BAB I PENDAHULUAN
I.1.
Latar Belakang Sejak bergulirnya era reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998,
Polri sebagai salah satu organ pemerintahan dan alat negara penegak hukum mengalami beberapa perubahan. Pergeseran paradigma pengabdian Polri yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat penguasa kearah pengabdian bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Arah kebijakan strategi Polri yang mendahulukan tampilan selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat adalah bahwa dalam setiap gerak langkah pengabdian anggota Polri baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdi bagi kepentingan masyarakat. Masyarakat banyak berharap Polri dapat mengemban tugasnya secara profesional, bermoral dan modern terutama dalam kapasitasnya sebagai ujung tombak proses penegakan hukum. Penanganan kasuskasus tindak pidana terutama yang menonjol selalu menjadi perhatian masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
Polri sebagai penegak hukum menjadi pusat sorotan dalam pembenahan reformasi birokrasi yang digulirkan oleh pemerintah. Secara khusus penelitian ini memberikan perhatian yang cukup serius terhadap penanganan kasus yang mencoreng stabilitas keamanan, sosial dan politik yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Kasus tersebut yaitu terjadinya pemukulan dan penganiayaan terhadap Ketua DPRD Sumatera Utara, Haji Aziz Angkat yang tewas dalam aksi unjuk rasa anarkhis pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) di gedung wakil rakyat provinsi tersebut pada tanggal 2 Februari 2009. Kasus unjuk rasa anarkhis tentang pembentukan Provinsi Tapanuli yang juga lebih dikenal publik dengan sebutan kasus “Protap”, merupakan suatu kasus yang menjadi perhatian publik tidak hanya di Sumatera Utara atau wilayah Indonesia saja, tapi sudah menyita perhatian internasional. Kasus tersebut menjadi atensi dari seluruh lapisan masyarakat dan bahkan hingga Presiden Republik Indonesia, sehingga dalam perkembangan kasus tersebut menimbulkan berbagai tuntutan dan tekanan terhadap jajaran Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara yang menanganinya. Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara dituntut untuk segera mengungkap secara tuntas peristiwa tersebut hingga ke aktor intelektualnya walaupun dengan berbagai kendala dan kesulitan yang dihadapi yang disebabkan oleh banyaknya tersangka pelaku dan beberapa faktor lain diantaranya minimnya alat-alat bukti yang ada serta minimnya dokumentasi dari pihak Poltabes Medan dan sekitarnya yang mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di gedung DPRD tersebut.
Universitas Sumatera Utara
Berbagai tekanan baik yang datang dari lingkungan internal kepolisian maupun lingkungan eksternal seperti masyarakat dan pemerintah juga memunculkan berbagai tantangan tertentu yang senantiasa memberikan tekanan juga dalam pencapaian kinerja personil di jajaran Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara. Karena merupakan kasus yang menjadi perhatian, tidak sedikit para personil yang menjalankan tugas ingin mengungkapkan keberhasilannya sehingga pada akhirnya yang bersangkutan akan mendapatkan reward dari pimpinan. Hal tersebut membutuhkan suatu pemikiran manajemen dan pengorganisasian yang cukup baik khususnya bagi pimpinan organisasi dalam hal ini Direktur Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara dalam menangani kasus yang menjadi prioritas dan atensi publik ini. Penanganan kasus tersebut, yang memang berada di bawah tekanan, pada awalnya berjalan kurang optimal. Dalam kurun waktu hampir seminggu setelah kejadian belum ada satu tersangkapun yang berhasil ditangkap serta belum ada alat bukti yang berhasil didapat guna menangkap para tersangka. Satu-satunya alat bukti “petunjuk” adalah hasil rekaman yang didapatkan para petugas lapangan dari kesatuan intelijen yang juga minim. Kebanyakan dari bukti visual tersebut bahkan berupa gambar atau photo yang hanya memperlihatkan keberadaan orang-orang para calon tersangka di dalam ruangan sidang gedung DPRD tanpa ada bukti visual yang menggambarkan perbuatan para pelaku tersebut di dalam gedung. Dengan berbekal photo calon tersangka, para personil Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara yang juga bergabung dengan personil Satuan Reserse Kriminal Poltabes Kota Medan saling berlomba untuk menangkap orang yang ada
