BAB 4 HASIL DAN BAHASAN 4.1 Pemeriksaan Pajak atas SPT WP Badan Salah satu kewajiban setiap Wajib Pajak adalah mengisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta menyampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat pada waktu yang telah ditentukan ke Kantor Pelayanan Pajak. Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga tingkat kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari ketepatan Wajib Pajak menyampaikan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang, tingkat kepatuhan juga dilihat dari isi Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apakah Wajib Pajak mengisinya dengan benar, perlu dilakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak tersebut dan salah satu bentuk pengawasan adalah pemeriksaan. Tujuan utama dari pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah untuk menciptakan perilaku kepatuhan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (tax compliance) yaitu dengan penegakan hukum (law enforcement) yang pada akhirnya nanti akan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga SPT Tahunan yang menyatakan Lebih Bayar yang disampaikan oleh WP Badan akan diprioritaskan untuk diperiksa oleh petugas pemeriksa pajak. Proses pemeriksaan SPT Lebih Bayar memerlukan penanganan sendiri, hal ini untuk mencegah terjadinya penyelesaian SPT Tahunan Lebih Bayar yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 17B UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
50
pemeriksaan SPT Lebih Bayar yang disampaikan oleh Wajib Pajak Badan akan diteliti terlebih dahulu untuk mengetahui apakah SPT Lebih Bayar tersebut telah lengkap berdasarkan lampiran-lampiran yang dibutuhkan, hal ini untuk memudahkan pemeriksa pajak dalam pengadministrasian SPT, apabila Wajib Pajak belum memenuhi kelengkapan tersebut akan memudahkan pemeriksa dalam menilai dan mengevaluasi kebenaran material dari data atau angka-angka yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT tersebut, sebab biasanya lebih bayar telah diketahui oleh Wajib Pajak sendiri dilihat saat mereka mengisi SPT Tahunan PPh Badan yang perhitungannya menunjukkan lebih bayar, kemudian tugas fiskus untuk memeriksa kembali atas kebenaran SPT yang telah disampaikan tersebut karena pada umumnya Wajib Pajak masih ada yang kelebihan potong. Di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga mempunyai jangka waktu untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, maka setiap pemeriksaan SPT Lebih Bayar harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan 8 bulan dan waktu untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Apabila penyelesaian pemeriksaan SPT Lebih Bayar tersebut melewati jangka waktu 12 bulan maka telah terjadi kelalaian oleh pemeriksa pajak atau pemeriksa tidak memberi suatu keputusan maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKP Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama 1 bulan sejak setelah jangka waktu tersebut berakhir serta memberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan kepada Wajib Pajak dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sampai dengan saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Pelaksanaan pemeriksaan pajak atas SPT LB di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9
51
UU No.36 tahun 2008 dan pemeriksaan tidak pernah melewati jangka waktu yang telah ditentukan. 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga setiap tahun meningkat, akan tetapi tidak setiap tahun bisa melebihi target yang telah ditentukan, untuk tahun 2010-2012 penerimaan KPP selalu meningkat, hal ini dapat dilihat dari grafik 4.1. Sedangkan untuk target KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Tahun 2010-2012 Tahun
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
2010
1.209.031.337.468
1.199.642.369.135
2011
1.484.519.327.608
1.575.475.869.948
2012
1.667.251.750.187
1.991.442.687.475
52
Diagram 4.1 Penerimaan Pajak PPh di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Tahun 2010-2012
500 450
PPh 21
