BAB V RENCANA IMPLEMENTASI

Strategi Sanitasi Kabupaten Memorandum Program Sanitasi(SSK) (MPS)2014 2015 KABUPATEN KEPULAUAN ARU – PROPINSI MALUKU KABUPATEN KEPULAUAN ARU – PROPINSI MALUKU

BAB V RENCANA IMPLEMENTASI Bab ini menguraikan rencana tindak yang akan dan perlu dilakukan dalam rangka persiapan tahap implementasi, utamanya untuk program dan kegiatan yang sudah ada kesepakatan dan alokasi penganggarannya. Khusus tahapan proses terkait pengawalan Anggaran Tahun (n+1) dan (n+2), Khusus untuk Bab ini difokuskan untuk rencana implementasi Tahun n+1 dan n+2. Untuk tahun-tahun selanjutnya perlu dilakukan updating dan dipersiapkan secara detail pada dokumen MPS Tahunan. Bagian akhir dari Dokumen Memorandum Program sanitasi yakni pada Bab V yang membahas tentang rencana impelementasi kegiatatan Sarana fisik dan program non fisik yang akan di prioritaskan pada tahun 2016 dan 2017 rencana yang tertuang pada bab ini di harapkan tidak hanya terbatas pada rencana implementasi fisik semata tetapi juga mencakup usaha menjaga keberlangsungan operasi infrastruktur yang telah ada , sehingga sarana yang telah terbangun dapat berfungsi dengan maksimal dan pemerintah daerah dalam penentuan anggaran bisa mengalokasikan dana yang ada untuk membangun sarana baru di daerah-daerah yang memilki kategori area beresiko sangat tinggi. Rumusan program dilakukan berdasarkan permasalahan mendesak yang di hadapi oleh sub sektor dengan menetapkan prioritas melalui rangkaian kegiatan .

kegiatan yang akan di susun sebagai bagian besar dari

rencana kegiatan pelaksanaan program selanjutnya di rinci dalam jadwal pelaksanaan, volume,perencanaan sumber pendanaan, kesiapan tiap-tiap sub sektor dalam alokasi anggaran dan penangung jawab program pada kegaiatan yang akan di implemetasikan. Bab V akan menyajikan hasil penetapan program dan kegiatan pengembangan sanitasi untuk tahun 2016 dan 2017 , yang di rincikan

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2015 POKJA AIR MINUM DAN SANITASI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

75


berdasarkan item program,lokasi kegiatan,pemegang mata anggaran tiap SKPD dan penangung jawab tindak lanjut per program yang bertugas untuk memastikan bahwa program-program yang termuat pada bab ini agar dapat terealisasi dari segi anggaran untuk siap di laksanankan pada tiap-tiap tahun anggaran yang telah di tentukan. Selain itu juga akan di jabarkan tahapan pengalokasian pendanaan setiap tahunya dan kegiatan baik pada pelaksaan kontrak dan pasca kontrak.

5.1

Kondisi Kesiapan Pelaksanaan Sesuai dengan kesepakatan pendanaan yang telah disepakati,

beberapa pekerjaaan akan diimplementasi kan dengan dukungan Jasa Pengadaan, baik berupa pengadaan Barang ataupun Jasa. Sub bab berikut berisi “daftar centang” persiapan tersebut, a.l dalam bentuk daftar centang

ketersediaan

Deskripsi

Singkat

Program/Kegiatan,

yang

diperlukan sebagai materi acuan penyiapan dokumen Kerangka Acuan Kerja untuk proses Pelelangan oleh para Pemegang Mata Anggaran Terkait. Hal lain kebutuhan Daftar Centang terutama terkait Kriteria Kesiapan alokasi pendanaan dan administrasi pendukung lainnya. Penunjukan Dinas/ Person Penanggung Jawab untuk melakukan koordinasi dan tindak lanjutan perlu disepakati sejak awal. Pengembangan layanan sanitasi yang memenuhi prinsip layanan sanitasi

secara

menyeluruh

dan

berkesinambungan

memerlukan

pendekatan-pendekatan strategis. Sesuai aspek-aspek pendukung yang terkait dengan penanganan sanitasi, antara lain bidang kesehatan, perumahan, pekerjaan umum kebersihan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup, maka strategi yang dilaksanakan diarahkan dengan melibatkan

berbagai

pembangunan

stakeholders

sanitasi

sesuai

dalam

proses

kapasitasnya

perencanaan masing-masing,

meningkatkan kesadaran untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), menggunakan jenis layanan yang tepat guna dan sesuai


