BAB II PERENCANAAN KINERJA

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014

BAB II PERENCANAAN KINERJA Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan Bab II Perencanaan Kinerja : SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang A. Instrumen guna mendukung berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 pengelolaan kinerja (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan B. Rencana Strategis memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis C. Program untuk Pencapaian harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif Sasaran sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta .D. Rencana Kinerja Tahunan 2014 dapat mencapai hasil yang optimal. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam E. Perjanjian/ Penetapan kinerja kerangka sistem pembangunan nasional, maka seluruh Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 tahunan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan RPJPD Kabupaten Cilacap 2005-2025 dengan Perda Nomor 23 Tahun 2008 dan RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013. A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian bagi Kabupaten Cilacap. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah : 1. SIMDA Keuangan

Pemkab Cilacap sudah menerapkan aplikasi Simda Keuangan sejak TA 2014. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Output aplikasi ini antara lain: 1) Penganggaran Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2) Penatausahaan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainya. 3) Akuntansi dan Pelaporan Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Arus Kas dan Neraca Laporan Realisasi Anggaran), Pertanggungjawaban dan Penjabarannya.

19


Gambar 2.1 Aplikasi Simda Keuangan 2. SIM Pelaporan Pembangunan Daerah Aplikasi membantu dalam pengendalian terhadap pelaksanaan fisik keuangan kegiatan khususnya kegiatan belanja langsung SKPD serta pengadaan barang dan jasa dapat dipantau secara realtime oleh SKPD. Adapun data diinput setiap bulan paling lambat tanggal 5 sebagai laporan pelaksanaan fisik dan keuangan pada masing-masing SKPD. Gambar 2.2. Aplikasi SIM Pelaporan Pembangunan Daerah

20


3. Program Aplikasi SIMDA Barang M ilik Daerah (BMD) Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. Output aplikasi ini antara lain : 1) Perencanaan Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.

2) Pengadaan Daftar Hasil Pengadaan,Daftar Hasil Pemeliharan Barang, dan Daftar Kontrak Pengadaan. 3) Penatausahaan Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang. 4) Penghapusan SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan, Daftar Barang yang Dihapuskan

5) Akuntansi Daftar Barang yang masuk Neraca (Intracomptable), Daftar Barang Extra Comptable, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.

4. Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)

Gambar 2.4 Login Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)

Gambar 2.3 Aplikasi Pelaporan Pembangunan

Gambar 2.5 SIM Puskesmas (SIMPUS)

21

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) mulai digunakan pada tahun 2008 guna menunjang manajemen kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dan UPT Puskesmas. Pengembangan SIKDA saat ini akan difokuskan pada integrasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) merupakan fasilitas untuk mencatat dan mengolah data hasil kegiatan program Puskesmas, Sistem Informasi Manajemen Program (SPTP) merupakan fasilitas untuk mencatat dan mengolah data hasil kegiatan program di Dinas Kesehatan (tingkat Kabupaten), Sistem Informasi Manajemen Obat (SIMO) merupakan fasilitas untuk mencatat dan memonitor stok obat, serta Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA) merupakan fasilitas untuk mencatat dan mengolah data pegawai yang ada di Dinas Kesehatan dan UPT Puskesmas. Manfaat dari pelayanan kesehatan SIMPUS berbasis website :

1. Bagi Masyarakat. a. Pelayanan kesehatan menjadi cepat dan efisien. Pelayanan kesehatan menggunakan teknologi informasi akan mempercepat pelayanan karena setiap unit saling terhubung dengan komputer sehingga alur pasien berobat langsung terdeteksi ke setiap unit. b. Pasien tidak direpotkan dengan kartu berobat. Setiap pasien yang akan berobat idealnya harus membawa kartu berobat agar di tempat pelayanan kesehatan mempermudah pencarian rekam medisnya. Dengan menggunakan SIMPUS pasien bisa langsung dicari dengan cepat sehingga pelayanan bisa cepat, cermat dan terdokumentasi dengan baik. 2. Bagi Pemerintah.

