BAB 2 PERENCANAAN DAN INDIKATOR KINERJA

BAB 2 PERENCANAAN DAN INDIKATOR KINERJA 2.1 Rencana Strategis Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 bahwa setiap Daerah wajib menetapkan Rencana Stratejik (RENSTRA) dan RPJMD yang merupakan Dokumen rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah. Dimana Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran merupakan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah Rencana Stratejik (RENSTRA) merupakan pedoman yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Seiring dengan itu Pemerintah daerah pun diharuskan menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintahannnya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kedudukan perencanaan pembangunan daerah begitu sangat penting dan harus disusun secara sistematis, terarah, terukur, terpadu menyeluruh dan tanggap atas perubahan yang merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakecholder dan menjawab tutunan dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global. UU Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

mengamanatkan

bahwa

Pemerintah

Kabupaten

wajib

menyusun

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang berpedomam pada RPJMD Propinsi serta memperhatikan RPJM Nasional. Dokumen perencanaan tersebut merupakan satu kesatuan dalam konstalasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Jangka Panjang 17

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2015 |

Kab. Banggai Kepulauan

Nasional. RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011-2016 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2013

sebagai dokumen

perencanaan manejerial komprehensif berfungsi sebagai dokumen perencanaan induk jangka menengah yang memuat visi, misi, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah kebijakan umum dan program pembagunan daerah dalam kurun waktu lima tahun.Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah untuk menciptakan sebuah tata good govermance, yaitu kepemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kepemimpinan daerah yang transparan dan akuntabel agar berbagai kebijakan yang diimplementasikan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. . RPJMD selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan dalam perjalanan waktu lima tahun kedepan, juga berfungsi sebagai dasar penilaian atas kinerja Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi alat kendali dan tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaporkan dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Selain dari pada itu, RPJMD digunakan juga sebagai landasan formal strategis dan operasional bagi penyusunan perencanaan pembangunan pemerintah daerah setiap tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2.1.1. Visi dan Misi Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut : Membangun Pemerintahan Yang Berkualitas, Adil, Demokratis dan Bersih Demi Terwujudnya Masyarakat Banggai Kepulauan yang Sejahtera dan Religius

18



Visi di atas mengandung pengertian dan kata kunci antara lain : 1.

Pemerintahan

yang

berkualitas,

dimaksudkan

bahwa

Penyelenggaraan

pemerintahan diharapkan berdasar atas standar pelayanan, standar pelaksanaan, standar kelayakan dalam mencapai indikator kepemerintahan secara maksimal. 2.

Adil, dimaksudkan bahwa Azas dalam pengambilan Kebijakan dan Strategi pelaksanaan kepemerintahan dan pembangunan memegang prinsip manajemen yang memperhatikan azas keadilan demi kepentingan seluruh masyarakat.

3.

Demokratis dan Bersih, dimaksudkan bahwa pelaksanaan kepemerintahan dan pembangunantetap bersinergi serta bermanfaat untuk masyarakat, melalui perwujudan pemerintahan yang akuntabel, berwibawa dan bermartabat.

4.

Sejahtera, dimaksudkan bahwa dampak dari segala kebijakan adalah mengangkat derajat hidup dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

5.

Religius, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat senantiasa dilandasidengan nilai- nilai agama dan moral. Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Banggai Kepulauan dalam 5 (lima) tahun

kedepan, maka Misi Kabupaten Banggai Kepulauan adalah : 1.

Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan tata kelolah pemerintahan, dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN.

2.

Meningkatkan pendidikan yang berkualitas, relavan, efesien dan efektif yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

3.

Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat.

4.

Mengembangkan struktur ekonomi berbasis pedesaan yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal.

5.

Meningkatkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

6.

Meningkatkan

kualitas kehidupan, peran perempuan, kesejahteraan

anak, dan

partisipasi pemuda dalam membangun. 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Dalam mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan dan sasaran. Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan Urusan Pemerintahan Daerah yangmenjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai 19



dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Perwujudan Misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan iniakan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.

