BAB 5 RENCANA IMPLEMENTASI

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Balangan

BAB 5 RENCANA IMPLEMENTASI 5.1

Kondisi Kesiapan Pelaksanaan Kesiapan implementasi/ pelaksanaan mencakup ketersediaan Studi dan Perencanaan Teknis (DED, AMDAL, dll), lahan, organisasi pelaksana, organisasi pengelola, anggaran, surat-surat pernyataan (surat minat, surat kesediaan menerima aset, surat kesediaan menyediakan anggaran operasi dan pemeliharaan), dll. Adapun mengenai status kesiapan dalam mekanisme penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2015 dan 2016. Kesiapan penganggaran tersebut artinya usulan program dan kegiatan sudah sesuai dan diakomodir dalam dokumen yang digunakan untuk penganggaran yakni Renja SKPD, Musrenbang, APBN Pekerjaan Umum (RPIJM, Konreg), RKA dan DPA. Status kesiapan pelaksanaan kegiatan infrastruktur untuk lahan tahun 2015, dan 2016 khusus sumber dana dari pemerintah sudah harus siap dalam hal lokasi yang tepat, sudah memiliki masterplan, Review RPIJM, Dokumen Studi Kelayakan, Dokumen Studi Lingkungan, Detail Engineering Design, Kesiapan Lahan, Kesiapan masyarakat, dan pihak yang bertanggung jawab. Secara lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut:

B a b

5 |1

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Balangan Tabel 5.1 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Tahun 2015

Bersambung............... B a b

5 |2

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Balangan . Lanjutan Tabel 5.1 ...........

Bersambung...............

B a b

5 |3

Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Balangan Lanjutan Tabel 5.1 ...........

Sumber: Analisis Pokja Sanitasi, 2014

Tabel 5.2 Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur Tahun 2015


B a b

5 |4


5.1.1

Studi & Disain dan Dokumen Tender Program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2014 dan 2015 idealnya harus sudah dilengkapi dengan studi pendamping, desain dan dokumen tender. Dalam hal ini studi dan desain yang disusun di tahun 2014 dan 2015 adalah meliputi penyusunan masterplan air limbah, perencanaan jaringan perpipaan IPAL Komunal, DED pembangunan tanki septic komunal, MCK umum, MCK ++, dan DED IPLT, review masterplan persampahan, dan DED TPST 3R. Adapun lebih jelasnya mengenai kriteria kesiapan studi dan perencanaan teknis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3 Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan Teknis


5.1.2

Pembebasan Lahan dan Resettlement Kegiatan yang membutuhkan pembebasan lahan diantaranya adalah pembangunan sarana dan prasarana air limbah, persampahan dan drainase. Pembangunan IPAL Komunal, MCK umum, MCK++, Tanki septic komunal, dan IPLT. Pada tabel identifikasi permasalahan lahan memuat lokasi, luas, land use, kendala dan penanganan terhadap kendala. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 Identifikasi Permasalahan Lahan


B a b

5 |5


5.1.3

Kesiapan Organisasi Pengelola Pasca pembangunan fisik diperlukan pembentukan organisasi pengelola sarana, penguatan organisasi yang sudah pernah ada. Sarana sanitasi seperti IPLT dan TPA membutuhkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) TPA Batu Merah, dan nantinya pasca pembangunan IPLT juga akan dibentuk UPTD IPLT. Sementara itu pasca pembangunan sarana IPAL Komunal, MCK komunal, MCK ++, tanki septic komunal pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat sehingga dilakukan pembentukan organisasi masyarakat pengelola (KSM). Lebih jelasnya mengenai kesiapan pengelola sarana sanitasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5 Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola


5.2

Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Berikut ini adalah gambaran mengenai rencana dan tata cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan memorandum program sanitasi, terdiri dari pelaksanaan rapat koordinasi, pengawalan anggaran, melengkapi kriteria kesiapan, mencari solusi terhadap funding gap, promosi/sosialisasi dan updating MPS tahunan.

Gambar 5.1 Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Tahunan Tahun (2015)


B a b

5 |6

BAB 5 RENCANA IMPLEMENTASI

Recommend Documents