a. Secara Epidemiologi penyebaran penyakit dapat diakses pada setiap saat. Dalam SIMPUS Online dapat diketahui peta penyebaran penyakit perwilayah yang mempermudah dalam intervensi program kesehatan di daerah dengan kasus tertentu. b. Pengeluaran Obat dapat diakses secara cepat pada setiap saat, di setiap unit. Dalam SIMPUS ini juga termonitor jumlah pengeluaran obat dan stok obat di setiap unit pelayanan hal ini memudahkan pengawasan obat dari tingkat UPT. Puskesmas dan tingkat kabupaten. c. Dapat mengetahui kunjungan pasien di UPT. Puskesmas dan unit-unit lainnya dan menurut jenis kelompoknya. d. Jumlah tenaga setiap UPT Puskesmas dengan mudah dapat dilihat dalam SIMKA. e. Output Laporan sesuai kebutuhan program.

5. SIM Kepegawaian

Gambar 2.6. Aplikasi SIM Kepegawaian

22

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 6. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenbangda)/e-Planning Secara garis besarnya keberlangsungan pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dari sistem perencanaan yang baik, karena semua pelaksanaan kegiatan harus diawali dari perencanaan. Untuk lebih efisien dan efektifnya pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Cilacap, maka Bappeda Kabupaten Cilacap telah melaksanakan sistem perencanaan dengan SIMRENBANGDA yang dimulai dari Musrenbang Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Penyusunan Rancangan Renja SKPD, Penyusunan RKPD sampai dengan penyusunan KUA–PPAS yang mudah diakses oleh publik dengan cara digital. Selama ini kegiatan perencanaan masih dilaksanakan secara konvensional atau manual. Dengan sistem manual ternyata banyak kelemahan-kelemahan yang muncul diantaranya lamanya waktu dalam melakukan pengolahan data sehingga timbul masalah keterlambatan dalam penyajian informasi, kurang akuratnya dokumen bila perlukan perubahan sewaktuwaktu, serta dokumentasi yang lemah dan tidak berstruktur sehingga sulit melakukan pencarian kembali sewaktu-waktu dibutuhkan. Diharapkan dengan diterapkannya perencanaan secara SIMRENBANGDA, maka akan dapat mengatasi segala persoalan tersebut, juga diharapkan dapat dilaksanakan efisiensi penggunaan anggaran, peningkatan kepasitas kinerja, akuntabilitas aparatur dan dapat mencegah terjadinya korupsi serta yang terpenting dapat meningkatkan kualitas pelayanan Gambar 2.7. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenbangda)/ ePlaning publik di Kabupaten Cilacap. Manfaat yang bisa diperoleh dengan pelaksanaan SIMRENBANGDA, antara lain: 1. Penyusunan hasil Musrenbang, Renja KPD, RKPD, KUA-PPAS lebih terstruktur dan efektif. 2. Perbaikan penyusunan Musrenbang Kecamatan, Renja SKPD, RKPD dan KUA-PPAS yang diukur dengan kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan secara teknis. 3. Proses penyusunan Musrenbang Kecamatan, Renja SKPD, RKPD dan KUA-PPAS lebih efisien dari segi biaya, waktu maupun biaya sumber daya manusia. 4. Pengendalian, kontrol dan pengawasan terhadap kegiatan SKPD sejak mulai penyusunan perencanaan yang lebih cepat dan lebih baik. 5. Mengurangi penyimpangan praktek pengangaran yang akan timbul kemudian hari. 6. Semua data perencanaan dapat tersusun rapi tidak berantakan. 7. Pelaksanaan proses penyusunan perencanaan lebih transparan, akuntabel dan dapat diakses oleh publik. Pelaksanaan SIMRENBANGDA secara efektif dilaksanakan dimulai Tahun Anggaran 2015 untuk menyusun Perencanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016. Sosialisasi sudah dilakukan padaTahun 2014 kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Aplikasi SIM Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENBANGDA) ini berjalan dengan menggunakan web browser dan tidak perlu menginstal lebih dahulu, sehingga dapat 23

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 digunakan kapanpun dan dimanapun dengan perangkat apapun baik menggunakan komputer (PC), laptop, netbook ataupun tablet asalkan terkoneksi dengan jaringan internet.

B. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis (RENSTRA) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, karena dengan adanya rencana strategis akan membantu para Kepala Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Pemerintah Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi Pemerintah Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Rencana strategis Pemerintah Kabupaten Cilacap dimanifestasikan dalam bentuk dokumen RPJMD Tahun 2012-2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013, mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diuraikan dalam bab ini, sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2014 beserta program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan tersendiri dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014.

