BAB 2
Perencanaan Kinerja 2.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018 Rencana Stategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2013 – 2018. Pembangunan subsektor kehutanan yang
tercantum dalam RPJMD Jawa Tengah dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas, yaitu : (1) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (2) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; (3) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan; (4) Program Pemberdayaan Sumber Daya Hutan; (5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan. Untuk mendukung program diatas, maka telah ditetapkan visi, misi tujuan/sasaran kebijakan pembangunan
kehutanan
Provinsi
Jawa
Tengah. RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Bab 2 berisi:
1. Rencana Strategis 2. Perencanaan Kinerja Tahun 2015
Jawa Tengah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/28 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2013–2018.
2.1.1 Visi Visi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah merupakan tujuan umum yang hendak dicapai dan merupakan komitmen Dinas Kehutanan untuk mewujudkan amanat konstitusi. Adapun visi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : “Pelayanan Terbaik Menuju Hutan Lestari untuk Kemakmuran Rakyat”
2.1.2. Misi Adapun Misi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai Visi tersebut adalah :
LKj IP , BAB II
8
1. Memantapkan perencanaan kehutanan Misi ini diarahkan untuk mewujudkan perencanaan yang lebih berkualitas, terpadu, fokus, transparan, tepat sasaran, sinergis, komprehensif, up to date dan akuntabel. 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan daerah aliran sungai Misi ini diarahkan untuk menjamin kecukupan hutan dan lahan yang berfungsi sebagai hutan pada setiap DAS sebesar minimal 30% dengan proporsi yang seimbang, mempertahankan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, mengurangi potensi gangguan terhadap hutan, mempertahankan kualitas dan kuantitas hutan dan sumber mata air, menangani lahan kritis dan mengurangi erosi. 3. Meningkatkan produktivitas sumber daya hutan dan pengolahan hasil hutan Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas tegakan melalui penyediaan benih dan bibit unggul kehutanan, meningkatkan unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan lestari, meningkatkan nilai tambah produk hasil hutan kayu dan bukan kayu termasuk jasa lingkungan. 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kehutanan
Misi ini diarahkan untuk
meningkatkan kapasitas SDM, struktur organisasi dan sarana prasarana bagi aparatur, pelaku usaha kehutanan, petani hutan dan masyarakat sekitar hutan
2.1.3. Tujuan Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan kehutanan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas konservasi tanah dan air pada Daerah Aliran Sungai 3. Meningkatkan konservasi alam dan menurunkan potensi gangguan terhadap hutan 4. Meningkatkan produktivitas sumber daya hutan dan lahan 5. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan
LKj IP , BAB II
9
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan
MISI 1. Memantapkan perencanaan kehutanan
Tabel 2.1 Matrik Hubungan antara Misi dan Tujuan TUJUAN INDIKATOR 1.
Meningkatkan kualitas perencanaan kehutanan
1.1
Meningkatnya kapasitas kelembagaan Aparatur
1.2
Terkendalinya proses pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan di unit/lokasi pengelolaan kawasan hutan Tersedianya data dan informasi kehutanan
1.3
MISI 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan daerah aliran sungai
TUJUAN 2.
2.1 Luas hutan dan lahan kritis Meningkatkan kualitas termasuk hutan mangrove yang dan kuantitas direhabilitasi secara vegetatif konservasi tanah dan air 2.2 Rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran kritis termasuk hutan mangrove Sungai secara Sipil teknis
3.
3. Meningkatkan produktivitas sumber daya hutan dan pengolahan hasil hutan
INDIKATOR
4.
5.
Meningkatkan konservasi alam dan menurunkan potensi gangguan terhadap hutan
3.1
Meningkatkan produktivitas sumber daya hutan dan lahan
4.1
Jumlah benih/bibit berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat
4.2
Luas hutan yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman bawah tegakan
Mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan
5.1
Terkendalinya perijinan IUPHHK
5.2
Jumlah Unit Pengelolaan hutan dan IKM Kehutanan yang bersertifikasi
Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan konservasi dan KHDTK
3.2 Jumlah jenis Tumbuhan dan satwa liar yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara terkendali
5.3 Jumlah diversifikasi usaha pengolahan hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan 5.4 Meningkatnya pengendalian pemanfaatan hasil hutan di 35 kab/kota untuk menjamin kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
LKj IP , BAB II
10
4.
Meningkatkan kapasitas kelembagaan kehutanan
6.
7.
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan
Meningkatnya kapasitas kelembagaan Aparatur
6.1
Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat sekitar hutan
6.2
Unit usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar hutan yang telah berkembang
6.3
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat di bidang kehutanan
7.1
Meningkatnya kompetensi pegawai
7.2
7.3
Meningkatnya Jumlah Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dan dikendalikan Terpenuhi dan terpeliharanya fasilitas kebutuhan perkantoran, sarana dan prasarana
2.1.4. Indikator Kinerja Utama Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka ditetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD pada urusan kehutanan yang wajib diupayakan pencapaiannya oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut : 1. Lahan kritis yang direhabilitasi sebesar 5% per tahun dari luas lahan kritis kondisi tahun 2013 2. Luas hutan yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman bawah tegakan seluas 10.000 ha per tahun 3. Jumlah unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang memiliki sertifikat/ SVLK pada tahun 2018 sebanyak 18% dari jumlah unit yang ada 4. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB tahun 2018 sebesar 0,93% 5. Dokumen perencanaan yang disusun disinkronisasi dan dikendalikan sebanyak 10 dokumen per tahun, 6. Pertimbangan teknis dalam proses pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan yang terlayani sebanyak 100% 7. Kawasan konservasi yang meningkat kualitas pengelolaannya sebanyak 45% dari jumlah kawasan konservasi yang ada 8. Jumlah unit pengelolaan hutan yang potensi gangguan keamanannya menurun sebanyak 5 unit per tahun 9. Unit usaha masyarakat di sekitar hutan yang berkembang sebanyak 50% LKj IP , BAB II
11
Tabel 2.2 Matrik Hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan 1 1. Meningkatkan kualitas 1. perencanaan kehutanan
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Konservasi Tanah dan Air pada Daerah Aliran Sungai
2.