MISI PERTAMA Meningkatkan Penegakan Supremasi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan, Dalam Rangka menjelmakan Pemerintahan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

TUJUAN

Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, efisien dan Akuntabel

1. Meningkatkan penanganan gangguan keamanan, ilegal loging dan pelanggaran peraturan perundangundangan 2. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur pemerintah daerah serta meningkatkan perencanaan pembangunan berdasarkan kajian akademis 3. Meningkatkan sistem pelaporan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

20



MISI KEDUA Meningkatkan Pendidikan yang berkualitas,relavan, efesien dan efektif yang dijangkau oleh seluruh masyarakat

TUJUAN Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia

SASARAN Meningkatkan kualitas Pelayanan Pendidikan

21



MISI KEEMPAT

TUJUAN

SASARAN

22

Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat

SASARAN

TUJUAN

MISI KETIGA

Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat.

Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

•Mengembangkan struktur ekonomi berbasis pedesaan yang mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal.

•Menumbuh-kembangkan perekonomian berbasis potensi lokal •Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam

•Meningkatkan kelompok usaha tani yang aktif untuk memajukan potensi pedesaan •Meningkatan produktifitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan •Setiap kecamatan memiliki pasar yang memadai untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan •Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam untuk mensejahterakan masyarakat Berdasarkan Kajian akademis



MISI KELIMA

•Meningkatkan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

•Membangun infrastruktur yang handal

TUJUAN SASARAN

MISI KEENAM TUJUAN SASARAN

23

•Seluruh pembangunan dilaksanakan sesuai RTRW Banggai Kepulauan untuk penanganan kawasan kumuh dan agropolitan yang ramah lingkungan •meningkatkan akses transportasi yang lancar, listrik, draenase dan sanitasi yang memadai

• Meningkatkan kualitas kehidupan, peran perempuan, kesejahteraan anak dan partisipasi pemuda dalam membangun.

• Meningkatkan Kualitas kehidupan dan partisipasi masyarakat

• Seluruh kecamatan memiliki pusat pelatihan untuk menciptakan lapangan kerja dan penurunan angka penganguran.



2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana instansi pemerintahan telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Pemerintah Daerah Tahun 2015 sesuai Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun Tentang Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2015. Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2015 ini bertujuan untuk memperoleh kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kiderja Utama 2015 disusun berdasarkan Proritas Pembangunan pada tahun 2015 yang sesuai dengan RPJMD 2011 – 2016: Adapun 6 (tujuh) prioritas pembagunan daerah tahun 2015 yaitu : 1) Meningkatkan penyediaan infrastruktur strategis; 2) Memantapkan pengembangan sumber daya manusia; 3) Menajamkan program dan kegiatan pembangunan desa untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja di perdesaan; 4) Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian,perkebunan, serta kelautan dan perikanan menuju minapolitan; 5) Mengembangkan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dengan membangun kerjasama dan kemitraan; 6) Memperluas kajian hasil kajian pusat-pusat inovasi dan pengembangan daerah dalam menghasilkan keunggulan daerah dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan; Penetapan Indikator Pemerintah Daerah Tahun 2015 mengacu pada IKU Tahun 2011 – 2016, RPJMD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 – 2016,Renstra SKPD dan Dokumen 24



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015. Penetapan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2015 No

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

1

2

3

4

5

%

100

Kasus

2

Pelanggaran

10

%

78.85

Orang

4

Dokumen

6

Laporan

15

Status

WTP

1.

2.

Meningkatkan 1. Penanganan Masalah Terkait Dengan Gangguan penanganan Keamanan gangguan keamanan, ilegal loging dan 2. Tertanganinya Kasus Ilegal Loging pelanggaran peraturan perundang- 3. Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan undangan Peraturan Perundang-undangan yang ditegakan Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur pemerintah daerah serta meningkatkan perencanaan pembangunan berdasarkan kajian akademis

1. Persentase Pejabat struktural yang memiliki sertifikat PIM 2. Jumlah PNS penerima bantuan pendidikan Stugas belajar/IPDN 3. Jumlah

Dokumen kajian untuk mendukung

perencanaan dan pengembangan wilayah 3.

