BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak terjadinya reformasi. Terbentuknya era reformasi memberikan dampak yang positif bagi Indonesia. Reformasi memberikan kebebasan pada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reformasi birokasi merupakan salah satu bentuk dari reformasi Indonesia, hal ini merupakan bentuk pembaharuan dan perubahan pada sistem pemerintahan Indonesia agar terciptanya pemerintahan yang baik / good government /. Otonomi daerah merupakan perubahan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, merupakan bentuk reformasi birokrasi. Hal ini menyebabkan pemecahan fungsi pemerintah pusat kedalam daerah – daerah. Otonomi daerah juga diharapkan mampu untuk membuat daerah – daerah berkembang, pelayanan masyarakat semakin baik, dan mampu memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu maka perlu dibentuk pemerintahan disetiap daerah. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya
1
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2). Dari hal tersebut Pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan yang mencakup urusan daerah berdasarkan undang – undang
dan asas
otonomi serta berwenang untuk mengelola dan mengatur daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Otonomi daerah memberikan berubahan yang signifikan pada pemerintahan seperti berubahan sistem akuntansi, dan manajemen pubik. Seperti halnya pemerintah pusat yang berperan untuk mengatur seluruh kepentingan Negara secara makro, yang didukung oleh lembaga – lembaga untuk mengatur setiap sendi pemerintahan. Begitu juga dengan pemerintah daerah yang memerlukan lembaga – lembaga untuk membantu dalam mengelola daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah membentuk lembaga daerah baik ditingkat kota kabupaten maupun provinsi. Lembaga – lembaga tersebut menajalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan maupun peraturan daerah.
Dengan membentuk lembaga –
lembaga tersebut diharapkan pemerintah daerah mampu melayani masyarakat dengan baik. pembentukan pemerintahan disetiap daerah maka peran pemerintah pusat adalah mengatur dan mengawasi jalannya pemerintahan disetiap daerah. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah berjalan dengan baik dan
mampu
pemerintahan
menciptakan disetiap
kesejahteraan
daerah
membantu
masyarakat. pemerintah
Pembentukan pusat
dalam
2
mengapresiai masyarakat daerah sehingga pemerintah pusat mampu mengetahui keadaan dan kondisi masyarakat dengan mudah. Serta mampu untuk menekan biaya – biaya yang dikeluarkan pemerintah pusat, karena pemerintah daerah mampu menghasilkan dana dari daerah untuk menunjang kegiatan pemerintahan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab akan keuangan daerah. Undang-Undang Pemerintah No.105 Tahun 2000 (sekarang diganti dengan PP. No.58 Tahun 2011), tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Pemerintah daerah secara perundangan memiliki wewenang untuk mengatur keadaan keuangan daerah dan mempergunakannya untuk kepentingan masyarakat daerah. Dalam pengelolaannya tentu saja menganut peraturan – peraturan yang berlaku terutama peraturan perundangan. Pengelolaan keuangan ini tentu saja diharapkan mampu mendukung kegiatan pemerintahan daerah untuk melayani masyarakat, oleh karena itu diperlukan distribusi kepada lembaga – lembaga pemerintah daerah agar mampu beroperasi secara maksimal. Mengelola keuangan tidak hanya sebatas mengkontribusikan ke setiap lembaga, akan tetapi juga mampu mengontrol penggunaannya. Hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah, dalam hal
3
ini pemerintah daerah memiliki kekayaan daerah yang mampu diniali dengan uang. Daerah sendiri memiliki potensi – potensi seperti kekayaan alam, kebudayaan, dan lain lain yang mampu dikembangkan sehingga dapat memberikan pendapatan bagi pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara garis besarnya adalah mampu mengelola pengeluaran dengan baik. Dana merupakan hal penting bagi sebuah pemerintahan, karena merupakan penunjang kegiatan pemerintahan. Tanpa adanya dana maka kegiatan pemerintahan tidak akan berjalan, karena pemerintah perlu mengeluarkan biaya – biaya agar mampu beroperasi maksimal. Bahkan tanpa adanya dana maka Negara tidak akan bisa berjalan secara baik. pemerintah bisa mendapatkan dana dari pajak, hibah, retribusi, dan lain – lain. Negara Indonesia sendiri pendapatan pokok Negara didapatkan dari pajak yaitu sebesar 80%. Dalam mekanismenya pajak dibayar oleh masyarakat Indonesia melalui berbagai macam pajak. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian dana yang didapatkan pemerintah, didapat dari masyarakat. Dari kontenks tersebut maka masyarakat adalah sebagai pemberi dana publik (public fund). Agar kegiatan pemerintahan mampu terlaksana dengan efisien maka perlu dibuat anggaran. Anggaran merupakan dasar agar pemerintahan mampu beroperasi, tanpa adanya anggaran maka dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan menjadi tidak efisien dan efektif. Oleh karena itu setiap lembaga pemerintah wajib untuk membuat anggaran agar penggunaan dana menjadi efisien dan efektif.