Universitas Sumatera Utara
dalam gambar tersebut walaupun belum pasti apakah ada alat bukti lain yang mendukung sangkaan terhadap orang tersebut. Pergerakan tersebut juga dilakukan tanpa ada koordinasi antar personil lainnya sehingga seringkali terjadi beberapa orang personil mencari calon tersangka yang sama, namun yang lain dibiarkan. Perhatian para personil juga hanya terfokus kepada orang atau calon tersangka. Tidak seorangpun yang berupaya untuk melakukan pencarian terhadap barang bukti yang digunakan walaupun photo barang bukti tersebut ada seperti: peti mati, angkutan kota yang digunakan serta spanduk-spanduk yang digunakan. Dengan kata lain, semua pergerakan yang dilakukan anggota personil yang tergabung dalam Surat Perintah Kapolda Sumut No. Pol: SP-SIDIK/153/II/2009/Dit Reskrim tersebut tidak terkoordinasi dengan baik. Perubahan ke arah yang lebih baik dirasakan setelah menginjak minggu kedua dengan diadakannya evaluasi secara rutin yang juga sekaligus proses pertukaran informasi yang dilakukan setiap hari. Selain itu juga dibentuk beberapa tim kerja dengan target yang telah ditetapkan masing-masing baik dalam rangka mengejar dan menangkap tersangka maupun mencari alat bukti-alat bukti yang lain serta dibentuk juga khusus tim pemeriksa. Untuk mendukung kegiatan tersebut dibentuk juga tim pendukung yang lain diantaranya adalah tim yang menangani pelacakan dengan menggunakan teknologi Informasi (tim IT), tim penyusun administrasi, tim pelacak aliran dana, tim pendukung logistik serta tim koordinasi dengan pihak Kejaksaan guna melancarkan proses perkara tersebut.
Universitas Sumatera Utara
Meskipun telah dibentuk tim kerja dengan target masing-masing, namun masih ada kendala yang dirasakan khususnya dari tim kerja yang bertugas melaksanakan pengungkapan dan penangkapan para tersangka. Para personil yang termasuk dalam tim kerja yang dibentuk merupakan kolaborasi antara berbagai satuan di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara yakni Satuan Tindak Pidana Umum, Satuan Tindak Pidana Ekonomi, Satuan Tindak Pidana Korupsi dan Satuan Tindak Pidana Tertentu serta dibantu oleh beberapa personil dari Satuan Reserse Kriminal Poltabes Kota Medan sehingga benar-benar memberikan keragaman motivasi. Hal tersebut sangat rentan akan timbulnya konflik antar individu dalam tim kerja yang lebih dikarenakan para personil tersebut mengedepankan ego masingmasing individu. Keadaan tersebut tentunya akan menghambat jalannya proses penanganan perkara terutama dalam hal kecepatan pengungkapan kasus yang akhirnya akan memperburuk kinerja dan citra Polisi di mata masyarakat. Penanganan kasus unjuk rasa anarkis pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli merupakan titik berat dari tugas pokok fungsi reserse khususnya jajaran Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara pada awal tahun 2009. Namun demikian, berkat upaya yang dilaksanakan secara maksimal serta adanya perubahan manajerial yang dilakukan, pada akhirnya, hasil yang ditunjukkan oleh kerja keras para personil yang terlibat dalam penanganan kasus ini cukup menggembirakan dan bahkan mendapatkan pujian baik dari pimpinan Polri maupun dari masyarakat. Hasil yang dicapai cukup memuaskan, tercatat dalam waktu satu bulan sebagaimana yang
Universitas Sumatera Utara
ditargetkan pimpinan Polri, sebanyak 70 (tujuh puluh) orang tersangka berhasil ditangkap dan selanjutnya diproses sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
I.2.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan
masalah penelitian sebagai berikut: 1. Sejauhmana pengaruh komunikasi, dan tim kerja terhadap kinerja personil di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara, khususnya dalam penanganan kasus tindak pidana unjuk rasa anarkhis pembentukan Provinsi Tapanuli? 2. Sejauhmana pengaruh komunikasi antar personil di dalam tim kerja terhadap penyelesaian konflik internal? 3. Sejauhmana pengaruh komunikasi antar tim kerja terhadap kecepatan pengungkapan perkara dalam kasus unjuk rasa anarkhis pembentukan Provinsi Tapanuli?
