IX.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

IX.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator Kinerja Utama (IKU) ini ditetapkan dengan tujuan: 1.

Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan kinerja secara baik;

2.

Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisai yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi penting sebagai bagian dari pengukuran akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pemuatan IKU dalam dokumen RPJMD Perubahan Kabupaten Kampar 2011-2016 akan membuat keterpaduan antara dokumen perencanaan dengan pelaporan akuntabilitas kinerja. IKU juga bersifat melengkapi, memperkaya, dan mempertajam indikator kinerja daerah sebagaimana ditampilkan sebelumnya. Berikut ini adalah tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintahan Kabupaten Kampar 2011-2016:

|

RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 – 2016 IX. 13

MISI I: Mengembangkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, menjunjung tinggi syariat agama, taat hukum, berbudaya yang menjamin sistim sosial bermasyarakat dan bernegara dalam menghadapi tantangan global. TUJUAN Masyarakat Agamis/Beriman Memaksimalkan Fungsi dan Peran Agama dalam Pembangunan Masyarakat Berbudaya

SASARAN

Meningkatnya kunjungan wisata

Meningkatnya peran perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta.

Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Masyarakat Berkesadaran Hukum

KONDISI KINERJA UTAMA AWAL

TARGET KINERJA UTAMA TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TARGET KINERJA UTAMA AKHIR RPJMD

Meningkatnya fungsi dan peran agama Jumlah sarana ibadah yang dibangun dalam masyarakat. Rasio tempat ibadah persatuan penduduk Meningkatnya peran keagamaan Rasio sekolah agama per desa/kelurahan dalam pembangunan.

Meningkatnya promosi dan investasi pariwisata, seni, dan budaya, serta pelestarian cagar budaya Masyarakat menghargai kesetaraan gender

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Terlaksananya kepastian hukum, rasa keadilan dan ketertiban masyarakat Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan dan hukum yang berlaku Meningkatnya pemahaman prinsipprinsip dasar hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM)

Jumlah wisatawan mancanegara Jumlah wisatawan nusantara (domestik) Jumlah devisa dari wisatawan mancanegara Jumlah promosi seni dan budaya daerah Jumlah investasi kepariwisataan Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Rasio keterwakilan perempuan di legislatif Persentase partisipasi perempauan di lembaga pemerintah Persentase partisipasi perempauan di lembaga swasta Jumlah (kasus) kekerasan terhadap perempuan dan anak Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Persentase tenaga kerja dibawah umur Angka kecelakaan kerja tenaga kerja wanita Jumlah pelanggaran yang diselesaikan (kasus) Angka kriminalitas yang ditangani Jumlah kasus pelanggaran hukum Jumlah kasus pelanggaran hukum yang tertangani (%) Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani

35.434 45

4,44

54

4,44

4,44

17,78

17,78

17,78

17,78

8 kasus 36 kasus

100

100

100 7593 (th 2010) 96,35%

100

0

50

|


TUJUAN Meningkatkan Kapasitas Birokrasi Pemerintah menuju Tata Kelola Pemerintah yang Baik

SASARAN



Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah dan desa serta lembaga pemerintah


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016


Indeks Pelayanan Masyarakat (IPM) Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen mutu pelayanan Persentase penempatan pegawai sesuai dengan keahliannya Ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan

MISI II : Mengembangkan Potensi SDA dan Potensi Masyarakat untuk Membangun Pondasi Ekonomi Kerakyataan yang Kokoh TUJUAN Memperkuat Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan yang dapat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

SASARAN Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemerataan Pendapatan Meningkatnya Peran Lembaga Keuangan Mikro di Perdesaan


INDIKATOR KINERJA UTAMA Pertumbahan PDRB dalam Milyar Rupiah Jumlah PDRB Perkapita Indeks Ketimpangan Regional Jumlah lembaga keuangan mikro yang terbentuk


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016


2 milyar

17 milyar

10 BUMDes 69,37 % (koperasi aktif)

20 BUMDes 79,79 % (koperasi aktif)

Jumlah kerjasama ekonomi antar desa Jumlah sarana di perdesaan yang dibangun Meningkatnya PAD Kabupaten Angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PBB 1.383.466.521 (th. Kampar 2011) Angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 22.240.018.462 (th. BPHTB 2010) Angka Pajak Lainnya 561.626.389,1 (th 2011)

Meningkatkan sumber PAD berdasarkan pola ruang. Peningkatan Investasi dalam Meningkatnya peran investasi Memperkuat Pondasi swasta Konomi Daerah Menurunnya tingkat pengangguran

Angka Pajak Lainnya (pola ruang) th. 2011

7109804624

Jumlah persetujuan investasi PMDN Jumlah persetujuan investasi PMA Realisasi investasi PMDN

2

Realisasi investasi PMA Menurunnya tingkat pengangguran

153.750.000.000 (th 2010) 16,10% (th. 2010)

10%

|


MISI III : Mewujudkan Masyarakat yang Berpendidikan untuk Meningkatkan SDM yang Bermartabat melalui Penguasaan IPTEK yang Ditopang oleh Sendi-sendi Ilmu, Iman dan Peradaban, untuk Menghasilkan Manusia yang Berdaya Saing Global TUJUAN Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat

SASARAN Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin.

Meningkatnya mutu pendidik, Tenaga kependidikan dan manajemen sekolah.

Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat serta layanan perpustakaan. Peningkatan kualitas kependudukan

Meningkatnya kesadaran akan kerukunan masyarakat Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah Meningkatnya pembinaan olah raga edukasi dan dukungan olahraga prestasi. Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam pembangunan daerah Meningkatnya mutu ketenagakerjaan.

TAHUN 2012 105,00% 90,00% 95,00% 81,20% 75,00% 50,00%

TAHUN 2013 107,00% 95,00% 96,00% 84,00% 79,56% 60,00%

TAHUN 2014 108,00% 98,00% 97,00% 88,25% 82,32% 60,00%

TAHUN 2015 110,00% 99,00% 98,00% 92,35% 83,52% 68,00%

TAHUN 2016 110,00% 99,00% 99,00% 96,05% 85,00% 69,00%

KINERJA UTAMA AKHIR RPJMD 110,00% 99,00% 99,00% 96,05% 85,00% 75,00%

1 : 36 1:36

1 : 32 1:32

1 : 30 1:30

1 : 25 1:27

1 : 20 1:20

1 : 20 1:20

6940

8929

menurun

menurun

menurun

menurun

menurun

menurun

menurun

Jumlah organisasi kepemudaan Jumlah kegiatan kepemudaan Meningkatnya organisasi keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan Jumlah fasilitas olah raga bertaraf international dan nasional Persentase keterwakilan usulan hasil musrenbang di dalam dokumen RKPD (%)

8

8

8

16

16

16

16

Rasio penduduk yang bekerja Angka partisipasi angkatan kerja

1:1,18 84,54


INDIKATOR KINERJA UTAMA APK SD/MI/Paket A/Sederajat APK SMP/MTs/Paket B/Sederajat APM SD/MI/Paket A/Sederajat APM SMP/MTs/Paket B/Sederajat APK SMA/MA/SMK/Paket C/Sederajat APM SMA/MA/SMK/Paket C/Sederajat Jumlah beasiswa bagi siswa miskin Jumlah siswa miskin yang dapat beasiswa Persentase guru SD/SDLB bersertifikasi Persentase guru SMP/SMPLB bersertifikasi Persentase guru SMA/SMK bersertifikasi Persentase guru SD berkualifikasi S1/D4 Persentase guru SMP berkualifikasi S1/D4 Persentase guru SMA berkualifikasi S1/D4 Rasio pendidik dan peserta didik SMP Rasio pendidik dan peserta didik SMA Rasio pendidik dan peserta didik SMK Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Jumlah buku yang tersedia Indeks kepuasan pembaca (pengunjung) Menurunnya konflik antar etnis, daerah dan agama

103,00% 86,00% 92,85% 78,90% 53,43% 46,12%

TARGET KINERJA UTAMA

10,86 (th 2010) 19,70 (th 2010) 29,78 (th 2010) 32,71 (th 2010) 1 : 38 1:40

84

92 4 15 1:1,13 88,41

|


1:1,135 88,12

1:1,39 87,78

1:1,14 87,16

1:1,058 94,51

1:1,059 94,51

TUJUAN

Peningkatan kualitas kesejateraan masyarakat

Peningkatan kualitas penguasaan IPTEK

SASARAN

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Meningkatnya kepuasan kualitas pelayanan publik Meningkatnya kualitas database dalam format digital di semua urusan. Peningkatan Sistem Informasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Meningkatnya informasi melalui media massa. Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna



TAHUN 2012 2394 353575

TAHUN 2013 7181 38086

TAHUN 2014 8617 41140

TAHUN 2015 9478 43613

TAHUN 2016 10426 20374

KINERJA UTAMA AKHIR RPJMD 10426 20374

78,4

80,1

81,8

83,5

85,2

1350 85,2

TARGET KINERJA UTAMA

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan Persentase tingkat pengangguran terbuka (jumlah) Persentase penduduk memiliki NIK Persentase penduduk memiliki e-KTP dan KK Persentase penduduk pindah datang Persentase penduduk memiliki akta kelahiran (per 10000) Terpenuhinya layanan jumlah penerangan jalan dan taman Meningkatnya rumah tangga pengguna listrik (%) Jumlah SKPD yang menggunakan database format digital Jumlah layanan aplikasi e-Goverment

1661 47094 100% (th 2010) 52,02% (th 2010)

Jumlah jaringan komunikasi Rasio wartel/warnet persatuan penduduk Jumlah media center Persentase sekolah yang terkoneksi internet Jangkauan siaran radio/TV lokal terhadap populasi penduduk Jumlah surat kabar nasional dan lokal Jumlah penyiaran radio dan TV lokal Jumlah masyarakat yang menggunakan teknologi tepat guna (desa) Jumlah desa yang sudah menggunakan teknologi tepat guna

15 0,011%

20

40

40 0,017%

50 0,019%

60 0,020%

60 0,020%

terjangkau

terjangkau

terjangkau

terjangkau

terjangkau

terjangkau

terjangkau

tersedia tersedia

tersedia tersedia

tersedia tersedia

tersedia tersedia

tersedia tersedia

tersedia tersedia

tersedia tersedia 4 paket

250

250

250

250

250

250

250

215 (th 2010) 1147 76,7

MISI IV : Mewujudkan Pembangunan Kesehatan yang Berkualitas dan Terjangkau oleh Seluruh Lapisan Masyarakat TUJUAN Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana

SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Cakupan komplikasi kebidananyang ditangani Cakupan pelayanan Puskesmas Cakupan kunjungan bayi Cakupan Balita Gizi buruk dapat perawatan Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

KONDISI KINERJA UTAMA AWAL 95,65 (th 2010) 85,62 (th 2010) 72,86 (th 2010) 100% (th 2010) 81,48 (th 2010)


100

|


TAHUN 2013

100

TAHUN 2014

TAHUN 2015

100

100

TAHUN 2016

100

KINERJA UTAMA AKHIR RPJMD

100

TUJUAN kesehatan

SASARAN Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Meningkatnya infrastruktur kesehatan masyarakat Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan

Meninggkatnya persentase rumah dan lingkungan sehat Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat.

Meningkatnya peran swasta dalam pelayanan kesehatan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Menurunnya Angka Kematian Daerah Menurunnya Angka Kematian Bayi Menurunnya Angka Kematian Balita Menurunnya Angka Kematian Ibu melahirkan Meningkatnya Usia Harapan Hidup Rasio Puskesmas perawatan dengan kecamatan Rasio Puskesmas non perawatan untuk 30.000 penduduk Rasio Puskesmas Pembantu dengan desa Rasio tempat tidur RSUD dengan jumlah penduduk Persentase Rumah memiliki sanitasi dasar sehat Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Jumlah penduduk miskin yang mendapat Jaminan Kesehatan Cakupan pelayanan Jamkesmas Persentase RT berperilaku hidup bersih dan sehat Jumlah keluarga sadar gizi (kadarzi) di desa Persentase desa siaga aktif Persentase posyandu mandiri dan purnama Cakupan bayi yang mendapat ASI eksklusif Jumlah Rumah Sakit swasta Cakupan pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan swasta


69,88 8 unit (th. 2010) 19 unit (th 2010) 28 unit (th 2010) 95 tempat tidur (th 2010) 50 80,64 (th 2010)

40.36 (th 2010) 20


TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016


69,90

69,91

69,93

69,95

69,98

70,00

54

58

64

70

75

75

45

624 (th. 2010)

|


MISI V : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Dapat Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat TUJUAN Peningkatkan pengembangan kawasan strategis Peningkatan partisipasi masyarakat berbasis infrastruktur Peningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan

Peningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi

SASARAN Meningkatnya pembangunan kawasan strategis Menngkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan lingkungan.

Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi untuk menunjang sentra ekonomi

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah kawasan wisata Jumlah kawasan industri Jumlah agrowisata dan agropolitan Jumlah Desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase penanganan sampah Persentase luas permukiman yang tertata Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk Persentase lingkungan permukiman kumuh Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio Jaringan Irigasi (meter/ha) Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)



TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

250


250

86,02 (th 2010) 0,73 (th 2010) 0,0011 (th 2010) 1.335,20 Km

1.375,26 Km

1.415,31 Km

1.455,37 Km

1.495,42 Km

1.535,48 Km

63,92%

66,95%

69,98%

73,01%

74,00%

75,00%

1.535,48 Km 75,00%

79,76 46,5

79,76 47

79,76 47,5

79,76 48

79,76 49

79,76 50

77 50

|


BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. SPPN mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam konteks pembangunan Kabupaten Kampar, penyusunan RPJMD dilakukan setelah berlangsungnya proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2011 dan bersamaan dengan itu berakhir pula periode perencanaan RPJMD Tahun 2007-2011. Rujukan utama dalam penyusunan RPJMD adalah dokumen visi, misi dan program kerja Bupati/Wakil Bupati Kampar terpilih yaitu dokumen yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Khusus DPRD Kampar pada Tanggal 23 September 2011. Visi, misi dan program prioritas dalam dokumen tersebut diadopsi dalam RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 20112016. Periode 2011-2016 merupakan bagian dari tahapan kedua dan ketiga dari RPJPD Kabupaten Kampar 2005-2025. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD)

Kabupaten

Kampar

2005-2025,

menyebutkan bahwa prioritas pembangunan lima tahun kedua dan ketiga (RPJMD Tahap II Tahun 2011-2016) diarahkan pada “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kampar yang Madani, Berakhlak, dan Bermoral menuju Kehidupan yang Sehat, Sejahtera, serta Berdaya Saing pada Tahun 2016” Semakin membaiknya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan dasar terutama di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial serta pembangunan infrastruktur daerah yang mendukung agribisnis. Lebih lanjut RPJPD menggariskan bahwa, dalam tahap kedua tersebut pelayanan pendidikan diprioritaskan pada

|

RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 – 2016 I. 1

penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan memulai pengembangan hingga ketingkat 12 tahun. Pelayanan pendidikan tersebut diharapkan semakin didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana dan tenaga kependidikan yang semakin berkualitas dengan biaya pendidikan yang dapat dijangkau oleh keluarga miskin. Demikian juga pelayanan kesehatan diarahkan pada semakin meratanya akses pelayanan kesehatan terutama meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu, puskesmas, dan rumah sakit umum daerah (RSUD Bangkinang). Adapun pembangunan infrastruktur dasar terutama diarahkan pada peningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi serta fasilitas publik lainnya yang memperluas aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Untuk mendukung terciptanya peningkatan pelayanan dasar tersebut, mutlak diperlukan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin baik dengan dukungan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang semakin berkualitas. Disamping itu, secara khusus RPJPD mengamanatkan arah pengembangan potensi agribisnis semakin dipertajam melalui pemantapan kemampuan SDM yang handal dalam perencanaan dan pengembangan agribisnis, SDM pengelolaan sektor primer dan sekunder dengan didukung oleh sekolah menengah tekhnologi pengolahan produk, yang diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan daya saing produk agribisnis daerah. Bersamaan dengan itu, pemerintah daerah diharapkan semakin mendorong keterlibatan sektor swasta untuk mengembangkan industri pengolahan yang didukung oleh regulasi, perizinan dan iklim investasi yang kondusif. Pada tahap ini kawasan- kawasan agribisnis diharapkan semakin berkembang pesat atas dukungan infrastruktur yang semakin lengkap. Disamping amanat RPJPD tersebut, penyusunan RPJMD Kabupaten Kampar 2011-2016 juga memperhatikan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2009-2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Kampar 2011-2016 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), yang nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kampar.

LANDASAN HUKUM Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah : 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

I. 2 | RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 – 2016

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 3.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

4.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah

Daerah. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009. 14. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010

|


tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. 17. Peraturan

Daerah

Provinsi

Riau

Nomor

09

Tahun

2009

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 -2025. 18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009-2013. 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025.

HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan Pemerintah Kabupaten Kampar khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnnya adalah sebagai berikut: 1.

RPJMD dan RPJPD Kabupaten Kampar

RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016 merupakan RPJMD Tahap Kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten K a m p a r Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD selain menjabarkan memuat visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Kabupaten K a m p a r terpilih, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025. 2.

RPJMD dan RTRW Kabupaten Kampar Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Kampar sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Kampar.

3.

RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD) Kabupaten Kampar RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar.


4.

RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Kampar yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD disusun melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kampar yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Gambar 1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pada Gambar 1.1 diatas dapat dilihat hubungan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik dengan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kampar lainnya maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat dan Propinsi. Selanjutnya RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016 dijadikan sebagai acuan penyusunan Rencana Strategis Stuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 20112016 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan acuan dalam penyusunan Renacana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode Tahun 2011-2016. Selain itu di dalam RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016 juga dicantumkan program-program tahun transisi, sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2016 yaitu sebelum ditetapkannya RPJMD periode berikutnya.

|


SISTEMATIKA PENULISAN Sistematikan penulisan Dokumen RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Hubungan RPJM dengan Perencanaan lainnya, Sistimatika Penyusunan RPJMD Kampar 2011-2016 serta Maksud dan Tujuan. BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat evaluasi pencapaian indikator makro pembangunan daerah dan kondisi eksisting yang mencakup aspek geografis dan demografis, kondisi kesejahteraan rakyat, kondisi pelayanan umum, dan kondisi daya saing daerah. BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Menjelaskan kondisi keuangan daerah dari berbagai sumber dana dan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pendapatan, belanja, dan pembiayaan pembangunan daerah serta kerangka rencana pendanaan program/kegiatan. BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis Memuat analisis potensi dan masalah pembangunan daerah serta rumusan isu strategis. BAB V

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan sasaran pencapaian visi dan misi. BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Memuat dan menjelaskan strategi dan kebijakan pembangunan daerah, sebagai arah bagi SKPD dan lembaga terkait dalam merumuskan sasaran strategis guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Memuat program prioritas dan program pencapaian misi pembangunan daerah dan indikator setiap program, disusun dengan memperhatikan Renstra SKPD. BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Memuat indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. BAB IX Indikator Kinerja Daerah Memuat indikator kinerja utama, indikator kinerja kunci dan indikator kinerja program pembangunan daerah yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran RPJMD Kabupaten Kampar.


BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan RPJMD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh SKPD. Program Transisi untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan kepala daerah.

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kampar dengan memperhatikan arah RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Kampar. RPJMD Kabupaten Kampar juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD (RenstraSKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Kampar. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut: (1) Menjabarkan visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kampar ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari Tahun 2012 hingga Tahun 2016. (2) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Kampar. (3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD, antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan pemerintahan Kabupaten/Kota lainnya, antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. (4) Menyediakan ukuran kinerja dalam mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

|



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

II.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI Pembangunan daerah bertumpu pada kondisi kewilayahan daerah. Aspek Geografi dan Demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Kampar Lima Tahun kedepan.

II.1.1 Kondisi Geografi II.1.1.1

Batas dan luas wilayah

Sebagai salah satu dari dua belas kabupaten/kota di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 1.128.928 Ha. Secara astronomis terletak diantara terleta antara 01000’40” Lintang Utara sampai 00027’00” Lintang Selatan dan 100028’30” –101014’30” Bujur Timur. Adapun batas- batas wilayah sebagai berikut: •

Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.

•

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.

•

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat.

•

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu: •

Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.

•

Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8–12 m yang melintasi Kecamatan Tapung.

|

RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 – 2016 II-‐1

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budi daya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

II.1.1.2

Topografi

Secara topografis, Kabupaten Kampar merupakan daerah bergelombang dengan dataran rendah, rawa-rawa, dataran tinggi atau perbukitan dan sedikit bergunung dengan ketinggian rata-rata sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kampar untuk menjadi daerah pertanian. Disamping itu, kondisi jenis tanah yang ada di Kabupaten Kampar terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu tanah jenis organosol dan glei humus dengan bahan aluvial, jenis tanah podsolik merah kuning dengan bahan induk batuan endapan dan beku, dan jenis tanah podsolik merah kuning latosol, litosol dengan bahan induk batuan beku. Tekstur tanah yang ada di Kabupaten Kampar pada umumnya liat berpasir dan lempung pasir. Kabupaten Kampar dengan luas lahan sebesar 1.052.458 hektar, penggunaan tanahnya dapat dibedakan menjadi tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya, tegal kebun, ladang huma, padang rumput, tambak, kolam, lahan sementara tidak diusahakan, hutan, perkebunan, sawah dan lainnya. Dari berbagai jenis tanah yang tersebar, seluas 11.542 hektar (1,10 %) digunakan untuk lahan sawah, dan 1.040.916 hektar (98,90 %) merupakan lahan kering. Pada umumnya sebagian besar lahan kering dimanfaatkan untuk usaha perkebunan seluas 311.775 hektar (29,95 %).

II.1.1.3

Klimatologis

Kabupaten Kampar beriklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim yakni musim hujan dan kemarau. Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis. Temperatur minimum terjadi pada bulan November Dan Desember yaitu sebesar 210C. Temperatur maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 350C. Jumlah hari hujan dalam Tahun 2009, yang terbanyak adalah disekitar Bangkinang Seberang dan Kampar Kiri Pada Tahun 2009, jumlah hari hujan setahun rata-rata 256 hari. Kondisi klimatologis demikian amat cocok dalam pengembangan berbagai komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan

beberapa jenis komoditi

perkebunan. Dalam 5 (lima) Tahun belakangan ini belum menggambarkan terjadinya kondisi ekstrim pada musim hujan dan musim kemarau.

II.1.1.3.1

Geologi dan Kerawanan Bencana

Kabupaten Kampar sebagaimana sebagian wilayah Indonesia terletak ditengah-tengah Pulau Sumatra. Dimana keadan alam sangat dipengaruhi dengan curah hujan yang cukup tinggi. Kondisi geologis tersebut menyebabkan Kabupaten Kampar kaya akan hasil tanah dan pertanian sekaligus rawan terhadap bencana alam. Sedangkan dari segi kerawanan bencana, Kabupaten Kampar memiliki ancaman bencana longsor yang cukup tinggi dengan jumlah lokasi sebanyak lima titik. Titik rawan longsor ini tersebar di Desa Pulau Gadang, Desa Merangin, dan sepanjang jalan perbatasan Sumbar-

II-‐2 | RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 – 2016

Riau. kondisi tanah tebing yang terus tergerus air, disepanjang jalan sangat memungkinkan terjadinya longsor. Bencana alam lainnya yang perlu diwaspadai adalah banjir dengan seringnya meluap air Sungai Kampar, Sungai Subayang dan Sungai Tapung di Kabupaten Kampar ynag mengakibatkan terendamnya sepertiga dari jumlah desa di Kampar, tepatnya 82 desa dari 250 desa dan kelurahan di Kabupaten Kampar. Hingga waktu belakangan terakhir 16 Wilayah Kecamatan dari 20 Kecamatan di Kabupaten Kampar masih terendam banjir. Kondisi geologis seperti itu memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Kabupaten Kampar dalam pembangunan daerah. Pengelolaan potensi sumberdaya geologis yang berwawasan lingkungan sekaligus mitigasi bencana alam dalam konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi jawaban untuk dapat mengoptimalkan potensi sumberdaya geologis yang dimiliki Kabupaten Kampar.

II.1.1.3.2

Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Kampar memiliki 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) y a n g b e s a r dan beberapa sungai kecil yaitu Sungai Kampar yang panjangnya ±413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri. Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ±90 km dengan kedalaman rata-rata 8–12 m yang melintasi Kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budi daya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). Tingginya sedimentasi, berkurangnya jumlah dan debit mata air, serta semakin meluasnya wilayah bukaan di bagian hulu DAS menunjukkan kondisi DAS sebagian besar mengalami degradasi sehingga upaya rehabilitasi mendesak dilakukan.

II.1.2 Kondisi Demografi II.1.2.1 Informasi

Jumlah Penduduk

jumlah

penduduk

amat

penting

bagi

pembangunan daerah

mengingat

penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan itu sendiri. Pada Tahun 2010, pemerintah menyelenggarakan Sensus Penduduk (SP) yang diselenggarakan secara nasional. Jumlah penduduk Kabupaten Kampar berdasarkan sensus Tahun 2010 berjumlah 679.492 jiwa terdiri dari 351.793 laki-laki (51,7%) dan perempuan 327.492 jiwa (48,2%). Distribusi, rata-rata anggota keluarga per kecamatan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

|


Tabel 1 Distribusi Rata-Rata Anggota Keluarga Penduduk Tahun 2010 Kabupaten Kampar KECAMATAN

Kampar Kiri Kampar Kiri Hulu Kampar Kiri Hilir Kampar Kiri Tengah Gunung Sahilan XIII Koto Kampar Bangkinang Barat Salo Tapung Tapung Hulu Tapung Hilir Bangkinang Bangkinang Seberang Kampar Kampar Timur Rumbio Jaya Kampar Utara Tambang Siak Hulu Perhentian Raja JUMLAH

LUAS (KM2)

JUMLAH PENDUDUK

KEPADATAN PENDUDUK

915,3 1.301,25 759,7 330,59 597,9 1.406,40 151,41 207,83 1.365,97 1.169,15 1.013,56 177,18 253,50 136,28 173,0 76,92 79,84 371,9 689,80 111,54 11.289,28

27.946 11.665 10.097 24.174 16.191 38.661 23.990 22.261 81.529 70.857 51.845 33.765 30.506 45.441 22.595 16.608 18.010 46.930 70.020 16.194 679.285

31 9 13 73 27 27 158 107 60 61 51 191 120 333 131 216 226 126 101 16.194 60

Sumber : Diolah dari Sensus Penduduk Kampar 2010

II.1.2.2

Pertumbuhan Penduduk

Tingkat pertumbuhan penduduk dihitung dengan menggunakan data sensus penduduk. Data sensus penduduk (SP) yang dilaksanakan setiap 10 Tahun sekali (sejak Tahun 1980) amat berguna dalam mengetahui jumlah dan tingkat penduduk faktual, data sensus selanjutnya digunakan untuk memproyeksi data penduduk tahunan. Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kampar per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni antara Tahun 2000 sampai dengan 2010 sebesar 3,99 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Tapung Hulu adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya yakni sebesar 9,16 persen, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Rumbio Jaya yaitu sebesar 0,77 persen. Gambar 1 Tingkat Kepadatan Penduduk Tahun 2010 Kabupaten Kampar

Sumber : Diolah dari Sensus Penduduk 2010, BPS 2011


II.1.2.3

Struktur dan Komposisi Penduduk

Kabupaten Kampar dengan luas wilayah sekitar 11.289,28 kilo meter persegi dan didiami oleh 686.030 orang dengan kepadatan penduduk sebanyak 64 orang per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Bangkinang yaitu sebanyak 427 orang per kilo meter persegi sedangkan kecamatan yang paling rendah adalah Kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu sebanyak 8 orang per kilo meter persegi.

II.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II.2.1.1

Pertumbuhan PDRB

Perkembangan PDRB Kabupaten Kampar dan kontribusi dari masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel 2.2. PDRB atas dasar harga konstan yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dihitung berdasarkan atas dasar harga pada tahun tertentu. PDRB Kabupaten Kampar berdasarkan atas dasar konstan tahun 2000 untuk tahun 2006 berjumlah Rp 7,563,362.67 miliar yang terdiri dari sektor pertanian Rp 4,331,756.70 miliar, sektor pertambangan Rp 4,222,074.22 miliar, sektor industri Rp 3,689.59 miliar, sektor listrik, gas dan air bersih Rp 3,689.59 miliar, sektor kontruksi Rp 150,313.65 miliar, sektor perdagangan Rp 369,785.89 miliar, sektor pengangkutan & komunikasi Rp 119,160.04 miliar, sektor keuangan Rp 41,384.16 miliar, sektor jasa Rp 277,121.76 miliar. Jika dilihat peranan masingmasing sektor, sektor pertanian memberikan kontribusi yang paling besar sebesar 60.03 %, diikuti dengan sektor perdagangan 10.58 %, sektor industri pengolahan sebesar 8.08 %, dan jasa sebesar 7.93 % dan sektor lainnya hanya sebesar 13,38 %. Tabel 2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2006-2011 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Kampar NO

SEKTOR

1

Pertanian Pertambangan & penggalian

2

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

(RP)

%

(RP)

%

(RP)

%

(RP)

%

(RP)

%

(RP)

%

2,097,457.87

60.03

2,238,220.31

59.31

2,383,948.33

58.51

2,541,710.00

57.75

2,709,140.00

56.94

2,884,835.87

56.15

152,986.88

4.38

174,291.59

4.62

198,019.78

4.86

224,940.00

5.11

255,870.00

5.38

289,367.35

5.63

3

Industri pengolahan

282,375.49

8.08

312,556.16

8.28

345,373.50

8,61

381,120.00

8.66

422,090.00

8.87

465,354.80

9.06

4

Listrik,gas & air bersih

3,689.59

0.11

4,026.70

0.11

4,400.67

0,11

4,810.00

0.11

5,250.00

0.11

5,727.20

0.11

5

Konstruksi Perdagangan, hotel & restoran

150,313.65

4.30

165,078.31

4.37

181,894.17

4,54

200,080.00

4.55

219,590.00

4.61

240,887.87

4.69

369,785.89

10.58

404,618.00

10.72

446,535.10

11,14

490,690.00

11.15

540,250.00

11.35

594,322.65

11.57

7

Pengangkutan & komunikasi

119,160.04

3.41

129,468.93

3.43

139,161.31

3,47

150,290.00

3.41

162,540.00

3.42

175,057.62

3.41

8

Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan

41,384.16

1.18

46,233.79

1.23

51,970.93

1,30

58,340.00

1.33

65,630.00

1.38

73,647.48

1.43

9

Jasa-jasa

277,121.76

7.93

299,075.11

7.93

323,115.28

8,06

349,290.00

7.94

377,920.00

7.94

408,591.77

7.95

6

PDRB WITHOUT 3,494,275.33 100 3,773,568.90 100 4,074,419.07 100 4,401,270.00 100 4,758,280.00 100 5,137,792.60 100 GAS Sumber : Kampar dalam angka 2010,* proyeksi

Perkembangan PDRB atas harga berlaku tahun 2006-2011, dapat dilihat pada tabel 2.3. PDRB atas dasar harga berlaku yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dihitung berdasarkan atas dasar harga pada tahun yang bersangkutan. PDRB Kabupaten Kampar pada

|


Tahun 2006 berjumlah Rp 7.372.645,39 miliar yang terdiri dari sektor pertanian Rp 4.331.756,7 miliar, sektor pertambangan Rp 225,002.29 miliar, sektor industri Rp 1.389.026,23 miliar, sektor listrik, gas dan air bersih Rp 7.934,19 miliar, sektor perdagangan Rp 514.888,41 miliar, sektor pengangkutan & komunikasi Rp 243,221.16 miliar, sektor keuangan Rp 187,892.90 miliar, sektor jasa Rp 393.373,57 miliar. Jika dilihat peranan masingmasing sektor, sektor pertanian memberikan kontribusi yang paling besar sebesar 58,75 %, diikuti dengan sektor industri pengolahan sebesar 18,84 %, sektor perdagangan 6,98 % dan sektor lainnya hanya sebesar 15,43 %. Tabel 3 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2011 Kabupaten Kampar No 1

2006

Sektor

(RP)

2007 %

(RP)

2008 %

(RP)

2009 %

%

Pertanian 4,331,756.70 Pertambangan & 225,002.29 penggalian

58.75 5,443,863.53

3

Industri pengolahan

18.84 1,643,445.06

4


7,934.19

0.11

9,209.90

0.10

10,996.01

0.10

12,970.00

5


243,221.16

3.30

379,836.87

4.15

554,058.68

4.89

892,853.07

514,888.41

6.98

599,786.66

6.56

780,888.95

6.89

876,100.00

7


243,221.16

3.30

379,836.87

4.15

554,058.68

4.89

8


187,892.90

2.55

230,496.67

2.52

297,309.30

9

Jasa-jasa

393,373.57

5.34

450,732.18

4.93

517,107.13

2

6

PDRB without gas

1,389,026.23

7,372,645.39

3.05

296,400.10

100 9,147,023.83

59.52 6,719,260.54 3.24

59.30 7,991,840.00

371,916.83

17.97 1,961,051.22

3.28

2011*

(RP)

%

58.24 9,250,620.00

459,230.00

17.31 2,333,650.00

100 11,331,799.75

2010

(RP)

3.35

%

56.76 10,608,443.47 55.24

562,470.00

3.45

17.00 2,753,710.00 0.09

(RP) 672,073.85

3.50

16.90 3,198,837.00 16.66 17,743.77

0.09

6.51 1,300,995.00

7.98 1,816,575.00

9.46

6.38 1,210,360.00

7.43 1,502,997.89

7.83

831,080.00

6.06 1,163,510.00

7.14 1,569,101.63

8.17

2.62

377,570.00

2.75

475,740.00

2.92

592,922.30

3.09

4.56

589,490.00

4.30

674,970.00

4.14

766,845.13

3.99

100 19,205,091.14

100

100 13,723,330.00

15,170.00

0.09

100 16,297,310.00

Sumber : Kampar Dalam Angka 2010, * proyeksi

Tampak sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang cenderung melambat. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada sektor kontruksi, perdagangan, dan keuangan. Untuk selain sektor diatas masih memberikan kontribusi yang relatif kecil, yang menunjukkan pentingnya perhatian yang serius pada sektor ini. Mengenai perbandingan kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB Tahun 2006-2011 atas dasar harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut. Tabel 4 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2006-2011 Kabupaten Kampar 2006

2007

2008

2009

2010

2011*

HB

HK

HB

HK

HB

HK

HB

HK

HB

HK

HB

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

58.75

60.03

59.52

59.31

59.30

58.51

58.24

57.75

56.76

56.94

55.24

56.15

2

Pertanian Pertambangan& penggalian

3.05

4.38

3.24

4.62

3.28

4.86

3.35

5.11

3.45

5.38

3.50

5.63

3

Industri pengolahan

18.84

8.08

17.97

8.28

17.31

8,61

17.00

8.66

16.90

8.87

16.66

9.06

4


0.11

0.11

0.10

0.11

0.10

0,11

0.09

0.11

0.09

0.11

0.09

0.11

5

Konstruksi

3.30

4.30

4.15

4.37

4.89

4,54

6.51

4.55

7.98

4.61

9.46

4.69

6

Perdagangan, hotel, & restoran

6.98

10.58

6.56

10.72

6.89

11,14

6.38

11.15

7.43

11.35

7.83

11.57

7


3.30

3.41

4.15

3.43

4.89

3,47

6.06

3.41

7.14

3.42

8.17

3.41

8


2.55

1.18

2.52

1.23

2.62

1,30

2.75

1.33

2.92

1.38

3.09

1.43

9

Jasa-jasa

5.34

7.93

4.93

7.93

4.56

8,06

4.30

7.94

4.14

7.94

3.99

7.95

PDRB

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

NO 1

SEKTOR

Sumber : Kampar dalam angka 2010


HK

Tampak sektor pertanian merupakan sektor yang menyumbangkan kontribusi paling besar terhadap PDRB Kabupaten Kampar baik menurut harga konstan maupun harga berlaku. Diikuiti oleh sektor perdagangan, sektor indutri, jasa dan sektor lainnya. Pertumbuhani rata-rata masing-masing sektor terhadap PDRB Kabupaten Kampar (harga berlaku dan konstan) dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut. Tabel 5 Pertumbuhan Sektoral dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2006-2011 Kabupaten Kampar PERTUMBUHAN

NO

SEKTOR

HB

HK

%

%

1

Pertanian

19.69

6.58

2

Pertambangan & penggalian

24.53

13.60

3

Industri pengolahan

18.16

10.51

4


17.47

9.19

5

Konstruksi

49.71

9.89

6

Perdagangan, hotel & restoran

24.24

9.96

7


45.38

8.00

8

Keuangan, sewa, & jasa perusahaan

25.86

12.22

9

Jasa-jasa

14.28

8.07

PDRB

21.13

8.01

Sumber : Kampar Dalam Angka 2010

Berdasarkan table 2.5, tampak bahwa rata-rata pertumbuhan PDRB Kabupaten Kampar berdasarkan harga berlaku Tahun 2006-2011 sebesar 21,13 %. Sementara untuk rata-rata pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan 2000 Tahun 2006-2011 sebesar 8,01 %. Sedangkan berdasarkan per sektor usaha, sektor pertanian rata-rata tumbuh sebesar 19,69 % berdasarkan harga berlaku dan 6,58 % berdasarkan harga konstan. Sektor pertambangan berdasarkan harga berlaku rata-rata tumbuh sebesar 24,53 % dan 13,60 % berdasarkan harga konstan. Sektor Industri rata-rata tumbuh 18,16 % berdasarkan harga berlaku dan 10,51% berdasarkan harga konstan. Sektor Listrik, gas dan air bersih tumbuh rata-rata 17,47 % berdasarkan harga berlaku dan 9,19 % berdasarkan harga konstan. Sektor kontruksi tumbuh rata-rata sebesar 49,71 % dan 9,89 % berdasarkan harga konstan. Sektor Perdagangan, hotel dan restoran rata-rata tumbuh sebesar 24,24% berdasarkan harga berlaku dan tumbuh 9,96 % berdasarkan harga konstan. Sektor pengangkutan dan kommunikasi rata-rata tumbuh sebesar 45,38 % berdasarkan harga berlaku dan tumbuh 8 % berdasarkan harga konstan. Sektor Keuangan, sewa, & jasa perusahaan rata-rata tumbuh sebesar 25,86 % dan 12,22 % berdasarkan harga konstan. Sektor jasa rata-rata tumbuh sebesar 14,28 % berdasarkan harga berlaku dan tumbuh rata-rata 8,07 % berdasarkan harga konstan. Tabel 6 Proyeksi Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011-2016 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Kampar Sektor Pertanian Pertambangan & penggalian Industri pengolahan Listrik,gas & air bersih Konstruksi

2012

2013

2014

2015

2016

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

2,937,862.85

55.54

3,107,671.32

54.82

3,287,294.72

54.11

3,477,300.36

53.42

3,678,288.32

52.73

297,928.12

5.63

326,658.02

5.76

356,574.96

5.87

387,589.37

5.95

419,583.28

6.01

488,856.10

9.24

535,688.52

9.45

587,007.48

9.66

643,242.80

9.88

704,865.46

10.10

5,700.17

0.11

6,129.39

0.11

6,590.93

0.11

7,087.23

0.11

7,620.90

0.11

267,410.74

5.05

294,365.74

5.19

324,037.81

5.33

356,700.82

5.48

392,656.26

5.63

|


Sektor

2012

2013

2014

2015

2016

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

(Rp)

%

Perdagangan, hotel & restoran

623,970.22

11.80

680,813.90

12.01

742,836.05

12.23

810,508.41

12.45

884,345.73

12.68


190,704.14

3.60

206,246.53

3.64

223,055.62

3.67

241,234.65

3.71

260,895.28

3.74


72,776.82

1.38

79,967.17

1.41

87,867.93

1.45

96,549.28

1.48

106,088.35

1.52

Jasa-jasa PDRB tanpa gas

404,833.18

7.65

431,268.78

7.61

459,430.63

7.56

489,431.45

7.52

521,391.33

7.47

5,290,042.34

100.00

5,668,809.37

100.00

6,074,696.13

100.00

6,509,644.37

100.00

6,975,734.91

100.00

Sumber: Data Olahan, proyeksi

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa PRDB Kabupaten Kampar tahun 2011-2016 mengalami kenaikan. Sektor Pertanian memiliki kontribusi terbesar yakni sebesar 55,54%. Diikuti dengan sektor Perdagangan sebesar 11,8 %, Sektor Industri 9,24%, dan jasa sebesar 7,65%. Sektor lainnya menyumbang sebesar 15,77%. Tabel 7 Proyeksi Nilai dan Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2011-2016 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Kampar 2012

2013

2014

2015

2016

(RP)

(RP)

(RP)

(RP)

(RP)

PERTUMBUHAN RATA-RATA (%)

2,937,862.85

3,107,671.32

3,287,294.72

3,477,300.36

3,678,288.32

5.78

4,679,626.94

4,761,052.44

4,843,894.76

4,928,178.53

5,013,928.83

1.74

Industri pengolahan Listrik,gas & air bersih

488,856.10

535,688.52

587,007.48

643,242.80

704,865.46

9.58

5,700.17

6,129.39

6,590.93

7,087.23

7,620.90

7.53


267,410.74

294,365.74

324,037.81

356,700.82

392,656.26

10.08

623,970.22

680,813.90

742,836.05

810,508.41

884,345.73

9.11


190,704.14

206,246.53

223,055.62

241,234.65

260,895.28

8.15


72,776.82

79,967.17

87,867.93

96,549.28

106,088.35

9.88

SEKTOR Pertanian Pertambangan & penggalian

Jasa-jasa PDRB tanpa gas

404,833.18

431,268.78

459,430.63

489,431.45

521,391.33

6.53

5,290,042.34

5,668,809.37

6,074,696.13

6,509,644.37

6,975,734.91

7.2

Sumber: Data Olahan, proyeksi

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa petumbuhan ekonomi selama lima tahun ke depan adalah sebesar 7,2 %. Dengan pertumbuhan sektoral yakni; sektor pertanian rata-rata tumbuh sebesar 5,78%, sektor Pertambangan 1,74%, sektor Industri 9,58%, sektor Listri,gas dan air bersih 7,53%, sektor kontruksi 10,08%, sektor Perdagangan 9,11%, sektor Pengangkutan dan komunikasi 8,15%, Sektor keuangan 9,88%,serta sektor jasa 6,53%.

II.3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) Untuk melihat Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau dari Tahun 2005–2009, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 8 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010

KOMPONEN IPM

IPM 2

HARAPAN HIDUP

MELEK HURUF

RATA LAMA SEKOLAH

DAYA BELI

KAMPAR

PROV. RIAU

67,90 68,13 68,21 68,36 68,52

97,99 98,10 98,10 98,44 98,48

8,00 8,00 8,44 8,46 8,49

625,98 634,43 640,15 644,34 646,68

72,02 72,83 73,64 74,14 74,43

73,81 74,65 75,09 75,60 76,07

Sumber : BPS Provinsi Riau 2011


Dari tabel di atas terlihat bahwa Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan, akan tetapi angka yang di capai masih jauh di bawa rata-rata Indek Pembangunan Manusia Provinsi Riau. Kondisi ini membuat Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Kampar berada pada urutan ke tujuh, dari sebelas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau. Untuk meningkatkan capaian ini, perlu di amati masing-masing komponen IPM itu sendiri. Dari empat komponen yang ada, Kabupaten Kampar hanya unggul dari komponen daya beli, sedangkan komponen lainnya masih jauh di bawah kabupaten lainnya, apalagi jika dibangdingkan dengan Kota Pekanbaru dan Dumai. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu lebih giat lagi dalam upaya meningkatkan angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah agar posisi Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Kampar bisa lebih baik lagi di tahun mendatang.

II.4 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL II.4.1 Angka Melek Huruf Angka Melek huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ketas yang dapat membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya. Dengan memiliki kemampuan membaca dan menulis seseorang dapat mengakses informasi secara lebih luas sehingga mempunyai pengetahuan yang cukup dalam usaha meningkatkan kesejahteraannya. Selama rentang lima Tahun 2006–2010 pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kampar, Pemerintah Daerah berhasil memperbaiki angka melek huruf dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006, angka melek huruf Kabupaten Kampar sebesar 97,99 persen, tahun 2007 dan 2008 sebesar 98,10 persen dan tahun 2009 menjadi 98,44 persen. Keadaan ini tidak terlalu baik dan tidak pula terlalu jelek bila dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau. Untuk melihat perbandingan angka melek huruf Kabupaten Kampar dengan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Riau, dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 9 Perbandingan Angka Melek Huruf Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar Dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Riau NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

KABUPATEN/KOTA Kuantan Singingi Indragiri Hulu Indragiri Hilir Pelalawan Siak Kampar Rokan Hulu Bengkalis Rokan Hilir Pekanbaru Dumai RIAU

ANGKA MELEK HURUF 2006 97,80 96,75 98,52 93,60 98,21 97,99 97,38 97,29 97,37 99,77 99,10 97,80

2007 97,80 97,63 98,52 94,00 98,21 98,10 97,38 97,29 97,37 99,77 99,28 97,80

2008 97,80 97,67 98,52 97,60 98,21 98,10 97,38 97,78 97,37 99,77 99,28 97,81

2009 97,81 97,76 98,79 98,44 98,49 98,44 97,98 97,79 97,80 99,80 99,30 97,81

2010 97,82 98,16 99,06 98,46 98,56 98,48 98,28 98,09 97,99 99,87 99,31 98,35

Sumber : BPS Provinsi Riau,2011

Dari tabel di atas terlihat bahwa sepanjang lima tahun terakhir, mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009, Angka Melek Huruf Kabupaten Kampar terus berada di atas rata-rata Provinsi Riau.

|


II.4.2 Angka Rata-rata lama sekolah Untuk melihat perbandingan rata-rata lama sekolah Kabupaten Kampar dengan kabupaten lainnya di Provinsi Riau, dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 10 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar Dengan Kabupaten Lainnya di Provinsi Riau NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

KABUPATEN /KOTA Kuantan Singingi Indragiri Hulu Indragiri Hilir Pelalawan Siak Kampar Rokan Hulu Bengkalis Rokan Hilir Pekanbaru Dumai RIAU

RATA-RATA LAMA SEKOLAH

2006

2007

2008

2009

2010

7,80 7,30 7,60 7,30 8,80 8,00 7,50 8,60 7,20 11,30 9,70 8,40

7,80 7,72 7,77 7,74 8,80 8,00 7,50 8,89 7,20 11,30 10,05 8,43

7,80 7,72 7,60 7,93 8,80 8,44 7,50 8,86 7,20 11,30 9,70 8,51

7,81 7,96 7,62 7,95 9,03 8,46 7,55 8,99 7,48 11,32 9,72 8,56

7,99 7,98 7,62 8,21 9,08 8,49 7,56 9,12 7,87 11,33 9,72 8,58

Sumber : BPS Provinsi Riau 2011

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kampar masih di bawah rata-rata Provinsi Riau. Bahkan jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar masih jauh tertinggal. Meskipun demikian, dari hasil yang sudah didapatkan menunjukkan bahwa Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Kampar akan segera dapat dituntaskan.

II.4.3 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bahkan kinerja pendidikan yang merupakan gabungan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek huruf digunakan sebagi variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersamasama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efesiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan, sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Peningkatan akses pendidikan masyarakat harus di ikuti dengan pemerataan kesemapatan memperoleh pendidikan pada semua kelompok masyarakat. Indikator yang biasa di pakai untuk mengevaluasi keberhasilan dalam pembangunan bidang pendidikan yang terkait dengan hak akses seseorang anak menerima pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu adalah dengan menghitung Angka Partisipasi Kasar (APK) suatu jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar menunjukkan proporsi anak sekolah, baik laki-laki maupun perempuan pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum mengenai jumlah anak yang menerima pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dan biasanya tidak memperhatikan umur siswa. Untuk melihat persentase Angka Partisipasi Kasar Kabupaten kampar berdasarkan jenjang pendidikan Tahun 2006 – 2010, dapat di lihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 11 Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar NO 1 2 3

JENJANG PENDIDIKAN SD/MI/SDLB SMP/MTS/SMP LB SMA/MA/SMK/SMA LB

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) %

2006

2007

2008

2009

2010

105,56 88,40 39,52

106,35 89,70 38,95

107,40 90,90 38,93

109,00 95,70 53,19

110,60 98,70 57,73

Sumber : Profil Kabupaten Kampar, 2010

Dari tabel 2.8 di atas terlihat bahwa Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali untuk jenjang pendidikan SMA sederajat yang mengalami penurunan pada Tahun 2007 dan 2008. Kenaikan APK Kabupaten Kampar ini memberikan indikasi bahwa terjadinya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan di semua jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Kampar. Hal ini tentu tidak terlepas dari besarnya komitmen Pemerintah Daerah Kampar itu sendiri, tidak hanya dalam membangun dan merehabilitasi gedung sekolah, tetapi juga dalam membuat programprogram strategis dalam menunjang dunia pendidikan di Kabupaten Kampar, Termasuk juga upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kesejahteraan bagi guruguru yang bertugas di daerah terisolir.

II.4.4 Angka Partisipasi Murni (APM) APM merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan MDGs dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender dibidang pendidikan. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk Usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk Usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk Usia 1618 tahun. Untuk melihat capaian APM dari Tahun 2006-2010, dapat di lihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 12 Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar No 1 2 3

Jenjang Pendidikan SD/MI/SDLB SMP/MTS/SMP LB SMA/MA/SMK/SMA LB

Angka Partisipasi Murni (APM) % 2006

2007

2008

2009

2010

89,53 86,04 38,14

90,20 88,66 37,83

99,20 88,29 38,21

99,40 84,50 48,65

99,50 87,20 49,98

Sumber : Profil kabupaten Kampar, 2010

Dari tabel di atas terlihat bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kampar untuk jenjang pendidikan SD sederajat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan terbesar terjadi pada rentang Tahun 2007-2008, yaitu sebesar 9 persen. Hal ini tidak di ikuti oleh jenjang pendidikan SMP dan SMA sederajat, yang cendrung mengalami fluktuasi. Untuk Angka Partisipasi Murni pada jenjang pendidikan SMP sederajat terjadi penurunan yang drastis pada rentang Tahun 2008–2009, yaitu sebesar 3,79 persen. Namun pada tahun berkutnya terjadi lagi peningkatan, meskipun peningkatan tersebut belum bisa menyamai Angka Partisipasi Murni Kabupaten Kampar tahun 2008. Kondisi ini tidak jauh berbeda untuk jenjang pendidikan SMA sederajat, dimana Angka Partispasi Murni mengalami fluktuasi selama rentang lima tahun terakhir. Pada periode Tahun 2007–2008 terjadi penurunan APM, namun pada tahun berikutnya justru terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

|


II.4.5 Jumlah sekolah negeri dan swasta Untuk melihat jumlah sekolah TK, SD, SLTP, SMU dan SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Kampar selama Tahun 2006 – 2010 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 13 Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar TAHUN NO 1 2 3 4 5

SEKOLAH TK SD SLTP SMU SMK

2006

2007

2008

2009

2010

NEG

SWT

NEG

SWT

NEG

SWT

NEG

SWT

NEG

SWT

2 437 57 25 1

242 17 21 11 4

3 447 68 28 1

264 21 30 16 10

3 448 70 30 2

256 19 27 14 11

4 444 67 30 4

271 20 31 13 11

4 445 72 32 3

303 22 31 10 11

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga dalam profil kabupaten Kampar 2010

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk sekolah negeri di Kabupaten Kampar kecendrungan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari segi jumlah. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan cukup tinggi. Namun bila kita hubungkan dengan peningkatan sumber daya manusia dalam menghadapi pasar kerja yang semakin kompetitif, maka masih banyak yang harus di benahi. Tabel 14 Jumlah Sekolah Agama Negeri dan Swasta Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar TAHUN

SEKOLAH M. IBTIDAIYAH M. TSANAWIYAH M. ALIYAH

2006

2007

2008

2009

2010

NEG

SWT

NEG

SWT

NEG

SWT

NEG

SWT

NEG

SWT

1 5 3

7 62 30

1 8 3

7 65 33

1 5 3

8 70 35

1 9 3

8 65 35

1 9 3

8 65 35


Dari tabel di atas terlihat bahwa penambahan jumlah sekolah agama dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Kampar selama rentang lima tahun terakhir sangat kecil sekali bahkan cenderung tetap. Hal ini bukan karena kebijakan Pemerintah Daerah untuk tidak menambah sekolah agama di Kabupaten Kampar, tapi lebih disebabkan masih kurangnya minat orang tua untuk mengantarkan anaknya ke pendidikan agama. Di berbagai jenjang pendidikan sekolah agama yang ada, jumlah muridnya sangat sedikit bila dibandingkan dengan pendidikan umum. Kondisi ini tidak memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan penambahanan gedung sekolah baru.

II.4.6 Rasio Guru dan murid Berhasilnya suatu pendidikan sangat di pengaruhi oleh kualitas guru yang tersedia. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui anggaran yang ada untuk mendukung berbagai program di bidang pendidikan, terus melakukan upaya peningkatan kualitas guru yang ada. Disamping itu, Pemerintah Daerah juga sangat serius dalam meningkatkan kesejahteraan guru, terutama bagi guru-guru yang bertugas di daerah terpencil. Permasalahan mendasar yang dihadapi Pemerintah daerah Kabupaten Kampar sekarang ini adalah pemerataan guru. Masih banyak guru-guru yang enggan bertugas di daerah terpencil, kondisi ini menyebabkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Kampar mengalami kesenjangan. Untuk melihat perbandingan jumlah guru pada berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Kampar, dapat di lihat pada tabel di bawah ini


Tabel 15 Jumlah Guru pada Sekolah Negeri dan Swasta Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2007-2010 Kabupaten Kampar TAHUN NO 1 2 3 4 5

SEKOLAH TK SD SLTP SMU SMK

2006

2007

2008

2009

2010

NEG

SWT

NEG

SWT

NEG

SWT

NEG

SWT

NEG

SWT

49 6.200 1.938 1.099 76

1.022 217 365 217 185

53 7.344 1.986 1.022 80

1.251 329 427 171 136

107 6.761 1.769 725 147

1.192 308 283 119 234

107 6.761 1.769 725 147

1.192 308 283 119 234

107 6.761 1.769 725 147

1.192 308 283 119 234


Tabel di atas menggambarkan jumlah guru masing-masing sekolah negeri yang ada di Kabupaten Kampar, baik guru yang statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun yang Non Pegawai Negeri Sipil. Meskipun di lihat dari jumlah guru pada masing-masing jenjang pendidikan cukup banyak, namun sampai saat ini Kabupaten Kampar masih kekurangan tenaga pengajar, terutama untuk daerah-daerah terisolir. Dari data yang ada, jumlah guru yang paling banyak justru berada pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan di ikuti jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Tabel 16 Jumlah Sekolah Agama Negeri dan Swasta Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar TAHUN

Sekolah M. IBTIDAIYAH M. TSANAWIYAH M. ALIYAH

2006

2007

2008

2009

2010

NEG

SWT

NEG

SWT

NEG

SWT

NEG

SWT

NEG

SWT

1 5 3

7 62 30

1 8 3

7 65 33

1 5 3

8 70 35

1 9 3

8 65 35

1 9 3

8 65 35


Dari Tabel di atas terlihat bahwa meskipun penambahan jumlah guru setiap tahunnya di sekolah agama relatif sedikit, tetapi penambahan ini terjadi setiap tahunnya.

II.4.7 Angka Usia Harapan Hidup Kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama diukur dengan indikator harapan hidup pada saat lahir. Variabel ini mencerminkan lama seseorang hidup dan lama seseorang hidup sehat. Lamanya sesorang dapat bertahan hidup dan seseorang itu hidup dalam keadaan sehat dapat ditunjukkan dengan besarnya angka harapan hidup suatu wilayah. Untuk melihat Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kampar dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009, dapat di lihat pada tabel berikut. Tabel 17 Perbandingan Angka Harapan Hidup 2006-2010 Kabupaten Kampar dengan Rata-rata Angka Harapan Hidup Provinsi Riau AHH

Kampar Riau

2006

2007

2008

2009

2010

67,90 70,80

68,13 71,00

68,21 71,10

68,36 71,25

68,52 71,40


Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kampar menunjukkan peningkatan, meskipun peningkatan tersebut tidak begitu signifikan. Kenaikan angka harapan hidup menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dibalik kenaikan angka harapan hidup tercermin perbaikan pada pelayanan kesehatan melalui keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan.

|


II.4.8 Angka Kesakitan Ada berbagai jenis penyakit yang menjangkiti masyarakat Kampar selama lima tahun terakhir ini, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel 18 Persentase Sepuluh Macam Penyakit Paling Banyak di Derita Masyarakat Tahun 2007-2010 Kabupaten Kampar NO.

JUMLAH PENDERITA

JENIS PENYAKIT

1. Penyakit Infeksi usus lainnya 2. ISPA 3. Hipertensi Esensial 4. Arthritis Rheumatoid 5. Diare & Gastroentritis 6. Infeksi Kulit & Jari. Sub kutan 7. Gatritis & Duodenitis 8. Sebab Luar lainnya 9. Dermatitis & Eksim 10. Penyakit lain pada SPA JUMLAH

2007

2008

2009

2010

6.927 32.825 11.896 9.784 15.367 8.851 5.169 77.341 17.701 7.491 193.352

5.242 70.516 15.286 22.196 18.449 14.904 9.585 19.517 11.383 7.634 194.712

85.239 73.003 18.137 16.243 13.844 13.037 12.433 6.269 6.580 6.580 251.365

7.895 55.749 12.331 10.406 14.029 10.063 11.453 4.452 4.914 4.994 136.286


Dari tabel di atas terlihat bahwa ada kecendrungan dari tahun ketahun jumlah penderita penyakit di Kabupaten Kampar mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah penderita penyakit di Kabupaten Kampar, namun kondisi ini kembali terjadi penurunan pada Tahun 2010. Kondisi ini hendaknya bisa di pertahankan pada Tahun 2011, kalau bisa di turunkan lagi. Sebagai leading sector, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar harus mampu mengatasi permasalahan ini. Meskipun upaya menjaga kesehatan merupakan kewajiban setiap masyarakat itu sendiri.

II.4.9 Jumlah Sarana Kesehatan Untuk melihat jumlah sarana kesehatan pemerintah selama lima tahun terakhir, dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 19 Jumlah Sarana Kesehatan Pemerintah Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

SARANA KESEHATAN Rumah Sakit Puskesmas Perawatan Puskesmas Non Perawatan Puskesmas Pembatu Puskesmas Keliling Darat Puskesmas Keliling Air

TAHUN 2006

2007

2008

2009

2010

1 4 17 138 23 3

1 5 16 138 22 3

1 6 16 158 22 4

1 7 19 164 25 4

1 8 19 164 25 4

Sumber : Profil Kampar 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat terjadi penambahan sarana kesehatan dari Tahun 2006-2010 untuk puskesmas, baik puskesmas perawatan, non perawatan, pembantu, keliling darurat, dan keliling air, sedangkan sarana kesehatan rumah sakit sama sekali tidak terjadi penambahan.


II.5 ASPEK PELAYANAN UMUM II.5.1 Fokus Layanan Urusan Wajib II.5.1.1 II.5.1.1.1

Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah

II.5.1.1.1.1 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bahkan kinerja pendidikan yang merupakan gabungan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek huruf digunakan sebagi variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersamasama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efesiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan, sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Peningkatan akses pendidikan masyarakat harus di ikuti dengan pemerataan kesemapatan memperoleh pendidikan pada semua kelompok masyarakat. Indikator yang biasa di pakai untuk mengevaluasi keberhasilan dalam pembangunan bidang pendidikan yang terkait dengan hak akses seseorang anak menerima pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu adalah dengan menghitung Angka Partisipasi Kasar (APK) suatu jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar menunjukkan proporsi anak sekolah, baik laki-laki maupun perempuan pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum mengenai jumlah anak yang menerima pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dan biasanya tidak memperhatikan umur siswa. Untuk melihat persentase Angka Partisipasi Kasar Kabupaten kampar berdasarkan jenjang pendidikan Tahun 2006 – 2010, dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 20 Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar No 1 2 3

Jenjang Pendidikan SD/MI/SDLB SMP/MTS/SMP LB SMA/MA/SMK/SMA LB

Angka Partisipasi Kasar (Apk) % 2006 105,56 88,40 39,52

2007 106,35 89,70 38,95

2008 107,40 90,90 38,93

2009 109,00 95,70 53,19

2010 110,60 98,70 57,73


Dari tabel 2.8 di atas terlihat bahwa Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali untuk jenjang pendidikan SMA sederajat yang mengalami penurunan pada Tahun 2007 dan 2008. Kenaikan APK Kabupaten Kampar ini memberikan indikasi bahwa terjadinya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan di semua jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Kampar. Hal ini tentu tidak terlepas dari besarnya komitmen Pemerintah Daerah Kampar itu sendiri, tidak hanya dalam membangun dan merehabilitasi gedung sekolah, tetapi juga dalam membuat programprogram strategis dalam menunjang dunia pendidikan di Kabupaten Kampar, Termasuk juga

|


upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kesejahteraan bagi guruguru yang bertugas di daerah terisolir. II.5.1.1.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM) APM merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan MDGs dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender dibidang pendidikan. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk Usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk Usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk Usia 1618 tahun. Untuk melihat capaian APM dari Tahun 2006-2010, dapat di lihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 21 Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar NO 1 2 3


ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) % 2006 89,53 86,04 38,14

2007

2008

90,20 88,66 37,83

2009

99,20 88,29 38,21

2010

99,40 84,50 48,65

99,50 87,20 49,98

Sumber : Profil kabupaten Kampar, 2010

Dari tabel di atas terlihat bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kampar untuk jenjang pendidikan SD sederajat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan terbesar terjadi pada rentang Tahun 2007-2008, yaitu sebesar 9 persen. Hal ini tidak di ikuti oleh jenjang pendidikan SMP dan SMA sederajat, yang cendrung mengalami fluktuasi. Untuk Angka Partisipasi Murni pada jenjang pendidikan SMP sederajat terjadi penurunan yang drastis pada rentang Tahun 2008–2009, yaitu sebesar 3,79 persen. Namun pada tahun berikutnya terjadi lagi peningkatan, meskipun peningkatan tersebut belum bisa menyamai Angka Partisipasi Murni Kabupaten Kampar tahun 2008. Kondisi ini tidak jauh berbeda untuk jenjang pendidikan SMA sederajat, dimana Angka Partispasi Murni mengalami fluktuasi selama rentang lima tahun terakhir. Pada periode tahun 2007–2008 terjadi penurunan APM, namun pada tahun berikutnya justru terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

II.5.1.1.2

Angka Putus Sekolah Tabel 22 Angka Putus Sekolah 2008-2010 Kabupaten Kampar

NO 1 2 3

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

PERSENTASE CAPAIAN(%) 2008

2009

2010

0.14 0.97 0.2

0.12 0.14 0.2

0.12 0.23 0.15

Sumber:LPPD Kabupaten Kampar,2011

Terdapat penurunan angka putus sekolah Tahun 2010 dibanding Tahun 2008 di semua jenjang pendidikan. Untuk jenjang SD/MI/Paket A angka putus sekolah turun sebesar 0,02%; jenjang SMP/MTs/Paket B turun sebesar 0,74%; dan jenjang SMU/SMK/MA/ Paket C turun sebesar 0,05%.


II.5.1.1.3

Angka Kelulusan Sekolah Tabel 23 Angka Kelulusan Sekolah Tahun 2008-2010 Kabupaten Kampar

No 1 2 3

Indikator Capaian Kinerja Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Persentase Capaian(%) 2008

2009

2010

99.72 98.19 98.16

99.32 97.62 98.52

91.59 82.8 71.85


Terdapat Penurunan angka kelulusan Tahun 2010 dibanding Tahun 2008 pada jenjang pendidikan SMU/SMK/MA sebesar 26,31%, Jenjang SMP/MTs/Paket B sebesar 15,39% dan SD/MI Paket A 8,13%. Hal ini disebabkan karena angka kelulusan yang semula ditentukan dengan Ujian Sekolah mulai tahun 2007/2008 ditentukan dengan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN). Tabel 24 Angka Melanjutkan Sekolah Tahun 2008-2010Kabupaten Kampar No

Indikator Capaian Kinerja

1 2

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA


2009

2010

88.94 81.61

96.88 98.91

91.84 79.11


Terdapat kenaikan angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2010 dibanding Tahun 2008

sebesar

2,90%.

Sementara,

kenaikan

angka

melanjutkan

dari

SMP/MTs

ke

SMA/SMK/MA tahun 2010 dibanding Tahun 2008 sebesar 2,50%. Tabel 25 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Tahun 2008-2010 Kabupaten Kampar NO 1

PERSENTASE CAPAIAN(%)

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

2008

2009

2010

43.02

33.93

32.71


Terdapat Penurunan angka terhadap guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D IV Tahun 2010 dibanding Tahun 2008 sebesar 10,31%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase Guru bersertifikat S1/D4 dari seluruh jumlah guru pada tingkat SD, SLTP dan SLTA hanya 32,71% dan 67,29% belum bersertifikat S1/D4.

II.5.1.1.4

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tabel 26 Persentase (%) Capaian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Kampar No 1

Indikator Capaian Kinerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)


2009

2010

44.45

47.4

51.18


Terdapat kenaikan persentasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2010 dibandingkan dengan Tahun 2008. Ini menandakan bahwa jumlah anak Usia 4 -6 tahun yang mengikuti pendidikan Jenjang TK/RA/Penitipan anak semakin besar. Hal ini dapat disebabkan oleh makin berkembangnya lembaga PAUD baik formal maupun non formal di Kabupaten Kampar disertai dengan semakin meningkatnya kesadaran orang tua untuk memasukkan anaknya di PAUD terlebih dahulu sebelum masuk SD/MI.

|


II.5.1.1.5

Angka Melek Huruf

Tabel 27 Persentase (%) Capaian Angka Melek Huruf Tahun 2008-2010 Kabupaten Kampar No 1

Persentase Capaian(%)

Indikator Capaian Kinerja

2008

Pendidikan yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

98.25

2009 98.74

2010 98.76


Perkembangan penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) meningkat tipis, artinya hampir semua penduduk usia 15 Th ke atas dapat baca tulis.

II.5.1.1.6

Fasilitas Pendidikan

II.5.1.1.6.1 Rasio siswa terhadap ruang belajar Tabel 28 Rasio siswa terhadap ruang belajar Tahun 2007-2010 Kabupaten Kampar No 1 2 3

Uraian SD SLTP SLTA

Tahun 2007

2008

2009

2010

1:18 1:40 1:24

1:19 1:40 1:24

1:18 1:37 1:34

1:18 1:37 1:34

Sumber: LPPD Kabupaten Kampar, 2011

Tabel diatas menunjukan, rasio siswa terhadap ruang belajar untuk jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA sejak tahun 2007 s/d 2010 sudah diatas standar rasio ideal Kementerian Pendidikan Nasional RI yaitu Rasio 1 : 40. II.5.1.1.6.2 Persentase guru bersertifikat Kabupaten Kampar Tabel 29 Persentase guru bersertifikat Tahun 2007-2010 Kabupaten Kampar No

Uraian

Tahun 2007

2008

2009

2010

1

SD

2,83

5,91

10,86

10,86

2 3

SLTP SLTA

5,75 29,75

16,68 28,97

19,70 29,78

19,70 29,78


Persentase guru bersertifikat cenderung meningkat dibanding Tahun 2007, pada tahun 2010 persentase peningkatan guru bersertifikat pada jenjang SD sebesar 8,03%, Jenjang SLTP 13,95% dan jenjang SLTA 0,03%. II.5.1.1.6.3 Rasio Murid Terhadap Guru Sekolah Tabel 30 Rasio Murid Terhadap Guru Sekolah Tahun 2007-2010 Kabupaten Kampar NO 1 2 3

URAIAN SD SLTP SLTA

TAHUN

2007

2008

2009

2010

1:16 1:12 1:08

1:16 1:12 1:08

1:16 1:13 1:10

1:16 1:13 1:10


Rasio murid terhadap siswa di Kabupaten Kampar masih diatas standar Kementerian Pendidikan Nasional dengan 1:20. Artinya jumlah guru yang ada di Kabupaten Kampar telah memenuhi jumlah yang dibutuhkan. Namun fakta di lapangan menyatakan bahwa penyebaran jumlah guru di Kecamatan – Kecamatan belum berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan adanya kesenjangan rasio pada beberapa kecamatan.