76


dengan kebutuhan masyarakat pengguna, meningkatkan sinergi antara pihak-pihak pelaku pembangunan sanitasi, termasuk instansi pemerintah dan pihak non-pemerintah (masyarakat dan swasta), menciptakan kerangka

kelembagaan

dan

regulasi

yang

lebih

kondusif

bagi

pengembangan layanan sanitasi dan melakukan pembangunan sanitasi sesuai dengan ketersediaan sumber daya secara bertahap. Program dan Pengembangan sanitasi di Kabupaten Kepulauan Aru berorientasi pada beberapa sub sektor diantaranya yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase lingkungan serta komponen terkait sanitasi lainnya termasuk air bersih, limbah medis dan kegiatan lain terkait sektor sanitasi. Pada hakekatnya, program kegiatan yang sedang berjalan dan program kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan akses sanitasi yang dinilai masih sangat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan pembangunan sanitasi juga perlu diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam ber prilaku hidup bersih dan sehat serta pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang berbasis partisipasi masyarakat. Berikut adalah penjabaran dari rencana kegiatan pelaksanaan program dan pengembangan sanitasi di Kabupaten Kepulauan Aru pada 4 Sub sektor yakni Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik , Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Drainase dan PHBS yang di prioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk di prioritaskan pelaksanaannya berkaitan dengan target pencapaian yang harus di capai di tahun 2019 maka di anggap perlu menyusun sebuah master plan pelaksanaan program-program pembangunan sarana dan program-program peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan , adapun kriteria penentuan program yang berkaitan dengan kebutuhan di masyarakat yang akan di


77


prioritaskan pelaksanaan untuk perencanaan Tahun 2016 dapat di lihat pada Tabel 5.1 Berikut Ini :


78


Tabel 5.1 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran n+1 (tahun depan di 2016) (khusus sumber dana dari Pemerintah)