1. VISI DAN MISI KABUPATEN CILACAP Visi Pemerintah Kabupaten Cilacap yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Cilacap terpilih periode tahun 2012-2017 adalah

VISI

“Menjadi Kabupaten Cilacap yang Sejahtera Secara Merata”

MISI

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Cilacap ditetapkan misi sebagai berikut:

1) 2)

3) 4)

5)

6)

Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mewujudkan Demokratisasi dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemerintahan yang Bersifat Entrepreneur, Profesional dan Dinamis Mengedepankan Prinsip Good Governance dan Clean Government. Meningkatkan dan Memperbaiki Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Meningkatkan Derajat Kesehatan Individu dan Masyarakat. Mengembangkan Perekonomian yang Bertumpu pada Pengembangan Potensi Lokal dan Regional Melalui Sinergi Fungsi-Fungsi Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Perdagangan, Industri dan dengan Penekanan pada Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Penciptaan Lapangan Kerja. Memberdayakan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, Membangun dan Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal. Memeratakan dan Menyeimbangkan Pembangunan Secara Berkelanjutan Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dengan Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam Secara Rasional, Efektif dan Efisien.

24

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah pernyataanpernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi; melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Rumusan tujuan yang dijabarkan dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cilacap sebagaimana berikut.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab Cilacap Tahun 2012-2017 menurut Misi Kab Cilacap

Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan 1.1

1.2

Sasaran

Meningkatkan Kualitas SDM

Meningkatkan Ketakwaan kepada Tuhan YME

1 2

Meningkatnya indeks pembangunan manusia Meningkatnya kemampuan baca-tulis dan tingkat pendidikan masyarakat

3 4

Lestari dan berkembangnya nilai – nilai budaya Meningkatnya partisipasi pemuda dalam berbangsa dan bernegara

5

Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat

6

Meningkatnya produktivitas masyarakat

7 8

Meningkatnya peran perempuan Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk

9

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan

10

Meningkatnya aspek ke-beragama-an (dimensi ketakwaan) sumber daya manusia Cilacap

Misi 2: Mewujudkan Demokratisasi dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Penerintahan yang bersifat Entrepreneur, Profesional dan Dinamis Mengedepankan Prinsip Good Governance dan Clean Goverment. Tujuan 2.1

Meningkatkan kualitas Demokratisasi

2.2

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

3.1

Meningkatkan kualitas layanan pendidikan masyarakat

3.2

Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat

Sasaran 1

Meningkatnya partisipasi politik

2

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik

3 4 5

Meningkatnya derajat pemerintahan yang bersih ( clean Goverment ) Meningkatnya kualitas tenaga pelayanan publik ( Good Governance) Meningkatnya kewirausahaan pemerintah ( Goverment Entrepreneurship ) 6 Meningkatnya kualitas pelayanan publik ( Good Governance) Misi 3: Meningkatkan dan Memperbaiki Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Derajat Kesehatan Individu dan Masyarakat. Tujuan

Sasaran 1 2 3

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Meningkatnya peran pendidikan vokasi Meningkatnya jumlah dan kualitas pelatihan

4

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan

5 6

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan individu Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

Misi 4: Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal dan regional melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, industri dan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan Sasaran 4.1 Meningkatkan pendapatan masyarakat 1 Meningkatnya pendapatan perkapita secara berkelanjutan secara berkelanjutan 2 Terciptanya struktur ekonomi yang lebih seimbang Misi 5: Memberdayakan Masyarakat dan seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah, terutama 3 Meningkatnya daya serap lapangan kerjaUsaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta koperasi, Membangun dan Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal. 4 Meningkatnya investasi yang lebih inklusif Tujuan 5 Memelihara stabilitas harga Sasaran 5.1

Menumbuhkembangkan Peran UMKM dan koperasi Berbasis Kekuatan Lokal

61

Meningkatnyanilai peranan Meningkatnya tukar UMKM petani dalam perekonomian

72

Memelihara ketahanan pangandalam perekonomian Meningkatnya peran koperasi

3

Meningkatnya akses pembiayaan UMKM

4

Meningkatnya akses pasar produk-produk lokal

5

Meningkatnya peran aktif kelembagaan ekonomi perdesaan

25


Misi 6:

