangunan unit gedung baru dengan prioritas pada daerah yang angka partispasi sekolahnya masih rendah dan daerah terpencil, dan merehabilitasi gedung–gedung SD dan SLTP dengan prioritas gedung yang rusak berat serta mengangkat guru kontrak untuk ditempatkan pada sekolah yang kekurangan guru. Informasi tentang banyaknya sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tenaga pengajar, kelas, gedung perpustakaan, dan lain-lain digabung

dengan

informasi

mengenai

menghasilkan suatu indikator yang informatif.

jumlah

penduduk

dapat

Namun indikator ini tidak

dapat mendeteksi kualitas dari pada sarana pendidikan yang ada, karena yang dihitung bersifat kuantitas yang dipakai untuk mengetahui apakah sarana pendidikan yang ada mencukupi atau tidak. Rasio murid guru, yang diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah sekolah yang bersangkutan, dapat digunakan untuk menggambarkan beban kerja dalam mengajar. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat mutu Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009

37

Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas pengajaran di kelas karena semakin tinggi nilai rasio berarti semakin berkurang tingkat pengawasan atau perhatian guru sehingga mutu pengajaran dapat dipastikan semakin rendah. Rasio murid terhadap sekolah yang besar pada jenjang SMU dimana satu sekolah rata-rata memiliki murid sebesar 242 siswa/sekolah SMU. Secara berjenjang ke pendidikan di bawahnya semakin rendah semakin kecil rasio antara murid dan sekolah. Untuk sekolah dasar rasio muridsekolah rata-rata sebesar 44,18 siswa/sekolah SD, termasuk untuk sekolah taman kanak-kanak yang rasionya lebih kecil lagi. Selanjutnya jika dilihat rasio jumlah murid terhadap jumlah guru menunjukkan pola yang hampir sama dengan rasio jumlah murid terhadap sekolah, yakni semakin tinggi tingkat pendidikan rasio murid-guru akan semakin besar. Walaupun nampak untuk rasio murid sekolah dasar, SMP dan Taman Kanak Kanak cenderang sama. Secara lebih jelas gambaran rasio murid terhadap sekolah dan rasio murid terhadap guru dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.6. Rasio Murid – Guru dan Rasio Murid – Sekolah, Tahun 2009 Jenjang Pendidikan

(1) Taman Kanak-Kanak

Rasio Pendidikan Rasio Rasio Murid - Sekolah Murid -Guru (2) (3) 44,18 7,84

Sekolah Dasar

97,89

11,30

SLTP

103,28

10,62

SMU

242,00

10,88

Sumber :

Data Diolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas


38

Perekonomian dan Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas

5.1.

Perekonomian Tinjauan perekonomian yang dibahas di dalam sub bab ini adalah

meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku, harga konstan tahun 2000 dan PDRB per kapita, di dalamnya termasuk laju pertumbuhan ekonomi dan share dari beberapa sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi kepada besar kecilnya nilai PDRB. PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi, di suatu wilayah tertentu (propinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender).

Kegiatan ekonomi yang dimaksud mulai kegiatan

pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa-jasa.


39

Perekonomian dan Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam penghitungannya, untuk menghindari penghitungan ganda, nilai output bersih diberi nama secara spesifik, yaitu nilai tambah (value added). adalah

Demikian juga, harga yang digunakan dalam penghitungan ini harga

produsen.

Penilaian

pada

harga

konsumen

akan

menghilangkan PDRB sub sektor perdagangan dan sebagian sub sektor pengangkutan. Penghitungan PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka PDRB per kapita merupakan ukuran untuk melihat kemajuan pembangunan suatu daerah ditinjau dari jumlah penduduk. Di dalam penghitungan PDRB dikenal istilah harga berlaku dan harga konstan. Makna harga berlaku (current prices) adalah harga yang terjadi pada tahun yang bersangkutan.