II.5.1.1.7

Banyak Ruang Belajar Tabel 31 Banyak Ruang Belajar Tahun 2007-2010 Kabupaten Kampar

NO

TAHUN

URAIAN

1 2 3

SD SLTP SLTA

2007

2008

2009

2010

4845 854 562

4893 862 568

4966 934 576

4966 934 576


Jumlah ruang belajar tahun 2010 cenderung meningkat dibanding pada tahun 2007, pada jenjang SD terjadi penambahan ruang belajar sebanyak 121 ruang, SLTP 80 ruang dan SD 14 ruang.

II.5.1.1.8

Rasio Buku Teks Terhadap Jumlah Siswa

Tabel 32 Rasio Buku Teks Terhadap Jumlah Siswa Tahun 2007-2010 Kabupaten Kampar NO 1 2 3

TAHUN

URAIAN

2007

2008

2009

2010

55% 50%

42% 55% 65%

43% 65% 70%

43% 65% 70%

SD SLTP SLTA


Rasio buku teks terhadap siswa terjadi peningkatan dari tahun 2007 s/d 2010. Artinya jumlah buku teks yang tersedia belum sebanding dengan jumlah murid yang membutuhkan buku teks tersebut.

II.5.1.1.9

Data Jumlah Sekolah Tabel 33 Data Jumlah Sekolah Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar

TAHUN 2006 2007 2008 2009 2010

TK 2 3 3 4

SD 437 447 448 444 445

SEKOLAH NEGERI JENJANG PENDIDIKAN SMP 57 68 70 67 70

SMA 25 28 30 30 33

SMK 1 1 2 4 4

SMK

SEKOLAH SWASTA TAHUN

JENJANG PENDIDIKAN TK

SD

SMP

SMA

2006

242

17

21

11

4

2007

264

21

30

16

10

2008

256

19

27

14

11

2009

271

20

31

13

11

23

33

8

13

2010 Sumber: LPPD Kabupaten Kampar, 2011

Tabel diatas menunjukkan, Sekolah Negeri di Kabupaten Kampar untuk Tingkat TK tahun 2010 bertambah 2 sekolah dibanding tahun 2005, untuk tingkat SD bertambah 8 sekolah atau rata-rata bertambah 2 sekolah tiap tahun, untuk tingkat SMP bertambah 13 sekolah atau rata-rata bertambah 3 sekolah tiap tahun, untuk tingkat SMA bertambah 8 sekolah atau ratarata bertambah 1 sekolah (4%) tiap tahun dan untuk tingkat SMK bertambah 3 sekolah dibanding tahun 2006.

|


Sekolah Swasta di Kabupaten Kampar untuk Tingkat TK tahun 2010 bertambah 29 sekolah dibanding tahun 2006, untuk tingkat SD bertambah 6 sekolah, untuk tingkat SMP bertambah 12 sekolah atau rata-rata bertambah 2 sekolah tiap tahun, untuk tingkat SMA berkurang 3 sekolah dan untuk tingkat SMK bertambah 8 sekolah atau rata-rata bertambah 2 sekolah dibanding tahun 2006. Pada Tahun 2010, Jumlah sekolah Negeri yang paling banyak menurut Kecamatan untuk tingkat SD berada di Kecamatan Tapung yaitu sebanyak 41 SD dan Kecamatan Tapung Hulu 37 SD, pada tingkat SLTP jumlah terbanyak pada Kecamatan Tapung yaitu 7 SLTP serta Kecamatan Tambang dan XIII Koto Kampar 5 SLTP, sedangkan untuk tingkat SLTA/SMK jumlah terbanyak di Kecamatan Tapung dan XIII Koto Kampar yaitu 4 sekolah. Tabel 34 Data Jumlah Sekolah Agama di Tahun 2005-2009 Kabupaten Kampar M. IBTIDAIYAH

TAHUN

M. TSANAWIYAH

M. ALIYAH

NEGERI

SWASTA

NEGERI

SWASTA

NEGERI

SWASTA

1 1 1 1 1

7 7 7 8 8

5 5 8 5 9

63 62 65 70 65

3 3 3 3 3

30 30 33 35 35

2005 2006 2007 2008 2009


Secara keseluruhan sampai dengan tahun 2009, jumlah sekolah Agama negeri dan swasta di Kabupaten Kampar adalah 121 sekolah yang terdiri dari 42 sekolah tingkat M. Ibtidaiyah, 357 sekolah tingkat M. Tsanawiyah dan 178 sekolah tingkat M. Aliyah. Persentase jumlah sekolah agama negeri tingkat M. Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah adalah 12,04% sedangkan sekolah swasta 89,26%.

II.5.1.2

Kesehatan

Adapun Capaian Penyelenggaraan Urusan Kesehatan di Kabupaten Kampar Tahun 20072010 adalah sebagai berikut:

II.5.1.2.1

Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar

Capaian kinerja kualitas pelayanan kesehatan dasar dapat diuraikan sebagai berikut: Tabel 35 Tingkat Capaian Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2007-2010 Kabupaten Kampar NO 1 2 3 4 5 6 7 8

PERSENTASE CAPAIAN KINERJA ( % )

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi

2007

2008

2009

2010

100.00 68.13

82.73 80.27

80.19 73.80

95.65 85.62

89.25 80.49 48.33 100.00 50.17 88.60

90.55 99.31 70.00 100.00 52.00 87.51

86.42 100.00 51.58 100.00 47.00 90.16

81.48 100.00 30.80 100.00 40.36 72.86


Tabel

diatas

menunjukkan

bahwa

Cakupan

Komplikasi

kebidanan

yang

ditangani

menggambarkan Jumlah Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di dibanding jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan pada tahun 2010 meningkat 12,92% dari tahun 2008, meskipun pada Tahun 2009 menurun 2,54%. Pada Tahun 2010 dilakukan


Kegiatan bersifat pemberian bantuan transport pada Bidan Desa/bidan koordinator dalam rangka memberikan pelayanan khusus kepada ibu hamil resiko tinggi. Proses Penjaringan Ibu Hamil Resiko Tinggi oleh Bidan Desa di bagi pelaksanaannya dalam 2 sesi, semester I dan semester ke II, semester pertama diharapkan dapat terjaring ibu hamil 1000 bumil resti begitu juga pada semester kedua diharapkan dapat terjaring jumlah bumil yang sama, sehingga pada tahun 2010 dapat terjaring sebanyak 2000 ibu hamil resiko tinggi, angka tersebut masih menjangkau sekitar 75% dari perkiraan sasaran bumil resti secara keseluruhan yang diperkirakan mencapai angka lebih kurang 3000 bumil resti. Dalam melaksanakan penjaringan, bidan desa/koordinasi mempergunakan quisioner bumil resti. Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan capaian cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani adalah belum semua desa melaksanakan program P4K dan belum memasang stiker P4K pada rumah bumil. Sebagai solusinya adalah mensosialisasikan program P4K pada bidan desa. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan menggambarkan bahwa jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dibanding jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di wilayah tertentu pada tahun 2010 meningkat 5,35% dari tahun 2008, meskipun pada tahun 2009 menurun tajam sebesar 6,47%. Adapun yang kendala yang dihadapi adalah belum adanya bidan dan dukun bermitra yang memakai/ada MOU, belum semua bidan dari Kabupaten Kampar yang mengikuti pelatihan APN, baru 142 orang (52,59%) dan belum semua bidan yang mendapat bidan KIT. Sebagai solusinya adalah Mengadakan pelatihan APN up-date bidan yang ada di Kabupaten Kampar, mensosialisasikan kemitraan dukun dengan bidan desa dan membuat MOU nya, Seluruh bidan desa/poskesdes sebaiknya mempunyai/mendapatkan bidan KIT. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) menggambarkan Jumlah Desa/ Kelurahan yang dilakukan Imunisasi anak dibanding jumlah seluruh desa yang ada pada tahun 2010 menurun 9,04% dari tahun 2008. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan sweeping imunisasi belum maksimal, Vaksin campak dan BCG masih kurang serta kesadaran masyarakat untuk imunisasi masih kurang, antara lain masih ada ibu yang menolak bayinya untuk disuntik. Sebagai solusinya adalah meningkatkan kegiatan sweeping dan melaksanakan penyuluhan imunisasi melalui orang tua. Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan menggambarkan jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan dibanding jumlah seluruh gizi buruk yang ditemukan di Kabupaten Kampar, Pada Tahun 2009 dan 2010, seluruh jumlah bayi gizi buruk yang ditemukan, semua telah mendapat perawatan. Pada Tahun 2010, dilakukan pemetaan informasi masyarakat kurang gizi melalui penimbangan bayi dan balita, pemantauan ibu hamil dan meyusui diseluruh posyandu Kabupaten Kampar, sehingga didapat gambaran wilayah dan kantong-kantong kekurangan gizi. Tindaklanjut dari kegiatan ini diikuti dengan pemberian makanan tambahan dan vitamin yaitu pemberian susu gizi buruk kepada balita yang terpantau mengalami masalah kenaikan berat badan selain itu juga diberikan suplemen vitamin ibu menyusui kepada 100 desa yang diperkirakan mengalami kekurangan vitamin.

|


Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA sejak tahun 2008 s/d 2010 terus mengalami penurunan, pada tahun 2008 persentase capaian 70%, namun pada tahun 2010 turun 39,2% menjadi 30,80%. Berdasarkan data terakhir tahun 2010 dari 1.023 jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) hanya 316 jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati. Hal ini disebabkan karena Seksi P2P belum memiliki tenaga wasor yang terlatih, masih terdapatnya tenaga puskesmas yang belum memiliki tenaga analisis kesehatan serta petugas pemegang program TB paru di Puskesmas banyak yang belum terlatih. Adapun solusi mengatasi kendala tersebut yaitu mengusulkan di APBD untuk diadakan pelatihan TB paru bagi petugas pemegang Program TB-Paru. Persentase capaian kinerja dalam bidang Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, sejak tahun 2007 s/d 2010 adalah 100%. Terakhir pada tahun 2010, dari 90 jumlah penderita DBD yang ditemukan, semuanya telah ditangani sesuai standar prosedur operasi (SOP) yang ditetapkan. Persentase capaian Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 11,64% dari Tahun 2008. pada tahun 2010 dari 129.486 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kampar, hanya 52.178 (40,36%) yang melakukan kunjungan ke sarana kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin menjadi program nasional di seluruh Indonesia yang dilayani melalui Program JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Sebenarnya mulai tahun 2007, pelayanan penduduk miskin sudah dicanangkan melalui program ASKESKIN kemudian di tahun 2008 sampai dengan sekarang menjadi Program JAMKESMAS. Dari evaluasi pelaksanaan, jumlah masyarakat miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan pemerintah sebesar 4052% dari total peserta jamkesmas. Adapun yang menjadi kendala dalam upaya persentase pencapaian cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin diantaranya adalah rasio sarana pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk belum sesuai dengan standar, yaitu 1 puskesmas untuk 20.000 jiwa. Sedangkan rasio puskesmas dengan jumlah penduduk Kampar saat ini adalah 28 puskesmas untuk 787.495 jiwa atau 1:28.124 jiwa. Artinya

peningkatan

pertumbuhan

penduduk

tidak

diiringi

dengan

pembangunan

puskesmas/sarana kesehatan dasar. Agar sesuai dengan stardar kesehatan jumlah puskesmas yang dibutuhkan untuk mengimbangi jumlah penduduk saat ini adalah 40 Puskesmas selain itu selalu tidak tepatnya sasaran Jamkesmas, adanya peserta yang tidak bisa diketahui keberadaannya, Dana bersalin masyarakat miskin tidak terserap maksimal dikarenakan masih banyaknya masyarakat miskin yang belum memiliki kartu Jamkesmas. Sebagai solusi dari kendala diatas yaitu membangun puskesmas di setiap kecamatan dan puskesmas pembantu di lokasi atau desa yang jauh dari akses ke puskesmas induk, perlu dilakukan validasi data agar tepat sasaran dan perlu adanya dana pendamping bagi pasien yang dirujuk. Persentase capaian cakupan kunjungan bayi tahun 2010 mengalami penurunan jika dibanding pada tahun 2007, 2008 dan 2009. Dibanding tahun 2009, persentase capaian kinerja menurun hingga 17,3%. Cakupan kunjungan bayi sejak tahun 2009 telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 90,16%, namun pada tahun 2010 cakupannya menurun menjadi 72,86%. Hal ini kemungkinan terjadi akibat banyaknya penduduk yang bermukim wilayah


perbatasan Kampar-Pekanbaru, sehingga menyebabkan semakin banyaknya kunjungan bayi ke luar daerah untuk diperiksa di wilayah Pekanbaru. Agar pencapaian tersebut dapat meningkat atau memenuhi target maka pertemuan dan pembinaan kepada bidan harus semakin intensif dilaksanakan.

II.5.1.2.2

Kondisi Sarana dan Prasarana Urusan Kesehatan

II.5.1.2.2.1 Jumlah Sarana Kesehatan Pemerintah dan Posyandu di Kabupaten Kampar Tahun 2006-2010. Tabel 36 Jumlah Sarana Kesehatan Pemerintah dan Posyandu Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar NO 1 2 3 4 5 6

KETERANGAN Rumah Sakit Puskesmas (Pembantu) Puskesmas Darat Puskesmas Air Puskesmas Keliling Posyandu Jumlah

TAHUN

2006

2007

2008

2009

2010

1 21 138 23 3 566 752

1 21 138 22 3 577 762

1 22 158 22 4 588 795

1 26 164 25 5 613 834

1 28 165 25 4 624 847


Sarana Kesehatan dan Posyandu sejak tahun 2006 mengalami Peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2010 sarana kesehatan pemerintah dan posyandu di Kabupaten Kampar bertambah sebanyak 95 unit atau rata – rata pertumbuhan 19 unit (2,5%) setiap tahunnya. Rata-rata angka pertumbuhan sarana kesehatan pemerintah dan posyandu yaitu untuk puskesmas (pembantu) 6,67%/tahun, puskesmas darat 3,91%/ tahun dan posyandu 2,05%/ tahun. Dari 624 jumlah posyandu yang ada di Kabupaten Kampar, jumlah kader posyandu sampai dengan tahun 2010 sebanyak 3.952 orang yang tersebar di seluruh desa/kelurahan.Namun bila dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, peningkatan sarana kesehatan pemerintah dan posyandu belum mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang saat ini berjumlah 787.450 jiwa. II.5.1.2.2.2 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kampar Tabel 37 Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar NO 1 2 3 4 5

TENAGA KESEHATAN Dokter Umum Dokter Spesialis Dokter Gigi Bidan Perawat Jumlah

TAHUN

2006

2007

2008

2009

2010

56 6 30 220 346 658

63 0 33 274 306 676

64 0 34 282 303 683

69 0 33 373 316 791

78 15 44 510 323 970


Jumlah tenaga Kesehatan di Kabupaten Kampar sejak tahun 2006 sampai pada Tahun 2010 mengalami pertambahan sebanyak 312 orang atau rata-rata pertambahan 62 (9,5%) tenaga kesehatan / tahunnya. Peningkatan tenaga kesehatan ini untuk mengimbangi pertambahan jumlah infrastruktur kesehatan dan pertumbuhan penduduk yang juga meningkat setiap tahunnya.

|


Perkembangan yang cukup signifikan yaitu pertambahan jumlah dokter spesialis, dimana pada tahun 2006 s/d 2009 tidak terdapat dokter spesialis di Kabupaten Kampar, namun pada tahun 2010 bertambah sebanyak 15 orang dokter spesialis. Perkembangan lainnya yaitu pertambahan jumlah bidan sebanyak 137 orang dibanding tahun 2009, hal ini guna memenuhi kebutuhan bidan-bidan desa, guna menekan angka resiko kematian terhadap ibu hamil dan bayi. Pertambahan dokter umum tahun 2010 sebanyak 9 orang dibanding tahun 2009, dokter gigi 11 orang, dan perawat 7 orang. II.5.1.2.2.3 Jumlah Tenaga Paramedis NO 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tabel 38 Jumlah Tenaga Paramedis Tahun 2007-2010 RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar JENIS TENAGA PARAMEDIS S1 / D4 Keperawatan D3 Keperawatan D3 Anestesi D3 Kebidanan SPK/SPR (Perawat Kesehatan) Bidan SPRG SKM JENIS TENAGA MEDIS Dokter Spesialis Bedah Dokter Spesialis Interne Dokter Spesialis Obsgyn Dokter Spesialis Anak Dokter Spesialis THT Dokter Spesialis Mata Dokter Spesialis Radiologi Dokter Spesialis Patologi klinik Dokter Spesialis Paru Dokter PPDS (Pddk. Dokter Spesialis) Dokter Spesialis Neurologi Dokter Spesialis Kulit Dokter Strata 2 Dokter Umum PNS Dokter Umum PTT Dokter Gigi PNS Dokter Gigi PTT Jumlah

2007 3 37 3 8 34 4 4 3 2007 1 1 1 2

2008 3 73 3 13 49 3 5 3 2008 1 1 2 2

2009 5 75 3 17 49 3 5 5 2009 2 1 2 2

2010 8 74 3 19 46 3 5 6 2010 2 2 3 2

1 1 2xsebulan 0 0 4 3xsebulan 2xsebulan 0 10 2 3 1 27

1 1 2xsebulan 0 0 4 3xsebulan 2xsebulan 0 10 2 3 1 28

1 1 1 0 0 5 3xsebulan 2xsebulan 0 9 0 4 0 28

1 1 1 1 1 5 3xsebulan 2xsebulan 0 15 0 4 0 38


Berdasarkan tabel diatas sampai dengan Tahun 2010, Dokter spesialis yang dimiliki oleh RSUD Bangkinang berjumlah 14 orang dibanding pada tahun 2009 bertambah 4 orang Dokter spesialis. Sedangkan sebanyak 5 orang dokter sedang menjalani tugas belajar untuk mendapatkan Dokter Spesialis. II.5.1.2.2.4

Jumlah Pasien Rawat Inap

Tabel 39 Jumlah Pasien Rawat Inap Menurut Jenis Ruang Perawatan Tahun 2006-2010 RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar NO 1 2 3 4 5 6 7

RUANG PERAWATAN Interne (Penyakit Dalam) Bedah Anak Kebidanan dan Kandungan Perinatologi Pavilun VIP ICU

2006 1.049 640 788 495 404 912 208


2007 1.225 758 743 560 295 886 126

2008 1.293 746 860 502 292 989 151

2009 1.242 627 896 642 225 982 132

2010 1.306 802 745 693 243 984 116

NO 8 9 10

RUANG PERAWATAN THT Mata Bayi Rawat Gabung Jumlah

2006 * * 0 4.496

2007 60 149 65 4.867

2008 45 148 104 5.130

2009 43 98 259 5.146

2010 25 113 329 5.356


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah pasien rawat inap di RSUD Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan. Rata – rata peningkatan jumlah pasien rawat inap RSUD Bangkinang mulai tahun 2006 s/d 2010 sebesar 172 pasien tiap tahunnya (3,383%). Peningkatan jumlah pasien rawat inap terjadi pada ruang rawat inap Interne (penyakit dalam) 51 pasien/ tahun (4,9%), Bedah 32 pasien/ tahun (5,06%), Kebidanan Kandungan 36 pasien/ tahun (8%), Paviliun VIP 14 pasien/ tahun (1,58%) dan Bayi rawat gabung 66 pasien/ tahun (101,54%). Penurunan jumlah pasien rawat inap terjadi pada ruang rawat anak 8 pasien/tahun (1,09%), Perinatologi 32 pasien/ tahun (7,97%), ICU 18 pasien/tahun (8,85%), THT 8 pasien / tahun (14,58%) dan mata 9 pasien (6,04%). II.5.1.2.2.5

Jumlah Pasien Operasi

Tabel 40 Jumlah Pasien Operasi Menurut Jenis Operasi Tahun 2006-2010 RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar NO 1 2 3 4 5 6 7

RUANG PERAWATAN

Bedah Umum Kebidanan dan Kandungan Curretage Vaccum ekstraksi THT Mata Paru Jumlah

2006

2007

2008

2009

2010

264 97 50 0 33 114 0 558

409 110 84 26 59 108 796

329 91 49 15 48 124 656

333 158 53 23 29 101 1 697

445 174 68 26 22 119 1 855


Jumlah pasien operasi di RSUD Bangkinang sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 selalu berfluktuasi. Jumlah pasien terbanyak yaitu tahun 2010 dan 2007. Kecendrungan peningkatan jumlah pasien operasi di RSUD Bangkinang dimulai tahun 2008 s/d 2010. Di tahun 2010 jumlah pasien bertambah 199 pasien di banding tahun 2008 atau rata-rata bertambah 66 pasien pertahun (10,11%). Rata-rata jumlah pasien operasi Bedah umum di RSUD Bangkinang sejak tahun 2006 s/d 2010 sebanyak 356 pasien /tahun atau rata-rata pertambahan pertahun sebanyak 181 pasien (36,2%). Rata-rata jumlah pasien operasi Kebidanan dan Kandungan di RSUD Bangkinang sejak tahun 2006 s/d 2010 sebanyak 126 pasien /tahun atau rata-rata pertambahan pertahun sebanyak 77 pasien (15,4%). Rata-rata jumlah pasien operasi Curretage di RSUD Bangkinang sejak tahun 2006 s/d 2010 sebanyak 60 pasien /tahun atau rata-rata pertambahan pertahun sebanyak 18 pasien (3,6%). Rata-rata jumlah pasien operasi Vaccum ekstraksi di RSUD Bangkinang sejak tahun 2006 s/d 2010 sebanyak 22 pasien /tahun.

|


Rata-rata jumlah pasien operasi THT di RSUD Bangkinang sejak tahun 2006 s/d 2010 sebanyak 38 pasien /tahun. Rata-rata jumlah pasien operasi mata di RSUD Bangkinang sejak tahun 2006 s/d 2010 sebanyak 113 pasien /tahun. Selain itu RSUD Bangkinang pada tahun 2010 juga sudah mampu melaksanakan tindakan operasi paru, suatu tindakan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. II.5.1.2.2.6 Indikator Keberhasilan RSUD Bangkinang NO 1 2 3 4 5 6 7 8

Tabel 41 Indikator Keberhasilan Tahun 2007-2010 RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar

INDIKATOR Jumlah Tempat Tidur (TT) Angkat Pemanfaatan TT (BOR) % Angka Kematian Bersih (NDR)‰ Rata-rata lama hari rawat (LOS) Selang Penggantian TT (TOI) Rata-rata pemakaian 1 TT (BTO) Angka Kematian Kasar (GDR)‰ Rata-rata Pasien UGD perhari

2006 84 62 25 3 3 28 46 12

2007 95 61 23 4 3 51 54 20

2008 95 55 22 4 3 54 57 21

2009 95 54 18 4 3 54 56 24

2010 95 54,61 21 4 3 56 57 25


Angka Pemanfaatan tempat tidur (BOR) sejak tahun 2006 s/d 2010 berkisar 54 s/d 62 %, sedangkan angka standarnya adalah 60 s/d 85%. Angka kematian bersih (NDR) rata-rata adalah 21,8 per mil masih dibawah angka standar yaitu 25 per mil. Rata-rata lama hari rawat (LOS) adalah 4 hari dengan angka standar 6-9 hari. Selang penggantian tempat tidur (TOI) adalah 3 hari dengan angka standar 1-3 hari. Rata-rata pemakaian 1 (satu) tempat tidur (BTO) adalah 48 kali dengan angka standar 45-50 kali per tahun. Angka kematian kasar (GDR) adalah 54 permil dengan angka standar 45 permil pasien keluar rumah sakit.

II.5.1.3 II.5.1.3.1

Pekerjaan Umum Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci Tingkat Capaian Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum tahun 2008- 2010 sebagai berikut: Tabel 42 Indikator Kinerja Kunci Tingkat Capaian Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 20082010 Kabupaten Kampar NO

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA

1 1

2 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

PERSENTASE CAPAIAN KINERJA ( % ) 2008 2009 2010 3 4 5 19.60 29.57 59.10

2 3 4

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Rumah Tangga Per Sanitasi Kawasan Kumuh

40.15 64.63 0.04

41.12 70.00 0.0011

KETERANGAN 6

40.23 46.72 0.0011


Panjang Jalan Kabupaten Kampar dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan, dibanding tahun 2008, persentase capaian kinerja pada tahun 2010 meningkat 39,5% atau rata-rata peningkatan tiap tahunnya 13,16%. Pada Tahun 2010, panjang jalan Kabupaten Kampar yang dalam kondisi baik 1.198,78 Km (59,10%) dari panjang seluruhnya yaitu 2.028,35 Km atau 829,67 Km yang dalam kondisi tidak baik. 335,93 Km dalam kondisi rsak ringan, 293,91 Km dalam kondisi rusak sedang dan 239,75 Km dalam kondisi rusak berat.


Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik cenderung tidak ada perubahan, persentase capaian kinerja tahun 2009, sempat naik 0,97% dibanding tahun 2008, namun pada tahun 2010 kembali turun 0,89%. Pada tahun 2010 dari 12.217 Ha luas irigasi Kabupaten Kampar, luas irigasi yang dalam kondisi baik 4.915 Ha. Sedangkan luas potensial jaringan irigasi yaitu 8.359 Ha serta jaringan irigasi yang fungsional 4.915 Ha. Jumlah Bangunan Bendungan seluruhnya 35 unit, 22 bendungan dalam kondisi baik, 6 dalam kondisi rusak ringan dan 7 dalam kondisi rusak berat. Rumah tangga per sanitasi, persentase capaian kinerja tahun 2009 sempat naik 5,37% dari tahun 2008, namun tahun 2010 kembali turun 23,28%. Pada tahun 2010 dari 190.273 jumlah total rumah tangga di Kabupaten Kampar, hanya 88.900 (46,72%) rumah tangga yang bersanitasi. Persentase kawasan kumuh di Kabupaten Kampar pada tahun 2010 mengalami penurunan 0,04% dibanding tahun 2008. Pada tahun 2010 dari 1.128.928 Ha luas wilayah Kabupaten Kampar, 12,5 Ha merupakan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Kampar.

II.5.1.3.2

Perkembangan jumlah/panjang Jalan

Tabel 43 Panjang Jalan Nasional, Propinsi, dan Kabupaten, Tahun 2006-2010 (Km) Kabupaten Kampar

NO

URAIAN

1

Jalan Nasional

2 3

Jalan Propinsi Jalan Kabupaten Jumlah

2006

2007

2008

2009

2010

94,50

94,50

94,50

182,29

182,29

242,42 2.398,50 2.735,42

242,42 2.570,95 2.907,87

242,42 2,721.27 3.058,19

405,86 2,019,60 2.607,75

405,86 2.028,35 2.616,50


Tabel 44 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan Tahun 2006-2010 (Km) Kabupaten Kampar

NO 1 2 3

JENIS / BAHAN DASAR Aspal Kerikil Tanah Jumlah

2006 857,70 1.088,90 624,35 2.570,95

2007 906,22 1.284,80 530,25 2.721,27

2008 906,22 1.284,80 530,25 2.721,27

2009 875,79 935,98 207,75 2.019,52

2010 925,56 849,34 253,45 2.028,35


Panjang jalan Kabupaten Kampar yang beraspal pada tahun 2010, meningkat 67,86 Km (7,91%) di banding tahun 2006 atau rata-rata peningkatan pertahun sepanjang 15,57 Km. Pada tahun 2010 dari 925,56 Km panjang jalan aspal Kabupaten, berdasarkan kondisi jalan sepanjang 640,74 Km dengan kondisi baik, rusak ringan sepanjang 119,02 Km, rusak sedang sepanjang 92,36 Km dan rusak berat sepanjang 73,45 Km. Panjang jalan kerikil Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2010 berkurang 239,36 Km (22,00%) dibanding tahun 2006 atau rata-rata pengurangan pertahun sepanjang 47,91 Km. Pada Tahun 2010, dari 849,34 Km panjang jalan Kerikil Kabupaten, berdasarkan kondisi jalan sepanjang 482,39 Km dengan kondisi baik, rusak ringan sepanjang 188,30 Km, rusak sedang sepanjang 133,75 Km dan rusak berat sepanjang 44,90 Km. Panjang jalan tanah di Kabupaten Kampar pada tahun 2010 berkurang 370,9 Km (59,4%) dibanding tahun 2006 atau rata-rata pengurangan pertahun sepanjang 74,18 Km. Sampai tahun 2010, panjang jalan tanah di Kabupaten Kampar yang dalam kondisi baik 75,65 Km,

|


dalam kondisi rusak ringan 28,60 Km, dalam kondisi rusak sedang 67,8 Km dan dalam kondisi rusak berat 81,4 Km. Jumlah keseluruhan panjang jalan Kabupaten Kampar sampai pada tahun 2010 adalah 2.028,35 Km, sepanjang 1.198,78 Km dalam kondisi baik, 33,92 Km rusak ringan, 293,91 Km rusak sedang dan 199,75 Km rusak berat.

II.5.1.3.3 NO 1 2 3 4

Perkembangan panjang Jembatan

Tabel 45 Panjang Jembatan Menurut Jenis Permukaan Tahun 2006-2010 (M) Kabupaten Kampar JENIS / BAHAN DASAR Kayu Beton Rangka Gantung Jumlah

2006 3,749.50 2,194.20 990.00 535.00 7,468.70

2007 3,749.50 2,194.20 990.00 535.00 7,468.70

2008 3,749.50 2,194.20 990.00 535.00 7,468.70

2009 2,445.50 2,433.50 989.00 645.00 6,645.30

2010 2,523.50 2,911.40 956.00 570.00 6,960.90


Panjang jembatan kayu pada tahun 2010 berkurang sepanjang 1.226 meter (32,69%) dari tahun 2006 atau rata-rata berkurang 245,20 meter pertahun. Sampai dengan tahun 2010 dari 2.523,50 meter panjang jembatan kayu di Kabupaten Kampar, sepanjang 847 meter dengan kondisi baik, 493,5 meter rusak ringan, 600 rusak sedang dan 583 meter rusak berat. Panjang jembatan beton pada tahun 2010 bertambah sepanjang 717,20 meter (32,68%) dari tahun 2006 atau rata-rata bertambah 143,44 meter pertahun. Sampai dengan tahun 2010 dari 2.911,40 meter panjang jembatan beton di Kabupaten Kampar, sepanjang 2.836 meter dengan kondisi baik, 46,5 meter rusak ringan dan 15,5 rusak sedang. Panjang jembatan Rangka dan gantung beton pada tahun 2010 hanya bertambah 1 meter dari tahun 2006. Sampai dengan tahun 2010 dari 1.526 meter panjang jembatan rangka dan gantung di Kabupaten Kampar, sepanjang 1.196 meter dengan kondisi baik, 110 meter rusak ringan dan 220 rusak sedang.

II.5.1.4

Perumahan

Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan Urusan Perumahan Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 46 Tingkat Capaian Penyelenggaraan Urusan Perumahan Tahun 2008-2010Kabupaten Kampar NO 1 1 2 3

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA 2 Rumah Tangga pengguna air bersih Lingkungan Pemukiman Kumuh Rumah Layak Huni

PERSENTASE CAPAIAN KINERJA ( % ) 2008 2009 2010 3 4 5 3.09 8.26 11.92 0.023 0.0011 0.0007 70.63 67.55 80.64

KETERANGAN 6


Persentase nilai capaian kinerja Rumah tangga pengguna air bersih tahun 2010 meningkat 8,83% dibanding tahun 2008 atau meningkat 2,94% tiap tahunnya. Pada tahun 2010, dari 190.273 jumlah seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Kampar, sebanyak 22.684 (11,92%) rumah tangga menggunakan air bersih. Persentase nilai capaian kinerja Lingkungan Pemukiman Kumuh tahun 2010 menurun 0.0223% dibanding tahun 2008 atau menurun 0,00743% tiap tahunnya. Pada tahun 2010,


dari 1.128.928 Ha luas wilayah Kabupaten Kampar, seluas 7,5 ha merupakan lingkungan pemukiman kumuh 0,0007%. Persentase nilai capaian kinerja Rumah Layak Huni tahun 2009 menurun 3,08% dibanding tahun 2008, namun pada tahun 2010 meningkat kembali 13,09 % dibanding tahun 2009. pada tahun 2010, dari 190.273 jumlah seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Kampar, sebanyak 153.439 (80,64%) merupakan rumah layak huni.

II.5.1.5

Penataan Ruang

Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan urusan Penataan Ruang mulai tahun 2008 - 2010 adalah sebagai berikut: Tabel 47 Tingkat Capaian Penyelenggaraan Urusan Tata Ruang Tahun 2008-2010 Kabupaten Kampar NO


1

2

1

PERSENTASE CAPAIAN KINERJA ( % ) 2008 2009 2010

Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

3

4

5

0.00

30.00

30.00

KETERANGAN 6


Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/ HGB pada tahun 2010 meningkat 30% dibanding tahun 2008. Pada tahun 2010 dari 369.197,26 Ha luas wilayah ber HPL/ HGB, seluas 110,786,21 Ha merupakan luas ruang terbuka hijau (30%).

II.5.1.6

Perencanaan Pembangunan

Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut : Tabel 48 Tingkat Capaian Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Tahun 20082010 Kabupaten Kampar NO 1 1 2 3 4

PERSENTASE CAPAIAN KINERJA ( % ) 2008 2009 2010 3 4 5

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA 2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan RKPD Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

70.00

87.50

87.50

KET 6


Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan perda dengan capaian kinerja ada. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2007. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda dengan capaian kinerja ada. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2007. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan RKPD dengan nilai capaian ada. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2007; Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun

|


2008; Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2009; Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2010; Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2011. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD dengan nilai capaian pada tahun 2010 yaitu 87,50%, dimana dari 16 jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2010, hanya 14 program yang diakomodir dalam RKPD.

II.5.1.7

Perhubungan

Perhubungan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien serta mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah. Ketersediaan alat angkutan umum dan sarana prasarana perhubungan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aktivitas

kehidupan

sosial

dan

ekonomi

merupakan

tujuan

pembangunan

bidang

perhubungan. Salah satu indikator penyelenggaraan Urusan Perhubungan adalah banyaknya perusahaan dan kenderaan angkutan kota/ pedesaan sebagaimana tabel berikut : Tabel 49 Jumlah Kenderaan Angkutan Darat Bermotor Menurut Jenis Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar JENIS KENDERAAN

TAHUN 2006

2007

2008

2009

2010*

Bis

0

2,215

3,557

4,270

5,338

Oplet

9

114

622

800

998

249

1,203

1,420

1,913

2,329

Pick Up Truk

338

1,269

2,491

3,116

3,811

Sepeda Motor

25,610

38,308

56,659

70,953

82,289

Jumlah

26,206

43,109

64,749

81,052

94,764


Jumlah kenderaan angkutan darat bermotor di Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2010 adalah 94.764 kenderaan, meningkat sebanyak 68.558 unit atau meningkat 261% dibanding tahun 2006. Dari 94.764 jumlah kenderaan tahun 2010, jenis kenderaan yang mendominasi adalah sepeda motor sebanyak 82.289 unit (86,84%). Berdasarkan jumlah peningkatan masing-masing jenis kenderaan angkutan darat bermotor dapat disimpulkan bahwa semua jenis kenderaan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini mungkin dikarenakan angka pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, sehingga kebutuhan akan angkutan darat bermotorpun semakin banyak. Tabel 50 Banyaknya Perusahaan, Kenderaan Angkutan Kota/Pedesaan Tahun 2007-2010 Kabupaten Kampar TAHUN

JUMLAH PERUSAHAAN

JUMLAH KENDERAAN

2007 2008 2009 2010

5 5 5 4

110 132 152 154



Jumlah perusahaan di bidang angkutan kota/pedesaan yang ada di Kabupaten Kampar pada tahun 2010 berkurang 1 perusahaan di banding 2007, namun jumlah kenderaan angkutan kota bertambah sebanyak 44 kenderaan. Kecenderungan bertambahnya jumlah kenderaan angkutan kota / pedesaan dikarenakan oleh semakin bertambahnya jalan-jalan ke daerah pedesaan, sehingga tingkat aksesibilitas ke pedesaan yang sebelumnya tidak terjangkau oleh kenderaan angkutan semakin meningkat yang selanjutnya diiringi dengan peningkat jumlah penumpang pengguna angkutan tersebut. Tabel 51 Jumlah Bus dan Penumpang Antar Wilayah dan Provinsi Tahun 2007-2010 yang keluar Masuk Terminal Bangkinang TAHUN

BUS MASUK 38.322 39.353 39.422 42.280

KELUAR 39.050 39.434 39.418 32.487

2010 2009 2008 2007

JUMLAH 77.372 78.969 78.840 74.767

PENUMPANG MASUK 802.665 833.395 869.941 1.032.423

KELUAR 868.241 1.001.187 1.035.518 834.875

JUMLAH 1.670.906 1.834.582 1.905.459 1.867.298


Berdasarkan jumlah Bus yang keluar masuk terminal, sejak tahun 2007 s/d 2010, Jumlah Bus yang keluar sebanyak 150.389 sedangkan Jumlah Bus yang Keluar sebanyak 150.389. Berdasarkan

jumlah

penumpang

sebanyak

3.739.821

orang

yang

keluar

dengan

menggunakan transportasi bus, sedangkan yang masuk berjumlah 3.538.424 orang. NO I. A.

B.

Ii. A.

Iii A. B. C. D. E. F.

Tabel 52 Data Sarana dan Prasana Perhubungan Tahun 2011 Kabupaten Kampar SATUAN

JUMLAH

Data Prasarana TERMINAL Jumlah Terminal Type A Type B Type C

URAIAN

Buah Buah Buah

1.00 3.00

JEMBATAN TIMBANG Jumlah Jembatan Timbang

Unit

3.00

Data Sarana TAMAN KENDRAAN Mobil Penumpang Mobil Beban / Barang Mobil Bus Sepeda Motor

Kend Kend Kend Kend

163.00 4.419.00 610.00 32.644.00

Fasilitas Keselamatan Rambu Marka Pagar Pengaman Deliniator (Paku Jalan) Cermin Tikungan APILL

Buah M M Buah Buah Buah

950.00 12.50.00 850.00 50.00 12.00 7.00

KETERANGAN

Tidak Beroperasi


Sampai dengan tahun 2011 data sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan bidang perhubungan adalah sebagai berikut. Jumlah terminal yang ada di Kabupaten Kampar adalah 4 terminal, yang terletak di Kecamatan Bangkinang, Tapung, Kampar Kiri dan XIII Koto Kampar. Terdapat 3 buah jembatan timbang namun tidak beroperasi. Jumlah mobil penumpang sebanyak 163 unit, mobil beban/ barang 4.419 unit, mobil bus 610 unit dan sepeda motor 32.644 unit. Jumlah rambu-rambu lalu lintas sebanyak 950 buah, jumlah marka

|


jalan sebanyak 1.250 buah, panjang pagar pengaman 850 meter, deliniator (paku jalan) 50 buah, cermin tikungan 12 buah dan apill sebanyak 7 buah. Tabel 53 Banyaknya Kenderaan Bermotor Wajib Uji Yang Terdaftar Tahun 2007-2010 Kabupaten Kampar JENIS KENDERAAN 1

JUMLAH KENDARAAN 2

OPLET / MOBIL PENUMPANG UMUM RENTAL OTO BIS MINI BUS PICK UP Truk Sumbu 2 Truk Sumbu 3 Truk Sumbu 2 Truk Sumbu 3 1

169 3 27 492 1.836 2.156 282 71 44 2

TRUCTOR TEMPELAN KERETA GANDENGAN KENDRAAN KHUSUS Jumlah 2010 2009 2008 2007

2 18 10 5.110 5.002 3.677 3.090


Jumlah kenderaan bermotor wajib uji yang terdaftar tahun 2010 bertambah sebanyak 2.020 (65,37%) dibanding tahun 2007, atau rata – rata bertambah 505 (16,34%) tiap tahunnya. Berdasarkan jenis kenderaannya, pada tahun 2010 kenderaan bermotor wajib uji yang terdaftar terbanyak adalah Truks sumbu 2 sebanyak 2.156 unit (42,19%) dan Pick up sebanyak 1.836 unit (35,93%). Jumlah terbanyak lainnya adalah mini bus yaitu 492 (9,63%) dan Truks sumbu 3 yaitu 282 (5,52%) serta oplet/ mobil penumpang umum yatu 169 unit (3,31%). Sedangkan jumlah yang paling sedikit adalah traktor tempelan yaitu 2 unit (0,04%) dan mobil rental 3 unit (0,06%).

II.5.1.8 II.5.1.8.1

Lingkungan Hidup Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Tabel 54 Tingkat Capaian Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2008-2010Kabupaten Kampar

NO



2008 1 2 3 4

Penanganan Sampah Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan

88.13 100.00 33.45 100.00

2009 86.02 100.00 40.24 0.00

2010 86.02 100.00 0.73 0.00


Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup mulai tahun 2008 s/d 2010, sebagai berikut . Penanganan sampah pada tahun 2010 mengalami penurunan 2,11% dibanding tahun 2008, pada tahun 2010 volume produksi sampah di Kabupaten Kampar mencapai 29.880 M3 namun valume sampah yang ditangani 25.709 M3. Kondisi ini dapat disebabkan akibat tidak sebandingnya jumlah sarana kebersihan dengan pertumbuhan penduduk / rumah tangga yang semakin pesat.


Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal 100%, artinya dari seluruh perusahaan yang wajib AMDAL, seluruhnya telah dilakukan pengawasan. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk dengan capaian 0,73%. Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2010 tidak ada.

II.5.1.8.2

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan

Hidup (PLH) Dalam kurun waktu 2007-2011, telah banyak kegiatan yang direalisasikan dan cukup strategis terutama dalam program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan disertai penegakan peraturan perundang-undangan/hukum lingkungan. Output kegiatan dari program antara lain berbentuk dokumen AMDAL beserta UPL dan UKL merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses perizinan beroperasionalnya perusahaanperusahaan yang berpotensi membuat perubahan dan pengrusakan lingkungan, yaitu : •

Perusahaan industri pengolahan (besar dan menengah);

•

Perusahaan besar swasta/negara perkebunan (karet, kelapa dan sawit), perusahaan besar industri perkayuan dan lain-lain; Perusahaan pertambangan/penggalian sumber daya tambang termasuk pasir, kerikil,

•

dan air tanah. Tabel 55 Jumlah Perusahaan Yang Telah Memiliki Dokumen AMDAL/UKL/UPL Tahun 2007-2010 NO 1 2 3 4

TAHUN

JUMLAH PERUSAHAAN

2007 2008 2009 2010

32 34 47 74


Dari 74 perusahaan yang telah memiliki Dokumen AMDAL/ UKL/UPL, terdiri dari 31 Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS), 17 Perusahaan Penambangan Pasir dan Batu, 5 Pabrik Karet, 3 Pabrik penambangan/ penglahan Baru dan stone crusher, 2 SPBU dan sisanya 16 perusahaan bergerak di berbagai jenis kegiatan. Sedangkan berdasarkan lokasi perusahaan, 10 perusahaan di Kecamatan Tapung Hulu, masing-masing 9 perusahaan di Kecamatan Tapung dan Bangkinang Seberang, 7 perusahaan di Kecamatan Siak Hulu, masing-masing 5 perusahaan di Kecamatan XIII Koto Kampar, Tapung Hilir dan Tambang, masing-masing 3 perusahaan di Kecamatan Gunung Sahilan, Bangkinang, Kampar Kiri Tengah, masing-masing 2 perusahaan di Kecamatan Kampar Kiri, Salo, Perhentian Raja, Bangkinang Barat dan Kampar serta Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kampar Utara dan Kampar Kiru Hulu masingmasing 1 perusahaan.

|


Dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kampar, jumlah perusahaan yang berpotensi mencemarkan lingkungan adalah sebagai berikut : Tabel 56 Jumlah Perusahaan Yang Berpotensi Mencemarkan Lingkungan Tahun 2006-2010 NO 1 2 3 4 5

TAHUN

JUMLAH PERUSAHAAN

2006 2007 2008 2009 2010

26 32 34 36 36


Berdasarkan lokasinya, perusahaan yang berpotensi mencemarkan lingkungan sejak tahun 2006 s/d 2010, terbanyak berada di Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Tapung.

II.5.1.8.3

3. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Pengendalian kebakaran dan hutan dilakukan dengan membentuk Satuan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan (SATLAKDALKARHUTLA) yang terdiri dari instansi terkait yaitu, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian TPH, Polres Kampar, Batalyon Infantri 132, Kejaksaan Negeri Bangkinang, Pengadilan Negeri Bangkinang dan Tim Pemadam Kebakaran. Hasil pemantauan jumlah titik api di wilayah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut: NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tabel 57 Jumlah Titik Api menurut Kecamatan Tahun 2006-2010

KECAMATAN Kampar Kiri Kampar Kiri Hulu Kampar Kiri Hilir Kampar Kiri Tengah Gunung Sahilan XIII Koto Kampar Bangkinang Barat Salo Tapung Tapung Hulu Tapung Hilir Bangkinang Bangkinang Seberang Kampar Kampar Timur Rumbio Jaya Kampar Utara Tambang Siak Hulu Perhentian Raja Jumlah

2006

2007

2008

2009

2010

18 16 5 39 6 4 6 2 96

10 13 2 7 11 5 5 1 6 2 6 5 2 1 4 2 1 83

34 18 10 1 6 27 16 2 18 22 6 4 6 2 172

41 9 27 1 6 41 2 13 21 24 4 2 1 1 9 10 212

27 12 9 5 4 37 2 1 13 12 11 4 2 2 3 7 2 153


Berdasarkan tabel dapat dilihat jumlah titik api terbanyak ditemukan pada tahun 2009 dan yang paling sedikit pada tahun 2007. Pada Tahun 2010 jumlah titik api menurun 59 titik dari tahun 2009. Berdasarkan sebaran lokasi titik api, secara rata-rata 5 Kecamatan terbanyak ditemukan titik api adalah Kecamatan XIII Koto Kampar dan Kampar Kiri 26 titik api, Kecamatan Tapung 14 titik api, Kecamatan kampar Kiri Hilir 12 titik api dan Kecamatan Tapung Hulu dan Tapung Hilir masing-masing 11 titik api. Data yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, pada tahun 2009 lokasi kejadian kebakaran yang


terjadi di wilayah Kabupaten Kampar berada di lahan perkebunan masyarakat seluas + 139,35 Ha (55%).

II.5.1.9

Pertanahan

Penyelenggaraannya Urusan Pertanahan sampai saat ini pelaksanaannya belum diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten dan masih ditangani oleh Instansi vertikal di Kabupaten.

Berdasarkan

data

BPS

dibawah

dapat

dilihat

data

perkembangan

penyelenggaraan Urusan Pertanahan sebagai berikut. Tabel 58 Jumlah Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Tahun 2006-2009

NO 1 2 3 4

KEPEMILIKAN

Hak Milik Hak Pakai Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha Jumlah

2006

2007

2008

2009

5,172 0 525 0 5,697

6,207 1 312 0 6,520

5,148 0 227 0 5,375

1,489 9 0 12 1,510

2008 4,743 54 146 1 4,944

2009 5,384 13 169 12 5,578

2008 1,753 0 170 1 1,924

2009 811 0 0 0 811

Sumber: LPPD Kabupaten Kampar, 2011 NO 1 2 3 4

Tabel 59 Jumlah Peralihan Hak Atas Tanah Tahun 2006-2009 KEPEMILIKAN

2006 3,936 9 131 0 4,076

Jual Hibah Warisan Wakaf Jumlah

2007 3,713 22 132 0 3,867

Sumber: LPPD Kabupaten Kampar, 2011 NO 1 2 3 4

Tabel 60 Jumlah Penghapusan Hak Atas Tanah Tahun 2006-2009 KEPEMILIKAN

2006 0 0 0 0 0


2007 1,356 0 165 6 1,527


Adapun hal lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Urusan Pertanahan adalah Kegiatan Pengadaan dan Pembebasan Lahan/ tanah untuk kepentingan umum dan Pemerintah. Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 data tentang ganti rugi tanah disajikan pada tabel berikut. Tabel 61 Rekapitulasi Data Pembebasan Tanah /Lahan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Tahun 2007 s/d 2010 Kabupaten Kampar JENIS GANTI RUGI Kepentingan Pemerintah Kepentingan Umum Jumlah

JENIS GANTI RUGI Kepentingan Pemerintah Kepentingan Umum Jumlah

TAHUN 2007

TAHUN 2008

LUAS TANAH (M2)

NILAI GANTI RUGI (RP)

LUAS TANAH (M2)


257.093 263.414 520.507

3.815.339.925 23.815.442.816 27.630.782.741

632.879 170.854 803.733

12.104.092.064 14.692.332.475 26.796.424.539

TAHUN 2009

TAHUN 2010

LUAS TANAH (M2)


LUAS TANAH (M2)


1.311.679 177.297 1.488.976

12.127.854.970 19.109.433.379 31.237.288.349

105.198,41 139.313,70 244.512,11

6.990.036.250 6.628.658.893 13.618.695.143


Sampai dengan tahun 2010 luas tanah yang telah diganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar adalah 2.813.216 M2 dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 99.283.190.772. Luas tanah yang diganti rugi untuk kepentingan pemerintah yaitu 2.201.651 M2 (78,26%) dengan

|


menghabiskan dana Rp. 35.037.323.209,- (35,29%) sedangkan luas tanah yang diganti rugi untuk kepentingan umum adalah 611.565 M2 (21,74%), yang menghabiskan dana Rp. 64.245.867.563,- (64,71%).

II.5.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil II.5.1.10.1 1. Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kampar Tabel 62 Tingkat Capaian Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2008-2010 Kabupaten Kampar NO


1

2

1 2 3

PERSENTASE CAPAIAN KINERJA ( % ) 2008 2009 2010 3 4 5 5.75 15.85 52.05 11.00 89.04 215.00

Kepemilikan KTP Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

100.00

100.00

KETERANGAN 6

100.00


Berdasarkan data diatas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut. Capaian kinerja untuk Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sampai tahun 2010 meningkat 46,3% dibanding tahun 2006. Pada tahun 2010 dari 543.176 jumlah penduduk yang wajib KTP (>17 tahun dan atau pernah menikah) sebanyak 278.978 (52,05%) penduduk yang telah memiliki KTP. Tingkat capaian kinerja untuk kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk, meningkat tajam pada tahun 2010 menjadi 215 akte per 1000 penduduk dibanding tahun 2006 hanya sebanyak 11 akte per 1000 penduduk. Pada tahun 2010 dari 787.495 jiwa jumlah penduduk Kabupaten Kampar, sebanyak 169.582 orang telah memiliki akte kelahiran. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

II.5.1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Adapun Capaian kinerja dalam Penyelenggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2007 s/d 2010 adalah sebagai berikut : 1.

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; •

Terbinanya perempuan (pelatihan kepemimpinan wanita bagi organisasi wanita) sebanyak 8 organisasi

•

Terbentuknya showroom pembuatan tas dan tersedianya tenaga skill pembuatan tas di Kabupaten Kampar 10 orang.

•

Pelatihan kepemimpinan wanita pada organisasi wanita terhadap 100 orang dengan tujuan agar terampilnya pimpinan organisasi wanita dalam mengelola organisasinya (Tahun 2009)

•

Pelatihan kepemimpinan wanita pada organisasi wanita) terhadap 100 orang dengan outcome yang diharapkan agar terampilnya pimpinan organisasi wanita dalam mengelola organisasinya (Tahun 2010)

•

Penyuluhan bagi ibu-ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera di 4 desa dengan outcome yang diharapkan yaitu meningkatnya partisipasi perempuan

dalam

pelaksanaan

pembangunan


desa

di

bidang

sosial,

kemasyarakatan dan peningkatan ekonomi menuju keluarga sehat sejahtera (Tahun 2010) 2.

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan •

Tersosialisasinya UU No. 24 Tahun 2004 tentang PKDRP

•

Terciptanya tenaga terampil di bidang menjahit dan membordir dari kalangan keluarga yang kurang mampu kepada 40 peserta

•

Sosialisasi PKDRT bagi aparatur pemerintah/ masyarakat di Kabupaten Kampar dengan sasaran 150 orang.

3.

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan •

Sosialisasi UU perlindungan anak dan seleksi KPAID Kab. Kampar

•

sosialisasi cara menggunakan internet sehat bagi 200 siswa dengan tujuan yaitu meningkatnya kesadaran generasi muda (siswa) untuk memilih cara berinternet sehat dan meninggalkan pengaruh dari situs porno (2010).

•

Peringatan Hari Anak Nasional dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemberdayaan anak Indonesia

4.

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; •

Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap 1000 orang perempuan di 20 Kecamatan. Dengan tujuan yaitu bertambahnya pemahaman masyarakat akan tupoksi P2TP2A sebagai wadah pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak dalam rangka persamaan gender dan keadilan. (2010)

5.

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan •

Pelatihan membordir dan menjahit terhadap 80 orang perempuan dari keluarga kurang mampu dengan tujuan yaitu terampilnya 80 orang perempuan dari keluarga kurang mampu dan terbukanya peluang kerja sehingga mendapat tambahan penghasilan bagi keluarga (2009)

•

Pelatihan Administrasi UP2K dan Operasional penyaluran dana UP2K terhadap 100 orang ketua kelompok usaha bersama di desa dengan tujuan yaitu terampilnya ketua kelompok UP2K dalam mengendalikan dan mengembangkan usaha ekonomi produktif di desanya (2009)

Pada tahun 2011, target indikator kinerja pengelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah sebagai berikut. •

Sosialisasi terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) terhadap 1000 orang yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Toga, Pemuda dan tokoh Wanita.

|


•

Terfasilitasinya Kegiatan perlindungan terhadap anak Korban tindakan kekerasan dan anak yang berhadapan dengan hukum bekerjasama dengan Lembaga P2TP2A

•

Peringatan hari Keluarga Nasional dan Hari Ibu

•

Terlaksananya

Kegiatan

Pelatihan

bagi

Aparat

Penegak

Hukum

dalam

Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan terhadap 40 aparat hukum.

II.5.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Indikator capaian kinerja penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut. }

Prevalensi peserta KB aktif pada tahun 2010 meningkat 4,38% dibanding tahun 2008.

Pada tahun 2010 dari 116.605 jumlah pasangan usia pasangan subur di Kabupaten Kampar, sebanyak 90.956 pasangan merupakan peserta KB aktiff. }

Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I pada tahun 2010 menurun 11,76%

dibanding tahun 2008. Pada tahun 2010 dari 190.273 jumlah keluarga di Kabupaten Kampar, 49.928 keluarga diantaranya merupakan Keluarga prasejahtera dan sejahtera I. Tabel 63 Jumlah Akseptor Menurut Jenis Alat Kontrasepsi Tahun 2006-2009

NO ALAT KONTRASEPSI 1 IUD 2 Kondom 3 Pill 4 Vasektomi 5 Tubektomi 6 Susuk 7 Suntik Jumlah PA Jumlah PUS % PA Terhadap PUS

2006 2,363 876 24,163 309 741 4,256 37,181 69,889 105,839 66,03%

2007 2,475 892 26,562 304 746 5,202 40,241 76,422 107,082 71,37%

2008 2,475 892 26,562 304 746 5,202 40,241 76,422 107,082 71,37%

2009 496 1,845 12,412 0 374 2,879 24,495 42,501 120,564 35,25%

2010 1,295 7,493 37,032 1,046 1,046 10,461 73,061 131,434 123,564 106,5%


Dilihat dari jenis alat kontrasepsi yang digunakan oleh pasangan Usia Subur di Kabupaten Kampar didominasi dengan penggunaan alat suntik KB dan Pil KB, sampai dengan tahun 2010 persentase penggunaan alat kontrasepsi menurut jenisnya yaitu penggunaan Jenis Alkon Suntik 55,59%, PIL KB 28,18%, Susuk 7,96%, Kondom 5,7%, IUD 0,99% dan Vasektomi serta Tubektomi masing-masing 0,8%. Jumlah pengguna / peserta KB aktif pada tahun 2007 dan 2008 mengalami peningkatan sebanyak 6.533 peserta (9,35%), namun pada tahun 2009 mengalami penurunan tajam sebesar 33.921 peserta (44,38%) dan pada tahun 2010 kembali bertambah sebanyak 88.933 peserta (209,25%) dibanding tahun 2009 Penurunan jumlah peserta KB tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah PUS yang pada tahun 2009 meningkat 14.725 PUS (13,91%) dibanding tahun 2006, namun pada tahun 2010, jumlah peserta KB meningkat tajam hingga melampaui jumlah PUS yang ada dengan perbandingan 106,5%.


II.5.1.13 Sosial Salah satu penyebab timbulkan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kampar diantaranya adalah Bencana Alam. Pada tahun 2010 jumlah PMKS dari korban bencana alam mencapai 23,47% dari seluruh jenis PMKS yang ada. Tingginya jumlah PMKS yang berasal dari korban bencana alam disebabkan karena seringnya kejadian bencana alam di wilayah Kabupaten Kampar. Data perkembangan kejadian Bencana Alam di Kabupaten Kampar tahun 2006 - 2010 dapa dilihat pada tabel berikut. NO 1 2 3 4

Tabel 64 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Jenis Bencana Tahun 2006-2010

BENCANA Banjir Kebakaran Angin Topan Tanah Longsor

2006 72 0 1 1

2007 69 9 0 0

2008 9 10 2 0

2009 74 31 19 0

2010 1 37 3 0


Sejak tahun 2006 - 2010 jumlah kejadian bencana alam Banjir di Kabupaten Kampar telah terjadi sebanyak 224 kejadian, kebakaran 87 kejadian, angin topan sebanyak 25 kejadian dan tanah longsor 1 kejadian. Berdasarkan informasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Kampar, korban bencana banjir pada tahun 2007 sebanyak 72 desa dari 15 kecamatan, tahun 2008 sebanyak 9 desa dari 3 kecamatan, tahun 2009 sebanyak 74 desa dari 14 kecamatan dan tahun 2010 hanya 1 kecamatan Tapung. Korban Bencana Banjir pada tahun 2007 sebanyak 9 rumah, tahun 2008 sebanyak 10 unit rumah, tahun 2009 sebanyak 31 rumah dan tahun 2010 sebanyak 37 unit rumah. Bencana alam putting beliung tahun 2007 tidak ada, tahun 2008 2 desa, tahun 2009 sebanyak 19 desa dan tahun 2010 sebanyak 3 desa. Masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kampar yang semakin kompleks dan luas perlu diikuti oleh berfungsinya mekanisme pencegahan dan penanggulangan masalah yang cepat, tepat, dan berkelanjutan dengan cara menggali dan mendayagunakan modal sosial dalam masyarakat. Sampai dengan tahun 2010 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (MPKS) yang tertangani di Kabupaten Kampar disajikan pada tabel berikut. Tabel 65 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (MPKS) yang Tertangani Tahun 2010Kabupaten Kampar NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JENIS PMKS Anak balita terlantar Anak terlantar anak Nakal Anak Jalanan Anak Cacat Wanita Rawan Sosial Ekonomi Wanita Korban Tindak Kekerasan Lanjut Usia terlantar Penyandang cacat Tuna Susila Pengemis Gelandangan Bekas warga binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK) Korban penyalahgunaan NAPZA Keluarga Fakir Miskin

JENIS KELAMIN L P 3,650 3,765 30 37 22 25 207 230 5,701 17 2,182 2,303 1,122 1,324 50 18 10 11 8 40 7 77 13 4,331 7,337

JUMLAH (JIWA) 7,415 67 47 437 5,701 17 4,485 2,446 50 28 19 47 90 11,668

|


NO 16 17 18 19 20 21 22 23

JENIS KELAMIN L P 2,365 2,750 13 14 5,941 5,945 311 104 351 323 20,671 29,963

JENIS PMKS Keluarga yang tinggal di rumah tak layak huni Keluarga bermasalah sisial psikologi Komunitas adat terpencil Korban Bencana Alam Korban Bencana Sosial Pekerja Migran Bermasalah Sosial Penyandang HIV/ AIDS (ODHA) Keluarga Rentan Jumlah

JUMLAH (JIWA) 5,115 27 11,886 415 674 50,634


Dari 50.634 jiwa PMKS yang ditangani, sebanyak 20.671 jiwa (40,82%) adalah laki-laki dan 29.963 jiwa (59,18%) adalah perempuan. Dilihat dari jenis PMKS yang ditangani, PMKS korban Bencana Alam yang paling banyak ditangani yakni sebesar 23,47%, diikuti dengan PMKS Keluarga Fakir Miskin sebesar 23,04%, anak terlantar 14,64%, Wanita rawan sosial ekonomi 11,26%, Keluarga yang tinggal di rumah tak layak huni 10,10%, Lanjut Usia terlantar 8,86% dan penyandang cacat 4,85%. Peran masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan sangat dibutuhkan dalam penanangan masalah-masalah sosial di masyarakat. Sampai dengan tahun 2010, data masyarakat dan lembaga sosial yang ada di kabupaten Kampar adalah sebagai berikut : (1)Pekerja Sosial Kemasyarakatan Berjumlah 214 Orang; (2) Organisasi Sosial (lembaga) berjumlah 32 Lembaga; (3) Karang taruna 42 lembaga; (4) Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat 8 lembaga; (5) Keperintisan dan Kepahlawanan 22 orang ; (6) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 65 orang dan Relawan satuan penanggulangan bencana 160 orang. Selain masyarakat dan lembaga sosial kemasyaratan diatas, jumlah panti asuhan dan tempat penampungan sosial di Kabupaten Kampar juga belum memadai guna penanganan dan penampungan PMKS yang ada di Kabupaten Kampar. Jumlah panti asuhan yang ada di Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2010 sebanyak 14 panti asuhan dengan jumlah anak panti 590 orang sedangkan asrama SDLB 1 asrama dengan jumlah 20 anak. Semakin tingginya tingkat keterlibatan masyarakat dan organisasi sosial kemasyarakat terhadap

penyelenggaraan

urusan

Sosial,

maka

semakin

berpengaruh

terhadap

meningkatnya jumlah keluarga sejahtera di Kabupaten Kampar. Tabel 66 Jumlah Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahun 2006 dan 2010 Kabupaten Kampar NO 1 2 3 4 5

TAHAP KELUARGA SEJAHTERA Keluarga Prasejahtera Keluarga Sejahtera I Keluarga Sejahtera II Keluarga Sejahtera III Keluarga Sejahtera III+ Jumlah

2006

2010

15.148 36.134 47.233 28.288 8.119 134.922

13.879 33.112 61.881 32.777 14.668 156.317



II.5.1.14 Ketenagakerjaan II.5.1.14.1 1. Capaian Kinerja dalam Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan Tabel 67 Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tahun 20062010

NO 1 2 3 4 5

TINGKAT PENDIDIKAN Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas Sarjana Muda (Diploma) S1/S2/S3 Jumlah

2006 186 118 4,957 421 993 6,675

2007 31 63 1,612 670 811 3,187

2008 111 108 2,698 1,919 2,179 7,015

2009 64 68 2,306 3,435 3,208 9,081

2010 146 128 2,672 3,390 3,557 9,893


Jumlah pencari kerja pada tahun 2007 sempat mengalami penurunan dibanding tahun 2006, yaitu sebesar 3.488 orang (52,25%). Namun di tahun 2008, 2009 dan 2010 jumlah pencari kerja terus mengalami peningkatan. Sampai pada tahun 2010, jumlah pencari kerja meningkat 6.706 (210,4%) orang dibanding tahun 2007 atau rata-rata peningkatan 1.676 orang (52,6%) tiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2010 berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pencari kerja yang mendaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja didominasi oleh Tamatan S1/S2/S3 yaitu 3.557 orang (35,95%), berpendidikan Sarjana Muda 34,27%, berpendidikan SLTA 27,01%, berpendidikan SLTP dan SD masing-masing 1,29% dan 1,48%. Tabel 68 Jumlah Kesempatan Kerja, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja dan Pengangguran Terbuka Tahun 2007-2010 Kabupaten Kampar

NO 1 2 3 4

INDIKATOR

Kesempatan Kerja Angkatan Kerja Tenaga Kerja Pengangguran Terbuka (%)

2007

2008

2009

2010

187,275 219,193 439,770 17.00

196,443 227,193 453,842 15.50

205,026 240,647 468,364 16.75

215,916 254.590 483,586 16.10


Penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2007 berjumlah 567.895 jiwa. Jumlah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas atau juga yang disebut dengan tenaga kerja sebesar 439.770 orang, sedangkan jumlah angkatan kerja yaitu penduduk berusia 10 tahun ke atas yang sedang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan berjumlah 219.193 orang. Dari jumlah angkatan kerja yang sedemikian itu, jumlah kesempatan kerja yang tersedia sebanyak 187.275 orang yang terdiri dari sektor pertanian sebanyak 105.272 orang atau 56,12 %, sektor industri sebanyak 4.624 orang atau 2,47 %, sektor perdagangan sebanyak 20.502 orang atau 10,95 %, dan sektor jasa sebanyak 36.442 orang atau 19,46 %. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia pada 4 sektor adalah 89,0 % dan sisanya 5 sektor lagi kesempatan kerja hanya sebesar 11,0 %. Jika dibandingkan jumlah angkatan kerja sebesar 219.193 orang dan kesempatan kerja 187.275 orang, maka pada tahun 2007 terdapat pengangguran terbuka sebesar 17,00 %. Jumlah pengangguran terbuka bervariasi sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional, provinsi dan kabupaten. Tahun 2008 dengan pertumbuhan ekonomi 7,00 % dan jumlah investasi sebanyak Rp 6.113,79 miliar telah berhasil meningkatkan PDRB atas dasar harga berlaku menjadi Rp 9.968,28 miliar. Dengan kondisi itu telah pula meningkatkan kesempatan

|


kerja menjadi 196.704 orang, sedangkan angkatan kerja 196.704 orang, sehingga pengangguran terbuka turun dari 17,00 % tahun 2007 menjadi 15,50 % tahun 2008. Pada tahun 2009 walaupun PDRB atas dasar harga berlaku naik menjadi Rp 11.914,53 miliar dan jumlah investasi Rp 7.346,26 miliar, juga dapat meningkatkan kesempatan kerja menjadi 206.122 orang, tetapi peningkatan jumlah angkatan kerja lebih besar dari peningkatan kesempatan kerja sehingga mencapai 240.647 orang maka pengangguran terbuka sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu sebesar 16,75 %. Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2009 disebabkan beberapa kebijakan nasional yang berpengaruh pada perluasan kesempatan kerja. Yaitu pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan illegal loging, yang menyebabkan berhentinya secara total kegiatan ekonomi di sub sektor kehutanan, sehingga terjadi pengangguran secara besar-besaran di sub sektor ini, yang biasanya kegiatan di sub sektor ini dapat membuka kesempatan kerja khususnya di daerah perdesaan. Dampak dari pelarangan illegal loging ini berpengaruh pula pada sektor industri yang mengolah hasil-hasil hutan seperti pabrik kertas, playwood dan saw mill. Akibatnya jumlah pengangguran meningkat tajam. Sedangkan usaha untuk menanggulangi bertambahnya pengangguran ini berjalan lambat, sehingga jumlah pengangguran yang demikian besar itu belum dapat ditanggulangi. Kondisi pada tahun 2010 telah dapat diatasi secara bertahap. Dengan meningkatnya jumlah investasi pada tahun 2010, juga meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Peningkatan kesempatan kerja sebanyak 213.914 orang dan jumlah angkatan kerja dapat ditekan menjadi 248.889 orang maka pengangguran terbuka pada tahun 2010 menjadi 16,35 %, sedikit lebih rendah dari tahun 2009. Tabel 69 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007-2010 Kabupaten Kampar

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAPANGAN USAHA

Pertanian/Perkebunan/Kehutanan Pertambangan dan galian Industri pengolahan Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi Angkutan pergudangan dan komunikasi Lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan, jasa perusahaan Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan Lainnya

2007

2008

2009

2010

61,15 1,02 2,85 0,21 4,72 12,35 5,29 0,95 11,40 0,06

62,86 1,10 2,22 0,16 3,57 14,47 4,64 1,38 9,60 -

65,10 1,57 5,38 0,42 5,54 8,77 2,53 0,34 10,15 0,20

64,11 1,58 5,42 0,43 5,56 8,77 2,53 1,03 10,34 0,23


Berdasarkan tabel diatas, penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha sejak tahun 2007 s/d 2010 didominasi pada sektor pertanian/perkebunan/kehutanan dengan kisaran 55,6%– 65,1%. Adapun dari 230 perusahaan yang mendaftar di Dinas Sosial dan tenaga kerja, jenis perusahaan yang mendominasi adalah Perusahaan Kelapa Sawit sebanyak 59 perusahaan (25,6%), pabrik kelapa sawit 40 unit (17,4), HTI 22 perusahaan (9,6%), kontraktor dan SPBU masing –masing 14 unit (6,1%), pengisian gas elpiji dan moulding masing-masing 6 unit (2,6%), perbankan dan dealer honda masing-masing 5 unit (2,2%), lain-lain 65 (13%). Sektor yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2007 s/d 2010 adalah sektor industri pengolahan dimana rata-rata peningkatan sebesar 0,64% setiap tahunnya. Hal ini disebabkan


semakin bertambah dan berkembangnya industri-industri pengolahan di Kabupaten Kampar sehingga mampu menyerap tenaga kerja cukup besar. Sampai dengan tahun 2010, perusahaan-perusahaan yang mendaftar pada Dinas Sosial dan tenaga kerja sebanyak 230 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 46.474 orang terdiri dari 40.300 laki-laki (86,7%) dan 6.174 (13,3%) perempuan. Sektor lain yang cenderung mengalami peningkatan yaitu sektor pertambangan dan galian rata-rata peningkatan 0,14%/tahun, sektor listrik, gas dan air 0,06% per tahun, konstruksi 0,21% pertahun, sektor Lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan 0,02% pertahun, sedangkan sektor yang cenderung mengalami penurunan adalah sektor Perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi 0,9% pertahun, sektor Angkutan, pergudangan dan komunikasi 0,69% pertahun, dan Jasa kemasyarakatan. sosial dan perorangan 0,27% pertahun.

