Renstra BPMPD Prov. Jabar
BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS DAN ANALISIS LINGKUNGAN (SWOT) BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPMPD
Penataan kelembagaan BPMPD berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Adapun tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja BPMPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2009. Berdasarkan kajian internal ternyata ada beberapa urusan yang belum dilaksanakan dan bahkan ada yang tidak masuk dalam TUPOKSI BPMPD tetapi muncul di RPJMD maupun di IKK (Indikator Kinerja Kunci) lampiran LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Pada dasarnya keberhasilan program pemberdayaan masyarakat tidak hanya merupakan kontribusi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa semata, namun lebih dari itu merupakan kiprah mitra kerja BPMPD baik yang berada di Kabupaten /kota, perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya masyarakat yang selama ini bekerjasama. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak dipandang sebagai suatu kewenangan salah satu OPD tapi harus dipandang sebagai suatu kebutuhan sehingga dengan pandangan ini, pemberdayaan amsyarakat dan 3-1
Renstra BPMPD Prov. Jabar pemerintahan desa perlu mendapat tambahan perhatian yang memadai baik lingkup Provinsi maupun kabupaten/kota. Tantangan program/kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 1) Selama ini program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi desa yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi Jawa Barat masih bersifat parsial atau belum bersinergi. 2) Selain itu terdapat beberapa kendala yaitu :
belum tersusunnya database barang inventaris kantor sebagai dasar perencanaan,
pemeliharaan,
pengamanan,
dan
pengendalian
barang
inventaris.
kurangnya pegawai yang mendapat sertifikat keahlian barang dan jasa dan penguasaan Informasi Teknologi.
3) Belum seluruh Kabupaten/Kota dapat menyampaikan Data Profil Desa/Kelurahan sehingga data dasar profil Desa/kelurahan yang tersedia di Provinsi tidak pernah lengkap. Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat, terdapat permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan internal maupun permasalahan eksternal yang memengaruhi didalam peningkatan kinerja BPMPD. Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (strengthness) maupun kelemahan (weakness) dalam
3-2
Renstra BPMPD Prov. Jabar organisasi. Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan suatu kelebihan dari BPMPD adalah ; 1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat merupakan OPD yang melaksanakan misi dari RPJMD Provinsi Jawa Barat yang ke3 yaitu “Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik” melihat misi tersebut maka khusus bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, dengan peran pengembangan kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan Kabupaten/Kota dalam rangka penguatan daya saing desa dan pembangunan perdesaan. 2. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BPMPD menggunakan pendekatan komprehensif/holistik dan memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan sedangkan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Lembaga lainnya mengunakan pendekatan sektoral. 3. Keunggulan lain yang dimiliki BPMPD adalah pengalaman empiris-historis pada saat melaksanakan tugas-tugas pembangunan masyarakat desa yang esensinya setara dengan tugas pemberdayaan masyarakat. 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat merupakan OPD yang melaksanakan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
desa,
menerapkan
pola
pemberdayaan
masyarakat
dan
pemrintahan desa yang spesifik, holistik dan komprehensif, dalam rangka mewujudkan masyarakat berdaya, bersinergi dan mencapai hasil yang optimal.
3-3
Renstra BPMPD Prov. Jabar 5. Program pemberdayaan masyarakat dan desa secara kelembagaan ditangani dari pusat sampai daerah yakni Provinsi maupun kabupaten/kota yang bersinergi dan berorientasi secara berjenjang. 6. Adanya dukungan sumber dana untuk menjalankan visi,misi dan TUPOKSI BPMPD Provinsi Jawa Barat. 7. Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik. Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, terdapat pula kelemahan yang dimiliki oleh BPMPD , yaitu; 1. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang-bidang tertentu. 2. Kurangnya database perkembangan desa sebagai bahan perencanaan. 3. Belum optimalnya prasarana pendukung untuk melaksanakan seluruh pelaksanaan tupoksi secara computerise. Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap Pencapain Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Masyarakat Jawa Barat Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera No.