Karena pada dasarnya output atau nilai

tambah merupakan perkalian harga dan kuantitas (banyaknya barang), maka yang dimaksud dengan harga berlaku adalah kuantitas tahun tertentu dikalikan dengan harga tahun saat barang atau jasa diproduksi. Kelemahan

penyajian

dalam

harga

berlaku

adalah

masih

mengandung perubahan harga barang/jasa antar waktu, oleh karena itu untuk mengetahui pertumbuhan (perubahan) kegiatan ekonomi secara riil, diperlukan nilai yang sudah terbebas dari perubahan harga. Nilai PDRB demikian disebut PDRB atas dasar harga konstan (constant prices).

Harga

berlaku ini lebih relevan untuk melihat suatu nilai PDRB hanya pada tahun


40

Perekonomian dan Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas tertentu, karena lebih mencerminkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah pada saat produk tersebut dihasilkan. PDRB yang disajikan di sini meliputi PDRB pada seluruh Kabupaten Kepulauan Anambas menurut sektor.

Perlu digarisbawahi bahwa PDRB

Kabupaten Kepulauan Anambas bukanlah penjumlahan PDRB dari tingkatan administratif di bawahnya, karena antara penjumlahan level administrasi di bawahnya dalam satu Kabupaten Kepulauan Anambas dengan PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas selalu ada diskrepansi statistik (statistical discrepancy).

Perbedaan tersebut pasti terjadi namun dapat dijelaskan

secara teoritis.

Namun demikian sesuatu yang perlu dijaga adalah

diskrepansi tersebut harus masih dalam rentang toleransi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Migas Kabupaten Kepulauan Anambas atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 adalah Rp 2,53 trilliun.

Sedangkan besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

dengan Migas Kabupaten Kepulauan Anambas atas dasar harga konstan 2000 adalah Rp 0,94 trilliun pada tahun 2009. Kemudian jika dilihat PDRB tanpa migas atas dasar harga berlaku hanya 0,60 triliun rupiah dan PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan sebesar 0,25 triliun rupiah. Selama tahun 2009 sektor yang dominan dilihat dari nilai PDRB sektoral berdasarkan harga berlaku adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu memiliki kontribusi sekitar 76,34 persen, dilanjutkan pada sektor pertanian 6,69 persen. Pola tersebut juga nampak pada kondisi PDRB atas dasar harga konstan. Sedangkan jika dilihat pada kondisi PDRB tanpa


41

Perekonomian dan Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas migas menurut harga berlaku dominasi sektoral terletak pada sektor pertanian yaitu sebesar 64,05 persen, dilanjutkan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 18,02 persen. Pola tersbut pada kondisi PDRB tanpa migas juga nampak pada keadaan atas dasar harga konstan. Secara lebih jelas gambaran PDRB menurut harga berlaku dan harga konstan, baik dengan migas dan tanpa migas dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 5.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan dan Berlaku Menurut Sektor, Tahun 2009 (milyar rupiah) Lapangan Usaha (1) Pertanian Pertambangan dan Pengolahan

Harga Berlaku Dengan Tanpa Migas Migas (2) (3) 370,54 370,54

Harga Konstan Dengan Tanpa Migas Migas (4) (5) 167,24 167,24

1.934,75

2,27

688,24

1,02

Industri Pengolahan

8,08

8,08

5,35

5,35

Listrik, Gas & Air Bersih

0,40

0,40

0,18

0,18

21,08

21,08

7,61

7,61

122,61

122,61

41,58

41,58

Pengangkutan & Komunikasi

27,76

27,76

10,45

10,45

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

16,24

16,24

6,43

6,43

Jasa-jasa

33,03

33,03

13,05

13,05

2.534,47

602,00

940,13

252,91

Bangunan dan Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran

PDRB

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2009

5.2.

Tingkat Kesejahteraan dan Distribusi Pendapatan Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2009 menunjukkan

bahwa pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas


42

Perekonomian dan Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 605.459 rupiah per bulan, dan pengeluaran makanan dan non makanan secara persentase memiliki bobot yang hampir sama, yaitu sekitar 50 persen, terlihat juga bahwa sebanyak 24,92 persen penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk ke dalam 40 persen terendah, 63,37 persen termasuk ke dalam 40 persen menengah, dan sebanyak 11,71 persen penduduk yang termasuk ke dalam 20 persen teratas. Berdasarkan kriteria tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, maka dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas tergolong rendah. Hal itu dapat dilihat dari persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terendah angkanya di atas 17 persen. Tabel 5.3. Pengeluaran Rata-Rata (Rp) Nominal dan Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2009 Jenis Pengeluaran (1)