II.5.1.14.2 Capaian Kinerja Lainnya dalam Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan Dalam upaya peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja telah melakukan halhal sebagai berikut : }

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan melalui

pelatihan pembuatan kue pada tahun 2009 10 orang dan 2010 sebanyak 10 orang. }

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja diantaranya pelatihan

Montir Sepeda Motor pada tahun 2009 16 orang, tahun 2010 sebanyak 15 orang. Pelatihan teknisi handphone 15 orang, pelatihan teknik elektronik 15 orang dan pelatihan lanjuta montir sepeda motor 15 orang. }

Penyelesaian Kasus PHI menurut tingkat penyelesaiannya pada tahun 2009 dan 2010

adalah sebagai berikut : Tabel 70 Rekapitulasi Penyelesaian kasus PHI Tahun 2009-2010 Kabupaten Kampar TAHUN 2009 2010

TINGKAT PENYELESAIAN KASUS

ANJURAN

PB MEDIASI

PB BIPARTIT

19 10

9 10

10 8


II.5.1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah II.5.1.15.1 Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM Tabel 71 Tingkat Capaian Penyelenggaraan Urusan Koperasi Dan UKM Tahun 2008-2010 Kabupaten Kampar NO 1 1 2

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA 2 Koperasi Aktif Usaha Mikro dan Kecil

PERSENTASE CAPAIAN KINERJA ( % ) 2008

2009

2010

3 84.44 85

4 65.56 90.99

5 69.37 99.13

KET 6


Capaian kinerja untuk Koperasi aktif pada tahun 2010 menurun 15,07 % dibanding tahun 2008. Sampai dengan tahun 2010 dari 333 jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Kampar sebanyak 231 69,37%) Koperasi yang masih aktif.

|


Capaian kinerja untuk Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2010 meningkat 14,13% dari tahun 2008, atau rata-rata meningkat 4,71% tiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2010 dari 53.059 jumlah seluruh Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Kabupaten Kampar, sebanyak 52.598 unit diantaranya merupakan usaha mikro dan kecil.

II.5.1.15.2 Perkembangan Bidang Koperasi di Kabupaten Kampar Tabel 72 Jumlah KUD dan Non KUD Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar TAHUN

KUD

NON KUD

JUMLAH

2006 2007 2008 2009 2010

80 84 78 78 78

198 203 225 224 255

278 287 303 302 333


Tabel 73 Jumlah Koperasi, Jumlah Anggota, Modal, Aset, Volume Usaha dan SHU Tahun 2006-2010

NO 1 2 3 4 5 6 7

KONDISI

Jumlah Koperasi Jumlah Anggota Modal Sendiri (000.000) Modal Luar (000.000) Asset (000.000) Omset (000.000) Sisa Hasil Usaha (000.000)

2006

2007

2008

2009

2010

296 84,564 24,043 62,055 86,098 138,554 3,221

292 77,730 24,596 66,399 90,995 145,205 3,536

304 77,730 28,101 133,202 161,303 169,299 7,512

302 92,089 33,717 131,754 165,471 144,229 9,640

333 94,320 34,717 135,754 167,471 155,229 10,640


Jumlah koperasi sampai dengan tahun 2010 bertambah 37 unit (12,5%) koperasi dibanding tahun 2006, dengan pertumbuhan rata-rata 7 (2,5%) koperasi tiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2010 dari 333 jumlah koperasi yang ada, jumlah koperasi berdasarkan klasifikasinya yaitu Koperasi klasifikasi A sebanyak 16 koperasi, klasifikasi B 125 koperasi, klasifikasi C 84 koperasi, klasifikasi D 46 koperasi dan klasifikasi BDK 58 koperasi. Jumlah anggota koperasi sampai dengan tahun 2010 bertambah 9.756 (11,54%) anggota dari tahun 2006 atau rata-rata bertambah 1.951 (2,3%) anggota tiap tahunnya. Seiring dengan peningkatan jumlah koperasi dan jumlah anggota koperasi, terjadi peningkatan jumlah modal yang berasal dari modal sendiri. Sampai dengan tahun 2010, terjadi peningkatan modal Rp. 10,674 milyar (44,40%) dari tahun 2006 atau rata – rata pertambahan modal Rp.2,1348 milyar (8,88%) setiap tahunnya. Peningkatan jumlah modal koperasi yang berasal dari luar sampai pada tahun 2010 juga mengalami peningkatan cukup besar yaitu Rp.73,699 milyar (118,76%) dibanding tahun 2006, atau rata-rata peningkatan 14,7398 milyar (23,7%) pertahunnya. Perkembangan aset koperasi sampai dengan tahun 2010 meningkat Rp. 81,373 milyar (94,51%) dibanding tahun 2006 atau rata – rata perkembangan aset Rp. 16,2746 milyar (18,9%) pertahun. Jumlah omset sampai tahun 2010 meningkat 16,675 milyar (12,041%) dibanding tahun 2006 atau rata-rata peningkatan 3,335 milyar (2,41%) pertahun. Sisa hasil usaha pada tahun 2010 meningkat 7,419 milyar (230%) dibanding tahun 2006 atau rata-rata meningkat 1,4838 milyar (46,06%) pertahun.


II.5.1.15.3 Perkembangan Bidang Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Kampar NO 1 A 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tabel 74 Keragaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar KERAGAAN STRATA / JENIS USAHA

2006

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

6

7

42,133 3,664 241 46,038 7,467 932 230 1,471 84 11 1,873 84 33,886 46,038

42,161 4,249 276 46,686 7,765 978 237 1,633 84 15 1,901 88 33,985 46,686

42,268 7,512 300 50,080 8,774 1,133 254 1,687 87 15 3,476 94 34,560 50,080

44,286 7,889 420 52,595 10,885 1,344 254 1,712 98 27 3,496 94 34,685 52,595

44,288 8,310 461 53,059 10,865 1,256 260 1,796 98 96 3,464 96 35,128 53,059

Strata UMKM Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Jumlah Perdag. Hotel & Restoran Industri Pengolahan Pertambangan dan Galian Angkutan dan Komunikasi Konstruksi Listrik, Gas & Air Bersih Biro dan Jasa Keuangan Pertanian Jumlah


Pada tahun 2010 terjadinya peningkatan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebanyak 7.021 usaha (15,25%) dibanding tahun 2006 atau rata-rata meningkat 1.404 usaha (3,05%) per tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada Usaha Kecil yaitu 4.646 usaha (128,8%) atau rata-rata pertumbuhan 431 usaha (35,6%) pertahunnya, sedangkan usaha menengah peningkatan terjadi sebanyak 220 usaha (91,28%) atau 44 usaha (18,26%) per tahunnya. Sampai pada tahun 2010, berdasarkan jenisnya, usaha Kecil Menengah banyak bergerak di bidang Pertanian sebanyak 35.128 usaha (66,21%), diikuti dengan usaha perdagangan dan Hotel 10.865 usaha (20,48%) dan Usaha biro jasa sebanyak 3.454 usaha (6,53%).

II.5.1.16 Penanaman Modal Adapun capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal dapat dilihat melalui jumlah investasi Kabupaten Kampar sebagai berikut : Tabel 75 Jumlah Investasi Tahun 2007-2008 (Miliar Rupiah) Kabupaten Kampar LAPANGAN USAHA 1. Pertanian - Tanaman Pangan - Perkebunan - Peternakan - Kehutanan - Perikanan 2. Pertambangan 1 3. Industri 4. Listrik, Air Minum 5. Bangunan 6. Perdagangan 7. Pengangkutan 8. Keuangan dan Bank 9. Jasa-Jasa Jumlah Pemkab. Kampar Masyarakat

2007

2008

RPJM

REALISASI

RPJM

REALISASI

3.271,90 191,42 2.074,37 94,56 872,98 38,17 107,76 2 828,82 6,57 141,13 410,00 129,13 73,52 170,47 5.139,30 1.446,16 3.693,14

3.534,95 70,99 2.554,98 84,04 775,71 49,23 141,07 3 752,70 4,42 190,53 345,95 156,76 59,96 224,33 5.410,67 1.446,16 3.964,51

3.956,08 205,14 2.616,72 108,36 982,11 43,75 123,51 4 970,71 7,69 152,68 468,39 153,19 87,27 194,27 6.113,79 1.347,41 4.566,38

3.718,42 164,86 2.325,22 109,28 1.056,29 62,77 189,45 5 947,68 7,48 338,93 471,50 172,32 99,56 194,56 6.139,90 1.547,41 4.592,49


|


Pada tahun 2007 sesuai dengan perencanaan dalam RPJM jumlah investasi yang diperlukan sebesar Rp 5.139,30 miliar yang lebih dititikberatkan kepada tiga sektor kunci yaitu sektor pertanian Rp 3.271,90 miliar, sektor industri Rp 828,82 miliar, dan sektor perdagangan Rp 410,00 miliar, sehingga jumlah investasi pada tiga sektor kunci tersebut adalah Rp 4.510,72 miliar atau 87,77 persen dan untuk sektor-sektor lainnya Rp 628,58 miliar atau 12,23 persen. Berdasarkan realisasi jumlah investasi di tahun 2007 adalah sebanyak Rp 5.410,67 miliar, jika dibandingkan rencana investasi tahun 2007 ternyata melebihi rencana sebesar 5,28 persen. Adapun jumlah alokasi untuk sektor kunci yatu sektor pertanian Rp 3.534,95 miliar, sektor industri Rp 752,70 miliar dan sektor perdagangan Rp 345,95 miliar sehingga jumlah investasi pada sektor kunci Rp 4.633,60 miliar atau 85,64 persen dan untuk sektor-sektor lainnya Rp 777,07 miliar atau 14,36 persen. Menurut RPJM alokasi dana untuk sektor kunci tahun 2007 sebesar 87,77 persen hasil yang direalisasikan 85,64 persen, sedikit di bawah rencana dalam RPJM, dengan jumlah realisasi investasi tahun 2007 sebesar Rp 5.410,67 miliar. Adapun peranan Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp 1.446,16 miliar atau 28,14 persen sedangkan realisasinya dari jumlah investasi Rp 5.410,67 miliar, peranan Pemerintah Kabupaten Kampar tetap Rp 1.446,16 miliar atau 26,73 persen. Berdasarkan RPJM jumlah investasi yang diperlukan pada tahun 2008 sebesar Rp 6.113,79 miliar dengan perincian untuk sektor kunci yaitu sektor pertanian Rp 3.956,08 miliar, sektor industri Rp 970,71 miliar dan sektor perdagangan Rp 468,39 miliar dengan jumlah Rp 5.395,18 miliar atau 87,87 persen, dan sektor-sektor lainnya Rp 744,72 miliar atau 12,13 persen. Realisasi jumlah investasi tahun 2008 sebesar Rp 6.139,90 miliar atau melampaui target sebesar 0,42 persen. Dengan realisasi pada sektor kunci yaitu sektor pertanian Rp 3.178,42 miliar dari rencana sebesar Rp 3.956,08 miliar, sektor industri Rp 947,68 miliar dan rencana Rp 970,71 miliar, sektor perdagangan Rp 471,50 miliar dari rencana sebesar Rp 468,39 miliar, sehingga untuk sektor kunci sebesar Rp 5.137,60 miliar atau 83,68 persen, dan sektor lainnya sebesar Rp 1.002,30 miliar atau 16,32 persen. Dengan demikian, jumlah investasi tahun 2007 direncanakan sebesar Rp 5.139,30 miliar tercapai Rp 5.410,67 miliar dan tahun 2008 yang direncanakan Rp 6.113,79 miliar tercapai Rp 6.139,90 miliar, sehingga perencanaan investasi baik sektor, sub sektor dan sektor kunci telah tercapai bahkan sebagian melebihi target yang ditetapkan. Tabel 76 Jumlah Investasi 2009-2011 (Miliar Rupiah) Kabupaten Kampar SEKTOR Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan Pertambangan Industri Listrik Bangunan Perdangan Pengangkutan Bank dan Keuangan Jasa Jumlah Pemerintah Kab. Kampar

2009

2010

2011

4.838,77 219,39 3.346,79 126,78 1.095,06 50,75 142,04 1.135,73 8,71 164,89 540,71 183,06 103,85 228,50 7.346,26 1.623,04

5.836,47 241,33 4.183,49 147,70 1.204,57 59,38 164,05 1.323,12 9,88 178,01 625,87 219,67 124,61 262,78 8.744,46 1.774,28

7.209,91 277,52 5.333,95 173,55 1.355,27 69,62 190,71 1.551,36 11,26 193,58 727,57 269,10 152,65 304,82 10.610,96 1.988,30


SEKTOR Masyarakat

2009

2010

2011

5.723,22

6.970,18

8.622,66


Pada tahun 2011, distribusi pendapatan menurut kelompok masyarakat terjadi sedikit perubahan dimana masyarakat yang berpenghasilan rendah mendapat bagian sedikit lebih rendah dari tahun 2007. Hal ini disebabkan peranan investasi masyarakat atau swasta dalam kurun waktu 2007-2011 meningkat lebih tinggi. Keadaan ini menggambarkan bahwa Kabupaten Kampar mempunyai potensi sumberdaya alam yang dalam kurun waktu tersebut sudah dieksploitasi. Di samping itu peranan investasi Pemerintah Kabupaten Kampar walaupun meningkat tetapi peningkatannya lebih rendah dari peningkatan investasi oleh masyarakat atau swasta. Pada tahun 2007 dari jumlah investasi sebesar Rp 5.139,30 miliar, peranan Pemerintah Kabupaten Kampar hanya sebesar Rp 1.446,16 miliar atau 28,13 % dan peranan masyarakat Rp 3.693,14 miliar atau 71,87 %. Pada tahun 2011 jumlah investasi diperkirakan sebesar Rp 10.610,96 miliar, dari Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp 1.988,14 miliar atau 18,74 %, dan masyarakat Rp 8.622,66 miliar atau 81,26 %. Adapun peningkatan investasi Pemerintah Kabupaten Kampar antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 meningkat rata-rata 8,29 %, tetapi peningkatan investasi masyarakat dalam kurun waktu yang sama jauh lebih besar yaitu sebesar 23,36 %, sehingga peranan investasi Pemerintah Kabupaten Kampar kelihatannya menurun secara relatif, walaupun dalam nilai Rupiah sebenarnya meningkat. Penanaman modal oleh masyarakat maupun pihak swasta perlu lebih didorong untuk mendukung pembangunan daerah pada berbagai kegiatan dalam rangka menciptakan nilai tambah, kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Berkaitan dengan itu perlu di tingkatkan informasi potensi daerah, peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya yang mungkin dapat mendorong minat investasi di Kabupaten Kampar. Selama lima tahun terakhir, tidak begitu banyak PMA maupun PMDN yang menanamkan investasinya di Kabupaten Kampar. Dari data yang ada, realisasi investasi di Kabupaten Kampar dari Tahun 2006–2010, tersaji pada Tabel di bawah ini. Tabel 77 Jumlah Perusahaan dan Investasi Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar NO. 1. 2. 3. 4. 5.

TAHUN

JUMLAH PERUSAHAAN (UNIT)

JUMLAH INVESTASI (RP)

2006 2007 2008 2009 2010

4 4 5 4 2

46.367.000.000 130.322.000.000 199.127.000.000 76.174.000.000 153.750.000.000

KETERANGAN PMA – 4 PMA – 2, PMDN - 2 PMA – 3, PMDN - 2 PMDN – 4 PMDN – 2


Pada tabel diatas dapat dilihat, jumlah investasi dari Tahun 2006-2010 yang terbesar, terjdi pada Tahun 2008 dengan nilai Rp 199.127.000.000 dan terkecil pada Tahun 2006 senilai Rp 46.367.000.000. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dibentuk Kantor Pelayanan Terpadu sebagai unsur pelaksana di bidang Perizinan dan non perizinan yang mempunyai fungsi pelaksana sebagian kewenangan di bidang perizinan.

|


Tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 realisasi Pelayanan Perizinan disajikan sebagai berikut ini. Tabel 78 Realisasi Pelayanan Perizinan yang diproses melalui Kantor Pelayanan Terpadu Tahun 2009 dan 2010 NO

JUMLAH IZIN

JENIS IZIN

I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Perizinan Izin Praktek Dokter Umum Izin Praktek Dokter Gigi Izin Praktek Dokter Spesialis Izin Praktek Bidan Izin Kerja Perawat Izin Praktek Perawat Izin Praktek Fisioterafis Izin IRT pangan Izin Kerja Asisten Apoteker Izin Apotik Izin Mendirikan RS Izin Balai Pengobatan Izin Rumah Bersalin Izin Optical Izin Toko Obat Non Perizinan Rekom. RM dan Restaurant Rekom Catering Rekom Jasa Boga Rekom Air Minum Isi Ulang Non Perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perdangangan (TDP) Surat Izin Usaha (SITU) Tanda Daftar Gudang (TDG) Tanda Terima Industri (TDI) Izin Usaha Industri (IUI) Perizinan Kartu Pengawas Izin Usaha Angkutan Izin Indestil Non Perizinan Pencari Kerja Izin HO / Gangguan Izin OP / Operasionanl

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 1 1 2

SKPD

2009

2010

39 5 11 61 15 1 9 9 1 14 3 27

31 2 10 124 22 1 7 4 7 17 8 2 13

KPT KPT KPT KPT Diskes Diskes Diskes Diskes Diskes Diskes Diskes Diskes Diskes Diskes KPT

11 15 54

15 57 15 2

Diskes Diskes Diskes Diskes

81 83 34 3 -

370 371 163 6 13 -

KPT KPT KPT KPT KPT KPT

1196 109 8.510 158 228

Dishub Dishub 9.666 117 265

KPT KPT KPT


Tabel 79 Proyeksi Investasi Daerah Kabupaten Kampar2011-2016 SEKTOR

INVESTASI

2012

2013

8,332,856.67

9,518,426.67

10,703,996.67

11,889,566.67

13,075,136.67

214,270.00

238,605.00

262,940.00

287,275.00

311,610.00

1,752,366.67

1,960,181.67

2,167,996.67

2,375,811.67

2,583,626.67

12,500.00

13,775.00

15,050.00

16,325.00

17,600.00

5.Bangunan

207,516.67

221,861.67

236,206.67

250,551.67

264,896.67

6.Perdangan

818,243.33

911,673.33

1,005,103.33

1,098,533.33

1,191,963.33

7.Pengangkutan

309,983.33

353,003.33

396,023.33

439,043.33

482,063.33

8.Bank dan Keuangan

175,836.67

200,236.67

224,636.67

249,036.67

273,436.67

9.Jasa

341,686.67

379,846.67

418,006.67

456,166.67

494,326.67

12,165,260.00

13,797,610.00

15,429,960.00

17,062,310.00

18,694,660.00

1.Pertanian 2.Pertambangan 3.Industri 4.Listrik

Jumlah Sumber : Data Olahan


2014

2015

2016

Berdasarkan tabel 2.78 diatas diperkirakan investasi yang dibutuhkan pada tahun 2012 sebesar Rp. 12,165,260. Sementara untuk tahun 2016 kebutuhan investasi meningkat sebesar Rp. 18,694,660.00, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 7 %. Tabel 80 Proyeksi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Daerah Kabupaten Kampar 2011-2016 SEKTOR 1.Pertanian 2.Pertambangan 3.Industri 4.Listrik 5.Bangunan 6.Perdangan 7.Pengangkutan 8.Bank dan Keuangan 9.Jasa Jumlah

ICOR 2012

2013

2014

2015

2016

6.01 1.56 3.39 2.38 0.34 1.45 2.04 2.48 1.46 3.3

6.65 1.57 3.45 2.27 0.31 1.38 2.04 2.43 1.39 3.4

7.25 1.59 3.5 2.19 0.29 1.33 2.03 2.39 1.35 3.47

7.81 1.6 3.54 2.12 0.27 1.29 2.03 2.37 1.31 3.54

8.34 1.61 3.57 2.07 0.26 1.26 2.02 2.34 1.28 3.59

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 2.79 menunjukkan tingkat efisiensi dari penggunaan dana investasi terhadap output dalam bentuk PDRB. Diperkirakan ICOR Kabupaten Kampar tahun 2012 secara umum mencapai 3.3 yang mengindikasikan sudah efisiensinya pengelolaan dana investasi dengan output yang dihasilkan. Dilihat dari ICOR sektoral , nilai ICOR paling besar terjadi pada sektor pertanian yang menunjukkan belum efisiennya pengelolaan dana investasi pada sektor ini. Untuk sektor yang lain sudah menunjukkan kinerja yang baik, hal ini bisa dilihat dari besaran nilai ICOR yakni 0.34-3.39. Diperkirakan untuk tahun 2016 nilai ICOR sebesar 3.59.

II.5.1.17 Kebudayaan Indikator kinerja kunci penyelenggaraan Urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut : }

Penyelenggaraan festival seni budaya yang dilakukan pada tahun 2008 sebanyak 5

kali, tahun 2009 sebanyak 9 kali dan tahun 2010 sebanyak 13 kali. }

Dari 10 Jumlah Benda, situs & kawasan yang dimiliki oleh Kabupaten Kampar,

sebanyak 7 Benda, situs & kawasan yang dilestarikan sejak tahun 2008 s/d 2010. Disamping Indikator kinerja kunci diatas, indikator kinerja capaian program pada Urusan Kebudayaan sejak tahun 2007 s/d 2010 adalah sebagai berikut : }

Penyusunan naskah sinetron dan studi 2 kegiatan

}

Pelaksanaan pelestarian budaya 1 kegiatan.

}

Pembangunan balai adat Tapung 2 unit.

}

Penyediaan prasarana kebudayaan 1 paket.

}

Pelaksanaan festival budaya daerah dengan peserta 20 kecamatan.

}

Pengembangan kesenian dan budaya daerah 1 kegiatan

}

Fasilitas perkembangan keragaman budaya daerah 28 set

}

Festival budaya daerah 1 kegiatan

}

Perencanaan dan rehabilitasi rumah adat Kampar di TMII Jakarta

}

Sinetron film dokumenter Ocu Pai Maantau ka Naghoi Uang.

}

Pengadaaan alat-alat tradisional di rumah adat Kampar di TMII Jakarta

|


}

Pengawasan teknis pembangunan rumah adat limau manis dan Rehab rumah adat

desa limau manis }

Festival budaya melayu kampar

}

Terlaksananya fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

}

Pembangunan Balai adat Bangkinang Barat

}

Penelitian jejak sejarah Kerajaan Gunung Sahilan

}

Penelitian jejak sejarah Candi Muara Takus

}

Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah

purbakala, museum, dan peninggalan bawah air }

Buku kebudayaan dan pariwisata

}

Produksi film Ocu Bungkal Bagawung

}

Rehabilitasi makam Syeh Burhanuddin

}

Terlaksananya penyusunan system informasi database bidang kebudayaan

}

Lomba cipta lagu melayu ocu

}

Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya local (seminar tentang

pelaksanaan balimau kasai di Kabupaten Kampar) }

Rambu-rambu penunjuk lokasi wisata

}

Terlaksananya pameran wisata nasional

}

Pelatihan pemandu wisata terpadu

}

Rehabilitasi 6 bangunan bersejarah

}

Pembutan dan Penerbitan buku koleksi benda-benda bersejarah Kab.Kampar 50

eksemplar. }

Pembangunan sarana dan prasarana peninggalan sejarah purbakala 8 paket.

}

perencanaan pembangunan prasasti dan peninggalan sejarah purbakala

}

Rehabilitasi masjid kuno desa tanjung kecamatan XIII Koto Kampar.

}

Produksi album musik hitam putih Kabupaten Kampar di studio gamelan Jogjakarta.

}

Pendokumendasian jejak sejarah dan seni budaya Kabupaten Kampar dari 40

narasumber. }

Pengiriman Tim kesenian pacu jalur event nasional di teluk kuantan

}

Parade Tari Daerah Riau

}

Terlaksananya pergelaran musik hitam putih internasional 2009

}

Pengiriman gita bahana nusantara kabupaten ke propinsi

}

Terlaksananya festival tari klasik

}

Terlaksananya lomba musik tradisi gong calempong yang diikuti 20 kecamatan.

}

Terlaksananya festival berzanji marhaban di desa limau manis yang diikuti 20

kecamatan. }

Pengadaan alat drum band sekolah

}

Pembangunan Balai Adat Kabupaten Kampar

}

Terlaksananya fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

}

Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah

purbakala, museum dan peninggalan bawah air


}

Terlaksananya

kemitraan

dalam

pengelolaan

kebudayaan

melalui

kemitraan

pengelolaan kebudayaan antar daerah

II.5.1.18 Kepemudaan dan Olah Raga Pemuda sebagai generasi muda di Kabupaten Kampar turut serta dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kemakmuran Kampar. Partispasi pemuda terutama di bidang olahraga dan kesenian dengan cara melestarikannya dan ikut terlibat didalamnnya. Wadah yang digunakan untuk menampung aspirasi dan kegiatan pemuda adalah karang taruna. Perkembangan jumlah karang taruna di Kabupaten Kampar relatif cukup baik dimana tahun 2006 terdiri dari 26 karang taruna dan pada tahun 2007 dan 2008 berkembang menjadi 40 karang taruna. Di tahun 2009 dan 2010 meningkat lagi menjadi menjadi 44 karang taruna. Selama 5 tahun terakhir dibanding tahun 2006, telah bertambah sebanyak 14 karang taruna pada tahun 2010. Selain organisasi pemuda, kemampuan daerah untuk mengangkat harkat dan martabat daerah dan bangsanya melalui prestasi di bidang olahraga. Jenis olahraga yang ada di Kabupaten Kampar adalah sepakbola, bulu tangkis, bola basket, bola voli, tenis meja, atletik, catur, senam, pencak silat, sepak takraw, renang, karate, dayung, taekwondo, panahan dan tenis lapangan. Indikator Kinerja Kunci Capain penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut : Tabel 81 Tingkat Capaian Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2008-2010 Kabupaten Kampar NO



1

2008

2

1

Gelanggang / Balai Remaja (selain milik swasta)

2

Lapangan Olahraga

2009

2010

3

4

5

0.0004

0.01

0.01

0.11

1.74

1.412

KETERANGAN 6


Persentase nilai capaian kinerja Gelangggang / Balai remaja (selain milik swasta) pada tahun 2010 meningkat 0,0096 per 1000 penduduk dibanding tahun 2008. dari 787.589 jumlah penduduk Kabupaten Kampar, hanya tersedia 6 gelangggang/balai remaja. Persentase nilai capaian kinerja lapangan olahraga pada tahun 2010 meningkat 1,3 per 1000 penduduk dibanding tahun 2008. Pada tahun 2010, Jumlah lapangan olahraga yang tersedia di Kabupaten Kampar sebanyak 1.112 lapangan olahraga.

II.5.1.19 Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah di bidang pemeeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, selain berkoordinasi dengan TNI dan pihak Kepolisian, pemerintah memiliki lembaga teknis Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

|


Tabel 82 Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar

TAHUN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

2006

254

12

266

2007

364

30

394

2008

358

35

393

2009

358

35

393

2010

358

35

393


Capaian Kinerja pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri sebagai berikut. Tabel 83 Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2007-2010 Kabupaten Kampar

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jenis Pelanggaran IMB Izin Gangguan Reklame PKL Pajak & Retribusi Galian C Miras WTS dan Gelandangan

Satuan

2007

Tertangani

2008

Tertangani

2009

Tertangani

2010

Tertangani

IMB Izin Reklame PKL

257 101 87 502 155

199 95 70 475 110

211 97 90 425 145

190 80 72 399 135

109 75 88 325 111

170 67 80 300 97

175 70 89 210 99

165 68 82 210 90

35 9.666 287

30 9.666 213

47 8.762 187

45 8.762 180

41 7.439 162

39 7.439 157

37 6.757 156

32 6.757 145

Lokasi Botol Orang


Jenis Pelanggaran Perda yang mendominasi setiap tahunnya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), namun pada tahun 2010 menurun 290 (58,19%) dibanding tahun 2007. Sejak tahun 2007 s/d tahun 2010 jumlah pelanggaran PKL sebanyak 1.462 dan yang telah ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah 1.384 (94,66%). Mulai tahun 2007 s/d 2010 jumlah pelanggaran yang terjadi dan tertangani menurut jenisnya yaitu Pelanggaran IMB sebanyak 752 dan yang ditangani sebanyak 724 (96,28%); Izin gangguan 343 tertangani 310 (90,38%); reklame (354 tertangani 304 (85,88%), Pajak dan retribusi 510 tertangani 423 (84,71%), Galian C 160 tertangani 146 (91,25%), Miras 32.624 botol yang diamankan 100%, WTS dan gelandang 792 tertangani 695 orang (87,75%).

II.5.1.20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian. II.5.1.20.1 1. Legislatif Data perkembangan jumlah anggota DPRD Kabupaten Kampar berdasarkan hasil pemilu 2004 dengan pemilu legislatif 2009 dijabatkan pada tabel berikut : Tabel 84 Perkembangan Data Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Hasil Pemilu Tahun 2004 dan 2009 Kabupaten Kampar NAMA FRAKSI

Hasil Pemilu 2004 L

P

Jumlah

Fraksi Partai Golkar

15

1

16

Fraksi Partai PDI Perjuangan

7

0

Fraksi Partai Persatuan

4

1

NAMA FRAKSI

Hasil Pemilu 2009 L

P

Jumlah

Fraksi Partai Golkar

11

0

11

7

Fraksi Demokrat

5

1

6

5

Fraksi Partai Amanat Nasional

5

0

5


Hasil Pemilu 2004

NAMA FRAKSI

L

P

Jumlah

Fraksi Partai Kerakyatan

4

1

5

Fraksi PKS

4

0

Fraksi Partai Amanat Nasional

4

0

Fraksi Reformasi Ummah

3

1

4

Jumlah

41

4

45

NAMA FRAKSI

Hasil Pemilu 2009 L

P

Jumlah

Fraksi PKS

5

0

5

4

Fraksi PPP Plus

7

0

7

4

Fraksi Kebangsaan

9

2

11

Jumlah

42

3

45


Berdasarkan komposisinya, jumlah anggota DPRD Kabupaten Kampar hasil pemilu tahun 2004 dan 2009 didominasi dari Fraksi Partai Golkar, masing – masing 35,56% dan 24,44%, pada tahun 2004 dominasi selanjutnya diikuti oleh Fraksi PDI perjuangan 15,6%, sedangkan pada hasil pemilu 2009 didominasi dari Fraksi Kebangsaan 24,44%. Keterwakilan Perempuan pada hasil pemilu 2004 adalah 8,9% sementara pada hasil pemilu 2009 menurun 6,7%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Kampar melaksanakan program Pembinaan terhadap partai politik yang diantaranya adalah pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Kampar. Pedoman perhitungan dan penyaluran bantuan keuangan partai politik tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2009 tentang Pendoman Tata Cara Perhitungan, Penganggatan dalam APBD, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaaan Bantuan Keuangan Kepada Pantai Politik. Daftar bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Kampar tahun 2009 dan 2010 adalah sebagai berikut . Tabel 85 Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Tahun 2004 dan 2010 Kabupaten Kampar HASIL PEMILU 2004 Partai Golkar

JUMLAH BANTUAN (Januari s/d Agustus 2009) (Rp)

JUMLAH BANTUAN (September s/d Desember 2009) (Rp)

JUMLAH BANTUAN Tahun 2010 (Rp)

Partai Golkar

73.436.419,69

220.286.861,08

Partai PDI Perjuangan

80.000.000,00

Partai Demokrat

36.996.396,59

110.977.905,92

Partai Persatuan Pembangunan

66.666.666,67

Partai Keadilan sejahtera

25.606.601,65

76.811.994,97

Partai Amanat Nasional

53.333.333,33

Partai Amanat Nasional

28.561.725,73

85.837.505,03

Partai Keadilan Sejahtera

53.333.333,33

13.483.516,22

40.446.436,20

Partai Bintang Reformasi

40.000.000,00

Partai Persatuan Pembangunan Partai Bulan Bintang

17.703.901,94

53.036.766,53

Partai Bulan Bintang

26.666.666,67

Partai Bintang Reformasi

22.024.337,27

66.066.294,43

Partai Persatuan Demokrasi Bangsa Partai Damai Sejahtera

26.666.666,67

Partai Gerakan Indonesia Raya

14.490.112,98

43.465.919,49

13.333.333,33

21.151.953,41

63.449.408,91

Partai Demokrat

13.333.333,33

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Demokrasi Kebangsaan

11.870.521,15

35.607.942,97

Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia

13.333.333,33

Partai Hari Nurani Rakyat

18.366.425,63

55.093.675,15

Partai Kebangkitan Bangsa

5.538.112,40

16.740.747,37

Partai Peduli Rakyat Nasional

5.580.816,50

15.565.893,87

Partai Demokrasi Pembaruan

5.189.158,85

16.612.648,08

300.000.000,-

900.000.000,-

Jumlah

213.333.333,33

HASIL PEMILU 2009

600.000.000,00


|


II.5.1.20.2 2. Pembangunan Hukum Bahwa pembangunan bidang hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya atau proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (good and clean governance) oleh karena itu pembangunan bidang hukum menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Kampar. Upaya terus dilaksanakan secara bertahap dan terus menerus dilakukan dalam rangka mewujudkan pemahaman dan kesadaran hukum aparatur pemerintah dan masyarakat, tertib hukum serta mewujudkan situasi daerah yang kondusif. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya Pemerintah Daerah perlu adanya penataan Peraturan Perundang- undangan yang di implementasikan. Capaian kinerja dalam bidang pembangunan hukum adalah sebagai berikut : Tabel 86 Capaian Produk Hukum Daerah NO

JENIS PERATURAN

1

2

1. 2. 3. 4. 5.

JUMLAH PRODUK HUKUM

Peraturan Daerah Peraturan Bupati Keputusan Bupati MOU Perjanjian kerjasama

2007

2008

2009

2010

2011*

3 22 60 672 6 8

4 11 39 463 4 4

5 28 44 374 4 9

6 11 47 297 16 8

7 15 26 201 1 2


Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sebanyak 87 Peraturan Daerah.Jumlah peraturan Bupati yang diterbitkan muali tahun 2007 s/d tahun 2011 sebanyak 216 peraturan, rata-rata Peraturan Bupati diterbitkan 47 Peraturan tiap tahunnya. Jumlah keputusan Bupati yang diterbitkan sejak tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 2007 Keputusan, atau rata-rata 451 keputusan tiap tahunnya. Jumlah MOU yang dihasilkan sampai tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 31 MOU atau rata-rata 7 MOU tiap tahunnya. Perjanjian Kerjasama yang dihasilkan tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 31 perjanjian atau rata-rata 7 perjajian tiap tahunnya.

II.5.1.20.3 3. Pengawasan Daerah Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan efisien, efektif, transparan dan akuntabel, maka dilakukan pengawasan yang obyektif dan profesional sesuai norma dan standar audit pemerintahan. Tabel 87 Daftar Tindak Lanjut Temuan Keuangan Pemeriksaan Reguler Inspektorat Tahun 2007-2010 Kabupaten Kampar TAHUN

JUMLAH TEMUAN

NILAI (Rp)

SETOR (Rp)

SISA (Rp)

2007

164

1,186,234,573.00

1,007,583,401.00

178,651,172.00

2008

245

3,941,096,888.50

3,143,266,185.50

797,830,703.00

2009

249

1,197,131,609.53

788,153,820.53

408,977,789.00

2010

210

1,344,142,985.50

509,463,723.00

834,679,262.50

868

7,668,606,056.53

5,448,467,130.03

2,220,138,926.50

Jumlah


Jumlah temuan Keuangan Pemeriksaaan Reguler Inspektorat Kabupaten Kampar tahun 2007 s/d 2009 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2009 jumlah temuan keuangan


bertambah 85 temuan dibanding tahun 2007, hal ini kemungkinan disebabkan adanya aturan baru tentang pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis kinerja yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2006, sehingga belum semua SKPD dapat memahaminya secara cepat dan baik mengenai aturan tersebut. Jumlah temuan Keuangan Pemeriksaaan Reguler Inspektorat Kabupaten Kampar tahun 2010 kembali berkurang sebanyak 39 temuan dibanding tahun 2009. Pengurangan ini sebagai cerminan dari tingkat pemahaman SKPD terhadap Peraturan tentang Pengelolaan Daerah yang semakin baik. Hal ini tidak terlepas dari intensitas pelaksanaan diklat-diklat tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri ataupun pihak-pihak lain. Tabel 88 Daftar Tindak Lanjut Temuan Administrasi Pemeriksaan Reguler Inspektorat Tahun 2005-2009 Kabupaten Kampar TAHUN

JUMLAH TEMUAN

SELESAI

SETOR

SISA

200 234 435 756 804 2,429

200 225 394 520 528 1,867

7 18 172 72 269

2 23 64 204 293

2005 2006 2007 2008 2009 JUMLAH


Jumlah temuan Administratif Pemeriksaan reguler Indpektorat Kabupaten Kampar sejak tahun 2005 s/d 2009 terus mengalami peningkatan. Jumlah temuan administratif pada tahun 2009 bertambah 604 dibanding tahun 2005 atau rata-rata bertambah 121 temuan (60,4%) setiap tahunnya. Sejak tahun 2005 s/d 2009 telah ditemukan 2.429 temuan administratif dari Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Kampar dan yang telah diselesaikan secara administrasi sebanyak 1.867 temuan (76,85%), yang menyetor 269 temuan 11,07% dan yang belum terselesaikan 293 temuan (12,06%). Tindak lanjut penyelesaian atas temuan administratif sejak tahun 2005 s/d 2009 rata-rata 91,33%.

II.5.1.20.4 4. Pengelolaan Keuangan Daerah Capaian kinerja dalam urusan pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut: }

Telah terlaksananya penyusunan APBD secara tepat waktu. Penyusunan APBD mulai

tahun 2009, 2010 dan 2011 telah dilaksanakan secara tepat waktu. }

Opini laporan keuangan Pemerintah kabupaten K a m p a r yang cukup baik yaitu

“Wajar dengan Pengecualian”. Opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2010 disajikan secara wajar memadai berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, terbukti dengan opininya yaitu “wajar dengan pengecualian” yang terus dipertahankan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Tabel 89 Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 2006-2011 Kabupaten Kampar No 1

Uraian Ketepatan Penyusunan APBD

Capaian Kinerja 5 Tahun 2006 belum

2007 belum

2008 belum

2009 sudah

2010* sudah

2011 sudah

|


No 2

Capaian Kinerja 5 Tahun

Uraian

2006

Opini Laporan Keuangan

2007

WDP

WDP

2008 WDP

2009 WDP

2010* WDP *)

2011 -


Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2007 s/d 2011 adalah sebagai berikut : Tabel 90 Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2007-2011Kabupaten Kampar URAIAN 1 Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan

Lain Pendapatan Yang Sah Jumlah Pendapatan

2007

2008

2009

2010

2011

2 45,453,597,764.00

3 92,742,870,030.05

5 96,566,124,267.00

6 88,686,019,637.80

994,596,960,812.0 0 -

1,058,349,242,619. 45 60,388,712,548.55

4 108,187,748,534.0 0 855,170,630,355.0 0

1,161,453,846,442. 00

1,300,910,586,613. 00 78,041,979,712.44

1,040,050,558,576. 00

1,211,480,825,198. 05

81,452,439,352.00

123,974,166,731.4 4

1,044,810,818,241. 00

1,381,994,137,440. 44

1,467,638,585,963. 24


Tabel 91 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar URAIAN

2006

2007

2008

2009

2010

Pendapatan Asli Daerah

61,664,809,544.69

95,562,857,151.25

Dana Perimbangan

1,177,627,819,607. 74 -

121,994,615,691.5 6 1,056,711,535,474. 30 5,500,000,000.00

1,224,927,634,932. 00 44,599,652,845.27

112,345,686,674.0 0 951,766,992,651.0 0 95,660,060,320.00

1,239,292,629,152. 43

1,184,206,151,165. 86

1,365,090,144,928. 52

1,159,772,739,645. 00

235,525,968,174.0 1 1,158,289,034,500. 00 107,601,363,568.0 0 1,501,416,366,242. 01

Lain Pendapatan Yang Sah Jumlah Pendapatan


Persentase realisasi pendapatan tahun 2007 adalah 113,85%, Tahun 2008 sebesar 112,68%, tahun 2009 sebesar 111% dan tahun 2010 sebesar 108,64%. Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2007 s/d 2010 berfluktuasi, tahun 2007 realisasi Jumlah Pendapatan berkurang Rp.55.086.477.986,57

(4,44%)

dibanding

tahun

2006,

tahun

2008

bertambah

Rp.

180.883.993.762,66 (15,27%) dibanding tahun 2007, tahun 2009 berkurang kembali Rp. 205.317.405.283,52 (15,04%) dibanding tahun 2008 dan pada tahun 2010 bertambah kembali sebesar Rp. 341,643,626,597.01 (29,46%) dibanding tahun 2009. Fluktuasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, dipengaruhi oleh adanya fluktuasi dari penerimaan PAD, Perimbangan dan Lain Pendapatan yang sah. Pada tahun 2010 jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat hingga Rp. 123.180.281.500,01 (209,64%) dibanding tahun 2009. Untuk dana perimbangan meningkat Rp. 206.522.041.849,- (121,7%) dan Lain Pendapatan yang sah juga bertambah Rp. 11.941.303.248,- (112,48%) dibanding tahun 2009. Sampai dengan tahun 2010, persentase komposisi realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dilihat dari Komponen penerimaannya yaitu Dana Perimbangan sebesar 77,15%, PAD 15,69% dan Lain Pendapatan yang sah 7,17%.

II.5.1.20.5 5. Kepegawaian Capaian kinerja Kepegawaian dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut.


Tabel 92 Capaian Kinerja Kepegawaian No

Capaian Kinerja

URAIAN

1

2007

Pendidikan penjenjangan struktural a. Diklat PIM II (orang) b. Diklat PIM III (orang) 1

40 2

3

4 5

6 1 7 8 9 10 11

40 3

c. Diklat PIM IV (orang) Peningkatan ketrampilan dan Profesionalisme a. Ujian dinas b. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Pendidikan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah a. Prajabatan golongan III b. Prajabatan golongan II c. Prajabatan golongan I Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah Penyusunan rencana pembinaan karir PNS a. Bintek penilaian angka kredit jab.fungsional (orang) b. Pelantikan jabatan struktura (kali)l c. Pengangkatan jabatan fungsional Seleksi penerimaan calon PNS 2 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS a. SK kenaikan pangkat Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penangganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PN a. Terselesaikannya kasus (buah) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Penyelenggaraan sumpah janji PNS

2

2008

2009

4

2010

5

6

40

40

-

-

110 45

100 30

12 15

38 70

900

908

86 739

594 298

30

30

30

30

2

40 1

2

3

4

173 5

2 2000 233 6

1902 120

1095 129

2467 120

2991 119

10 15 1447

9 14 1500


Pendidikan penjenjangan struktural dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2008 untuk Diklat Pim III dan IV masing-masing 40 orang, untuk tahun 2009 dan 2010 tidak dilaksanakan. Peningkatan ketrampilan dan Profesionalisme untuk ujian Dinas sejak tahun 2007 s/d 2010 sebanyak 260 orang, sedangkan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebanyak 160 orang. Pendidikan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 sebanyak 3.525 orang yang terdiri dari Golongan III, II dan I. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah yahun 2007 s/d 2010 sebanyak 120 orang. Pengangkatan jabatan fungisonal pada tahun 2010 sebanyak 2000 orang yang terdiri dari 1702 guru dan 298 tenaga kesehatan. Seleksi penerimaan CPNS 2 tahun terakhir, tahun 2009 dan 2010 telah menerima sebanyak 406 CPNS. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi sejak tahun 2007 s/d 2010 telah diberikan kepada 488 PNS. Penyelenggaraan sumpah janji PNS dua tahun terakhir telah menyumpah 2947 PNS. Tabel 93 Perkembangan Jumlah PNS di Kabupaten Kampar TAHUN

GOL IV

GOL III

GOL II

GOL I

JUMLAH PNS

2007

1,764

4,799

1,676

91

8,330

2008

2,062

5,304

2,484

97

9,947

2009

2,640

5,035

2,758

127

10,560

2010

2,902

5,111

2,818

142

10,973

2011

2,927

5,065

2,813

142

10,947


|


Jumlah PNS pada tahun 2011 bertambah 2.617 orang dibanding tahun 2007 atau rata-rata bertambah 523 (6,28%) orang setiap tahunnya. Jumlah PNS Golongan IV tahun 2011 bertambah 1.163 orang dibanding tahun 2007 atau rata-rata bertambah 233 orang (13,19%) setiap tahun. Jumlah PNS Golongan III tahun 2011 bertambah 266 orang dibanding tahun 2007 atau ratarata bertambah 53 orang (1,11%) setiap tahun. Jumlah PNS Golongan II tahun 2011 bertambah 1.137 orang dibanding tahun 2007 atau rata-rata bertambah 227 orang (13,57%) setiap tahun. Jumlah PNS Golongan I tahun 2011 bertambah 51 orang dibanding tahun 2007 atau rata-rata bertambah 10 orang (11,21%) setiap tahun.

II.5.1.20.6 6. Pemerintahan Umum Indikator capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum diantaranya yaitu fasilitasi penyelesaian Tata batas kabupaten Kampar. Sampai dengan tahun 2010, pelaksanaan fasilitasi percepatan tata batas yang telah dilakukan adalah sebagai berikut . II.5.1.20.6.1 I. Batas Antar Desa/ Kelurahan dan Kecamatan A. Penetapan dan Penegasan Batas Desa •

Batas Desa Kampar dengan Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur.

•

Batas desa Kampar dengan desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur.

•

Batas Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar Timur dengan Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar.

•

Batas desa Buluh Nipis dengan Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu.

•

Batas Desa Kampung Pinang dengan Desa Lubuk sakat Kecamatan Perhentian Raja.

•

Batas Desa Kuok dengan Desa Pulau Terap Kecamatan Bangkinang Barat.

•

Batas Kelurahan Air Tiris dengan Desa Tanjung Barulak Kecamatan Kampar.

•

Batas Desa Tanjung Alai dengan Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar.

•

Batas Desa Kelurahan Batu Bersurat dengan Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar.

•

Batas Desa Koto Tuo dengan Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar

•

Batas Desa Muara Takus dengan Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar.

B.

•

Batas Desa Petapahan dengan Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung.

•

Batas Desa Sei Agung dengan Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung.

•

Batas Desa Bencah Kelubi dengan Desa Karya Indah Kecamatan Tapung.

•

Batas Desa Kijang Rejo dengan Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung.

Penetapan Batas Desa •

Batas Desa Koto Gato Kecamatan Tapung Hilir dengan Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung.

•

Batas Desa Penyewasan dengan Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar.


•

Batas Desa Kuok Kecamatan Bangkinang Barat dengan Desa Ganting Kecamatan Salo.

•

Batas Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu dengan Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja.

II.5.1.20.6.2 II. Batas Antar Daerah A. Penetapan dan Penegasan Batas (Sk Mendagri) •

Batas Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru

•

Batas Kabupaten Kampar dengan Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumater Barat.

B.

Pelacakan dan Pengukuran Batas •

Batas Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu

•

Batas Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Siak

•

Batas Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Pelalawan

•

Batas Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Kuantan Singingi

II.5.1.21 Ketahanan pangan Pengembangan kelembagaan merupakan salah satu koponen pokok dalam keeluruhan rancangan revitalisasi pertanian, Perikanan dan kehutanan (RPPK) tahun 2005-2025. Pendekatan kelembagaan juga telah menjadi komponen pokok dalam pembangunan pertanian dan perdesaan. Kedepan diharapkan kelembagaan petani dapat menjadi aset komunitas masyarakat desa yang partisipatif dalam pembangunan. Untuk itu pengembangan kelembagaan harus dirancang sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat itu sendiri sehingga menjadi mandiri. Pembentukan dan pengembangan Gapoktan yang akan dibentuk disetiap desa harus menggunakan basic sosial capital setempat dengan prinsip kemandirian lokal yang dicapai melalui prinsip keotonomian dan pemberdayaan. Tabel 94 Jumlah Kelompok Tani Menurut Kelas Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar TAHUN

PEMULA

LANJUT

MADYA

UTAMA

BELUM DIKUKUHKAN

JUMLAH

2006 2007 2008 2009 2010

524 524 524 524 685

308 308 308 308 544

61 61 61 61 64

0 0 0 0 0

117 117 117 117 35

1,010 1,010 1,010 1,010 1,328


Pertambahan jumlah kelompok tani secara signifikan terjadi pada tahun 2010, dimana pada tahun 2010 bertambah 328 kelompok tani dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah kelompok tani ini kemungkinan disebabkan oleh Karena Pemerintah Kabupaten Kampar pada semakin fokus terhadap penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan. Berdasarkan Perda No. 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Kampar membentuk Badan Penyuluh Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang sebelumnya urusan ketahanan pangan masih di tangani oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

|


II.5.1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2007 s/d Mei 2011 yang terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa mendukung capaian kinerja sebagai berikut: 1.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK/PNPM Mandiri Pedesaan) sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini.

Tabel 95 Rekapitulasi Lokasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPMMandiri) Tahun 2007-2010 Kabupaten Kampar No

DESA

KECAMATAN

2007

2008

2009

2010

1

Siak Hulu

6

5

5

6

2

XIII Koto Kampar

13

19

7

20

3

Tambang

11

8

5

7

4

Tapung Hilir

11

8

8

11

5

Kampar Kiri Hulu

14

14

6

11

6

Kampar Kiri Hilir

7

7

8

8

7

Bangkinang Seberang

-

8

6

9

8

Kampar Timur

-

-

7

7

62

69

52

79

Jumlah Sumber: LPPD Kabupaten Kampar, 2011

Untuk tahun 2011 Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri ditargetkan di 12 Kecamatan dengan sasaran Masyarakat Miskin Yang ada di Kabupaten Kampar sebanyak 118.376 Jiwa Penduduk miskin atau 25.103 RTM, dengan tujuan mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kampar, Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat Dalam Membangun Desa. Adapun budget sharing dana yang ditargetkan untuk tahun 2011 yaitu Dana Pusat 15,75 M dan Dana Kabupaten 10,5 M. Peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi dan sosial yang dibentuk oleh masyarakat

2.

sebagai wadah bagi partisipasi masyarakat, pengembangan usaha produktif dan pengembangan interaksi sosial. }

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampar (PEMK) tahun

2009 dilaksanakan berdasarkan SK Bupati kampar No. 410/BSPPM/072007 di 41 desa sangat tertinggal yaitu di Kecamatan XIII Koto Kampar sebanyak 11 desa, Bangkinang Seberang 3 desa, Tapung Hulu 2 desa, Tambang 4 desa, Siak Hulu 1 desa, Kampar Kiri 5 desa dan Kampar Kiri Hulu 15 desa. }

Program Pemberdayaan Desa (PPD)/ Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)

Tabel 96 Rekapitulasi Lokasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) / Usaha Ekonomi DesaSimpan Pinjam (UED-SP) tahun 2006 s/d 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

KECAMATAN XIII Koto Kampar Kampar Kiri Hulu Kampar Utara Tapung Hulu Gunung Sahilan Salo Bangkinang Barat Bangkinang Seberang Tapung

DESA 2006

2007

2008

1

1

3 3 1 2 1 1


2009

2010

2 2 1 1 1 1 1

1 2

3

Jumlah 5 5 3 3 2 1 2 1 6

No 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KECAMATAN

DESA 2006

Kampar Kiri Tengah Kampar Kiri Tambang Siak Hulu Kampar Kampar Kiri Hilir Perhentian Raja Rumbio Jaya Tapung Hilir Jumlah

2007 1 1

11

6

2008

2009

2010

2 6 2 2 2 2 1 1 17

3

3 2 1

1

1 11

13

Jumlah 3 10 7 3 3 2 1 1 1 58 desa


Untuk program pemberdayaan Desa/ Usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) pada tahun 2011 ditargetkan 30 desa dengan sasaran Masyarakat Miskin yang memiliki Usaha dan Rencana Usaha dengan target budget sharing Dana Provinsi 7,5 M; Dana Kabupaten 7,5 M. Program Desa Mapan dilaksanakan pada tahun 2008 pada Kecamatan Tambang desa Palung Raya, tahun 2009 di Kecamatan Kampar Kiri 1 desa, Kampar Utara 1 Desa, dan Kampar Kiri Tengah 1 desa serta Tahun 2010 dilaksanakan di Kecamatan Tambang 1 desa.

II.5.1.23 Statistik Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2007 – 2010 yang terkait urusan statistik mendukung capaian kinerja sebagai berikut: 1.

Sampai dengan tahun 2009 hal-hal yang telah ditetapkan pada awal tahun RPJMD sebagian besar telah dapat dilaksanakan, yaitu dengan tersusunnya secara rutin (setiap tahun) buku Kabupaten dalam Angka, Kecamatan dalam Angka, dan Buku PDRB. Sebagaimana tampak dalam tabel dibawah ini:

2.

Tersusunnya data Harga Perdagangan Besar Konstruksi (HPBK) dan buku indikator ekonomi.

3.

Data/informasi statistik yang dihasilkan oleh urusan statistik telah dipergunakan sebagai bahan perumusan dan analisis kebijakan baik dalam perencanaan keuangan daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kampar.

II.5.1.24 Kearsipan Capaian kinerja pelaksanaan program dalam rangka penyelenggaraan Urusan Kearsipan mulai tahun 2007 s/d 2010 adalah sebagai berikut : }

Terduplikasinya arsip (dokumen) daerah dalam bentuk digital 1 set

}

Meningkatnya manajemen kearsipan di setiap Satker 215 orang

}

Tersedianya sarana pengolahan dan penyimpanan 7 unit

}

Tersimpannya arsip/dokumen daerah yang bernilai guna 5 Satker/ tahun

}

Terkelolanya arsip in aktif 5 Satker

}

Terlaksananya studi banding ke ANRI Jakarta dan Kabupaten Bogor 50 orang

}

Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan Perangkat sistem informasi manajemen

kearsipan (SIMK)

|


}

Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta 40

orang/tahun }

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

II.5.1.25 Komunikasi Dan Informatika Pelayanan data dan informasi bagi masyarakat dilaksanakan melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Kampar yaitu www.kamparkab.go.id. Statistik pengguna web site kamparkab. go.id selama 1 tahun terakhir disajikan sebagai berikut . Tabel 97 Usage Statistics for kamparkab.go.id Summary by Month MONTH Jan 2010 Des 2009 Nov 2009 Okt 2009 Sept 2009 Agust 2009 Juli 2009 Juni 2009 Mei 2009 April 2009 Maret 2009 Feb 2009 Totals

DAILY AVG

MONTHLY TOTALS

Hits

Files

Pages

Visits

Sites

Kbytes

Visits

Pages

Files

Hits

15774 20129 23553 18613 14415 10231 10039 11714 13153 9665 7097 5404

13781 17822 21121 16524 12950 8496 8358 8449 7994 7503 5565 3883

4234 5658 5700 3383 3404 3568 4509 4133 4326 4230 1982 987

386 432 436 403 224 293 210 233 272 241 198 133

3616 6909 7534 7314 4439 5693 3546 3421 3879 4089 3728 2042

4911124 15256291 19510414 11062434 9820314 8467536 7833478 6244579 11924457 11757520 7041594 3655463 117485204

5027 13407 13086 12496 6729 9095 6520 5830 5988 7258 6153 3723 95321

55046 175424 171001 104892 102138 110611 139800 103333 95179 126902 61457 27649 1273432

179160 552508 633641 512269 388519 263383 259127 211237 175882 225094 172541 108744 3682105

205-64 624010 706617 577016 432479 317182 311222 292853 189373 289957 220034 151325 4417132


Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pengunjung website kamparkab.go.id selama 1 tahun pada Feb 2009 s/d Jan 2010 berjumlah 93.321 pengunjung. Jumlah pengunjung terbanyak pada bulan Oktober, November dan Desember. Bila dilihat dari jumlah bulanan dan tahunan, jumlah pengunjung untuk website kampar masih sangat sedikit, hal ini mungkin dikarenakan updating informasi yang kurang intensif dan sajian informasi yang dikemas kurang menarik.

II.5.1.26 Perpustakaan Data perkembangan jumlah dan jenis buku yang ada di Perpustakaan Kabupaten Kampar Tahun 2005 s/d 2009 adalah sebagai berikut : Tabel 98 Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Daerah Menurut Jenis Buku Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar KODE

JENIS BUKU

JUMLAH

0.00 100 200 300 400 500 600 700

Karya Umum (General) Filsafat (Philosophy) Agama (Religious) Ilmu-Ilmu Sosial (Social Science) Bahasa (Language) Ilmu-ilmu Murni (Pure Science) Ilmu-Ilmu Terapan (Application Science) Kesenian dan Olahraga (Art and Sport)

46 0 35 60 65 68 73 0

800 900 ROM

Kesusasteraan (Literature) Sejarah dan Geografi (History ang Geography) Buku-Buku Cerita (Stories) 2010 2009 2008 2007 2006

0 5 0 397 337 268 579 330

Sumber: Kampar Dalam Angka , 2010


II.6 ASPEK LAYANAN URUSAN PILIHAN II.6.1 Pertanian Perkembangan luas tanah menurut penggunaannya di Kabupaten Kampar Tahun 2006 – 2009 sebagaimana tampak dalam tabel dibawah ini. Tabel 99Luas Tanah Menurut Penggunaan NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 11

JENIS PENGGUNAAN TANAH Tanah Sawah Pekarangan, Bangunan dan Lahan Tegal Kebun Ladang Huma Padang Rumput Rawa Kolam Sementara tidak diusahakan Hutan 2 Perkebunan Lain-lain

2007

2008

2009

2010

10,853 44,341 106,444 42,349 12,036 20,612 1,393 66,946 269,491 3 311,712 242,752

10,780 82,813 109,500 65,738 12,037 26,453 1,443 41,405 183,617 5 377,781 217,362

10,206 82,050 108,947 66,402 12,039 25,684 1,415 43,634 196,505 7 353,505 228,272

10.009 87.005 94.803 54.370 10.892 19.655 1.425 48.173 160.695 4 394.475 178.084

Sumber: Kampar Dalam Angka, 2010

Tabel 100Luas Panen dan Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar TAHUN

PADI SAWAH

PADI LADANG

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

2006 2007 2008

5.625 5.564 6.005

22.889,32 24.556,36 28.607,94

3.637 3.539 5.686

8.769,63 9.601,37 15.694,49

2009 2010

9.329 10.088

44.031,00 48.020,34

4.700 5.228

12.979,26 14.515,17


Luas panen padi sawah pada tahun 2010 bertambah 4.463 Ha dibanding tahun 2006 atau rata-rata bertambah 892 ha tiap tahunnya sedangkan jumlah produksi padi sawah pada tahun 2010 bertambah 22.799,56 ton atau rata-rata bertambah 5.026,20 ton tiap tahunnya. Luas panen padi ladang pada tahun 2010 bertambah 1.591 Ha dibanding tahun 2006 atau rata-rata bertambah 318,20 Ha tiap tahunnya sedangkan jumlah produksi padi ladang pada tahun 2010 bertambah 5.745,54 ton atau rata-rata bertambah 1.149,11 ton tiap tahunnya. Tabel 101 Luas Panen Palawija Tahun 2006-2010 (Ha) Kabupaten Kampar TAHUN

JAGUNG

UBI KAYU

UBI JALAR

KACANG TANAH

KEDELAI

KACANG HIJAU

2006

1,504

1,004

300

643

343

289

2007

2,085

1,011

343

655

353

305

2008

2,444

1,095

215

624

389

256

2009

2,383

788

174

547

580

210

2010

1,641

850

245

540

369

232


Luas panen palawija secara keseluruhan tahun 2010 yaitu 3.877 Ha, sedangkan persentase luas panen berdasarkan jenis palawija sampai dengan tahun 2010 yaitu Jagung (42,3,75%), Ubi Kayu (21,9%), Ubi Jalar (6,3%), Kacang tanah (13,9%), kacang kedelai (9,5% dan Kacang Hijau (6%).

|


Jenis palawija yang cenderung bertambah luas panennya sampai dengan tahun 2010 adalah Jagung dan Kedelai, sedangkan yang cenderung menurun adalah Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah dan Kacang Hijau. Tabel 102 Produksi Palawija Tahun 2006-2010 (Ton) Kabupaten Kampar TAHUN

JAGUNG

UBI KAYU

UBI JALAR

KACANG TANAH

KEDELAI

KACANG HIJAU

2006 2007 2008 2009 2010

1,504 2,085 2,444 2,383 1.641

850 788 1.095 1.011 1.004

215 343 300 224 245

643 655 624 547 540

343 353 389 580 369

256 305 289 305 232


Produksi palawija secara keseluruhan sampai dengan tahun 2010 yaitu 22.562 ton, sedangkan jumlah produksi panen berdasarkan jenis palawija sampai dengan tahun 2010 yaitu Jagung (44,57%), Ubi Kayu (21,04%), Ubi Jalar (5,88%), Kacang Tanah (13,33%), Kedelai (9,01%) dan Kacang Hijau (6,14%). Jenis palawija yang cenderung meningkat produksinya panennya sampai dengan tahun 2010 adalah Jagung, Kedelai, Ubi Jalar, Kacang Tanah dan Kacang Hijau sedangkan yang cenderung menurun adalah Ubi Kayu. Berdasarkan tabel diatas bila diperbandingkan luas panen palawija dengan jumlah produksi panen palawija sampai dengan tahun 2010 yaitu Jagung 4,26 ton/ha, Ubi Kayu 14,35 ton/ha, Ubi Jalar 12,15 ton/ha, Kacang Tanah 2,14 ton/ha, kedelai 0,37 ton/ha dan Kacang Tanah 1,65 ton/ha. Tabel 103 Luas Panen Sayur-sayuran Menurut Jenis Tahun 2005-2009 (Ha) Kabupaten Kampar TAHUN

KACANG PANJANG

CABE

PERIO

TERUNG

PITULO

KETIMUN

LABU SIAM

KANGKUNG

BAYAM

2005 2006

524 524

564 642

25 34

411 354

26 20

406 438

5 7

325 407

307 379

2007

687

560

40

412

57

488

2

546

455

2008

588

568

21

396

32

535

10

455

460

2009

609

428

-

387

-

521

17

471

433


Persentase luas panen menurut jenis sayur-sayuran sampai dengan tahun 2009 yaitu Kacang Panjang (21,25%), Ketimun (18,18%), Kangkung (16,43%), Bayam (15,11%), Cabe (14,93%), Perio (13,5%) dan Labu Siam (0,59%). Jenis Sayur-sayuran yang cenderung bertambah luas panennya sampai dengan tahun 2009 adalah Kacang Panjang, Ketimun, Labu Siam, Kangkung dan Bayam sedangkan yang cenderung mengalami penurunan adalah Cabe, Perio, Terung dan Pitulo. Tabel 104 Produksi Sayur-sayuran Menurut Jenis Tahun 2005-2009 (ton) Kabupaten Kampar TAHUN

KACANG PANJANG

CABE

PERIO

TERUNG

PITULO

KETIMUN

2005

2,252.00

3,567.00

125.00

3,912.00

130.00

8,120.00

100

3250

6140

2006

2,051.85

2,648.98

157.25

3,445.21

110.82

7,919.25

136.5

4191.63

7004.52

2007

2,705.64

2,382.15

188.54

3,978.95

316.77

9,848.25

38.5

5148.75

8331.65

2008

2,330.68

2,422.43

114.60

3,790.23

190.03

8,248.05

193.5

4308

5763.28

2009

2,423.16

1,841.49

-

3,713.68

-

8,062.09

329.17

4494.73

5463.91



LABU SIAM

KANGKUNG

BAYAM

Persentase jumlah produksi menurut jenis sayur-sayuran sampai dengan tahun 2009 yaitu Ketimun 30,62%, Bayam 20,75%, Kangkung 17,07%, Terung 14,11%, Kacang Panjang 9,2%, Cabe 6,99% dan Labu Siam 1,25%. Jenis Sayur-sayuran yang cenderung meningkat jumlah produksinya sampai dengan tahun 2009 adalah Kacang Panjang, Labu Siam dan Kangkung sedangkan yang cenderung mengalami penurunan adalah Cabe, Perio, Terung, Pitulo, Ketimun dan Bayam. Berdasarkan tabel diatas bila diperbandingkan luas panen sayur-sayuran dengan jumlah produksi sayur-sayuran sampai dengan tahun 2009 yaitu Kacang panjang 3,96 ton/ha, Cabe 4,26 ton/ha, perio 5,46 ton/ha, Terung 9,57 ton/ha, pitulo 5,94 ton/ha, ketimun 15,42 ton/ ha, labu siam 19,35 ton/ha, kangkung 9,47 ton/ha dan bayam 12,53 ton/ ha.