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih
(1)
(2)
Permasalahan Pelayanan OPD
(3)
Faktor Penghambat
Pendorong
(4)
(5)
Ke-5 : Meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kualitas demokrasi Program Peningkatan Jumlah penduduk Kurangnya Badan Partisipasi Masyarakat miskin masih sumber daya Pemberdayaan manusia yang Masyarakat dan 3-4
Renstra BPMPD Prov. Jabar 10,5%
berkompeten di Pemerintahan bidang-bidang Desa Provinsi tertentu. Jawa Barat merupakan OPD yang melaksanakan misi 5 bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan peran pengembangan kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan kabupaten/kota dalam rangka penguatan daya saing desa dan pembangunan perdesaan.
Angka pengangguran masih sebesar 9,85%
Kurangya data base perkembangan desa sebagai bahan perencanaan.
3-5
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat merupakan OPD yang melaksanakam urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa, menerapkan pola pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang spesifik, holistik, dan komprehensif, dalam rangka
Renstra BPMPD Prov. Jabar mewujudkan masyarakat berdaya, bersinergi dan mencapai hasil yang optimal. Migrasi penduduk Belum desa ke optimalnya perkotaan. prasarana pendukung untuk melaksanakan seluruh pelaksanaan tupoksi secara computerise.
Program pemberdayaan masyarakat dan desa secara kelembagaan ditangani dari pusat oleh Direktorat Perkotaan dan Perdesaan BAPPENAS, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai daerah yakni Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang bersinergi dan berorientasi secara berjenjang.
Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaski secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam
Adanya dukungan sumber dana untuk menjalankan visi, misi, dan TUPOKSI BPMPD
3-6
Memudarnya rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan sebagai bangsa Indonesia yang di cirikan dari : (a) Menurunnya integrasi sosial masyarakat, (b) Menurunnya semangat jiwa gotong royong
Renstra BPMPD Prov. Jabar pembangunan.
masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan berdasarkan asas kebersamaan dan keanekaragaman, (c) Menurunnya peran lembagalembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, (d) Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Program Pemantapan Belum optimalnya Pemerintahan dan kinerja Pembangunan Desa pemerintahan Desa dan Kelurahan.
Kesinambungan program yang masih fluktuatif setiap tahun.
Lemahnya tingkat keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan.
Program kegiatan berlokasi desa belum bersinergi antar OPD di Jawa Barat.
Lemahnya pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan. Kapasitas 3-7
Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan tupoksi dengan baik.
Renstra BPMPD Prov. Jabar masyarakat dan lembaga kemasyarakatan relatif masih rendah. Belum seluruhnya Sekretaris Desa menjadi PNS.
Tabel 3.2 Identifiaksi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPMPD Provinsi Jawa Barat ASPEK KAJIAN
1 Partisipasi Masyarakat
KONDISI SAAT INI
2 1. Perlunya peningkatan kapasitas Tim Kordinasi Pokjanal Posyandu Provinsi dan Kab/Kota. Perlunya memotivasi Posyandu dan kader Posyandu melalui lomba Posyandu dan kader Posyandu terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat Perlunya mengembangkan Sistem Informasi Posyandu
2. Perlunya meningkatkan sinergitas penanggulangan
STANDAR YANG DIGUNAKAN
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
(KEWENAN GAN OPD)
EKSTERNAL (DILUAR KEWENANG AN OPD)
3
4
5
6
Permendagri Nomor 54 Tahun 2007.
Kebijakan Peningkata n Partisipasi
Keterbatasa n Anggaran
Pembinaan Belum Optimal
Permendagri No.19 Tahun 2011
Perpres RI No.13 Tahun 2009
Permendagri No.34 Tahun 2009
3-8
INTERNAL
PERMASAL AH PELAYANAN OPD
Renstra BPMPD Prov. Jabar kemiskinan dalam menunjang MDGs.
Permendagri No.42 Tahun 2010
3. Perlunya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan BBGRM dan mendorong bertambahnya jumlah KPM
Juknis Pelaksanaan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Pemantau Subsidi 4. Perlu terus dibangun Langsung infrastruktur/sarana dan Tunai kepada prasarana di lokasi TMMD keluarga dan BSMSS untuk miskin TA mendorong peran serta 2005 masyarakat dalam membangun daerahnya.