Pengeluaran Rata-Rata Nominal Persen (2) (3)

Makanan

337.974

63,75

Bukan Makanan

192.218

36,25

Perumahan

71.431

13,47

Barang & Jasa

81.689

15,41

Pakaian

15.363

2,90

Barang Tahan Lama

13.108

2,47

Lainnya

10.626

2,00

530.192

100,00

JUMLAH


Ukuran lain untuk melihat apakah distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas timpang atau tidak adalah angka gini rasio.


43

Perekonomian dan Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas Angka gini rasio untuk Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2009 sebesar 0,2504, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran antar kelompok pengeluaran tergolong tingkat ketimpangan rendah. Seperti terlihat pada Gambar 5.1., garis kurva Lorent tahun 2009 tidak terlalu jauh dengan garis diagonal dibanding garis tahun 2009, itu artinya ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2009 tidak terlalu besar. Gambar 5.1. Kurva Lorentz Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas, 2009

Kumulatif Persentase Jumlah Penduduk 100

80

60

40

20

2008

2009

0 0

20 40 60 Kumulatif Persentase Pengeluaran Per Kapita

80

100


44

Perekonomian dan Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas 5.3.

Perkembangan Penduduk Miskin

Dari

gambaran

perkembangan

perekonomian

dan

tingkat

kesejahteraan serta distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas seperti yang disampaikan pada bahasan pada sub bab sebelumnya, nampak bahwa secara umum laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Anambas relatif sangat menggembirakan untuk dapat menyongsong masa depan yang lebih baik, di samping itu ditunjang dengan kenyataan bahwa distribusi pendapatan, yang dalam hal ini digunakan proxy atau pendekatan pengeluaran rumah tangga, penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas yang tergolong rendah atau dapat dikatakan relatif hanya terjadi sedikit ketimpangan, namun permasalahan sosial yang cukup berat masih dihadapi oleh sebagian masyarakat adalah masih relatif banyak rumah tangga atau penduduk yang dikategorikan miskin. Berdasarkan data terakhir yang tersedia yakni hasil Pendataan Perlindungan Sosial Tahun 2008 (PPLS08) menunjukkan kemiskinan mikro yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas dilihat dari jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebesar 2.073 rt dengan jumlah anggota rumah tangga (art) sebesar 6.968 jiwa. Sedangkan jika diklasifikasikan jumlah RTS sangat miskin sebesar 160 rt dengan jumlah art sebesar 912 jiwa, sedangkan RTS miskin sebesar

488 rt dengan jumlah art sebesar 2.145 art. Selanjutnya

jumlah RTS yang hampir miskin sebear 1.425 rt dengan jumlah art sebesar 3.911 jiwa. Wilayah yang paling banyak RTS adalah Kecamatan Siantan,


45

Perekonomian dan Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas dilanjutkan dengan Kecamatan Jemaja, sedangkan wilayah yang paling sedikit RTS-nya adalah Kecamatan Siantan Tengah.


46

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas

6.1.

Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Anambas,

yang memadukan ukuran usia harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dalam suatu angka tunggal, pada tahun 2009 adalah sebesar 67,94 yang menempatkan Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada urutan terakhir di Provinsi Kepulauan Riau dan posisi

393 diantara 497

kabupaten/kota yang ada di 33 propinsi di Indonesia di dalam proses pembangunan manusianya. Tetapi secara nilai bahwa angka IPM Kabupaten Kepulauan Anambas masih dikatakan memiliki nilai yang menengah tinggi (range IPM tinggi sebesar 66 dan 70). Untuk data-data yang dihasilkan untuk dasar formulasi dimungkinkan dilakukan profesional adjustment, walaupun secara enpiris menunjukkan angka yang berbeda, dan perbedaan tersebut diharapkan tidak signifikan. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2009

47

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tabel 6.2. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas, Tahun 2009 Keterangan

Nilai (2) 67,23

(1) Angka Harapan Hidup (th) Angka Melek Huruf (%)