400
PPh 22
350
PPh 22 Impor
300
PPh 23
250
PPh 25/29 Badan
200
PPh 26
150
PPh Final
100
PPh Non Migas Lainnya Fiskal Luar Negeri
50 0
PPh Migas 2010
2011
2012
Keterangan Grafik 4.1 Realisasi Penerimaan PPh Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
PPh 21
355.576.873.143
440.991.134.901
475.064.268.217
PPh 22
7.322.701.225
13.397.917.416
9.875.332.476
PPh 22 Impor
29.494.161.190
18.771.135.028
30.353.846.089
PPh 23
45.056.847.712
98.634.251.847
92.193.845.777
140.464.905.596
58.214.425.952
205.019.776.048
30.359.564.975
82.413.955.542
68.045.929.981
141.077.895.048
343.376.383.868
226.741.856.312
1.687.000
96.972.169
800.000
163.700
173.000
2.854.557
0
0
0
PPh 25/29 Badan PPh 26 PPh Final PPh
Non
Migas
Lainnya Fiskal Luar Negeri PPh Migas
53
Rencana Penerimaan PPh Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
PPh 21
333.756.524.929
397.720.983.984
691.553.475.540
PPh 22
9.747.128.431
8.224.964.498
12.760.287.074
PPh 22 Impor
9.291.115.158
33.078.661520
17.680.148.583
67.125.898.969
51.048.420.886
52.358.453.726
122.669.763.351
162.308.945.886
68.360.320.054
50.112.951.696
34.062.081.190
75.917.046.056
105.464.995.701
158.241.164.536
176.513.151.485
352.784
44.700.900
118.213.888
Fiskal Luar Negeri
0
0
210.896
PPh Migas
0
0
0
PPh 23 PPh 25/29 Badan PPh 26 PPh Final PPh
Non
Migas
Lainnya
Dari tabel dan grafik 4.1 tersebut dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga pada tahun 2010 sebesar Rp1.199.642.369.135,- dan rencana penerimaannya sebesar Rp1.209.031.337.468,berarti realisasi lebih kecil dari rencana penerimaannya sebesar 99,2%. Sedangkan rencana penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga sebesar Rp698.168.731.019,- (58% dari rencana penerimaan pajak) dan realisasi penerimaan PPh Badan sebesar Rp749.354.799.589,- (62,4% dari realisasi penerimaan pajak). Pada tahun 2011 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga sebesar Rp1.575.475.869.948,- dan rencana penerimaannya sebesar Rp1.484.519.327.608,- berarti realisasi lebih besar daripada rencana penerimaan pajak sebesar 125%. Sedangkan rencana penerimaan PPh Badan sebesar Rp844.729.923.400,- (57% dari rencana penerimaan pajak) dan realisasi penerimaan PPh Badan sebesar Rp1.055.896.349.723,- (67% dari realisasi penerimaan pajak).
54
Sedangkan pada tahun 2012 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta
Tanah
Abang
Tiga
sebesar
Rp1.991.442.687.475,-
dan
rencana
penerimaannya sebesar Rp1.667.251.750.187,- berarti realisasi lebih besar daripada rencana penerimaan pajak sebesar 119,4%. Sedangkan rencana penerimaan PPh Badan sebesar Rp1.095.261.307.301,- (66% dari rencana penerimaan pajak) dan realisasi penerimaan PPh Badan sebesar Rp1.107.298.509.457,- (56% dari penerimaaan pajak). 4.3 Kontribusi Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh KPP. Perbandingan antara hasil pemeriksaan dengan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga dapat dilihat pada tabel 4.2 perbandingan ini menggambarkan seberapa besar pengaruh/kontribusi laporan hasil pemeriksaan terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Tabel 4.2 Perbandingan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga Tahun 2010-2012 Tahun
Laporan Hasil Pemeriksaan
Penerimaan Pajak
(Rp)
(Rp)
Kontribusi
2010
66.510.000.000
1.199.642.369.135
6%
2011
21.157.000.000
1.575.475.869.948
1.34%
2012
100.474.000.000
1.991.442.687.475
5.04%
Sumber : data yang diolah didapat dari seksi pemeriksaan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga
55