5. Perlunya mendorong aprtisipasi masyarakat melalui pemenuhan RUTILAHU (Rumah tidak layak huni) dan pengelolaan sarana air bersih
Permendagri No.7 Tahun 2007
Permendagri No.54 Tahun 2007
6. Perlunya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemasyarakatan dan pengembangan TTG
7. Perlunya mengembangkan Demangi (desa mandiri energy) dan revitalisasi Pos pelayanan teknologi perdesaan
3-9
Renstra BPMPD Prov. Jabar
8. Perlunya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha di desa hutan dan desa pesisir
9. Perlunya meningkatkan pengetahuan pengelola BUMDes dalam mengelola usaha
10. Perlunya meningkatkan kemampuan dan kapasitas kader posyandu
11. Perlunya meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan
Pemantapa n Pemerintah an Desa dan Pembangun an Desa
1. Perlunya oelatihan penyusunan profil desa/kel
2. Perlunya meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan pembangunan perdesaan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan 3 - 10
Renstra BPMPD Prov. Jabar desa
3. Perlunya pembangunan perdesaan dengan menerapkan prinsip desa mandiri
4. Perlunya evaluasi hasil program pembangunan oemerintah dengan masyarakat baik dalam partisipasi maupun keswadayaan melalui perlombaan desa/kelurahan
5. Perlunya sinergitas dan kesinambungan program melalui informasi dan data pembangunan daerah berlokasi desa Pemantapa n Pemerintah an Desa dan Pembangun an Desa
Undang Undang No.72 Tahun 2005
3.2 Visi, Misi, dan Program Provinsi Jawa Barat Berasarkan rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat, untuk visi Jawa Barat adalah Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua. Sedangkan dalam pencapaian visi tersebut, disusun lima misi Provinsi Jawa Barat, yaitu: 1.
Membangun Masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing 3 - 11
Renstra BPMPD Prov. Jabar Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya IPTEK, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi 2.
Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan
Prekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat 3.
Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan
partisipasi publik Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terperaya dalam pelayanan yang ditopng oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota 4.
Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dan pembangunan infrastruktur
strategis yang berkelanjutan Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektifitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi 5.
Meningkatkan kehidupan sosial, seni dan budaya, peran pemuda dan olah raga
serta pengembangan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal 3 - 12
Renstra BPMPD Prov. Jabar Kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang beririkan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, mingkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olaj raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan waridan budaya dan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal Jika melihat dari RPJMD Provinsi Jawa Barat maka BPMPD memiliki peran besar terutama dalam melaksanakan misi ke tiga yaitu “Meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik”. Hal ini dikarenakan dalam sasaran misi tersebut terdapat sasaran “Meningakan kapasitas Pemerintahan Desa dan Partisipasi masyarakat”. Terlihat jelas bahwa peran BPMPD dalam pembangunan Jawa Barat sangat penting, sebab menekankan pada kapasitas pemerintahan lokal dan juga partisipasi masyarakat. Sedangkan dalam arah kebijakan yang dari misi ketiga tersebut adalah: 1.
Eningkatan kinerja pemerintahan desa melalui peningkatan fasilitas kerja bagi aparaur pemerintahan desa dan kelurahan se-Jawa Barat
2.
Peningkatan pembinaan bagi aparat desa
3.
Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
dan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan 4.
Meningkatkan infrastruktur perdesaan
Sedangkan program pembangunan daerah untuk pencapaian arah kebijakan srategis yang menjadi garapan utama oleh BPMPD adalah: 1.
Program pemantapan pemerintahan dan pembangunan desa 3 - 13
Renstra BPMPD Prov. Jabar Indikator kinerja program: Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa Persentase desa berprestasi terhadap total desa dan kelurahan Tingkat perkembangan desa 2.
Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat
Indikator kinerja program: Tingkat gotong royong masyarakat dalam pembangunan Meningkatnya strata posyandu multifungsi 3.
