BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Bergulirnya era reformasi sejak tahun 1998 membawa pula angin perubahan di bidang keuangan negara. Perbaikan-perbaikan dalam peraturan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berlanjut terus dilakukan oleh pemerintah. Perubahan paling penting dalam bidang keuangan negara ditandai dengan diterbitkannya
paket Undang-
Undang Keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Tujuan dari ketiganya tak lain adalah menuntut pelaksanaan keuangan negara yang lebih baik. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah salah satu turunan dari paket Undang-Undang Keuangan Negara dan juga salah satu aspek dari reformasi yang sangat penting, karena merupakan bagian integral dari proses sistemik menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik di bidang pembukuan. Dengan ditetapkannya PP Nomor 24 Tahun 2005, maka pemerintah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Dalam rangka reformasi di bidang akuntansi ini, peraturan yang ada mengharuskan penerapan akuntansi keuangan negara berbasis akrual. Basis
1
2
akrual dipercaya dan telah terbukti di beberapa negara maju bisa menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan. Akuntansi berbasis akrual di Indonesia sendiri disyaratkan untuk diterapkan pada setiap intansi pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dimulai pada Tahun Anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: ”Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambatlambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.” Namun demikian, sampai dengan tahun 2009, pemerintah belum sepenuhnya menerapkan akuntansi berbasis akrual. Penerapan basis akuntansi hingga akhir tahun 2009 masih dalam masa transisi dari basis kas menuju basis akrual (cash towards accrual basis). Basis akrual hanya diterapkan pada akun-akun Neraca, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.05/2007. Barulah pada bulan Desember 2009 diterbitkan turunan dari PMK 171/PMK.05/2007 yaitu Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (PER) Nomor 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Namun, peraturan ini belum melengkapi standar akuntansi peemerintah yang berbasis akrual sepenuhnya, karena Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual menurut aturan ini hanya disajikan
3
dalam bentuk suplemen laporan keuangan, sehingga basis akuntansi pemerintah kita saat ini masih menganut basis kas menuju akrual. Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, dalam pernyataan resminya di hadapan wakil dari Kementerian/Lembaga pada tanggal 15 Oktober 2009 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berbasis akrual baru akan diterapkan sepenuhnya pada tahun 2015 (okezone.com; 2009). Sesuai yang tercantum di PER-62/PB/2009, penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Secara Akrual, sudah wajib diterapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2009.
Ketentuan ini
meninggalkan masalah tersendiri terutama bagi kebanyakan instansi pemerintah karena kurangnya sosialisasi dari Departemen Keuangan, pendeknya jarak antara dikeluarkannya ketentuan dengan kewajiban pemberlakuannya, dan tentu saja kemungkinan kurangnya kualitas sumber daya manusia di instansi atau satuan kerja pemerintah pusat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah salah satu kementerian negara yang berkewajiban menyampaikan laporan keuangan sesuai yang diamanatkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2005. Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2009 telah berhasil disusun dan disampaikan tepat waktu ke Departemen Keuangan pada bulan Februari tahun 2010 yang lalu. Penyusunan laporan keuangan ini kemungkinan juga tak lepas dari berbagai tantangan dan masalah yang ada dari penerapan perdana penyajian informasi akuntansi
4
berbasis akrual untuk pendapatan dan belanja atau mungkin akun lainnya dalam laporan keuangan. Dengan latar belakang di atas, penulis mencoba menyumbangkan pikiran dan mengangkatnya dalam penelitian yang berjudul “EVALUASI ATAS PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA BERBASIS AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah skripsi ini sebagai berikut: 1.
Bagaimanakah kesesuaian penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja berbasis akrual pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2009 terhadap ketentuan yang berlaku dan fakta yang ada?
2.
Bagaimanakah perspektif penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik di masa mendatang dalam rangka menyajikan informasi akuntansi berbasis akrual yang akurat pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian?
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Mengetahui kesesuaian penyajian informasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2009 terhadap ketentuan yang berlaku dan
5
fakta yang sebenarnya. 2. Mendapatkan gambaran tentang penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik dalam rangka mendapatkan informasi akuntansi pemerintah berbasis akrual yang akurat untuk disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, berikut adalah kegunaan penelitan yang ingin didapatkan dari penelitian ini: 1. Memberikan wawasan yang lebih luas bagi para pembaca tentang Akuntansi Sektor Publik secara umum. 2. Memberikan pengetahuan yang lebih mendalam bagi para pembaca tentang penyajian informasi akuntansi pemerintah secara akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 3. Memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi dalam rangka menyajikan informasi akuntansi pemerintah secara akrual pada
Laporan
Keuangan
Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian. 4. Membantu kesiapan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual secara penuh pada tahun 2015 nanti.