II.6.2 Peternakan II.6.2.1 II.6.2.1.1

Keragaan Perkembangan ternak Populasi

Populasi ternak sampai dengan tahun 2010, baik ruminansia besar, ruminansia kecil maupun ternak unggas rata-rata mengalami peningkatan. Kenaikan ini didukung oleh beberapa faktor yaitu : 1) gairah beternak masyarakat semakin meningkat; 2) rata-rata peternak telah menerapkan teknologi untuk mendukung perkembangan peternakan sebagai salah satu contoh adalah Inseminasi Buatan; 3) tahun 2010, isu flu burung sudah mampu ditekan dan ditanggulangi sehingga peternak mampu bangkit kembali; 4) potensi sumber daya lokal telah dimanfaatkan peternak dalam mendukung perkembangan ternaknya. Tabel 105 Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Tahun 2006-2010 (ekor) Kabupaten Kampar Jenis Ternak

2006

2007

2008

2009

2010

Sapi Potong

10,264

11,185

14,914

17,291

19,875

Kerbau

21,555

22,548

18,923

21,703

24,785

Kambing

16,655

17,511

13,368

16,706

20,879

Domba

-

799

74

85

97


Jumlah ternak Sapi Potong sampai dengan tahun 2010 bertambah 9.611 ekor dibanding tahun 2006 atau rata-rata meningkat 1.922 ekor (18,73%) setiap tahunnya. Jumlah ternak Kerbau sampai dengan tahun 2010 bertambah 3.230 ekor dibanding tahun 2006, meskipun jumlah kerbau pada tahun 2008 sempat berkurang 3.625 ekor dibanding tahun 2007. Rata-rata pertambahan jumlah ternak kerbau adalah 646 ekor (3%) tiap tahun. Jumlah ternak Kambing sampai dengan tahun 2010 bertambah 4.224 ekor dibanding tahun 2006. pada tahun 2008, jumlah ternak Kambing sempat berkurang 4.143 ekor dibanding tahun 2007. Rata-rata pertambahan jumlah ternak kerbau adalah 845 ekor (5,07%) setiap tahunnya. Jumlah ternak domba sampai dengan tahun 2010 bertambah 23 ekor dibanding tahun 2008, atau rata-rata bertambah 5 ekor (6,22%) setiap tahunnya.

|


Tabel 106 Populasi Ternak Unggas Tahun 2006-2010 (ekor) Kabupaten Kampar Jenis Unggas Ayam Buras Ayam Petelur Ayam Ras Pedaging

2006

2007

2008

2009

2010

1,077,665

1,131,610

418,447

449,245

482,306

33,687

33,778

30,401

30,699

49,419

9,683.457

11,433,864

12,076,057

12,754,320

13,343,135

Itik

5,238

5,615

5,992

6,533

7,123

Itik Manila

16,559

17,028

22,340

25,214

28,457


Jumlah ternak Ayam Buras pada tahun 2008 berkurang 713.163 ekor dibanding tahun 2007, hal ini mungkin disebabkan oleh adanya isu penyakit flu burung yang melanda dunia, sehingga di sebagian tempat termasuk di Kabupaten Kampar, hampir separuh populasi ayam buras dimusnahkan. Pada tahun 2010, populasi ayam buras kembali bertambah 63.859 ekor dibanding tahun 2008 atau rata-rata bertambah 21.286 ekor (5,09%) setiap tahunnya. Populasi ayam petelur tahun 2010 bertambah 15.732 ekor dibanding tahun 2006 atau ratarata bertambah 3.146 ekor (9,34%) setiap tahunnya. Populasi ayam ras pedaging tahun 2010 bertambah 3.659.678 ekor dibanding tahun 2006 atau rata-rata bertambah 731.936 ekor (7,56%) setiap tahun. Populasi itik tahun 2010 bertambah 1.885 ekor dibanding tahun 2006 atau rata-rata bertambah 377 ekor (7,2%) tiap tahun. Populasi itik manila tahun 2010 bertamba 11.898 ekor dibanding tahun 2006 atau rata-rata bertambah 2.380 ekor (14,37%) setiap tahun. •

Produksi Hasil Ternak •

Produksi Daging ternak tahun 2010 untuk Sapi naik sebesar 21,96% (dari 2.887 ekor tahun 2009 menjadi 3.521 ekor tahun 2010), Kerbau naik 20,75% (dari 3.567 ekor tahun 2009 menjadi 4.307 ekor tahun 2010), Kambing naik 35,81% (dari 1.547 ekor tahun 2009 menjadi 2.101 ekor tahun 2010). Hasil konversi pemotongan tersebut terhadap produksi daging secara keseluruhan naik 12,30% dari 2.223.798 kg tahun 209 menjadi 2.497.329 kg tahun 2010.

•

Produksi telur naik 3,21%, dari 660.870 kg tahun 2009 naik 682.063 kg pada tahun 2010

•

Konsumsi Daging dan Telur •

Perhitungan tingkat konsumsi daging dan telur adalah atas dasar jumlah yang tersedia dikonsumsi per jumlah penduduk Kabupaten Kampar. Hasil perhitungan tersebut menunjukan bahwa terjadi peningkatan konsumsi daging 8,46% dari 5,32 kg/kapita/tahun pada tahun 2009 menjadi 5,77 kg/kapita/tahun pada tahun 2010 dan untuk konsumsi telur meningkat 4,06% dari 3,45 kg/kapita/tahun tahun 2009 menjadi 3,59 kg/kapita/tahun untuk tahun 2010.

1.

Keragaan Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Peternakan Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sub sektor peternakan komoditas ternak sapi dan kerbau pada tahun 2009 sebanyak 10.818 KK meningkat menjadi 11.582 KK (&,06%) pada tahun 2010.


2.

Pendapatan Asli Daerah sub sektor Peternakan tahun 2005 Rp. 111.972.000,-; tahun 2006 Rp. 193.820.300,-; tahun 2007 Rp. 158.355.000,- ; tahun 2008 Rp. 194.581.500,-; tahun 2009 Rp. 234.315.500,-; tahun 2010 Rp. 260.420.000,sedangkan tahun 2011 ditargetkan PAD sub sektor Peternakan sebesar Rp. 258.920.000,-.

II.6.2.1.2

Perikanan

Secara umum kondisi yang diinginkan dalam urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut : a. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam/perikanan; b. Peningkatan skala usaha dan produksi perikanan, yang diikuti dengan meningkatnya pendapatan masyarakat pelaku usaha; c. Peningkatan fasilitasi permodalan dan pemasaran; d. Dapat dikendalikannya keberadaan penyakit ikan menular; e. Adanya peningkatan kontribusi dari bidang perikanan untuk ”mengentaskan” kemiskinan. Tabel 107 Produksi Perikanan Menurut Sektor Perairan (Ton) Tahun 2005-2009 Kabupaten Kampar Tahun

Air Tawar

Kolam

Keramba

Jumlah

2005 2006 2007 2008 2009

1.393,20 971,00 998,00 808,30 799,00

9.755,68 10.194,48 12.108,44 12.325,31 14.135,15

730,76 4.858,15 6.548,53 6.972,28 9.015,46

11.879,64 16.023,63 19.654,97 20.105,89 23.949,61


Secara keseluruhan jumlah produksi perikanan sampai dengan tahun 2009 meningkat 12.069,97 ton atau rata-rata peningkatan 2.413,99 ton (20,32%) tiap tahunnya. Jumlah produksi perikanan pada sektor perikanan Air Tawar dari tahun 2005 s/d 2009 menurun 594,20 ton atau rata-rata penurunan 118,84 ton (8,53%) tiap tahunnya. Jumlah produksi perikanan pada sektor perikanan Kolam tahun 2005 s/d 2009 meningkat 4.379,47 ton atau rata-rata peningkatan 875,89 ton (8,98%) tiap tahunnya. Jumlah produksi perikanan pada sektor perikanan Keramba tahun 2005 s/d 2009 meningkat 8.284,70 ton atau rata-rata peningkatan 1.656,94 ton (226%%) tiap tahunnya. Kecenderungan diatas menunjukkan bahwa budidaya ikan dengan keramba mengalami kemajuan yang cukup pesat, hal ini dikarenakan program Dinas Perikanan yang setiap tahun melakukan pembinaan dan pengembangan perikanan pada usaha budidaya keramba. Tabel 108 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Nelayan menurut Sektor Perikanan Tahun 2005 – 2009 Kabupaten Kampar Tahun

Air Tawar

Kolam

Keramba

Jumlah

2005 2006 2007 2008 2009

1.386 801 840 831 4.957

5.677 5.960 6.586 6.648 6.871

999 2.206 2.994 3.254 6.121

8.062 8.967 10.420 10.733 19.049


|


Secara keseluruhan jumlah rumah tangga perikanan di Kabupaten Kampar pada dari tahun 2005 s/d 2009 meningkat sebanyak 10.987 rumah tangga atau rata-rata bertambah 2.197 (27,25%) rumah tangga tiap tahunnya. Jika diperbandingan dengan jumlah produksi perikanan menurut sektor perikanan pada tahun 2009, rata-rata jumlah produksi perikanan pada sektor perikanan air tawar adalah 0,16 ton/ rumah tangga, Kolam 2,06 ton/ rumah tangga dan keramba 1,47 ton/ rumah tangga atau secara keseluruhan rata-rata produksi perikanan sebanyak 1,26 ton/rumah tangga/ tahun. Tabel 109 Jumlah Produksi Budidaya Perikanan menurut Jenis Ikan (ton) Tahun 2005-2009Kabupaten Kampar

Tahun 2007 2008 2009

Mas

Patin

Nila

Bawal

Gurami

Lele

Lemak

Baung

Lain2

Jumlah

2915.95 2944.65 4461.48

5906.11 7246.96 10792.98

2440.34 2558 2103.98

1085.81 751.84 812.88

1649.66 1439.02 876.77

1406.72 1991.65 1655.36

1055.16 1590.37 1871.26

341.77 500.91 501.24

1933.48 274.22 74.65

18735.00 19297.62 23150.61


Sampai dengan tahun 2009 persentase produksi budidaya perikanan menurut jenis dari yang terbanyak adalah sebagai berikut : Ikan patin (46,6%), Ikan Mas (19,3%), Ikan Nila (9,09%), Ikan Lemak (8,08%), Ikan lele (7,15%), Ikan Gurami (3,79%), Ikan Bawal (3,51%), Ikan Baung (2,17%) dan lain-lain (0,32%). Berdasarkan jenisnya mulai tahun 2007 s/d 2009, jenis ikan yang meningkat produksinya adalah ikan Mas,Patin, Lele, Lemak, Baung sedangkan yang mengalami penurunan adalah ikan Nila, Bawal, Gurami,dan lain-lain. Tabel 110 Luas Kolam, Keramba, Mina Padi Tahun 2005-2009 Kabupaten Kampar Tahun

Kolam (Ha)

Keramba (Unit)

2005 2006 2007 2008 2009

632,57 645,22 656,72 657,30 700,05

1818 4015 4779 5129 7150


Luas Kolam Mina Padi mulai tahun 2005 s/d 2009 mengalami peningkatan 67,48 Ha atau rata-rata bertambah 13,50 Ha (2,13%) tiap tahunnya. Jumlah Keramba mulai tahun 2005 s/d 2009 bertambah 5.332 unit atau rata-rata bertambah 1.066 unit (58,66%) tiap tahunnya.

II.6.2.1.3

Perkebunan

Capaian Kinerja pelaksanaan program di Bidang Perkebunan dapat dilihat dari data tabel berikut : Tabel 111 Jumlah Petani, Luas Tanaman dan Produksi Perkebunan Tahun 2005-2009Kabupaten Kampar TAHUN

PETANI

2005 2006 2007 2008 2009

187,895 188,469 106,648 176,275 177,566

LUAS AREAL PERKEBUNAN (HA) TBM

TM

TTR

JUMLAH

56,062 46,288 30,687 79,218 47,677

300,990 169,906 82,580 324,969 194,971

12,163 12,631 15,590 19,579 21,203

369,215 228,825 128,857 423,766 263,851

PRODUKSI 1,062,636 126,315 152,538 1,308,544 1,840,647


Tabel 112 Jumlah Petani, Luas Tanaman dan Produksi Perkebunan Tahun 2009 Kabupaten Kampar JENIS TANAMAN KARET KELAPA SAWIT KELAPA

JUMLAH PETANI

LUAS AREAL

PRODUKSI (TON)

48,809 77,610 44,624

91,328 164,551 2,921

46,664 1,788,218 1,136


JENIS TANAMAN

JUMLAH PETANI

LUAS AREAL

PRODUKSI (TON)

5 2,121 93 3,587 717 177,566

2 4,903 17 81 47 263,850

1 4,572 1 21 23 1,840,636

KEMIRI GAMBIR KOPI PINANG KAKAO Jumlah Sumber: LPPD Kabupaten Kampar, 2011

Jumlah petani yang terbanyak menurut jenis tanaman pada tahun 2009 adalah Petani Kelapa Sawit sebanyak 77.610 orang (43,71%), dan diikuti oleh petani Karet sebanyak 48.809 orang (27,49%), petani kelapa 44.624 orang (25,13%), Petani Pinang 3.587 orang (2,02%) dan petani gambir 2.121 orang (1,19%). Luas areal perkebunan terbesar menurut jenis tanaman perkebunan pada tahun 2009 adalah Kelapa sawit 164.551 Ha (62,37%), Karet 91.328 Ha (34,61%), Gambir 4.903 Ha (1,86%), Kelapa 2.921 Ha(1,11%), Pinang 81 Ha (0,03%) dan Kakao 47 Ha (0,03%). Jumlah produksi perkebunan menurut jenis tanaman sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut : Kelapa Sawit 1.788.218 ton (97,15%), Karet 46.664 ton (2,54%), Gambir 4.572 ton (0,25%) dan Kelapa 1.136 ton (0,06%). Tabel 113 Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Sampai dengan Tahun 2009 Kabupaten Kampar JENIS TANAMAN

Luas Areal (Ha)

Produksi (Ton)

Perkebunan Besar Negara - Karet - Kelapa Sawit

33.915 8.156 25.759

529.885 12.705 515.180

Perkebunan Besar Swasta - Karet - Kelapa Sawit

113.634 1.647 131.987 167.549

2.222.306 2.970 2.219.336 2.752.191

Jumlah Sumber: LPPD Kabupaten Kampar, 2011

Jumlah petani dan jumlah produksi, jenis tanaman yang paling dominan adalah Jenis Kelapa Sawit. Berdasarkan penyebaran menurut kecamatan, Jumlah Petani, Luas Areal dan Produksi (ton) adalah sebagai berikut : }

Jumlah petani kelapa sawit terbanyak berada pada Kecamatan Tapung Hilir sebanyak

18.149 orang (23,56%), diikuti oleh Kecamatan Tapung 16.975 orang (22,03%), Kecamatan Tapung Hulu 9.738 orang (12,64%), Kecamatan Kampar Kiri 8.137 orang (10.56%) dan Kecamatan Siak Hulu 5.703 orang (7,4%). }

Luas areal kelapa sawit terbesar berada pada Kecamatan Tapung yaitu 32.924 Ha

(20,05%), diikuti Kecamatan Tapung Hilir 28.508 Ha (17,36%), Kecamatan Tapung Hulu 22.754 Ha (13,86%), Kecamatan Kampar Kiri 15.879 Ha (9,67%) dan Kecamatan Siak Hulu 13.907 Ha (8,47%). }

Produksi kelapa sawit terbanyak berada pada kecamatan Tapung Hilir yaitu 406.447

ton (22,73%), diikuti oleh Kecamatan Tapung 384.244 ton (21,49%), Kecamatan Tapung Hulu 232.390 ton (13%), Kecamatan Kampar Kiri 226.890 ton (12,69%) dan Kecamatan Siak Hulu 85.827 ton (4,8%).

II.6.2.1.4

Kehutanan

|


Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2005-2009 yang terkait urusan kehutanan mendukung capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 114 Luas hutan Menurut Jenis Kabupaten Kampar JENIS HUTAN Hutan Lindung Hutan Konservasi Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Jumlah

LUAS (HA)

%

29.906,04 103.136,29 303.351,42 36.749,42 473.143,17

6.32 21.80 64.11 7.77 100.00


Kawasan hutan lindung terluas berada di Kecamatan XIII Koto Kampar 18.182,21 Ha (60,8%), Kecamatan Kampar Kiri Hulu 8.810,92 (29,46%) dan Kecamatan Kampar Kiri 2.273,63 Ha (7,6%). Kawasan hutan Konservasi terluas berada di Kecamatan XIII Koto Kampar 12.233,61 Ha (11,86%), Kecamatan Kampar Kiri Hulu 82.297,57 Ha (79.79%) dan Kecamatan Kampar Kiri 3.786,79 Ha (3,67%) dan Tapung Hilir 3.347,21 Ha (3,25%). Kawasan hutan Produksi Terbatas (HPT) terluas berada di Kecamatan XIII Koto Kampar 58.011,07 Ha (19,12%), Kecamatan Kampar Kiri Hilir 51.472 Ha (16,97%), Kecamatan Kampar Kiri 43.610,65 Ha (14,28%), Kecamatan Tapung Hilir 36.550,02 Ha (12,05%), Kecamatan Kampar Kiri Hulu 28.863,10 Ha (9,51%) dan Kecamatan Tapung 27.105,49 Ha (8,94%). Kawasan hutan Produksi (HP) terluas berada di Kecamatan Tapung Hulu 18.484,07 Ha (50,3%), Kecamatan Tapung Hilir 12.028,42 Ha (32,73%) dan Kecamatan Gunung Sahilan 6.236,93 Ha (16,97%). Tabel 115 Luas dan Potensi Sumber Daya Hutan Per Kawasan Tahun 2009 No

Jenis Hutan

Luas (Ha)

Berhutan (Ha)

Tidak Berhutan (Ha)

Potensi Kayu (M3/Ha)

I

Hutan Lindung

29,906.04

24,979.73

4,926.32

329.34

1

Bukit Suligi

5,798.16

4,318.71

1,479.46

85.62

2

Batang Ulak I

12,612.63

12,469.61

143.02

128.90

3

Batang Ulak II

10,893.29

8,191.41

2,701.88

114.82

4

Sungai Kepenuhan

601.96

-

601.96

-

II

Hutan Konservasi

103,136.29

84,898.65

18,237.64

-

1

SM Bukit Rimbang Baling

86,084.36

73,093.67

12,990.69

-

2

Tahura Sutan Syarif Kasim

3,347.21

-

3,347.21

-

3

CA Bukit Bungkuk

12,820.35

11,012.77

1,807.58

-

4

TWA Buluh Cina

884.37

792.21

92.16

-

III

Hutan Produksi Terbatas

303,351.42

138,974.27

164,377.16

920.82

1

Batang Lipai Siabu

118,015.51

72,163.29

45,852.22

240.75

2

Minas

37,046.21

9,430.76

27,615.45

174.48

3

Muara Mahat

9,199.91

1,224.24

7,975.67

33.94

4

Sei Pialan

5,418.98

3,494.12

1,924.86

87.65

5

Tesso Nilo

87,346.00

44,233.99

43,112.01

205.55

6

Batu Gajah

30,608.95

4,309.11

26,299.84

150.00

7

Bukit Permanisan

15,715.86

4,118.76

11,597.11

28.45

IV

Hutan Produksi

36,749.42

3,415.08

33,334.34

166.51

1

Rangau Tamaluku

30,512.49

32.74

30,479.75

16.51

2

Tanjung Pauh

6,236.93

3,382.34

2,854.59

150.00


Jumlah

473,143.17

252,267.73

220,875.46


Persentase Luas kawasan berhutan pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Kampar yaitu 83,53% dan yang tidak berhutan 16,47%. Persentase Luas kawasan berhutan pada Kawasan Hutan Konservasi di Kabupaten Kampar yaitu 82,32% dan yang tidak berhutan 17,68%. Persentase Luas kawasan berhutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kampar yaitu 45,81% dan yang tidak berhutan 54,19%. Persentase Luas kawasan berhutan pada Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Kampar yaitu 9,29% dan yang tidak berhutan 90,17%.

Untuk melihat luas kawasan hutan berdasarkan fungsi yang ada pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Kampar, dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 116 Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi Masing-masing kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Kampar No.

FUNGSI/LUAS HUTAN (HA)

KECAMATAN

1. Kampar Kiri 2. Kampar Kiri Hulu 3. Kampar Kiri Hilir 4. Kpr. Kiri Tengah 5. Gunung Sahilan 6. XIII Koto Kampar 7. Bangkinang Barat 8. Salo 9. Tapung 10. Tapung Hulu 11. Tapung Hilir 12. Bangkinang 13. Bangk. Seberang 14. Kampar 15. Kampar Timur 16. Rumbio Jaya 17. Kampar Utara 18. Tambang 19. Siak Hulu 20. Perhentian Raja Jumlah

HL

HPT

HP

HK

2.273,63 8.810,92 18.182,21 37,32 601,96 29.906,04

43.610,65 28.863,10 51.472,00 14.268.77 10.350,80 58.011,07 1.389,33 3.028,20 27.105,49 746,71 36.550,02 9.126,28 3.149,70 1.893,60 11.393,05 2.392,65 303.351,42

6.236,93 18.484,07 12.028,42 36.749,42

3.786,79 82.297,57 12.233,61 439,43 147,31 3.347,21 884,37 103.136,29

TOTAL (HA) 49.671,07 119.971,59 51.472,00 14.268,77 16.587,73 88.426,89 1.828,76 3.212,83 27.105,49 19.832,74 51.925,65 9.126,28 3.149,70 1.893,60 12.277,42 2.392,65 473.143,17

Sumber : Profl Kabupaten Kampar, 2010

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase luas kawasan Hutan Produksi Terbatas mendominasi secara keseluruhan luas hutan yang ada di Kabupaten Kampar, yaitu sebesar 63, 98 persen. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa masih luas kawasan hutan yang bisa di manfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat tempatan. Untuk melindungi kelestarian lingkungan, keberadaan Hutan Konservasi mutlak di perlukan. Luas kawasan Hutan Konservasi di Kabupaten Kampar adalah 21,75 persen dari total keseluruhan hutan yang ada di Kabupaten Kampar. Sedangkan persentase hutan lainnya adalah, hutan produksi tetap sebesar 7,75 persen dan Hutan lindung sebesar 6.31 persen. Meskipun luas hutan di Kabupaten Kampar masih tergolong cukup luas, namun dari tahun ketahun selalu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan beberapa hutan di ubah fungsi oleh manusia untuk kepentingan lain, seperti untuk perkebunan dan aktivitas lainnya. Disamping itu, ancaman terhadap keberadaan hutan di Kabupaten Kampar adalah masih banyaknya lahan kritis pada masing-masing hutan. Lahan kritis merupakan lahan dalam kondisi semak

|


belukar dan terbuka, dimana luasnya mencapai 35.649,55 Ha. Keadaan ini apabila tidak segera di rehabilitasi di kuatirkan dapat mengalami kerusakan lebih parah dan tidak menutup kemungkinan berimplikasi kepada terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor dan lainnya. Untuk melihat besaran lahan kritis pada masing-masing kawasan hutan, dapat di lihat pada Grafik di bawah ini. Gambar 2 Besaran Lahan Kritis pada Masing-masing Kawasan Hutan

KETERANGAN HL à Hutan Lindung HP à Hutan Produksi HPTà Hutan Produksi HK à Htn. Konservasi


Dari gambar di atas terlihat bahwa besaran lahan kritis paling luas terdapat di kawasan Hutan Produksi Tetap, yaitu seluas 32.134, 45 Ha atau 90,14 persen. Kondisi ini memberikan gambaran, lebih dari 90 persen lahan kritis di Kabupaten Kampar terdapat di kawasan Hutan Produksi Tetap. Sedangkan sisa lahan kritis lainnya dapat kita jumpai di kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.993,96 Ha, atau 8,40 persen, Hutan Konservasi seluas 371,23 Ha atau 1,04 persen dan Hutan Lindung seluas 142,92 Ha atau 0,40 persen. Meskipun luas lahan kritis pada kawasan Hutan Lindung relatif sedikit, seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, mengingat kawasan ini harus di jaga kelestariannya. Faktor lain yang menyebabkan lahan kritis terus mengalami peningkatan luas di Kabupaten Kampar dari tahun ketahun adalah masalah kebakaran hutan. Banyaknya pengusaha yang membuka lahan baru untuk perkebunan sawit dengan cara pembakaran, telah menyebabkan kebakaran hutan tidak terelakkan. Kebakaran hutan tidak saja menimbulkan masalah bagi Kabupaten Kampar, tetapi sudah menjadi isu nasional. Dampak dari kebakaran hutan telah mengganggu jalur transportasi negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapore. Kalau kondisi ini di biarkan terus tanpa ada upaya untuk mengatasinya tentu akan dapat merusak citra Indonesia di mata dunia internasional. Susahnya mengatasi kebakaran hutan disebabkan kurangnya pengawasan terhadap pengusaha yang melakukan pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Kondisi ini di perburuk lagi dengan sebahagian lahan yang ada di Kabupaten Kampar merupakan lahan gambut yang mudah terbakar, akan tetapi susah untuk di padamkan. Namun melalui satelit, kondisi titik api (hot spot) bisa di ketahui penyebarannya di masing-masing lokasi. Untuk


melihat penyebaran titik api di Kabupaten Kampar pada bulan Mei 2008, dapat di lihat pada Gambar di bawah ini. Gambar 3 Tingkat Penyebaran Titik Api Tahun 2010 Kabupaten Kampar


Pada gambar peta di atas terlihat bahwa titik api tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Sedangkan kecamatan yang mempunyai titik api paling banyak berdasarkan hasil pantauan Satelit NOAA adalah Kecamatan Kampar Kiri dan Tapung. Hal ini memberikan indikasi bahwa pada Tahun 2008, kecamatan tersebut memang banyak melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Kondisi ini telah memberikan dampak yang sangat luas, khususnya bagi Kota Pekanbaru yang jaraknya tidak begitu jauh dengan sumber kebakaran lahan. Kota Pekanbaru di selimuti asap/kabut pada pagi hari, sehingga menyulitkan bagi pengendara kenderaan bermotor, berbagai penerbangan dari Bandara Sultan Syarif Qasim harus mengalami penundaan. Namun dampak yang paling serius di rasakan adalah dapat mengganggu kesehatan. Sedangkan pada Tahun 2009 pembakaran hutan masih terus berlanjut. Dari hasil pemantauan satelit NOAA, ada 165 titik api di Kabupaten Kampar, dimana sebanyak 50 titik api ada di Kecamatan Tapung, 19 titi api di Kampar Kiri, 16 titik api di Gunung Sahilan, 15 titik api di XIII Koto Kampar, 10 titik api di Tambang, 8 titik api di Tapung Hulu, 7 titik api masing-masing di Kampar Kiri Hulu dan Bangkinang Barat, 6 titik api masing-masing di Kampar Kiri Tengah dan Tapung Hilir, 5 titik api masing-masing di Salo, Kampar Utara, Siak Hulu dan Perhentian Raja, sedangkan 1 titik api di Bangkinang.

|


Hutan memiliki sumber kekayaan yang tak ternilai kalau kita bisa mengelola dengan baik. Banyak sumber penghidupan yang bisa di manfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari yang berasal dari hutan. Mulai dari rotan, danan, sampai kepada kayu yang merupakan salah satu bahan pembuatan rumah. Salah satu hasil hutan yang mempunyai nilai jual tnggi di Kabupaten Kampar sekarang ini adalah kayu. Meskipun produksinya dari tahun ketahun cenderung mengalami penurunan, namun industri ini cukup menjanjikan. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan perumahan dewasa ini, permintaan akan kayupun mengalami peningkatan. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan. Kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan pada areal hutan yang memiliki potensi untuk dilakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan dapat dilaksanakan setelah di peroleh izin. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu. Untuk melihat perusahaan yang mendapat IUPHHK di Kabupaten Kampar, tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 117 Perusahaan yang Mendapat IUPHHK Tahun 2010 Kabupaten Kampar NO.

IUPHHK –HT/HA

A 1 2 3 4 5 6 7 8

IUPHHK – HT PT. ARARA ABADI PT. NUSA WANA RAYA PT. PERAWANG SUKSES P.I PT. RAPP PT. RIMBA SERAYA UTAMA PT. SIAK RAYA TIMBER PT. WANANUGRAHA B.L PT. RIAU ABADI LESTARI

Jumlah B 1 2 3 Total

IUPHHK – HA PT. MANDAU ABADI PT. SIAK RAYA TIMBER PT. HUTANI SOLA LESTARI

PERIZINAN NOMOR 743/Kpts-II/1996 444/Kpts-II/1997 249/Kpts-II/1998 327/Menhut-II/09 599/Kpts-II/1996 202/Menhut-IV/07 351/Menhut-IV/98 542/Kpts-II/1997

TANGGAL 25–11-1996 06-08-1997 27-02-1998 12-06-2009 16-09-1996 16-05-2007 27-02-1998 25-08-1997

LUAS (HA)

KET

19.090 8.005 50.725 30.422 12.600 16.191 10.087 4.000

151.120 100/Kpts-II/2000 89/Kpts-II/2001 840/Kpts-VI/1999

26-12-2000 15-03-2001 06-10-1999

40.842 2.306 9.195 203.463

Proses Pengambilan


II.6.2.1.5

Energi dan Sumberdaya Mineral

Sektor Pertambangan mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar. Selama lima tahun terakhir ini, usaha pertambangan terus memberikan kontribusi yang paling besar dari sembilan lapangan usaha yang dijadikan indikator dalam perhitungan PDRB suatu daerah. Meskipun produksi Migas menurut Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKSK) cendrung mengalami fluktuasi setiap tahunnya, hal ini tidak mempengaruhi sektor pertambangan sebagai sumbangsih terbesar PDRB di Kabupaten Kampar selama lima tahun terakhir ini.


Ada beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam pengelolaan Tambang Migas di Kabupaten Kampar, yaitu : BOP PT. BSP, C & T Siak PSC, CPI dan SPR Langgak Ex C & T MFK PSC. Dari kontraktor tersebut, di hasilkanlah produksi minyak setiap tahunnya yang menjadi penyumbang dalam PDRB Kabupaten Kampar itu sendiri. Produksi terbesar Migas Kabupaten Kampar terjadi pada tahun 2006, yaitu sebesar 17.260.484,99 barel, namun setelah itu terus mengalami penurunan produksi. Pada Tahun 2007, produksi minyak dari KKSK di Kabupaten Kampar sebesar 11.917.888 barel, jauh di bawah produksi tahun sebelumnya. Kondisi ini kembali mengalami peningkatan produksi pada Tahun 2008, menjadi 15.004.449 barel. Namun kondisi ini tidak bisa di pertahankan untuk tahun berikutnya, dimana jumlah produksi kembali mengalami penurunan menjadi 14.343.590 barel. Begitu juga pada Tahun 2010, dimana jumlah produksi Migas Kabupaten Kampar kembali mengalami penurunan produksi menjadi 13.076.886 barel. Sumbangsih sektor pertambangan Kabupaten Kampar tidak semata-mata dari tambang Migas, akan tetapi masih ada beberapa bahan tambang lainnya yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Meskipun dari berbagai penelitian terhadap bahan tambang yang ada, Kabupaten Kampar mempunyai potensi yang cukup besar. Hanya saja, sampai Tahun 2010 ini, baru jenis Sirtu dan pasir kuarsa yang mampu berproduksi setiap tahunnya selama lima tahun terakhir ini. Untuk melihat jumlah produksi masing-masing bahan galian tersebut selama lima tahun terakhir di Kabupaten Kampar, dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 118 Jumlah Produksi Barang Galian Unggulan Menurut Jenis Barang Galian Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar NO 1 2 3 4

BARANG GALIAN SIRTU (M3) PASIR KUARSA (M3) TIMAH PUTIH (Ton) MANGAN (Ton)

T A H U N (.000) 2006 22.230 40.704,5 -

2007 100.048 1.183 5.918 1.468

2008 741.745 162.298 1.043 236.858

2009 389.051 7.216 -

2010 378.926 4.507 -


Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian yang terkait dalam pembangunan sektor pertambangan dan energi di Kabupaten Kampar sekarang ini adalah masalah listrik (energi). Sampai sekarang ini, krisis listrik hampir merata di berbagai daerah yang ada di Provinsi Riau, hal ini bisa di lihat dengan adanya pemadaman bergilir di berbagai daerah. Krisis listrik semakin lebih parah bila di akumulasi dengan masih terdapatnya 48,47 persen Rumah Tangga di Kabupaten Kampar yang belum mendapatkan penerangan listrik. Ironis memang, ketika energi listrik sudah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan seharihari, namun pada kenyataannya masih banyak daerah yang ada di Kabupaten Kampar justru belum tersentuh oleh pelayanan listrik. Maka sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah Daerah untuk bisa menyedian pelayanan listrik bagi seluruh penduduknya, agar perwujudan visi dan misi yang sudah di tetapkan bisa tercapai. Penyedian listrik harus seimbang bagi setiap masyarakat, tanpa melihat status sosial yang melekat dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Untuk melihat perbandingan Rumah Tangga yang sudah dan belum memakai listrik menurut kecamatan pada Tahun 2010, dapat di lihat pada Tabel di bawah ini.

|


Tabel 119 Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Listrik Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Kampar No.

JUMLAH RUMAH TANGGA

MEMAKAI LISTRIK

TIDAK MEMAKAI LISTRIK

5.609 2.515 2.477 5.778 3.125 5.460 5.020 5.367 17.117 18.531 12.961 7.450 5.896 9.277 4.764 3.390 3.526 7.447 17.656 3.279 3.653

2.422 497 998 2.156 1.369 2.015 3.902 4.868 6.322 1.837 2.298 6.083 4.787 8.377 2.632 1.839 2.790 6.393 13.034 962 1.875

3.187 2.018 1.479 3.622 1.756 3.445 1.118 499 10.795 16.694 10.663 1.367 1.109 900 2.132 1.551 736 1.054 4.622 2.317 1.778

JUMLAH

150.298

77.456

72.842

2009

147.166

66.564

80.032

2008

149.837

66.328

83.509

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

KECAMATAN Kampar Kiri Kampar Kiri Hulu Kampar Kiri Hilir Kampar Kr. Tengah Gunung Sahilan XIII Koto Kampar Bangkinang Barat Salo Tapung Tapung Hulu Tapung Hilir Bangkinang Bangk. Seberang Kampar Kampar Timur Rumbio Jaya Kampar Utara Tambang Siak Hulu Perhentian Raja Koto Kampar Hulu


Berdasarkan Tabel 2.46 diatas, jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dari tahun ke tahun (2008-2010) terus mengalami peningkatan, sehingga jumlah rumah tangga yang tidak memiliki listrik mengalami penurunan. Apabila dilihat berdasarkan kecamatan, maka kecamatan yang kepala keluarnya paling banyak menggunakan listrik adalah Kecamatan Siak Hulu sebanyak 13.034 KK, sebaliknya yang paling sedikit menggunakan listrik Kecamatan Kampar Kiri Hulu yakni 497 KK. Indikator capaian kinerja dalam Urusan Pertambangan dan Energi adalah di bidang Pertambangan dan Kelistrikan, yang diantaranya dapat dilihat pada data berikut : Tabel 120 Jumlah Produksi Hasil Tambang Migas Menurut Kontrak Kerja Sama (KKSK) Tahun 2006 – 2009 Kabupaten Kampar KKSK BOB PT. BSP C & T SIAK PSC CPI C & T MFK PSC 2009 2008 2007 2006

PRODUKSI (Barel) 539,806.00 528,886.00 13,233,443.00 41,455.00 14,343,590.00 15,004,449.00 11,917,888.00 17,260,848.99


Jumlah produksi Migas sampai dengan tahun 2009 berkurang 2.917.258,99 barel dibanding tahun 2007 atau rata-rata pengurangan produksi sebesar 729.314,75 barel (5,08%) setiap tahunnya.


Tabel 121 Jumlah Pembangkit, Jaringan dan Penggunaan Listrik di PLN Ranting Bangkinang Tahun 2006 – 2009 JENIS

SATUAN

Unit Pembangkit Daya Terpasang Daya Maksimum Beban Puncak Produksi Panjang Jaringan ™ Panjang Jaringan (TR) Travo Tiang Desa Berlistrik Konsumen Listrik Terjual Listrik Terjual

Buah Kw Kw Kw Kwh KMS KMS Buah Desa Lgn Rp.000 KWH

2006

2007

2008

2009

3 114,225 114,225 15,215 125,449,580 508.03 715.15 305 83 45,908 37,127,111 57,207,191

3 114,000 114,225 16,750 13,340,856 508.03 715.15 350 87 48,719 3,916,287 6,888,162

6 114,000 114,225 17,150 113,620,631 509.25 727.65 368 90 52,087 4,364,528 82,539,639

6 114,250 114,225 18,105 162,763,996 515.15 729.20 383 93 52,326 50,343,745 90,085,816


Unit Pembangkit tahun 2009 bertambah 3 unit dibanding tahun 2006. Beban puncak bertambah 2.890 Kw pada tahun 2009 dibanding tahun 2006. Panjang Jaringan (TM) tahun 2009 bertambah 7 KMS di banding tahun 2006. Panjang Jaringan (TR) tahun 2009 bertambah 14 KMS dibanding tahun 2006. Jumlah travo tahun 2009 bertambah 78 travo tiang. Desa berlistrik bertambah sebanyak 10 desa pada tahun 2009. Jumlah pelanggan tahun 2009 bertambah 6.418 pelanggan dibanding tahun 20006. Listrik terjual di tahun 2009 meningkat RP. 13.216.634.000,- (32.878.625 Kwh) dibanding tahun 2006.

II.6.2.1.6

Pariwisata

Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 22 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Pariwisata, dimana setiap orang atau badan hukum yang membuka usaha di Bidang Kepariwisataan harus mendapat izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Berdasarkan pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007, jenis Usaha dan besar tarif retribusi yang dikeluarkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut : Tabel 122 Jenis Usaha dan Tarif retribusi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

JENIS USAHA Izin Usaha Restoran Izin Usaha Rumah Makan Izin Usaha Hotel Bintang 5 (lima) Losmen Hotel Melati Izin Usaha Cottage Salon Kecantikan Izin Usaha Barber Shop Izin Usaha Padang Golf Izin Usaha Fitness/ Health Centre Izin Usaha Gelanggang Renang Izin Usaha Kolam Pancing Izin Usaha Gelanggang Bowling Izin Usaha Balai Pertemuan Umum Izin Usaha Sarana olahraga tertutup Izin Usaha Taman Rekreasi Izin Usaha Teater Terbuka Izin Usaha Pemandian Alam Izin Perkemahan Izin Usaha Travel wisata Izin Usaha Gelanggang ketangkasan dan permainan anak

TARIF RETRIBUSI (RP) 1.500.000,1.250.000,5.000.000,1.500.000,2.000.000,500.000,300.000,5.000.000,500.000,1.000.000,1.000.000,1.500.000,1.000.000,500.000,2.500.000,1.000.000,1.000.000,250.000,1.250.000,1.500.000,-

|



Pada tahun 2010, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat dari retribusi objek wisata dan Tarif pembukaan jenis usaha, Dinas Pariwisata menargetkan penerimaan PAD Rp. 19.250.000,-, sedangkan realisasi sampai 31 Desember 2010 sebesar Rp. 29.425.000,(168,14%). Jika dilihat dari komposisi penerimaan PAD pada tahun 2010, penerimaan terbesar berasal retribusi kunjungan Candi Rp. 26.450.000,- (89,89%). Tempat sejarah di Kabupaten Kampar yang menjadi objek wisatawan pada tahun 2009 yaitu Candi 5 bangunan, Situs 24 situs, Naskah Kuno 2 buah, Mesjid Kuno, 5 bangunan, Makam Kuno 24 makam, Benteng 1 buah dan Istana 2 usaha. Data objek wisata dan kondisinya menurut kecamatan sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut : Tabel 123 Objek Wisata dan Kondisinya Kabupaten Kampar KECAMATAN Kampar Kiri

Kampar Kiri Hulu

Gunung Sahilan

XIII Koto Kampar

Bangkinang Barat

Tapung

Tapung Hulu Tapung Hilir Bangkinang

Bangkinang Seberang

Kampar

OBJEK WISATA Makam Syekh Burhanddin Tugu Khatulistiwa (equator) Bendungan Sungai Paku Ex Gerbang Kereta Api Air Terjun Kaboko Air Terjun Kebun Tinggi Arung Jeram Sungai Kampar Kiri Hulu Air terjun Tanjung Belit Air Terjun Bertingkat Istana Gunung Sahilan Makam Rajo Darah Putih Makam Rajo Gunung Sahilan Candi Muara Takus Dana Rusa Makan Syekh Abdul Gani Al-Kholidi Aquari tepian Dana Rusa Puncak Menara Telkon Tanjung Alai Panorama Tanjung Alai Air Terjun Sungai Osang Desa Binamang Masjid Kuno Tanjung Air Terjun Binamang Makam Syekh Jaafar Waduk PLTA Koto Panjang Kampung Melayu/ Desa wisata Goa alam Rantau Berangin Musium Kendil Kemilau Emas Anjungan Lokasi Pacu Tongkang Rumah Lontiok Melayu kampar Pacu Tongkang Mesjid Ikhsan Pulau Tarap Makam Syekh Abdul samad Palambani Kerajinan masyarakat (Kerajinan tudung saji) Rumah adat Tapung Makam Syekh Abdul Hamid Makam Syekh Mahfud Air Panas Sinama Nenek Makam Nenek Eno Pembenihan Ikan Arwana Taman Rekreasi Stanum Taman Kota Bukit Cadika Mesjid Islamic Center Makam Mahmud Marzuki Pekan Budaya Makam Datuk Tabano Bendungan Ompang Uwai Water Boom Bukit Naa’ng Hutan wisata Rimbo Terantang Ziarah Kubur Mesjid Jamik


KETERANGAN Telah direnovasi Telah direnovasi Telah direnovasi Alami Alami Alami Alami Alami Alami Telah direnovasi Telah direnovasi Telah direnovasi Telah direnovasi Buatan Telah direnovasi Buatan Alami Alami Alami Alami Alami Telah direnovasi Buatan Alami Alami Peninggalan Sejarah Telah direnovasi Telah direnovasi Kegiatan Telah direnovasi Telah direnovasi Kegiatan Telah direnovasi Telah direnovasi Telah direnovasi Alami Telah direnovasi Telah direnovasi Telah direnovasi Alami Telah direnovasi Telah direnovasi Kegiatan Telah direnovasi Telah direnovasi Buatan Alami Kegiatan Alami

KECAMATAN

OBJEK WISATA

KETERANGAN

Anjungan Limau Kasai Makam Datuk Panglima Khotib Rumah Adat suku Bendang Makam Syekh Harun Makam Engku Muda Sangkal Balimou Kasai Makam Syekh Abdul Muis Al-Halidy Makam Siti Saadah Abdawiyah Hutan Lindung (hutan Adat) Mesjid Kubro Peninggalan Benda-Benda Kerajaan Kampar Maam Sultan Adli Mahmud Syah Bendungan Simbat Bendungan Sungai Tibun Kebun Nenas Danau Bakuok Makam Raja-raja Kampar Desa Wisata Buluh Cina Aquarium Air Tawar Hutan Wisata Buluh Cina Anjungan Arena Pacu Sampan Kebun Binatang Kasang Kulim Rumah Lontiok Jembatan Berayun Makam Syech Engku Muda Husin Mesjid Jami’ Desa Pulau Payung

Kampar Timur

Tambang

Siak Hulu

Salo Kamar Utara Rumbio Jaya

Permanen Telah direnovasi Alami Telah direnovasi Telah direnovasi Kegiatan Telah direnovasi Telah direnovasi Alami Telah direnovasi Alami Telah direnovasi Buatan Buatan Alami Alami Alami Permanen Alami Alami Permanen Buatan Alami Rusak


Fasilitas Akomodasi yang terdapat di Kabupaten Kampar (Kota Bangkinang) adalah sebagai berikut : 1.

Wisma Samudra dengan jumlah Kamar sebanyak 18 kamar

2.

Wisma Bangkinang Baru dengan jumlah Kamar sebanyak 22 kamar

3.

Wisma Langgini dengan jumlah Kamar sebanyak 30 kamar

4.

Wisma Dian dengan jumlah Kamar sebanyak 10 kamar

5.

Wisma Angga dengan jumlah Kamar sebanyak 22 kamar

6.

Wisma Nirvana dengan jumlah Kamar sebanyak 13 kamar

7.

Penginapan Pantian Ragi dengan jumlah kamar 18 kamar

8.

Taman Rekreasi dan Bungalow Stanum Mona Mutiara dengan jumlah kamar 39 kamar.

II.6.2.1.7

Industri

Capaian kinerja dalam penyelenggaraan Urusan Perindustrian dapat dilihat dari data berikut : Tabel 124 Jumlah Perusahaan Industri Menurut Kelompok Industri, Unit Usaha, Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi Tahun 2005 – 2009 KELOMPOK INDUSTRI Industri Logam, Mesin dan Kimia (ILUK) Aneka Industri (AI) Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) Jumlah 2009 2008 2007 2006 2005

UNIT USAHA 306 170 548 1,024 1,017 984 951 926

TENAGA KERJA 1,419 797 16,049 18,265 18,068 17,912 17,527 17,414

INVESTASI (RP.000)

PRODUKSI (RP.000)

6,061,078 4,300,271 31,038,485 41,399,834 24,310,834 22,764,334 17,957,928 16,447,928

16,149,539 16,585,150 260,000,502 292,735,191 280,892,991 272,902,731 116,594,361 113,341,011


|


Jumlah Unit Usaha industri sampai dengan tahun 2009 bertambah 98 unit dibanding tahun 2005 atau rata-rata bertambah 19 unit (2,12%) tiap tahunnya. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri sampai dengan tahun 2009 bertambah 851 orang dibanding tahun 2005 atau rata-rata bertambah 170 orang (0,98%) setiap tahunnya. Jumlah

Investasi

di

Rp.24.951.906.000,-

sektor

dibanding

industri tahun

sampai tahun

dengan

2005

atau

tahun rata-rata

2009

bertambah

bertambah

Rp.

4.990.381.200,- (30.34%) setiap tahunnya. Jumlah Produksi di sektor industri sampai dengan tahun 2009 bertambah Rp.179.394.180.000,- dibanding tahun tahun 2005 atau rata-rata bertambah Rp. 35.878.836.000,- (31,66%) setiap tahunnya. Persentase jumlah berdasarkan Kelompok Industri yang ada di Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2009 adalah Industri hasil pertanian dan Kehiutanan (IHPK) 53,52%, Industri Logam, Mesin dan Kimia (ILUK) 29,88% serta Aneka Industri 16,60%. Tabel 125Jumlah Industri Hasil Pertanian Menurut Kelompok Industri, Unit Usaha, Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi Tahun 2005- 2009 Unit Usaha

Tenaga Kerja

Investasi (Rp.000)

Produksi (Rp.000)

Industri Logam, Mesin dan Kimia (ILUK) Aneka Industri (AI)

Kelompok Industri

306

1,419

6,061,078

16,149,539

170

797

4,300,271

16,585,150

Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) Jumlah 2009

548

16,049

31,038,485

260,000,502

1,024

18,265

41,399,834

292,735,191

2008

1,017

18,068

24,310,834

280,892,991

2007

984

17,912

22,764,334

272,902,731

2006

951

17,527

17,957,928

116,594,361

2005

926

17,414

16,447,928

113,341,011


II.6.2.1.8

Perdagangan

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Perdagangan dapat dilihat dari data sebagai berikut . Tabel 126 Jumlah Perusahaan Perdagangan yang telah mendapat SIUP Menurut Golongan Tahun 20052009 Kabupaten Kampar TAHUN

PERUSAHAAN

JUMLAH

BESAR

MENENGAH

KECIL

2005

12

21

469

502

2006

10

29

338

377

2007

14

45

465

524

2008

23

27

446

496

2009

20

17

527

564


Jumlah perusahaan Perdagangan yang telah mendapat SIUP di Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2009 bertambah 62 perusahaan di banding tahun 2005 atau rata-rata bertambah 12 perusahaan (2,47%) tiap tahunnya. Jumlah Perusahaan Besar yang telah mendapat SIUP sampai dengan tahun 2009 bertambah 8 perusahaan dibanding tahun 2005 atau rata-rata bertambah 2 perusahaan (13,33%) tiap tahunnya.


Jumlah Perusahaan Menengah yang telah mendapat SIUP sampai dengan tahun 2009 berkurang 4 perusahaan dibanding tahun 2005 atau rata-rata berkurang 1 perusahaan (3,81%) tiap tahunnya. Jumlah Perusahaan Kecil yang telah mendapat SIUP sampai dengan tahun 2009 bertambah 58 perusahaan dibanding tahun 2005 atau rata-rata bertambah 12 perusahaan (2,47%%) tiap tahunnya. Tabel 127 Jumlah Pasar Menurut Status Tahun 2005- 2009 Kabupaten Kampar Tahun

Pasar Pemerintah Daerah

Pasar Desa/ Kelurahan

Jumlah

2007 2008 2009

3 3 3

70 70 72

73 73 75


Sampai dengan tahun 2009 penambahan jumlah unit pasar adalah 2 unit yang berada di Kecamatan Bangkinang Seberang dan Kec. Tapung Hulu. Berdasarkan lokasinya, jumlah pasar Pemerintah Daerah berada di Kecamatan Tapung Hulu, Bangkinang dan Bangkinang Sebreang. Jumlah Pasar Desa/ Kelurahan terbanyak berdasarkan letak lokasinya berada di Kecamatan Tapung 12 pasar, diikuti oleh Kecamatan Tapung Hilir 11 pasar, Kecamatan Kampar Kiri dan Tapung Hulu masing-masing 6 pasar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan Siak Hulu masingmasing 5 pasar, Kecamatan Gunung Sahilan 4 pasar, Kecamatan Perhentian Raja 3 pasar, Kampar Kiri Tengah, Bangkinang, Kampar masing-masing 2 pasar, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Bangkinang Barat, Bangkinang Seberang, Kampar Timur, Rumbio Jaya dan Tambang masing-masing 1 pasar. Sedangkan Kecamatan yang belum mempunyai pasar baik Pasar Pemerintah Daerah amupun Pasar Desa/ Kelurahan adalah Kecamatan Salo dan Kecamatan Kampar Utara. Tabel 128 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 2007-2011 Kabupaten Kampar

NO

1.

1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2. 1.2.1 1.2.2 1.2.3

INTERPRET ASI

ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan PDRB PDRB per kapita (Ribu) Indeks Pembangunan Manusia Kesejahteraan Sosial Angka melek huruf Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB SMP/MTS/SMP LB SMA/MA/SMK/SMA LB

BELUM TERCAPAI (<)

CAPAIAN KINERJA

SESUAI (=) 2006

2007

2008

2009

2010

2011

7.99 15.491

7.97 18.925

8.02 21.660

8.11 24.019

26.265

72,02

72,83

73,64

74,14

97,99 8,00

98,10 8,00

98,10 8,44

98,44 8,46

105,56 88,40 39,52

106,35 89,70 38,95

107,40 90,90 38,93

109,00 95,70 53,19

110,60 98,70 57,73

|


NO

1.2.4

1.2.5

1.2.7

INTERPRET ASI

ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB SMP/MTS/SMP LB SMA/MA/SMK/SMA LB Angka Usia Harapan Hidup Penyakit Infeksi usus lainnya ISPA Hipertensi Esensial Arthritis Rheumatoid Diare & Gastroentritis Infeksi Kulit & Jari. Sub kutan Gatritis & Duodenitis Sebab Luar lainnya Dermatitis & Eksim Penyakit lain pada SPA Jumlah Sarana Kesehatan Rumah Sakit Puskesmas Perawatan Puskesmas Non Perawatan Puskesmas Pembatu Puskesmas Keliling Darat Puskesmas Keliling Air

BELUM TERCAPAI (<)

CAPAIAN KINERJA

SESUAI (=)

89,53 86,04 38,14 67,90

90,20 88,66 37,83 68,13

99,20 88,29 38,21 68,21

99,40 84,50 48,65 68,36

99,50 87,20 49,98

6.927

5.242

85.239

7.895

32.825 11.896 9.784 15.367 8.851

70.516 15.286 22.196 18.449 14.904

73.003 18.137 16.243 13.844 13.037

55.749 12.331 10.406 14.029 10.063

5.169 77.341 17.701 7.491

9.585 19.517 11.383 7.634

12.433 6.269 6.58 6.58

11.453 4.452 4.914 4.994

1 4 17

1 5 16

1 6 16

1 7 19

1 8 19

138 23

138 22

158 22

164 25

164 25

3

3

4

4

4

2006

2007

2008

2009

2010

2.

PELAYANAN UMUM

2.1

Pelayanan Urusan Wajib Pendidikan Angka partisipasi sekolah Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB SMP/MTS/SMP LB SMA/MA/SMK/SMA LB

105,56 88,40 39,52

106,35 89,70 38,95

107,40 90,90 38,93

109,00 95,70 53,19

110,60 98,70 57,73

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB SMP/MTS/SMP LB SMA/MA/SMK/SMA LB

89,53 86,04 38,14

90,20 88,66 37,83

99,20 88,29 38,21

99,40 84,50 48,65

99,50 87,20 49,98

SD/MI/SDLB

0.14

0.12

0.12

SMP/MTS/SMP LB SMA/MA/SMK/SMA LB

0.97 0.2

0.14 0.2

0.23 0.15

Angka Kelulusan Sekolah SD/MI/SDLB SMP/MTS/SMP LB SMA/MA/SMK/SMA LB

99.72 98.19 98.16

99.32 97.62 98.52

91.59 82.8 71.85

88.94

96.88

91.84

2.1.1 2.1.1. 1 2.1.1. 1.1

2.1.1. 1.2

2.1.1. 2

2.1.1. 3

2.1.1. 4

Angka Putus Sekolah

Angka Melanjutkan Sekolah Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke


2011

NO

INTERPRET ASI

ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

BELUM TERCAPAI (<)

CAPAIAN KINERJA

SESUAI (=)

SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

81.61

98.91

79.11

2.1.1. 5

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

43.02

33.93

32.71

2.1.1. 6 2.1.1.7

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Melek Huruf

44.45

47.4

51.18

98.25

98.74

98.76

2.1.1. 8

Rasio siswa terhadap ruang belajar SD SLTP SLTA Persentase guru bersertifikat SD SLTP SLTA Rasio Murid Terhadap Guru Sekolah SD SLTP SLTA Banyak Ruang Belajar

1:18 1:40 1:24

1:19 1:40 1:24

1:18 1:37 1:34

1:18 1:37 1:34

2,83 5,75 29,75

5,91 16,68 28,97

10,86 19,70 29,78

10,86 19,70 29,78

1:16 1:12 1:08

1:16 1:12 1:08

1:16 1:13 1:10

1:16 1:13 1:10

4845 854 562

4893 862 568

4966 934 576

4966 934 576

55% 50%

42% 55% 65%

43% 65% 70%

43% 65% 70%

2 437 57 25 1

3 447 68 28 1

3 448 70 30 2

4 444 67 30 4

100

82.73

80.19

95.65

68.13

80.27

73.8

85.62

89.25

90.55

86.42

81.48

2.1.1. 9

2.1.1. 10

2.1.1. 11

2.1.1. 12

2.1.1. 12

2.1.2 2.1.2. 1 2.1.2. 2

2.1.2. 3

SD SLTP SLTA Rasio Buku Teks Terhadap Jumlah Siswa SD SLTP SLTA Data Jumlah Sekolah Negeri TK SD SLTP SLTA Swasta TK SD SLTP SLTA Kesehatan Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

|


NO

2.1.2. 4 2.1.2. 5 2.1.2. 6

2.1.2. 7

2.1.2. 8 2.1.2. 9

2.1.2. 10

2.1.2. 11

2.1.2. 12

INTERPRET ASI

ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Jumlah Sarana Kesehatan Pemerintah dan Posyandu Rumah Sakit Puskesmas (Pembantu) Puskesmas Darat Puskesmas Air Puskesmas Keliling Posyandu Jumlah Tenaga Kesehatan Dokter Umum Dokter Spesialis Dokter Gigi Bidan Perawat Jumlah Tenaga Paramedis S1 / D4 Keperawatan D3 Keperawatan D3 Anestesi D3 Kebidanan SPK/SPR (Perawat Kesehatan) Bidan SPRG SKM Jumlah Tenaga Medis

BELUM TERCAPAI (<)

CAPAIAN KINERJA

SESUAI (=) 80.49

99.31

100

100

48.33

70

51.58

30.8

100

100

100

100

50.17

52

47

40.36

88.6

87.51

90.16

72.86

1 21

1 21

1 22

1 26

1 28

138 23 3 566

138 22 3 577

158 22 4 588

164 25 5 613

165 25 4 624

56 6 30 220 346

63 0 33 274 306

64 0 34 282 303

69 0 33 373 316

78 15 44 510 323

3 37 3 8 34

3 73 3 13 49

5 75 3 17 49

8 74 3 19 46

4 4 3

3 5 3

3 5 5

3 5 6

Dokter Spesialis Bedah Dokter Spesialis Interne Dokter Spesialis Obsgyn Dokter Spesialis Anak

1

1

2

2

1

1

1

2

1

2

2

3

2

2

2

2

Dokter Spesialis THT Dokter Spesialis Mata

1 1

1 1

1 1

1 1

Dokter Spesialis Radiologi Dokter Spesialis Patologi klinik Dokter Spesialis Paru

2xsebulan

2xsebulan

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

Dokter PPDS (Pddk. Dokter Spesialis) Dokter Spesialis

4

4

5

5

3xsebulan

3xsebulan

3xsebulan

3xsebulan


NO

INTERPRET ASI


BELUM TERCAPAI (<)

CAPAIAN KINERJA

SESUAI (=)

Neurologi Dokter Spesialis Kulit

2.1.2. 13

2.1.2. 14

2.1.2. 15 2.1.2. 16 2.1.2. 17 2.1.2. 18 2.1.2. 19 2.1.2. 20 2.1.2. 21 2.1.2. 22 2.1.3 2.1.3. 1 2.1.3. 2 2.1.3. 3 2.1.3. 4 2.1.3. 5 2.1.3. 6

2xsebulan

2xsebulan

2xsebulan

2xsebulan

0 10 2 3 1

0 10 2 3 1

0 9 0 4 0

0 15 0 4 0

1.049

1.225

1.293

1.242

1.306

640 788 495

758 743 560

746 860 502

627 896 642

802 745 693

404 912 208 * * 0

295 886 126 60 149 65

292 989 151 45 148 104

225 982 132 43 98 259

243 984 116 25 113 329

Bedah Umum Kebidanan dan Kandungan

264 97

409 110

329 91

333 158

445 174

Curretage Vaccum ekstraksi THT Mata

50 0 33 114

84 26 59 108

49 15 48 124

53 23 29 101

68 26 22 119

Paru

0

-

-

1

1

Jumlah Tempat Tidur (TT) Angkat Pemanfaatan TT (BOR) % Angka Kematian Bersih (NDR)‰ Rata-rata lama hari rawat (LOS) Selang Penggantian TT (TOI) Rata-rata pemakaian 1 TT (BTO) Angka Kematian Kasar (GDR)‰ Rata-rata Pasien UGD perhari Pekerjaan Umum Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%) Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)

84

95

95

95

95

62

61

55

54

54,61

25

23

22

18

21

3

4

4

4

4

3

3

3

3

3

28

51

54

54

56

46

54

57

56

57

12

20

21

24

25

19.6

29.57

59.1

40.15

41.12

40.23

64.63

70

46.72

0.04

0.0011

0.0011

Dokter Strata 2 Dokter Umum PNS Dokter Umum PTT Dokter Gigi PNS Dokter Gigi PTT Jumlah Pasien Rawat Inap Interne (Penyakit Dalam) Bedah Anak Kebidanan dan Kandungan Perinatologi Pavilun VIP ICU THT Mata Bayi Rawat Gabung Jumlah Pasien Operasi

Rumah Tangga Per Sanitasi (%) Kawasan Kumuh (%) Jalan Nasional (km)

94,50

94,50

94,50

182,29

182,29

Jalan Propinsi (km)

242,42

242,42

242,42

405,86

405,86

|


NO

2.1.3. 7 2.1.3. 8

2.1.3. 9

2.1.4 2.1.4. 1 2.1.4. 2 2.1.4. 3 2.1.5 2.1.5. 1

2.1.6 2.1.6. 1

2.1.6. 2

2.1.6. 3

2.1.6. 4 2.1.7 2.1.7. 1

2.1.7. 2 2.1.7. 3 2.1.7. 4

INTERPRET ASI

ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Kabupaten (km) Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan (km) Aspal Kerikil Tanah Panjang Jembatan (m) Kayu Beton Rangka Gantung Perumahan Rumah Tangga pengguna air bersih (%) Lingkungan Pemukiman Kumuh(%) Rumah Layak Huni (%) Penataan Ruang Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%0 Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (ada/tidak) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (ada/tidak) Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan RKPD (ada/tidak) Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%) Perhubungan Jumlah Kenderaan Angkutan Darat Bermotor (unit) Bis Oplet Pick Up Truk Sepeda Motor Jumlah Perusahaan Angkutan Jumlah Kenderaan Angkutan Kota / Pedesaan Sarana dan Prasana Perhubungan Jumlah Terminal (terminal)

BELUM TERCAPAI (<)

CAPAIAN KINERJA

SESUAI (=) 2.398,50

2.570,95

2,721.27

2,019,60

2.028,35

857,70 1.088,90 624,35

906,22 1.284,80 530,25

906,22 1.284,80 530,25

875,79 935,98 207,75

925,56 849,34 253,45

3,749.50 2,194.20 990 535

3,749.50 2,194.20 990 535

3,749.50 2,194.20 990 535

2,445.50 2,433.50 989 645

2,523.50 2,911.40 956 570

3.09

8.26

11.92

0.023

0.0011

0.0007

70.63

67.55

80.64

0

30

30

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

70

87.5

87.5

87.5

2,215 114 1,203 1,269 38,308 5

3,557 622 1,420 2,491 56,659 5

4,270 800 1,913 3,116 70,953 5

5,338 998 2,329 3,811 82,289 4

110

132

152

154

Ada

0 9 249 338 25,610

Ada


NO

INTERPRET ASI


SESUAI (=)

· Type A · Type B · Type C Jumlah Jembatan Timbang (unit) Taman Kendaraan (kendaraan) · Mobil Penumpang

2.1.7. 5

2.1.7. 6

2.1.8 2.1.8. 1 2.1.8. 2

2.1.8. 3

2.1.8. 4 2.1.8. 5

2.1.8. 6

2.1.8. 7

BELUM TERCAPAI (<)

CAPAIAN KINERJA

1 3 3

163

· Mobil Beban / Barang · Mobil Bus

4.419.00

· Sepeda Motor

32.644.00

610

Fasilitas Keselamatan Rambu (unit) Marka (m) Pagar Pengaman (m ) Deliniator (Paku Jalan)(unit) Cermin Tikungan (unit) APILL (unit) Kenderaan Bermotor Wajib Uji Yang Terdaftar (unit) Lingkungan Hidup Penanganan Sampah (%) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal (%) Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk (%) Penegakan hukum lingkungan (%) Jumlah Perusahaan Yang Telah Memiliki Dokumen AMDAL/UKL/UPL (perusahaan) Jumlah Perusahaan Yang Berpotensi Mencemarkan Lingkungan (perusahaan) Jumlah Titik Api menurut Kecamatan (titik api) Kampar Kiri Kampar Kiri Hulu Kampar Kiri Hilir Kampar Kiri Tengah Gunung Sahilan XIII Koto Kampar Bangkinang Barat Salo Tapung

950 12.50.00 850 50 12

3677

5002

7 5110

88.13

86.02

86.02

100

100

100

33.45

40.24

0.73

100

0

0

32

34

47

74

26

32

34

36

36

18 -

10 13 2

34 18 10 1

41 9 27 1

27 12 9 5

16 5 39

7 11 5 5 1

6 27 16 2

6 41 2 13

4 37 2 1 13

3090

|


NO

2.1.9 2.1.9. 1

2.1.9. 2

2.1.9. 3

2.1.9. 4

2.1.1 0 2.1.1 0.1 2.1.1 0.2 2.1.1 0.3 2.1.1 1

INTERPRET ASI

ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Tapung Hulu Tapung Hilir Bangkinang Bangkinang Seberang Kampar Kampar Timur Rumbio Jaya Kampar Utara Tambang Siak Hulu Perhentian Raja Pertanahan Jumlah Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (sertifikat) Hak Milik Hak Pakai Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha Jumlah Peralihan Hak Atas Tanah Jual Hibah Warisan Wakaf Jumlah Penghapusan Hak Atas Tanah Hak Milik Hak Pakai Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha Data Pembebasan Tanah /Lahan Untuk Kepentingan Umum Dan Pemerintah Kepentingan Pemerintah (M2) Kepentingan Umum (Nilai Ganti Rugi (Rp)) Kepentingan Pemerintah (Nilai Ganti Rugi (Rp)) Kepentingan Umum (M2) Kependudukan dan Catatan Sipil Kepemilikan KTP Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

BELUM TERCAPAI (<)

CAPAIAN KINERJA

SESUAI (=) 6 -

6 2 6

18 22 6 -

21 24 4 2

12 11 4 2

4 6 2 -

5 2 1 4 2 1

4 6 2

1 1 9 10 -

2 3 7 2

5,172 0 525

6,207 1 312

5,148 0 227

1,489 9 0

0

0

0

12

3,936 9 131 0

3,713 22 132 0

4,743 54 146 1

5,384 13 169 12

0 0 0

1,356 0 165

1,753 0 170

811 0 0

0

6

1

0

257.093

632.879

1.311.679

105.198,41

263.414

170.854

177.297

139.313,70

3.815.339.9 25

12.104.092. 064

12.127.854. 970

6.990.036.2 50

23.815.442. 816

14.692.332. 475

19.109.433. 379

6.628.658.8 93

5.75

15.85

52.05

11

89.04

215

100

100

100


NO

2.1.1 1.1

2.1.1 2 2.1.1 2.1

2.1.1 2.2

INTERPRET ASI

ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Jumlah Akseptor Menurut Jenis Alat Kontrasepsi IUD Kondom Pill Vasektomi Tubektomi Susuk Suntik Sosial Jumlah Kejadian Bencana Alam Banjir Kebakaran Angin Topan Tanah Longsor Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (MPKS) Anak balita terlantar

BELUM TERCAPAI (<)

CAPAIAN KINERJA

SESUAI (=)

2,363 876 24,163 309 741 4,256 37,181

2,475 892 26,562 304 746 5,202 40,241

2,475 892 26,562 304 746 5,202 40,241

496 1,845 12,412 0 374 2,879 24,495

1,295 7,493 37,032 1,046 1,046 10,461 73,061

72 0 1 1

69 9 0 0

9 10 2 0

74 31 19 0

1 37 3 0

-

Anak terlantar anak Nakal Anak Jalanan Anak Cacat Wanita Rawan Sosial Ekonomi Wanita Korban Tindak Kekerasan Lanjut Usia terlantar

7,415 67 47 437 5,701

Penyandang cacat Tuna Susila Pengemis Gelandangan Bekas warga binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK) Korban penyalahgunaan NAPZA Keluarga Fakir Miskin Keluarga yang tinggal di rumah tak layak huni Keluarga bermasalah sisial psikologi Komunitas adat terpencil Korban Bencana Alam Korban Bencana Sosial Pekerja Migran Bermasalah Sosial Penyandang HIV/ AIDS (ODHA) Keluarga Rentan

2,446 50 28 19 47

17 4,485

90

11,668 5,115

27

11,886 415 674

|


NO

2.1.1 2.3

2.1.1 3 2.1.1 3.1

2.1.1 3.1 2.1.1 3.2 2.1.1 3.3 2.1.1 3.4 2.1.1 3.5

2.1.1 3.6

INTERPRET ASI

ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Jumlah Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera Keluarga Prasejahtera Keluarga Sejahtera I Keluarga Sejahtera II Keluarga Sejahtera III Keluarga Sejahtera III+ Ketenagakerjaan Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftar Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas Sarjana Muda (Diploma) S1/S2/S3 Kesempatan Kerja