Kegiatan

1

Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler

Pemegang

Mata Anggaran Renja Musren APBN PU RKA SKPD bang RPIJM Konreg

DPA

Penanggu ng Jawab / Tindak Lanjut

2

3

4

5

6

7

8

9

Studi AMDAL Pembangunan IPAL

Satker PLP

X

X

V

V

X

X

Satker PLP

Feasibility Studi IPAL

Satker PLP

X

X

V

V

X

X

Satker PLP

Studi LARAP

Satker PLP

X

X

V

V

X

X

Satker PLP

DED IPAL

Satker PLP

X

X

V

V

X

X

Satker PLP

Sosialisasi Pembangunan IPAL

Satker PLP

X

X

V

V

X

X

Satker PLP

Pembebasan Lahan/tanah

Satker PLP

X

X

V

V

X

X

Satker PLP

Konstruksi IPAL

Satker PLP

X

X

V

V

X

X

Satker

AIR LIMBAH Penyusunan Master Plan


79


PLP Supervisi Konstruksi IPAL

Satker PLP

X

V

V

V

V

-

PU

Pasca Konstruksi IPAL

Satker PLP

X

X

V

V

X

X

Satker PLP

Operasi Pemeliharaan IPAL

Satker PLP

X

X

V

V

X

X

Satker PLP

Studi AMDAL Pembangunan IPLT

Satker PLP

X

X

V

V

X

X

Satker PLP

DED IPLT

Satker PLP

X

X

V

V

X

X

Satker PLP

Sosialisasi Pembangunan IPLT

Satker PLP

X

X

V

V

X

X

Satker PLP

Pelatihan Bagi Pengelola ILPT

Satker PLP

X

X

V

V

X

X

Satker PLP

Pembebasan Lahan/tanah

Satker PLP

X

X

V

V

X

X

Satker PLP

Pembangunan IPLT

Satker PLP

X

X

V

V

X

X

Satker PLP

Supervisi Pembangunan IPLT

Satker PLP

X

X

V

V

X

X

Satker PLP

Operasi Pemeliharaan IPLT

Satker PLP

X

X

V

V

X

X

Satker PLP

Pengadaan Truk Tinja

Satker PLP

X

X

V

V

X

X

Satker


80


PLP Operasi Pemeliharaan Truk Tinja

Satker PLP

X

X

V

V

X

X

Satker PLP

Penyusunan PERDA Air Limbah

BPLH

V

V

X

X

V

-

BPLH

Sosialisasi PERDA Air Limbah

BPLH

V

V

X

X

V

-

BPLH

PERSAMPAHAN Penyusunan Masterplan Persampahan

BPLH

V

V

V

V

-

-

BPLH

Penyuluhan Tentang Persampahan Kepada Masyarakat dan Kelompok Masyarakat

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes

Kampanye Pengurangan Sampah dari Sumbernya

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes

Kampanye Tata Cara dan Gerakan Pemilahan Sampah dari Sumbernya

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes

Pembentukan POKMAS baru ditingkat RT/RW tentang Pengolahan Sampah

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes

Pembentukan Kader Warga Peduli Lingkungan di Setiap Kelurahan

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes

Pelatihan 3R Bagi Aparat Pengelola Persampahan

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes

KANTOR KPP

V

V

X

X

V

-

KANTOR KPP

BPLH

V

V

V

V

V

-

BPLH

Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW Pembebasan Lahan untuk TPS


81


Pengadaan Amroll Truck 2 unit

BPLH

V

V

X

X

V

-

BPLH

Pengadaan kontainer 2 unit

BPLH

V

V

X

X

V

-

BPLH

O&P Pengumpul TPS dan Pengangkutan

BPLH

V

V

X

X

V

Kampanye/Sosialisasi Tentang TPA

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes

Lomba Bebas Sampah

BPLH

V

V

X

X

V

-

BPLH

DPA

Penanggu ng Jawab / Tindak Lanjut

Kegiatan

-

Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler

Pemegang

Mata Anggaran Renja Musren APBN PU RKA SKPD bang RPIJM Konreg

BPLH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DRAINASE Penyusunan Masterplan Sistem Drainase

Dinas PU

V

V

X

X

V

-

Dinas PU

Perencanaan Teknis Sal. Drainase Primer Kelurahan Siwalima dan Galaydubu (Kota Dobo)

Dinas PU

V

V

V

V

V

-

Dinas PU

Perencanaan Teknis Sal. Drainase Sekunder Kelurahan Siwalima dan Galaydubu (Kota Dobo)

Dinas PU

V

V

V

V

V

-

Dinas PU

Perencanaan Teknis Sal. Drainase Tersier Kelurahan Siwalima dan

Dinas PU

V

V

V

V

V

-

Dinas PU


82


Galaydubu (Kota Dobo) Pembebasan Lahan Sal. Drainase Primer Kelurahan Siwalima dan Galaydubu (Kota Dobo)

BKAD

V

V

-

X

V

-

Dinas PU

Pembebasan Lahan Kolam Retensi

BKAD

V

V

-

X

V

-

Dinas PU

Keterangan: -

“V” : Sudah ada/siap; “-” : Tidak ada/belum siap; “X” : Tidak perlu

-

Kolom 9: Person / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan.

-

Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut.


83


Tabel 5.2 Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun n+1 (khusus sumber dana dari Pemerintah) Dok. Rencana Kegiatan (sesuai dengan MPS)

Master Review Dok. Lokasi

Plan RPIJM

FS

Studi Lingku-

DED

Lahan

Kesia-pan Masy.