Program peningkatan infrastruktur perdesaan
Indikator kinerja program: Tingkat ketersediaan infratsruktur perdesaan Maka melihat capaian program yang dicanangkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat, BPMPD Provinsi Jawa Barat memiliki peran utama pada program-program tersebut. 3.3 Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5˚50’ - 7˚50’ Lintang Selatan dan 10 ˚48’ - 108˚ 48’ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah: a) Sebelah Utara, dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta; b) Sebelah Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah; c) Sebelah Selatan, dengan Samudra Indonesia; d) Sebelah Barat, dengan Provinsi Banten. Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi kompleks yang terbagi atas wilayah pegunungan (bagian tengah dan selatan) dan wilayah
3 - 14
Renstra BPMPD Prov. Jabar dataran rendah (bagian utara); memiliki beberapa taman nasional, cagar alam, kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 21% dari luas Jawa Barat.;
curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm/th dengan tingkat
intensitas hujan tinggi.; memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit air permukaan 81 milyar m3/tahun dan air tanah 150 juta m3/th. Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 625 kecamatan, 638 kelurahan, dan 5.316 desa. Demografi Jumlah penduduk Jawa Barat menurut BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 mencapai 44.548.431 jiwa atau 18,24% penduduk Indonesia, terdiri dari laki-laki sebanyak 22.609.621 jiwa dan perempuan sebanyak 21.938.810 jiwa (ditambah spasi) (Pusdalisbang Provinsi Jawa Barat, 2013). Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa Barat pada periode 2007-2012 berfluktuasi dan lebih tinggi dari LPP Nasional sebagaimana pada Gambar 3.1. Fluktuasi
pertumbuhan penduduk tersebut,
diakibatkan kontribusi dari pertumbuhan migrasi penduduk (1,1%) sementara 3 - 15
Renstra BPMPD Prov. Jabar pertumbuhan berdasarkan kelahiran (0,8%) menurut data Tahun 2011, hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang terbuka untuk keluar masuknya arus migrasi dari atau ke Provinsi lain. Secara demografis, komposisi penduduk Jawa Barat berdasarkan kelompok umur menurut Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010 adalah kelompok umur 0-14 tahun sebesar 29,27%, kelompok umur 15 – 59 tahun (usia produktif) sebesar 63,69% , dan kelompok umur 60 tahun keatas (kelompok masyarakat lanjut usia berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia) sebesar 7,04% (Gambar 3.1). Gambar 3.1 Piramida Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2010 (diolah) Berdasarkan
sebaran
penduduk
kabupaten/kota
menurut
Sensus
Penduduk 2010 jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Bogor sebesar 4.771.932 jiwa, disusul oleh Kabupaten Bandung sebesar 3.178.543 jiwa dan Kabupaten Bekasi sebesar 2.630.401 jiwa. Sedangkan Jumlah jumlah penduduk
3 - 16
Renstra BPMPD Prov. Jabar terendah berada di Kota Banjar sebesar 175.157 jiwa. Uraian jumlah penduduk tiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 3.2 Tabel 3.3 Distribusi Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2010 No
Kabupaten/Kota
Laki-laki
Perempuan
Total
1
Kabupaten Bogor
2,452,562
2,319,370
4,771,932
2 3
Kabupaten Bandung
1,620,274
1,558,269
3,178,543
Kabupaten Bekasi
1,347,223
1,283,178
2,630,401
4
Kabupaten Garut
1,217,768
1,186,353
2,404,121
5
Kabupaten Sukabumi
1,193,342
1,148,067
2,341,409
6
Kabupaten Cianjur
1,123,091
1,048,190
2,171,281
7
Kabupaten Karawang
1,096,892
1,030,899
2,127,791
8
Kabupaten Cirebon
1,059,463
1,007,733
2,067,196
9
Kabupaten Tasikmalaya
834,996
840,679
1,675,675
10
Kabupaten Indramayu
856,640
807,097
1,663,737
11
Kabupaten Ciamis
758,889
773,615
1,532,504
12
Kabupaten Bandung Barat
770,702
739,582
1,510,284
13
Kabupaten Subang
739,925
Laki-laki
725,232
Perempuan
1,465,157
No
Kabupaten/Kota
Total
14
Kabupaten Majalengka
582,892
583,581
1,166,473
15
Kabupaten Sumedang
547,797
545,805
1,093,602
16
Kabupaten Kuningan
520,632
514,957
1,035,589
17
Kabupaten Purwakarta
436,082
416,439
852,521
18
Kota Bandung
1,215,348
1,179,525
2,394,873
19
Kota Bekasi
1,183,620
1,151,251
2,334,871
20
Kota Depok
880,816
857,754
1,738,570
21
Kota Bogor
484,791
465,543
950,334
22
Kota Tasikmalaya
321,460
314,004
635,464
23
Kota Cimahi
274,124
267,053
541,177
24
Kota Sukabumi
152,080
146,601
298,681
25
Kota Cirebon
148,600
147,789
296,389
26
Kota Banjar
87,031
88,126
175,157
Total 21,907,040 21,146,692 Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat , Survey Penduduk 2010.