BELUM TERCAPAI (<)

CAPAIAN KINERJA

SESUAI (=)

15.148

13.879

36.134

33.112

47.233

61.881

28.288

32.777

8.119

14.668

186 118

31 63

111 108

64 68

146 128

4,957

1,612

2,698

2,306

2,672

421

670

1,919

3,435

3,390

993

811 187,275

2,179 196,443

3,208 205,026

3,557 215,916

Angkatan Kerja

219,193

227,193

240,647

254.59

Tenaga Kerja

439,770

453,842

468,364

483,586

17

15.5

16.75

16.1

61,15

62,86

65,10

64,11

1,02

1,10

1,57

1,58

2,85

2,22

5,38

5,42

0,21 4,72 12,35

0,16 3,57 14,47

0,42 5,54 8,77

0,43 5,56 8,77

5,29

4,64

2,53

2,53

0,95

1,38

0,34

1,03

11,40

9,60

10,15

10,34

0,06

-

0,20

0,23

-

-

19 9 10

10 10 8

Pengangguran Terbuka (%) Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (%) Pertanian/Perkebun an/Kehutanan Pertambangan dan galian Industri pengolahan Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi Angkutan pergudangan dan komunikasi Lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan, jasa perusahaan Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan Lainnya Penyelesaian kasus PHI Anjuran PB Mediasi PB Bipartit

-


NO

INTERPRET ASI


BELUM TERCAPAI (<)

CAPAIAN KINERJA

SESUAI (=)

2.1.1 4

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2.1.1 4.1 2.1.1 4.2 2.1.1 4.3 2.1.1 4.4 2.1.1 4.5 2.1.1 4.6 2.1.1 4.7 2.1.1 4.8 2.1.1 4.9 2.1.1 4.10 2.1.1 4.11 2.1.1 4.12 2.1.1 4.13 2.1.1 4.14 2.1.1 4.15

Koperasi Aktif

-

-

84.44

65.56

69.37

Usaha Mikro dan Kecil Jumlah KUD

-

-

85

90.99

99.13

80

84

78

78

78

Jumlah Non KUD

198

203

225

224

255

Jumlah Koperasi

296

292

304

302

333

Jumlah Anggota

84,564

77,730

77,730

92,089

94,320

Modal Sendiri (jutaan rupiah) Modal Luar (jutaan rupiah) Asset (jutaan rupiah) Omset (jutaan rupiah) Sisa Hasil Usaha (jutaan rupiah) Usaha Mikro (unit)

24,043

24,596

28,101

33,717

34,717

62,055

66,399

133,202

131,754

135,754

86,098

90,995

161,303

165,471

167,471

138,554

145,205

169,299

144,229

155,229

3,221

3,536

7,512

9,640

10,640

42,133

42,161

42,268

44,286

44,288

Usaha Kecil (unit)

3,664

4,249

7,512

7,889

8,310

Usaha Menengah (unit) Jenis Usaha

241

276

300

420

461

Perdag. Hotel & Restoran Industri Pengolahan

7,467

7,765

8,774

10,885

10,865

932

978

1,133

1,344

1,256

Pertambangan dan Galian Angkutan dan Komunikasi Konstruksi

230

237

254

254

260

1,471

1,633

1,687

1,712

1,796

84

84

87

98

98

11

15

15

27

96

1,873

1,901

3,476

3,496

3,464

84 33,886

88 33,985

94 34,560

94 34,685

96 35,128

Jumlah Investasi

5.410,67

6.139,90

7.346,26

10.610,96

1. Pertanian - Tanaman Pangan

3.534,95 70,99

3.718,42 164,86

4.838,77 219,39

5.836,47 241,33

- Perkebunan - Peternakan - Kehutanan - Perikanan 2. Pertambangan 3. Industri 4. Listrik, Air Minum

2.554,98 84,04 775,71 49,23 141,07 752,70 4,42

2.325,22 109,28 1.056,29 62,77 189,45 947,68 7,48

3.346,79 126,78 1.095,06 50,75 142,04 1.135,73 8,71

4.183,49 147,70 1.204,57 59,38 164,05 1.323,12 9,88

190,53 345,95 156,76

338,93 471,50 172,32

164,89 540,71 183,06

178,01 625,87 219,67

Listrik, Gas & Air Bersih Biro dan Jasa

2.1.1 5 2.1.1 5.1

Keuangan Pertanian Penanaman Modal

5. Bangunan 6. Perdagangan 7. Pengangkutan

|


NO

8. Keuangan dan Bank 9. Jasa-Jasa Jumlah Perusahaan Jumlah Investasi 2.1.1 7 2.1.1 7.1 2.1.1 7.2 2.1.1 8 2.1.1 8.1

2.1.1 8.2 2.1.1 8.3

2.1.1 9

2.1.1 9.1

2.1.1 9.2

2.1.1 9.3

2.1.1 9.4

2.1.1 9.5

INTERPRET ASI


BELUM TERCAPAI (<)

CAPAIAN KINERJA

SESUAI (=) 59,96

99,56

103,85

124,61

4

224,33 4

194,56 5

228,50 4

262,78 2

46.367.000.00 0

130.322.000 .000

199.127.000 .000

76.174.000. 000

153.750.00 0.000

0.0004

0.01

0.01

0.11

1.74

1.412

394

393

393

393

364 30

358 35

358 35

358 35

257 101 87 502 155 35 9.666 287

211 97 90 425 145 47 8.762 187

109 75 88 325 111 41 7.439 162

175 70 89 210 99 37 6.757 156

22 60 672 6 8

11 39 463 4 4

28 44 374 4 9

11 47 297 16 8

164

245

249

210

1,186,234,5 73.00

3,941,096,8 88.50

1,197,131,6 09.53

1,344,142,9 85.50

435

756

804

Kepemudaan dan Olah Raga Gelanggang / Balai Remaja (selain milik swasta)(%) Lapangan Olahraga (%) Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah Jumlah Anggota 266 Satuan Polisi Pamong Praja Laki-laki 254 Perempuan 12 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian Pelanggaran Peraturan Daerah IMB Izin Gangguan Reklame PKL Pajak & Retribusi Galian C Miras WTS dan Gelandangan Capaian Produk Hukum Daerah Peraturan Daerah Peraturan Bupati Keputusan Bupati MOU Perjanjian kerjasama Temuan Keuangan Pemeriksaan Reguler Inspektorat (jumlah temuan) Temuan Keuangan Pemeriksaan Reguler Inspektorat (nilai (Rp) Tindak Lanjut 234 Temuan Administrasi Pemeriksaan Reguler Inspektorat


15 26 201 1 2

NO

2.1.1 9.6

2.1.1 9.7

INTERPRET ASI


BELUM TERCAPAI (<)

CAPAIAN KINERJA

SESUAI (=)

Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ketepatan Penyusunan APBD Opini Laporan Keuangan Pendapatan Daerah

belum

belum

belum

sudah

sudah

sudah

WDP

WDP

WDP

WDP

WDP *)

-

1,239,292,629, 152.43

1,184,206,1 51,165.86

1,365,090,1 44,928.52

1,159,772,7 39,645.00

1,501,416,3 66,242.01

40

40

-

-

40

40

-

-

110 45

100 30

12 15

38 70

900

908

86

594

739

298

30

30

2

2

Pendidikan penjenjangan struktural a. Diklat PIM II (orang) b. Diklat PIM III (orang) c. Diklat PIM IV (orang) Peningkatan ketrampilan dan Profesionalisme a. Ujian dinas b. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Pendidikan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah a. Prajabatan golongan III b. Prajabatan golongan II c. Prajabatan golongan I Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah Penyusunan rencana pembinaan karir PNS a. Bintek penilaian angka kredit jab.fungsional (orang) b. Pelantikan jabatan struktura (kali)l c. Pengangkatan jabatan fungsional Seleksi penerimaan calon PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS a. SK kenaikan pangkat Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penangganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PN

-

30

30

40

2

1

2000 173

233

1902

1095

2467

2991

120

129

120

119

|


NO

2.1.1 9.9

2.1.2 0 2.1.2 0.1

2.1.2 2 2.1.2 2.1 2.1.2 2.2 2.1.2 3 2.1.2 4.1 2.1.2 4.2 2.1.2 5 2.1.2 5.1 2.2 2.2.1 2.2.1. 1 2.2.1. 2

2.2.1. 3

INTERPRET ASI


SESUAI (=)

a. Terselesaikannya kasus (buah) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Penyelenggaraan sumpah janji PNS Jumlah PNS

10

9

15

14

1447

1500

8,330

9,947

10,560

10,973

10,947

1,764 4,799 1,676 91

2,062 5,304 2,484 97

2,640 5,035 2,758 127

2,902 5,111 2,818 142

2,927 5,065 2,813 142

1,010

1,010

1,010

1,010

1,328

524 308 61 0 117

524 308 61 0 117

524 308 61 0 117

524 308 61 0 117

685 544 64 0 35

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

1

1

1

1

1

1

ada

ada

ada

ada

ada

ada

22,228

23,680

14,473

20,411

60,03

59,31

58,51

56,94

56,15

10,853 44,341

10,780 82,813

10,476 82,050

106,444 42,349 12,036 20,612 1,393 66,946

109,500 65,738 12,037 26,453 1,443 41,405

108,947 66,402 12,039 25,684 1,415 43,634

269,491 311,712 242,752 5.625

183,617 377,781 217,362 5.564

196,505 353,505 228,272 6.005

Gol IV Gol III Gol II Gol I Ketahanan pangan Jumlah Kelompok Tani Menurut Kelas Pemula Lanjut Madya Utama Belum dikukuhkan

BELUM TERCAPAI (<)

CAPAIAN KINERJA

Statistik Buku ”kabupaten dalam angka” Buku ”PDRB kabupaten” Kearsipan Jumlah penyiaran radio/TV lokal Web site milik pemerintah daerah Perpustakaan. Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Daerah Pelayanan Urusan Pilihan Pertanian Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Luas Tanah Menurut Penggunaan (M2) Tanah Sawah Pekarangan, Bangunan dan Lahan Tegal Kebun Ladang Huma Padang Rumput Rawa Kolam Sementara tidak diusahakan Hutan Perkebunan Lain-lain Luas Panen Padi Sawah


9.329

NO

2.2.1. 4

2.2.1. 5

2.2.1. 6

2.2.2 2.2.2. 1

2.2.2. 2

2.2.3 2.2.3. 1

2.2.3. 2

2.2.4 2.2.4. 1

INTERPRET ASI

ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Luas Panen`Padi Ladang Produksi Padi Sawah Produksi Padi Ladang Produksi Palawija (ton) Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar Kacang Tanah Kedelai Kacang Hijau

BELUM TERCAPAI (<)

CAPAIAN KINERJA

SESUAI (=) 3637

3539

5686

4700

22.889,32

24.556,36

28.607,94

44.031,00

8.769,63

9.601,37

15.694,49

12.979,26

5,827.96 15,255.63 2,010.70 1,050.42 504.33 308.4

8,524.36 14,263.48 3,235.91 1,230.27 520.8 373.48

10,038.47 15,583.56 2,933.93 1,316.29 602.61 443.77

10,156.42 11,308.13 2,113.96 1,168.98 871.97 346.32

2.051,85 2.648,98 4.191,63 7.919,25 136,50 3.445,21 7.004,52

2.705,64 2.382,15 5.148,75 9.848,25 38,50 3.978,95 8.331,65

2.330,68 2.422,43 4.308,00 8.248,05 193,50 3.790,23 5.763,28

2.423,16 1.841,49 4.494,73 8.062,09 329,17 3.713,68 5.463,91

2.258,18 2.182,97 4.316,33 8.635,52 78,00 4.520,95 5.680,72

10,264 21,555 16,655 -

11,185 22,548 17,511 799

14,914 18,923 13,368 74

17,291 21,703 16,706 85

19,875 24,785 20,879 97

1,077,665 33,687 9,683.46

1,131,610 33,778 11,433,864

418,447 30,401 12,076,057

449,245 30,699 12,754,320

482,306 49,419 13,343,135

5,238 16,559

5,615 17,028

5,992 22,340

6,533 25,214

7,123 28,457

16.023,63

19.654,97

20.105,89

23.949,61

971,00 10.194,48 4.858,15

998,00 12.108,44 6.548,53

808,30 12.325,31 6.972,28

799,00 14.135,15 9.015,46

2915.95 5906.11 2440.34 1085.81 1649.66 1406.72 1055.16 341.77 1933.5 18735

2944.65 7246.96 2558 751.84 1439.02 1991.65 1590.37 500.91 274.22 19297.62

4461.48 10792.98 2103.98 812.88 876.77 1655.36 1871.26 501.24 74.65 23150.61

106,648

176,275

177,566

Sayur-sayuran Kacang panjang Cabe Kankung Ketimun Labu siam Terung Bayam Peternakan Populasi Ternak (ekor) Sapi Potong Kerbau Kambing Domba Populasi Ternak Unggas Ayam Buras Ayam Petelur Ayam Ras Pedaging Itik Itik Manila Perikanan Produksi Perikanan Menurut Sektor Perairan (Ton) Air Tawar Kolam Keramba Jumlah Produksi Budidaya Perikanan menurut Jenis Ikan (ton) Mas Patin Nila Bawal Gurami Lele Lemak Baung Lain2 Jumlah Perkebunan Jumlah Petani

188,469

|


NO

2.2.4. 2 2.2.4. 3 2.2.5 2.2.5. 1

2.2.6

2.2.6. 1 2.2.6. 2

2.2.7 2.2.7. 1 2.2.7. 1 2.2.8 2.2.8. 1 2.2.8. 2 2.2.8. 3 2.2.8. 4 2.2.9 2.2.9. 1 2.2.9. 2

2.2.9. 3

INTERPRET ASI

ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Luas Areal Perkebunan (Ha) Produksi (ton)

SESUAI (=) 228,825

128,857

423,766

263,851

126,315

152,538

1,308,544

1,840,647

Kehutanan Luas hutan Menurut Jenis Hutan Lindung Hutan Konservasi Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Energi dan Sumberdaya Mineral Kontribusi sektor energi terhadap PDRB Produksi: Sirtu(M3) Pasir Kuarsa (M3) Timah Putih ( Ton) Mangan (Ton) Pariwisata Kunjungan wisata

29.906,04 103.136,29 303.351,42 36.749,42

4.38

4.62

4.86

5.11

5.38

22.23 40.704,5 -

100.048 1.183 5.918 1.468

741.745 162.298 1.043 236.858

389.051 7.216 -

378.926 4.507 -

8.08

8.28

8,61

8.66

8.87

9.06

11.35

11.57

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) Industri Kontribusi sektor INDUSTRI terhadap PDRB Jumlah Perusahaan Industri Nilai investasi

951

984

1,017

1,024

17,957,928

22,764,334

24,310,834

41,399,834

Nilai Produksi

116,594,361

272,902,731

280,892,991

292,735,191

10.58

10.72

11,14

11.15

377

524

496

564

10 29 338

14 45 465 73

23 27 446 73

20 17 527 75

3

3

3

70

70

72

Perdagangan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jumlah Perusahaan Perdagangan yang telah mendapat SIUP Kecil Menengah Besar Jumlah Pasar Pasar Pemerintah Daerah Pasar Desa/ Kelurahan

BELUM TERCAPAI (<)

CAPAIAN KINERJA


5.63

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

III.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU Pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari dukungan dana yang tersedia. Dukungan dana yang ada di salurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai berbagai kegiatan yang ada di Kabupaten Kampar. Sedangkan sumber APBD itu sendiri berasal dari berbagai sumber penerimaan daerah, baik yang berasal dari bagi hasil pajak maupun bukan pajak yang ada di Kabupaten Kampar. Peningkatan pendapatan daerah setiap tahunnya mutlak dilakukan, agar pembangunan yang dilaksanakan bisa diselesaikan. Pembangunan itu sendiri harus dapat dimanfaatkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai wajib pajak yang menyumbang secara langsung untuk pembangunan. Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator terus berupaya agar pajak yang ditarik pada masyarakat, dapat dengan mudah dilaksanakan dan mempercepat proses penyelesaian serta mempersingkat waktu penyelesaian. Menyadari akan semakin penting dan strategisnya pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di daerah, hampir setiap Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semakin dituntut menyediakan anggaran secara maksimal. Berbagai upaya pungutan dilakukan termasuk usaha intensifikasi terhadap pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selama ini secara konsisten memberikan kontribusi relatif besar terhadap Pembiayaan pembangunan di Kabupaten Kampar. Selama lima tahun pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kampar, berbagai infrastruktur yang mendukung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah banyak di laksanakan. Pelaksanaan pembangunan tersebut barsumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar. Untuk melihat besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar setelah perubahan dari Tahun 2006 sampai dengan 2010, dapat di lihat pada gambar di bawah ini.

|

RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 – 2016 I. III-‐1

Gambar 1 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar

Sumber : Kampar Dalam Angka Beberapa Tahun, 2011

Dari Gambar 3.1 di atas terlihat bahwa setiap tahun APBD Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2006, jumlah APBD Perubahan Kabupaten Kampar sebesar Rp 623.580.487.381,30. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun berikutnya menjadi Rp 1.040.050.558.576,00. Seiring dengan semakin meningkatnya hasil retribusi daerah, berdampak terhadap peningkatan APBD Kabupaten Kampar Tahun 2008, menjadi Rp 1.211.480.825.198,05. Begitu pula pada Tahun 2009, dimana jumlah APBD Kabupaten Kampar sudah mencapai angka Rp 1.260.134.376.522,00 dan kondisi ini terus mengalami peningkatan pada Tahun 2010, sehingga mencapai Rp 1.381.994.137.404,44. Meningkatnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kampar dari tahun ke tahun tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak serta di dukung oleh tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi dalam membayar pajak, yang merupakan salah satu sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di samping bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, besaran APBD juga tidak terlepas dari optimalisasi perolehan dana perimbangan terutama dari sektor migas serta optimalisasi dana bagi hasil dari provinsi dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk melihat besaran APBD Kabupaten Kampar dari Tahun 2007 – 2010, baik sebelum dan sesudah perubahan, dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1 Perbandingan APBD Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2007-2010 Kabupaten Kampar NO A B C

2007

2008

1.025.915.538.099 1.040.050.558.576 14.135.020.477

2009

1.111.772.396.407,00 1.211.480.825.198,05 99.708.428.791,05

2010

1.260.134.376.552 1.044.810.818.241 215.323.558.281

1.216.782.738.274,77 1.381.994.137.440,44 165.211.399.165,67

Sumber : Kampar Dalam Angka Beberapa Tahun, 2011 Ket: A= Sebelum perubahan; B= Setelah Perubahan; C= Selisih sebelum dan sesudah

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar hanya sekali yang tidak melakukan perubahan terhadap anggaran APBD yang sudah di tetapkan, yaitu pada Tahun 2006. Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam Rentang Waktu 2007 – 2010, dari total anggaran pendapatan sebesar Rp

1.025.915.538.099

1.040.050.558.576.

yang

Dengan

sudah demikian

di

sahkan, terjadi

dilakukan

penambahan

perubahan

menjadi

Rp

anggaran

sebesar

Rp

14.135.020.477 dari dana semula. Begitu juga pada Tahun 2008, dari anggaran semula

III-‐2 | RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 – 2016

sebesar Rp 1.111.772.396.407, setelah perubahan menjadi Rp 1.211.480.825.198,05, atau mengalami peningkatan Rp 99.708.428.791,05. Keadaan ini berlanjut untuk Tahun 2010, dimana

besaran

APBD

Kabupaten

Kampar

yang

sudah

ditetapkan

sebesar

Rp

1.216.782.738.274,77, setelah perubahan menjadi Rp 1.381.994.137.440,44, atau mengalami peningkatan sebesar Rp 165.211.399.165,67. Penyumbang terbesar pendapatan dalam struktur Pendapatan APBD Kabupaten Kampar selama 5 tahun terakhir bersumber dari pos dana perimbangan, hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan kenaikan dana perimbangan. Gambaran kondisi seperti diatas memperlihatkan ketergantungan pembangunan Kabupaten Kampar pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Pembangunan Kabupaten Kampar tergantung dari APBD yang akan disusun dan dilaksanakan selama Lima Tahun kedepan, melihat dari stuktur anggaran, dimana pada bagian pendapatan memiliki korelasi dengan pengelolaan pendapatan asli daerah serta kekayaan daerah yang dimiliki, artinya pendapatan daerah menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah, dalam kerangka otonomi daerah dibutuhkan dana dari daerah tersebut. Penggalian sumber-sumber pendanaan dari daerah, melalui pemanfaatan sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan, agar ketergantungan terhadap pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi lambat laun dapat dikurangi, perlu terobosan dalam pendapatan asli daerah melalui alternative peningkatan PAD. Peningkatan pendapatan asli daerah, tergantung dari pos yang ada dalam PAD. Dalam struktur PAD ada beberapa pos yang dapat menyumbang kenaikan PAD, antara lain dari; Pajak Daerah; Pos Restribusi Daerah; dan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah seperti; Badan Usaha Milik Daerah, termasuk didalamnya akan melakukan penjajakan dengan pihak ketiga dalam hal ini pihak swasta. Adanya kecendrungan kenaikan pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2 Perkembangan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar


|

RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 – 2016 III-‐3

Dari gambar diatas dapat terlihat bahwa kecendrungan kenaikan pendapatan daerah yang cukup signifikan, hanya pada Tahun 2010, PAD mengalami penurunan. Keadaan ini merupakan modal dasar untuk pengembangan dan peningkatan potensi penerimaan daerah. Pemerintah daerah harus mampu untuk dapat terus menggali potensi tersebut dengan pertimbangan, tidak menjadi penghambat bagi perekonomian daerah, dan perekonomian masyarakat. Upaya peningkatan PAD yang terlalu massif dan terkesan execive, malah akan mengurangi gerak tumbuh perekonomian. Upaya peningkatan PAD harus didasari pertimbangan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat adalah tujuan yang lebih utama. Karena pada dasarnya PAD merupakan fungsi dari pendapatan masyarakat, sehingga ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka PAD juga akan meningkat. Terjadinya kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar setiap tahunnya tidak terlepas dari upaya Pemerintah Daerah dalam membiayai berbagai kegiatan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kampar itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu daerah untuk menyediakan barang-barang ekonomi kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukannya. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator lain yaitu distribusi pendapatan. Gambar 3 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar


Dari gambar di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar dalam selang lima tahun terakhir lebih cendrung mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil justru terjadi dari Tahun 2006 – 2007, dimana kurva pertumbuhan mengalami peningkatan. Pada Tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar sebesar 7,71 persen, keadaan


ini terus mengalami peningkatan sebesar 0,28 persen pada Tahun 2007, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi 7,99 persen. Namun peningkatan ini tidak bisa di pertahankan, sehingga pada Tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar menjadi 7,97 persen. Titik terendah pertumbuhan ekonomi justru terjadi pada Tahun 2009, dimana pertumbuhan ekonomi Kampar turun secara drastis sampai pada angka 7,25 persen. Keadaan ini lebih di sebabkan oleh pengaruh ekonomi regional dan global yang terpuruk akibat berbagai krisis yang ada. Seiring dengan semakin membaiknya perekonomian regional, telah memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar. Hal ini bisa di lihat dengan meningkatnya kembali pertumbuhan ekonomi Kampar, dari 7,25 persen Tahun 2009 menjadi 7,49 persen Tahun 2010. Pembangunan yang menekankan pada aspek pertumbuhan ekonomi diharapkan akan memberikan dampak terhadap aspek kehidupan masyarakat lainnya, seperti penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Namun pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini lebih di topang oleh kontribusi sektor pertambangan, dimana sektor ini tidak banyak di kuasai oleh masyarakat Kampar itui sendiri. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Kampar tidak terlalu memberikan dampak yang berarti terhadap pemerataan pembangunan pada tingkat rumah tangga. Meskipun demikian, kontribusi sektor pertambangan dalam struktur perekonomian Kampar cendrung mengalami penurunan setiap tahunnya, sedangkan kontribusi sektor pertanian justru mengalami peningkatan. Mengingat Masyarakat Kampar yang banyak bergerak pada sektor pertanian, diharapkan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan hidup Masyarakat Kampar itu sendiri. Sektor Pertanian memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kampar. Meskipun dalam rentang lima tahun terakhir ini masih di bawah sektor pertambangan, namun dari tahun ketahun terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini memberikan indikasi bahwa sumbangsih masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kampar semakin besar. Untuk melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kampar Dengan Minyak dan Gas Tahun 2006 – 2010 Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2 PDRB Dengan Minyak dan Gas Tahun 2006-2010 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 (Miliar Rupiah) Kabupaten Kampar NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

LAPANGAN USAHA Pertanian Pertambangan Industri Listrik Bangunan Perdagangan Pengangkutan Bank & Keuangan Jasa JUMLAH

TAHUN 2006 2.097,457 4.222,074 282,375 3,689 150,313 369,785 119,160 41,384 277,121 7.563,362

2007

2008

2.238,220 4.228,317 312,556 4,026 165,078 404,618 129,468 46,233 299,075 7.827,294

2.383,948 4.402,864 345,373 4,400 181,894 446,535 139,161 51,970 323,115 8.279,263

2009 2.516,470 4.415,657 377,487 4,702 200,335 484,938 151,149 56,552 342,393 8.549,686

2010 2.709,140 4.480,185 422,09 5,25 219,59 540,25 162,54 65,63 377,92 8.982,60

Sumber : BPS Kabupaten Kampar, 2011

|


Besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kampar tidak terlepas dari sumbangsih dari sektor Pertambangan, dimana minyak menjadikan penyumbang terbesar dari sektor ini. Namun bila Minyak dan Gas dikeluarkan dari perhitungan PDRB, maka terjadi penurunan yang sangat drastis terhadap PDRB Kabupaten Kampar itu sendiri. Untuk melihat besaran PDRB Kabupaten Kampar, baik atas Harga Berlaku (HB) maupun Harga Konstan (HK) dengan Migas (M) dan tanpa Migas (TM), dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2006-2010 (Miliar Rupiah) Kabupaten Kampar NO

KETERANGAN

1 2 3 4

Harga Berlaku Th 2000 (M) Harga Berlaku Th 2000 (TM) Harga Konstan Th 2000 (M) Harga Konstan Th 2000 (TM)

TAHUN 2006

2007

13.039 7.372 7.563 3.494

16.553 9.147 7.827 3.773

2008 21.371 11.331 8.279 4.074

2009 24.685 13.865 8.549 4.354

2010 28.567 16.297 8.878 4.758

Sumber : BPS Kabupaten Kampar 2011

Pembangunan ekonomi yang mantap menjadi prasyarat untuk melaksanakan pembangunan manusia. Suatu daerah/wilayah akan sulit melaksanakan pembangunan manusia jika dalam kondisi perekonomian tidak menentu. Pembangunan manusia menempatkan manusia itu sendiri sebagai input, dimana nantinya dihasilkan suatu produk berupa sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan daya saing tinggi. Kuatnya hubungan timbal balik tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh kelembagaan pemerintah, karena keberadaannya sangat menentukan implementasi kebijakan publik. Oleh sebab itu pemerintah daerah sebagai tempat lahirnya kebijakan pembangunan termasuk pembangunan manusia sangat berperan terhadap berhasil tidaknya pembangunan.

III.1.1

Target dan realisasi pendapatan

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar tahun 2011, telah ditetapkan Target Pendapatan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2011 yaitu sebesar Rp 1.467.638.585.963,24 dengan realisasinya sampai bulan Juni tahun 2011 adalah sebesar Rp 796.376.061.806.92 atau mencapai 54,26 persen. Selanjutnya dijelaskan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2011 sampai dengan Juni 2011 adalah sebagai berikut: 1.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara akumulatif realisasinya dari target anggaran yaitu sebesar Rp 88.686.019.637,80 dengan realisasinya sebesar Rp 24.097.775.919,76 atau 27.17 persen, dengan rincian sebagai berikut : a.

Hasil Pajak Daerah, yaitu dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 11.554.387.808,00 meningkat dengan realisasinya sebesar Rp 7.671.431.012,88 atau 66.39 persen.

b.

Hasil Retribusi, yaitu dari Target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 16.994.080.232,80 sampai dengan Juni 2011 PAD dari hasil Retribusi sebesar Rp 4.234.976.920,38 atau 24,40 persen.


c.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 46.154.122.020,00 dengan realisasinya sebesar Rp 8.163.815,00 atau 0,02 Persen.

d.

Hasil lain-lain PAD yang sah non target yang telah ditetapkan adalah Rp 14.033.429.557,00 dengan realisasi sampai dengan Juni 2011 adalah sebesar Rp 2.855.137.672,84 atau 20,35 persen.

e. 2.

Hasil PAD non target sebesar Rp 9.428.066.498,66.

Dana Perimbangan ditetapkan yaitu sebesar Rp 1.300.910.586.613,00 dengan realisasinya sampai dengan Juni 2011 sebesar Rp 727.165.000.828,00 atau 55,90 persen. Realisasi dari target penerimaan dana perimbangan ini berasal dari : a.

Dana bagi Hasil Pajak, yaitu dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 139.028.994.542,00 dengan realisasi sampai dengan Juni 2011 sebesar Rp 5.796.137.571,00 atau 4,17 persen.

b.

Dana Bagi Hasil bukan Pajak/SDA, yaitu dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 692.299.061.571,00 dengan realisasi sampai dengan Juni 2011 sebesar Rp 492.358.967.257,00 atau 71,12 Persen.

c.

Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 440.702.230.500,00 dengan dengan realisasi sampai dengan Juni 2011 sebesar Rp 220.351.116.000,00 atau 50,00 persen.

d.

Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dari target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 28.880.300.000,00 dengan realisasi sampai dengan Juni 2011 sebesar Rp 8.658.780.000,00 atau 29,98 persen.

Rincian Per Rekening Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 4 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011 Kabupaten Kampar TAHUN ANGGARAN 2011 URAIAN REKENING PENDAPATAN

REALISASI JUNI 2011

TARGET

%

REALISASI 2010

KURANG

54,26

694.132.927.886,04

-

1.526.536.394.842,85

PENDAPATAN ASLI DAERAH

88.686.019.637,80

24.097.775.919,76

27,17

138.959.843.907,01

-

235.525.968.174,01

Hasil Pajak Daerah

11.554.387.808,00

7.671.431.012,88

66,39

642.373.166,90

4.525.329.962,02

13.527.780.136,28

770.486.666,90 203,91

392.630.019,90

-

625.528.705,50

994.198.852,50

2.644.658.558,30

Pajak Hotel

1.467.638.585.963,24 796.376.061.806,92

LEBIH

377.856.647,00

Pajak Restoran

2.429.469.215,00

1.435.270.362,50

59,08

Pajak Hiburan

301.242.500,00

550.985.647,00

182,9

249.743.147,00

Pajak Reklame

337.488.618,00

186.484.392,38

55,26

-

151.004.225,62

366.129.958,50

7.213.330.828,00

4.166.577.555,00

57,76

-

3.046.753.273,00

8.264.474.466,00

895.000.000,00

561.626.389,10

62,75

-

333.373.610,90

1.110.445.596,48

16.944.080.232,80

4.134.976.920,38

24,4

-

12.809.103.312,42

13.225.631.636,88

5.784.935.800,00

1.979.121.368,28

34,21

-

3.805.814.431,72

5.743.171.199,26

295.640.000,00

97.361.000,00

32,93

-

198.279.000,00

208.572.000,00

-

-

-

-

-

-

Retr Pelay Parkir di tepi jl umum Retribusi Pelayanan Pasar

162.600.000,00

19.420.000,00

11,94

-

143.180.000,00

69.300.000,00

310.148.000,00

54.894.100,00

17,7

-

255.253.900,00

98.955.076,00

Retr Pengujian Kdaraan Bermotor Retribusi Pengawasan Kwalitas Air

651.691.000,00

272.904.000,00

41,88

-

378.787.000,00

732.856.000,00

20.000.000,00

6.300.000,00

31,5

-

13.700.000,00

16.320.000,00

Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan & Pengolahan BGGC Hasil Retribusi Daerah Retribusi Pelayanan Kesehatan Retr Pelay Psampa/Kbersihan Ret Pganti Biaya KTP/Akte Capil

516.542.851,50

|


TAHUN ANGGARAN 2011 URAIAN REKENING Retribusi Angkutan Hasil Alam

REALISASI JUNI 2011

TARGET

%

LEBIH

REALISASI 2010

KURANG

-

-

-

-

-

-

Retribusi Peredaran Hasil Hutan Retribusi Jasa Ketenagakerjaan

1.600.000.000,00

22.723.372,00

1,42

-

1.577.276.628,00

1.745.375.040,00

-

-

-

-

-

-

Retr Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Terminal

3.338.963.500,00

159.252.400,00

4,77

-

3.179.711.100,00

2.204.467.676,00

138.648.000,00

18.000.000,00

12,98

-

120.648.000,00

67.150.000,00

24.000.000,00

10.550.000,00

43,96

-

13.450.000,00

13.000.000,00

19.920.000,00

10.500.000,00

52,71

-

9.420.000,00

20.150.000,00

21.175.000,00

9.590.000,00

45,29

-

11.585.000,00

29.425.000,00

-

-

-

-

-

-

Retr Penyediaan sedotan Kakus Retribusi Rumah Potong Hewan RetrTempat Rekreasi / Olah Raga Retribusi Pengolahan Limbah Cair Retr Pjualan Prod Usaha Daerah RetrIzin Mendirikan Bangunan

370.210.048,80

38.830.000,00

10,49

-

331.380.048,80

377.934.500,00

2.885.712.500,00

966.203.240,10

33,48

-

1.919.509.259,90

854.227.745,62

Retr Izin Gangguan/Keramaian

694.200.000,00

321.050.000,00

46,25

-

373.150.000,00

487.000.000,00

Retribusi Izin Trayek

132.280.000,00

37.815.000,00

28,59

-

94.465.000,00

119.310.000,00

Retr Izin Perindustri/Pdagangan Retribusi Izin Peruntukkan Tanah Retr Izin Usaha Jasa Konstruksi

249.740.000,00

12.070.000,00

4,83

-

237.670.000,00

130.060.000,00

50.000.000,00

4.297.440,00

8,59

-

45.702.560,00

8.567.000,00

15.550.000,00

8.325.000,00

53,54

-

7.225.000,00

33.550.000,00

Retribusi Izin Operasional

178.666.384,00

85.770.000,00

48,01

-

92.896.384,00

266.240.400,00

46.100.622.020,00

8.163.815,00

0,02

-

46.092.458.205,00

42.152.555.606,00

46.100.622.020,00

8.163.815,00

0,02

-

46.092.458.205,00

42.137.555.606,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan PERUSAHAAN Milik Daerah / BUMD PDKampar Aneka Karya Bank Riau (Deviden) Bank PD BPR Sari Madu (Deviden & Jasa Kas) PDAM TIRTA KAMPAR PT Riau Air Lines (RAL) PT Kampar Pusako PERUSAHAAN Milik Swasta Dinas Koperasi / UKM BPR FADHILLAH Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan Penjualan TBS Penjualan Hasil Peternakan Penerimaan Jasa Giro

750.000.000,00

-

-

-

750.000.000,00

35.107.039.885,00

-

-

-

-

35.107.039.885,00

3.105.900.000,00

-

-

-

3.105.900.000,00

3.451.000.000,00

120.000.000,00

8.163.815,00

6,8

-

111.836.185,00

67.579.123,00

-

-

-

-

-

-

7.017.682.135,00

-

-

-

7.017.682.135,00

7.017.682.135,00

53.500.000,00

-

-

-

53.500.000,00

15.000.000,00

13.500.000,00

-

-

-

13.500.000,00

15.000.000,00

40.000.000,00 14.033.429.577,00

2.855.137.672,84

20,35

-

40.000.000,00 11.178.291.904,16

29.280.742.017,85

202.400.000,00

116.500.000,00

57,56

-

85.900.000,00

203.396.000,00

-

-

-

-

-

-

202.400.000,00

116.500.000,00

57,56

-

85.900.000,00

203.396.000,00

10.433.982.117,00

2.012.633.841,00

19,29

-

8.421.348.276,00

9.851.183.070,71

Jasa Giro (Bank Riau)

5.479.047.147,00

1.450.245.734,00

26,47

-

4.028.801.413,00

5.003.645.645,00

Jasa Giro BPR Sari Madu

4.954.934.970,00

562.388.107,00

11,35

-

4.392.546.863,00

2.148.666.115,06

Jasa Giro BTN

-

-

-

-

-

290.461.173,76

Jasa Giro BNI

-

-

-

-

-

42.392.478,00

Jasa Giro Bank Mandiri

-

-

-

-

-

99.563.933,41

Jasa Giro Bank Bukopin

-

-

-

-

-

56.380.312,16

2.849.803.420,00 -

669.798.831,84 -

23,5 -

-

2.180.004.588,16 -

2.210.073.413,32 18.917.126.457,14

Rekening Deposito Bank BTN

-

-

-

-

-

8.400.300.000,05

Rekening Deposito Bank BNI

-

-

-

-

-

-

Rekening Deposito Bank Mandiri Rekening Deposito BPR

-

-

-

-

-

3.677.602.739,78

Jasa Dana Bergulir Pendapatan Bunga

Angsuran/cicilan Kendaraan bermotor Rekening Deposito Bank Bukopin Lain-lain PAD yang sah

-

-

-

-

-

1.714.840.182,31

117.224.040,00

-

-

-

117.224.040,00

-

-

-

-

-

-

5.124.383.535,00

430.000.000,00

56.205.000,00

13,07

-

373.795.000,00

309.036.490,00


TAHUN ANGGARAN 2011 URAIAN REKENING

REALISASI JUNI 2011

TARGET

%

LEBIH

REALISASI 2010

KURANG

lainnya sumbangan Pengusaha Perkebunan NON TARGET

430.000.000,00

56.205.000,00

13,07

-

373.795.000,00

309.036.490,00

-

9.239.493.048,66

-

9.239.493.048,00

-

9.239,00

-

188.573.450,00

-

188.573.450,00

-

-

1.300.910.586.613,00 727.165.000.828,00

55,9

-

573.745.585.785,00

1.158.289.034.500,00

NON TARGET BPHTB DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan Bagi Hasil BPHTB Pajak Penghasilan Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA Bagi Hasil dari Provisi SDH

139.028.994.542,00

5.796.137.571,00

4,17

-

133.232.856.971,00

168.402.539.140,00

120.536.934.162,00

1.383.466.521,00

1,15

-

119.153.467.641,00

136.560.402.485,00 22.240.018.462,00

7.682.432.439,00

-

-

-

7.682.432.439,00

10.809.627.941,00

4.412.671.050,00

40,82

-

6.396.956.891,00

9.602.118.193,00

692.299.061.571,00 492.358.967.257,00

71,12

-

199.940.094.314,00

812.698.516.604,00

2.805.157.579,00

-

-

-

2.805.157.579,00

-

BH dari Iuran Tetap (Land-rent)

264.853.400,00

-

-

-

264.853.400,00

50.092.238,00

BH Iuran Ekspl/Eksploit (Royalti) 1

794.421.900,00

757.327.669,00

95,33

-

37.094.231,00

920.479.488,00

2

3

4

5

6

7

BH Penerimaan Pengusa Perikanan BH Pertambangan Minyak Bumi BH Pertambangan Gas Bumi

241.448.692,00

80.085.001,00

33,17

-

161.363.691,00

96.579.476,00

688.002.480.000,00

491.521.554.587,00

71,44

-

196.480.925.413,00

811.574.694.831,00

190.700.000,00

-

-

-

190.700.000,00

56.670.571,00

440.702.230.500,00 220.351.116.000,00

50

-

220.351.114.500,00

34.527.917.000,00

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

440.702.230.500,00

220.351.116.000,00

50

-

220.351.114.500,00

134.527.917.000,00

28.880.300.000,00

8.658.780.000,00

29,98

-

20.221.520.000,00

42.660.061.756,00

Dana Alokasi Khusus DR Dana Alokasi Khusus Non DR

-

-

-

-

-

3.064.061.756,00

39.596.000.000,00

39.596.000.000,00

100

-

-

39.596.000.000,00

- Pendidikan

-

-

-

-

-

19.268.000.000,00

15.673.500.000,00

4.699.119.906,00

29,98

-

10.974.380.094,00

9.625.500.000,00

- Pertanian

7.305.100.000,00

2.189.805.462,00

29,98

-

5.115.294.538,00

6.037.100.000,00

- Keluarga Berencana

1.099.400.000,00

329.899.518,00

30,01

-

769.500.482,00

945.100.000,00

- Perikanan

4.802.300.000,00

1.439.955.114,00

29,98

-

3.362.344.886,00

3.720.300.000,00

78.041.979.712,44

32.313.320.995,00

41,41

-

45.728.658.717,44

107.601.363.568,00

40.665.266.512,44

5.789.382.995,00

14,24

-

34.875.883.517,44

36.177.677.050,00

10.240.020.905,17

3.468.927.890,00

33,88

-

6.771.093.015,17

9.013.675.819,00

9.967.427.425,45

2.320.455.105,00

93,26

671.810.197,45

7.646.972.320,45

9.295.617.228,00

17.920.178.181,82

-

-

-

17.920.178.181,82

16.062.225.380,00

- Jalan

LAIN PENDAPATAN YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi/ Pemda lainnya BH Pajak Kendaraan Bermotor BH Bea Balik Nama Kend. Bermotor BH Pj Bahan Bakar Kend Bermotor BH Pajak Pengambilan ABT Dana Penyesuaian Khusus/Oto Khusus Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal & Pngtan Pembg Daerah Dana Tunjangan Kependidikan

2.537.640.000,00

-

-

-

2.537.640.000,00

1.806.158.623,00

37.376.713.200,00

26.523.938.000,00

70,96

-

10.852.775.200,00

71.423.686.518,00

-

-

-

-

-

27.936.123.318,00

37.376.713.200,00

26.523.938.000,00

70,96

-

10.852.775.200,00

43.487.563.200,00

DANA PERIMBANGAN

-

12.799.964.064,16

-

12.799.964.064,16

-

25.120.028.600,84

Penerimaan Pembiayaan Daerah

-

12.799.964.064,16

-

12.799.964.064,16

-

25.120.028.600,84

Sumber: LPPD Kab Kampar,2011

III.1.2

3.1.2 Permasalahan dan Solusi

Walaupun Realisasi belanja daerah telah mencapai 94,86% akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan belanja pemerintah daerah, sepanjang tahun 2009, antara lain: 1.

Tidak terserapnya seluruh anggaran tersebut terutama pada belanja barang dan jasa serta belanja modal disebabkan terdapat beberapa kegiatan yang proses pengerjaannya

|


terlambat karena Proses administrasi pelelangan, kondisi iklim/cuaca dan kondisi geografis sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian beberapa kegiatan. 2.

Belum optimalnya pengeluaran dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan, Dinas, Kantor dan Bagian dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Disebabkan belum adanya pedoman baku dari Pemerintah Pusat tentang Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) dan Standar Analisa Biaya ( SAB ). Oleh karena itu penyusunan kegiatan prioritas oleh Badan, Dinas, Kantor dan Bagian yang mengelola bidang kewenangannya baru mengacu kepada Renstra masing-masing serta didukung pembiayaan yang masih bersifat insidentil.

Untuk itu langkah penting yang perlu dilakukan adalah seluruh SKPD agar melakukan proses administrasi pelelangan lebih awal sehingga pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu.

III.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU Mempedomani Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2007-2011, bahwa setiap Pemerintah Daerah harus melaksanakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Pokok-pokok Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam Penyusunan APBD tahun 2007 s/d 2011 adalah berkenaan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah secara umum dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) jenis Pendapatan, yakni : 1.

2.

3.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari : 1.

Pajak Daerah

2.

Retribusi Daerah

3.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4.

Lain – lain PAD yang sah

Dana Perimbangan, terdiri dari: 1.

Dana Bagi hasil pajak/ Dana bagi hasil bukan pajak

2.

Dana Alokasi Umum

3.

Dana Alokasi Khusus.

Lain – lain Pendapatan yang sah, terdiri: 1.

Bagi hasil pajak dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

2.

Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus


4.

Penerimaan Pembiayaan, terdiri: 1.

Penerimaan pembiayaan Penerimaan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah merupakan salah satu sumber penggerak roda Pemerintahan dan Pembangunan di daerah. Pendapatan Asli Daerah selalu dijadikan tolok ukur tingkat kemampuan dan keberhasilan pelaksanaan otonomi Daerah. PAD sangat berperan dalam menentukan kuantitas dan kualitas kegiatan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, pelayanan umum, pendistribusian barang dan jasa guna terwujudnya tata hubungan sosial kemasyarakatan yang tertib, aman, adil dan sejahtera. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah perlu diusahakan secara terus menerus peningkatan pengelolaan penerimaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Salah satu indikator untuk pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien akan tercermin dari meningkatnya penerimaan PAD dari tahun ke tahun secara berkelanjutan. Peningkatan penerimaan PAD yang diharapkan tersebut adalah melalui sistim pengelolaan keuangan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III.3 ARAH KEBIJAKAN UMUM Arah kebijakan umum pendapatan daerah tahun anggaran 2011 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dengan tetap berpihak kepada kebijakan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan strategi sebagai berikut : a)

Evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan penyesuaian tarif ;

b)

Kajian dan perhitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial ;

c)

Peningkatan dan penyediaan fasilitas untuk pengembangan penerimaan daerah

d)

Pendelegasian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk jenis tertentu kepada Pemerintah Kecamatan ;

e)

Pengkajian

jenis

penerimaan

baru

sebagai

sumber

PAD

dengan

tetap

memperhatikan kemampuan dunia usaha dan masyarakat serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

|


2.

Memaksimalkan perolehan dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dengan strategi sebagai berikut : a)

Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kampar selaku daerah penghasil migas dan sumberdaya alam lainnya dengan Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah/Kementerian terkait ;

b)

Intensifikasi atas pungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan ;

c)

Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan DAU berdasarkan data dan potensi daerah terbaru.

3.

Mengoptimalkan dana bagi hasil pajak dari provinsi melalui koordinasi ketentuanketentuan wajib pajak terutama bagi perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Kampar.

III.3.1

Permasalahan dan solusi

Secara umum pokok permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan PAD hampir sama dengan tahun tahun sebelumnya yaitu : 1.

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia terbatas,

2.

Masih kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak/retribusi,

3.

Jumlah wajib pajak / retribusi yang berdomisili di luar daerah masih cukup banyak sehingga menyulitkan dalam administrasi dan pemungutan,

4.

Data dasar wajib pajak/retribusi belum terbangun secara memandai,

5.

Belum efektifnya penerapan peraturan daerah berkaitan dengan pajak / retribusi.

Beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kecermatan perencanaan diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.

Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan program dan kegiatan.

3.

Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.

4.

Mengoptimalan pemanfaatan sarana prasarana yang tersedia.

III.4 KERANGKA PENDANAAN III.4.1

Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Dalam penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Kampar bersama DPRD Kabupaten Kampar menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai dasar penetapan program prioritas dan target-target umum yang akan dicapai selama tahun anggaran, untuk selanjutnya dijadikan sebagai landasan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan APBD.


Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011, khususnya menyangkut Belanja Daerah adalah sebagai berikut: 1.

Pengelolaan belanja daerah agar efisien dan efektif, dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menyelenggarakan pembangunan agar hasilnya benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.

Agar pengelolaan belanja daerah benar-benar dapat terwujud secara efisien dalam arti dapat terhindar dari pemborosan anggaran dan efektif dalam arti benar-benar dapat mencapai sasaran yang telah direncanakan, maka pengalokasiannya harus berdasarkan kemampuan ataupun kinerja dari para pengguna anggaran, terutama dalam merumuskan rencana penggunaan anggaran yang konsisten dan responsif terhadap perkembangan situasi dan permasalahan daerah.

3.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dianggarkan untuk membiayai belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

4.

Guna mengefisiensikan penggunaan dana dalam Belanja Tidak Langsung (BTL) kebijakan diarahkan kepada: 1.

Belanja Pegawai }

Kebijakan Belanja Pegawai diarahkan kepada :

}

Untuk mengantisipasi kenaikan gaji dan tunjangan PNS yang diperkirakan sebesar rata-rata 10%.

}

Pengalokasian adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD diperhitungkan accres 2,5 % dari jumlah Belanja (gaji pokok dan Tunjangan).

}

Iuran Asuransi Kesehatan terhadap seluruh PNS sebesar 20% dari iuran Wajib Pegawai (IWP) dimana IWP sebesar 10% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga.

}

Pengalokasian tambahan tunjangan perbaikan penghasilan pegawai negeri sipil, yang mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terdiri dari beban Kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan atau pertimbangan objektif lainnya.

2.

Belanja Bunga diarahkan kepada pembayaran bunga hutang pemerintah daerah;

3.

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada Perusahaan/ lembaga tertentu agar produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak serta terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

|


4.

Belanja Hibah diarahkan kepada penunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan atau meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

5.

Belanja Bantuan

Sosial diarahkan

kepada

bantuan

yang

bersifat sosial

kemasyarakatan kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik; 6.

Belanja bagi hasil diarahkan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten kepada pemerintahan Desa. Alokasi belanja ini bertujuan untuk memotivasi desa dalam meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

7.

Bantuan keuangan diarahkan kepada bantuan Pemerintah Desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan, serta Penguatan Otonomi Desa.

8.

Kebijakan dalam pengelolaan dana ADD yaitu telah diterbitkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa. }

Jumlah ADD minimal 10 % dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (tidak termasuk DAK) setelah dikurangi dengan Belanja Pegawai yang diterima oleh Pemerintah Daerah;

}

Dalam penetapan besaran dana ADD untuk masing masing Desa ditentukan dengan pendekatan azas Merata yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa/kelurahan yang disebut ADD minimum, dan azas Adil yaitu bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa/kelurahan berdasarkan nilat bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu yang dsebut ADD Proporsional.

}

Dana ADD digunakan untuk Belanja rutin dan operasional Kepala Desa beserta perangkat desa, BPD dan Lembaga Desa yang diakui dan dibentuk desa, dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan publik.

9.

Belanja Tidak Terduga diarahkan kepada belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

10. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan kegiatan, yang terdiri dari belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Belanja Lansung digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi tugas dan kewajiban daerah.

III.4.2

Target dan Realisasi Belanja

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kampar pada Tahun Anggaran 2011 sampai dengan bulan Juni 2011 adalah sebesar Rp 218.776.821.283,27 atau 12,57 persen dari anggarannya sebesar

Rp

1.739.802.023.549,41.

Realisasi

belanja


Tidak

Langsung

sebesar

Rp.

170.193.513.514,00 atau 19,08 persen dari anggarannya sebesar Rp. 892.131.625.886,00 sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 48.583.307.769,27 atau 5,73 persen dari anggaran sebesar Rp. 847.670.397.663,41 Serapan/realisasi Belanja Pegawai pada Belanja tidak langsung sebesar sebesar Rp 156.628.322.914,00 atau 22,01 persen sedangkan anggarannya Rp 711.692.371.265,00. Belanja Subsidi pada Belanja Tidak Langsung belum adanya realisasi sampai pada Juni 2011. Serapan/realisasi belanja Hibah pada Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.950.565.600,00 atau 4,01 persen dari anggaran sebesar Rp. 73.523.818.000,00. Serapan/realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.320.375.000,00 atau 15,51 persen dari anggaran Rp. 34.298.880.000,00. Belum adanya serapan/realisasi Belanja bagi Hasil pada belanja tidak langsung sampai dengan Juni 2011. Serapan/realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.294.250.000,00 atau 8,17 persen dari anggaran sebesar Rp. 64.772.828.621,00. Belum adanya realisasi belanja tidak terduga pada belanja langsung sampai dengan Juni 2011. Serapan/ realisasi Belanja Pegawai pada belanja langsung sebesar Rp. 13.197.568.700,00 atau 10,89 persen dari anggaran sebesar Rp. 121.151.153.979,00. Serapan/realisasi belanja barang dan jasa pada belanja langsung sebesar Rp. 25.136.609.667,64 atau 8,79 persen dari anggaran Rp. 285.820.813.850,06. Serapan/realisasi belanja modal pada belanja langsung sebesar Rp. 10.249.129.511,63 atau 2,33 persen dari anggaran Rp. 440.698.429.834.35. Tabel 5 Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011 TAHUN ANGGARAN 2011

URAIAN REKENING BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL

LEBIH/KURANG

REALISASI 2010

ANGGARAN

REALISASI

%

1,739,802,023,549.41

218,776,821,283.27

12.57

80,748,949,159.12

154,575,213.76

892,131,625,886.00

170,193,513,514.00

19.08

55,791,317,554.00

798,830,614,021.80

711,692,371,265.00

156,628,322,914.00

22.01

555,064,048,351.00

644,456,185,876.80

2,519,728,000.00

0.00

0.00

2,519,728,000.00

2,476,089,000.00

73,523,818,000.00

2,950,565,600.00

4.01

70,573,252,400.00

36,328,996,525

34,298,880,000.00

5,320,375,000.00

15.51

28,978,505,000.00

51,724,079,500.00

3,824,000,000.00

0.00

0.00

3,824,000,000.00

3,720,000,000.00

64,772,828,621.00

5,294,250,000.00

8.17

59,478,578,621.00

60,075,078,120.00

1,500,000,000.00

0.00

0.00

1,500,000,000.00

50,185,000.00

847,670,397,663.41

48,583,307,769.27

5.73

799,087,089,894.14

676,317,607,558.96

121,151,153,979.00

13,197,568,700.00

10.89

107,953,585,279.00

28,150,831,182.00

285,820,813,850.06

25,136,609,557.64

8.79

260,684,204,292.42

202,734,422,879.50

440,698,429,834.35

10,249,129,511.63

2.33

430,449,300,322.72

445,432,353,497.46

Sumber: LPPD Kab Kampar, 2011 Tabel 6 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar 2012-2016 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Urusan Wajib Urusan Pilihan Total Pendapatan

PENDAPATAN 2012 1,684,068,049,164.28 17,859,036,660.00 1,701,927,085,824.28

2013 1,939,743,036,838 24,492,867,151 1,964,235,903,989

2014 2,118,077,440,086 37,179,437,755 2,155,256,877,841

2015 2,302,666,176,052 52,558,167,921 2,355,224,343,973

2016 2,493,509,244,735 70,629,057,649 2,564,138,302,384

Sumber: Data Olahan,Proyeksi

Beradasarkan tabel diatas, diperkirakan pendapatan kabupaten Kampar dilihat dari urusan wajib dan pilihan pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp. 1,701,927,085,824.28.

|


Diperkirakan

pada

tahun

2016

pendapatan

daerah

akan

meningkat

sebesar

Rp.

2,564,138,302,384. Tabel 7 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kampar 2012-2016 BELANJA

URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Wajib Urusan Pilihan Total Belanja

2012

2013

2014

2015

2016

1,593,210,282,334.71

1,799,090,051,600

1,901,060,770,759

2,012,729,443,004

2,134,096,068,334

90,206,309,804.00

85,470,662,638

78,345,115,628

70,599,169,379

62,232,823,891

1,683,416,592,138.71

1,884,560,714,238

1,979,405,886,387

2,083,328,612,383

2,196,328,892,225

Sumber: Data Olahan,Proyeksi

Beradasarkan tabel diatas, diperkirakan belanja kabupaten Kampar dilihat dari urusan wajib dan pilihan pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp. 1,683,416,592,138.71. Diperkirakan pada tahun 2016 pendapatan daerah akan meningkat sebesar Rp. 2,196,328,892,225.

III.4.3

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah diperlukan untuk menutupi defisit anggaran dan atau untuk menampung surplus anggaran. terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sepenuhnya masih mengandalkan saldo lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Dari sisi pengeluaran pembiayaan selain untuk mengangsur beban utang yang masih ada, dialokasikan juga untuk menumbuh kembangkan perusahaan daerah melalui penyertaan modal. Rencana pembiayaan Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2011 yaitu sebesar Rp 272.045.072.586,00. Sampai dengan bulan Juni 2011 realisasi penerimaan pembiayaan dari anggaran sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya sebesar Rp. 269.045.072.586,17 dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan belum terealisasi. Pengeluaran pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran 2011 tidak di anggarkan. Tabel 8 Rencana dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2011 URAIAN REKENING

TAHUN ANGGARAN 2011 ANGGARAN

REALISASI

%

LEBIH/KURANG

REALISASI 2010

PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH

272.045.072.586,17

0

0

272.045.072.586,17

220.030.767.828,71

272.045.072.586,17

0

0

272.045.072.586,17

226.476.308.143,21

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Penerimaan Kembali Pernyertaan Modal (Investasi) Daerah

269.045.072.586,17

0

0

269.045.072.586,17

51.476.308.143,21

3.000.000.000,00

0

0

3.000.000.000,00

175.000.000.000,00

PENGELUARAN DAERAH

0,00

0,00

0

0,00

6.445.540.314,50

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

0,00

0.00

0

0,00

6.434.648.000,00

0,00

0,00

0

0.00

10.892.314,50

(49.318.718.000,-) 150.972.255.216,4 306,2 (2.940.160.127.316,1) 45.071.723.999,41

Sumber: LPPD Kab Kampar, 2011


III.4.4 REKAPITULASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2007 S/D 2011 III.4.4.1

Rekapitulasi Pendapatan Tahun 2007 s/d 2011 Tabel 9 Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2007-2011 TAHUN

URAIAN 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH ANGGARAN

2007

2008

2009

2010

2

3

4

5

2011 6

45.453.597.764,00

92.742.870.030,05

108.187.748.534,00

96.566.124.267,00

88.686.019.637,80

994.596.960.812,00

1.058.349.242.619,45

855.170.630.355,00

1.161.453.846.442,00

1.300.910.586.613,00

-

60.388.712.548,55

81.452.439.352,00

123.974.166.731,44

78.041.979.712,44

1.040.050.558.576,00 1.211.480.825.198,05 1.044.810.818.241,00 1.381.994.137.440,44 1.467.638.585.963,24

Sumber: LPPD Kab Kampar, 2011 Tabel 10 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006-2010 TAHUN

URAIAN 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH REALISASI JUMLAH ANGGARAN PERSENTASE

2006

2007

2008

2009

2

3

4

5

2010 6

61.664.809.544,69

121.994.615.691,56

95.562.857.151,25

112.345.686.674,00

235.525.968.174,01

1.177.627.819.607,74

1.056.711.535.474,30

1.224.927.634.932,00

951.766.992.651,00

1.158.289.034.500,00

-

5.500.000.000,00

44.599.652.845,27

95.660.060.320,00

107.601.363.568,00

1.239.292.629.152,43 1.184.206.151.165,86 1.365.090.144.928,52 1.159.772.739.645,00 1.501.416.366.242,01 623.580.487.381,30 1.040.050.558.576,00 1.211.480.825.198,05 1.044.810.818.241,00 1.381.994.137.440,44 198,74

113,86

112,68

111,00

108,64


Anggaran pendapatan daerah sejak Tahun 2007 s/d 2011 cenderung mengalami peningkatan yaitu rata-rata sebesar Rp. 85.517.605.477,45 setiap tahunnya. Realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sejak tahun 2006 s/d 2011 secara rata-rata adalah 128,98%. Persentase realisasi pendapatan daerah tahun 2010 cenderung menurun dibanding tahun 2006, rata-rata terjadi penurunan 18,02% setiap tahun.

III.4.4.2

Rekapitulasi Belanja Tahun 2007 s/d 2011 Tabel 11 Anggaran Belanja Daerah Tahun 2007-2011

NO

JENIS BELANJA

1 BELANJA LANGSUNG 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH

TAHUN ANGGARAN 2007

2008

2009

2010

2011

948.377.342.686,73

934.958.680.457,83

785.810.679.080,01

847.798.585.279,90

847.552.032.663,41

603.785.095.787,00

686.302.915.905,00

731.276.768.984,00

831.633.411.503,00

892.131.625.886,00

1.552.162.438.473,73 1.621.261.596.362,83 1.517.087.448.064,01 1.679.431.996.782,90 1.739.683.658.549,41

Sumber: LPPD Kab Kampar, 2011 Tabel 12 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2007-2011 NO

JENIS BELANJA

1 BELANJA LANGSUNG 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH REALISASI JUMLAH ANGGARAN PERSENTASE

TAHUN ANGGARAN 2007

2008

2009

782.533.637.655,00

829.887.399.480,30

569.564.639.561,00

668.773.900.087,21

2010

2011

720.004.667.298,89

747.293.713.168,96

715.292.905.885,00

253.709.498.639,63

804.966.365.671,00

189.337.671.956,00

1.352.098.277.216,00 1.498.661.299.567,51

1.435.297.573.183,89 1.552.260.078.839,96

443.047.170.595,63

1.552.162.438.473,73 1.621.261.596.362,83

1.517.087.448.064,01 1.679.431.996.782,90 1.739.683.658.549,41

87,11

92,44

94,61

92,43

25,47


Jumlah anggaran belanja daerah sejak tahun 2007 s/d 2011 cenderung mengalami peningkatan yaitu rata-rata sebesar Rp. 187.521.220.075,68 setiap tahunnya. Penurunan Anggaran Belanja Kabupaten Kampar terjadi pada tahun 2009 sebesar 6,43% dibanding

|


tahun 2008, hal ini dikarenakan berkurangnya penerimaan daerah dari dana perimbangan sebesar Rp. 273.160.642.281,- (22,3%) dibanding tahun sebelumnya. Anggaran Belanja langsung tahun 2011 cenderung menurun dibanding tahun 2007, berkurang sebesar Rp.20.165.062.004,66 (2,13%) setiap tahun sedangkan belanja tidak langsung cenderung meningkat sebesar Rp. 57.669.306.019,80 (9,55%) setiap tahunnya. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kampar sejak tahun 2007 s/d 2010 secara rata-rata adalah 91,65% sedangkan realisasi belanja tahun 2011 sampai dengan bulan Mei adalah 25,47%.

III.4.4.3

Rekapitulasi Pembiayaan Tahun 2007-2011 Tabel 13 Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun 2007-2011

NO.

TAHUN ANGGARAN

URAIAN

2007

1. PENERIMAAN DAERAH 2. PENGELUARAN DAERAH ANGGARAN PEMBIAYAAN

1.008.017.463.622,00

2008 520.842.595.217,80

2009 482.376.591.549,01

2010 317.519.123.270,09

2011 272.045.072.586,18

472.591.774.052,00

111.084.774.052,00

10.099.961.726,00

20.081.263.927,63

0

535.425.689.570,00

409.757.821.165,80

472.276.629.823,01

297.437.859.342,46

272.045.072.586,18

Sumber: LPPD Kab Kampar 2011 Tabel 14 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2007-2011 NO.

URAIAN

1. PENERIMAAN DAERAH 2. PENGELUARAN DAERAH REALISASI PEMBIAYAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN PERSENTASE

TAHUN ANGGARAN 2007

2008

2009

2010

2011

1.086.336.876.477,07

497.357.655.276,87

327.859.950.641,84

226.476.308.143,21

521.529.718.564,00

110.985.000.000,00

99.961.726,00

6.445.540.314,50

0 0

564.807.157.913,07

386.372.655.276,87

327.759.988.915,84

220.030.767.828,71

0

535.425.689.570,00

409.757.821.165,80

472.276.629.823,01

297.437.859.342,46

272.045.072.586,18

105,49%

94,29%

69,40%

73,98%

0,00%


Anggaran pembiayaan Tahun 2011 cenderung menurun dibanding Tahun 2007, berkurang rata-rata Rp 52.676.123.396,76 (9,84%) setiap tahun. Realisasi penerimaan daerah Tahun 2010 cenderung menurun dibanding tahun 2007, berkurang rata-rata Rp.214.965.142.083,47 (19,79%) setiap tahunnya sedangkan realisasi pengeluaran berkurang rata-rata Rp 128.771.044.562,38 (24,69%) setiap tahun. Realisasi Pembiayaan tahun 2010 cenderung berkurang dibanding Tahun 2007 yaitu sebesar Rp 86.194.097.521,09 (15,26%) setiap tahun. Persentase realisasi pembiayaan Tahun 2010 cenderung menurun dibanding tahun 2007, rata-rata penurunan 0,08% setiap tahunnya. Pada Tahun 2009, persentase realisasi pembiayaan turun 24,89% dibanding tahun 2008 namun pada Tahun 2010 kembali naik 4,58% dibanding Tahun 2009. Sampai dengan Bulan Mei 2011, realisasi pembiayaan belum terlaksana.


BAB IV. ANALISIS ISU ISU STRATEGIS

IV.1. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN IV.1.1. Urusan Wajib IV.1.1.1. Pendidikan Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban mewujudkan layanan pendidikan bermutu kepada seluruh warga negara tanpa memandang sosial, ras, etnis, agama dan gender. Dalam kerangka

otonomi

keterpaduan

dan

daerah

pemenuhan

keselarasan

amanah

kebijakan,

program

konstitusi maupun

dimaksud

membutuhkan

kegiatan

pembangunan

pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang berpedoman

pada

rencana

strategis

pembangunan

pendidikan

Nasional.

Renstra

pembangunan pendidikan nasional menempatkan 3 (tiga) pilar pembangunan pendidikan yaitu pemerataan dan akses layanan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta tatakelola dan pencitraan publik yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kampar terkait urusan pendidikan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Kampar telah menunjukkan peningkatan terlihat dari makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau semua wilayah. Peningkatan akses pendidikan masyarakat harus di ikuti dengan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada semua kelompok masyarakat. Indikator yang biasa di pakai untuk mengevaluasi keberhasilan dalam pembangunan bidang pendidikan yang terkait dengan hak akses seseorang anak menerima pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu adalah dengan menghitung Angka Partisipasi Kasar (APK) suatu jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar menunjukkan proporsi anak sekolah, baik laki-laki maupun perempuan pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum mengenai jumlah anak yang menerima pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dan biasanya tidak memperhatikan umur siswa. Untuk

|

RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 – 2016 IV-‐1

melihat persentase Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Kampar berdasarkan jenjang pendidikan Tahun 2006–2010, dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar NO 1 2 3


ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) % 2006

2007

105,56 88,40 39,52

106,35 89,70 38,95

2008 107,40 90,90 38,93

2009 109,00 95,70 53,19

2010 110,60 98,70 57,73

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, 2011

Dari tabel di atas terlihat bahwa Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali untuk jenjang pendidikan SMA sederajat yang mengalami penurunan pada Tahun 2007 dan 2008. Kenaikan APK Kabupaten Kampar ini memberikan indikasi bahwa terjadinya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan di semua jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Kampar. Hal ini tentu tidak terlepas dari besarnya komitmen Pemerintah Daerah Kampar itu sendiri, tidak hanya dalam membangun dan merehab gedung sekolah, tetapi juga dalam membuat program-program strategis dalam menunjang dunia pendidikan di Kabupaten Kampar, Termasuk juga upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kesejahteraan bagi guru-guru yang bertugas di daerah terisolir. Tabel 2 Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar NO 1 2 3


ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) % 2006

2007

2008

2009

2010

89,53 86,04 38,14

90,20 88,66 37,83

99,20 88,29 38,21

99,40 84,50 48,65

99,50 87,20 49,98

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, 2011

Dari Tabel di atas terlihat bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kampar untuk jenjang pendidikan SD sederajat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan terbesar terjadi pada rentang Tahun 2007 - 2008, yaitu sebesar 9 persen. Hal ini tidak di ikuti oleh jenjang pendidikan SMP dan SMA sederajat, yang cendrung mengalami fluktuasi. Untuk Angka Partisipasi Murni pada jenjang pendidikan SMP sederajat terjadi penurunan yang drastis pada rentang Tahun 2008 – 2009, yaitu sebesar 3,79 persen. Namun pada tahun berkutnya terjadi lagi peningkatan, meskipun peningkatan tersebut belum bisa menyamai Angka Partisipasi Murni Kabupaten Kampar tahun 2008. Kondisi ini tidak jauh berbeda untuk jenjang pendidikan SMA sederajat, dimana Angka Partispasi Murni mengalami fluktuasi selama rentang lima tahun terakhir. Pada periode Tahun 2007 – 2008 terjadi penurunan APM, namun pada tahun berikutnya justru terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

IV.1.1.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kampar merintis program yang dikenal dengan taman pendidikan. Pendidikan ini sifatnya holistik, yaitu terintegrasi antara Posyandu, Bina Keluarga Balita dan Pendidikan serta program ini berbasis masyarakat (dari oleh dan untuk masyarakat). Berdasarkan Kampar Dalam Angka tahun2009/2010 di Kabupaten

IV-‐2 | RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 – 2016

Kampar pada tahun 2009 terdapat sebanyak 275 Taman Kanak-kanak (TK) dengan jumlah siswa sebanyak 10.985 orang dan jumlah guru sebanyak 1044 orang.