90,00

Rata-Rata Lama Sekolah (th)

5,35

Pengeluaran Riil Per Kapita (Rp)

626,35

Nilai IPM

67,94

Rangking di Provinsi Kepulauan Riau

7

Rangking di Indonesia dari 497 kab/kota

393

Reduksi Shortfall 2008-2009

1,55

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2009

Apabila dilakukan proxi penghitungan IPM Kabupaten Kepulauan Anambas per Kecamatan dengan metode eksplorasi data dengan ratio estimate dan penggunaan pola observasi dari beberapa aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi diperoleh sebarannya. Data proxi IPM per kecamatan

sebetulnya

belum

dapat

dikatakan

sesuatu

hal

mutlak

kebenarannya hanya berdasarkan asumsi kondisi observasi lapangan dari berbagai aspek sehingga diperoleh hasil sebaran proxi IPM per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk informasi dari data kualitatif. Hasil proxi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.


48

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tabel 6.2. Proxi IPM Indeks Pembangunan Manusia Per Kecamatan Kabupaten Kepulauan Anambas, Tahun 2008 & 2009 Kecamatan (1)

Nilai Proxi IPM 2008 (2)

Nilai Proxi IPM 2009

Shortfall 08-09

Jemaja

67,69

68.02

1.01

Jemaja Timur

66,99

67.66

2.02

Siantan Selatan

65,94

66.79

2.51

Siantan

68,39

68.57

0.58

Siantan Timur

67,87

68.04

0.53

Siantan Tengah

68,56

68.72

0.50

Palmatak

66,64 67,44

67.32 67,94

2.05 1,55

Kabupaten Kepulauan Anambas

Sumber : Data Diolah dari Badan Pusat Statistik, 2008 dan 2009

6.2.

Menerapkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Anambas

Setelah desentralisasi dilaksanakan, tanggung jawab atas sebagian besar kegiatan pembangunan dilimpahkan ke kabupaten/kota.

Banyak

pejabat di daerah dihadapkan untuk pertama kalinya pada tugas untuk mempromosikan pembangunan manusia di daerah mereka. Apa manfaat indeks pembangunan manusia (IPM) bagi mereka itu ? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita perlu melihat hubungan antara konsep pembangunan manusia dan indeks pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia sangatlah luas, mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia, dari kebebasan mengungkapkan pendapat sampai kesetaraan jender, lapangan pekerjaan, gizi anak, sampai


49

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas melek huruf orang dewasa.

Sebaliknya, indeks pembangunan manusia

mempunyai lingkup yang lebih sempit. Indeks ini hanya dapat mengukur sebagian saja dari keadaan pembangunan manusia, terutama karena banyak aspek dari kehidupan manusia , seperti kebahagiaan atau hubungan di dalam masyarakat tak dapat diukur dengan angka. Oleh karena itu, pusat perhatian haruslah diletakkan lebih pada konsep dari pada indeksnya. Ini berarti dalam setiap aspek dari pekerjaannya pejabat daerah harus mendahulukan manusia, dengan menganggap manusia bukan sebagai sarana tetapi sebagai tujuan. Dari pada mencoba mendidik orang dan menjaga kesehatan mereka agar tersedia angkatan kerja yang lebih baik, misalkan saja, atau mencoba meningkatkan kemakmuran ekonomi, lebih baik bila mereka berupaya membantu para bapak, ibu, dan anak-anak warga masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih kaya dan lebih membahagiakan.

Jadi

setiap kegiatan,

entah

itu investasi

dalam

membangun jalan, mengeluarkan ijin untuk usaha pertambangan, atau membangun fasilitas-fasilitas kesehatan yang baru, harus bertujuan untuk memperluas pilihan yang tersedia bagi seluruh warga dan semuanya harus dilaksanakan secara setara dan berkelanjutan. Indeks

pembangunan

manusia

memberi

beberapa

petunjuk.