4
Pertumbuhan
teknologi
yang
semakin
pesat
dan
kesadaran
masayarakat akan borokrasi yang semakin tinggi menuntut adanya transparasi. Pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut untuk terbuka dalam memberikan informasi terkait dengan pengelolaan sumberdaya publik bagi pihak yang membutuhkan informasi. Seperti halnya transparasi pengelolaan keuangan daerah merupakan tuntutan yang harus direspon dengan baik. dengan adanya transparasi maka publik akan mendapatkan informasi yang actual dan factual, sehingga mampu menggunakan informasi tersebut untuk keperluan publik. Masyarakat yang semakin cerdas menuntut pertanggung jawaban terkait dengan uang yang telah diberikan masyarakat untuk membiayai pembangunan dan roda pemerintahan. Pertanggung – jawaban tersebut tidak cukup hanya secara lisan saja akan tetapi perlu didukung dengan laporan pertanggung jawaban secara tertulis. Laporan keuangan merupakan sebuah bukti tertulis pertanggung jawaban kinerja keuangan. laporan realisasi anggaran merupakan sebuah komponen dalam laporan keuangan pemerintah. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan
sumber
daya
ekonomi
yang dikelola oleh pemerintah
pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Melalui penyusunan laporan realiasi anggaran dapat dihasilkan informasi realisasi dan anggaran pada satu periode. Dapat dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya.Perbandingan terseb
5
ut ditujukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati. Dengan adanya publikasi laporan realisasi anggaran oleh pemerintah daerah maka dapat memberikan informasi bagi masyarakat. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan. (Mahmudi,2010). Dalam komponen laporan realisasi anggaran terdapat belanja, belanja pada pemerintah daerah digunakan untuk mebiayai
keperluan
operasional
terkait
kebutuhan
dan
keperluan
pemerintahan. Belanja mengundang banyak perhatian dari masyarakat karena masyarakat merupakan pemberi dana public, yang didiberikan melalui pajak maka masyarakat perlu ngentahui apakah dana yang terlah mereka berikan kepada pemerintah mampu digunakan secara efisien, efektif, dan berorientasi pada masyarakat. pertanyaan ini wajar jika muncul ditengah – tengah masyarakatyang haus akan keterbukaan. Pertanyaan tersebut didasarkan pada keadaan sekarang yang banyak terjadinya kasus korupsi dikalangan pemerintah. Karena belanja sifatnya mudah untuk dilakukan maka rentan terjadi inefisien, maka dibutuhkan perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja perlu dilakukan. Setelah melakukan belanja dan telah dalam laporkan dilaporan realisasi anggaran, maka perlu dilakukan analisis terhadap belanja. Dengan adanya analisis terhadap belanja maka dapat dilhat kinerja dari anggaran belanja, hal ini dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran, seberapa jumlah belanja yang telah terrealisasi dari anggaran yang
6
dianggarkan. Kinerja ini menunjukkan seberapa efisien dan efektif belanja yang dilakukan. Informasi mengenai kinerja ini merupakan jawaban yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi, dan perbaikan kedepan. Objek penulisan tugas akhir ini adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dipilih sebagai objek karena merupakan unsur pendukung jalannya pemerintahan kota yogayakarta yang mempunyai tugas untuk mengurusi jalannya kegiatan pendidikan dan meningkatakan kualitas pendidikan di daerah kota Yogyakarta. Dinas pendidikan merupakan lembaga pemerintahan Kota Yogyakarta maka secara otomatis melakukan kegiatan belanja untuk memenuhi kebutuhan operasional. Maka secara otomatis juga menyusun anggaran, membuat laporan keuangan, Serta mempublikasikan laporan realisasi anggaran sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. hal tersebut yang mendasari penulis ingin melakukan penelitian terkait analisis anggaran belanja di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
1.2 Rumusan masalah Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah - Bagaimana
kinerja
anggaran
belanja
Dinas
Pendidikan
Kota
Yogyakarta dilihat dari laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013 dan 2014 ?