Besarnya pengaruh laporan hasil pemeriksaan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga pada tahun 2010 sebesar 6%. Angka tersebut diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebesar Rp66.510.000.000 dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.199.642.369.135. Besarnya pengaruh laporan hasil pemeriksaan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga pada tahun 2011 sebesar 1.34%. Angka tersebut diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebesar Rp21.157.000.000 dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.575,457.869.948. Besarnya pengaruh laporan hasil pemeriksaan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga pada tahun 2012 sebesar 5.04%. Angka tersebut diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebesar Rp100.474.000.000 dengan penerimaan pajak sebesar Rp1.991.442.687.475. Tidak ada kriteria kinerja untuk pemeriksaan pajak sebab fungsi pemeriksaan hanya untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Kontribusi/pengaruh hasil pemeriksaan atas SPT LB terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan dapat dilihat pada tabel 4.2.1: Tabel 4.2.1 Pengaruh Hasil Pemeriksaan atas SPT LB Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2010-2012 Tahun
Hasil Pemeriksaan SPT LB
Laporan Hasil Pemeriksaan
Kontribusi
2010
23.496.210.000
66.510.000.000
35.3%
2011
16.421.516.025
21.157.000.000
78%
2012
46.512.406.520
100.474.000.000
46.3%
56
Jumlah WP Badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga yang menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2010-2012 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut : Tabel 4.3 Jumlah SPT Tahunan WP Badan Tahun 2011-2012 Penyampaian SPT Tahunan KB
LB
NIHIL
WP Badan
SPT
%
SPT
%
SPT
%
SPT Tahunan
2011
743
31,31%
33
1,39%
1.597
67,30%
4.919
2012
641
31,27%
37
1,80%
1.372
66,93%
3.635
Karena ada kesalahan teknis dalam aplikasi pada seksi PDI di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga maka data yang didapat oleh penulis untuk SPT KB dan LB hanya dari tahun 2011-2012 sedangkan untuk jumlah keseluruhan SPT WP Badan penulis memperoleh dari tahun 2010-2012. Dari tabel diatas Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan dapat dilihat dari presentasenya, untuk SPT KB tahun 2011 sebesar 31,31% dari penerimaan pajak yang diperoleh jumlahnya sebesar Rp493.281.494.880,72 sedangkan SPT LB sebesar 1,39% dari penerimaan pajak yang diperoleh jumlahnya sebesar Rp21.899.114.592,28 pada tahun 2012 SPT KB sebesar 31,27% dari penerimaan pajak yang diperoleh jumlahnya sebesar Rp622.724.128.373,43 sedangkan SPT LB sebesar 1,80% dari penerimaan pajak yang diperoleh jumlahnya sebesar RP35.845.968.374,55. Jumlah tersebut cukup berpengaruh pada penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, maka itu pemeriksaan atas SPT LB tersebut harus diprioritaskan agar tidak melewati jangka waktu seperti yang telah
57
diatur oleh Undang-Undang. Yang dilakukan oleh KPP untuk mencegah penyelesaian pemeriksaan SPT LB yang melampaui batas yaitu: 1.
Memprioritaskan SPT Lebih Bayar berdasarkan tanggal jatuh tempo.
2. Membuat daftar pengawasan yang setiap bulannya mencantumkan urutan SPT Lebih Bayar sesuai dengan urutan jatuh temponya. 3. Menyelesaikan pemeriksaan SPT Lebih Bayar sebelum melampaui jangka waktu 12 bulan sejak SPT tersebut dikirim atau disampaikan oleh Wajib Pajak. Semua SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak diberi penilaian dalam bentuk skor yaitu kumpulan dari nilai keseluruhan elemen-elemen SPT atau rasio yang mengindikasikan kemungkinan adanya potensi pajak yang belum atau tidak dilaporkan atau menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu setiap SPT Tahunan Wajib Pajak akan memiliki skor untuk diperiksa. Makin tinggi skornya maka makin tinggi prioritas untuk dilakukan pemeriksaan. Pengertian skor tertinggi ini termasuk kriteria pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar, yang berdasarkan ketentuan perundangundangan perpajakan harus dilakukan pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan atas SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2010-2012. Target seksi pemeriksaan dalam menyelesaikan pemeriksaan pajak yaitu telah menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka waktu 8 bulan sejak tanggal SPT dimasukkan oleh Wajib Pajak dan untuk realisasi penyelesaian pemeriksaan dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini:
58
Tabel 4.4 Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2010-2012 Uraian
No.