I.3.
Tujuan Penelitian Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komunikasi dan tim kerja terhadap kinerja personil di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara Khususnya dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Unjuk Rasa Anarkhis Pembentukan Provinsi Tapanuli.
Universitas Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komunikasi antar personil di dalam tim kerja terhadap penyelesaian konflik internal. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komunikasi antar tim kerja terhadap kecepatan pengungkapan perkara dalam kasus unjuk rasa anarkhis pembentukan Provinsi Tapanuli.
I.4.
Manfaat Penelitian Manfaat dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya peningkatan
dalam
merencanakan
kinerja
pelayanan
upaya kepada
yang
berkelanjutan
masyarakat
dalam
melalui kerangka
mendapatkan public trust yang lebih baik. 2. Sebagai menambah khasanah penelitian bagi Program Studi Magister Ilmu Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 3. Sebagai menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang ilmu Manajemen
Sumber
Daya
Manusia,
khususnya
mengenai
pengaruh
komunikasi dan tim kerja terhadap kinerja personil di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara. 4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama di masa yang akan datang.
Universitas Sumatera Utara
I.5.
Kerangka Berpikir Dalam suatu organisasi, komunikasi memiliki peran penting terutama dalam
membentuk organisasi yang efektif. Untuk mengoptimalkan peran komunikasi dalam organisasi memang harus dipahami cara-cara dan jenis komunikasi, baik dengan bawahan, rekan kerja maupun dengan atasan. Kreitner dan Kinicki (2005), menyatakan bahwa “Komunikasi merupakan pertukaran informasi antar pengirim dan penerima, dan kesimpulan (persepsi) makna antara individu-individu yang terlibat”. Menurut Sopiah (2008), bahwa “Komunikasi adalah sebagai proses penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima, baik secara lisan, tertulis maupun menggunakan alat komunikasi”. Bentuk komunikasi terapan yang sering ditemui dalam organisasi publik pada umumnya merupakan bentuk komunikasi yang sentralistik, artinya segala komunikasi dikendalikan oleh atasan. Pimpinan dalam hal ini akan bertindak sebagai orang pertama yang memberi informasi, sedangkan anak buah tinggal menjadi pelaksana. Kondisi semacam ini menempatkan pimpinan sebagai satu-satunya orang yang menguasai informasi (Sulistiyani dan Rosidah, 2009). Keberhasilan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan tidak terlepas dari kemampuan pegawai tersebut berkomunikasi dengan atasan ataupun dengan rekan kerja. Dalam suatu tim kerja, komunikasi antar anggota sangat menuntut adanya komunikasi secara terbuka dan jujur, sehingga tim kerja dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal (Sopiah, 2008).
Universitas Sumatera Utara
Robbins (2007) menyatakan bahwa “Tim kerja adalah kelompok di mana individu menghasilkan tingkat kinerja yang lebih besar daripada jumlah masukan individu tersebut”. Suatu tim kerja membangkitkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi. Upaya-upaya individu tersebut akan menghasilkan suatu tingkat kinerja yang lebih besar daripada jumlah masukan individu tersebut (Sopiah, 2008). Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkannya tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap pegawai yang terlibat di dalam suatu organisasi harus mampu menunjukkan kinerja yang terbaik. Rivai (2006) menyatakan bahwa “Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral atau etika”. Menurut Byars dan Rue (2000) bahwa “Kinerja adalah hasil upaya seseorang yang ditentukan oleh kemampuan karakteristik individu terhadap perannya dalam pekerjaan yang dilakukannya”. Dari pengertian di atas, maka kinerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja. Informasi tentang tinggi rendahnya kinerja seorang pegawai tidak dapat diperoleh
Universitas Sumatera Utara
begitu saja, tetapi diperoleh melalui proses yang panjang, yaitu proses penilaian kinerja pegawai yang disebut dengan istilah performance appraisal. Dari uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka berpikir hipotesis pertama sebagai berikut: Komunikasi Kinerja Pegawai Tim Kerja