ngan 1

2

Kesiapan

Penanggung

Lembaga

jawab/ Tindak

Pengelola

lanjut

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X

V

V

V

V

V

V

V

SATKER PLP

X

V

V

V

V

V

V

V

SATKER PLP

X

V

V

V

V

V

V

V

SATKER PLP

X

V

V

V

V

V

V

V

Dinas PU

V

V

V

V

V

V

V

Dinas PU

V

V

V

V

V

V

V

Dinas PU

AIR LIMBAH Konstruksi IPAL

Kelurahan Siwalima

Supervisi Konstruksi IPAL

Kelurahan

Pasca Konstruksi IPAL

Kelurahan

Pembangunan IPLT

Siwalima

Siwalima Kelurahan Siwalima

Supervisi

Kelurahan

Pembangunan IPLT

Siwalima

Pengadaan Truk

Dobo

X

X


84


Tinja PERSAMPAHAN Pengadaan Kontainer Pengadaan Amroll Truck

Dobo

X

V

X

X

X

V

V

V

BPLH

Dobo

X

V

X

X

X

V

V

V

BPLH

-

-

-

-

-

-

-

-

DRAINASE -

Keterangan: -


-

Kolom 11: Orang / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan.

-



85


Tabel 5.3 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran n+2 (Tahun 2017) (khusus sumber dana dari Pemerintah)

Kegiatan

1 AIR LIMBAH Sosialisasi Tangki Septik Komunal kepada masyarakat Pembebasan lahan/ tanah pembangunan Tangki Septik Komunal Konstruksi Tangki Septik Komunal Supervisi Tangki Septik Komunal Operasi Pemeliharaan Tangki Septik Komunal PERSAMPAHAN Penyuluhan Tentang Persampahan Kepada Masyarakat dan Kelompok Masyarakat

Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Pemegang Penganggaran Reguler Mata Renja Musren APBN PU Anggaran RKA DPA SKPD bang RPIJM Konreg 2 3 4 5 6 7 8

Penanggun g Jawab / Tindak Lanjut 9

Dinas PU

V

V

X

X

V

V

Dinas PU

PEMDA

V

V

X

X

-

-

PEMDA

Dinas PU Dinas PU

V V

V V

V V

V V

-

Dinas PU Dinas PU

Dinas PU

V

V

X

X

-

-

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes

Kampanye Pengurangan Sampah dari Sumbernya

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes

Kampanye Tata Cara dan Gerakan Pemilahan Sampah dari Sumbernya

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes


Dinas PU

86


Pembentukan POKMAS baru ditingkat RT/RW tentang Pengolahan Sampah

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes

Pembentukan Kader Warga Peduli Lingkungan di Setiap Kelurahan

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes

Pelatihan 3R Bagi Aparat Pengelola Persampahan

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes

Kantor KPP

V

V

X

X

V

-

Kantor KPP

Konstruksi Transfer Depo III

BPLH

V

V

X

X

V

-

BPLH

Supervisi Konstruksi Transfer Depo III

BPLH

V

V

X

X

V

-

BPLH

Pengadaan Motor Sampah

BPLH

V

V

X

X

V

-

BPLH

Kampanye/Sosialisasi Tentang TPA

Dinkes

V

V

X

X

V

-

Dinkes

Lomba Bebas Sampah

BPLH

V

V

X

X

V

-

BPLH

Dinas PU

V

V

V

V

V

-

Dinas PU

Satker PLP

X

V

-

-

-

-

Dinas PU

BKAD

V

V

-

-

V

-

Dinas PU

Dinas PU

V

V

-

-

V

-

Dinas PU

Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW

DRAINASE Pembangunan Sal. Drainase Primer Kota Dobo Pembangunan Sal. Drainase Sekunder Kota Dobo Pembangunan Sal. Drainase Tersier Kota Dobo Pembangunan Kolam Retensi


87


Keterangan: -


-

Kolom 9: Person / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan.

-


Tabel 5.4: Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun n+2 (Tahun 2017) (khusus sumber dana dari Pemerintah) Kesiap

Rencana Kegiatan (sesuai dengan MPS)

Master Review Dok. Lokasi

plan RPIJM

FS

Dok.

Kesia

an

Studi

pan

Lemba

Masy

ga

.