Sasaran 2 Terwujudnya perencanaan kehutanan yang berkualitas
Meningkatnya kualitas dan kuantitas konservasi tanah dan air pada Daerah Aliran Sungai Prioritas
Indikator Kinerja Utama 3 1. Dokumen perencanaan yang disusun disinkronisasi dan dikendalikan 2. Persentase pertimbangan teknis dalam proses pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan yang terlayani 3. Persentase lahan kritis yang direhabilitasi
3. Meningkatkan Konservasi Alam dan Menurunkan Potensi Gangguan Terhadap Hutan
3. Meningkatnya konservasi alam dan menurunnya potensi gangguan terhadap hutan
4. Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Hutan dan Lahan
4. Meningkatnya produktivitas sumber daya hutan dan lahan
5. Mengoptimalkan Pemanfaatan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan
5. Optimalnya pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan
7. Persentase unit pengelolaan hasil hutan yang memiliki sertifikat/ SVLK” 8. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
6. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kesejahteraan Masyarakat di Sekitar Hutan
6. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kesejahteraan petani hutan dan masyarakat di sekitar hutan
9. Persentase unit usaha masyarakat di sekitar hutan yang berkembang
LKj IP , BAB II
4. Jumlah unit pengelolaan hutan yang potensi gangguan keamanannya menurun 5. Persentase jumlah kawasan konservasi meningkat kualitas pengelolaannya. 6. Luas hutan yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman bawah tegakan
12
2.1.5. Program Untuk mengimplementasikan pengelolaan hutan kebijakan yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa tengah tahun 2013-2018 sebagaimana tersebut di atas, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun program dan kegiatan dakam pembangunan kehutanan 2013-2018 sebagai berikut: a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan b. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dan Lahan c. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan d. Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan
2.1.6. Kegiatan Pada tahun 2015, kegiatan yang ingin diwujudkan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah adalah: a. Rehabilitasi dan penanganan DAS b. Pengembangan Hutan Rakyat dan Aneka Usaha Kehutanan c. Bantuan Bibit dan Pengembangan Budidaya Tanaman Kehutanan d. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan e. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau f. Pengembangan Jasa Lingkungan g. Pemantapan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan dan Pemanfaatan Hutan h. Pengembangan Pengelolaan Hasil Hutan, Pemasaran Hasil Hutan dan Restrukturisasi Industri Kehutanan. i. Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wilayah I j. Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Hasil Hutan di BPPHH Wilayah II k. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kehutanan. l. Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Pengelolaan Hutan m. Inventarisasi Hutan dan Pengembangan Informasi Sumber Daya Hutan n. Pembangunan Daerah Penyangga Kawasan Konservasi dan Pengendalian Pengelolaan Hutan Lindung. o. Pengembangan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). LKj IP , BAB II
13
p. Perlindungan dan Pengamanan Hutan q. Pengendalian Flora Fauna dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kehutanan r. Rehabilitasi Pengelolaan dan Pengamanan tahura KGPAA Mangkunegoro s. Pengembangan Kebun Raya Baturraden t. Pengembangan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah telah menyusun dokumen perjanjian kinerja tahun 2015 yang telah ditandatangani Kepala Dinas Kehutanan dan Gubernur Jawa Tengah sebagai suatu dokumen perjanjian kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Perjanjian Kinerja tersebut mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja dan Target kinerja dan alokasi anggaran tahun 2015. Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 No. 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
2
3
4
1.
Terwujudnya Perencanaan Kehutanan yang Berkualitas
1.
2.
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Konservasi tanah dan Air pada Daerah Aliran Sungai Prioritas
2.
3.
Meningkatnya Produktivitas Sumber Daya Hutan dan Lahan
3.
4.
Terjaganya produktivitas industri primer hasil hutan kayu dan jasa lingkungan
1. 2. 3.
LKj IP , BAB II
Jumlah perencanaan kehutanan Kab/Kota dan pengelola kawasan hutan yang selaras dengan Provinsi Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Jumlah Produksi hasil hutan: Kayu yang bersertifikat Non kayu (Pinus, Damar, Kayu Putih) Tanaman bawah tegakan hutan (tanaman pangan dan emponempon) Jumlah produksi hasil hutan kayu dari industri primer Jumlah lokasi pemanfaatan air dan wisata alam Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
10 dokumen
5%
235.000 M3 53.700 Ton 1.000 Ha
1.470.000 M3 2 Lokasi 0,63 % (0,1%/thn)
14
1
2
3 1.
5.
6.
Meningkatnya Konservasi Alam dan Menurunkan Potensi Gangguan Terhadap Hutan
2.
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Kehutanan dan Kesejahteraan Petani Hutan dan Masyarakat di Sekitar Hutan
1.
LKj IP , BAB II
2.
4
Jumlah kawasan konservasi yang dikelola secara profesional Jumlah sarana prasarana, SDM dan kelembagaan pengendalian gangguan terhadap hutan: - Sarpras : (Alat damkarhut) - SDM : (org) - Kelembagaan
5% (2 unit/th)
Jumlah kelompok peduli kelestarian hutan Rata-rata pendapatan masyarakat petani hutan
10 Kelompok
1 Paket 150 Orang 5 Kelompok
Rp. 1.200.000,/KK (1 tahun)
15