6.1

6.2

Memeratakan dan Menyeimbangkan Pembangunan Secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dgn Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Rasional, Efektif dan Efisien. Tujuan Meningkatkan Pemerataan Pendapatan 1 Antar Kelompok Masyarakat dan Antar 2 Wilayah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup 3 secara Berkelanjutan

Sasaran Meningkatnya pembangunan yang semakin merata Meningkatnya infrastruktur wilayah tertinggal dan perbatasan Meningkatnya kelestarian lingkungan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Cilacap ditetapkan dalam Keputusan Bupati Cilacap 060/28/11/Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cilacap Nomor 166/11/Tahun 2014 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah memperoleh ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. N0

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 2012-2017 SASARAN STARTEGIS

INDIKATOR KINERJA

1

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia ( %)

2

Meningkatnya derajat pemerintahan yang bersih dan akuntabel (clean government)

1. Opini pemriksaan BPK 2. Nilai EKPPD 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda

3

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

1. Angka Melek Huruf 2. Rata-rata Lama Sekolah

4

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan individu

1. Angka Kematian Bayi (AKB). 2. Angka Kematian Ibu (AKI). 3. Indeks Angka Harapan Hidup 4. Presentase Gizi Buruk

5

Meningkatnya daya serap lapangan kerja

1. Angka Pengangguran ( % )

6

Terpeliharanya ketahanan pangan

1. penguatan cadangan pangan pokok % 2. Ketersediaan energi per kapita 3. Ketersediaan protein per kapita

7

Meningkatnya peranan UMKM dalam perekonomian

1 Persentase koperasi aktif

8

Meningkatnya pendapatan perkapita secara berkelanjutan

1. Indeks Gini 2. Indeks kedalaman kemiskinan 3. Indeks keparahan kemiskinan 4.Pertumbuhan PDRB per kapita

9

Menurunnya tingkat kemiskinan

1. prosentase penduduk miskin

10

Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang semakin merata

1. Proporsi panjang jalan dengan kondisi baik terhadap total panjang jalan 2. Proporsi jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian (tersier sekunder primer) % 3. Cakupan daerah yang teraliri listrik ( %) 4. Cakupan daerah yang teraliri air bersih (%) 5. Cakupan rumah dan pemukiman layak huni sesuai SPM ( % )

26

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 11

Meningkatnya kelestarian lingkungan

1. Prosentase penurunan lahan kritis ( %) 2. Persentase tersedianya Ruang Terbuka Hijau Publik ( % )

3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi Kabupaten Cilacap 2012-2017. Ada delapan isu strategis yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis diselesaikan melalui pilihan satu atau lebih strategi. Pada saat sama, suatu strategi yang dipilih dapat menjadi jalur penyelesaian masalah yang berkaitan dengan lebih dari satu isu strategis. Sementara itu, arah kebijakan dirumuskan untuk memberikan panduan dan penekanan agar kebijakan-kebijakan yang dirumuskan mampu membawa kearah tepat, optimal dan bersinergi satu sama lain, sehingga setiap program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menghasilkan output dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan delapan isu strategis Kabupaten Cilacap pada pembangunan jangka menengah 2012-2017, telah dirumuskan Strategi Dasar yaitu “Bangga Mbangun Desa”, sesuai dengan Peraturan Bupati No.76 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan “Bangga Mbangun Desa”. “Bangga Mbangun Desa” adalah strategi dan arah kebijakan yang dimaksudkan sebagai panduan bagi lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi di perdesaan. Dengan demikian “Bangga Mbangun Desa” merupakan spirit dasar orientasi pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 yang kemudian diterjemahkan lebih mendalam menjadi strategi-strategi yang lebih rinci sesuai isu strategis Kabupaten Cilacap. Spirit “Bangga Mbangun Desa” ini menjadi semangat dasar pembangunan Kabupaten Cilacap yang diwujudkan ke dalam Enam Misi Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017. Sebagai strategi dasar, Gerakan “Bangga Mbangun Desa” diimplementasikan melalui jalur Empat Pilar dan yang kemudian diterjemahkan ke dalam Enam Misi Bupati Cilacap Periode Tahun 2012-2017 yang telah dicantumkan pada Bab IV RPJMD Tahun 2012-2017. Empat Pilar tersebut : (1) Pilar Pendidikan, (2)Pilar Kesehatan (3) Pilar Ekonomi, dan (4) Pilar Lingkungan Sosial Budaya.