Pengel

Lingku-

DED

Lahan

ngan

ola 1

2

Penangg ung jawab/ Tindak lanjut

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X

V

V

X

X

V

V

V

Dinas PU

AIR LIMBAH Pembangunan Tangki

10 Kecamatan

Septik Komunal

(62 Desa)


88


Supervisi Tangki

10 Kecamatan

Septik Komunal

(62 Desa)

X

V

V

X

X

V

V

V

Dinas PU

2 Kecamatan (2 Desa)

X

V

X

X

-

-

-

-

Dinas PU


V

V

V

V

-

V

-

-

BPLH


X

V

X

X

X

V

-

-

Dinas PU

V

V

X

X

-

V

-

V

Dinas PU

V

V

X

X

V

V

-

V

Dinas PU

V

V

X

X

V

V

-

V

Dinas PU

PERSAMPAHAN Konstruksi Transfer Depo III Supervisi Konstruksi Transfer Depo III Pengadaan Motor Sampah DRAINASE Pembangunan Sal.

Kelurahan

Drainase Primer Kota

Siwalima dan

Dobo

Galaydubu

Pembangunan Sal.

Kelurahan

Drainase Sekunder

Siwalima dan

Kota Dobo

Galaydubu

Pembangunan Sal.

Kelurahan

Drainase Tersier Kota

Siwalima dan

Dobo

Galaydubu


89


Pembangunan Kolam Retensi

Kelurahan Siwalima dan

V

V

V

V

-

-

-

V

............

Galaydubu

Keterangan: -


-

Kolom 11: Orang / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan.

-

Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut


90


5.1.1 Studi & Disain, dan Dokumen Tender Sebagai bahan pelengkap perencanaan pembangunan sarana yang telah di sepakati oleh pokja sanitasi maka di anggap perlu untuk kemudian juga membuat perencanaan studi desain teknis yang berkaitan dengan : Master Plan, DED, dan AMDAL agar pelaksanaan pembangunan sarana terencana secara sistematis dan output yang akan di hasilkan dari perencanaan yang matang di harapkan

akan menghasilkan program-

program yang ber orientasi pada pemenuhan kebutuhan real yang di butuhkan oleh masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru. Dalam Studi dan desain teknis perencanaan pembangunan sarana di anggap perlu memenuhi persyaratan “Readiness Criteria”. Penjelasan detail yang berkaitan dengan kesiapan studi dan perencanaan teknis dapat di lihat pada tabel 5.3 Berikut ini :

Tabel 5.3: Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan Teknis Studi dan No. Perencanaan Teknis

Tahun Imple-

SKPD Lokasi Pelaksana

ToR

Penanggung

mentasi

jawab

Penyusunan 1

Master Plan

n+1

Dobo

Konsultan

tersedia

Din. PU

n+1

Dobo

Konsultan

tersedia

Bappeda

n+1

Dobo

Konsultan

n+1

Dobo

Konsultan

Air Limbah 2

UKL/UPL IPAL DED IPAL

3

(dan dokumen

belum ada

Din. PU

tender) 4

UKL/UPL IPLT

tersedia

Bappeda


91


DED IPLT 5

(dan dokumen

n+1

Dobo

Konsultan

n+2

Dobo

Swakelola

belum

Din. PU

ada

tender) Studi 6

Kelembagaan & Peraturan

belum

Bappeda

ada

5.1.2 Pembebasan Lahan dan Resettlement Untuk menghindari masalah penggusuran yang muncul antara masyarakat dengan pemerintah, terutama penggunaan tanah untuk kepentingan umum yang berkaitan dengan sub sektor

Air Limah,

Persampahan dan Drainase pada umumnya permasalahan yang akan timbul antara lain Tarik menarik kepentingan antara pemilik tanah dengan pemerintah berkisar pada ketidak setujuan, persoalan besarnya ganti rugi, bahkan pada soal kualitas hidup pemilik tanah yang dilepas/dicabut haknya.

Maka

di anggap

perlu

menyusun

sebuah

perencanaan

pembebasan lahan pada titik-titik perencanaan pembangunan sarana. identifikasi pada titik-titk perencanaan pembangunan sarana di Kabupaten Kepulauan Aru di indikasikan pada titik-titik sarana yang memerlukan tindakan khusus untuk permasalahan pembebasan lahan hal ini dapat di lihat pada tabel 5.4 berikut ini :


92


Tabel 5.4: Identifikasi Permasalahan Lahan SKPD No.

