BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 3.1 Gambaran Umum Kementerian 3.1.1 Sejarah Kementerian Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Dimasa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan. Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumberdaya tersebut terdiri dari sumberdaya yang dapat diperbaharui, seperti sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi non konvensional dan energi serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumberdaya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumberdaya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1999-2004 mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmaja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.
26
27
Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan struktur organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengalami perubahan. Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tersebut, pada November 2000 telah dilakukan penyempurnaan organisasi DKP. Pada akhir tahun 2000, diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000
28
tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, dimana organisasi DKP yang baru menjadi : a. Menteri Kelautan dan Perikanan; b. Sekretaris Jenderal; c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; e. Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; f. Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pemasaran; g. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; h. Inspektorat Jenderal; i. Badan Riset Kelautan dan Perikanan; j. Staf Ahli. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Preaturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006, maka struktur organisasi KKP menjadi : a. Menteri Kelautan dan Perikanan; b. Sekretaris Jenderal; c. Inspektorat Jenderal; d. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; e. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; f. Direktorat Jenderal Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; g. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
29
h. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; i. Badan Riset Kelautan dan Perikanan; j. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan; k. Staf Ahli. Tebentuknya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya merupakan sebuah tantangan, sekaligus peluang bagi pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Artinya, bagaimana KKP ini menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor andalan yang mampu mengantarkan Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Setidaknya ada beberapa alasan pokok yang mendasarinya. Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.508 dan garis pantai sepanjang 81.000 km tidak hanya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya alam laut yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Kedua, selama beberapa dasawarsa, orientasi pembangunan negara ini lebih mengarah ke darat, mengakibatkan sumberdaya daratan terkuras. Oleh karena itu wajar jika sumberdaya laut dan perikanan tumbuh ke depan. Ketiga, dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kesadaran manusia terhadap arti penting produk perikanan dan kelautan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia, sangat diyakini masih dapat meningkatkan produk perikanan dan kelautan di masa datang. Keempat, kawasan pesisir dan lautan yang dinamis tidak hanya memiliki potensi sumberdaya, tetapi juga memiliki potensi bagi pengembangan berbagai
30
aktivitas pembangunan yang bersifat ekstraksi seperti industri, pemukiman, konservasi dan lain sebagainya. 3.1.2 Visi dan Misi Kementerian Pada bagian ini, akan dibahas mengenai masalah visi dan misi yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3.1.2.1 Visi Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat. 3.1.2.2 Misi Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah: •
Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
•
Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
•
Memelihara Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
31
3.1.3 Tujuan Kementerian Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah : •
Meningkatkan Produksi dan Produksivitas Usaha Kelautan dan Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan: •
Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;
•
Meningkatkan
kapasitas
sentra-sentra
produksi
kelautan
dan
perikanan yang memiliki komoditas unggulan; • •
Meningkatkan pendapatan.
Berkembangnya Diversifikasi dan Pangsa Pasar Produk Hasil Kelautan dan Perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan: •
Meningkatkan ketersediaan hasil kelautan dan perikanan;
•
Meningkatkan branding produk perikanan dan market share di pasar luar negeri;
• •
Meningkatkan mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar.
Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan: •
Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan;
•
Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil;
32
•
Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparatur pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3.1.4
Stuktur Organisasi
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kementerian
33
3.2 Sistem yang Berjalan 3.2.1 Topologi Jaringan
Gambar 3.2 Topologi Jaringan
34
3.2.2 Hardware yang Digunakan Pada KKP 1. CISCO 2800 Series
Gambar 3.3 CISCO 2800 Series Tabel 3.1 CISCO 2800 Series dan Jumlah Hardware pada KKP
Nama Hardware
Jumlah Hardware
CISCO 2800 Series
1
2. Mikrotik RouterBoard 1000
Gambar 3.4 Mikrotik RouterBoard 1000
35
Tabel 3.2 Mikrotik RouterBoard 1000 dan Jumlah Hardware pada KKP
Nama Hardware
Jumlah Hardware
Mikrotik RouterBoard 1000
2
3. Mikrotik RouterBoard 1100
Gambar 3.5 Mikrotik RouterBoard 1100 Tabel 3.3 Mikrotik RouterBoard 1100 dan Jumlah Hardware pada KKP
Nama Hardware
Jumlah Hardware
Mikrotik RouterBoard 1100
1
4. Mikrotik MikrobitsAinos 2071
Gambar 3.6 Mikrotik Ainos 2071
36
Tabel 3.4 Mikrotik Ainos 2071 dan Jumlah Hardware pada KKP
Nama Hardware
Jumlah Hardware
Mikrotik Ainos 2071
1
5. Altusen model no.kho 116
Gambar 3.7 Altusen model no.kho 116 Tabel 3.5 Altusen model no.kho 116 dan Jumlah Hardware pada KKP Nama Hardware
Jumlah Hardware
Altusen model no.kho 116
1
6. Allied Telesis At FS 750
Gambar 3.8 Allied Telesis At FS 750
37
Tabel 3.6 Allied Telesis At FS 750 dan Jumlah Hardware pada KKP
Nama Hardware
Jumlah Hardware
Allied Telesis At FS 750
1
7. HP Switch v-1910 24G
Gambar 3.9 HP Switch v-1910 24G Tabel 3.7 HP Switch v-1910 24G dan Jumlah Hardware pada KKP Nama Hardware
Jumlah Hardware
HP Switch v-1910 24G
1
8. Raisecom ISCOM 29124 GF
Gambar 3.10 Raisecom ISCOM 29124 GF
38
Tabel 3.8 Raisecom ISCOM 29124 GF dan Jumlah Hardware pada KKP Nama Hardware
Jumlah Hardware
Raisecom ISCOM 29124 GF
1
9. Brocade ICX 6430
Gambar 3.11 Brocade ICX 6430 (Sumber :http://www.vology.com/brocade/network-switches/icx6430-24p) Tabel 3.9 Brocade ICX 6430 dan Jumlah Hardware pada KKP
Nama Hardware
Jumlah Hardware
Brocade ICX 6430
1
39
10. 3com Switch 4500
Gambar 3.12 3com Switch 4500 (Sumber :http://www.itpro.co.uk/88231/3com-switch-4500-pwr-26-port) Tabel 3.10 3com Switch 4500 dan Jumlah Hardware pada KKP
Nama Hardware
Jumlah Hardware
3com Switch 4500
1
40
11. Brocade ICX 6450
Gambar 3.13 Brocade ICX 6450 (Sumber :www.101datasolutions.co.ukmanufacturersbrocadebrocade-icx-6450) Tabel 3.11 Brocade ICX 6450 dan Jumlah Hardware pada KKP
Nama Hardware
Jumlah Hardware
Brocade ICX 6450
1
41
12. 3com Switch 4210
Gambar 3.14 3com Switch 4210 (Sumber :http://www.comediacommunications.com/parts/017100101) Tabel 3.12 3com Switch 4210 dan Jumlah Hardware pada KKP
Nama Hardware
Jumlah Hardware
3com Switch 4210
1
42
13. Baystack 420 24t
Gambar 3.15 Baystack 420 24t (Sumber :http://klx.fr/switchs-fast-ethernet/112-nortel-baystack-420-24t.html) Tabel 3.13 Baystack 420 24t dan Jumlah Hardware pada KKP Nama Hardware
Jumlah Hardware
Baystack 420 24t
1
43
14. 3com Baseline 2024
Gambar 3.16 3com Baseline 2024 Tabel 3.14 3com Baseline 2024 dan Jumlah Hardware pada KKP
Nama Hardware
Jumlah Hardware
3com Baseline 2024
2
44
15. Router Wifi Lynkys CISCO e3200
Gambar 3.17 Router Wifi Lynkys CISCO e3200 Tabel 3.15 Router Wifi Lynkys CISCO e3200 dan Jumlah Hardware pada KKP
Nama Hardware
Jumlah Hardware
Router Wifi Lynkys CISCO e3200
40
45
3.2.3 Sistem Penamaan VoIP pada KKP Tabel 3.16 Sistem Penamaan VoIP KKP Pusat dan Provinsi Kode
Nama Dinas
001-011
Kantor Pusat Jakarta (Untuk Sebelas Ruangan)
012-016
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
017-021
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Utara
022-026
Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat
027-031
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Selatan
032-036
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Riau
037-041
Dinas kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau
042-046
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bengkulu
047-051
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jambi
052-056
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung
057-061
Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta
062-066
Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat
067-071
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi DI Yogyakarta
072-076
Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah
077-081
Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur
082-086
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku
087-091
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara
092-096
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Utara
097-101
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tenggara
46
102-106
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tengah
107-111
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan
112-116
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Selatan
117-121
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Timur
122-126
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat
127-131
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Tengah
132-136
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Bali
137-141
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTB
142-146
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTT
147-151
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Barat
152-156
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kep. Bangka Belitung
157-161
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten
162-166
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Gorontalo
167-171
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua
172-176
Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Papua Barat
Tabel 3.17 Sistem Penamaan VoIP Kabupaten
Kode
Nama Dinas
177-181
Dinas Perikanan Kab. Kupang
182-186
Dinas Perikanan Kab. Timor Tengah Selatan
187-191
Dinas Perikanan Kab. Timo Tengah Utara
192-196
Dinas Perikanan Kab. Belu
197-201
Dinas Perikanan Kab. Alor
47
202-206
Dinas Perikanan Kab. Flores Timur
207-211
Dinas Perikanan Kab. Fikka
212-216
Dinas Perikanan Kab. Ende
217-221
Dinas Perikanan Kab. Ngada
222-226
Dinas Perikanan Kab. Manggarai
227-231
Dinas Perikanan Kab. Sumba Barat
232-236
Dinas Perikanan Kab. Sumba Timur
237-241
Dinas Perikanan Kab. Lembata
3.3 Daftar Biaya Telepon pada Salah Satu Direksi di KKP Biaya adalah hal yang penting dalam implementasi VoIP. Terutama apakah setelah diimplementasikan biaya itu berkurang atau malah bertambah.
48
Gambar 3.18 Biaya Pembayaran Telepon pada Bulan Oktober 2012 Dalam gambar tersebut, pembayaran telepon disalah satu direktorat di KKP menunjukan jumlah sebesar Rp.2.826.141 pada bulan Oktober 2012. Jumlah tersebut adalah sebelum menggunakan teknologi VoIP.
49
Gambar 3.19 Biaya Pembayaran Telepon pada Bulan Oktober Sampai November 2012 Dalam gambar tersebut, pembayaran telepon disalah satu direktorat di KKP menunjukan jumlah sebesar Rp.5.096.165 pada bulan Oktober sampai November 2012 .Artinya untuk pembayaran bulan November 2012 adalah sebesar Rp.2.270.024 jika dikurangi dengan pembayaran bulan Oktober 2012. Jumlah tersebut adalah sebelum menggunakan teknologi VoIP. Dari data jumlah pembayaran telepon dari salah satu direktorat dalam jangka satu bulan. Dapat diperkirakan bahwa rata-rata pembayaran adalah sebesar Rp.2.548.082 dalam satu bulan hanya di satu direktorat. Perkiraan rata-rata pembayaran telepon per bulan dan per tahun di satu direktorat maupun di sebelas direktorat :
50
Tabel 3.18 Perkiraan Biaya Pembayaran Telepon
Keterangan
Jumlah Biaya
Pembayaran Telepon Per Bulan di Satu Direktorat
Rp.2.548.082
Pembayaran Telepon Per Tahun di Satu Direktorat
Rp.30.576.984
Pembayaran Telepon Per Bulan di Sebelas Direktorat
Rp.28.028.902
Pembayaran Telepon Per Tahun di Sebelas Direktorat
Rp.336.346.824
3.4 Analisa Data pada KKP 3.4.1 Analisa Topologi Dilihat dari topologi yang digunakan saat ini pada Kementrian Kelautan dan Perikanan di kantor pusat. Dimana terdiri dari 2 router (1 main router dan 1 firewall) , 4 buah switch dan beberapa router wifi yang digunakan karyawan dan tamu untuk dapat mengakses internet nirkabel yang terhubung kepada Telkom sebagai ISP nya. Router berperan sebagai inti dari hierarki dan switch sebagai hardware yang mendistribusikan sistem jaringan komputer ke 3 (tiga) gedung Kementrian Kelautan dan Perikanan yaitu, Minabahari 1, Minabahari 2 dan Minabahari 3. Disini main Router terhubung dengan firewall terlebih dahulu sebelum terkoneksi secara langsung ke switch yang bertugas. Salah satu switch yang ada ditunjuk sebagai core switch (switch inti) yang terhubung dengan kedua switch lainnya untuk gedung Minabahari 1 dan 3. Dengan keterangan ini topologi jaringan yang digunakan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan adalah topologi Tree yang berarti switch terhubung dengan user sesuai dari tugas dan kebutuhan masing-masing.