Kesenjangan antara indeks terkini dan 100 mencerminkan “kekurangan” pembangunan

manusia,

jarak

yang

harus

ditempuh

oleh

setiap

kabupaten/kota di Propinsi Kepulauan Riau. Perbandingan selama beberapa waktu akan memperlihatkan kepada kita kemajuan atau kurangnya kemajuan suatu kabupaten/kota tertentu. Antar kabupaten/kota juga dapat


50

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas dibandingkan dan diberi peringkat. Dengan demikian IPM dapat berfungsi sebagai pegangan untuk alokasi sumber daya, dan formula yang sekarang ada untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat memang telah memasukkan IPM sebagai suatu indikator. Walaupun demikian, penggunaan IPM untuk tujuan – tujuan ini ataupun untuk tujuan – tujuan lainnya perlu dilakukan dengan hati-hati. Jika kekurangan dalam suatu kabupaten/kota adalah dua kali lebih besar dari pada kabupaten/kota lainnya, maka pembangunan di kabupaten/kota pertama tidak dengan sendirinya harus dua kali lebih besar dari pada kabupaten/kota yang kedua

Contohnya, Kabupaten Kepulauan

Anambas memiliki IPM sebesar 67,94 (kekurangan 32,06 untuk mencapai 100). Implikasi IPM pada anggaran haruslah lebih lanjut didasarkan juga pada pertimbangan yang lebih teliti akan situasi di setiap kabupaten/kota, kebutuhan infra struktur dan tingkat pembangunan

terakhirnya

seperti

yang ditunjukkan oleh komponen-komponen individual dari IPM. Walaupun demikian, kita dapat mengembangkan suatu pegangan umum untuk pelimpahan sumber daya berdasarkan atas pengelompokkan daerah-daerah menjadi empat kategori, yaitu rendah (IPM di bawah 50), menengah rendah (IPM antara 50 – 65), menengah tinggi (IPM antara 66 – 70) dan tinggi (IPM di atas 70). Sehingga berdasarkan kriteria ini, pada tahun 2007 hanya tinggal Kabupaten Natuna yang digolongkan mempunyai IPM menengah tinggi.

Pada tahun 2008, seluruh Kabupaten/Kota telah

mempunyai nilai IPM yang tinggi. Sedangkan Propinsi Kepulauan Riau, sudah semenjak tahun 2005 sampai sekarang tetap masuk ke dalam kategori Propinsi yang mempunyai IPM tinggi.


51

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas

6.3.

Reduksi Shortfall

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Kepri tidak cukup hanya dengan melihat peringkat dari pada IPM, tetapi dilihat reduksi shortfallnya. Makin besar nilai dari pada reduksi shortfall artinya makin besar pula kemajuan pembangunan manusia di wilayah tersebut. Untuk Kabupaten Kepulauan Anambas, karena Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten baru yang merupakan pecahan maka nilai reduksi shortfall tidak dapat dihitung, pada perhitungan IPM 2009 yang dianggarkan pada tahun 2010 baru dapat dihitung.


52

Metode Penghitungan Indeks Komposit IPM Kabupaten Kepulauan Anambas

IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan /tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga) dan suatu standar hidup yang layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah).

IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3) Dimana X1, = lamanya hidup, X2 = tingkat pendidikan, X3 = tingkat kehidupan. Indeks X1, Indeks X2, Indeks X3 dihitung dengan formula : Indeks X(i,j) = ( Indeks X(i,j) – X(i-min) ) / ( Indeks X(i-max) – X(i-min) ) Dimana: X(i,j) X(i-min) X(i-max)

Indikator ke I dari daerah j (i=1,2,3 j=1,2…n) Nilai minimum dari Xi Nilai maksimum dari Xi :

: :


53

Metode Penghitungan Indeks Komposit IPM Kabupaten Kepulauan Anambas Tabel 1 Nilai maksimum dan minimum dari setiap komponen IPM Komponen IPM

Nilai Maksimum

Nilai Minimum

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

Angka harapan hidup Angka melek huruf Rata-rata lama Sekolah (tahun) Daya beli

85 100 15 737,72

25 Standar UNDP 0 Standar UNDP 0 UNDP menggunakan combined gross enrolment ratio 300 (1996) UNDP menggunakan PDB 360 riil per kapita yang telah (1999,2002) disesuaikan

Contoh penghitungan IPM Contoh penghitungan IPM untuk Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2009 dari indicator adjusted : No

Indikator

Satuan

Nilai (4)

(1)

(2)

(3)

1. 2. 3. 4.