IV.1.1.1.2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Kondisi pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Kampar masih dalam kaitan yang sama dengan kondisi pendidikan nasional. Kondisi spesifik yang paling menonjol adalah batasan geografis yang menjadi faktor paling utama, yaitu keterbatasan aksesbilitas transportasi maupun komunikasi. Jumlah peserta didik dari tahun ke tahun untuk daerah terpencil terus bertambah seiring dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Sementara jumlah sekolah dan guru yang tersedia relatif lebih rendah. Ratio murid dan guru pada jenjang SD/MI yaitu 13 dan jenjang SMP/MTs yaitu 11. Masalah kekurangan guru tidak hanya terjadi di daerah pedesaan, melaikan juga di daerah perkotaan. Hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa program wajib belajar 9 tahun harus menunjukkan keberhasilan yang ditandai dengan menurunya jumlah angka buta huruf, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kampar. Daya serap penduduk usia sekolah yang termasuk kedalam wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun terus berupaya untuk ditingkatkan dan angka putus sekolah terus berusaha untuk diturunkan. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI mencapa 110,60 % dan jenjang SMP/MTs mencapai 87,20% dengan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/MI yaitu 99,50% dan jenjang SMP/MTs yaitu 98,70%.

IV.1.1.1.3. Pendidikan Menengah dan Kejuruan Pemerintah Daerah terus berupaya agar setiap penduduk usia sekolah dapat mengenyam pendidikan dengan baik. Hal tersebut diantaranya dengan meningkatkan daya serap setiap jenjang pendidikan yang ada. Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMA/SMK/MA yaitu sebesar 57,73% dan Angka Partisipasi Murni (APM) mencapai 49,98%. Ini berarti sebanyak 50% dari penduduk usia sekolah 16-18 tahun di Kabupaten Kampar telah dapat di tampung pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. Di Kabupaten Kampar setiap 11 murid pada jenjang SMA/SMK/MA rata-rata diajar oleh seorang guru.

IV.1.1.1.4. Pendidikan Non Formal Tantangan pembangunan pendidikan Kabupaten Kampar ke depan mengharuskan adanya perhatian yang menyeluruh terhadap sektor pendidikan oleh Pemerintah Daerah tidak hanya sebatas pada sektor pendidikan formal, akan tetapi juga lembaga pendidikan non formal, sekolah, dan luar sekolah harus pula memperoleh pemberdayaan yang maksimal, sehingga potensi dan sarana pendidikan mampu memberikan penyediaan pelayanan pendidikan kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan pendidikan tanpa kecuali, dengan cakupan pendidikan yang dimulai dari pra sekolah, sekolah dasar, SLTP, hingga ke pendidikan tinggi yang ada.

|


IV.1.1.1.5. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Untuk tetap terus meningkatkan kualitas pendidikan beberap permasalahan yang tetap harus dijaga antara lain bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas guru, peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar, jumlah guru yang tersebar dan masih banyak lagi yang perlu penanganan lebih serius. Untuk tetap terus meningkatkan kualitas pendidikan beberapa permasalahan yang tetap harus dijaga antara lain bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana pendididkan, peningkatan kualitas guru, peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar, jumlah guru yang tersebar dan masih banyak lagi yang perlu penanganan lebih serius. Masalah-Masalah Bidang Pendidikan: 1.

Masih belum tuntasnya WAJAR DIKDAS 9 TAHUN dan masih relatif rendahnya angka partisipasi pendidikan (formal dan non formal) untuk semua jenis dan jenjang pendidikan sehingga akan berdampak pada penyediaan SDM yang berkualitas;

2.

Masih belum terimplimentasinya dengan baik Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk semua jenis dan jenjang pendidikan sehingga akan berdampak pada rendahnya daya saing daerah;

3.

Masih

belum

terimplimentasinya

dengan

baik

good

governance

dan

prinsip

desentralisasi dalam tata kelola bidang pendidikan, baik pada tataran lembaga pendidikan maupun pada tataran yang lebih tinggi sehingga berdampak pada efisiensi; 4.

Masih terdapatnya disparitas dalam berbagai aspek pendidikan (dari sisi perluasan dan akses, dari sisi mutu dan relevansi, dari sisi pelayanan);

5.

Masih belum terpadunya pendidikan nilai dan kepribadian dengan pendidikan akademis di lembaga-lembaga pendidikan;

6.

Pengembangan kompetensi guru yang relatif lambat jika dibandingkan dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

7.

Penyebaran guru relatif kurang merata, dan jumlah guru studi sain yang masih belum mencukupi.

Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan 1.

Belum tercapainya ketuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun secara merata terutama di daerah sulit dan terpencil

2.

Masih besarnya kesenjangan antara partisipasi pendidikan di setiap jenjang pendidikan antar kecamatan

3.

Masih belum idealnya ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang perluasan akses pendidikan untuk semua jenjajng

4.

Masih belum tercapainya angka ideal bagi perbandingan antar jenjang sekolah (TK terhadap SD/MI; SD/MI terhadap SMP/MTs dan SMP/MTs terhadap SMA/SMK/MA)

5.

Masih relatif rendahnya angka pertisipasi sekolah

6.

Belum idealnya APK dan APM untuk SMU

7.

Belum meratanya Guru di daerah sulit dan terpencil


Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan 1.

Masih relatif besarnya kesenjangan mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan antar kecamatan

2.

Masih besarnya persentase guru yang belum memenuhi standar kualifikasi yang sudah ditentukan (S1), terutama pada jenjang pendidikan dasar

3.

Masih besarnya persentase guru yang mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya (ijazahnya) di tingkat SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA

4.

Masih belum meratanya distribusi guru antar daerah pada semua jenjang dan jenis pendidikan

5.

Masih relatif besarnya angka ketidak lulusan dan angka putus sekolah (drop-out) di sekolah-sekolah yang berada di daerah sulit dan terpencil

6.

Belum dimanfaatkannya secara optimal ICT dalam pembelajaran

7.

Masih relatif rendahnya persentase guru yang memperoleh sertifikasi

8.

Masih belum idealnya prolehan rata-rata nilai Ujian Nasional pada jenjang SMP/MI dan SMA/SMK/MA

9.

Masih belum terpetakannya standar kompetensi guru untuk semua mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan

10. Masih relatif rendahnya persentase kesetersediaan fasilitas sekolah dan fasilitas penunjang pendidikan 11. Rendahnya rasio buku dan siswa 12. Rendahnya persentase SMK yang melaksanakan sistem ganda 13. Rendahnya angka lulusan SMK yang terserap oleh dunia kerja Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik 1.

Belum dimanfaatkannya ICT dalam pengelolaan data pendidikan dan pemberian pelayanan

2.

Belum tersusunnya data-base pendidikan

3.

Belum diimplimentasikannya Manajemen Berbasis Sekolah secara utuh di sekolahsekolah

4.

Belum terwujudnya good governance dan pelayaan prima dalam manajemen pendidikan

5.

Belum efektifnya sistem kepengawasan kependidikan

6.

Belum tertatanya dengan baik manajemen aset pendidikan

7.

Relatif masih rendahnya angka koeefisien efisiensi pendidikan

Isu-Isu Strategis Bidang Pendidikan: 1.

Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan untuk semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan

2.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pen didikan

3.

Perlunya penguatan tata kelola dan akuntabilitas kepengelolaan pendidikan

|


IV.1.2. Kesehatan Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan ekonomi. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Adapun indikator yang dijadikan dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia yang berkaitan dengan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup. Kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama diukur dengan indikator harapan hidup pada saat lahir. Variabel ini mencerminkan lama seseorang hidup dan lama seseorang hidup sehat. Lamanya sesorang dapat bertahan hidup dan seseorang itu hidup dalam keadaan sehat dapat ditunjukkan dengan besarnya angka harapan hidup suatu wilayah. Untuk melihat Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kampar dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009, dapat di lihat pada gambar dibawah ini. Gambar 1 Perbandingan Angka Harapan Hidup dengan Rata-rata Angka Harapan Hidup Provinsi Riau Tahun 2005-2009 Kabupaten Kampar


Dari gambar di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kampar menunjukkan peningkatan, meskipun peningkatan tersebut tidak begitu signifikan. Kenaikan angka harapan hidup menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dibalik kenaikan angka harapan hidup tercermin perbaikan pada pelayanan kesehatan melalui keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Namun hendaknya, Pemerintah Kabupaten Kampar jangan terlalu cepat merasa puas dengan hasil yang sudah di raih, karena Jika di bandingkan dengan rata – rata Angka Harapan Hidup Provinsi Riau, Kabupaten Kampar masih jauh di bawah. Ini memberikan gambaran bahwa kabupaten/ kota lain masih banyak yang lebih bagus di bandingkan dengan capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Kampar itu sendiri. Pada tahun 2008, Kabupaten Kampar berada pada urutan ke delapan dari 11 kabupaten kota yang ada. Sedangkan pada tahun 2009, Kabupaten Kampar berada pada


urutan kesembilan dari 12 kabupaten/kota yang ada jika di lihat dari Angka Harapan Hidupnya. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kampar bukan hanya bagaimana meningkatkan Indek Pembangunan Manusia melalui peningkatan Angka Harapan Hidup semata, tapi banyak indikator lainnya yang juga mendapat prioritas, seperti peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kampar itu sendiri. Gambaran tentang derajat kesehatan meliputi indikator mortalitas, morbiditas dan status gizi. Jumlah mortalitas dapat dilihat dari Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup. Morbiditas dapat dilihat dari indikator angka kesakitan Malaria per 1.000 penduduk, angka kesembuhan TB. Paru per 1.000 penduduk, Angka Akut Flacid Paralysis dan angka kesakitan Deman Berdarah Dengue per 100.000 penduduk. Kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum di pengaruhi erat dengan tingkat kesakitan dan golongan bayi, Balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas). Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun program kesehatan ibu dan anak, sebab angka kematian bayi ini berkaitan erat dengan tingkat kesehatan ibu dan anak. Meskipun belum ada data yang valid, namun untuk tahun 2010 ini target Angka Kematian Bayi untuk Kabupaten Kampar adalah sebesar 26 per 1.000 kelahiran hidup. Pada kenyataannya, target ini tidak bisa terpenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Sebagai gambaran, dari data yang ada pada tahun 2009 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kampar adalah 37 per 1.000 kelahiran hidup. Capain ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata Angka Kematian Bayi Nasional tahun 2007 sebesar 41 per 1.000 kelahiran hidup. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan cakupan pelayanan terhadap bayi neonatal dan ibu hamil, serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang terus meningkat. Disamping Angka Kematian Bayi juga ada Angka Kematian Balita. Angka Kematian Balita adalah jumlah anak umur 0 - 4 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak Balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan. Pada tahun 2010, target AKABA Kabupaten Kampar mengacu kepada target Nasional, yaitu sebesar 58 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini sulit di penuhi, mengingat pada tahun 2002 saja AKABA Kabupaten Kampar sebesar 61 per 1.000 kelahiran hidup. Salah satu kematian yang perlu mendapat perhatian khusus bagi semua pihak adalah Angka Kematian Ibu. Angka Kematian ibu adalah jumlah kematian ibu pada masa kehamilan, melahirkan dan nifas per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan survey IMR dan MMR oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar pada tahun 2002 di ketahui Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kampar sebesar 352 per 100.000 kelahiran hidup. Jika di lihat Angka Kematian

|


Ibu rata-rata secara nasional tahun 1999 yaitu 425 per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, dimana Angka Kematian Ibu hanya sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup. Negara Filipina sendiri jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia, yaitu sebesar 140 per 100.000 kelahiran hidup apalagi Thailand yang sudah mencapai angka 100 per 100.000 kelahiran hidup. Disamping ada angka kematian, di bidang kesehatan juga di kenal dengan istilah Angka Kesakitan. Angka Kesakitan penduduk di dapat dari masyarakat dan dari sarana pelayanan kesehatan yang diperoleh dari berbagai laporan yang terkait dengan kesehatan. Indikator yang digunakan untuk melihat kondisi kesehatan di suatu wilayah adalah Incidence Rate dan Prevalence Rate. Ada berbagai jenis penyakit yang menjangkiti masyarakat Kampar selama lima tahun terakhir ini. Untuk melihat persentase sepuluh macam penyakit yang paling banyak di derita oleh masyarakat, dapat di lihat pada gambar di bawah ini. Gambar 2 Sepuluh Macam Penyakit Paling Banyak di Derita Masyarakat Tahun 2010 Kabupaten Kampar

Sumber : Kampar Dalam Angka, 2010

Dari gambar di atas terlihat bahwa penyakit Infeksi akut pada saluran pernafasan bagian atas merupakan penyakit yang paling banyak di derita oleh masyarakat Kampar, yaitu sebesar 40,90 %, disusul oleh penyakit Diare & Gastroenteritis penyebab infeksi tertentu sebesar 10,29. Hai ini berarti, hampir separoh penyakit yang di derita oleh masyarakat Kampar pada tahun 2010 adalah dari jenis Penyakit Infeksi akut pada saluran pernafasan. Sedangkan persentase penyakit yang paling sedikit penderita dari sepuluh penyakit adalah penyakit sebab luar lainnya, yaitu sebesar 3,26 %. Jika di lihat dari masyarakat Kampar yang menderita penyakit di atas cukup memprihatinkan. Pada tahun 2010 saja, ada sebanyak 55.749 orang yang menderita penyakit infeksi akut pada saluran pernapasan atas. Penyakit ISPA merupakan penyakit yang paling banyak di jumpai di daerah tropis, yaitu ada sebanyak 73.003 orang. Untuk melihat jumlah penderita masing-


masing penyakit tersebut empat tahun terakhir di Kabupaten Kampar, dapat di lihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 3 Sepuluh Macam Penyakit Paling Banyak di Derita Masyarakat Tahun 2007-2010 Kabupaten Kampar NO.

JENIS PENYAKIT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Penyakit Infeksi usus lainnya ISPA Hipertensi Esensial Arthritis Rheumatoid Diare & Gastroentritis Infeksi Kulit & Jari. Sub kutan Gatritis & Duodenitis Sebab Luar lainnya Dermatitis & Eksim Penyakit lain pada SPA Jumlah

JUMLAH PENDERITA 2007

2008

2009

2010

6.927 32.825 11.896 9.784 15.367 8.851 5.169 77.341 17.701 7.491 193.352

5.242 70.516 15.286 22.196 18.449 14.904 9.585 19.517 11.383 7.634 194.712

85.239 73.003 18.137 16.243 13.844 13.037 12.433 6.269 6.580 6.580 251.365

7.895 55.749 12.331 10.406 14.029 10.063 11.453 4.452 4.914 4.994 136.286

Sumber : Kampar Dalam Angka, 2011

Dari Tabel di atas terlihat bahwa ada kecendrungan dari tahun ke tahun jumlah penderita penyakit di Kabupaten Kampar mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah penderita penyakit di Kabupaten Kampar, namun kondisi ini kembali terjadi penurunan pada tahun 2010. Kondisi ini hendaknya bisa di pertahankan pada tahun 2011, kalau bisa di turunkan lagi. Sebagai leading sector, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar harus mampu mengatasi permasalahan ini. Meskipun upaya menjaga kesehatan merupakan kewajiban setiap masyarakat itu sendiri. Dalam upaya mengatasi berbagai jenis penyakit yang menyerang masyarakat di Kabupaten Kampar, ketersediaan sarana kesehatan sangat mutlak di perlukan. Hingga tahun 2010, ketersediaan sarana kesehatan pemerintah secara umum jumlahnya masih di dominasi Puskesmas Pembantu, yaitu sebanyak 164 buah. Hal ini dapat dimaklumi mengingat peran Puskesmas Pembantu di tujukan untuk melayani masalah kesehatan masyarakat sampai pada tingkat desa. Disamping itu keberadaan Puskesmas Keliling yang bisa menjangkau ke daerah-daerah sulit yang ada di Kabupaten Kampar dapat mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan bidang kesehatan. Untuk melihat jumlah sarana kesehatan pemerintah selama lima tahun terakhir, dapat di lihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 4 Jumlah Sarana Kesehatan Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

SARANA KESEHATAN Rumah Sakit Puskesmas Perawatan Puskesmas Non Perawatan Puskesmas Pembatu Puskesmas Keliling Darat

TAHUN 2006

2007

2008

2009

2010

1 4 17 138 23 3

1 5 16 138 22 3

1 6 16 158 22 4

1 7 19 164 25 4

1 8 19 164 25 4


Untuk mendukung keberadaan sarana kesehatan di Kabupaten Kampar perlu di dukung oleh ketersedian tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Kualitas pelayanan publik sangat di tentukan oleh sistem dan tenaga kesehatan itu sendiri. Tenaga

|


kesehatan seringkali menghadapi kendala dalam hal jumlah, sebaran, mutu dan kualifikasi, sistem pengembangan karir, dan kesejahteraan. Permasalahan yang sering timbul dalam tananan mikro operasional memunculkan persepsi rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Melihat permasalahan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terus berupaya dalam meningkatkan jumlah tenaga kesehatan, baik medik, paramedik perawat, paramedik non perawat dan medik. Sedangkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Kampar, Pemerintah Daerah telah menempatkan tenaga medis, baik dokter umum, dokter gigi, bidan dan perawat. Hal ini di harapkan untuk mempermudah pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang jauh tinggal dari ibukota kabupaten, Bangkinang. Meskipun demikian, untuk berbagai kasus penyakit yang bersifat berat, sekarang ini masih di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang atau ke Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau, di Pekanbaru. Jika di lihat dari tahun ketahun jumlah tenaga medis pemerintah yang di tempatkan di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan, namun peningkatannya hanya beberapa orang saja. Pada tahun 2010, jumlah dokter umum yang di tempatkan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar berjumlah sebanyak 74 orang. Kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yang hanya sebanyak 69 orang. Begitu juga untuk dokter gigi, dimana pada tahun 2010 berjumlah sebanyak 40 orang, sedangkan pada tahun 2009 baru sebanyak 33 orang. Untuk melihat jumlah tenaga medis yang di tempatkan di kecamatan selama lima tahun terakhir, dapat di lihat pada table di bawah ini. Gambar 3 Jumlah Tenaga Medis, Bidan dan Perawat di Kecamatan Tahun 2006-2010



Permasalahan yang di hadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang terkait dengan pembangunan infrastruktur bidang kesehatan sekarang ini adalah banyaknya sarana kesehatan pemerintah yang mengalami kerusakan. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan kita semua, karena di khawatirkan keadaan ini justru berdampak pada kurang optimalnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Untuk itu kedepan, prioritas pembangunan terhadap sarana kesehatan ini perlu menjadi pertimbangan semua pihak, agar optimalisasi pemberian pelayanan kepada masyarakat bisa di wujudkan. Dari berbagai sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Kampar, Puskesmas Pembantu merupakan yang paling banyak mengalami kerusakan. Dari data yang ada, tahun 2010, ada sebanyak 9 unit Puskesmas Pembantu yang mengalami kerusakan, belum lagi rusak ringan ataupun rusak berat. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 5 Kondisi Sarana Kesehatan Pemerintah Menurut Jenis Tahun 2010 NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

KONDISI

SARANA KESEHATAN Puskesmas Perawatan Puskesmas Non Perawatan Puskesmas Pembatu Puskesmas Keliling Roda 4 Pusk. Keliling Perahu Motor Rumah Dokter

BAIK

RUSAK RINGAN

RUSAK BERAT

RUSAK

6 12 86 6 1 6

2 6 38 7 0 15

0 1 30 8 3 8

0 0 9 4 0 0


Masalah-Masalah Bidang Kesehatan 1.

Dinamika Internasional; Komitmen internasinal dalam upaya percepatan menurunkan kematian ibu yang menjadi indikator utama dalam Millenium Development Goals (MDGs)

2.

Dinamika Nasional; Dinamika nasional bidang kesehatan meliputi: (1) Prioritas utama dalam pembangunan sektor kesehatan yakni menurunkan kesakitan dan kematian ibu dan bayi, (2) Ketersediaan tenaga kesehatan yang ada dibandingkan dengan kebutuhan jumlah penduduk masih sangat jauh dari idealnya suatu pelayanan kesehatan. Akibatnya pelayanan kesehatan masyarakat oleh tenaga kesehatan menjadi tidak merata sehingga pelayanan kesehatan menjadi kurang optimal, (3) Sebaran dokter spesialis tidak merata pada kabupaten dan kota. Hanya 11,6% kota yang

mempunyai

rasio

Dokter

Spesialis

dengan

penduduk

yang

cukup

(6DSP/100.000 penduduk) (Ilyas, 2006), (4) Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,7 persen penduduk, yang sebagian besar di antaranya adalah pegawai negeri dan penduduk mampu. Belum optimalnya Pengembangan SistemJaminan Sosial Nasional (SJSN) 3.

Dinamika Lokal; (1) Peningkatan jumlah dan pemerataan sumber daya kesehatan sesuai kebutuhan; obat-obatan serta akses pelayanan kesehatan masyarakat (RSUD dan Puskesmas); perlu upaya percepatan menurunkan kematian ibu sesuai target MDGs, (2) Peningkatan jumlah (dengan mempertimbangan populasi dan luas wilayah) dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan sesuai kebutuhan; tenaga medis dan non-medis, (3) Kesanggupan pelayanan kesehatan dasar dalam

|


memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususunya bagi puskesmas yang berada di daerah terpencil. Selanjutnya juga tingkat pemanfaatan (utilisasi) dan fungsionalisasi pelayanan rujukan/RSUD (spesialistik) belum memenuhi target yang ideal, (4) Program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Isu-Isu Strategis Bidang Kesehatan 1.

Peningkatan jumlah (dengan mempertimbangan populasi dan luas wilayah) dan pemerataan sumber daya kesehatan sesuai kebutuhan; obat-obatan, tenaga medis dan non-medis serta akses pelayanan kesehatan masyarakat (RSUD dan Puskesmas);

2.

Optimalisasi sistem pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan meningkatkan integritas seluruh subsistem yang ada, memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan, mobilisasi sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat pemberdayaan masyarakat. Hal ini diupayakan untuk peningkatan kesanggupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususunya bagi puskesmas yang berada di daerah terpencil.

3.

Kebijakan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dan peningkatan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat.

4.

Perilaku masyarakat dan lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat belum menunjukkan peningkatan sesuai dengan yang diharapkan

5.

Belum tercapainya beberapa indikator kinerja bidang kesehatan seperti: a.

Rasio jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk.

b.

Pemerataan tenaga kesehatan di setiap kecamatan

c.

Rasio masyarakat yang ikut kepesertaan JPKM

d.

Masyarakat miskin yang tercover oleh JPK (Jamkesmas, Jamkesda)

e.

Pelayanan kesehatan promotif dan preventif

f.

Pelayanan Kesehatan pada neonatus, bayi dan anak balita

g.

Kinerja RSUD

IV.1.3. Lingkungan Hidup Peranan sumber daya alam dan lingkungan hidup sangat penting dalam pembangunan Kabupaten Kampar, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Sesuai dengan fungsinya tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan hidup perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang. Sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi, adanya kepentingan ekonomi yang berorientasi jangka pendek serta lonjakan jumlah penduduk akan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan sumber daya alam untuk bahan baku industri maupun konsumsi. Peningkatan kebutuhan tersebut dapat berakibat pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam, yang pada akhirnya akan menurunkan daya dukung dan fungsi dari lingkungan hidup serta kerusakan sumber daya alamnya. Akibat terjadinya degradasi


lingkungan hidup ini sudah mulai dirasakan, terutama timbulnya permasalahan dalam hal pemenuahan kebutuhan pangan, energi serta kebutuhan akan sumber daya air. Pembangunan bidang lingkungan hidup dilaksanakan untuk dapat mencegah dan mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan dan penurunan daya dukung lingkungan diantaranya diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, industrialisasi, pola kehidupan yang konsumtif, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia. Perkembangan sumber daya manusia dan besarnya potensi usaha bagi masyarakat di Kabupaten Kampar memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah ini, ini namun disisi lain juga menimbulkan permasalahan lingkungan bagi daerah dan masyarakat. Kondisi dan permasalahan pembangunan lingkungan hidup saat ini adalah persoalan tentang perubahan iklim global yang telah dialami seluruh daerah di Indonesia. Sebagai daerah tropis Kabupaten Kampar dikategorikan sebagai salah satu daerah yang rentan terhadap perubahan iklim, karena dampak perubahan iklim menjadi ancaman yang cukup serius bagi lingkungan. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan permukaan air, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan. Dampak perubahan iklim global pada akhirnya akan berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan sumber daya air, ketahanan pangan dan energi yang jika tidak diantisipasi akan memperburuk kinerja pembangunan khusunya sektor sumberdaya alam. Tabel 6 Tingkat Capaian Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2008-2010 Kabupaten Kampar NO 1 2 3 4



2008

Penanganan Sampah Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan

88.13 100.00 33.45 100.00

2009 86.02 100.00 40.24 0.00

2010 86.02 100.00 0.73 0.00

Sumber : LPPD Kab. Kampar Tahun 2008, 2009, 2010

Berdasarkan data diatas dapat digambarkan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup mulai tahun 2008 s/d 2010, sebagai berikut : 1.

Penanganan sampah pada tahun 2010 mengalami penurunan 2,11% dibanding tahun 2008, pada tahun 2010 volume produksi sampah di Kabupaten Kampar mencapai 29.880 M3 namun valume sampah yang ditangani 25.709 M3. Kondisi ini dapat disebabkan

akibat

tidak

sebandingnya

jumlah

sarana

kebersihan

dengan

pertumbuhan penduduk / rumah tangga yang semakin pesat. 2.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal 100%, artinya dari seluruh perusahaan yang wajib AMDAL, seluruhnya telah dilakukan pengawasan.

3.

Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk dengan capaian 0,73%.

4.

Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2010 tidak ada.

|


Masalah-Masalah Lingkungan Hidup: 1.

Kurang disiplinnya penerapan tat ruang, seperti pelepasan kawasan hutan untuk pembukaan lahan perkebunan, serta sulitnya penerapan RTRW secara konsekuen karena adanya kepentingan-kepentingan sektor tertentu.

2.

Dominan egosektoral dalam perencanaan pembangunan, sehingga koordinasi dalam pemberian izin sering mengutamakan kepentingan ekonomi semata dan melalaikan faktor lingkungan hidup.

3.

Lemahnya penegakan hukum bagi pelanggaran pembakar hutan dan lahan terhadap pengusaha dan masyarakat, serta bagi pelaku penebangan liar pada hutan lindung, dan pembukaan lahan tidak terkendali disepanjang DAS Kampar.

4.

Lemahnya pengetahuan masyarakat atas larangan membuka hutan dan lahan dengan sistem tanpa bakar dan lemahnya kepatuhan perusahaan dalam menjalankan arahan pengelolaan, terutama kaitannya dengan pengendalian kebakaran di area izin lokasi.

5.

Lemahnya sistem manajemen pengendalian hutan dan lahan.

6.

Belum adanya rencana dini untuk mengatasi banjir baik program pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca banjir.

7.

Belum adanya informasi yang jelas akan daerah-daerah rawan banjir.

8.

Belum adanya perencanaan yang matang dalam upaya pengendalian pendangkalan DAS Kampar, serta lemahnya koordinasi antara instansi terkait di Kabupaten Kampar dalam pengelolaan, penyelamatan dan pengendalian pencemaran DAS Kampar.

9.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pemeliharaan tepian sungai Kampar sehingga menimbulkan laju abrasi disepanjang tepian sungai.

10. Masih banyaknya perusahaan yang belum mematuhi peraturan yang berlaku dalam pengelolaan lingkungan serta komitmen membuat dan menjalankan arahan pengelolaan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen AMDAL maupun UKL/UPL. 11. Belum adanya sistem pengelolaan limbah domestik untuk kota-kota di sepanjang DAS Kampar. 12. Sulitnya merubah budaya masyarakat dalam pemanfaatan sungai Kampar sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangga dan tinja. 13. Sulitnya membatasi migrasi penduduk dari daerah lain sehingga menimbulkan konflik perebutan lahan semakin tinggi. 14. Sulitnya koordinasi antara instansi dan antara daerah (Provinsi Sumatra Barat) dalam pengelolaan kawasan TNBT. 15. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelamatan kawasan TNBT dan lemahnya penegakan hukum ilegal logging didalam kawasan TNBT. 16. Terbatasnya personil dan dana dalam mengawasi kawasan TNBT dan belum optimalnya pemanfaatan kawasan TNBT sesuai zonasi yang ditetapkan. Isu-Isu Strategis Bidang Lingkungan Hidup: 1.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah

2.

Tingginya kerusakan perairan anak sungai dan danau di wilayah Kabupaten Kampar


3.

Masih

rendahnya

partisipasi

perusahaan/pelaku

industri

dan

bisnis

dalam

pengelolaan lingkungan hidup 4.

Tingginya konversi hutan menjadi areal perkebunan sehingga menyebabkan terjadinya penurunan atau degradasi plasma nutfah.

5.

Belum tersedianya data yang akurat berkenaan dampak perubahan iklim di tingkat Kabupaten Kampar.

IV.1.4. Pekerjaan Umum Bidang sarana dan prasarana memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa, terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi diantara kelompok masyarakat, serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah. Sejalan dengan proses pembaharuan diberbagai bidang pembangunan, telah dilaksanakan perubahan mendasar dalam hal pola dan pembangunan bidang sarana dan prasarana. Dari sisi kerangka kebijakan dan kerangka regulasi, beberapa

peraturan

perundang-undangan

telah

dilakukan

reformasi yang

menyeluruh dalam penyediaan sarana dan prasarana, baik pada tatanan sektoral maupun lintas-sektor. Upaya-upaya yang telah dilakukan, antara lain : pertama, perubahan peran pemerintah menjadi fasilitator atau enabler, melalui pemberian bimbingan teknis dan nonteknis secara terus-menerus kepada masyarakat untuk dapat merencanakan, membangun dan mengelola sendiri sarana dan prasarana. Kedua, penakanan pada keberlanjutan (sustainability) pelayanan melalui investasi sarana dan prasarana yang efisien dan efektif agar dapat memberikan manfaat dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, penerapan pendekatan tanggap kebutuhan (demand responsive approach) dengan lebih meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan sistem yang dibangun, pola pendanaan, maupun tata cara pengelolaannya. Panjang jalan di Kabupaten Kampar sampai akhir Tahun 2010 yaitu 2.616,50 Km, yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 182,29 Km, jalan provinsi sepanjang 405,86 Km dan jalan kabupaten sepanjang 2.028,35 Km. Panjang jalan ini cendrung mengalami perubahan setiap tahun, baik jalan nasional, provinsi maupun jalan kabupaten. Perubahan ini disebabkan adanya perubahan status, dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, dan jalan provinsi menjadi jalan nasional. Untuk melihat panjang jalan nasional, provinsi dan kaupaten di Kabupaten Kampar berdasarkan status dari Tahun 2006 – 2010, dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Tabel 7 Panjang Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Berdasarkan Status Tahun 2006-2010 NO 1 2 3

URAIAN JALAN NASIONAL JALAN PROVINSI JALAN KABUPATEN Total

PANJANG (KM) 2006

2007

2008

2009

2010

94,50 242,42 2.491,38 2.828,30

94,50 242,42 1.979,31 2.316,23

94,50 242,42 2.003,01 2.339,93

182,29 405,86 2.019,60 2.607,75

182,29 405,86 2.028,35 2.616,50

Sumber : Dinas Bina Marga & Pengairan Kabupaten Kampar 2010

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap peningkatan infrastruktur jalan kabupaten, baik dari segi pembangunan, peningkatan

|


maupun pemeliharaannya. Hingga tahun 2010, dari 2.028,35 Km panjang jalan kabupaten, baru sepanjang 925.56 Km atau 45.63 persen dalam kondisi jalan aspal. Ini berarti, masih banyak tugas Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan infrastruktur jalan kabupaten di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Untuk lebih jelasnya, dapat di lihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 8 Daftar Jalan Menurut Jenis Permukaan Per Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Kampar NO.

KECAMATAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Kampar Kiri Kampar Kiri Hulu Kampar Kiri Hilir Kampar Kr. Tengah Gunung Sahilan XIII Koto Kampar Bangkinang Barat Salo Tapung Tapung Hulu Tapung Hilir Bangkinang Bangk. Seberang Kampar Kampar Timur Rumbio Jaya Kampar Utara Tambang Kampar Hulu Perhentian Raja Jumlah (%)

ASPAL

KERIKIL

TANAH

JUMLAH

43.10 25.10 22.70 21.40 20.10 132.90 60.00 36.95 79.10 27.50 45.90 70.51 68.15 71.35 12.55 17.30 28.60 52.20 75.35 14.80 925.56 45.63

22.90 81.50 53.70 39.40 37.20 10.90 24.70 9.10 71.90 66.80 50.10 4.50 40.47 20.40 57.85 56.50 34.70 65.67 81.75 19.30 849.34 41.87

13.10 29.80 5.50 11.90 13.70 8.60 5.70 42.00 24.70 15.10 11.70 1.70 5.75 7.30 4.50 9.20 18.50 15.90 4.40 4.40 253.45 12.50

79.10 136.40 81.90 72.70 71.00 152.40 90.40 88.05 175.70 109.40 107.70 76.71 114.37 99.05 74.90 83.00 81.80 133.77 161.50 38.50 2.028,35 100


Selama rentang lima tahun terakhir (2006-2010) Pemerintah Daerah terus berupaya dalam pembangunan jalan kabupaten, hal ini terlihat dari tahun ke tahun, panjang jalan kabupaten terus mengalami peningkatan. Meskipun demikian, belum semua jalan kabupaten tersebut di lakukan pengaspalan. Masih ada beberapa jalan dengan permukaan tanah maupun kerikil yang perlu di lakukan pengaspalan dengan segera untuk memperlancar arus barang dan jasa ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Untuk melihat panjang jalan berdasarkan permukaan jalan di Kabupaten Kampar dari tahun 2006 – 2010, dapat di lihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 9 Panjang Jalan Berdasarkan Permukaan Jalan dari Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar NO

JENIS PERMUKAAN

1 2 3

ASPAL KERIKIL TANAH Total

TAHUN 2006

2007

2008

2009

2010

729,26 742,54 291,16 1.962,96

778,34 919,24 281,73 1.979,31

835,00 884,95 282,18 2.003,01

876,00 938,48 204,69 2.019,60

925,56 849,34 253,45 2.028,35


Masalah-Masalah Bidang Pekerjaan Umum Permasalahan dibidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut: 1.

Kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, pelayanan air minum, dan penyehatan lingkungan, menagalami penurunan baik kuantitas maupun


kualitasnya. Hal ini disebabkan minimnya biaya perawatan, biaya operasional yang makin meningkat, dan sangat terbatasnya investasi baru. 2.

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa belum optimal dilaksanakan sesuia dengan kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan.

3.

Menurunya kualitas air baku karena perkembangan penduduk, industri terutama agroindustri, pembuangan limbah rumah tangga, pasar, kota, ke sungai dan anak sungai, dan pengurangan debit air pada musim kemarau.

4.

Belum memiliki prasarana dan sarana hidrologi/hidrometer sehingga data sumber daya air masih sangat terbatas.

5.

Tingginya tingkat abrasi pantai/tebing sungai dapat menimbulkan kelongsoran tebing sungai pada kawasan pemukiman penduduk dan aktivitas perekonomian.

6.

Terbatasnya pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dari Pemerintah Kabupaten, sehingga kemampuan sumber daya manusia P3A masih rendah dalam pengelolaan irigasi rawa.

Isu-Isu Strategis Bidang Pekerjaan Umum: 1.

Masih banyak wilayah yang belum tersentuh oleh prasarana jalan, sehingga masih banyak daerah/desa-desa yang tersolir atau terpencil, dengan kondisi jalan tanah dan jalan kerikil yang rusak dan rusak berat, topografi daerah yang berawa.

2.

Masih diperlukannya pembangunan, peningkatan maupun rehabilitasi terhadapa kondisi jaringan irigasi yang sudah dibangun mengingat tingkat kerusakan akibat pendangkalan, bencana banjir dan sedimentasi cukup tinggi setiap tahunnya.

IV.1.5. Penataan Ruang Penyelenggara penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sehingga dapat mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Selain itu, penataan ruang juga harus berbasis mitigasi bencana sebagai upaya dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan hidup dengan pengaturan zonasi yang baik. Pemanfaatan ruang wilayah yang tidak didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah seringkali menimbulkan permasalahan pembangunan. Permasalahan tersebut timbul disebabkan oleh banyakk faktor. Kekurangan konsistenan dan kurang tegasnya penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang seringkali sebagai faktor utama timbulnya permasalahan penataan ruang. Dampak lebih jauh yang dirasakan masyarakat adalah terjadinya degradasi lingkungan yang semakin cepat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tata ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna dan berhasil guna, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

|


Pengembangan wilayah di daerah Kabupaten Kampar masih menghadapi berbagai pemasalahan antara lain terjadinya kesenjangan antar wilayah yang disebabkan perbedaan potensial wilayah yang dimiliki dan belum optimalnya kebijaksanaan untuk pemerataan pembangunan antar wilayah tertentu. Dalam hal penataan ruang, masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain seringnya terjadi konflik ruang antara perusahaan dengan masyarakat tempatan, akibat kesenjangan sosial dan tidak adanya kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, serta kurang sinkronnya dengan perencanaan tata ruang kabupaten/kota yang ada. Di samping itu permasalahan ruang yang terjadi di Kabupaten Kampar adalah kurang dipatuhi dan tingginya intensitas pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wliayah (RTRW) oleh karena belum optimalnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang serta belum ditetapkannya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran RTRW yang telah ditetapkan tersebut. Pelanggaran terhadap RTRW berimplikasi luas, terutama terhadap lingkungan hidup yang tingkat kerusakannya semakin hari semakin tinggi. Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan urusan Penataan Ruang mulai tahun 2008 s/d 2010 adalah sebagai berikut: Tabel 10 Tingkat Capaian penyelenggaraan Urusan Tata Ruang Tahun 2008-2010 Kabupaten Kampar NO


1

Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB


2009

2010

0.00

30.00

30.00

KET

Sumber : LPPD Kab. Kampar Tahun 2008, 2009 dan 2010

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/ HGB pada tahun 2010 meningkat 30% dibanding tahun 2008. Pada tahun 2010 dari 369.197,26 Ha luas wilayah ber HPL/ HGB, seluas 110,786,21 Ha merupakan luas ruang terbuka hijau (30%). Masalah-Masalah Bidang Penataan Ruang: 1. 2.

3.

Kekurangan konsistenan dan kurang tegasnya penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang seringkali sebagai faktor utama timbulnya permasalahan penataan ruang. terjadinya kesenjangan antar wilayah yang disebabkan perbedaan potensial wilayah yang dimiliki dan belum optimalnya kebijaksanaan untuk pemerataan pembangunan antar wilayah tertentu. kurang dipatuhi dan tingginya intensitas pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wliayah (RTRW) oleh karena belum optimalnya upaya pengendalian pemanfaatan ruang serta belum ditetapkannya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran RTRW yang telah ditetapkan tersebut.

Isu-isu Strategis Bidang Penataan Ruang: 1. 2.

Diperlukan pengaturan tata ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna dan berhasil guna, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kurang sinkronnya dengan perencanaan tata ruang kabupaten/kota yang ada.


IV.1.6. Perencanaan Pembangunan Pada hakekatnya perencanaan merupakan suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. Dengan demikian perencanaan memiliki tiga unsur utama, yaitu berhubungan dengan masa depan, mendesain seperangkat kegiatan secara sistematis, dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Tahapan proses perencanaan itu dapat dibagi atas tiga tahap, yaitu pertama penyusunan perencanaan untuk dilaksanakan pada masa mendatang, kedua melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan yang sedang berjalan dan ketiga melakukan evaluasi untuk bahan masukan dalam perencanaan selanjutnya. Kendala

dan

tantangan

yang

menjadi

permasalahan

pokok

dalam

perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang dialami Kabupaten Kampar terutama belum lengkapnya dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah, ini disebabkan perubahan kebijakan dan peraturan yang relative dinamis dari pemerintah sehingga kebijakan dan peraturan yang dibuat pemerintah daerah selalu mengalami perubahan, masih dirasakan masih sulitnya pelaksanaan koordinasi yang baik antar dinas/instansi/unit kerja dan antara tingkat pemerintah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan lainnya adalah belum terintegrasinya dengan baik pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah antar dinas/instansi/unit kerja, sektor, wilayah dan sumber dana serta belum tersedianya sumber data yang lengkap dan akurat yang dapat dipedomani dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tabel 11 Tingkat Capaian Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2008-2010 Kabupaten Kampar NO


1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan RKPD Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

2 3 4


2009

2010

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

70.00

87.50

87.50

KET

Sumber : LPPD Kab Kampar Tahun 2008, 2009 dan 2010

Berdasarkan tabel diatas, adapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan perda dengan capaian kinerja ada. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2007.

2.

Ketersediaan dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda dengan capaian kinerja ada. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2007.

3.

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan RKPD dengan nilai capaian ada. Peraturan Bupati Kampar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2007; Peraturan

|


Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2008; Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2009; Peraturan Bupati Kampar Nomor 24 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2010; Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2011. 4.

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD dengan nilai capaian pada tahun 2010 yaitu 87,50%, dimana dari 16 jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun 2010, hanya 14 program yang diakomodir dalam RKPD.

Masalah-Masalah Bidang Perencanaan Pembangunan: 1.

Belum lengkapnya dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah, ini disebabkan perubahan kebijakan dan peraturan yang relative dinamis dari pemerintah sehingga kebijakan dan peraturan yang dibuat pemerintah daerah selalu mengalami perubahan

2.

Masih

dirasakan

masih

sulitnya

pelaksanaan

koordinasi

yang

baik

antar

dinas/instansi/unit kerja dan antara tingkat pemerintah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. 3.

Adalah belum terintegrasinya dengan baik pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah antar dinas/instansi/unit kerja

4.

Belum tersedianya sumber data yang lengkap dan akurat yang dapat dipedomani dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Isu-isu Strategis Bidang Perencanaan Pembangunan: 1.

Melakukan penyusunan perencanaan untuk dilaksanakan pada masa mendatang.

2.

Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan yang sedang berjalan.

3.

Melakukan evaluasi untuk bahan masukan dalam perencanaan selanjutnya.

IV.1.7. Perumahan Rakyat Dalam rangka pemenuhan hak dasar untuk tempat tinggal dan lingkungan yang layak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28H, pemerintah telah memfasilitasi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah serta memberikan dukungan penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman, seperti air minum, air limbah, persampahan dan drainase. Kriteria kawasan permukiman yang ditetapkan di Kabupaten Kampar adalah; berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan, memiliki kelengkapan prasarana dan utilitas pendukung. Untuk kawasan permukiman yang terletak pada kawasan perkotaan mempunyai kegiatan bukan pertanian, sedangkan kawasan permukiman perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian. Berdasarkan tata ruang, kawasan permukiman, di


Kabupaten Kampar dari Kawasan permukiman perkotaan, yang meliputi Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan permukiman perdesaan meliputi wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Salah satu upaya nyata Pemerintah Daerah dalam membantu masyarakat miskin di Kabupaten

Kampar

adalah

melalui

pembangunan

Rumah

Sederhana

Layak

Huni.

Pembangunan Rumah Sederhana layak Huni dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang kondisi rumah tempat tinggalnya sangat memprihatinkan, sementara mereka sendiri tidak mampu untuk melakukan perbaikan. Program ini sendiri mulai dilaksanakan di Kabupaten Kampar pada tahun 2007, sedangkan Provinsi Riau lebih awal melakukannya, yaitu pada tahun 2006. Selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sudah membangun sebanyak 800 unit Rumah Sederhana Layak Huni yang tersebar pada masing-masing kecamatan. Pembangunan rumah ini di biayai dari anggaran APBD Kabupaten Kampar, dimana setiap tahunnya jumlah rumah yang di bangun sebanyak 200 unit. Pada awal pelaksanaan program ini, Kecamatan XIII Koto Kampar mendapat bantuan pembangunan RSLH paling banyak, yaitu sebanyak 30 unit. Untuk Tahun 2008, bantuan paling besar di berikan kepada Kecamatan Kampar Hulu, yaitu 27 unit rumah. Sedangkan pada tahun 2009, giliran Kampar Kiri Hulu yang menerima bantuan RSLH paling besar, yaitu sebanyak 46 unit rumah. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 12 Jumlah Rumah Sederhana Layak Huni Menurut Kecamatan dari Tahun 2007-2010 NO.

KECAMATAN

1. Kampar Kiri 2. Kampar Kiri Hulu 3. Kampar Kiri Hilir 4. Kampar Kiri Tengah 5. Gunung Sahilan 6. XIII Koto Kampar 7. Bangkinang Barat 8. Salo 9. Tapung 10. Tapung Hulu 11. Tapung Hilir 12. Bangkinang 13. Bangkinang Seberang 14. Kampar 15. Kampar Timur 16. Rumbio Jaya 17. Kampar Utara 18. Tambang 19. Kampar Hulu 20. Perhentian Raja Total

TAHUN 2007

2008

2009

2010

8 20 30 23 5 9 19 10 15 27 10 18 6 200

8 35 20 4 8 20 3 10 8 8 5 24 16 27 4 200

8 46 28 11 14 4 4 8 11 31 11 4 8 8 4 200

25 15 8 4 19 7 4 6 8 6 8 15 25 18 3 8 11 6 4 200

JUMLAH 49 116 8 4 97 45 31 10 28 19 38 46 79 37 12 59 45 59 18 800

Sumber : Dinas Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Kampar, 2010

|


Dari tabel diatas terlihat bahwa selama empat tahun pelaksanaan pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni di Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri Hulu merupakan kecamatan yang paling banyak menerima bantuan, yaitu sebanyak 116 unit. Sementara itu, Kecamatan Kampar Kiri Hilir hingga saat ini belum satupun mendapat bantuan pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni. Kecamatan lain yang juga mendapat bantuan pembangunan RSLH cukup sedikit yaitu Kecamatan Gunung Sahilan. Hingga saat ini, baru 4 unit RSLH yang sudah di bangun di kecamatan tersebut, itupun baru di bangun pada tahun 2010. Selama empat tahun pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni di Kabupaten Kampar, Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Kampar

telah

mengeluarkan

dana

sebesar

Rp.

18.509.690.000,

untuk

pembangunan sebanyak 800 unit rumah. Alokasi anggaran unruk pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni ini cendrung mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali periode 2007-2008 yang mengalami penurunan. Peningkatan ini membuktikan keseriusan Pemerintah Daerah dalam membantu masyakat miskin yang ada di Kabupaten Kampar. Untuk melihat besaran anggaran yang dialokasikan Pemerintah Daerah melalui APBD Kabupaten Kampar dalam pembangunan Rumah Sedehana Layak Huni, dapat di lihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 13 Jumlah Dana Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Menurut Kecamatan Tahun 20072010 Kabupaten Kampar NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

KECAMATAN Kampar Kiri Kampar Kiri Hulu Kampar Kiri Hilir Kpr. Kiri Tengah Gunung Sahilan XIII Koto Kampar Bangkinang Barat Salo Tapung Tapung Hulu Tapung Hilir Bangkinang Bangk. Seberang Kampar Kampar Timur Rumbio Jaya Kampar Utara Tambang Kampar Hulu Perhentian Raja

Total

JUMLAH DANA (RP .000) 2007

2008

2009

2010

224.772 561.930 842.895 646.219,5 140.482,5 252.868,5 533.833,5 280.965 421.447,5 758.605,5 280.965 505.737 168.579

239.200 1.046.500 598.000 119.600 239.200 598.000 89.700 99.000 239.200 239.200 149.500 717.600 476.400 807.300 119.600

229.280 1.318.360 802.480 315.260 401.240 116.640 114.640 229.280 315.250 888.460 315.260 114.640 229.280 229.280 114.640

752.500 451.500 240.800 20.400 571.900 210.700 120.400 180.600 240.800 180.600 240.800 451.500 752.500 581.800 90.300 240.800 331.100 180.600 120.400

5.619.300

978.000

5.731.990

6.180.400

Sumber : Dinas Cipta Karya & Tata Ruang Kabupaten Kampar, 2010

Salah satu program Pemerintah Daerah dalam rangka membantu rakyat miskin yang manfaatnya langsung bisa di rasakan adalah pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni. Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni yang di tujukan kepada masyarakat kurang mampu sudah banyak membantu pola hidup masyarakat miskin itu sendiri. Dari rumah yang dahulunya kurang baik dari segi kesehatan, sekarang dengan adanya bantuan pembangunan


rumah dari Pemerintah Daerah, mereka sudah bisa hidup layak seperti masyarakat yang mampu pada umumnya. Tinggal sekarang bagaimana mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa memikirkan kondisi perumahan mereka, karena sudah mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni akan terus dilanjutkan untuk beberapa tahun mendatang. Hal ini bisa di mengerti, meskipun sudah banyak rumah yang di bangun, namun sampai saat ini masih banyak penduduk miskin yang mendapat bantuan perumahan, dimana kondisi rumah yang mereka tempati sangat memprihatinkan. Disamping itu, Pemerintah Daerah harusnya lebih selektif dalam memberikan bantuan perumahan kepada masyarakat miskin. Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni termasuk ke dalam Program K21 (Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur) yang merupakan Agenda Utama Provinsi Riau. Untuk itulah, selain di bangun memalui dana APBD Kabupaten Kampar, Rumah Sederhana Layak Huni juga di bangun melaui APBD Provinsi Riau melalui Sharing Program, dimana jumlahnya bervariasi setiap tahunnya. Untuk melihat Sharing Program pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni antara Kabupaten Kampar dengan Provinsi Riau, dapat di lihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 14 Sharing Program Rumah Sederhana Layak Huni Antara Kabupaten Kampar dengan Provinsi Riau Tahun 2006-2010 NO.

TAHUN

1 2 3 4 5

2006 2007 2008 2009 2010

JUMLAH UNIT KAB. KAMPAR

PROVINSI RIAU

120 200 200 200 200

85 150 50 60


Pembangunan perumahan dam permukiman senantiasa mengikuti tuntutan pertambahan penduduk dan kegiatan sosial masyarakat. Masyarakat dan swasta harus didorong untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan perumahan dan permukiman ini.dalam rangka itu maka sangat diharapkan peranan sektor swasta untuk mengambil bagian dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Dilain pihak pemerintah daerah harus memberikan kemudahan perizinan percadangan areal yang pasti, serta bantuan fasilitas prasarana dasar di daerah permukiman sehingga dapat menurunkan biaya pembangunan perumahan dan permukiman yang akan dilaksanakan oleh pengembang swasta. Masalah-Masalah Bidang Perumahan Rakyat: Berdasarkan kondisi diatas permasalahan bidang urusan perumahan rakyat di Kabupaten Kampar adalah: 1.

Masih banyaknya perumahan penduduk yang belum memenuhi syarat rumah sehat/rumah layak huni.

|


2.

Permukiman penduduk yang terpencar-pencar (jaraknya berjauhan), sehingga menyebabkan sulit dalam pembinaa dan tata fisik desa tidak teratur, kurangnya infrastruktur fasilitas desa, seperti jalan desa, parit/saluran air, dan sebagainya.

3.

Masih besarnya jumlah lingkungan permukiman kumuh pada kawasan perkotaan, perdesaan maupun kawasan lainnya.

4.

Dari aspek pengembangan lingkungan perumahan dan permukinan yang layak, bersih, sehat dan aman, belum sepenuhnya didukung pembangunan prasarana dan penyediaan air bersih, penerangan, fasilitas sosial dan tempat ibadah, tempat pembuangan limbah yang layak serta fasilitas ekonomi dan transportasi.

5.

Rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan persampahan, dan drainase). Secara umum, faktor-faktor yang diidentifikasi menyebabkan terjadinya kondisi ini antara lain: belum memadainya perangkat peraturan, terbatasnya penyedia layanan yang kredibel dan profesional. Belum optimalnya sistem perencanaan, serta terbatasnya pendanaan.

Isu-isu Strategis Bidang Perumahan Rakyat: 1.

Masih kurangnya perumahan layak huni atau pada kualitas perumahan yang tidak memenuhi standar kesehatan.

2.

Sistem pembuangan limbah rumah tangga (MCK) masih banyak yang belum memenuhi standar kesehatan.

IV.1.8. Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan terhadap generasi muda dalam meningkatkan semangat dan rasa kebangsaan harus dilakukan. Pengembangan kepemudaan dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan dan kekuatan fisik, daya nalar, keterampilan kerja, kreativitas, kecerdasan, kemandirian

berwiraswasta,

dan

peningkatan

kemampuan

dalam

memanfaatkan,

membangkitkan dan menguasai IPTEK. Pengembangan ini berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pemuda sebagai insan pelopor dan penggerak pembangunan, serta sebagai sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan. Kegiatan olahraga juga merupakan salah satu bentuk dari pendidikan. Pendidikan jasmani merupakan rangkaian dari aktivitas jasmani, bermain dan berolah raga, untuk membangun peserta didik yang sehat dan kuat sehingga dapat menghasilkan prestasi akademik yang tinggi. Selain itu pendidik jasmani yang dilakukan sejak dini merupakan awal pengembangan prestasi olahraga. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pembinaan pendidikan jasmani, baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah yang harus dilakukan sejak usia muda. Tabel 15 Tingkat Capaian Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan & Olahraga Tahun 2008-2010 Kabupaten Kampar NO 1 2

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA Gelanggang / Balai Remaja (selain milik swasta) Lapangan Olahraga


2009

2010

0.0004 0.11

0.01 1.74

0.01 1.412

Sumber : LPPD Kab. Kampar Tahun 2008,2009 dan 2010


KET

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Persentase nilai capaian kinerja Gelangggang / Balai remaja (selain milik swasta) pada tahun 2010 meningkat 0,0096 per 1000 penduduk dibanding tahun 2008. Dari 787.589 jumlah penduduk Kabupaten Kampar, hanya tersedia 6 gelangggang/balai remaja.

2.

Persentase nilai capaian kinerja lapangan olahraga pada tahun 2010 meningkat 1,3 per 1000 penduduk dibanding tahun 2008. Pada tahun 2010, Jumlah lapangan olahraga yang tersedia di Kabupaten Kampar sebanyak 1.112 lapangan olahraga.

Masalah-Masalah Bidang Kepemudaan dan Olahraga: 1.

Masih rendahnya akses dan kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan;

2.

Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda;

3.

Belum serasinya kebijakan kepemudaan tingkat nasional dan daerah;

4.

Rendahnya kemampuan kewirausahaan di kalangan pemuda;

5.

Maraknya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti kriminalitas, premanisme, narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), dan HIV/AIDS;

6.

Lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan (stakeholder) olah-raga baik di tingkat nasional dan daerah;

7.

Rendahnya kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan tenaga keolahragaan;

8.

Lemahnya kelembagaan dan manajemen pembinaan olahraga;

9.

Belum standarnya sarana dan prasarana olahraga di klub, sekolah, dan perguruan tinggi;

10. Lemahnya pola kemitraan dalam pembangunan olahraga; 11. Rendahnya penghargaan dan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan Isu-isu Strategis Bidang Kepemudaan dan Olahraga: 1.

Meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat nasional dan daerah, untuk mengembangkan

sistem

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pengendalian

pembangunan kepemudaan; 2.

Meningkatkan prestasi olahraga pelajar, mahasiswa, dan masyarakat di tingkat nasional dan daerah;

3.

Penyelenggaraan

kompetisi

olahraga

secara

teratur,

berjenjang,

dan

berkesinambungan bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat; 4.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia olahraga, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat, di tingkat nasional maupun di daerah;

5.

Meningkatkan peran dunia usaha, lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga di provinsi dan kabupaten, baik untuk olahraga pelajar, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, maupun industri olahraga

6.

Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang di Kabupaten Kampar secara berkelanjutan sebagai bagian dalam penyusunan program pembangunan pada pemuda dan olah raga.

|


7.

Berbagai kegiatan terkait penghargaan terhadap atlit berprestasi agar lebih ditingkatkan untuk menggalakkan perkembangan aktifitas pemuda dan olahraga yang lebih baik di masa yang akan datang.

8.

Terintegrasi dan bersinerginya bidang pemuda dan olahraga dengan bidang lainnya seperti pendidikan dan pariwisata

IV.1.9. Penanaman Modal Pembangunan penanaman modal (investasi) diarahkan pada peningkatan kemampuan dalam melaksanakan

fungsi

dan

peran

serta

dunia

usaha

dalam

perekonomian.

Dalam

pembangunan investasi di Kabupaten Kampar diarahkan untuk tumbuh menjadi kegiatan usaha yang mampu sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemerataan pembangunan daerah dengan hasilhasilnya,

serta

memperluas

kesempatan

kerja

dan

berusaha

menuju

terwujudnya

perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri. Untuk itu maka sasaran pembangunan penanaman modal yang telah tercapai adalah terciptanya iklim investasi yang nyaman untuk meningkatkan investasi, meningkatnya potensi sumberdaya sarana dan prasarana daerah, meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap keuangan daerah. Tabel 16 Jumlah Investasi 2009-2011 (Miliar Rupiah) Kabupaten Kampar SEKTOR Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan Peternakan Kehutanan Perikanan Pertambangan Industri Listrik Bangunan Perdangan Pengangkutan Bank dan Keuangan Jasa Jumlah Pemerintah Kab. Kampar Masyarakat

2009 4.838,77 219,39 3.346,79 126,78 1.095,06 50,75 142,04 1.135,73 8,71 164,89 540,71 183,06 103,85 228,50 7.346,26 1.623,04 5.723,22

2010 5.836,47 241,33 4.183,49 147,70 1.204,57 59,38 164,05 1.323,12 9,88 178,01 625,87 219,67 124,61 262,78 8.744,46 1.774,28 6.970,18

2011 7.209,91 277,52 5.333,95 173,55 1.355,27 69,62 190,71 1.551,36 11,26 193,58 727,57 269,10 152,65 304,82 10.610,96 1.988,30 8.622,66

Sumber: Diproyeksi dari APBD Kabupaten Kampar, BPI Provinsi Riau, BPI Kab. Kampar, Laporan BI Tahun 2003-2007

Pada Tahun 2011, distribusi pendapatan menurut kelompok masyarakat terjadi sedikit perubahan dimana masyarakat yang berpenghasilan rendah mendapat bagian sedikit lebih rendah dari Tahun 2007. Hal ini disebabkan peranan investasi masyarakat atau swasta dalam kurun waktu 2007-2011 meningkat lebih tinggi. Keadaan ini menggambarkan bahwa Kabupaten Kampar mempunyai potensi sumberdaya alam yang dalam kurun waktu tersebut sudah dieksploitasi. Di samping itu peranan investasi Pemerintah Kabupaten Kampar walaupun meningkat tetapi peningkatannya lebih rendah dari peningkatan investasi oleh


masyarakat atau swasta. Pada Tahun 2007 dari jumlah investasi sebesar Rp 5.139,30 miliar, peranan Pemerintah Kabupaten Kampar hanya sebesar Rp 1.446,16 miliar atau 28,13 % dan peranan masyarakat Rp 3.693,14 miliar atau 71,87%. Pada Tahun 2011 jumlah investasi diperkirakan sebesar Rp 10.610,96 miliar, dari Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp 1.988,14 miliar atau 18,74 %, dan masyarakat Rp 8.622,66 miliar atau 81,26 %. Adapun peningkatan investasi Pemerintah Kabupaten Kampar antara Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 meningkat rata-rata 8,29%, tetapi peningkatan investasi masyarakat dalam kurun waktu yang sama jauh lebih besar yaitu sebesar 23,36%, sehingga peranan investasi Pemerintah Kabupaten Kampar kelihatannya menurun secara relatif, walaupun dalam nilai Rupiah sebenarnya meningkat. Masalah-Masalah Bidang Penanaman Modal: 1.

Ketidak-pastian kebijakan ekonomi dan peraturan serta ketidakstabilan ekonomii makro;

2.

Korupsi, baik oleh aparat pusat maupun daerah;

3.

Peraturan ketenagakerjaan, yang lebih menjadi masalah dibandingkan masalah kualitas tenaga kerja;

4.

Biaya keuangan (financing), lebih menjadi masalah dibandingkan masalah akses

5.

Pajak tinggi, lebih menjadi masalah dibandingkan administrasi pajak dan pabean

6.

Kepemerintahan dan kelembagaan termasuk kejelasan dan efektifitas peraturan, perpajakan, sistim hukum, sektor keuangan, fleksibilitas pasar tenaga kerja dan keberadaan tenaga kerja yang terdidik dan trampil.

7.

Infrastruktur: mencakup jalan, jembatan dan pelabuhan (sarana transportasi), telekomunikasi, listrik, dan air.

Isu-isu Strategis Bidang Penanaman Modal: 1.

Perlunya pebaikan administrasi public terutama yang berkaitan dengan investasi misalnya lama waktu pengurusan, biaya, konsistensi, insentif dan disinsentif.

2.

Memberikan kesadaran tentang wajibnya harta halal serta melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan perbaikan insentif pegawai serta pelaksanaan sanksi berat.

3.

Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui perbaikan struktur dan kualitas pendidikan, pelatihan dan workshop

4.

Menghapuskan pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.

5.

Memberikan insentif pajak bagi investasi yang memberikan nilai tambah yang lebih tingi dan memberikan disinsentif pada investasi yang mencreate polusi dan limbah yang besar.

6.

Menyusun aturan yang dilekngkapi SOP dan CoC yang jelas dan konsisten pada semua bidang pengurusan.

7.

Peningkatan dan perbaikan kapasitas dan kualitas serta ketersediaan infrastruktur terutama yang menuju akses kawasan industri dan sumber bahan baku

|


IV.1.10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) merupakan upaya strategis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena KUMKM merupakan bagian terbesar dari aktivitas masyarakat Kabupaten Kampar. Upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM telah dilakukan dengan langkah-langkah yang nyata. Namun, di masa depan UMKM

masih

menghadapi

beberapa

permasalahan

dan

isu-isu

strategis

pada

penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM meliputi pertama iklim usaha yang kurang kondusif menjadi penghambat bagi tumbuhnya UMKM. Kedua Produktivitas UMKM sudah menunjukkan peningkatan, tetapi nilainya masih sangat kecil dibandingkan dengan produktivitas usaha besar, ketiga Belum meluasnya pemahaman tentang koperasi. Pemberdayaan KUMKM sangat strategis dalam perekonomian rakyat hal ini didasari kenyataan

bahwa

KUMKM

cukup

berperan

dalam

pertumbuhan

ekonomi

rakyat,

keberadaannya dalam jumlah besar dengan kontribusi nyata terhadap penanggulangan pengangguran dan kemiskinan. Tabel 17 Tingkat Capaian Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2008-2010 Kabupaten Kampar NO 1 2

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA Koperasi Aktif Usaha Mikro dan Kecil

PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%) 2008

2009

2010

84.44 85

65.56 90.99

69.37 99.13

KET

Sumber : LPPD Kabupaten Kampar Tahun 2008, 2009 dan 2010

Berdasarkan data diatas Capaian kinerja untuk Koperasi aktif pada tahun 2010 menurun 15,07 % dibanding tahun 2008. Sampai dengan tahun 2010 dari 333 jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Kampar sebanyak 231 69,37%) Koperasi yang masih aktif. Capaian kinerja untuk Usaha Mikro dan Kecil pada tahun 2010 meningkat 14,13% dari tahun 2008, atau ratarata meningkat 4,71% tiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2010 dari 53.059 jumlah seluruh Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Kabupaten Kampar, sebanyak 52.598 unit diantaranya merupakan usaha mikro dan kecil. 1.

Iklim usaha yang kurang kondusif menjadi penghambat bagi tumbuhnya UMKM. Salah satunya adalah masih besarnya biaya transaksi usaha sebagai akibat dari ketidakpastian dan ketidakjelasan prosedur perizinan, panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan tidak resmi, serta masih adanya praktik bisnis serta persaingan usaha yang tidak sehat.

2.

Produktivitas UMKM sudah menunjukkan peningkatan, tetapi nilainya masih sangat kecil dibandingkan dengan produktivitas usaha besar. Hal ini mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang memiliki kemampuan untuk bersaing dan kualitas yang baik yang dapat memenuhi permintaan pasar domestik dan pasar internasional. Masih rendahnya produktivitas UMKM ini diakibatkan antara lain, oleh rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia, Keterbatasan modal dan penguasaan teknologi pada sektor usaha mikro dan kecil berakibat sangat sulit untuk meningkatkan nilai tambah usahanya sehingga pendapatan


yang diperoleh juga masih rendah. Demikian pula, kualitas kerja UMKM yang kurang baik berdampak pada lingkungan kerja dan produk yang dihasilkan menjadi kurang berdaya saing. UMKM juga masih menghadapi kendala keterbatasan pada akses pemasaran yang mempengaruhi UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi dan usahanya. 3.

Belum meluasnya pemahaman tentang koperasi. Sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Di samping itu, masih banyak masyarakat yang kurang memahami prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang benar dalam berkoperasi. Koperasi dan UMKM juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan

oleh

pesatnya

perkembangan

globalisasi

ekonomi

dan

liberalisasi

perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi. Masalah-Masalah Bidang UKM: 1.

Kondisi Koperasi sebagai soko guru perekonomian keadaannya masih belum dapat bersaing secara wajar dengan kekuatan ekonomi lainnya, sedangkan persepsi masyarakat dalam memandang Koperasi hanya sebagai sebuah lembaga yang memiliki tekanan sosial jauh lebih kuat daripada tekanan ekonomi;

2.

Terbatasnya kualitas sumberdaya manusia pelaksana dan pembina, serta terbatasnya akses permodalan, teknologi, manfaat dan pasar, sehingga masih lemah dalam meningkatkan daya saing

3.

Keterbatasan kemampuan akses pasar sebagai dampak/akibat keterbatasan kualitas SDM akibatnya pemasarannya terbatas dalam lingkup terdekat dengan usahanya (lokal dan regional).

4.

Kekurangan modal dan tidak mampu mengakses ke lembaga keuangan (Bank) karena belum memenuhi bank teknis (belum mempunyai SIUP, TDP, NPWP dan Jaminan dll.).

5.

Tidak sebandingnya jumlah koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Kampar dengan jumlah personil Dinas Koperasi dan UMKM dan sarana prasarana yang kurang memadai.

Isu-isu Strategis Bidang UKM: 1.

Meningkatkan Kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat); Praktek Kerja Lapangan (PKL); magang maupun studi banding.

2.

Memperluas akses pasar melalui temu usaha; kemitraan UMKM usaha besar dengan pola inti – plasma; pameran dan pembukaan outlet (show room).

3.

Meningkatkan modal melalui : • Fasilitasi pembuatan sertifikat tanah dengan biaya subsidi dari APBN; • Fasilitasi ke lembaga keuangan (Bank) melalui program KUR; • Fasilitasi ke BUMN melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL);

4.

Belanja hibah untuk koperasi dan pra koperasi serta usaha mikro dan usaha kecil.

|


5.