Pilar Pendidikan. Pilar Pendidikan ini selaras dengan Misi 1 dan Misi 3 Bupati Periode Tahun 2012-2017 yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Pendidikan menjadi dasar dan sumber tumbuh berkembangnya kualitas manusia. Untuk meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Cilacap, strategi dasarnya adalah dengan meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Peningkatan derajat pendidikan masyarakat ini diukur dalam dua aspek.

Pertama, rata-rata lama pendidikan masyarakat yang dalam hal ini paling kurang penduduk kabupaten Cilacap harus mencapai pendidikan dasar 9 (sembilan tahun),dan kedua pemerataan dalam memperoleh pendidikan dasar tersebut, baik merata secara wilayah, mutu maupun usia. Pilar Pendidikan ini juga terkait dan sekaligus akan mampu menjawab masalah-masalah dan isu strategis kabupaten Cilacap bidang pendidikan dan sumber daya

Gambar 2.8 Kegiatan Belajar Mengajar Leaders Class tingkat SMP. Leaders Clas merupakan program unggulan di Kabupaten Cilacap bidang Pendidikan

Gambar 2.9. Gedung Sekolah SMAN I Jeruklegi

27

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 manusia yang telah dituangkan dalam Bab IV RPJMD 2012-2017. Selaras dengan pemetaan masalah dan isu strategis pendidikan, Pilar Pendidikan dalam Gerakan “Bangga Mbangun Desa” ini akan menjawab masalah kependidikan dan pengembangan sumber daya manusia ,yang memang secara fisik lebih banyak tersebar di wilayah perdesaan. Pencapaian indikator-indikator dalam Pilar Pendidikan ini, akan menjadi sumber kekuatan pembangunan yang akan mempunyai basis luas dan tersebar di wilayah Kabupaten Cilacap.

Pilar Kesehatan. Pilar Kesehatan ini selaras dengan Misi-1 dan Misi-3 Bupati Periode Tahun 2012-2017 yang dituangkan dalam RPJMD 2012-2017. Kesehatan individu dan masyarakat, merupakan sumber dan akselerator dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, derajat kesehatan baik individu maupun masyarakat merupakan indikator strategis lain berkaitan dengan peningkatan mutu SD Manusia.

Peningkatan derajat kesehatan ini mencakup dua unsur yaitu kesehatan individual dan kesehatan masyarakat. Kesehatan individual diukur dengan menggunakan indikator-indikator kesehatan individu, baik kesehatan ibu, kesehatan anak, kejangkitan penyakit, dan layanan kesehatan. Sementara, kesehatan masyarakat diukur dengan menggunakan indikator kesehatan lingkungan, sanitasi, pencegahan penyakit dan perilaku sehat masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan Gambar 2.10 Lingkungan Bersih dan Sehat masyarakat juga mencakup dimensi pemerataan mencerminkan perilaku sehat masyarakat layanan, baik mutu layanan, antar kelompok masyarakat maupun cakupan antar wilayah. Pilar Kesehatan dalam Gerakan “Bangga Mbangun Desa” ini merupakan strategi untuk menjawab dan menyelesaikan masalah dan isuisu strategis bidang kesehatan sebagaimana tercantum dalam Bab IV RPJMD ini. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus juga merupakan strategi untuk mengatasi masalah yang terkait dengan isu-isu kemiskinan. Sebagaimana juga dituangkan dalam Millenium Development Goals (MDGs), dimensi-dimensi kemiskinan bukan hanya menyangkut aspek pendapatan, melainkan juga aspek kesehatan. Keterjangkauan terhadap layanan kesehatan merupakan ukuran kemiskinan. Semakin mudah akses terhadap layanan kesehatan, semakin besar kemungkinan untuk keluar dari tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pencapaian derajat kesehatan masyarakat melalui Pilar Kesehatan dalam Gerakan “Bangga Mbangun Desa” akan menjadi dasar dan akan mengakselerasi dalam pencapaian tujuan pembangunan kabupaten Cilacap sebagai mana tertuang dalam misi Kabupaten Cilacap dalam RPJMD Tahun 2012-2017.