4.

5.

Meningkatkan sistem pelaporan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

1. Jumlah

Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan

1. Angka Melek Huruf

%

97,04

2. APK SD / MI

%

101,5

3. APK SMP / MTs

%

97,5

4. APK SMA / MA

%

97,5

5. APM SD / MI

%

82,8

6. APM SMP / MTs

%

68,9

7. APM SMA / MA

%

47,3

1. Usia Harapan Hidup

Tahun

64,49

2. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup

Orang

25

3. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran

Orang

375

Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

25

LHE

SKPD yang

mendapat

nilai

akuntabilitas CC 2. Opini BPK terhadap LKD



hidup 4. Prevalensi gizi kurang

Orang

790

Orang

29.100

1. Jumlah kelompok tani pemula menjadi lanjut

Kelompok

90

2. Jumlah kelompok tani lanjut menjadi madya

Kelompok

1

Desa

100

- Kelapa dalam

Ha

200

- Cengkeh

Ha

50

- Kakao

Ha

50

- Pala

Ha

50

2. Produksi Perikanan tangkap

Ton

18.000

3. Produksi Rumput laut

Ton

650.000

4. Produksi budidaya perikanan

Ton

400

5. Produksi ubi banggai

Ton

3.146

6. Produksi talas jepang

Ton

250

7. Jumlah Populasi Sapi

Ekor

16.158

1. Jumlah Sarana Prasarana yang dibangun

Unit

6

%

8,6

3. PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000

Rp.Juta

1.096.887

4. PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha

Rp.Juta

1.883.955

5. Jumlah

kunjungan

masyarakat

miskin

ke

puskesmas 6.

Seluruh Desa memiliki kelompok usaha yang aktif memajukan potensi desanya

3. Jumlah desa yang memiliki kelompok nelayan dan pembudidayaan yang produktif 7.

8.

Meningkatan produktifitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan

Setiap

1. Jumlah dan ragam komoditi unggulan yang menerapakan teknologi unggul

kecamatan

memiliki pasar yang memadai meningkatkan

untuk laju

pertumbuhan ekonomi penurunan

2. Pertumbuhan PDRB

dan angka

kemiskinan

26



5. Persentase penduduk miskin 9

%

25,72

Kegiatan

4

Lokasi

2

Ha

115

1. Penataan kawasan sesuai peruntukannya

Kawasan

13

2. Penangaan Kawasan Kumuh

Kawasan

707

Ha

62,5

Km

59

M

1.870

3. Panjang Saluran drainase yang dibangun

M

20.000

4. Persentase desa yang teraliri listrik

%

60

kecamatan 1. Tingkat partisipasi angkatan kerja

%

75,83

Orang

89.630

%

3,9

Meningkatkan

1. Jumlah dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang

pengelolaan daya

sumber

alam

untuk

mensejahterakan

2. Jumlah Perlindungan Vegetasi Lokal di Taman

masyarakat

kehati

Berdasarkan

Kajian

akademis 10.

diterbitkan

3. Luas lahan kritis yang direhabilitasi untuk kelestarian hutan

Seluruh pembangunan dilaksanakan RTRW

sesuai Banggai

Kepulauan

yang

3. Area Terbuka Hijau

berbasis minapolitan dan agropolitan yang ramah lingkungan 11.

meningkatkan transportasi lancar,

akses 1. Panjang Jalan dalam kondisi baik yang listrik, 2. Panjang Saluran Irigasi yang didibangun

draenase dan sanitasi yang memadai

12.

Seluruh memiliki

pusat

pelatihan

untuk 2. Angkatan kerja yang bekerja

menciptakan lapangan kerja dan 3. Tingkat pengangguran Terbuka penurunan

angka

penganguran.

27



BAB 2 PERENCANAAN DAN INDIKATOR KINERJA

Recommend Documents