Upaya yang dilakukan untuk membantu masalah pemasalahan UMKM adalah BDS (business development service) ikut memasarkan melalui lembaga akademisi dan membentuk klaster ataupun kelompok dan melalui kajian ke daerah lain.

6.

Mengoptimalkan sumber daya manusia (aparatur) yang ada, dan mengajukan penambahan personil serta dukungan sarana dan prasarana agar kinerja Dinas Koperasi dan UMKM lebih maksimal, sebanding dengan jumlah koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Kampar.

IV.1.11. Kependudukan dan Catatan Sipil Pembangunan kependudukan itu sendiri ditujukan untuk menciptakan keadaan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Penduduk memegang peranan penting dalam upaya memperlancar proses pembangunan nasional dan daerah, karena penduduk merupakan subyek sekaligus obyek dalam pembangunan (people centered development) yang seharusnya mendapat manfaat dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, permasalahan dan isu-isu strategis terkait dengan pembangunan kependudukan menjadi penting untuk segera diselesaikan. Isu-isu strategis terkait pembangunan kependudukan di Kabupaten Kampar meliputi pertama masih tingginya laju pertumbuhan dan jumlah penduduk, kedua kebijakan kependudukan yang ditangani oleh beberapa instansi sektoral terkait dengan kependudukan belum merupakan kebijakan yang integratif, ketiga belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan. Dari hasil pencacahan Sensus Penduduk Tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Kampar sementara adalah 686.030 orang (Posisi Mei 2010), dengan penduduk laki-laki sebanyak 353.787 orang dan penduduk perempuan 332.243 orang. Dari hasil Sensus Penduduk 2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Kampar masih belum merata pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar. Untuk melihat jumlah penduduk Kabupaten Kampar berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini: Tabel 18 Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 Kabupaten Kampar NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

KECAMATAN Kampar Kiri Kampar Kiri Hulu Kampar Kiri Hilir Kampar Kiri Tengah Gunung Sahilan XIII Koto Kampar Bangkinang Barat Salo Tapung Tapung Hulu Tapung Hilir Bangkinang Bangkinang Seberang Kampar Kampar Timur Rumbio Jaya

JUMLAH LAKI-LAKI

PEREMPUAN

TOTAL

SEX RATIO

13.611 5.361 5.316 9.183 12.401 19.248 11.163 11.642 42.927 36.880 27.100 17.736 14.736 22.314 10.742 7.685

2.188 5.187 4.842 8.169 11.220 18.229 10.952 11.175 39.096 33.426 24.862 16.900 14.471 22.183 10.502 7.470

26.188 10.548 10.158 17.352 23.621 37.477 22.115 22.817 82.023 70.306 51.962 34.643 29.207 44.497 21.244 15.155

111,68 103,35 109,79 112,41 110,53 105,59 101,93 104,18 109,80 110,33 109,00 104,95 101,83 100,59 102,29 102,88


NO.

JUMLAH

KECAMATAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

TOTAL

SEX RATIO

7.468 25.820 44.372 8.075 353.787

7.491 24.566 41.550 7.375 332.243

14.959 50.386 85.922 15.450 686.030

99,69 105,10 106,79 109,46 106,48

17. Kampar Utara 18. Tambang 19. Kampar Hulu 20. Perhentian Raja Jumlah Sumber : BPS Kabupaten Kampar, 2010

Tabel 19 Tingkat Capaian Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2008-2010 Kabupaten Kampar NO 1 2 3


INDIKATOR CAPAIAN KINERJA Kepemilikan KTP Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

2008

2009

2010

5.75 11.00 100.00

15.85 89.04 100.00

52.05 215.00 100.00

KET

Sumber : LPPD tahun 2008, 2009 dan 2010

Berdasarkan data diatas Capaian kinerja untuk Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sampai tahun 2010 meningkat 46,3% dibanding tahun 2006. Pada tahun 2010 dari 543.176 jumlah penduduk yang wajib KTP (>17 tahun dan atau pernah menikah) sebanyak 278.978 (52,05%) penduduk yang telah memiliki KTP. Tingkat capaian kinerja untuk kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk, meningkat tajam pada tahun 2010 menjadi 215 akte per 1000 penduduk dibanding tahun 2006 hanya sebanyak 11 akte per 1000 penduduk. Pada tahun 2010 dari 787.495 jiwa jumlah penduduk Kabupaten Kampar, sebanyak 169.582 orang telah memiliki akte kelahiran. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Masalah-Masalah Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil: 1.

Penyebaran penduduk yang tidak merata;

2.

Meningkatnya permasalahan sosial berupa kriminalitas, dan masalah kependudukan lainnya yang terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan semakin dinamisnya arus mobilitas migrasi penduduk yang cukup tinggi;

3.

Pertumbuhan yang tidak seimbang antara jumlah penduduk dengan penyediaan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas pelayanan sosial;

4.

Belum serasinya kebijakan kependudukan dan tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pemerintahan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Isu-isu Strategis Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil: 1.

Program penataan administrasi kependudukan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar gambaran kondisi riil jumlah penduduk di Kabupaten Kampar sesuai dengan kondisi yang ada.

2.

Penataan administrasi kependudukan haruslah dilakukan secara bertahap merata keseluruh pelosok wilayah Kabupaten Kampar, karena data dan informasi kependudukan

yang

valid

dapat

mendukung

keakuratan

informasi

dalam

perencanaan pembangunan dan pencapaian hasil pembangunan yang terkait dengan bidang lainnya.

|


3.

Mengadakan sosialisasi, baik langsung kepada masyarakat ataupun kepada perangkat yang ada di Desa / Kelurahan melalui siaran radio Pemerintah Daerah.

4.

Pengadaan peralatan dan perlengkapan, baik untuk pelayanan di kecamatan maupun di

Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan

Sipil

serta

mengajukan

proposal

permohonan bantuan peralatan Komputer dan Genset melalui APBN/APBD Provinsi. 5.

Koordinasi yang optimal dengan instansi terkait ( Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kantor BKBPPM, Satpol PP dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan).

6.

Setiap tahun melaksanakan penyempurnaan program sesuai kebutuhan.

IV.1.12. Ketenagakerjaan Tenaga kerja merupakan penduduk yang potensial untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Jika penduduk yang potensial ini sebagian besar memilih untuk bekerja, maka harus tersedia kesempatan kerja yang cukup untuk menyerap mereka, jika tidak maka akan menimbulkan terjadi pengangguran. Dalam upaya menurunkan angka pengangguran terbuka,terdapat dua hal yang dilakukan oleh Pemerintah. Pertama adalah berkaitan dengan kerangka regulasi, antara lain dengan menyusun kebijakan yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, yaitu dengan menyempurnakan berbagai peraturan. Kedua adalah

berkaitan

dengan

kerangka

anggaran,

yaitu

dengan

mendorong

program

pembangunan agar diarahkan kepada penciptaan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya. Program yang ditujukan untuk mengatasi masalah pengangguran terbuka difokuskan agar sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai serta memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat, terutama di tingkat yang paling bawah. Koordinasi dan kerja sama lintas sektor dan daerah dalam pelaksanaan program-program sedikit banyak dapat mengurangi beban bertambahnya jumlah pengangguran terbuka, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Terbatasnya Kesempatan untuk Memperoleh Pekerjaan yang baik (decent work). Kondisi pasar kerja dicerminkan oleh angka penganggur usia muda dan TPT untuk lulusan pendidikan SMA ke atas masih tinggi. Di sisi lain, kegiatan ekonomi informal penganggur ini membutuhkan pekerjaan yang baik (decent work), lapangan kerja produktif, hak-‐hak pekerja terlindungi, adanya perlindungan sosial yang memadai yang umumnya pada kegiatan ekonomi formal. Kegiatan ekonomi formal yang biasanya ditandai dengan upah rata-‐rata lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik jika dibandingkan dengan upah yang diperoleh pekerja informal, masih belum dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Pekerja formal memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan akses terhadap pelatihan yang dapat menempatkan mereka pada posisi lebih baik untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Sebaliknya, kebanyakan pekerja informal (walaupun tidak semuanya) melakukan kegiatan yang rendah tingkat produktivitasnya dengan upah rendah serta tidak menentu. Keterbatasan lapangan kerja formal, menyebabkan pekerja merasa kurang mempunyai jaminan kerja untuk jangka menengah. Prospek (peluang) yang mereka miliki untuk mendapatkan penghasilan yang memadai juga berkurang. Hal ini menjadi tantangan yang besar karena jumlah pencari kerja baru yang memasuki pasar tenaga kerja dalam kurun waktu lima tahun mendatang diperkirakan akan terus meningkat. Kondisi


ini menyiratkan bahwa pembangunan ekonomi difokuskan pada kualitas pertumbuhan ekonomi yang mempunyai basis yang luas meliputi semua lapisan masyarakat. Kualitas angkatan kerja yang rendah dan TPT usia muda yang tinggi. Struktur pekerja di Kabupaten Kampar dengan tingkat pendidikan SLTP kebawah jumlahnya masih tinggi sebanyak 69.878 jiwa atau sebesar 61,09%. Kondisi seperti ini menyebabkan kualitas pekerja tidak sebaik mereka yang lulus SMA dan perguruan tinggi yang jumlahnya 44.508 orang atau 38,91%. Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja masih belum memadai, diikuti dengan rendahnya kompetensi tenaga kerja, dan juga sertifikasi kompetensi hingga saat ini belum banyak diakui oleh pengguna kerja. Kondisi ini turut memberikan kontribusi terhadap produktivitas pekerja yang rendah. Kesenjangan Upah di antara kelompok Pekerja. Pergerakan upah di Indonesia, lebih banyak ditentukan oleh aspek kenaikan tingkat harga dibandingkan dengan kenaikan produktivitas. Produktivitas belum menjadi determinan utama dalam penentuan upah. Sebaliknya, komponen penentuan upah minimum regional (UMR) tidak hanya melihat sisi inflasi saja tetapi perlu diimbangi aspek produktivitas dan pencapaian target pekerjaan. Tabel 20 Jumlah Kesempatan Kerja, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja dan Pengangguran Terbuka Tahun 2007-2010 Kabupaten Kampar NO 1 2 3 4

INDIKATOR

2007

Kesempatan Kerja Angkatan Kerja Tenaga Kerja Pengangguran Terbuka (%)

187,275 219,193 439,770 17.00

2008

2009

2010

196,443 227,193 453,842 15.50

205,026 240,647 468,364 16.75

215,916 254.590 483,586 16.10

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Kampar 2010

Penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2007 berjumlah 567.895 jiwa. Jumlah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas atau juga yang disebut dengan tenaga kerja sebesar 439.770 orang, sedangkan jumlah angkatan kerja yaitu penduduk berusia 10 tahun ke atas yang sedang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan berjumlah 219.193 orang. Dari jumlah angkatan kerja yang sedemikian itu, jumlah kesempatan kerja yang tersedia sebanyak 187.275 orang yang terdiri dari sektor pertanian sebanyak 105.272 orang atau 56,12%, sektor industri sebanyak 4.624 orang atau 2,47%, sektor perdagangan sebanyak 20.502 orang atau 10,95 %, dan sektor jasa sebanyak 36.442 orang atau 19,46%. Jumlah kesempatan kerja yang tersedia pada 4 sektor adalah 89,0 % dan sisanya 5 sektor lagi kesempatan kerja hanya sebesar 11,0 %. Jika dibandingkan jumlah angkatan kerja sebesar 219.193 orang dan kesempatan kerja 187.275 orang, maka pada tahun 2007 terdapat pengangguran terbuka sebesar 17,00 %. Jumlah pengangguran terbuka bervariasi sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional, provinsi dan kabupaten. Tahun 2008 dengan pertumbuhan ekonomi 7,00 % dan jumlah investasi sebanyak Rp 6.113,79 miliar telah berhasil meningkatkan PDRB atas dasar harga berlaku menjadi Rp 9.968,28 miliar. Dengan kondisi itu telah pula meningkatkan kesempatan

|


kerja menjadi 196.704 orang, sedangkan angkatan kerja 196.704 orang, sehingga pengangguran terbuka turun dari 17,00 % tahun 2007 menjadi 15,50 % tahun 2008. Pada tahun 2009 walaupun PDRB atas dasar harga berlaku naik menjadi Rp 11.914,53 miliar dan jumlah investasi Rp 7.346,26 miliar, juga dapat meningkatkan kesempatan kerja menjadi 206.122 orang, tetapi peningkatan jumlah angkatan kerja lebih besar dari peningkatan kesempatan kerja sehingga mencapai 240.647 orang maka pengangguran terbuka sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2008 yaitu sebesar 16,75 %. Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2009 disebabkan beberapa kebijakan nasional yang berpengaruh pada perluasan kesempatan kerja. Yaitu pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan illegal loging, yang menyebabkan berhentinya secara total kegiatan ekonomi di sub sektor kehutanan, sehingga terjadi pengangguran secara besar-besaran di sub sektor ini, yang biasanya kegiatan di sub sektor ini dapat membuka kesempatan kerja khususnya di daerah perdesaan. Dampak dari pelarangan illegal loging ini berpengaruh pula pada sektor industri yang mengolah hasil-hasil hutan seperti pabrik kertas, playwood dan saw mill. Akibatnya jumlah pengangguran meningkat tajam. Sedangkan usaha untuk menanggulangi bertambahnya pengangguran ini berjalan lambat, sehingga jumlah pengangguran yang demikian besar itu belum dapat ditanggulangi. Kondisi pada tahun 2010 telah dapat diatasi secara bertahap. Dengan meningkatnya jumlah investasi pada tahun 2010, juga meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Peningkatan kesempatan kerja sebanyak 213.914 orang dan jumlah angkatan kerja dapat ditekan menjadi 248.889 orang maka pengangguran terbuka pada tahun 2010 menjadi 16,35 %, sedikit lebih rendah dari tahun 2009. Salah satu permasalahan yang terkait dalam ketenagakerjaan di negeri ini adalah masalah upah buruh. Upah merupakan wujud kongret dari sebuah bentuk pertukaran yang terjadi antara pengguna jasa dan pemberi jasa. Upaya meminimalisasi persoalahan upah minimum dilakukan pemerintah dengan menyusun rumusan upah minimum yang diharapkan menjadi acuan bagi pengusaha agar memenuhi kewajibannya membayar upah buruh atau pekerja dan uruh agar pekerja dapat hidup layak dari upah yang di terimanya. Untuk menetapkan standar upah minimum suatu provinsi/kabupaten, ada enam faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu komponen Kebutuhan Hidup Minimum, Indeks Harga Konsumen, kondisi pasar tenaga kerja, kemampuan perusahaan, upah tertentu antar daerah dan tingkat perkembangan ekonomi daerah yang dihitung melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka keuputusan untuk menetapkan Upah Minimum provinsi dan Upah Minimum Kabupaten untik tiap provinsi dan kabupaten langsung di buat oleh Gubernur atas rekomendasi para Bupati dan Walikota yang berada di provinsi masing-masing. Untuk melihat perbandingan besaran Upah Minimum Kabupaten Kampar dengan Upah Minimum Provinsi Riau dalam rentang lima tahun terakhir, dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.


Gambar 4 Perbandingan Upah Minimum Kabupaten Kampar dengan Upah Minimum Provinsi Riau Tahun 2006-2010


Dari gambar di atas terlihat bahwa besaran Upah Minimum Kabupaten Kampar dan Upah Minimum Provinsi Riau tahun 2006 dan 2007 adalah sama, yaitu masing-masing sebesar Rp. 637.000 dan 710.000. Pada tahun 2007, Upah Minimum Kabupaten Kampar sama dengan Upah Minimum Provinsi Riau di sebabkan pada tahun tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar tidak mengajukan besaran angka upah minimum. Dengan demikian, besaran angka Upah Minimum Kabupaten Kampar sama dengan Upah Minimum Provinsi Riau. Pada tahun 2007 hanya empat kabupaten yang mengajukan besaran angka Upah Minimum Kabupaten. Sedangkan untuk tahun berikutnya, Upah Minimum Kabupaten Kampar jauh lebih besar dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi Riau. Pada tahun 2008, Upah Minimum Kabupaten Kampar sebesar Rp. 959.000, sedangkan Upah Minimum Provinsi Riau hanya sebesar Rp. 800.000. Pada tahun 2009, Upah Minimum Kabupaten Kampar sebesar Rp. 1.020.000, sedangkan Upah Minimum Provinsi Riau sendiri hanya sebesar Rp. 901.600. Kondisi ini terus mengalamai peningkatan pada tahun 2010, di mana Upah Minimum Kabupaten Kampar sudah menjadi Rp. 1.200.000, sedangkan Upah Minimum Provinsi Riau juga mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.016.000. Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten pada dasarnya adalah upah terendah yang ditetapkan pemerintah daerah yang harus dibayarkan kepada pekerja yang menduduki jabatan terendah dalam struktur organisasi. Walaupun tidak ditetapkan secara eksplisit tentunya dapat ditafsirkan bahwa Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten tersebut hanya berlaku untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja yang termasuk dalam kategori tidak terampil (unskilled). Tujuan utama dari ditetapkannya Upah Minimum Provinsi

|


dan Upah Minimum Kabupaten adalah sebagai jaring pengaman yang berfungsi untuk mencegah agak upah tidak terus merosost di bawah daya beli pekerja. Meskipun Pemerintah Daerah terus memperhatikan nasib buruh dengan menaikkan upah buruh setiap tahunnya, namun kondisi ini masih belum banyak membantu para buruh yang ada di daerah. Kondisi ini bisa dilihat, hampir tiap tanggal 1 Mei yang diperingati sebagai hari buruh, masih banyak buruh yang melakukan aksi unjuk rasa karena belum puas dengan berbagai permasalahan yang buruh hadapi. Mulai dari keterlambatan pembayaran gaji yang sampai berbulan-bulan sampai kepada permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan perusahaan. Banyak di antara buruh yang harus menghadapi hidup yang tragis karena mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sepihak oleh perusahaan, sementara konpensasi dari PHK itu sendiri tidak sesuai dengan harapan. Meskipun Upah Minimum Kabupaten Kampar cukup tinggi di bandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Riau, bahkan melebihi Upah Minimum Provinsi Riau sendiri, keadaan ini belum meningkatkan kesejahteraan nasib buruh yang ada di Kabupaten Kampar. Hal ini di sebabkan Kebutuhan Hidup Layak bulanan Kabupaten Kampar jauh melebihi Upah Minimum yang ada. Kondisi ini berarti bahwa upah yang di peroleh oleh buruh belum bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup bulanan mereka. Situasi ini memaksa mereka untuk mencari kerja sampingan agar bisa memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan biaya sekolah bagi anak-anak mereka. Iklim Ketenagakerjaan yang belum dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja. Upaya pemerintah untuk menyempurnakan peraturan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

berkaitan

dengan

pengupahan,

pesangon,

pekerja

kontrak

serta

outsourcing belum dapat diwujudkan. Selanjutnya keseimbangan antara kebutuhan investasi dalam jangka menengah/panjang, dan memenuhi kebutuhan pekerjaan bagi penganggur yang menginginkan pekerjaan yang baik, termasuk mengupayakan agar pekerja tetap memperoleh

hak

pesangon

yang

wajar

belum

tercapai.

Upaya

untuk

mencapai

keseimbangan antara penciptaan kesempatan kerja dan jaminan sosial pekerja menjadi tantangan dalam rangka menyempurnakan peraturan ketenagakerjaan. Masih lemahnya perundingan antara serikat pekerja dan pengusaha. Lemahnya perundingan antara serikat pekerja dan pengusaha menjadi suatu kendala dan persoalan tersendiri karena dapat menghambat tercapainya suatu kesepakatan kerja bersama antara pekerja dan pengusaha. Pemerintah berperan untuk memfasilitasi organisasi pengusaha dan pekerja agar kapasitasnya dapat menjadi kuat untuk merespon kebutuhan para anggotanya. Peran pemerintah adalah mendorong terciptanya perundingan yang baik antara pekerja dan pemberi kerja, agar tercapai hubungan industrial yang harmonis. Menjadi sebuah tantangan adalah meningkatkan posisi tawar pekerja dalam melakukan perundingan yang baik agar dicapai suatu kesepakatan.


Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi belum berkualitas. Lembaga-‐lembaga pelatihan yang ada masih terbatas kapasitasnya dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi. Keterbatasan prasarana, peralatan, sarana pelatihan dan kapasitas sumber daya manusia mengurangi kemampuan lembaga-‐lembaga pelatihan untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Penyelenggara pelatihan kerja belum banyak yang mengembangkan standar kompetensi kerja nasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sebaliknya lembaga-‐lembaga pelatihan kerja yang telah menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi belum memiliki suatu kriteria dan standar yang lazim digunakan untuk lembaga pelatihan berbasis kompetensi. Jalur pembinaan dan pengembangan SDM ini, masih menghadapi masalah yang sangat mendasar, yaitu adanya mismatch antara bidang kejuruan, mutu dan kuantitas yang dibutuhkan pasar kerja dengan yang dihasilkan oleh lembaga pelatihan kerja. Ketimpangan ini dapat pula terjadi karena sistem pelatihan kerja belum berorientasi pada demand driven, diikuti lemahnya relevansi dan koordinasi di antara lembaga/intitusi terkait yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelatihan kerja. Masalah-Masalah Bidang Ketenagakerjaan: 1.

Pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan dengan kesempatan kerja yang tersedia.

2.

Lowongan kerja yang tersedia tidak semuanya bisa terisi, hal ini disebabkan karena persyaratan jabatan yang tidak sesuai dengan kemampuan pencari kerja.

3.

Masih adanya kasus PHI, mogok, unjuk rasa dan PHK.

4.

Belum

optimalnya

perlindungan

ketenagakerjaan,

karena

kurangnya

tenaga

pengawas ketenagakerjaan. 5.

Sistim koordinasi dan informasi yang masih lemah diantara aparat terkait.

6.

Belum semua Pengendalian Kegiatan dan Pelaku aktifitas ditunjang dengan sarana mobilitas dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.

Isu-isu Strategis Bidang Ketenagakerjaan: 1.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan disesuaikan dengan pasar kerja.

2.

Meningkatkan kerja sama antar dunia usaha dengan sekolah-sekolah kejuruan.

3.

Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui jamsostek, dan Upah minimum Kabupaten (UMK).

4.

Mengusulkan pendidikan tenaga pengawas ke Kementrian tenaga kerja RI.

IV.1.13. Ketahanan Pangan Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan sebagai urusan tersendiri mulai Tahun 2009 dengan terbentuknya Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan Perda No 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Tahun-tahun sebelumnya urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Hal ini disebabkan karena adanya penerapan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat

|


Daerah dan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebagai dasar hukum pembentukan SKPD Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar. Kebijakan pembangunan ketahanan pangan diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pengelolaan potensi pangan secara optimal. Struktur ekonomi Kabupaten Kampar yang saat ini lebih didominasi oleh sektor perkebunan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan terutama kaitannya dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah adalah menurunnya luas lahan bagi pengembangan tanaman pangan seperti padi. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar kebutuhan beras di Kabupaten Kampar di penuhi dari luar daerah. Selain itu, sektor pertanian yang cendrung monokultur pada komoditi kelapa sawit menyebabkan pengembangan diversifikasi tanaman pangan yang mampu meningkatkan ketahanan pangan daerah menjadi lebih sulit untuk diwujudkan. Jika alih fungsi lahan tanaman pangan terus terjadi dan usaha pemerintah daerah dalam upaya mencegah terjadinya alih fungsi tersebut masih lemah, maka pada masa mendatang di Kabupaten Kampar akan terjadi kewawanan pangan yang berakibat pada kurangnya gizi masyarakat dan terbatasnya supply kebutuhan pokok masyarakat di daerahnya. Masalah-Masalah Bidang Ketahanan Pangan: 1.

Masih kurangnya data pendukung dan kesadaran masyarakat akan perlunya pengembangan dana PMUK untuk desa mandiri akses pangan.

2.

Masih kurangnya data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan rumusan kebijakan ketahanan pangan.

3.

Masih kurangnya data pendukung peta rawan pangan dan gizi serta kemampuan SDM petugas kecamatan.

4.

Masih sulitnya mengubah ketergantungan pola konsumsi pangan.

Isu-isu Strategis Bidang Ketahanan Pangan: 1.

Menghimpun data serta permasalahan yang ada di desa mandiri pangan serta melaksanakan pembinaan & pelatihan.

2.

Mengakses data serta selalu berkoordinasi dengan anggota Dewan Ketahanan Pangan.

3.

Perlu diadakan pelatihan pemetaan rawan pangan serta pengumpulan data yang dibutuhkan secara periodik.

4.

Masyarakat terus diberikan sosialisasi pentingnya diversifikasi pangan.


IV.1.14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik perempuan maupun laki-laki, merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Upaya tersebut mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Untuk itu, pembangunan nasional selayaknya memberikan akses yang memadai bagi orang dewasa dan anak-anak juga serta adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta turut mempunyai andil dalam proses pengendalian/kontrol pembangunan. Selain itu, pembangunan nasional harus memegang prinsip pemenuhan hak asasi manusia yang salah satunya tercermin dalam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender serta hak-hak reproduksi dan pemenuhan hak-hak anak. 1.

Belum terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundang-undangan, program pembangunan, dan kebijakan publik.

2.

Perlindungan perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan juga masih belum memadai.

3.

Masih banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak.

Masalah-Masalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 1.

Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, selain itu masih adanya berbagai bentuk praktek-praktek diskriminasi ter-hadap perempuan yang kadang-kadang muncul tanpa disadari;

2.

Kesenjangan partisipasi politik perempuan, dan kesetaraan gender yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat yang bias gender. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencermin-kan terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, keterlibatan dalam kegiatan publik dan politik secara lebih luas dan merata;

3.

Meningkatnya perlakuan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia. Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, seperti penyebaran informasi dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi semua upaya tersebut belum cukup untuk menekan perlakuan tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;

4.

Belum tersedianya data dan informasi yang akurat, terutama kasus-kasus tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan, dengan anggapan bahwa masalah tersebut adalah masalah domestik keluarga yang tidak perlu diketahui oleh orang lain, termasuk dalam hal ini adalah masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Namun dari sejumlah kasus yang terjadi menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terus meningkat, kekerasan seksual merupakan kasus yang seringkali terdengar, khususnya kepada perempuan di bawah usia 18 tahun;

|


5.

Belum optimalnya upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan, dan banyaknya kegiatan pembangunan yang belum sepenuhnya peduli terhadap perempuan.

6.

Banyaknya

hukum

dan

peraturan

perundang-undangan

yang

bias

gender,

diskriminatif perempuan, dan belum peduli terhadap anak; 7.

Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Isu-isu Strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 1.

Memperluas jaringan dan pemahaman tentang gender dan KDRT ditingkat kecamatan melalui vocal point.

2.

Sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3.

Peningkatan peran perempuan dalam setiap program dan kegiatan yang ada di SKPD.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana (family planning) merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas melalui program kependudukan. Upaya-upaya tersebut dianggap berhasil bila diikuti dengan adanya pemberdayaan keluarga lainnya seperti peningkatan kualitas penduduk, perumahan ekonomi dan lain-lain. Permasalahannya adalah, sejauh mana upaya perwujudan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) dapat terwujudkan melalui berbagai aktivitas yang dilakukan oleh keluarga itu sendiri, mengingat bahwa pembangunan pada umumnya mempunyai muatan ekonomi yang cukup besar dari pada muatan sosial, sehingga dapat mempengaruhi pola hidup masyarakatnya. Pelaksanaan Program KB masih diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk yang secara signifikan akan berpengaruh terhadap potensi peningkatan kesejahteraan. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai masalah antara lain mangement pelaksanaan program, masih rendahnya tingkat kesertaan KB secara mandiri, tingkat kebutuhan masyarakat yang masih sangat perlu ditingkatkan, berkembangnya tuntutan masyarakat tentang pelayanan Keluarga Berencana dan tuntutan kualitas pelayanan dan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi serta pengayomannya. Masalah-Masalah Bidang Keluarga Berencana: 1.

Terbatasnya akses pelayanan KB termasuk pelayanan gratis bagi kelompok keluarga miskin dan keluarga rentan lainnya;

2.

Menurunnya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam program KB yang berpengaruh terhadap berkurangnya partisipasi dan kesertaan masyarakat dalam mendukung dan menyelenggarakan pelayanan program di lapangan;

3.

Menurunnya penyelenggaraan kegiatan advokasi serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) melalui berbagai media dan metode, sehingga masalah perubahan


pandangan para pemangku kebijakan (stake-holders) di daerah tentang program KB menjadi salah satu kendala pelaksanaan desentralisasi program KB di daerah; Isu-isu Strategis Bidang Keluarga Berencana: 1.

Terbatasnya kemampuan pengelola dan pelaksana program terutama di tingkat lini lapangan yang mengakibatkan melemahnya pembinaan program di lapangan, khususnya dalam pembinaan jejaring operasional di lapangan;

2.

Masih lemahnya ketahanan dan kemampuan keluarga dalam meningkatkan kualitas kehidupan, yang ditandai oleh lemahnya pembinaan keluarga berkaitan pembinaan tumbuh kembang anak dan rendahnya keluarga akseptor miskin yang dapat mengakses sumber permodalan untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif keluarga;

3.

Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak reproduksi yang ditandai dengan permasalahan persalinan terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu sering;

4.

Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB.

IV.1.15. Perhubungan Fungsi sarana dan prasarana sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi ditunjukkan pada peran transportasi yang dapat memungkinkan orang, barang, dan jasa diangkut dari satu tempat ke tempat lain, serta peran jaringan komunikasi dan informatika yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat (real time) menembus batas ruang dan waktu. Peranan perhubungan sangat penting, baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi dan ekspor. Perhubungan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien serta mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah. Ketersediaan alat angkutan umum dan sarana prasarana perhubungan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aktivitas

kehidupan

sosial

dan

ekonomi

merupakan

tujuan

pembangunan

bidang

perhubungan. Salah satu indikator penyelenggaraan Urusan Perhubungan adalah banyaknya perusahaan dan kenderaan angkutan kota/ pedesaan sebagaimana tabel berikut : Tabel 21 Jumlah Kenderaan Angkutan Darat Bermotor Menurut Jenis Tahun 2006-2010 Kabupaten Kampar JENIS KENDERAAN Bis Oplet Pick Up Truk Sepeda Motor Jumlah

TAHUN 2006

2007

2008

2009

2010*

0 9 249 338 25,610 26,206

2,215 114 1,203 1,269 38,308 43,109

3,557 622 1,420 2,491 56,659 64,749

4,270 800 1,913 3,116 70,953 81,052

5,338 998 2,329 3,811 82,289 94,764

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, 2010

|


Jumlah kenderaan angkutan darat bermotor di Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2010 adalah 94.764 kenderaan, meningkat sebanyak 68.558 unit atau meningkat 261% dibanding tahun 2006. Dari 94.764 jumlah kenderaan tahun 2010, jenis kenderaan yang mendominasi adalah sepeda motor sebanyak 82.289 unit (86,84%). Berdasarkan jumlah peningkatan masing-masing jenis kenderaan angkutan darat bermotor dapat disimpulkan bahwa semua jenis kenderaan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini mungkin dikarenakan angka pertumbuhan penduduk yang semakin cepat, sehingga kebutuhan akan angkutan darat bermotorpun semakin banyak. Masalah-Masalah Bidang Perhubungan: 1.

Terbatasnya sarana transportasi serta rambu-rambu jalan. Kondisi yang demikian belum mampu memberikan pelayanan standard minimal, terutama di bidang lalu lintas angkutan jalan.

2.

Belum

terpenuhinya

tuntutan

masyarakat

pengusaha

kendaraan

angkutan

penumpang umum dan barang terhadap tertib lau lintas dan bongkar muar barang dalam wilayah Kota. 3.

Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana petugas operasional lapangan.

4.

Terbatasnya prasarana serta belum terwujudnya transportasi yang terpadu, sehingga belum mampu memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat luas.

5.

Kurang lancarnya pelayanan angkutan jalan secara terpadu karena keterbatasan prasarana, seperti keberadaan terminal yang belum efektif.

6.

Masih rendahnya disiplin masyarakat pengguna jalan, serta penegakan hukum masih belum optimal.

7.

Peran serta swasta yang masih terbatas.

8.

Kondisi transportasi air yang memanfaatkan Sungai Kampar sebagai prasarana utamanya, sebagai dampak dari keterbatasan Sungai Kampar terkait dengan masalah lingkungan.

9.

Belum meratanya prasarana dan sarana sebagai akibat kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau.

Isu-isu Strategis Bidang Perhubungan: 1.

Melakukan inventarisasi data jalan, rambu lalu lintas sebagai dasar perencanaan kegiatan urusan perhubungan.

2.

Membangun sub terminal pendukung pelayanan angkutan umum.

3.

Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengurangi kemacetan di berbagai titik jalan di Kabupaten Kampar.

4.

Memenuhi kebutuhan fasilitas lalu lintas secara bertahap sesuai prioritas.

5.

Mengupayakan penambahan biaya pemeliharaan fasilitas lalu lintas.


IV.1.16. Komunikasi dan Informatika Dewasa ini peranan telekomunikasi dan informatika semakin penting dalam kehidupan manusia. Sebagai mahluk sosial manusia akan selalu berusaha untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Masyarakat Kabupaten Kampar sebagai bagian dari masyarakat dunia juga melakukan komunikasi mulai dari skala lokal, regional, nasional maupun internasional. Alat komunikasi yang digunakan pun terus berkembang, mulai dari surat pos, radio, televisi rumah, handphone, hingga saat ini telah ada jaringan internet. Semakin berkembangnya alat komunikasi yang terdapat di Kabupaten Kampar tersebut menjadikan semakin banyak pilihan yang dapat dilakukan untuk mengirim dan memperoleh informasi. Dalam menyebarluaskan hasil-hasil pembangunan pemerintah daerah diantaranya memanfaatkan jaringan internet dengan membangun web milik pemerintah daerah. Berbagai kemudahan tersebut ternyata selain berdampak positif juga ada yang berdampak negatif terhadap proses pembangunan dan pembentukan karakter generasi muda di Kabupaten Kampar. Kemajuan teknologi seperti handphone dan internet sering kali disalh gunakan untuk kegiatan kejahatan, asusila, maupun pornografi. Jika hal tersebut tidak segera diantisipasi dan perkembangan telekomunikasi dan informatika di daerah tidak segera ditertibkan dikhawatirkan dapat merusak dan menularkan nilai-nilai agama dan budaya daerah yang tertanam dalam jiwa masyarakat di Kabupaten Kampar. Pelayanan data dan informasi bagi masyarakat dilaksanakan melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Kampar yaitu www.kamparkab.go.id. Statistik pengguna web site kamparkab. go.id selama 1 tahun terakhir disajikan sebagai berikut : Tabel 22 Usage Statistics for kamparkab.go.id Summary by month MONTH Jan 2010 Des 2009 Nov 2009 Okt 2009 Sept 2009 Agust 2009 Juli 2009 Juni 2009 Mei 2009 April 2009 Maret 2009 Feb 2009 TOTAL

DAILY AVG

MONTHLY TOTALS

HITS

FILES

PAGES

VISITS

SITES

15774

13781

4234

386

3616

KBYTES 4911124

VISITS 5027

PAGES 55046

FILES 179160

HITS 20564

20129

17822

5658

432

6909

15256291

13407

175424

552508

624010

23553

21121

5700

436

7534

19510414

13086

171001

633641

706617

18613

16524

3383

403

7314

11062434

12496

104892

512269

577016

14415

12950

3404

224

4439

9820314

6729

102138

388519

432479

10231

8496

3568

293

5693

8467536

9095

110611

263383

317182

10039

8358

4509

210

3546

7833478

6520

139800

259127

311222

11714

8449

4133

233

3421

6244579

5830

103333

211237

292853

13153

7994

4326

272

3879

11924457

5988

95179

175882

189373

9665

7503

4230

241

4089

11757520

7258

126902

225094

289957

7097

5565

1982

198

3728

7041594

6153

61457

172541

220034

5404

3883

987

133

2042

3655463

3723

27649

108744

151325

117485204

95321

1273432

3682105

4417132

Sumber: www.kamparkab.go.id

|


Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat pengunjung website kamparkab.go.id selama 1 tahun pada Feb 2009 s/d Jan 2010 berjumlah 93.321 pengunjung. Jumlah pengunjung terbanyak pada bulan Oktober, November dan Desember. Bila dilihat dari jumlah bulanan dan tahunan, jumlah pengunjung untuk website kampar masih sangat sedikit, hal ini mungkin dikarenakan updating informasi yang kurang intensif dan sajian informasi yang dikemas kurang menarik. Masalah-Masalah Bidang Kominfo: 1.

Keterbatasan sarana dalam mendukung E-government;

2.

Kurangnya koordinasi antar Unit Pengolah data fungsional dengan Pusat Data;

3.

Belum terbangunnya aplikasi program strategis dan terintegrasi.

Isu-isu Strategis Bidang Kominfo: 1.

Membangun sarana dan prasarana dalam upaya mendukung E- Goverment

2.

Melakukan sosialisasi dan pelatihan agar terdapat koordinasi antara unit pengolah data atau client dengan pusat data atau server.

3.

Membangun aplikasi programyang strategis dan terintegrasi di kabupaten Kampar dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Kampar.

IV.1.17. Pertanahan Peruntukan tanah di Kabupaten Kampar dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). Luas peruntukan tanah diterjemahkan dalam luas fungsi kawasan yang terdiri dari luas fungsi pada kawasan lindung dan kawasan budidaya yang dihitung secara digital sesuai kriteria kawasan. Adapun data luas fungsi kawasan menunjukkan bahwa tanah sebagai fungsi sosial dan hak ulayat diakui negara dalam UUPA sebagai hak bersama masyarakat setempat (hak komunal), sering dikuasai oleh pengusaha besar, sehingga selalu menimbulkan konflik sosial yang akan menghambat upaya pemberdayaan masyarakat. Hal yang sangat strategis dan perlu ditinjau kembali adalah penataan, pengukuran, pemetaan dan peruntukan lahan melalui penataan ruang. Melalui penatagunaan tanah yang benar akan dapat dilaksanakan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sehingga salah satunya menghasilkan peta kepemilikan tanah masyarakat. Di samping itu, melalui penatagunaan tanah juga akan diketahui perimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasannya. Kehidupan sebagian besar masyarakat Kbupaten Kampar menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Tanah ya ng digunakan untuk lahan pertanian merupakan asset produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Semakin sulitnya kebutuhan lahan untuk areal pertanian dan lebih banyak di kuasai oleh perusahaan pemegang HGU menyebabkan nilai tanah Kabupaten Kampar terus meningkat. Disisi lain, masih lemahnya sistem administrasi pertanahan menyebabkan sering timbul permasalahan sengketa lahan di tengahtengah masyarakat.


Tabel 23 Jumlah Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Tahun 2006-2009 NO

KEPEMILIKAN

1 2 3 4


2006

2007

2008

2009

5,172 0 525 0 5,697

6,207 1 312 0 6,520

5,148 0 227 0 5,375

1,489 9 0 12 1,510

Sumber : BPS Kab Kampar 2010

Jumlah penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Pada Tahun 2006 terdapat 5,172 penerbitan hak milik sedangakan Tahun 2009 hanya sebanyak 1,489. Sedangkan hak guna usaha sejak Tahun 2006 tidak ada di terbitkan, pada Tahun 2009 terdapat 12 penerbitan terhadap hak guna usaha. Masalah-Masalah Bidang Pertanahan: 1.

Sistem administrasi pertanahan yang belum sepenuhnya efektif dan efisien.

2.

Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di bidang pertanahan.

3.

Belum seluruh tanah asset milik Pemda bersertifikat.

4.

Belum seluruh batas desa dan kecamatan tertata secara definitif sehingga sehingga menimbulkan konflik-konflik batas dan pertanahan.

5.

Kurangnya kemampuan pemerintah daerah mengelola tertib administrasi pertanahan terutama proses sertifikasi yang terlalu lama dan biaya yang cukup tinggi;

6.

Masyarakat kurang memiliki kemampuan dana untuk mengurus sertifikasi atau kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting status kepemilikan tanah dan batas-batas tanah, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga sering terjadinya penyerobotan dari pihak lain yang dapat menimbulkan sengketa

Isu-isu Strategis Bidang Pertanahan: 1.

Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan intansi terkait dalam rangka tertib administrasi pertanahan.

2.

Meningkatkan pengamanan aset tanah pemda dengan sertifikasi dan pemasangan plang kepemilikan.

3.

Meningkatkan kemampuan SDM yang menangani urusan pertanahan sehingga lebih efektif dan efisien.

4.

Melaksanakan percepatan penyelesaian batas Desa, kecamatan amupun kabupaten secara berkelanjutan.

5.

Menginformasikan kepada camat untuk segera menginventarisasi sertifikasi tanah masyarakat (miskin).

6.

Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah pada masyarakat melalui penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan secara konsisten.

7.

Mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengadaan tanah untuk kepentingan

umum,

administrasi

pertanahan

yang

transparan

dan

hak-hak

masyarakat apabila tanah masyarakat diperlukan untuk kepentingan umum.

|


8.

Pemerintah daerah dan kecamatan melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di daerah perbatasan tentang wilayah administrasi yang menjadi wilayah administrasi masyarakat setempat

IV.1.18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pembangunan Politik di Kabupaten Kampar secara umum sudah semakin baik, terbukti dengan adanya Pemilukada yang bersih dan demoktratis yang sudah mengarah pada arah yang benar. Demikian pula dengan animo masyarakat berpolitik melalui politik cukup tinggi, seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kritis. Banyak lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra pemerintah sebagai monitoring kegiatan pemerintahan memberi angin baru dalam proses demokrasi saat ini dan kedepannya. Artinya dalam bersikap dan memutuskan kebijakan yang bersifat publik, Pemerintah dapat bergandengan tangan dengan LSM untuk mengetahui kehidupan masyarakat yang sebenarnya supaya kebijakan yang diambil dan dibuat dapat tepat sasaran dan berguna bagi masyarakat tanpa merugikan masyarakat sedikit pun. Jika hal ini sudah terpenuhi akan berpengaruh pada kehidupan politik untuk mewujudkan proses demokratisasi kedepan. Dari data Bakesbang Linmas kabupaten Kampar, tidak ada satupun partai politik yang bermasalah khususnya saat Pemilukada sementara itu proses Pemilukada sudah sesuai dengan prosedur dan yang seharusnya. Ini sebagai pertanda bahwa mayoritas masyarakat kabupaten Kampar sudah semakin mengetahui dan memahami nuansa politik dan semakin membelajarkan diri untuk mengetahui tentang bagaimana memposisikan diri dalam arena demokrasi dan kehidupan politik yang sehat. Masalah-Masalah Bidang Kesbangpol: 1.

Belum optimalnya peran organisasi partai politik, ormas dan LSM

2.

Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan arti penting kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

3.

Masih adanya pengaruh/penyalahgunaan narkoba dan barang –barang terlarang

4.

Masih terdapat daerah rawan bencana dan kejadian kebakaran

5.

Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM

di Kantor Satpol PP dan Kantor

Kesbangpollinmas 6.

Kurangnya sosialisasi perda dan keputusan kepala daerah.

7.

Pembinaan dan pengawasan oleh pelaksana perda yang belum maksimal.

8.

Sejumlah Perda dalam ketentuan pidana mencantumkan ancaman

9.

Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, sehingga dalam pemberkasannya membutuhkan waktu yang relatif lama.

Isu-isu Strategis Bidang Kesbangpol: 1.

Mendorong berkembangnya demokrasi untuk mewujudkan kehidupan sosial politik dan sosial masyarakat yang kondusif.


2.

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3.

Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat/ anggota satlinmas dalam menanggulangi bencana, dalam penyalahgunaan narkoba dan dalam kehidupan secara luas.

4.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di Kantor Satpol PP dan Kantor Kesbangpollinmas.

5.

Mengintensifkan sosialisasi perda dan keputusan kepala daerah.

6.

Kegiatan pengawasan umum dengan memberikan penjelasan perda dan teguran lisan/tertulis apabila terjadi pelanggaran.

7.

Koordinasi dengan dinas terkait untuk mengusulkan Revisi/Amandemen ketentuan ancaman pidana dalam Perda menjadi ancaman pidana kurungan 3 (tiga) bulan, sehingga dapat dilaksanakan dengan proses pemeriksaan cepat (tipiring).

IV.1.19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Salah satu program strategis yang telah digulirkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Riau adalah pengguliran kebijakan otonomi desa, pemerintah telah membuat aturan yang terkait dengan kebijakan tersebut antara lain pada Undang-Undang No.32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72/2007 tentang Desa yang memuat aturan tentang implementasi otonomi desa. Kedua perundangan tersebut mengamanatkan perlunya desentralisasi kewenangan dan keuangan kepada desa dilakukan. namun dalam perjalannya, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sepertinya belum memiliki keseriusan dalam mengimplementasi kebijakan otonomi desa tersebut, hal itu terlihat dari beberapa hal, seperti (1) belum adanya tata aturan yang dapat dipakai sebagai dasar legalitas implementasi kebijakan otonomi daerah, (2) belum adanya pemberian sebahagian kewenangan uang dimiliki oleh pemrintah kabupaten kepada Desa, serta (3) hak-hak keuangan desa belum diberikan secara utuh oleh pemerintah kabupaten, padahal menurut ketentuan perundangan, minimal 10% dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten dari pemerintah (setelah dikurangi gaji pegawai) wajib dikembalikan kepada desa, oleh desa dana tersebut dipakai untuk menggerakan dan melaksanakan pembangunannya secara mandiri. Kedepan,

sudah

pengguliran

seharusnya

kebijkaan

perencanaan

otonomi

desa,

pembangunan

artinya

daerah

perencanaan

dikaitkan

dengan

pembangunan

haruslah

mengakomodasi kebijakan otonomi desa, dengan memberikan hak-hak keuangan desa serta membagi kewenangan kepada desa. Banyaknya permasalahan birokrasi belum sepenuhnya teratasi dengan baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi Internal yang sangat perlu dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar adalah berupa pelanggaran disiplin, penyalah gunaan kewenangan, rendahnya kinerja SDM dan kelembagaan aparatur, penempatan yang tidak sesuai dengan kompetensi,

|


rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja, serta banyaknya praktek KKN yang sudah berurat dan berakar. Dari masalah internal ini sangat memberi dampak dan pengaruh kepada proses pengambilan keputusan kebijakan yang bersifat publik seiring dengan makin meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, antara lain transparansi, akuntabilitas, dan kualitas. Dari hasil data yang diperoleh dari Inspektorat Kabupaten, pelanggaran disiplin ringan seperti tidak mengikuti apel, terlambat masuk kerja, pulang cepat menduduki tempat yang tertinggi. Namun untuk mengantisipasinya, Inspektorat kabupaten membuat kebijakan untuk absen pagi dan sore. Sedangkan untuk penyalah gunaan wewenang diselesaikan secara internal dengan cara surat teguran, namun jika hal ini juga tidak ada iktikat baik untuk diselesaikan, maka akan diteruskan ke ranah hukum untuk penyelesaiannya. Sampai Oktober 2010 hanya ada 1 kasus penyalah gunaan wewenang yang dalam tahap penyelesaian secara internal. Itu artinya untuk kasus pelanggaran disiplin dan penyalah gunaan wewenang angkanya sangat rendah dan relatif tidak ada. Namun dari sisi efektifitas dan efisiensi kerja ada ditemui seperti di Bakesbang Linmas, pada saat jam kerja aparat bisa merayakan HUT diluar kantor dengan membawa beberapa aparat lainnya hingga ruangan kosong dan sebelum jam kantor berakhir banyak yang sudah pulang atau menghilang hingga segala urusan dilanjutkan keesokan harinya. Begitu juga dengan penempatan yang tidak sesuai dengan kompetensi dan KKN, akhirnya membuat rendah kualitas kinerja serta pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan. Tabel 24 Capaian Produk Hukum Daerah 2007-2010 Kabupaten Kampar NO 1. 2. 3. 4. 5.

JENIS PERATURAN Peraturan Daerah Peraturan Bupati Keputusan Bupati MOU Perjanjian kerjasama

JUMLAH PRODUK HUKUM 2007

2008

2009

2010

2011*

22 60 672 6 8

11 39 463 4 4

28 44 374 4 9

11 47 297 16 8

15 26 201 1 2

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Kampar, 2010

Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan sejak tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 sebanyak 87 Peraturan Daerah. Jumlah peraturan Bupati yang diterbitkan muali Tahun 2007 s/d Tahun 2011 sebanyak 216 peraturan, rata-rata Peraturan Bupati diterbitkan 47 Peraturan tiap tahunnya. Jumlah keputusan Bupati yang diterbitkan sejak Tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 2007 Keputusan, atau rata-rata 451 keputusan tiap tahunnya. Jumlah MOU yang dihasilkan sampai Tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 31 MOU atau rata-rata 7 MOU tiap tahunnya. Perjanjian Kerjasama yang dihasilkan Tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 31 perjanjian atau rata-rata 7 perjajian tiap tahunnya.


Masalah-Masalah Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian: 1.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan karena DPRD hanya dapat melakukan sosialisasi yang terkait dengan Raperda inisiatif DPRD, sedangkan sosialisasi peraturan perundangan lain merupakan tupoksi eksekutif.

2.

Belum optimalnya sistem informasi keuangan dan masih kurangnya komputer untuk mendukung adanya sistem informasi keuangan yang handal dan siap pakai dengan sistem on line ataupun off line dalam pengelolaan keuangan, dimulai dari penganggaran, penatausahaan, akuntansi sampai dengan pelaporan.

3.

Pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan; rendahnya kinerja sumberdaya aparatur; sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan yang belum memadai; rendahnya efisiensi dan efektifitas kerja; rendahnya kualitas pelayanan umum; rendahnya kesejahteraan PNS; dan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan pembangunan.

4.

Masih banyaknya konflik perbatasan yang terjadi baik antar desa maupun antar kecamatan.

Isu-isu Strategis Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian: 1.

Memberikan masukan untuk membuat draft Raperda inisiatif DPRD sehingga kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan

2.

Dilaksanakan pemeriksaan secara berkala (reguler)

3.

Mengoptimalkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang merupakan sistem resmi dari BAKD.

4.

Penyelesaian konflik batas perlu diagendakan secepatnya untuk mengurangi bertambahnya konflik lain yang berada di wilayah-wilayah perbatasan.

IV.1.20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pembangunan desa dalam jangka panjang ditunjukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah disekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan disegala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu, pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang. Pembangunan pedesaan sangat diperlukan, karena sebagian besar penduduk Kabupaten Kampar, yaitu sebesar ±60%, melakukan pertanian sebagai mata pencaharian, dan mereka tinggal di pedesaan.

|


Pembangunan atau pengembangan pedesaan (rural development), menurut Mosher (Mosher, 1969, hal.91) mempunyai tujuan; a) pertumbuhan sektor pertanian, b) integrasi nasional, yaitu membawahi seluruh penduduk suatu negeri ke dalam pola utama kehidupan yang sesuai, c) keadilan ekonomi, yakni bagaimana pendapatan itu dibagi-bagi kepada seluruh penduduk. Maksud dari pembangunan pedesaan adalah menghilangkan atau mengurangi

berbagai

hambatan

dalam

kehidupan

sosial-ekonomi,

seperti

kurang

pengetahuan dan keterampilan, kurang kesempatan kerja, dan sebagainya. Akibat berbagai hambatan tersebut, penduduk wilayah pedesaan pada umumnya miskin. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan perlu dipercepat dan ditingkatkan terutama

untuk

petani

melalui

penyediaan

prasarana

dan

sarana

pembangunan,

pembangunan sistim agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumberdaya alam. Masih banyak desa-desa di Kabupaten Kampar yang termasuk dalam kategori desa tertinggal, dimana sebagian besar penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Pada umumnya desa-desa tersebut merupakan desa tradisional yang terletak di pedalaman. Keterbatasan sarana dan prasarana merupakan permasalahan yang paling mendasar. Meskipun sesungguhnya pada desa-desa tersebut memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial untuk dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Kekayaan alam tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia dan peralatan. Masalah-Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: 1. 2. 3.

Rendahnya kualitas personil aparat Pemerintah dan Lembaga Desa. Adanya kesenjangan antar Desa dalam pelaksanaan pembangunan. Terbatasnya sarana, prasarana, fasilitas dan kemampuan keuangan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat desa tentang peraturan perundang 5. Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa. 6. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha. 7. Adanya kesenjangan pembangunan di desa-desa perbatasan dengan desa-desa di Kab/Kota lain. 8. Penanggulangan kemiskinan masih bersifat sektoral. 9. Peran PJOK dalam pelaksanaan PNPM belum optimal. 10. Belum optimalnya koordinasi antar sektor dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah. Isu-isu STrategis Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: 1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan pembinaan kelembagaan masyarakat desa. Mengembangkan potensi swadaya masyarakat dan budaya gotong royong. Adanya tenaga pendamping yang profesional dari tingkat Kabupaten maupun kecamatan. Peningkatan bantuan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat desa. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten.


IV.1.21. Sosial Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan bidang sosial terutama perlindungan terhadap mereka yang termasuk ke dalam kelompok penduduk miskin dan rentan. Perlindungan dan kesejahteraan social di Indonesia diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial. Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya, antara lain dengan memberikan bantuan dan jaminan sosial, meningkatkan pemberdayaan sosial, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta meningkatkan kemampuan dan keberdayaan mereka melalui

pendidikan.

Selanjutnya,

dalam

kaitan

pembangunan

kesejahteraan

sosial,

penanganan dan penyelesaian permasalahan sosial juga dilakukan melalui skema jaminan sosial berbasis asuransi. Pembangunan sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah selama ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan social seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketuna sosialan, keterpencilan, dan penanganan korban akibat kejadian bencana alam serta bencana sosial. Namun, ternyata pembangunan yang dilaksanakan masih dihadapkan pada sejumlah rintangan dan permasalahan penting seperti keterbatasan anggaran, kurangnya efektivitas pelaksanaan bantuan dan pelayanan jaminan sosial, luasnya cakupan pelayanan, kejadian bencana alam dan sosial atau perubahan kondisi ekonomi yang sulit diprediksi kejadiannya. Selain itu, pembangunan yang dilaksanakan menyisakan pula sejumlah persoalan khususnya pada perseorangan atau kelompok masyarakat yang terabaikan, kurang beruntung atau miskin, dan tidak dapat ikut menikmati hasil pembangunan secara layak. Strategi pokok dalam pembangunan kesejahteraan rakyat dilakukan dengan melibatkan berbagai potensi dalam masyarakat untuk bersama-sama menangani permasalahan sosial seperti masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, tunasosial , serta anak jalanan. Pembangunan daerah merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat kabupaten Kampar yang dilakukan secara berkelanjutan, yang berdasarkan pada kemampuan daerah,

dengan

memperhatikan

memanfaatkan tantangan

kemajuan

perkembangan

ilmu

pengetahuan

global.

dan

teknologi

serta

Pelaksanaannya

mengacu

pada

kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal ditujukan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, berkeadilan, sejahtera, maju, mandiri, dan kukuh dengan kekuatan moral dan etikanya. Dengan demikian, membangun kesejahteraan rakyat merupakan agenda pembangunan yang penting dan strategis. Salah satu penyebab timbulkan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kampar diantaranya adalah Bencana Alam. Pada tahun 2010 jumlah PMKS dari korban bencana alam mencapai 23,47% dari seluruh jenis PMKS yang ada. Tingginya jumlah PMKS yang berasal dari korban bencana alam disebabkan karena seringnya kejadian bencana alam di wilayah Kabupaten Kampar. Data perkembangan kejadian Bencana Alam di Kabupaten Kampar tahun 2006 s/d 2010 dapa dilihat pada tabel berikut :

|


Tabel 25 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Jenis Bencana Tahun 2006-2010 NO 1 2 3 4

BENCANA Banjir Kebakaran Angin Topan Tanah Longsor

2006

2007

2008

2009

2010

72 0 1 1

69 9 0 0

9 10 2 0

74 31 19 0

1 37 3 0

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Kampar 2010

Sejak Tahun 2006 s/d 2010 jumlah kejadian bencana alam Banjir di Kabupaten Kampar telah terjadi sebanyak 224 kejadian, kebakaran 87 kejadian, angin topan sebanyak 25 kejadian dan tanah longsor 1 kejadian. Berdasarkan informasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Kampar, korban bencana banjir pada tahun 2007 sebanyak 72 desa dari 15 kecamatan, tahun 2008 sebanyak 9 desa dari 3 kecamatan, tahun 2009 sebanyak 74 desa dari 14 kecamatan dan tahun 2010 hanya 1 kecamatan Tapung. Korban Bencana Banjir pada tahun 2007 sebanyak 9 rumah, tahun 2008 sebanyak 10 unit rumah, tahun 2009 sebanyak 31 rumah dan tahun 2010 sebanyak 37 unit rumah. Bencana alam putting beliung tahun 2007 tidak ada, tahun 2008 2 desa, tahun 2009 sebanyak 19 desa dan tahun 2010 sebanyak 3 desa. Masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kampar yang semakin kompleks dan luas perlu diikuti oleh berfungsinya mekanisme pencegahan dan penanggulangan masalah yang cepat, tepat, dan berkelanjutan dengan cara menggali dan mendayagunakan modal sosial dalam masyarakat. Sampai dengan tahun 2010 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (MPKS) yang tertangani di Kabupaten Kampar disajikan pada tabel berikut : Tabel 26 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (MPKS) yang Tertangani Tahun 2010 Kabupaten Kampar NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

JENIS PMKS Anak balita terlantar Anak terlantar Anak Nakal Anak Jalanan Anak Cacat Wanita Rawan Sosial Ekonomi Wanita Korban Tindak Kekerasan Lanjut Usia terlantar Penyandang cacat Tuna Susila Pengemis Gelandangan Bekas warga binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK) Korban penyalahgunaan NAPZA Keluarga Fakir Miskin Keluarga yang tinggal di rumah tak layak huni Keluarga bermasalah sisial psikologi Komunitas adat terpencil Korban Bencana Alam Korban Bencana Sosial Pekerja Migran Bermasalah Sosial Penyandang HIV/ AIDS (ODHA) Keluarga Rentan Jumlah

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar 2010


JENIS KELAMIN L

P

JUMLAH (JIWA)

3,650 30 22 207 2,182 1,122 18 11 40 77 4,331 2,365 13 5,941 311 351 20,671

3,765 37 25 230 5,701 17 2,303 1,324 50 10 8 7 13 7,337 2,750 14 5,945 104 323 29,963

7,415 67 47 437 5,701 17 4,485 2,446 50 28 19 47 90 11,668 5,115 27 11,886 415 674 50,634

Dari 50.634 jiwa PMKS yang ditangani, sebanyak 20.671 jiwa (40,82%) adalah laki-laki dan 29.963 jiwa (59,18%) adalah perempuan. Dilihat dari jenis PMKS yang ditangani, PMKS korban Bencana Alam yang paling banyak ditangani yakni sebesar 23,47%, diikuti dengan PMKS Keluarga Fakir Miskin sebesar 23,04%, anak terlantar 14,64%, Wanita rawan sosial ekonomi 11,26%, Keluarga yang tinggal di rumah tak layak huni 10,10%, Lanjut Usia terlantar 8,86% dan penyandang cacat 4,85%. Masalah-Masalah Bidang Sosial: 1.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penanganan bekas penyakit kronis.

2.

Keterlambatan laporan bencana / pengajuan proposal dari lokasi ke Kabupaten

3.

Keterbatasan dana, sarana prasarana, dan SDM pelaksana kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial.

4.

Rendahnya kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Permasalahan penyandang cacat antara lain; kendala kemandirian, produktifitas dan hak untuk hidup normal, terutama akses ke pelayanan sosial dasar, terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis kecacatan, dan aksesibilitas pelayanan umum untuk mempermudah kehidupan mereka. Masalah ketunasosialan yang terdiri dari gelandangan dan pengemis serta tuna susila, selain disebabkan oleh kemiskinan juga diakibatkan ketidakmampuan individu untuk hidup dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

5.

Rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial dan belum serasinya kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat nasional dan daerah.

6.

Lemahnya penanganan korban bencana alam dan sosial. Korban bencana alam yang harus ditangani seperti korban akibat banjir, dan korban kerusuhan sosial dan sejenisnya. Persoalan bencana alam muncul karena terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia dan teknologi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya bencana alam. Selain itu masih adanya sikap mental sebagian warga masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah rawan bencana alam yang menghambat kelancaran penanganan bencana. Untuk penanganan masalah korban kerusuhan sosial/gejolak sosial (termasuk pengungsi lokal) perlu terus diupayakan agar terjaga kelangsungan hidupnya. Persoalan yang muncul adalah penempatan kembali korban kerusuhan sosial di lokasi asal maupun baru, masalah sosial psikologis dan kecemburuan sosial antara pendatang dengan penduduk setempat, dan keterlantaran anak di lokasi pengungsian.

Isu-isu Strategis Bidang Sosial: a. Masih terbatasnya pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak telantar, lanjut usia telantar dan penyandang cacat telantar dan/atau berat. Negara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan kualitas hidup penduduk miskin dan rentan, terutama sebagai PMKS. Selain itu, dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, Pemerintah mengembangkan prakarsa dan peran aktif

|


masyarakat, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga Negara agar mereka memiliki kemampuan individual dan kelembagaan yang lebih tinggi dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial. b. Belum optimalnya pemberdayaan bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT). Upaya pemberdayaan sosial yang seharusnya meletakkan berbagai upaya untuk membangun kapasitas individu dan kelembagaan PMKS masih belum berjalan secara optimal. Keputusan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh PMKS masih lebih banyak dilakukan oleh aparat pemerintah sehingga bantuan yang disediakan pemerintah seringkali tidak tepat sasaran atau tidak tepat guna.

IV.1.22. Kebudayaan Untuk menghadapi era globalisasi sesuai dengan posisi kabupaten Kampar, maka pembangunan bidang kebudayaan lebih diarahkan pada upaya untuk meminimalisasi pergeseran-pergeseran nilai-nilai yang akan berdampak kepada masyarakat. Perkembangan masyarakat yang sangat cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memerlukan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam suasana dinamis tersebut, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional dan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Disamping itu, pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai bangsa. Kabupaten Kampar memiliki keragaman suku dan budaya, selain memiliki budaya asli, yaitu budaya Melayu. Keberagaman suku dan budaya juga merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa karena keberagaman itu merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan devisa. Meskipun beragam, budaya Melayu memiliki darik tarik tersendiri karena mengandung falsafah hidup orang Melayu yang tidak ketinggalan oleh kemajuan zaman. Selain itu, penghargaan masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda dengan budaya Melayu merupakan hal yang kondusif bagi perkembangan budaya Melayu. Kondisi seperti ini perlu dipertahankan dan dikembangkan agar budaya Melayu tetap eksis, terutama dalam menghadapi perkembangan budaya secara global. Dalam rangka mendorong tumbuhnya ketahanan budaya dan meningkatkan kualitas budaya masyarakat maka perlu dilakukan dokumentasi, perlombaan dan penelitian terhadap aspekaspek nilai-nilai luhur budaya daerah seperti adat istiadat, pakaian, rumah adat, permainan anak dan masyarakat, serta tradisi-tradisi yang masih melekat pada kelompok masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan penanaman dan penyebarluasan nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakat terutama generasi muda dan siswa sekolah melalui berbagai penyuluhan dan lomba karya ilmiah serta pertemuan dan diskusi. Dengan dilaksanakan berbagai kegiatan tersebut diharapkan masyarakat makin sadar sehingga akan menggugah rasa kenersamaan dalam masyarakat dan pada gilirannya akan tumbuh rasa saling menghormati dan


menghargai, dan menjauhkan diri dari segala ancaman pertentangan, pertikaian dalam masyarakat. Sisi lain yang perlu dijaga dan dikembangkan adalah tempat-tempat permainan rakyat, sanggar/teater, gedung sejarah dan bukti peninggalan masa lampau, adat istiadat yang bernuansa Melayu perlu terus mendapatkan perhatian, sehingga akan mempererat dan memperkokoh persaudaraan, dan aset-aset yang mempunyai nilai budaya daerah dapat dibanggakan oleh masyarakat dan tidak dilupakan oleh generasi yang baru berkembang. Masalah-Masalah Bidang Kebudayaan: 1.

Lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya, yang diperlihatkan dengan adanya gejala menguatnya orientasi kelompok, etnik, dan agama, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan bahkan disintegrasi bangsa;

2.

Adanya krisis jati diri (identitas), yaitu adanya nilai-nilai sosial, kekeluargaan, keramahtamahan sosial, dan rasa cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa, semakin pudar bersamaan dengan menguatnya nilainilai materialisme;

3.

Kurangnya kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan budaya, salah satu contoh yang nyata adalah apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri yang masih rendah, karena keterbatasan informasi.

Isu-isu Strategis Bidang Kebudayaan: 1.

Dukungan yang lebih memadai dalam pengelolaan urusan kebudayaan baik dana, peningkatan kualitas SDM aparatur maupun koordinasi dengan instansi terkait.

2.

Peningkatan sosialiasi dan koordinasi dengan seniman seniwati Kabupaten Kampar untuk meningkatkan wadah kreatifitas seni dalam bentuk group/kelompok

3.

Menurunkan ketegangan dan segala bentuk ancaman konflik antara kelompok masyarakat;

4.

Pengembangan penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya nasional/daerah yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan;

5.

Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya dan Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk daerahnya;

6.

Mengembangkan aspek sosial budaya masyarakat dalam rangka membangun dan mengembangkan nilai-nilai sosial baru yang berkenaan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia seperti pengembangan wawasan, etos kerja dan semangat berkarya;

7.

Peningkatan pengamalan kebudayaan dan adat istiadat sebagai identitas kebanggaan.

IV.1.23. Statistik Kabupaten Kampar dengan segala potensi daerah yang ada, memerlukan gambaran objektif pada berbagai bidang/sektor kehidupan masyarakatnya yang perlu diungkapkan secara transparan dalam bentuk data, sehingga berbagai peluang dan tantangan dalam mempersiapkan landasan bagi pembangunan daerah ini dapat dilakukan dengan baik dan

|


terencana. Oleh karena itu informasi statistik yang lengkap, akurat dan komprehensif tidak hanya diperlukan oleh Pemerintah Daerah saja untuk memformulasikan berbagai kebijakan, tetapi juga bagi dunia usaha dalam memanfaatkan berbagai peluang investasi yang terbuka luas di daerah ini. Keberadaan informasi statistik yang lengkap dan terpecaya harus sesuai dengan perkembangan daerah saat ini karena sangat diperlukan dalam berbagai perencanaan pembangunan secara matang. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kualitas dan lingkup cakupannya tetap menjadi perhatian dan prioritas utama di masa yang akan datang. Ketersediaan data pembangunan yang terbatas seringkali menjadi masalah ketika akan melakukan perencanaan pembangunan. Data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir merupakan suatu dasar bagi terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam rangka kebutuhan data perencanaan seringkali pemerintah daerah akan berurusan dengan Badan Pusat Statistik. Hal ini terjadi mengingat belum tersedianya dengan baik data statistik yang dimiliki oleh Dinas, Badan maupun Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar. Masalah-Masalah Bidang Statistik: 1.

Terbatasnya sumberdaya manusia yang mengembangkan informasi statistik daerah,

2.

Terbatasnya kerja-sama institusi pemerintah/swasta dalam mendukung penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan,

3.

Berbagai hasil penelitian dan pendataan belum sepenuhnya memberikan kontribusi pada dunia usaha dan masyarakat.

Isu-isu Strategis Bidang Statistik: Membangun kerjasama yang kuat dengan Badan Pusat Statistik dan membangun sistem data/informasi yang dapat di-update dan diakses oleh semua pihak secara on-line serta meningkatkan kemampuan dalam penyediaan data base, informasi dan data statistik lainnya yang berkualitas dengan tingkat akurasi dan validitas yang tinggi serta mutakhir, yang mampu diakses secara baik dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerintahan dan pembangunan.