Tahun
Tahun
Tahun
2010
2011
2012
1.
Realisasi penerbitan SP2
351
285
375
2.
Realisasi penyelesaian SP2
339
304
282
atau LHP
Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak merupakan landasan bagi Pemeriksa Pajak untuk melaksanakan pekerjaannya. Pada SP2 tersebut akan diuraikan tim pemeriksa pajak yang ditunjuk sebagai Pemeriksa Pajak bagi Wajib Pajak yang menjadi obyek pemeriksaan, juga diuraikan data-data/identitas umum Wajib Pajak yang diperiksa, tahun pajak yang diperiksa, tujuan pemeriksaan, kode pemeriksaan serta criteria pemeriksaan yang akan dilakukan. Selain itu dalam setiap SP2 akan dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas pajak yang ditugaskan dalam melakukan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga berjumlah 15 orang, sehingga rata-rata pemeriksa pajak memeriksa SPT sekitar 10-15 SPT. Langkah-langkah yang dilakukan oleh seksi pemeriksaan agar dapat menyelesaikan pemeriksaan SPT tepat waktu yaitu: 1. Meningkatkan kerjasama dengan Wajib Pajak dalam penyediaan data pemeriksaan dengan surat himbauan kepada Wajib Pajak agar melengkapi data dan Wajib Pajak melakukan pembukaan rekening di Bank Indonesia apabila tidak mau meminjamkan dokumen atau data-data yang pemeriksa inginkan.
59
2. Menganalisis Surat Pemberitahuan (SPT) dan Laporan Keuangan yang bertujuan untuk menentukan titik kritis kegiatan operasi perusahaan yang menjadi kunci penentu besar pajaknya. 3. Meningkatkan kerjasama dengan seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi) sehingga data yang diperlukan seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun sebelumnya telah tersedia sebelum surat panggilan pemeriksaan dikirim ke Wajib Pajak. 4. Menemui konsultan pajaknya apabila Wajib Pajak sulit untuk ditemui, apabila Wajib Pajak tidak koperatif maka pemeriksaan dilakukan sesuai dengan bukti atau kelengkapan data yang ada. 5. Menentukan ruang lingkup masalah yang bertujuan agar pemeriksa dapat menentukan luas dan arah pemeriksaan yang tepat. 6. Identifikasi masalah yang bertujuan untuk mempelajari dan mengidentifikasi masalah yang ditemukan dalam berkas data dan laporan keuangan Wajib Pajak. 7. Menyediakan sarana pemeriksaan antara lain seperti Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa, SP2, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak, Surat Pernyataan Penolakan
Pemeriksaan,
Surat
Permintaan
Peminjaman
buku/catatan/dokumen dan lain-lain. 8. Melakukan Pemeriksaan Summir jika Wajib Pajak tersebut pindah alamat dan tidak diketahui alamat barunya. Pemeriksaan Summir adalah pemeriksaan yang ditutup tanpa diperiksa dan penetapan Surat Ketetapan Pajak (SKP). 4.4 Koreksi Fiskal atas SPTLB PPh Badan Semua pemeriksaan yang dilakukan pada dasarnya sama untuk semua Wajib Pajak, yang membedakan adalah besar kecilnya usaha Wajib Pajak yang dapat dilihat
60
dari gambaran umum Wajib Pajak, penerimaannya dan kewajiban pajaknya. Pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar penting untuk memastikan bahwa kelebihan pembayaran pajak yang telah dinyatakan oleh Wajib Pajak didalam SPT adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pelaksanaan pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar merupakan upaya fiskus untuk mencegah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak selayaknya diberikan kepada Wajib Pajak yang dapat mengurangi jumlah penerimaan pajak. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan Lebih Bayar merupakan bagian dari fungsi pengawasan sekaligus pelayanan dari fiskus karena hasil pemeriksaan harus diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan Wajib Pajak. Karena adanya batas waktu tersebut fiskus harus segera melakukan pemeriksaan atas SPT LB dan memberikan keputusan atas permohonan tersebut, sedangkan dalam pengawasan fiskus harus melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kelayakan dari jumlah pajak yang lebih bayar tersebut dengan membandingkan pada fakta-fakta yang ada. Fiskus harus memeriksa kebenaran dari pengisian setiap kolom dalam SPT yang biasa disebut dengan koreksi fiskal yang meliputi penelusuran atas kebenaran pengisian, penghasilan, biaya-biaya, kompensasi kerugian dan kredit pajak serta memastikan jumlah pajak sebenarnya lebih bayar atau kurang bayar atau nihil. Apabila SPT yang disampaikan tidak pada waktu yang telah ditentukan maka akan diberikan sanksi yaitu berupa Surat Tagihan Pajak (STP). Pada prinsipnya, biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa
61
manfaat dan pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dan penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajaran. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa pajak berupa koreksi fiskal yaitu koreksi negatif dan positif atas penghasilan dan biaya-biaya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.5 dengan SPT Lebih Bayar tahun 2012 pada lampiran 1. Tabel 4.5 Rekonsiliasi Laba Rugi Fiskal No
Uraian
.