Gambar I.1. Kerangka Berpikir Hipotesis Pertama Menurut Sopiah (2008), komunikasi dapat dibedakan atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu komunikasi antar individu (personil), komunikasi dalam kelompok (tim kerja), dan komunikasi keorganisasian. Komunikasi antar sesama individu (personil) dalam tim kerja biasanya digunakan untuk mempermudah terjadinya koordinasi diantara anggota kelompok sehingga tidak terjadi konflik di dalam pelaksanaan tugas diantara individu. Di samping itu dengan terjalinnya komunikasi yang baik antar tim kerja akan sangat membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Kemampuan yang dimiliki dari anggota tim kerja sangat dibutuhkan agar dapat bekerja secara efektif. Pertama, Tim memerlukan orang-orang yang memiliki keahlian teknis. Kedua, tim memerlukan orang-orang dengan keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan untuk mampu mengidentifikasi masalah, membangkitkan alternatif, mengevaluasi alternatif dan membuat pilihan
Universitas Sumatera Utara
yang kompeten. Akhirnya tim juga memerlukan orang-orang yang memiliki keterampilan mendengarkan dengan baik, memberikan umpan-balik, mampu menyelesaikan konflik dan keterampilan dalam hubungan antar pribadi (Sopiah, 2008). Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan kerangka berpikir untuk hipotesis kedua adalah:
Komunikasi Antar Personil
Penyelesaian Konflik Internal
Gambar I.2. Kerangka Berpikir Hipotesis Kedua Sebagai salah satu organ pemerintah yang mengemban tugas di bidang penegakan hukum, Polri telah memfokuskan diri untuk senantiasa menjaga profesionalitas dalam penanganan perkara. Sebagaimana disebutkan dalam visi dan misi Polri yang tertuang dalam Grand Strategi Polri 2005-2025 yang disahkan dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/360/VI/ 2005 tanggal 10 Juni 2005 dalam salah satu misi Polri adalah: “Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, HAM, keadilan dan kepastian hukum”. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa salah satu indikator keberhasilan kinerja dari Polri adalah di bidang penegakan hukum yakni proses penanganan tindak pidana yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, HAM, keadilan dan kepastian hukum.
Universitas Sumatera Utara
Untuk mewujudkan profesionalitas dalam penegakan hukum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, maka Polri telah merumuskan aturan-aturan teknis dalam menangani suatu perkara pidana yang tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 12 Tahun 2009 yang salah satunya mengatur tentang waktu atau kecepatan penanganan perkara pidana. Di samping itu, kecepatan penangan perkara merupakan indikator yang dapat dirasakan langsung dan nyata oleh masyarakat yang dilayani oleh Polri. Tidak sedikit dari kalangan masyarakat yang langsung memberikan penilaian kinerja secara keseluruhan terhadap kinerja Polri hanya dengan kecepatan dalam pelayanan dan penanganan suatu perkara pidana. Kecepatan pengungkapan atau penanganan perkara memang bukan satusatunya bahan penilaian terhadap kinerja Polri, masih ada unsur lain sebagai bahan penilaian antara lain adalah: transparansi, akuntabilitas dan kemudahan dalam pelayanan yang sering dikaitkan dengan biaya dalam pelayanan. Sehingga dalam kaitan studi kasus tentang penanganan perkara pidana unjuk rasa anarkhis pembentukan Provinsi Tapanuli yang mengakibatkan meninggalnya Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara yakni (alm) Ir. Abdul Aziz Angkat, kecepatan pengungkapan perkara merupakan salah satu unsur penilaian terhadap kinerja Polri khususnya Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara yang menangani secara langsung perkara ini.
Universitas Sumatera Utara
Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini untuk hipotesis ketiga adalah sebagai berikut:
Komunikasi Antar Tim Kerja
Kecepatan Pengungkapan Perkara
Gambar I.3. Kerangka Berpikir Hipotesis Ketiga
I.6.
Hipotesis Berdasarkan kerangka berpikir, maka dihipotesiskan sebagai berikut: 1. Komunikasi,
dan
tim
kerja
berpengaruh
terhadap
kinerja
personil
di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara, khususnya dalam penanganan kasus tindak pidana unjuk rasa anarkhis pembentukan Provinsi Tapanuli. 2. Komunikasi antar personil di dalam tim kerja berpengaruh terhadap penyelesaian konflik internal. 3. Komunikasi antar tim kerja berpengaruh terhadap kecepatan pengungkapan perkara dalam kasus unjuk rasa anarkhis pembentukan Provinsi Tapanuli.
Universitas Sumatera Utara