Angka harapan hidup Angka melek huruf Rata-rata lama sekolah Pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan

tahun % tahun Ribu Rp

67,23 90,00 5,35 626,35

Indeks harapan hidup : (67,23-25)/(85-25) = 0,7038 = 70,38% Indeks tingkat pendidikan : • Indeks melek huruf : (90,00-0)/(100-0) = 0,90 =90,00% • Indeks lama sekolah: (5,35-0)/(15-0) = 0,3567 = 35,67% (2/3 x 90,00%) + (1/3 x 35,67%) = 60,00% + 11,89% = 71,89% Indeks pendapatan (626,35-360) / (732,72-300) = 0,6155 = 61,55% Indeks Pembangunan manusia (IPM) : (70,38%+71,89%+61,55%)/3 = 67,94%


54


DEFINISI ISTILAH-ISTILAH STATISTIK 1

Akses terhadap air bersih: persentase rumah tangga yang menggunakan air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung.

2

Akses terhadap fasilitas kesehatan: persentase rumah tangga yang tinggal pada jarak kurang dari 5 kilometer dari fasilitas kesehatan (rumah sakit, klinik, puskesmas, dokter, juru rawat, bidan yang terlatih, paramedik, dan sebagainya)

3

Akses terhadap sanitasi: persentase rumah tangga yang memiliki kamar mandi sendiri atau dapat menggunakan fasilitas kamar mandi umum.

4

Anak di bawah lima tahun (Balita) yang kekurangan gizi: merujuk pada anak dengan berat badan kurang (menderita kurang gizi tingkat sedang dan parah). Kekurangan gizi sedang merujuk pada persentase anak berusia di bawah lima tahun yang memiliki berat badan di bawah dua standar deviasi dari media berat badan anak berusia tersebut. Kekurangan gizi parah merujuk pada persentase anak berusia di bawah lima tahun yang berada di bawah tiga standar deviasi dari median berat badan anak berusia tersebut.

5

Angka buta huruf (dewasa): proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Dihitung dengan cara 100 dikurangi dengan angka melek huruf (dewasa).

6

Angka harapan hidup pada waktu lahir (e0): perkiraan lama hidup ratarata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

7

Angka kematian bayi (IMR): jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1,000 kelahiran hidup.

8

Angka melek huruf (dewasa): proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

9

Angka Morbiditas: proporsi dari keseluruhan penduduk yang menderita akibat masalah kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir. Angka morbiditas ini bukan merupakan ukuran yang menggunakan konsep kesehatan dimana


55

Metode Penghitungan Indeks Komposit IPM Kabupaten Kepulauan Anambas pasien harus diagnosa terlebih dahulu untuk menentukan jenis penyakitnya, tetapi hanya merupakan suatu pendekatan. 10

Angka partisipasi sekolah: proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok usia tertentu (7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.

11

Angka partisipasi tenaga kerja: yang termasuk angkatan kerja.

12

Angkatan kerja: jumlah penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penduduk usia kerja adalah jumlah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih.

13

Enrollment. Gross enrollment ratio adalah jumlah pelajar yang terdaftar di suatu tingkat pendidikan, tanpa memperhatikan umur, sebagai persentase terhadap jumlah populasi usia sekolah resmi untuk tingkat pendidikan tersebut. Net enrollment ratio adalah jumlah pelajar pada kisaran usia sekolah resmi terdaftar di tingkat pendidikan tertentu sebagai persentase dari jumlah penduduk yang berada pada usia sekolah resmi untuk tingkat pendidikan tersebut. Usia sekolah resmi di Indonesia adalah 7 hingga 12 untuk sekolah dasar, 13 hingga 15 untuk sekolah menengah pertama, 16 hingga 18 untuk sekolah menengah atas, dan 19 hingga 24 untuk perguruan tinggi.

14

Garis kemiskinan : nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak.