Menurut
Koreksi
SPT/WP (Rp)
Pemeriksa(Rp)
1.
Peredaran usaha
6.648.215.814
6.648.215.814
2.
Harga Pokok Penjualan
1.208.484.811
937.919.820
Penghasilan bruto dari usaha
5.439.731.003
5.710.295.994
Biaya usaha
5.374.634.909
5.200.476.000
65.096.094
509.819.994
3.
Penghasilan netto dari usaha
(Rp)
270.574.991
174.158.909
4.
Penghasilan Bruto dari luarusaha
116.741.225
90.346.025
26.395.200
5.
Biaya dari Luar Usaha
136.471.588
115.732.884
20.738.704
Penghasilan netto dari luar usaha
(19.730.363)
(25.386.859)
45.365.731
484.433.135
0
0
Jumlahpenghasilannettokomersial
45.365.731
484.433.135
Penghasilan yang dikenakan PPh
5.167.692
0
5.167.692
0
0
0
35.402.861
35.402.861
4.795.178
449.030.274
0
0
4.795.178
449.030.274
Penghasilan netto dalam negeri Penghasilan netto luar negeri
6.
Final dan yang tidak termasuk Objek Pajak 7.
Koreksi Fiskal Positif
8.
Koreksi Fiskal Negatif Jumlah penghasilan (Rugi) netto Fiskal Kompensasi kerugian Penghasilan Kena Pajak
62
PPh terhutang
766.031
71.732.686
(191.455.194 + 2.905.776)
194.360.970
194.360.970
Lebih bayar
193.594.939
122.628.284
Kredit Pajak :
Penjelasan koreksi fiskal tabel 4.5: a. Dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan terdapat biaya sebesar Rp270.574.991 yang bersifat natura yang berhubungan dengan direktur, biaya penyusutan terhadap aktiva leasing. b. Biaya usaha dikoreksi positif sebesar Rp174.158.909 berdasarkan UU PPh tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (i) yaitu biaya-biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak. c. Pendapatan/(biaya) dari luar usaha sebesar Rp47.133.904 berdasarkan UU PPh tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf (b) yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. d. Adanya Refund Discrepancy yang merupakan nilai nominal restitusi yang tidak dikabulkan oleh pemeriksa pajak berdasarkan hasil pemeriksaan sebesar Rp70.966.655, sebab pada saat pemeriksaan ada penjualan dan biaya yang tidak berdasarkan Pasal 9 UU No.36 tahun 2008. 4.5 Kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penyelesaian pemeriksaan Dalam melaksanakan penyelesaian pemeriksaan pajak kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi pemeriksa pajak adalah sebagai berikut: 1. Wajib Pajak Tingkat pengetahuan Wajib Pajak yang kurang tentang pajak, masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak bisa menghitung, memperhitungkan, 63
melaporkan dan menyetor sendiri kewajiban perpajakannya. Pembukuan Wajib Pajak yang kurang lengkap dan kurang sesuai dengan standar perpajakan yang telah ditetapkan, karena Wajib Pajak biasanya membuat laporan keuangan hanya berdasarkan standar akuntansi tanpa memperhatikan standar perpajakannya. Wajib Pajak umumnya cenderung menghindari pembayaran pajak dan upaya penghindaran pembayaran pajak ini masih tinggi, hal ini dapat diketahui dari besarnya selisih antara jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPT Wajib Pajak dengan koreksi hasil pemeriksaan. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga merupakan kendala yang dihadapi oleh pemeriksa pajak. 