7
1.3 Batasan Masalah Penelitian yang dilakukan penulis pada Laporan Realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun anggaran 2013 dan 2014. Dalam melakukan analisis ini metode yang digunakan untuk melakukan analisis menyesuaikan dengan data LRA yang ada. Karena pada dasarnya metode analisis yang digunakan untuk melakukan analisis digunakan untuk menganalisis pemerintah daerah, sedangkan subyek yang digunakan penulis adalah SKPD. Penulis hanya akan menggunakan metode analisis varians belanja. Analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja yang meliputi analisis belanja langsung dan tidak langsung, analisis belanja modal terhadap total belanja, analisis belanja operasi, serta analisis belanja perfungsi, dan analisis efisiensi belanja. Penelitian ini sebatas mengetahui besarnya efisiensi anggaran belanja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
1.4 Tujuan Penulisan Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka tujuan dari penulisan ini adalah - mengetahui kinerja anggaran belanja pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk tahun 2013 dan 2014.
8
1.5 Manfaat Penulisan Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 1. Bagi Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta a
Hasil penelitian ini mampu memberikan informasi mengenai kinerja anggaran belanja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014.
b
Hasil penelitian ini mampu dijadikan evaluasi bagi Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mengenai kinerja anggaran belanja untuk tahun yang akan datang.
2. Bagi akademik -
Hasil penelitian ini memberikan gambaran dan informasi mengenai analisis kinerja anggaran belanja organisasi sektor publik.
3. Bagi pihak lain -
Hasil penelitian ini mampu digunakan sebagai referensi dalam melakukan analisis kinerja anggaran belanja organisasi sektor publik.
1.6 Kerangka Penulisan BAB 1 Pendahuluan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja dari anggaran salah satunya anggaran belanja, apakah telah efisien dan efektif. Munculnya pertanyaan terkait penggunaaan dana yang masyarakat berikan melalui pajak
9
apakah telah digunakan secara baik untuk kepentingan publik merupakan pertanyaan yang wajar karena melihat banyaknya praktik korupsi dikalangan pemerintah. Masyarakat yang modern juga semakin sadar akan transparansi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap penggunaan dana. yang menjadi sorotan publik adalah belanja yang rentan akan penyalahgunaan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis anggaran belanja. BAB II Gambaran Umum Penelitin ini dilakukan didinas pendidikan kota Yogyakarta sebagai lembaga pemerintah yang secara otomatis melakukan kegiatan belanja. Dinas pendidikan merupakan lembaga pemerintah yang berwenang untuk mengurus kegiatan
pendidikan
dan
meningkatkan
kualitas
pendidikan
dikota
Yogyakarta. Mengungkapkan teori yang berkaitan dengan penelitian dan menggunakannya sebagai dasar dalam melakukan penelitian yaitu teori yang mendukung jalannya analisis data dan bagaimana cara menganalisis data sehingga mampu menghasilkan informasi yang tepat, akurat, dan mampu dipertanggung jawabkan. BAB III Analisis dan Pembahasan Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data laporan realisasi anggaran yang fokus dalam menganalisis anggaran belanja. Analisis ini didasarkan pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan berdasarkan pada buku maupun jurnal yang mendukung penelitian ini. dari penelitian ini diharapakan dapat mengetahui kinerja anggaran belanja dari
10
laporan realisasi anggaran apakah efisien dan efektif sesuai dengan harapan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menjawab pertanyaan masyarakat sebagai pemberi dana, bahwa dana yang mereka berikan dapat digunakan dengan efektif dan efisien, serta dapat digunakan sebagai pertanggung jawaban kepada publik. BAB IV Kesimpulan dan Saran Menyimpulkan hasil dari analisis yang telah dilakukan dengan memberikan pendapat terkait dengan kinerja anggaran belanja. Pendapat ini tentunya didasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan, kesimpulan yang diberikan benar – benar berdasarkan dengan fakta yang ada. Mampu memberikan saran baik kepada pemerintah terkait dengan kesimpulan yang telah diambil sehingga mampu menjadikan alat evaluasi bagi masa yang akan datang.
11