43,053,732
Catatan: Kabupaten Pangandaran masih masuk ke Kabupaten Ciamis
Secara kewilayahan penduduk Jawa Barat terkonsentrasi pada daerahdaerah industri yaitu Metropolitan Bodebek-Karpur (Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi) serta Metropolitan Bandung Raya (Kabupaten Bandung). 3 - 17
Renstra BPMPD Prov. Jabar Hal ini menunjukkan bahwa daerah industri masih memiliki daya tarik bagi penduduk dari desa untuk mencari pekerjaan. 3.1.3 Potensi pengembangan Wilayah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 6 (enam) Wilayah Pengembangan
(WP),
yaitu
WP
Bodebekpunjur,
WP
Purwasuka,
WP
Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Sukabumi dan sekitarnya, serta WP Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung, dengan potensi masing-masing wilayah adalah : 1. WP Bodebekpunjur, yang mencakup wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor dan sebagian Kabupaten Cianjur (Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi dan Kecamatan Cipanas). Wilayah ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis dan agrowisata; 2. WP Purwasuka, yang meliputi daerah Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta
dan
Kabupaten
Karawang.
Wilayah
ini
memiliki
potensi
pengembangan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata, dan pertambangan; 3. WP Ciayumajakuning, yang mencakup Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon. Wilayah ini merupakan wilayah yang potensial untuk dikembangkan dalam sektor 3 - 18
Renstra BPMPD Prov. Jabar agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan, dan pariwisata; 4. WP Priatim – Pangandaran, yang mencakup Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan dalam sektor pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, dan pertambangan mineral; 5. WP Sukabumi, wilayahnya mencakup Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Wilayah ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, bisnis kelautan, dan pertambangan mineral. 6. WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung, yang meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat,
Kota Cimahi, Kota Bandung dan sebagian
Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan). Wilayah ini memiliki potensi pengembangan pada sektor pertanian hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, dan perkebunan. Setiap kabupaten/kota
di
masing-masing
wilayah
pengembangan
(WP) memiliki
industri unggulan spesifik.
3.4 Isu-isu Strategis Isu Strategis merupakan permasalahan yang masih harus menjadi perhatian utama pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan selanjutnya karena memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu 3 - 19
Renstra BPMPD Prov. Jabar diatas secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah secara umum diantaranya sebagai berikut : 1. Jumlah penduduk miskin masih berada pada angka 10,5% pada tahun 2013 2. Jumlah pengangguran masih sebesar 9,85% 3. Migrasi penduduk desa ke perkotaan masih terus terjadi terutama pada musim hari raya besar 4. Berubahnya
bentuk
partisipasi
dan
keswadayaan
masyarakat
dalam
pembangunan, hal ini berdampak pada menurunnya budaya gotong royong pada masyarakat desa dan perkotaan terutama budaya yang terkait dengan interaksi dalam masyarakat 5. Pemerintahan Desa dan Kelurahan masih memiliki permasalahan dalam menyelenggarakan pemerintahannya terutama dengan mulai adanya wacana otonomi desa. 6. Tingkat keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan masih harus di kuatkan 7. Lemahnya pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan. 8. Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan relatif masih terus diharapkan peningkatan yang pesat. Selain dari isu strategis pembangunan daerah secara umum, tantangan yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diantaranya:
3 - 20
Renstra BPMPD Prov. Jabar 1. Tingkat pelayanan publik yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa masih ada yang belum tercapai tujuan, seperti masih belum termodelisasikan pemberdayaan masyarakat antara Provinsi dengan pemerintahan kabupaten/kota 2. Belum optimalnya sinergitas antar stakeholder yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan program, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama dalam pembangunan desa. 3. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna yang dapat menunjang peningkatan perekonomian masyarakat. 4. Bentuk pelayanan yang diberikan kepada pemerintahan kota/kabupaen yang masih belum terkoordinasikan dengan baik 5. Belum dilaksanakannya prinsip-prinsip pelayanan prima. 6. Tingkat kompetensi aparatur pemberdayaan masyarakat tidak merata. Berdasarkan prospek dan faktor pengaruh tersebut, dengan memperhatikan isu-isu strategis maka dengan analisa SWOT dapat diidentifikasi peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan yang dapat berpengaruh pada pencapaian Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat berikut : Kekuatan :
Sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, BPPMD merupakan organsiasi pemerintah di Provinsi yang memiliki fokus pelayanan pada bidang pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa, hal ini didukung dengan eksistensi berdasarkan kekuatan hukum yang kuat.