51
Kemudian untuk gambaran dari jaringan telepon masih menggunakan PSTN dari Telkom karena belum adanya sama sekali implementasi dari sistem VoIP, hal ini mengakibatkan membesarnya biaya telepon yang harus dibayar karena belum mengoptimalkan internet yang tersedia seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. 3.4.2 Analisa Hardware Hardware yang digunakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan sama seperti yang sudah dijelaskan di subbab 3.2.2 yaitu 2 buah router, 4 switch dan beberapa router wifi untuk dapat mengakses internet. Lokasi dari hardware tersebut berada pada ruangan PUSDATIN, ruangan ini berisi hardware inti dan hardware distribusi, sedangkan untuk router wifi diinstalasi di setiap lantai dari gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dapat terjangkau oleh seluruh user. Seluruh data di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga terletak di ruang yang sama. Switch yang digunakan diberi nama sesuai dengan tugas yang diberikan agar tidak menimbulkan kerumitan karena seluruh hardware baik untuk jaringan maupun data terletak berdekatan. Ruangan PUSDATIN juga dilengkapi dengan air conditioner yang sangat memadai dan sensor suhu untuk menghindari ketidak stabilan suhu ruangan.
52
3.5 Identifikasi Permasalahan 3.5.1 Permasalahan Sistem Jaringan Komunikasi yang Sedang Berjalan Di kementerian atau institusi pemerintah, biaya komunikasi melalui telepon merupakan salah satu biaya tetap yang dikeluarkan setiap bulannya. Jutaan hingga puluhan juta rupiah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan komunikasi dengan telepon. Biaya akan terus meningkat jika kementerian atau institusi tersebut sering melakukan panggilan SLI/SLJJ antar sesama pekerja yang berada di kantor cabang. Karena komunikasi melaui telepon membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka mereka beralih dengan menggunakan internet sebagai media untuk berkomunikasi. Tapi internet hanya berupa teks dan gambar sedangkan telepon berupa suara, itulah yang menjadi batasannya.
3.6 Alternatif Pemecahan Masalah Berdasarkan permasalahan diatas maka diperlukan suatu solusi atau pemecahan masalah. Alternatif pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 3.6.1 Menggunakan Aplikasi Komunikasi Gratis Alternatif pemecahan masalah pertama yaitu menggunakan aplikasi komunikasi gratis seperti Yahoo Messenger dan Skype. Pada era teknologi sekarang untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih jauh tidak perlu repot mengeluarkan biaya mahal dan memakan waktu yang lama seperti menggunakan telepon atau menggunakan surat. Dengan adanya aplikasi yang sudah disediakan secara gratis
53
sudah bisa berkomunikasi dengan orang yang keberadaannya lebih jauh dengan menggunakan fasilitas internet. 3.6.2 Pengadaan Smartphone Alternatif
pemecahan
masalah
kedua
yaitu
melakukan
pengadaan
Smartphone. Smartphone adalah telepon genggam yang kemampuannya hampir sama dengan komputer zaman sekarang, hanya saja ukurannya yang lebih kecil. Smartphone mempunyai fitur yang banyak seperti surel (surat elektronik) dan internet serta kemampuannya untuk membuka file seperti Ebook. 3.6.3 Membangun Teknologi VoIP Alternatif pemecahan masalah ketiga, yaitu VoIP. VoIP didefinisikan sebagai suatu sistem yang menggunakan jaringan internet untuk mengirimkan data paket suara dari suatu tempat ke tempat yang lain menggunakan perantara protokol IP. Sehingga
perbedaan
VoIP
dengan
telepon
tradisional
adalah
masalah
infrastrukturnya, jika VoIP menggunakan internet sedangkan telepon tradisional menggunakan infrastruktur telepon yang sudah dibangun lebih awal.
3.7 Pemecahan Masalah 3.7.1 Pemilihan Solusi Teknologi VoIP pada KKP Berdasarkan ketiga alternatif masalah tersebut, usulan pemecahan masalah yang paling tepat merupakan alternatif pemecahan masalah ketiga. Sekarang telah dikembangkan suatu teknologi untuk menggabungkan internet dan telepon yaitu VoIP (Voice over Internet Protocol) atau IP Phone. VoIP ini mampu
54
menekan atau mengurangi biaya pengeluaran, karena hanya menggunakan jaringan internet. Sehingga apabila kementerian atau institusi tersebut ingin berkomunikasi dengan kantor cabang dapat dilakukan dengan lebih mudah dan hemat.