15

Indeks daya beli : salah satu dari tiga komponen indeks pembangunan manusia yang didasarkan pada paritas daya beli (PPP) disesuaikan dengan rumus Atkinson.Nilai indeks berkisar antara 0 – 100. Detail penghitungan indeks ini disajikan di catatan teknis.

16

Indeks harapan hidup : salah satu dari tiga komponen indeks pembangunan manusia. Nilai indeks ini berkisar antara 0 – 100. penghitungan indeks ini disajikan di catatan teknis.

17

Indeks harga konsumen (IHK) : indeks yang menunjukkan perbandingan relative antara tingkat harga pada saat bulan survey dan tingkat harga pada sebelumnya, yang ditimbang dengan nilai konsumsi pada kedua bulan tersebut. IHK dihitung dengan formula Laspeyres yang dikembangkan.

18

Indeks pendidikan : salah satu dari tiga komponenindeks pembangunan manusia. Indeks ini didasarkan pada kombinasi antara angka melek huruf di kalangan penduduk dewasa dan rata-rata lama

proporsi dari penduduk usia kerja


56


19

sekolah. Nilai indeks tersebut berkisar antara 0 hingga 100. Cara penghitungan indeks ini disajikan di catatan teknis. Konsumsi total : konsumsi barang-barang dan jasa-jasa dengan mengabaikan asal barang dan jasa tersebut. Konsumsi total juga mencakup pemberian dan barang /jasa yang diproduksi sendiri oleh rumahtangga yang bersangkutan. Dalam laporan ini, konsumsi total merujuk pada konsumsi bulanan.

20

Paritas daya beli (Purchasing power parity – PPP) : PPP memungkinkan dilakukannya perbandingan harga-harga riil antar provinsi dan antar kabupaten, mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai nilai daya beli yang terukur dari konsumsi perkapita yang telah disesuaikan. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah dis suatu provinsi memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil per kapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilita marginal yang dihitung dengan rumus Atkinson.

21

Pekerja disektor informal : persentase dari jumlah seluruh angkatan kerja yang bekerja sebagai wirausahawan bekerja dengan bantuan anggota keluarga/pekerja keluarga, atau pekerja keluarga baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar.

22

Pekerja professional, pekerja teknis, para pegawai dan para manajer : didefinisikan sesuai dengan “Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI)”.

23

Penduduk miskin: jumlah keseluruhan populasi dengan pengeluaran per kapita berada di bawah ambang batas tertentu yang dinyatakan sebagai garis kemiskinan.

24

Penduduk perempuan: proporsi dari jumlah keseluruhan penduduk perempuan dibandingkan dengan total populasi.

25

Penduduk yang mengalami masalah kesehatan: proporsi dari total jumlah yang mempunyai satu atau lebih keluhan kesehatan selama satu bulan terakhir.

26

Pengangguran terbuka: proporsi dari keseluruhan penduduk yang sedang mencari pekerjaan dibandingkan keseluruhan angkatan kerja.

27

Pengeluaran untuk makanan: proporsi pengeluaran yang dipergunakan untuk mengkonsumsi makanan dibandingkan dengan total pengeluaran (makanan + nonmakanan).

28

Pengobatan sendiri: suatu usaha yang dilakukan oleh anggota-anggota rumahtangga untuk melakukan perawatan sendiri dengan menggunakan obat-obatan modern maupun tradisional, pemijatan atau bentuk-bentuk perawatan dan pengobatan tradisional lainnya untuk mengatasi masalah kesehatan yang diderita.

29

Persalinan bayi yang ditolong tenaga kesehatan: persentase anak umur 0 hingga 4 tahun yang kelahirannya dibantu oleh petugas kesehatan (dokter, juru rawat, bidan, dan tenaga paramedik lainnya.


57

Metode Penghitungan Indeks Komposit IPM Kabupaten Kepulauan Anambas 30

Pertumbuhan ekonomi: perubahan relative nilai riil produk domistik bruto dalam suatu periode tertentu.

31

Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku: merujuk pada nilai produk domestik regional bruto berdasarkan nilai uang yang berlaku pada tahun tersebut.

32

Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan: merujuk pada nilai produk domestik regional bruto berdasarkan nilai uang pada tahun yang dipergunakan sebagai tahun dasar.