2. Pemeriksa pajak Kurangnya petugas pemeriksa pajak hal ini bisa dilihat dari sedikitnya jumlah petugas yang melaksanakan pemeriksaan dan kemampuan sumber daya manusia yang kurang memadai. Produktivitas petugas pemeriksa pajak masih tergolong rendah, rendahnya produktivitas ini juga karena pemeriksa terlalu lama menunggu respon dari Wajib Pajak yang diperiksa yang biasanya dengan sengaja mengulur-ulur waktu untuk menyerahkan buku-buku dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam pemeriksaan. Jangka waktu dalam menyelesaikan pemeriksaan antara Wajib Pajak satu dengan yang lainnya sama tidak bergantung dari banyak sedikitnya dokumen yang akan diperiksa. 3. Pelaksanaan pemeriksaan Hambatan utama dalam melaksanakan pemeriksaan adalah tidak adanya data konkrit (data awal yaitu neraca dan laporan rugi/laba) yang dimiliki pemeriksa, akibatnya Wajib Pajak terkadang meremehkan petugas dan
64
bahkan menghalangi jalannya pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan secara umum terhadap semua pos-pos yang dipandang harus diperiksa sehingga pemeriksa perlu meminjam data-data yang cukup banyak dan belum tentu ditemukan penyimpangannya. Tugas pemeriksa cukup sulit untuk dapat menemukan penyimpanganpenyimpangan Wajib Pajak untuk itu diperlukan ketekunan dan pengalaman luas. Namun harus di ingat bahwa pemeriksaan tidak menjamin ditemukannya penyimpangan yang cukup banyak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Adanya kesan Wajib Pajak terhadap pemeriksaan yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama sehingga persepsi Wajib Pajak terhadap pemeriksaan adalah sekedar mencari kesalahan dengan sikap dan perilaku arogan, masalah ini kadangkala terkait dengan persiapan yang dilakukan pemeriksa pajak yang seringkali hanya memfokuskan pada teknik-teknik pemeriksaan. Data yang mendukung pemeriksaan sangat kurang dan bila ada hanyalah data mentah yang masih harus dianalisa dan dikembangkan untuk dapat menemukan data konkritnya sehingga persiapan pemeriksaan hanyalah sebagai persiapan standar program-program pemeriksaan, tanpa adanya data konkrit tentang penyimpangan SPT Wajib Pajak akibatnya pemeriksa sibuk mencari kesalahn Wajib Pajak dan hal ini menyebabkan pemeriksaan berlangsung lama. 4.6 Upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga dalam mengatasi hambatan yang terjadi. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga dalam mengatasi masalah tersebut, yaitu:
65
1. Adanya tambahan pemeriksa yang diharapkan bisa mengoptimalkan penerimaan pajak sekitar 10-15 orang. 2. Prosedur pemeriksaan yang tidak berbelit-belit, dilakukan perpanjangan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya, dan ketetapan secara jabatan. Maksudnya pada saat SPT masuk harus dilengkapi dengan data pendukung, membuat surat edaran, dan jika WP mengajukan keberatan harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang lengkap dan dapat dibuktikan kebenarannya. 3. Sistem penghargaan dan hukuman secara konsisten bagi setiap fiskus, diharapkan untuk memberikan motivasi kerja dan sekaligus sebagai alat monitoring dalam melaksanakan tugas.
66