28


Pilar Ekonomi. Pilar Ekonomi ini selaras

dengan Misi-4, Misi-5 dan Misi-6 Bupati periode Tahun 2012-2017 yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Inti dari Pilar Ekonomi dalam Gerakan “Bangga Mbangun Desa” adalah strategi untuk meningkatkan pendapatan riil masyarakat secara berkelanjutan dan merata. Karena itu pula, tujuan pembangunan melalui Pilar Ekonomi ini kemudian diterjemahkan kedalam 3 (tiga) misi utama dalam RPJMD Tahun 2012-2017.

Hakekat dari peningkatan pendapatan riil secara berkelanjutan adalah peningkatan produktivitas orang-per-orang dan masyarakat dari waktu ke waktu. Sementara hakekat peningkatan produktivitas secara merata adalah peningkatan produktivitas yang mencakup semua lapisan dan kelompok masyarakat, dan meluas di semua wilayah Kabupaten Cilacap; yang muaranya akan dapat menurunkan kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah di Kabupaten Cilacap.

Gambar 2.13 Kegiatan Penanaman di lahan pertanian

Gambar 2.14 Sidak pasar dan perdagangan oleh Bupati Cilacap

Peningkatan produktivitas adalah outcome dari adanya peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Artinya, pencapaian dan tercapainya tujuan Pilar Pendidikan dan Pilar Kesehatan merupakan modal dasar untuk mencapai tujuan Pilar Ekonomi. Modal dasar berupa sumber daya manusia yang berkualitas itulah yang akan melahirkan sumber daya manusia yang kreatif, professional, bertanggungjawab dan berbudaya, yang kemudian akan mampu mengelola potensi yang dimiliki dan sumberdaya lainnya; baik yang ada di Kabupaten Cilacap maupun di daerah hinterland-nya, untuk semakin meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing Kabupaten Cilacap Gambar 2.15 Berbagai Produk unggulan Cilacap antara lain gula semut (brown sugar), serat sabut kelapa karet (sebutret), sale pisang, kerajinan bambu, batik tulis, serta beragam olahan hasil laut seperti ikan asin, kerupuk udang, abon ikan dan kerajinan kerang. Produk-produk asli Kabupaten Cilacap dan IKM ini diapresiasi oleh Pemkab Cilacap dengan mengharuskan setiap pasar/toko modern memberikan ruang pamer kepada publik.

29

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 secara keseluruhan. Tumbuh dan berkembangnya kekuatan riil ekonomi yang berbasis pada keunggulan yang dimiliki Kabupaten Cilacap secara merata, dan kemampuan untuk mengintegrasikan dan memanfaatkan potensi lingkungan kelembagaan untuk kemudian mengakselerasikannya menjadi kekuatan ekonomi masyarakat, akan menjadikan masyarakat kabupaten Cilacap mempunyai daya tahan ekonomi yang kuat, semakin mandiri, sekaligus akan mempunyai daya saing yang kuat. Pencapaian tujuan Pilar Ekonomi dalam Gerakan “Bangga Mbangun Desa” ini merupakan jawaban dan solusi atas berbagai masalah dan isu strategis yang berkaitan dengan Misi-4, Misi-5 dan Misi-6 yang telah dituangkan dalam Bab IV RPJMD Tahun 2012-2017. Berdasarkan pemetaan masalah dan isu strategis pula, tujuan Pilar Ekonomi ini dapat dicapai melalui fokus pada bidang-bidang yang mempunyai basis keunggulan kuat, khususnya pada bidang pertanian, Usaha Kecil dan Mikro (UKM), dan bidang perdagangan dan pemasaran.

Pilar Lingkungan Sosial Budaya dan Infrastruktur. Pilar Lingkungan Sosial Budaya dan Infrastruktur ini selaras dengan Misi-1, Misi-2, Misi-3 dan Misi6, Bupati Periode Tahun 2012-2017 yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2012-2017. Inti capaian pengembangan melalui Pilar Lingkungan Sosial Budaya dan Infrastruktur adalah semakin tumbuh, berkembang dan kokohnya modal sosial (social capital) sebagai modal pembangunan, yang didukung dengan infrastruktur yag memadai. Modal sosial berfungsi sebagai perekat dan sekaligus akselerator proses pembangunan yang berbasis nilai-nilai budaya: khususnya budaya lokal yang ada dan hidup dalam suatu masyarakat.