33

Produk domestik regional bruto per kapita: nilai dari produk domestik regional bruto dibagi dengan jumlah penduduk pada tengah tahun.

34

Produk domestik regional bruto: jumlah nilai tambah bruto (total output dari barang dan jasa) yang produksi oleh semua sektor ekonomi di suatu provinsi pada periode waktu tertentu.

35

Rata-rata lama sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang dijalani. Cara penghitungan disajikan di catatan teknis.

36

Rata-rata lamanya sakit: rata-rata jumlah hari yang dijalani oleh penduduk yang menderita sakit.

37

Rumah tangga dengan lantai tanah: persentase dari rumah tangga yang tinggal di rumah yang sebagian besar lantainya adalah tanah.


58

Lampiran


59

Lampiran

KESEHATAN


60

Lampiran


61

Lampiran


62

Lampiran

PENDIDIKAN


63

Lampiran


64

Lampiran


65

Lampiran

PEREKONOMIAN


66

Lampiran


67

Lampiran


68

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Riau, 2006. “Kepulauan Riau Dalam Angka 2005”, Kerjasama antara BPS Propinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang. Badan Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Riau, 2007. “Kepulauan Riau Dalam Angka 2006”, Kerjasama antara BPS Propinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang. Badan Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Riau, 2008. “Kepulauan Riau Dalam Angka 2007”, Kerjasama antara BPS Propinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang. Badan Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Riau, 2009. “Kepulauan Riau Dalam Angka 2008”, Kerjasama antara BPS Propinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang. Badan Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Riau, 2006. “Pendapatan Domestik Regional Bruto 2005”, BPS. Jakarta. Badan Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Riau, 2007. “Pendapatan Domestik Regional Bruto 2006”, BPS. Jakarta. Badan Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Riau, 2008. “Pendapatan Domestik Regional Bruto 2007”, BPS. Jakarta. Badan Pusat Statistik Propinsi Kepulauan Riau, 2009. “Pendapatan Domestik Regional Bruto 2009”, BPS. Jakarta. Badan Pusat Statistik, 1998. “Kumpulan Bahan Bahan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat”, BPS. Jakarta Badan Pusat Statistik, 2001. “Pedoman Materi Teknis Pelatihan Analisis Profil Kependudukan Hasil Sensus Penduduk 2000”, Pusdiklat BPS., Jakarta. Badan Pusat Statistik, 2005. “Indikator Kesejahteraan Rakyat 2004” (Welfare Indicators) , BPS., Jakarta. Badan Pusat Statistik, 2006. “Indikator Kesejahteraan Rakyat 2005” (Welfare Indicators) , BPS., Jakarta. Badan Pusat Statistik, 2005. “Laporan Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2006”, Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik, Jakarta.


69

Badan Pusat Statistik, 2007. “Laporan Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008”, Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik, Jakarta. Badan Pusat Statistik, 2008. “Laporan Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2009”, Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik, Jakarta. Badan Pusat Statistik, 2005. “Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2005”, BPS. Jakarta Badan Pusat Statistik, 2006. “Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2006”, BPS. Jakarta Badan Pusat Statistik, 2007. “Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2007”, BPS. Jakarta Badan Pusat Statistik, 2008. “Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia 2008”, BPS. Jakarta Badan Pusat Statistik, 2006. “Angkatan Kerja Tahun 2006, Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, Februari 2006”, BPS. Jakarta. Badan Pusat Statistik, 2006. “Angkatan Kerja Tahun 2006, Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus 2006”, BPS. Jakarta. Badan Pusat Statistik, 2007. “Angkatan Kerja Tahun 2007, Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, Februari 2007”, BPS. Jakarta. Badan Pusat Statistik, 2007. “Angkatan Kerja Tahun 2007, Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus 2007”, BPS. Jakarta. Badan Pusat Statistik, 2008. “Angkatan Kerja Tahun 2008, Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus 2008”, BPS. Jakarta. Coale, J. Ansley and Demeny Paul, 1966. “Regional Model Life Tables and Stable Populations”, Princeton University Press, Princetown, New Jersey


70

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2009

Recommend Documents