3 - 21
Renstra BPMPD Prov. Jabar
BPMPD Provinsi menjadi instansi yang memiliki peran untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan daerah Jawa Barat
BPMPD Provinsi memiliki pengalaman dalam metode dan tata cara yang baku, serta memiliki peran kunci dalam pemberdayaan masyarakat di perdesaan.
Kelemahan :
Masih kekurangan tenaga ahli dibidang pemberdayaan masyarakat.
Sarana dan Prasarana operasional belum memdai dalam menunjang kegiatan BPMPD, terutama aksesibilitas untuk jangkauan daerah-daerah terpencil
Peluang :
Kebijakan pemerintah pusat masih focus pada masalah kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat.
Sinergisitas peran dengan stakeholder lainnya dalam masalah kemiskinan.
Agresifitas LSM dalam pemberdayaan masyarakat menjadi mitra potensial bagi BPMPD.
Masyarakat masih membutuhkan peran BPMPD dalam meningkatkan kesejahteraan.
Kemampuan aparat desa/kelurahan masih kurang dalam memberikan pelayanan sehingga membutuhkan saran-saran BPMPD dalam meningkatkan kinerjanya.
Ancaman:
Stigma masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan yang terkesan lamban dan penuh dengan citra negatif akibat pemberitaam korupi dikalangan PNS, hal ini dapat mengganggu kinerja BPMPD. 3 - 22
Renstra BPMPD Prov. Jabar
Kondisi lapangan yang masih dirasakan adanya tumpang tindih kesenjangan dengan OPD lain.
Nilai (Value): Nilai-nilai luhur yang dianut oleh segenap jajaran BPMPD dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab organisasi dan moralitas dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:
Silih asah, silih asih, silih asuh.
Kebersamaan.
Kesejahteraan.
Silih asah, silih asih, silih asuh merupakan nilai luhur masyarakat Jawa Barat yang diadopsi BPMPD untuk saling memajukan atau mencerdaskan, saling sayang menyangangi dan tenggang rasa terhadap lingkungan luar maupun dalam BPMPD serta saling melindungi dalam kebenaran. Kebersamaan adalah sikap mental aparatur BPMPD dalam mengemban tugas dan tanggung jawab BPMPD. Kesejahteraan adalah niali akhir yang harus dicapai oleh masyarakat sebagai dampak dari pelaksanaan tugastuagas BPMPD. Faktor Kunci Keberhasilan Berdasarkan visi dan misi Renstra BPMPD lima tahun kedepan dengan melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini maka untuk memacu pencapaian visi dan misi yang telah disepakati yang didasarkan pada beberapa Faktor Kunci Keberhasilan. 1. Adanya Peningkatan SDM yang menangani Pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa dan kemandirian lembaga masyarakat, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan Aparat Desa dan Masyarakat pedesaan. 3 - 23
Renstra BPMPD Prov. Jabar 2. Adanya koordinasi dan sinergitas antara lembaga terkait khususnya yang menangani pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 3. Mengoptimalkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM melalui pelatihan keterampilan bagi aparat Desa dan Masyarakat. 4. Meningkatkan Kinerja Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintah desa dalam memfasilitasi dan mendorong tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi SDA yang ada di pedesaan. 5. Mengoptimalkan pelaksanaan peraturan baik peraturan pusat maupun daerah dalam rangka pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. 6. Meningkatnya peran pemerintah pedesaan dalam meningkatkan kehidupan sosial budaya berlandaskn agama dan dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi pengaruh negatif. 7. Adanya peran aktif lembaga-lembaga yang ada di Desa dalam penyelanggaraan urusan peemrintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. 8. Adanya sumber daya dan sumber-sumber ekonomi yang dapat dikembangkan yang di pedesaan. Tabel 3.4 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis No.
Kriteria*)
Bobot**)
1.
Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra
20
3 - 24
Renstra BPMPD Prov. Jabar Provinsi Jawa Barat 2.
Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD
10
3.
Dampak public
terhadap
20
4.
Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
10
5.
Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
15
6.
Prioritas janji politik perlu diwujudkan
25
Total
100
yang
ditimbulkannya
3 - 25