Gambar : 2.16 Gerbang wilayah Kota Cilacap

Gambar 2.17. Pantai Rancah Babakan di Pulau Nusakambangan dan Budaya Tradisi Sedekah Laut

Modal sosial mencakup faktor kelembagaan formal berupa institusi, aparatur pemerintahan dan peraturan, maupun faktor kelembagaan nonformal dan informal seperti norma-norma yang berlaku, adat-istiadat dan kebiasaan, nilai-nilai tradisi, seni dan budaya yang ada dan hidup dalam suatu masyarakat. Penghargaan terhadap nilai-nilai kearifan lokal akan menjadi energi dan kekuatan untuk tetap terjaminnya pembangunan secara holistik.. Pembangunan secara holistik adalah konsep pembangunan yang berbasis pada prinsip keserasian, kelestarian lingkungan hidup, ekonomi dan sosial, keharmonisan dan kesimbangan antar unsur pembangunan. Semua ini merupakan kekayaan budaya dan sekaligus menjadi modal untuk mencapai tujuan pembangunan.

30

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Dukungan kelembagaan seperti terciptanya iklim birokrasi yang profesional, bersih dan akuntabel merupakan strategi pembangunan yang berbasis pada Pilar Lingkungan Sosial Budaya dan Infrastruktur. Gambar 2.18. Pelabuhan Tanjung Intan dan Bandara Tunggl Wulung

Gambar 2.19 Keselarasan Pilar Bangga Mbangun Desa dengan Misi Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017

Misi 1:

Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

PILAR PENDIDIKAN Misi 2:

Mewujudkan Demokratisasi dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemerintahan yang Bersifat entrepreneur, Profesional dan Dinamis Mengedepankan Prinsip Good Governance dan Clean Government.

PILAR KESEHATAN

Misi 3:

Meningkatkan dan Memperbaiki Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Derajat Kesehatan Individu dan Masyarakat.

Misi 4:

PILAR EKONOMI

Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal dan regional melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, industri dan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

Misi 5:

Memberdayakan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, Membangun dan Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal.

PILAR LINGKUNGAN SOSIAL BUDAYA DAN INFRASTRUKTUR

Misi 6:

Memeratakan dan 31 Menyeimbangkan Pembangunan Secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dgn Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Rasional, Efektif


Program-program yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Cilacap meliputi 11 program. Adapun korelasinya terhadap misi Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 sebagai berikut : Gambar 2.20. Korelasi Program-program Prioritas terhadap Misi Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Misi 1:

Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi 2: 2. derajat pemerintahan yang bersih dan akuntabel (clean government)

Mewujudkan Demokratisasi dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemerintahan yang Bersifat entrepreneur, Profesional dan Dinamis Mengedepankan Prinsip Good Governance dan Clean Government.

3. pendidikan

Misi 3: 4. kesehatan

5. Penurunan angka pengangguran dan daya serap lapangan kerja 6. ketahanan pangan

7. UMKM dan Koperasi

8. Peningkatan pendapatan perkapita secara berkelanjutan 9. Pengentasan Kemiskinan

Meningkatkan dan Memperbaiki Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Derajat Kesehatan Individu dan Masyarakat.

Misi 4:


Misi 5:

Memberdayakan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, Membangun dan Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal.

32

Misi 6:

Memeratakan

dan


C. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2014 adalah : Tabel 2.3. Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2014

N0

1

2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Meningkatnya derajat pemerintahan yang bersih dan akuntabel (clean government) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

Didukung Jumlah Program 12 17 6


16


17


13

Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang semakin merata

13


Meningkatnya peranan UMKM dalam perekonomian Menurunnya tingkat kemiskinan


7 8 8

11

D. REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) 2014 Uraian prioritas pembangunan ini kemudian dirurunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target 33

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah ( 5 tahunan ). Tabel di bawah berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2014. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