Kegiatan

Lokasi Luas

Land Use

Kendala

Penanganan Penanggung jawab

1

IPAL

Dobo

2

IPLT

Dobo

3

Infrastruktur Baru

0,5 Ha 0,2 Ha

Dobo

3 Ha

Permukiman

Kebun/Hutan

Permukiman

Penolakan

sosialisasi & masyarakat Resettlement

Dinas PU dan PEMDA

sosialisasi & masyarakat Resettlement

Dinas PU dan PEMDA

Penolakan

Dinas PU dan PEMDA

Penolakan

sosialisasi &

masyarakat Resettlement

5.1.3 Kesiapan Organisasi Pengelola Kegiatan pengelolaan dan pengendalian limbah cair baik yang ditimbulkan oleh kegiatan industri rumah tangga maupun kegiatan rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Aru merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang dikelola oleh

Badan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan,Pertanaman dan Pemakaman, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru.

Mekanisme kerja dalam penanganan Limbah Cair

mencakup kegiatan Pembangunan, Pengelolaan, Pengawasan dan Bimbingan Teknis, sesuai dengan Tupoksi masing-masing. Adapun

Rencana

Pembentukan

organisasi

atau

penguatan

organisasi pada sub sektor Air Limbah,Drainase,Persampahan dan sanitasi dapat di lihat pada tabel 5.5 Dibawah ini :


93


Tabel 5.5: Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola No. 1

2

3

Kegiatan IPAL

IPLT

Dobo

Dobo

Tangki Septik 10 Kecamatan Komunal

5.2

Lokasi

Instansi BPLH

BPLH

KSM

(62 Desa)

Kendala

Keterangan

Belum terbentuk

Instansi

Belum terbentuk

Instansi

baru

baru

Perlu penguatan

Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Untuk memaksimalkan perencanaan kegaiatan 4 sub sektor air

limbah,Persampahan,Sanitasi Dan Drainase maka perlu di buat sebuah perencanaan yang sistematis agar tujuan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan terget yang telah di tentukan . adapun rencana kerja Pokja Air Minum dan Sanitasi Untuk Tahun 2016 dapat di lihat pada tabel 5.1 Di bawah ini :


94


Gambar 5.1: Rencana Kerja Pokja Tahun (n+1) No. 1. 2.

Kegiatan Monev Tahunan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des

Rapat Koordinasi Reguler Pengawalan Penganggaran

Penanggungjawab/ Pengawalan Pokja Kab./Kota Sekda & .......

Sumber APBD - Musrenbang Desa

Sekda & .......

- Musrembang Kec.

Sekda & .......

- Forum SKPD – Renja SKPD

Sekda & ........

- Murembang Kab./Kota

TAPD & ........

- Penetapan RKPD

TAPD

- KUA PPAS

TAPD

- Penyusunan RKA-SKPD &

TAPD

RAPBD - Asistensi RKA-SKPD &

TAPD

RAPBD 3.

Up-dating Tahunan - Updating Program dan

Pokja Kab./Kota


94


Kegiatan (Lampiran C) - Internalisasi hasil up-dating

Pokja Kab./Kota

program dan kegiatan - Penyerahan hasil up-dating

Pokja Kab./Kota

ke Pokja Provinsi - Pembahasan program dan

Pokja Kab./Kota,

kegiatan tahun depan dan 2

Prov. & Satker

tahun kedepan (Lampiran C)

terkait

- Kesiapan Implementasi

Pokja Kab./Kota

(Tabel 5.1 s/d 5.4) - Rencana Kerja Tahunan

Pokja Kab./Kota

(Gambar 5.1) 4.

Persiapan Konreg Tahun Depan - Review RPIIJM Kab./Kota

Dinas CK & Bappeda

- Konsolidasi Usulan RPIIJM Kab./Kota - Identifikasi dan Penyaringan

Dinas CK & Bappeda Satker Prov.


95


Usulan Kegiatan - Sinkronisasi Tingkat Provinsi

Dinas CK & Bappeda

- Penyiapan Memorandum

Dinas CK

Program Provinsi - Legalisasi Memorandum

Dinas CK

Program Provinsi 5.

6.

Pengawalan kelengkapan

SKPD terkait

Readiness Criteria Pemasaran Program dan

Pokja Kab./Kota

Kegiatan (Funding Gap)


96

BAB V RENCANA IMPLEMENTASI

Recommend Documents