N 0

Tabel 2.4. Revisi Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2014

SASARAN STARTEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Satuan

Target

Misi 1 Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1 Meningkatnya Indeks Indeks Pembangunan Manusia ( %) % 73.18 Pembangunan Manusia (IPM)

Misi 2 Mewujudkan Demokratisasi dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemerintahan yang Bersifat entrepreneur, Profesional dan Dinamis Mengedepankan Prinsip Good Governance dan Clean Government. 2

Meningkatnya derajat pemerintahan yang bersih dan akuntabel (clean government)

1. Opini pemriksaan BPK

Opini

2. Nilai EKPPD

Nilai

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda

Nilai

Misi 3: Meningkatkan dan Memperbaiki Layanan Pendidikan dan Pelatihan,

WTP tinggi CC ( cukup baik )

Peningkatan Derajat Kesehatan Individu

dan Masyarakat. 3


4


1. Angka Melek Huruf 2. Rata-rata Lama Sekolah 1. Angka Kematian Bayi (AKB).

% Tahun Angka

2. Angka Kematian Ibu (AKI).

Angka

3. Indeks Angka Harapan Hidup

Tahun

4. Presentase Gizi Buruk

Misi 4:

%

92.03 6.88 9.30 26 77.71 0.02


5



%

7.83

6


1. penguatan cadangan pangan pokok %

%

2. Ketersediaan energi per kapita

%

3. Ketersediaan protein per kapita

%

89 98 98

Misi 5: 7

Memberdayakan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, Membangun dan Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal. Meningkatnya peranan 1 Persentase koperasi aktif % 82.23 UMKM dalam perekonomian

Misi 6: 8

Memeratakan dan Menyeimbangkan Pembangunan Secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dgn Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Rasional, Efektif dan Efisien.Gini Meningkatnya pendapatan 1. Indeks Point perkapita secara berkelanjutan

2. Indeks kedalaman kemiskinan

Point

3. Indeks keparahan kemiskinan

Point

4.Pertumbuhan PDRB per kapita

Point

0.2787 2.15 0.49 4.63

34

LKj IP Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 9 10

11

Menurunnya tingkat kemiskinan Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang semakin merata


1. prosentase penduduk miskin

%

14.11

1. Proporsi panjang jalan dengan kondisi baik terhadap total panjang jalan 2. Proporsi jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian ( tersier sekunder primer ) yang teraliri listrik (%) 3. Cakupan daerah

%

51.75

%

77.71

%

4. Cakupan daerah yang teraliri air bersih

%

5. Cakupan rumah dan pemukiman layak huni sesuai SPM ( % ) 1. Prosentase penurunan lahan kritis ( %)

%

84 77.4 87.7

2. Persentase tersedianya Ruang Terbuka Hijau Publik ( % )

%

67.7 20

%

E. REVISI PERJANJIAN/ PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Cilacap tahun 2014 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2012-2017, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan Kinerja Tahun 2014 berikut ;

N 0 1 2

Tabel 2.5. Revisi Penetapan Kinerja ( Tapkin ) Tahun 2014

SASARAN STARTEGIS

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meningkatnya derajat pemerintahan yang bersih dan akuntabel (clean government)

3


4


INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indeks Pembangunan Manusia ( %)

Satuan

Target

%

73.18

1. Opini pemriksaan BPK

Opini

WTP

2. Nilai EKPPD

Nilai

tinggi

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda

Nilai

CC ( cukup baik )

1. Angka Melek Huruf 2. Rata-rata Lama Sekolah 1. Angka Kematian Bayi (AKB). 2. Angka Kematian Ibu (AKI).

% Tahun Angka Angka

92.03 6.88 9.30 26

3. Indeks Angka Harapan Hidup 4. Presentase Gizi Buruk

Tahun %

77.71 0.02

5



%

7.83

6


1.penguatan cadangan pangan pokok % 2. Ketersediaan energi per kapita

% %

89 98

3. Ketersediaan protein per kapita

%

98

1 Persentase koperasi aktif

%

82.23

1. Indeks Gini 2. Indeks kedalaman kemiskinan

Point Point

0.2787 2.15

3. Indeks keparahan kemiskinan

Point

0.49

4.Pertumbuhan PDRB per kapita

Point

4.63

7 Meningkatnya peranan UMKM dalam perekonomian 8


35

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Recommend Documents