IV.1.24. Kearsipan Terbatasannya sumber daya kearsipan menyebabkan beberapa arsip daerah belum dapat diarsipkan dengan baik. Permasalahan kearsipan di kabupaten Kampar antara lain meliputi terbatasnya sumber daya aparatur terutama tenaga kearsipan belum ada, masih banyak arsip-arsip daerah yang belum terkumpul dan masih kurangnya fasilitas penunjang kearsipan. Belum terarsipkannya beberapa dokumen penting daerah maupun nasional di kabupaten Kampar dikhawatirkan dapat menyebabkan hilangnya data kearsipan daerah. Padahal dokumen-dokumen yang belum diarsipkan tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelusuran terhadap arsip-arsip daerah baik yang terdapat di dalam maupun di luar daerah, meningkatkan sumber daya manusia kearsipan dalam mengelola kearsipan daerah.


Peningkatan kualitas data dan arsip sebagai dasar dalam menyusun perencanaan akan sangat ditentukan oleh kinerja pembangunan bidang arsip dan pusat data dalam menyiapkan: 1.

Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pengumpulan dan pengolahan data, pengelolaan sistem informasi, pengembangan teknologi dan kearsipan.

2.

Pelaksanaan pengumpulan data, pengelolaan sistem informasi dan pengembangan sistem informasi.

3.

Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang kearsipan.

4.

Meningkatkan penyelenggaraan, pembinaan, pengolahan dan pengelolaan bidang kearsipan.

5.

Pelaksanaan akuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip statis.

6.

Pembinaan terhadap tenaga fungsional Arsiparis.

Jika semua fungsi tersebut dijalankan dengan baik dalam pembangunan bidang arsip dan pusat data diharapkan akan dapat menciptakan sinergisitas antar lembaga dalam penyusunan

program,

pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan

dan

tugas

dan

pelayanan

fasilitasi

kepada

dalam

masyarakat.

penyelenggaraan Secara

bertahap

pemerintah telah melaksanakan program yang mendukung pengembangan kearsipan, antara lain melalui peningkatan program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Masalah-Masalah Bidang Kearsipan: 1.

Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai sebagai media penyelamatan dan pelestarian arsip daerah;

2.

Terbatasnya mutu pelayanan sistem informasi kearsipan di lingkungan pemerintah maupun swasta/masyarakat;

3.

Kurangnya

koordinasi

antar

instansi/dinas

terkait

dalam

pengelolaan

dan

penyelamatan arsip daerah Isu-isu Strategis Bidang Kearsipan: 1.

Penambahan alokasi anggaran dalam rangka mengakomodir program pengarsipan yang belum dilaksanakan.

2.

Penambahan SDM dan ruangan dalam rangka menangani jumlah arsip yang terus bertambah.

3.

Perlunya

dukungan

semua

pihak

untuk

dapat

memberikan

dokumen/arsip

pemerintahan maupun arsip yang bernilai sejarah, sehingga terhimpunnya arsip dalam satu wadah dan terawat dengan baik. 4.

pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip, dan pemeliharaan rutin/ berkala arsip daerah

5.

Peningkatan pengelolaan, penyelamatan, dan pemeliharaan arsip-arsip daerah sebagai

bahan

perencanaan,

penyelenggaraan

dan

pertanggung-jawaban

pemerintah daerah.

|


IV.1.25. Perpustakaan Meningkatnya minat baca masyarakat mulai dari daerah pedesaan sampai perkotaan merupakan suatu pertanda mulai membaiknya tingkat pengetahuan masyarakat. Karena dengan membaca akan banyak tahu dan kemudian akhirnya banyak ilmu. Perpustakaan memiliki peranan yang besar sebagai wadah dalam memberikan kemudahan kepada para pembaca untuk mndapatkan bahan – bahan buku bacaan. Permasalahan pembangunan bidang perpustakaan adalah masih terbatasnya sumber daya manusia dibidang perpustakaan, terbatasnya koleksi dan referensi buku, masih kurangnya fasilitas

penunjang

perpustakaan,

dan

kesadaran

anggota

perpustakaan

untuk

mengembalikan buku masih rendah. Urusan perpustakaan dilaksanakan sebagai urusan sendiri sejak Tahun 2009 dengan membentuk Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Kampar. Sebelumnya pelaksanaan urusan perpustakaan menjadi bagian dari urusan pendidikan. Budaya baca (reading society) dan budaya belajar (learning society) merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh perpustakaan. Berbagai upaya dilakukan oleh perpustakaan guna mewujudkannya. Dari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap eksistensi sebuah perpustakaan, ketersediaan buku (bahan pustaka) dan keberadaan pengunjung perpustakaan merupakan faktor yang paling

dominan.

Meski demikian

tentunya

juga

banyak

faktor

lain yang

secara

langsung/tidak langsung ikut mempengaruhinya, terutama yang berpengaruh terhadap besar kecilnya pengguna perpustakaan. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kampar dengan penduduk yang tersebar di berbagai wilayah, tugas perpustakaan memasyarakatkan budaya baca dan budaya belajar ke tengahtengah masyarakat juga semakin berat. Lembaga perpustakaan tidak dapat hanya mengandalkan pelayanan di Kantor Perpustakaan Daerah saja, jika mengharapkan terwujudnya kedua budaya tersebut ke tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya disamping menggelar pelayanan di Kantor Perpustakaan Daerah, bentuk pelayanan perpustakaan lain seperti perpustakaan keliling, perpustakaan desa / taman bacaan masyarakat, perpustakaan sekolah dan berbagai hal lain yang mendukung pemasyarakatan budaya baca dan budaya belajar, perlu diupayakan secara maksimal. Data perkembangan jumlah dan jenis buku yang ada di Perpustakaan Kabupaten Kampar Tahun 2005 s/d 2009 adalah sebagai berikut : Tabel 27 Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Daerah Menurut Jenis Buku Tahun 2005-2009 Kabupaten Kampar KODE

JENIS BUKU

JUMLAH

0.00

Karya Umum (General)

100

Filsafat (Philosophy)

200

Agama (Religious)

2,093

300

Ilmu-Ilmu Sosial (Social Science)

2,878

400

Bahasa (Language)

2,643

500

Ilmu-ilmu Murni (Pure Science)

2,998

600

Ilmu-Ilmu Terapan (Application Science)

3,552


357 607

KODE

JENIS BUKU

JUMLAH

700

Kesenian dan Olahraga (Art and Sport)

1,713

800

Kesusasteraan (Literature)

2,489

900

Sejarah dan Geografi (History ang Geography)

1,081

ROM

Buku-Buku Cerita (Stories)

-

JUMLAH TAHUN 2009

20,411

2008

14,473

2007

23,680

2006

22,228

2005

21,246

Sumber : BPS Kab. Kampar 2010

Masalah-Masalah Bidang Perpustakaan: 1.

Sarana danprasarana yang kurang memadai

2.

Kurangnya minat baca masyarakat.

3.

Terbatasnya jumlah pos perpusling karena banyak lokasi yang tidak terjangkau oleh bis keliling.

4.

Lemahnya SDM pengelola perpustakaan.

5.

Pengelolaan buku perpustakaan masih manual.

Isu-isu Strategis Bidang Perpustakaan: 1.

Meningkatkan sosialisasi tentang minat baca dan perpustakaan kepada masyarakat luas.

2.

Memberi kesempatan kepada lebih banyak masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan dengan menambah jam layanan.

3.

Mengusulkan kendaraan yang lebih kecil sehingga bisa menjangkau lokasi yang lebih terpencil (pedesaan).

4.

Meningkatkan kualitas

SDM pengelola perpustakaan dengan melaksanakan

bintek bagi pengelola perpustakaan. 5.

Mengupayakan terselenggaranya otomasi perpustakaan pada 2010. Otomasi layanan perpustakaan sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas dan mempercepat layanan

perpustakaan.

Pengguna

perpustakaan

yang

ingin

meminjam/

mengembalikan buku yang mereka pinjam, tidak perlu pelayanan.

IV.2. URUSAN PILIHAN IV.2.1.1. Pertanian IV.2.1.1.1. Perikanan Meskipun Kabupaten Kampar tidak mempunyai laut, bukan berarti daerah ini tidak mempunyai potensi untuk dikembangkan dalam sektor perikanan. Pengembangan perikanan di Kabupaten Kampar di bedakan menjadi dua, yaitu perikanan tangkap (nelayan) dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap meliputi perairan umum, dalam hal ini sungai, rawa dan danau. Sedangkan perikanan budidaya terdiri dari budidaya kolam dan keramba, dimana

|


jenis perikanan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat beberapa tahun terakhir ini di Kabupaten Kampar. Upaya peningkatan produktifitas, efektifitas dan efisiensi manajemen usaha perikanan budidaya, dapat dikelola terpadu dengan ternak unggas sebagai diversifikasi usaha perkebunan serta usaha pertanian pangan dan hortikultura. Keberadaan rumah tangga perikanan dengan berbagai investasi-nya merupakan potensi sumberdaya perikanan yang sangat dominan dan faktor penentu dalam pelaksanaan program pengembangan usaha perikanan, oleh karenanya perlu dijaga stabilitas, dan semangat untuk berusaha, serta keterampilan penerapan teknologi pada Rumah Tangga Perikanan yang ada serta pengembangannya. Ketersediaan pasokan benih dan pakan serta pedagang langganan penjual ikan dari provinsi dan tetangga dekat juga merupakan potensi sumberdaya perikanan untuk menjaga stabilitas supply, kewaspadaan mutu pakan dan kualitas benih ikan, dalam meningkatkan gairah dan semangat Rumah Tangga Perikanan pelaku usaha perikanan serta menjaga nama baik dan kepercayaan bagi Kampar sebagai pemasok utama ikan air tawar hidup dan olahan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu penyesuaian kebijakan program dengan kegiatan pengembangan usaha perikanan, dalam sistem dan manajemen yang berkelanjutan guna mencapai sasaran akhir adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan dengan income perkapita yang meningkat secara bertahap, kesempatan bekerja

dan

berusaha

masyarakat

yang

mendorong

peningkatan

investasi

perbankan/investor. Tabel 28 Produksi Perikanan Menurut Sektor Perairan (Ton) 2005-2009 Kabupaten Kampar Tahun TAHUN

AIR TAWAR

KOLAM

KERAMBA

JUMLAH

2005 2006 2007 2008 2009

1.393,20 971,00 998,00 808,30 799,00

9.755,68 10.194,48 12.108,44 12.325,31 14.135,15

730,76 4.858,15 6.548,53 6.972,28 9.015,46

11.879,64 16.023,63 19.654,97 20.105,89 23.949,61

Sumber : BPS Kab. Kampar 2010

Secara keseluruhan jumlah produksi perikanan sampai dengan tahun 2009 meningkat 12.069,97 ton atau rata-rata peningkatan 2.413,99 ton (20,32%) tiap tahunnya. Jumlah produksi perikanan pada sektor perikanan Air Tawar dari tahun 2005 s/d 2009 menurun 594,20 ton atau rata-rata penurunan 118,84 ton (8,53%) tiap tahunnya. Jumlah produksi perikanan pada sektor perikanan Kolam tahun 2005 s/d 2009 meningkat 4.379,47 ton atau rata-rata peningkatan 875,89 ton (8,98%) tiap tahunnya. Jumlah produksi perikanan pada sektor perikanan Keramba tahun 2005 s/d 2009 meningkat 8.284,70

ton

atau

rata-rata

peningkatan

1.656,94

ton

(226%%)

tiap

tahunnya.

Kecenderungan diatas menunjukkan bahwa budidaya ikan dengan keramba mengalami kemajuan yang cukup pesat, hal ini dikarenakan program Dinas Perikanan yang setiap tahun melakukan pembinaan dan pengembangan perikanan pada usaha budidaya keramba.


Masalah-Masalah Bidang Perikanan: 1.

Usaha penangkapan ikan masih secara tradisional (kurangnya penerapan teknologi), sehingga produksi yang diperoleh rendah, akibatnya pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk hidup layak.

2.

Pengamatan nelayan menunjukan beberapa jenis ikan terancam punah, kondisi ini menunjukan sudah semakin kurnagnya keragaman jenis-jenis ikan yang terdapat disepanjang sungai Kampar.

3.

Pencemaran limbah dan kerusakan lingkungan sudah mempengaruhi daerah aliran sungai.

4.

Masyarakat yang melakukan usaha perikanan memiliki pendidikan dan keterampilan serta jiwa kewirausahaan yang relatif rendah, sehingga kurang mempunyai pandangan yang lebih maju untuk pengembangan usaha yang mereka lakukan agar mendatangkan produksi dan pendapatan.

5.

Lembaga pemasaran produksi pertanian (hasil tangkapan) dapat dikatakan belum efisien, karena relatif rendahnya harga ikan yang ditetapkan.

Isu-isu Strategis Bidang Perikanan: 1.

Perlunya pengembangan alat tangkap bagi nelayan dan pengembangan perikanan budidaya melalui pengembangan kolam dan keramba dengan penambahan anggaran.

2.

Masih sangat terbatasnya kualitas sumber daya manusia pengelola usaha perikanan.

IV.2.1.1.2. Pertanian Tanaman Pangan Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Kampar dari Tahun 2006 – 2010, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar telah melakukan berbagai terobosan dalam bentuk program/kegiatan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang yang tertuang dalam rencana kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sektor pertanian yang mengcakup tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutan berperan besar dalam rangka penyediaan pangan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dalam memenuhi hak atas pangan dan penyumbang penerimaan devisa serta PDRB. Kabupaten Kampar di lihat dari kondisi geografisnya merupakan lahan yang potensial untuk pengembangan pertanian. Meskipun demikian, Kabupaten Kampar masih dihadapkan oleh penurunan jumlah produksi padi dan palawija yang berdampak pada kekurangan beras. Hal ini lebih disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lahan secara utuh. Sehubungan dengan itu kebijakan pembangunan pertanian baik lahan basah, rawah maupun lahan kering harus disesuaikan dengan paradigma pembangunan pertanian yang didukung sinergis dan revitalisasi fungsi jaringan guna mengembangkan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Untuk melihat potensi lahan sawah di Kabupaten Kampar Tahun 2010, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

|


Tabel 29 Potensi Lahan Sawah per Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Kampar NO.

KECAMATAN

POTENSI

PEMANFAATAN

BELUM DIMANFAATKAN

1. Kampar Kiri 2. Kampar Kiri Hulu 3. Kampar Kiri Hilir 4. Kampar Kiri Tengah 5. Gunung Sahilan 6. XIII Koto Kampar 7. Bangkinang Barat 8. Salo 9. Tapung 10. Tapung Hulu 11. Tapung Hilir 12. Bangkinang 13. Bangkinang Seberang 14. Kampar 15. Kampar Timur 16. Rumbio Jaya 17. Kampar Utara 18. Tambang 19. Kampar Hulu 20. Perhentian Raja Jumlah

705 575 1.103 420 135 405 655 1.926 693 286 763 2.229 566 15 10.476

250 42 994 356 80 405 655 1.250 545 236 763 1.214 28 6.818

455 533 109 64 55 676 148 50 1.015 538 15 3.558

Sumber : Dinas Pertanian, Kabupaten Kampar 2010

Masalah-Masalah Bidang Tanaman Pangan: 1.

Masih tingginya serangan dan gangguan hama dan penyakit

2.

Terjadinya fungsi lahan tanaman pangan menjadi non pangan

3.

Kurangya tenaga kerja di sub sektor tanaman pangan

4.

Sistem pengairan tanaman pangan yang belum optimal

5.

Produksi pangan belum mencukupi kebutuhan penduduk

6.

Masih tingginya kehilangan produksi hasil pertanian khususnya tanaman padi

7.

Isu pertanian Tradisional di semua sub sektor yang ditandai: • Produkivitas yang rendah • Pengelolaan usaha subsisten • Investasi Infrastruktur Agribisnis • Limited Level of technology (pengembangan, penguasaan dan penerapan) • Upah murah dan Nilai Tukar Petani

8.

Isu konflik lahan pertanian

Isu-isu Strategis Bidang Tanaman Pangan: 1.

Perlunya sarana dan prasarana pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu

2.

Belum adanya PERDA yang mengatur alih fungsi lahan sesuai UU 41 tahun 2009 serta sosialisasi lahan pangan berkelanjutan.

3.

Perlunya sarana dan prasarana mekanisasi pertanian

4.

Peningkatan perbaikan jaringan irigasi dan ketersediaan cadangan air serta pompanisasi.


5.

Peningkatan produksi melalui peningkatan mutu intensifikasi (perbaikan mutu lahan, pemupukan berimbang dan peningkatan indek pertanaman IP 200-300 serta perluasan areal penanaman

6.

Pembinaan penanganan pasca panen penggunaan alat mekanisasi pasca panen dan pembangunan lantai jemur.

7.

Penyusunan database pertanian terutama tanaman perkebunan: • Peningkatan produktivitas perkebunan karet dan sawit dan replanting • Pengelolaan dengan pendekatan agribisnis • Perbaikan infrastruktur agribinsis • Peningkatan kapasitas teknologi • Peningkatan upah seiring peningkatan produktivitas

8.

Perbaikan data pertanahan dan menstruktur kembali HGU dan pelepasan kelebihan HGU

IV.2.1.1.3. Perkebunan Jumlah petani yang terbanyak menurut jenis tanaman pada tahun 2009 adalah Petani Kelapa Sawit sebanyak 77.610 orang (43,71%), dan diikuti oleh petani Karet sebanyak 48.809 orang (27,49%), petani kelapa 44.624 orang (25,13%), Petani Pinang 3.587 orang (2,02%) dan petani gambir 2.121 orang (1,19%). Tabel 30 Jumlah Petani, Luas Tanaman dan Produksi Perkebunan Tahun 2009 Kabupaten Kampar JENIS TANAMAN

JUMLAH PETANI

LUAS AREAL

PRODUKSI (TON)

48,809 77,610 44,624 5 2,121 93 3,587 717 177,566

91,328 164,551 2,921 2 4,903 17 81 47 263,850

46,664 1,788,218 1,136 1 4,572 1 21 23 1,840,636

KARET KELAPA SAWIT KELAPA KEMIRI GAMBIR KOPI PINANG KAKAO Jumlah Sumber: Kampar Dalam Angka 2010

Jumlah petani yang terbanyak menurut jenis tanaman pada tahun 2009 adalah Petani Kelapa Sawit sebanyak 77.610 orang (43,71%), dan diikuti oleh petani Karet sebanyak 48.809 orang (27,49%), petani kelapa 44.624 orang (25,13%), Petani Pinang 3.587 orang (2,02%) dan petani gambir 2.121 orang (1,19%). Luas areal perkebunan terbesar menurut jenis tanaman perkebunan pada tahun 2009 adalah Kelapa sawit 164.551 Ha (62,37%), Karet 91.328 Ha (34,61%), Gambir 4.903 Ha (1,86%), Kelapa 2.921 Ha (1,11%), Pinang 81 Ha (0,03%) dan Kakao 47 Ha (0,03%). Jumlah produksi perkebunan menurut jenis tanaman sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut : Kelapa Sawit 1.788.218 ton (97,15%), Karet 46.664 ton (2,54%), Gambir 4.572 ton (0,25%) dan Kelapa 1.136 ton (0,06%).

|


Masalah-Masalah Bidang Perkebunan: 1.

Masih kurang keterampilan teknik penyadap petani karet.

2.

Pengetahuan penati yang rendah

3.

Dokumen database usaha perkebunan besar dan perkebunan yang belum lengkap

Isu-isu Strategis Bidang Perkebunan: 1.

Kualitas dan kuantitas SDM petugas yang tersedia masih terbatas, terutama belum adanya petugas pada masing-masing kecamatan dan desa yang potensial untuk pengembangan perkebunan, sehingga mengakibatkan kurangnya bimbingan dan penyuluhan kepada petani-perkebunan.

2.

Relatif besarnya jumlah kebun masyarakat khususnya dengan pola swadaya yang menggunakan bibit non sertifikat (kebun sawit).

3.

Relatif besarnya jumlah tanaman karet tua atau tidak produktif yang harus diremajakan.

4.

Belum lengkap dan akurat data base perkebunan sehingga menjadi kendala dalam melakukan perencanaan dan pengembangan perkebunan sebagaimana diketahui bahwa komoditi perkebunan merupakan komoditi unggulan daerah.

5.

Masih adanya pembukaan lahan oleh masyarakat maupun pengusaha perkebunan besar dengan cara pembakaran lahan yang menimbulkan polusi udara, sehingga mengganggu kesehatan maupun pencemaran lingkungan.

IV.2.1.1.4. Peternakan Luasnya areal padang rumput yang ada di berbagai kecamatan, telah memberi dampak yang penting terhadap perkembangan ternak di Kabupaten Kampar. Berbagai macam ternak dapat hidup dan berkembang biak dengan baik pada kawasan ini, terutama pada areal perkebunan swasta, padang, gembala umum, pekarangan, tegalan dan lahan-lahan yang belum berdaya guna. Adapun jenis ternak yang umum diusahakan di wilayah ini terdiri dari ternak besar, seperti sapi potong, kerbau, ternak sedang seperti kambing, serta ternak unggas seperti ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelor dan itik/bebek. Untuk melihat populasi ternak yang ada di Kabupaten Kampar pada Tahun 2010, dapat di lihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 31 Jumlah Populasi Hewan Ternak Menurut Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Kampar NO.

KECAMATAN

JUMLAH POPULASI (EKOR) KERBAU

SAPI

KAMBING

A. BURAS

AYAM P

ITIK

1. 2. 3. 4. 5.

Kampar Kiri Kpr. Kiri Hulu Kpr. Kiri Hilir Kpr. Kiri Tengah Gn. Sahilan

1.738 1.716 344 344 1.088

661 516 1.016 915 557

953 969 476 662 550

12.136 13.460 15.161 19.866 14.478

455.468 0 1.733.732 160.784 164.909

1.290 1.125 1.005 594 836

6. 7. 8. 9. 10.

XIII Kt. Kampar Bangk. Barat Salo Tapung Tapung Hulu

1.994 1.279 1.822 274 202

998 682 1.058 984 2.338

2.674 1.010 735 892 2.876

45.547 18.168 32.736 23.536 49.868

163.098 997.626 193.852 162.642 191.609

3.987 2.731 813 1.411 1.801


NO.

JUMLAH POPULASI (EKOR)

KECAMATAN

11. Tapung Hilir 12. Bangkinang 13. Bangk. Sbrang 14. Kampar 15. Kampar Timur 16. Rumbio Jaya 17. Kampar Utara 18. Tambang 19. Kampar Hulu 20. Perhtn. Raja Jumlah

KERBAU

SAPI

KAMBING

A. BURAS

AYAM P

ITIK

851 207 1.852 1.721 2.240 1.225 1.447 2.228 1.840 373 24.785

2.019 455 1.509 1.247 808 840 837 1.223 618 594 19.875

1.247 317 865 1.386 969 631 1.055 946 1.032 634 20.879

15.786 8.169 49.703 30.242 18.074 13.476 7.326 61.193 22.523 10.858 482.306

161.779 429.613 559.422 321.234 166.847 157.138 216.548 1.850.225 3.087.039 2.129.570 13.343.135

1.778 544 2.227 2.667 873 727 1.415 3.349 3.847 2.560 35.580

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Kampar 2010

Masalah-Masalah Bidang Peternakan: 1.

Peningkatan produksi hasil peternakan masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, pemanfaatan sumberdaya masyarakat belum optimal, skala usaha kepemilikan peternakan masih terbatas, penyediaan bibit ternak dan sarana produksi lainnya masih terbatas, penerapan teknologi yang masih rendah, lemahnya pengetahuan dan penguasaan pasar, kelembagaan sosial ekonomi usaha peternakan belum berkembang serta terbatasnya modal usaha peternakan.

2.

Masih relatif tingginya angka kematian ternak, tingginya angka kematian ternak disebabkan oleh pola pemeliharaan yang masih tradisional.

3.

Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi yang dimiliki oleh petugas kesehatan hewan, pelayanan kesehatan masyarakat veteriner belum dapat berjalan secara optimal karena tidak adanya RPH yang representatif.

4.

Dalam pengembangan usaha peternakan dengan pola kemitraan masih ditemui beberapa

permasalahan,

mendapatkan

modal

yaitu

peternak

kandang,

terjadinya

masih

mengalami

fluktuasi

harga

kesulitan sarana

untuk

produksi,

kesepakatan harga lebih dominan ditentukan oleh perusahaan, pembinaan dan bimbingan kepada peternak belum optimal. 5.

Kebutuhan bibit peternakan saat ini sebahagian besar bergantung pasokan para pengusaha bibit swasta/petani perorangan, atau pemasok dari luar kabupaten Kampar, yang kondisinya sering tidak kontinyu. Kebutuhan bibit bermutu yang kontinyu, dapat ditempuh melalui kerja sama kemitraan pola patungan antara pemerintah daerah dengan investor.

6.

Kebutuhan daging dan telur meningkat.

7.

Kebutuhan bibit ternak yang meningkat sebagai dampak peningkatan populasi dan produksi ternak.

Isu-isu Strategis Bidang Peternakan: 1.

Memenuhi Kebutuhan daging dan telur bagi masyarakat.

2.


|


IV.2.1.2. Kehutanan Pembangunan kehutanan mencakup semua upaya memanfaatkan sumberdaya hutan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan ekologi dan sosial masyarakat untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat terutama masyarakat tempatan. Oleh karena itu potensi kehutanan harus diolah sebaik mungkin sebagai salah satu pendorong penting kegiatan ekonomi masyarakat. Pengembangan kehutanan harus melingkupi berbagai usaha pemanfaatan hutan secara maksimal dengan tidak mengabaikan aspek lingkungan hidup dalam arti luas, pada hakekatnya harus berprinsip dapat memberikan manfaat optimal jangka panjang, meliputi sistem dan manajemen pengelolaan kawasan hutan seisinya sebagai sumber pendapatan daerah dan masyarakat agar sejahtera dan berkeadilan. Namun kenyataannya banyak dijumpai kejanggalan-kejanggalan sistem dan mana-jemen pengelolaan hutan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan berdampak negatif bahkan sudah mencapai pada taraf “ancaman hari depan”. Untuk itu perlu adanya peninjauan terhadap sistem dan manajemen pengelolaan hutan beserta berbagai peraturan dan pengaturan yang berlaku baik langsung maupun yang terkait. Seiring dengan semakin giatnya pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, kawasan hutan terus mengalami kemerosotan, tidak saja dari luas areal yang ada akan tetapi juga dari fungsi kawasan hutan itu sendiri. Sehingga tidak mengherankan, berbagai bencana alam yang terjadi di berbagai daerah justru di sebabkan merosotnya fungsi kawasan hutan akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Banyak kawasan hutan yang ada sekarang sudah berubah fungsi menjadi non hutan akibat dialih fungsikan untuk perkebunan, pertanian, pemukiman dan pemanfaatan non hutan lainnya. Meskipun sudah di alih fungsikan menjadi kawasan non hutan, namun sepanjang belum ada pelepasan dari Kementrain Kehutanan, kawasan tersebut masih tetap berstatus sebagai kawasan hutan. Untuk melihat luas kawasan hutan berdasarkan fungsi yang ada pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Kampar, dapat di lihat pada Tabel di bawah ini. Tabel 32 Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi Masing-Masing Kecamatan Tahun 2010 Kabupaten Kampar NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

KECAMATAN Kampar Kiri Kampar Kiri Hulu Kampar Kiri Hilir Kpr. Kiri Tengah Gunung Sahilan XIII Koto Kampar Bangkinang Barat Salo Tapung Tapung Hulu Tapung Hilir Bangkinang Bangk. Seberang Kampar Kampar Timur Rumbio Jaya Kampar Utara

FUNGSI/LUAS HUTAN (HA) HL 2.273,63 8.810,92 18.182,21 37,32 601,96 -

HPT 43.610,65 28.863,10 51.472,00 14.268.77 10.350,80 58.011,07 1.389,33 3.028,20 27.105,49 746,71 36.550,02 9.126,28 3.149,70 1.893,60 -


HP 6.236,93 18.484,07 12.028,42 -

HK 3.786,79 82.297,57 12.233,61 439,43 147,31 3.347,21 -

TOTAL (HA) 49.671,07 119.971,59 51.472,00 14.268,77 16.587,73 88.426,89 1.828,76 3.212,83 27.105,49 19.832,74 51.925,65 9.126,28 3.149,70 1.893,60 -

NO.

KECAMATAN

18. Tambang 19. Kampar Hulu 20. Perhentian Raja Jumlah

FUNGSI/LUAS HUTAN (HA) HL 29.906,04

HPT 11.393,05 2.392,65 303.351,42

HP 36.749,42

HK 884,37 103.136,29

TOTAL (HA) -12.277,42 2.392,65 473.143,17

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar 2010

Dari Tabel di atas terlihat bahwa persentase luas kawasan Hutan Produksi Terbatas mendominasi secara keseluruhan luas hutan yang ada di Kabupaten Kampar, yaitu sebesar 63, 98 persen. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa masih luas kawasan hutan yang bisa di manfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat tempatan. Untuk melindungi kelestarian lingkungan, keberadaan Hutan Konservasi mutlak di perlukan. Luas kawasan Hutan Konservasi di Kabupaten Kampar adalah 21,75 persen dari total keseluruhan hutan yang ada di Kabupaten Kampar. Sedangkan persentase hutan lainnya adalah, hutan produksi tetap sebesar 7,75 persen dan Hutan lindung sebesar 6.31 persen. Meskipun luas hutan di Kabupaten Kampar masih tergolong cukup luas, namun dari tahun ketahun selalu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan beberapa hutan di ubah fungsi oleh manusia untuk kepentingan lain, seperti untuk perkebunan dan aktivitas lainnya. Disamping itu, ancaman terhadap keberadaan hutan di Kabupaten Kampar adalah masih banyaknya lahan kritis pada masing-masing hutan. Lahan kritis merupakan lahan dalam kondisi semak belukar dan terbuka, dimana luasnya mencapai 35.649,55 Ha. Keadaan ini apabila tidak segera di rehabilitasi di kuatirkan dapat mengalami kerusakan lebih parah dan tidak menutup kemungkinan berimplikasi kepada terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor dan lainnya. Besaran lahan kritis paling luas terdapat di kawasan Hutan Produksi Tetap, yaitu seluas 32.134, 45 Ha atau 90,14 persen. Kondisi ini memberikan gambaran, lebih dari 90 persen lahan kritis di Kabupaten Kampar terdapat di kawasan Hutan Produksi Tetap. Sedangkan sisa lahan kritis lainnya dapat kita jumpai di kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.993,96 Ha, atau 8,40 persen, Hutan Konservasi seluas 371,23 Ha atau 1,04 persen dan Hutan Lindung seluas 142,92 Ha atau 0,40 persen. Meskipun luas lahan kritis pada kawasan Hutan Lindung relatif sedikit, seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, mengingat kawasan ini harus di jaga kelestariannya. Faktor lain yang menyebabkan lahan kritis terus mengalami peningkatan luas di Kabupaten Kampar dari tahun ketahun adalah masalah kebakaran hutan. Banyaknya pengusaha yang membuka lahan baru untuk perkebunan sawit dengan cara pembakaran, telah menyebabkan kebakaran hutan tidak terelakkan. Kebakaran hutan tidak saja menimbulkan masalah bagi Kabupaten Kampar, tetapi sudah menjadi isu nasional. Dampak dari kebakaran hutan telah mengganggu jalur transportasi negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapore. Kalau kondisi ini di biarkan terus tanpa ada upaya untuk mengatasinya tentu akan dapat merusak citra Indonesia di mata dunia internasional. Susahnya mengatasi kebakaran hutan disebabkan kurangnya pengawasan terhadap pengusaha yang melakukan pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Kondisi ini di

|


perburuk lagi dengan sebahagian lahan yang ada di Kabupaten Kampar merupakan lahan gambut yang mudah terbakar, akan tetapi susah untuk di padamkan. Masalah-Masalah Bidang Kehutanan: 1.

Kebakaran hutan,

2.

Perusahaan industri kayu yang beroperasi tanpa mempedulikan dampak lingkungan,

3.

kecenderungan pengusaha yang bergerak dibidang kehutanan mementingkan keuntungan sesaat dari pada melestarikan hutan,

4.

Pengusaha yang bergerak dibidang kehutanan mengambil hasil hutan diluar ketentuan (diluar luas HPH) yang telah ditetapkan, dan

5.

Rendahnya sumber daya manusia atau keahlian masyarakat yang berada dalam dan disekitar hutan.

Isu-isu Strategis Bidang Kehutanan: 1.

Tingginya tingkat kebakaran hutan setiap tahun sehingga menimbulkan dampak polusi udara yang melebihi ambang batas

2.

Tingginya tingkat kerusakan lahan gambut sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan areal tangkapan air

3.

Belum

optimal

berfungsinya

HPH

dalam

rangka

bina

desa

hutan

untuk

menanggulangi rendahnya pendapatan masyarakat. 4.

Kegagalan rehabilitasi, reboisasi, konservasi hutan cukup memperhatinkan bagi generasi penerus, antara lain disebabkan karena belum tegas dan transparannya sistem beserta penanggung jawab pengelola kawasan hutan menurut fungsinya.

5.

Keluarnya peraturan tidak diperbolehkannya pengusahaan kayu secara illegal, akibatnya sebagian besar masyarakat yang berada disekitar hutan yang sumber kehidupan utamanya berasal dari pengusahaan kayu menjadi kehilangan pekerjaan.

IV.2.1.3. Energi dan Sumber daya Mineral Terbatasnya pasokan energi listrik di kabupaten Kampar menyebabkan belum seluruh wilayah di daerah ini dapat dialiri listrik. Persoalan yang masih dialami bidang energi adalah belum dapat dilayaninya kebutuhan energi listrik oleh jaringan PLN dibeberapa bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kampar antara lain keterbatasan PLN dalam menjangkau sampai titik tertentu, kondisi geografis yang membuat biaya yang dikeluarkan PLN akan sangat besar untuk menjangkau masyarakat. Karena merupakan kewajiban pemerintah untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakatnya, maka upaya-upaya yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dilaksanakan melalui program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan program geologi tata lingkungan dan sumberdaya mineral. Sarana kelistrikan merupakan kebutuhan utama dari semua lapisan masyarakat. Energi listrik merupakan kebutuhan fital dan tak terpisahkan dalam kehidupan rumah tangga masyarakat yang terus berkembang modern mulai sekarang baik diperkotaan maupun perdesaan, belum termasuk industri, pariwisata dan lainnya, namun realitanya pelayanan ketersediaan dan


pemenuhan masih terbatas. Sementara itu, upaya penyebaran unit pembangkit desa, listrik tenaga surya bagi masyarakat wilayah pedesaan, terisolir dan daerah aliran sungai (DAS), secara fisik terus meningkat setiap tahun, namun organisasi dan pengelolaannya oleh masyarakat masih menghadapi kendala untuk menjaga keberlanjutannya. Disatu sisi bahwa banyak perusahaan industri besar yang berada di wilayah perdesaan, memiliki pembangkit listrik dengan kapasitas lebih untuk kebutuhan sendiri, sehingga perlu adanya kebijakan dan pengaturan untuk menunjang masyarakat sekitar radius 5-10 km dalam program community devolopment. Pembangunan pertambangan diarahkan untuk menghasilkan bahan tambanga yang bukan semata-mata untuk memberi manfaat masa kini, tetapi juga harus dapat menjamin kehidupan masa depan. Pembangunan pertambangan harus dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatan PAD serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Masalah-Masalah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: 1.

LPJU memerlukan investasi yang cukup besar (meterisasi).

2.

Banyaknya titik lampu yg belum termeterisasi dan tersebar seluruh Kabupaten.

3.

Pemakaian lampu yg tidak sesuai dengan klas jalan dan standar PLN.

4.

Banyak pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Ilegal.

5.

Belum tercukupinya secara merata kebutuhan listrik baik untuk wilayah/daerah maupun

kebutuhan

sektor

ekonomi.

Karena

terpencarnya

desa-desa

juga

mengakibatkan belum berkembang dan meratanya listrik perdesaan. 6.

Belum semua potensi bahan tambang dan galian dapat dieksplorasi, karena terbatasnya informasi yang lengkap dan terperinci tentang adanya potensi tersebut serta terbatasnya investor yang berminat.

7.

Belum mantapnya penataan ruang, mengakibatkan pembangunan dan pemanfaatan lahan tumpang tindih, serta banyaknya kegiatan pertambangan terutama bahan galian golongan C tanpa ijin

Isu-isu Strategis Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: 1.

Penertiban LPJU illegal yang tidak memenuhi standar PLN.

2.

Pelaksanaan efisiensi LPJU dengan pemasangan Alat Pembatas Pemakaian (APP) di seluruh Kabupaten Kampar.

3.

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral dan air tanah melalui usaha pertambangan dengan prinsip good mining practice

4.

Meningkatkan pemanfaatan energi alternatif dan potensi energi setempat/lokal;

5.

Meningkatkan pengawasan untuk mengurangi kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI).

6.

Meningkatkan perluasan jaringan transmisi dan distribusi untuk meng-optimalkan penyaluran tenaga listrik ke konsumen;

|


7.

Meningkatkan kemampuan investasi pemerintah daerah, swasta, koperasi dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan untuk mengurangi beban pemerintah

IV.2.1.4. Pariwisata Pembangunan pariwisata sebagai bagian integral dari pembangunan di daerah ini adalah untuk memacu pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Potensi pariwisata di kabupaten Kampar sangat besar, terutama wisata alam maupun wisata budaya dan wisata buatan. Permasalahan pembangunan pariwisata di kabupaten Kampar antara lain: kegiatan wisata yang telah berlangsung selama ini kurang terpadu secara sektoral antar pelaku (masyarakat, swasta, dan pemerintah), masih kurangnya nuansa budaya, karakter dan sifat yang spesifik dari masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk menuju ke daerah wisata, dan kurangnya promosi ke luar daerah maupun ke luar negeri. Pembangunan pariwisata adalah untuk memacu pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Kebijakan pengembangan pariwisata dimaksudkan untuk menata dan menggalakan pariwisata daerah sehingga mampu meningkatkan peranan pariwisata dalam perekonomian daerah. Sasaran pengembangan kebijakan pembangunan pariwisata adalah memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta merupakan sumber devisa untuk daerah, melalui penggalian dan pengembangan sumber daya alam dan sosial budaya daerah, untuk dijadikan aset kepariwisataan sehingga semakin memperkaya objek wisata dan menciptakan keterkaitan usaha swasta dengan usaha ekonomi masyarakat tempatan. Pembangunan dan pengembangan bidang kepariwisataan ke depan lebih mengarah pada ekowisata yang merupakan perpaduan antara objek wisata alam dengan keunikan kesenian dan budaya serta mengikutsertakan masyarakat setempat. Kegiatan yang dilaksanakan di bidang kepariwisataan diarahkan kepada penataan dan pengelolaan serta membangun beberapa sarana dan prasarana objek wisata dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelestarian dan pengembangan budaya dan seni, sebagai upaya untuk menarik minat masyarakat untuk lebih menyenangi budaya dan seni Melayu. Sesuai dengan program pembangunan di bidang kepariwisataan, pelaksanaan kegiatan tentunya adalah mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai salah satu tujuan wisata dengan keunikan dan keindahan alam serta ditunjang oleh keragaman budaya dan kesenian yang dimiliki, baik itu oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Dalam pengembangan kepariwisataan partisipasi pihak swasta maupun masyarakat memegang peranan yang sangat penting, sedangkan pemerintah lebih pada memfasilitasi dan menunjang percepatan pengembangan bidang kepariwisataan. Masalah-Masalah Bidang Pariwisata: 1.

Rendahnya daya saing obyek wisata di Kabupaten Kampar

2.

Rendahnya kualitas produk wisata

3.

Rendahnya kualitas dan kuantitas pemasaran


4.

Lemahnya pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata

5.

Lemahnya koordinasi guna sinkronisasi program/kegiatan agar tercapai sinergi yang baik.

Isu-isu Strategis Bidang Pariwisata: 1.

Pengembangan dan peningkatan produk pariwisata yang berwawasan lingkungan yang bertumpu pada kebudayaan, peninggalan budaya dan pesona alam yang bernilai tinggi dan berdaya saing global.

2.

Penyebaran informasi kepariwisataan secara efektif dan efesien

3.

Meningkatkan peran serta sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

4.

Peningkatan koordinasi dengan para stakeholder bidang pariwisata didalam membangun kepariwisataan Kabupaten Kampar

5.

Meningkatkan ketrampilan, keahlian dan kecakapan pekerja di sektor pariwisata

IV.2.1.5. Perdagangan Pembangunan perdagangan tidak terlepas dari pembangunan lembaga tataniaga dalam perekonomian masyarakat. Lembaga tataniaga adalah badan-badan yang menyelenggarakan kegiatan atau fungsi tataniaga dengan mana barang-barang bergerak dari pihak produsen sampai pihak konsumen. Kedalam istilah lembaga tataniaga ini termasuk golongan produsen, pedagang perantara dan lembaga pemberi jasa. Perdagangan merupakan sektor yang cukup besar peranannya terutama dalam meningkatkan aktivitas perekonomian daerah, untuk memenuhi konsumsi dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Pertumbuhan perusahaan perdagangan yang ada cukup berkembang di ber-bagai bidang dan dapat melayani berbagai kebutuhan masyarakat Kabupaten Kampar, disamping itu keberadaan usaha perdagangan ini juga telah dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Perdagangan dalam perekonomian masyarakat muncul sebagai kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Fenomena transaksi atau pertukaran yang lazim disebut sebagai hubungan perdagangan itu merupakan komponen dasar kegiatan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Tabel 33 Jumlah Perusahaan Perdagangan yang telah mendapat SIUP Menurut Golongan Tahun 20052009 Kabupaten Kampar TAHUN

PERUSAHAAN

JUMLAH

BESAR

MENENGAH

KECIL

2005

12

21

469

502

2006

10

29

338

377

2007

14

45

465

524

2008

23

27

446

496

2009

20

17

527

564

Sumber: Dinas Perindag 2010

Jumlah perusahaan Perdagangan yang telah mendapat SIUP di Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2009 bertambah 62 perusahaan di banding tahun 2005 atau rata-rata bertambah 12 perusahaan (2,47%) tiap tahunnya. Jumlah Perusahaan Besar yang telah

|


mendapat SIUP sampai dengan tahun 2009 bertambah 8 perusahaan dibanding tahun 2005 atau rata-rata bertambah 2 perusahaan (13,33%) tiap tahunnya. Jumlah Perusahaan Menengah yang telah mendapat SIUP sampai dengan tahun 2009 berkurang 4 perusahaan dibanding tahun 2005 atau rata-rata berkurang 1 perusahaan (3,81%) tiap tahunnya. Jumlah Perusahaan Kecil yang telah mendapat SIUP sampai dengan tahun 2009 bertambah 58 perusahaan dibanding tahun 2005 atau rata-rata bertambah 12 perusahaan (2,47%%) tiap tahunnya. Masalah-Masalah Bidang Perdagangan: 1.

Kecilnya nilai tambah yang didapat oleh usaha perdagangan kecil kalau dibandingkan dengan usaha perdagangan berskala besar. Untuk itu perlu pengaturan hubungan antara pedagang grosir dengan pengecer, sehingga saling menguntungkan;

2.

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia, kurangnya modal, belum optimalnya daya saing dan kualitas serta minimnya informasi pasar terutama untuk ekspor.

3.

Kurangnya

pengetahuan

sumber

daya

manusia

yang

bergerak

di

bidang

perdagangan tradisional tentang manajemen pengelolaan usaha perdagangan. 4.

Keterbatasan peralatan kemetrologian untuk memantau peralatan perdagangan.

5.

Keterbatasan

anggaran

untuk

merevitalisasi

kawasan-kawasan

perdagangan

tradisional (pasar maupun PKL). 6.

Kurangnya kesadaran pelaku usaha melengkapi diri dengan perizinan usaha maupun legalitas lainnya masih kurang.

7.

Rendahnya kemampuan berpromosi bagi UKM/IKM untuk memperluas jaringan pasar

8.

Rendahnya pemahaman terhadap penyelenggaran perlindungan konsumen oleh pelaku usaha maupun konsumen.

Isu-isu Strategis Bidang Perdagangan: 1.

Membuat ketentuan yang mengatur persaingan usaha yang tercakup pula didalamnya penataan lokasi sehingga ada perlindungan terhadap keberadaan usaha kecil dan pasar tradisional.

2.

Melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi agar dapat lebih intensif melakukan kegiatan uji kemetrologian di Kabupaten Kampar.

3.

Meningkatkan monitoring terhadap aspek harga dan non harga bagi barang pokok / strategis.

4.

Melakukan fasilitasi promosi produk industri kecil dan menengah.

5.

Meningkatkan pengawasan peredaran barang beredar di pasar sebagai upaya perlindungan konsumen.

6.

Meningkatkan kualitas pelaku usaha bidang perdagangan kecil menengah serta meningkatkan kemampuan aparatur bidang perdagangan,

7.

Menciptakan langkah-langkah strategis dalam rangka antisipasi pemberlakuan perdagangan bebas di dunia,


8.

Memberikan bimbingan teknologi pengolahan bagi komoditi potensi daerah serta mempermudah Akses masyarakat terhadap modal dan pemasaran,

9.

Meningkatkan sarana penunjang pelayanan, pengawasan terhadap barang beredar dan aktivitas pelaku usaha industri dan perdagangan

IV.2.1.6. Industri Dalam kondisi seperti ini, maka dikaitkan dengan pembangunan daerah di era otonomi saat ini diperlukan pengembangan industri yang berbasis perdesaan karena memang sebagian besar penduduk masih banyak yang tinggal di wilayah perdesaan. Perlu pemikiran untuk mendinamiskan sektor pertanian terutama melalui keterkaitannya dengan sektor industri (agroindustri) dan perdagangan. Industri perdesaan cenderung dikonotasikan sebagai alat pem-bangunan desa (dengan ukuran industri kecil dan rumah tangga). Maka bila dikaitkan dengan konsep pengembangan wilayah, pengembangan industri yang terkait dengan jasa dan perdagangan di Kabupaten Kampar yang dapat dilakukan adalah pengembangan wilayah berdasarkan klaster. Klaster diartikan sebagai konsentrasi dari suatu kelompok kerjasama bisnis atau unit-unit usaha dan lembaga-lembaga, yang bersaing, bekerjasama, dan saling tergantung satu sama lain, terkonsentrasi dalam satu wilayah tertentu, dalam bidang aspek unggulan tertentu (Porter, 1998). Pada umumnya motor penggerak dalam pengembangan wilayah berdasarkan klaster adalah sektor industri. Model klaster berkembang didasarkan atas kesadaran bahwa industri utama dan unit-unit usaha disekitarnya saling terkait satu dengan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, pengembangan wilayah berdasar-kan klaster terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku-pelaku (stakeholders) dalam suatu jaringan kerja produksi, sampai kepada jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. Pada umumnya masyarakat di Kabupaten Kampar bergerak di industri kecil dalam hal ini agro industri. Melihat perjalanan industri kecil sebagai salah satu “bagian” yang digeluti masyarakat lapisan bawah, dimana industri kecil mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan masyarakat serta mempunyai prospek untuk dikembangkan, maka sektor ini sangat perlu untuk mendapat sentuhan berbagai program pengembangan potensi industri dan perdagangan agar menjadikan mereka lebih memiliki daya saing untuk mewujudkan tujuannya. Sebab pada kenyataannya sektor yang sangat dekat dengan wong cilik ini masih terlalu jauh dari “profesionalisme” dan kontinuitas usahanya masih tersendat-sendat dan sangat disayangkan kalau sampai putus di tengah jalan. Pengembangan industri berkeunggulan kompetitif, baik industri kecil, sedang/menengah, maupun besar, sangat penting untuk menghadapi per-saingan yang semakin ketat, baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia. Berkaitan dengan itu maka perlu ditingkatkan jaminan mutu dan layanan produk yang efisien melalui peningkatan produktifitas, serta pengembangan jaringan usaha terkait guna mendukung proses ke arah spesialisasi kegiatan. Sementara itu, untuk mewujudkan struktur produksi dan distribusi yang kukuh dan berkelanjutan, maka diperlukan pengembangan

|


industri yang mencakup seluruh mata rantai kegiatan produksi dan distribusi dari penyedia bahan baku, pengolahan, hingga sektor jasa. Tabel 34 Jumlah Perusahaan Industri Menurut Kelompok Industri, Unit Usaha, Tenaga Kerja, Investasi dan Nilai Produksi Tahun 2005-2009 KELOMPOK INDUSTRI

UNIT USAHA

TENAGA KERJA

Industri Logam, Mesin dan Kimia (ILUK) Aneka Industri (AI) Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) Jumlah 2009 2008 2007 2006 2005

306

1,419

INVESTASI (RP.000) 6,061,078

PRODUKSI (RP.000) 16,149,539

170 548

797 16,049

4,300,271 31,038,485

16,585,150 260,000,502

1,024 1,017 984 951 926

18,265 18,068 17,912 17,527 17,414

41,399,834 24,310,834 22,764,334 17,957,928 16,447,928

292,735,191 280,892,991 272,902,731 116,594,361 113,341,011

Sumber: BPS, 2010

Jumlah Unit Usaha industri sampai dengan tahun 2009 bertambah 98 unit dibanding tahun 2005 atau rata-rata bertambah 19 unit (2,12%) tiap tahunnya. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri sampai dengan tahun 2009 bertambah 851 orang dibanding tahun 2005 atau rata-rata bertambah 170 orang (0,98%) setiap tahunnya. Jumlah

Investasi

Rp.24.951.906.000,-

di

sektor

industri

dibanding

tahun

sampai tahun

dengan

2005

atau

tahun

2009

rata-rata

bertambah

bertambah

Rp.

4.990.381.200,- (30.34%) setiap tahunnya. Jumlah Produksi di sektor industri sampai dengan tahun 2009 bertambah Rp.179.394.180.000,- dibanding tahun tahun 2005 atau rata-rata bertambah Rp. 35.878.836.000,- (31,66%) setiap tahunnya. Persentase jumlah berdasarkan Kelompok Industri yang ada di Kabupaten Kampar sampai dengan tahun 2009 adalah Industri hasil pertanian dan Kehiutanan (IHPK) 53,52%, Industri Logam, Mesin dan Kimia (ILUK) 29,88% serta Aneka Industri 16,60%. Masalah-Masalah Bidang Industri: 1.

Kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama bagi sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja utama;

2.

Rendahnya efisiensi usaha pada tingkat operasionalisasi perusahaan;

3.

Lemahnya iklim persaingan dalam rangka menciptakan tekanan kompetisi secara sehat;

4.

Pengembangan dan penerapan IPTEK terutama untuk kepentingan produksi masih terbatas;

5.

Mekanisme hubungan industrial yang terjadi belum secara proporsional menampung kepentingan pengusaha dan pekerja;

6.

Standardisasi nasional produk industri, pengembangan infrastruktur yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan sektor industri, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja belum sepenuhnya berjalan optimal karena keterbatasan sumberdaya;

7.

Sebagian besar produk industri rumah tangga kecil dan menengah, (IRTKM) tidak atau kurang “marketable”, serta lemahnya kemampuan finansial, manajemen dan


pemasaran, sistem produksi berdasarkan order dan tidak kontinyu, jangkauan pasar bersifat lokal dan terbatas kemampuannya dalam mengembangkan ekspansi usaha, dan penerapan teknologi masih rendah; Isu-isu Strategis Bidang Industri: 1.

Memberikan referensi produk dari daerah lain untuk meningkatkan kreativitas pengrajin

2.

Penambahan aparat pembina untuk mengoptimalkan pembinaan monitoring dan evaluasi usaha industri.

3.

Meningkatkan kualitas pelaku usaha bidang industri kecil menengah serta meningkatkan kemampuan aparatur bidang industri,

4.

Memfasilitasi terlaksananya kerjasama antara industri besar dengan usaha industri kecil dan menengah sebagai upaya terjalinnya kemitraan antara pelaku usaha,

5.

Memfasilitasi Pengembangan lingkungan industri serta kawasan industri dan sentrasentra industri yang ada,

6.

Memberikan bimbingan teknologi pengolahan bagi komoditi potensi daerah serta mempermudah

akses

masyarakat

terhadap

modal

dan

pemasaran,

dan

menggandeng pihak perbankan.

IV.2.1.7. Ketransmigrasian Pemerintah Kabupaten Kampar sejak Tahun 2007 s/d 2011 tidak melaksanakan urusan Transmigrasi.

IV.3. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN Berdasarkan permasalahan – permasalahan yang dihadapi kabupaten kampar dalam pembangunan daerah maka dibawah ini dapat dikembangkan isu strategis dalam urusan wajib dan urusan pilihan.

IV.3.1. Urusan wajib IV.3.1.1. Pendidikan Isu-Isu Strategis Bidang Pendidikan: 1.

Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan untuk semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan

2.

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pen didikan

3.

Perlunya penguatan tata kelola dan akuntabilitas kepengelolaan pendidikan

IV.3.1.2. Kesehatan Isu-Isu Strategis Bidang Kesehatan

|


1.

Peningkatan jumlah (dengan mempertimbangan populasi dan luas wilayah) dan pemerataan sumber daya kesehatan sesuai kebutuhan; obat-obatan, tenaga medis dan non-medis serta akses pelayanan kesehatan masyarakat (RSUD dan Puskesmas);

2.

Optimalisasi sistem pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan meningkatkan integritas seluruh subsistem yang ada, memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan, mobilisasi sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat pemberdayaan masyarakat. Hal ini diupayakan untuk peningkatan kesanggupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususunya bagi puskesmas yang berada di daerah terpencil.

3.

Kebijakan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dan peningkatan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat.

4.

Perilaku masyarakat dan lingkungan yang kondusif untuk hidup sehat belum menunjukkan peningkatan sesuai dengan yang diharapkan

5.

Belum tercapainya beberapa indikator kinerja bidang kesehatan seperti: a. b. c. d. e. f. g.

Rasio jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk. Pemerataan tenaga kesehatan di setiap kecamatan Rasio masyarakat yang ikut kepesertaan JPKM Masyarakat miskin yang tercover oleh JPK (Jamkesmas, Jamkesda) Pelayanan kesehatan promotif dan preventif Pelayanan Kesehatan pada neonatus, bayi dan anak balita Kinerja RSUD

IV.3.1.3. Lingkungan hidup Isu-Isu Strategis Bidang Lingkungan Hidup: 1.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah

2.

Tingginya kerusakan perairan anak sungai dan danau di wilayah Kabupaten Kampar

3.

Masih rendahnya partisipasi perusahaan/pelaku industri dan bisnis dalam pengelolaan lingkungan hidup

4.

Tingginya konversi hutan menjadi areal perkebunan sehingga menyebabkan terjadinya penurunan atau degradasi plasma nutfah.

5.

Belum tersedianya data yang akurat berkenaan dampak perubahan iklim di tingkat Kabupaten Kampar.

IV.3.1.4. Pekerjaan umum Isu-Isu Strategis Bidang Pekerjaan Umum: 1.

Masih banyak wilayah yang belum tersentuh oleh prasarana jalan, sehingga masih banyak daerah/desa-desa yang tersolir atau terpencil, dengan kondisi jalan tanah dan jalan kerikil yang rusak dan rusak berat, topografi daerah yang berawa.

2.

Masih diperlukannya pembangunan, peningkatan maupun rehabilitasi terhadapa kondisi jaringan irigasi yang sudah dibangun mengingat tingkat kerusakan akibat pendangkalan, bencana banjir dan sedimentasi cukup tinggi setiap tahunnya.


IV.3.1.5. Penataan Ruang Isu-isu Strategis Bidang Penataan Ruang: 1.

Diperlukan pengaturan tata ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna dan berhasil guna, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2.

Kurang sinkronnya dengan perencanaan tata ruang kabupaten/kota yang ada.

IV.3.1.6. Perencanaan pembangunan Isu-isu Strategis Bidang Perencanaan Pembangunan: 1.

Melakukan penyusunan perencanaan untuk dilaksanakan pada masa mendatang.

2.

Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan yang sedang berjalan.

3.

Melakukan evaluasi untuk bahan masukan dalam perencanaan selanjutnya.

IV.3.1.7. Bidang Perumahan Rakyat Isu-isu Strategis Bidang Perumahan Rakyat: 1.

Masih kurangnya perumahan layak huni atau pada kualitas perumahan yang tidak memenuhi standar kesehatan.

2.

Sistem pembuangan limbah rumah tangga (MCK) masih banyak yang belum memenuhi standar kesehatan.

IV.3.1.8. Pemudan dan olahraga Isu-isu Strategis Bidang Kepemudaan dan Olahraga: 1.

Meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat nasional dan daerah, untuk mengembangkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepemudaan;

2.

Meningkatkan prestasi olahraga pelajar, mahasiswa, dan masyarakat di tingkat nasional dan daerah;

3.

Penyelenggaraan kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang, dan berkesinambungan bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat;

4.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia olahraga, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat, di tingkat nasional maupun di daerah;

5.

Meningkatkan peran dunia usaha, lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga di provinsi dan kabupaten, baik untuk olahraga pelajar, olahraga masyarakat, olahraga prestasi, maupun industri olahraga

6.

Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang di Kabupaten Kampar secara berkelanjutan sebagai bagian dalam penyusunan program pembangunan pada pemuda dan olah raga.

7.

Berbagai kegiatan terkait penghargaan terhadap atlit berprestasi agar lebih ditingkatkan untuk menggalakkan perkembangan aktifitas pemuda dan olahraga yang lebih baik di masa yang akan datang.

|


8.

Terintegrasi dan bersinerginya bidang pemuda dan olahraga dengan bidang lainnya seperti pendidikan dan pariwisata

IV.3.1.9. Penanaman modal Isu-isu Strategis Bidang Penanaman Modal: 1.

Perlunya pebaikan administrasi public terutama yang berkaitan dengan investasi misalnya lama waktu pengurusan, biaya, konsistensi, insentif dan disinsentif.

2.

Memberikan kesadaran tentang wajibnya harta halal serta melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan perbaikan insentif pegawai serta pelaksanaan sanksi berat.

3.

Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui perbaikan struktur dan kualitas pendidikan, pelatihan dan workshop

4.

Menghapuskan pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah.

5.

Memberikan insentif pajak bagi investasi yang memberikan nilai tambah yang lebih tingi dan memberikan disinsentif pada investasi yang mencreate polusi dan limbah yang besar.

6.

Menyusun aturan yang dilekngkapi SOP dan CoC yang jelas dan konsisten pada semua bidang pengurusan.

7.

Peningkatan dan perbaikan kapasitas dan kualitas serta ketersediaan infrastruktur terutama yang menuju akses kawasan industri dan sumber bahan baku

IV.3.1.10. Koperasi dan UKM Isu-isu Strategis Bidang UKM: 1.

Meningkatkan Kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat); Praktek Kerja Lapangan (PKL); magang maupun studi banding.

2.

Memperluas akses pasar melalui temu usaha; kemitraan UMKM usaha besar dengan pola inti – plasma; pameran dan pembukaan outlet (show room).

3.

4.

Meningkatkan modal melalui : •

Fasilitasi pembuatan sertifikat tanah dengan biaya subsidi dari APBN;

•

Fasilitasi ke lembaga keuangan (Bank) melalui program KUR;

•

Fasilitasi ke BUMN melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL);

•

Belanja hibah untuk koperasi dan pra koperasi serta usaha mikro dan usaha kecil.

Upaya yang dilakukan untuk membantu masalah pemasalahan UMKM adalah BDS (business development service) ikut memasarkan melalui lembaga akademisi dan membentuk klaster ataupun kelompok dan melalui kajian ke daerah lain.

5.

Mengoptimalkan sumber daya manusia (aparatur) yang ada, dan mengajukan penambahan personil serta dukungan sarana dan prasarana agar kinerja Dinas Koperasi dan UMKM lebih maksimal, sebanding dengan jumlah koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Kampar.


IV.3.1.11. Kependudukan dan catatan sipil Isu-isu Strategis Bidang Kependudukan dan Cacatan Sipil: 1.

Program penataan administrasi kependudukan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar gambaran kondisi riil jumlah penduduk di Kabupaten Kampar sesuai dengan kondisi yang ada.

2.

Penataan administrasi kependudukan haruslah dilakukan secara bertahap merata keseluruh pelosok wilayah Kabupaten Kampar, karena data dan informasi kependudukan yang valid dapat mendukung keakuratan informasi dalam perencanaan pembangunan dan pencapaian hasil pembangunan yang terkait dengan bidang lainnya.

3.

Mengadakan sosialisasi, baik langsung kepada masyarakat ataupun kepada perangkat yang ada di Desa / Kelurahan melalui siaran radio Pemerintah Daerah.

4.

Pengadaan peralatan dan perlengkapan, baik untuk pelayanan di kecamatan maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mengajukan proposal permohonan bantuan peralatan Komputer dan Genset melalui APBN/APBD Provinsi.

5.

Koordinasi yang optimal dengan instansi terkait ( Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kantor BKBPPM, Satpol PP dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan).

6.

Setiap tahun melaksanakan penyempurnaan program sesuai kebutuhan.

IV.3.1.12. Ketenagakerjaan Isu-isu Strategis Bidang Ketenagakerjaan: 1.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan disesuaikan dengan pasar kerja.

2.

Meningkatkan kerja sama antar dunia usaha dengan sekolah-sekolah kejuruan.

3.

Meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui jamsostek, dan Upah minimum Kabupaten (UMK).

4.

Mengusulkan pendidikan tenaga pengawas ke Kementrian tenaga kerja RI.

IV.3.1.13. Ketahanan pangan Isu-isu Strategis Bidang Ketahanan Pangan: 1.

Menghimpun data serta permasalahan yang ada di desa mandiri pangan serta melaksanakan pembinaan & pelatihan.

2.

Mengakses data serta selalu berkoordinasi dengan anggota Dewan Ketahanan Pangan.

3.

Perlu diadakan pelatihan pemetaan rawan pangan serta pengumpulan data yang dibutuhkan secara periodik.

4.

Masyarakat terus diberikan sosialisasi pentingnya diversifikasi pangan.

IV.3.1.14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Isu-isu Strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: 1.

Memperluas jaringan dan pemahaman tentang gender dan KDRT ditingkat kecamatan melalui vocal point.

|


2.

Sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3.

Peningkatan peran perempuan dalam setiap program dan kegiatan yang ada di SKPD.

IV.3.1.15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera Isu-isu Strategis Bidang Keluarga Berencana: 1.

Terbatasnya kemampuan pengelola dan pelaksana program terutama di tingkat lini lapangan yang mengakibatkan melemahnya pembinaan program di lapangan, khususnya dalam pembinaan jejaring operasional di lapangan;

2.

Masih lemahnya ketahanan dan kemampuan keluarga dalam meningkatkan kualitas kehidupan, yang ditandai oleh lemahnya pembinaan keluarga berkaitan pembinaan tumbuh kembang anak dan rendahnya keluarga akseptor miskin yang dapat mengakses sumber permodalan untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif keluarga;

3.

Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak reproduksi yang ditandai dengan permasalahan persalinan terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu sering;

4.

Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB.

IV.3.1.16. Perhubungan Isu-isu Strategis Bidang Perhubungan: 1.

Melakukan inventarisasi data jalan, rambu lalu lintas sebagai dasar perencanaan kegiatan urusan perhubungan.

2.

Membangun sub terminal pendukung pelayanan angkutan umum.

3.

Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengurangi kemacetan di berbagai titik jalan di Kabupaten Kampar.

4.

Memenuhi kebutuhan fasilitas lalu lintas secara bertahap sesuai prioritas.

5.

Mengupayakan penambahan biaya pemeliharaan fasilitas lalu lintas.

IV.3.1.17. Komunikasi dan informatika Isu-isu Strategis Bidang Kominfo: 1.

Membangun sarana dan prasarana dalam upaya mendukung E- Goverment

2.

Melakukan sosialisasi dan pelatihan agar terdapat koordinasi antara unit pengolah data atau client dengan pusat data atau server.

3.

Membangun aplikasi programyang strategis dan terintegrasi di kabupaten Kampar dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Kampar.

IV.3.1.18. Pertanahan Isu-isu Strategis Bidang Pertanahan: 1.

Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan intansi terkait dalam rangka tertib administrasi pertanahan.


2.

Meningkatkan pengamanan aset tanah pemda dengan sertifikasi dan pemasangan plang kepemilikan.

3.

Meningkatkan kemampuan SDM yang menangani urusan pertanahan sehingga lebih efektif dan efisien.

4.

Melaksanakan percepatan penyelesaian batas Desa, kecamatan amupun kabupaten secara berkelanjutan.

5.

Menginformasikan kepada camat untuk segera menginventarisasi sertifikasi tanah masyarakat (miskin).

6.

Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah pada masyarakat melalui penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan secara konsisten.

7.

Mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, administrasi pertanahan yang transparan dan hak-hak masyarakat apabila tanah masyarakat diperlukan untuk kepentingan umum.

8.

Pemerintah daerah dan kecamatan melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di daerah perbatasan tentang wilayah administrasi yang menjadi wilayah administrasi masyarakat setempat.

IV.3.1.19. Persatuan bangsa dan politik dalam negeri Isu-isu Strategis Bidang Kesbangpol: 1.

Mendorong berkembangnya demokrasi untuk mewujudkan kehidupan sosial politik dan sosial masyarakat yang kondusif.

2.

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3.

Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat/ anggota satlinmas dalam menanggulangi bencana, dalam penyalahgunaan narkoba dan dalam kehidupan secara luas.

4.

Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

SDM

di Kantor Satpol PP

dan

Kantor

Kesbangpollinmas. 5.

Mengintensifkan sosialisasi perda dan keputusan kepala daerah.

6.

Kegiatan pengawasan umum dengan memberikan penjelasan perda dan teguran lisan/tertulis apabila terjadi pelanggaran.

7.

Koordinasi dengan dinas terkait untuk mengusulkan Revisi/Amandemen ketentuan ancaman pidana dalam Perda menjadi ancaman pidana kurungan 3 (tiga) bulan, sehingga dapat dilaksanakan dengan proses pemeriksaan cepat (tipiring).

IV.3.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Isu-isu Strategis Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian: 1.

Memberikan masukan untuk membuat draft Raperda inisiatif DPRD sehingga kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan

|


2.

Dilaksanakan pemeriksaan secara berkala (reguler)

3.

Mengoptimalkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang merupakan sistem resmi dari BAKD.

4.

Penyelesaian

konflik

batas

perlu

diagendakan

secepatnya

untuk

mengurangi

bertambahnya konflik lain yang berada di wilayah-wilayah perbatasan.

IV.3.1.21. Pemberdayaan masyarakat dan desa Isu-isu Strategis Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: 1.

Peningkatan pembinaan kelembagaan masyarakat desa.

2.

Mengembangkan potensi swadaya masyarakat dan budaya gotong royong.

3.

Adanya tenaga pendamping yang profesional dari tingkat Kabupaten maupun kecamatan.

4.

Peningkatan bantuan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat desa.

5.

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten.

IV.3.1.22. Sosial Isu-isu Strategis Bidang Sosial: 1.

Masih terbatasnya pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak telantar, lanjut usia telantar dan penyandang cacat telantar dan/atau berat. Negara

berkewajiban

menyelenggarakan

pelayanan

kesejahteraan

sosial

yang

berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan kualitas hidup penduduk miskin dan rentan, terutama sebagai PMKS. Selain itu, dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, Pemerintah mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga Negara agar mereka memiliki kemampuan individual dan kelembagaan yang lebih tinggi dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial. 2.

Belum optimalnya pemberdayaan bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT). Upaya pemberdayaan sosial yang seharusnya meletakkan berbagai upaya untuk membangun kapasitas individu dan kelembagaan PMKS masih belum berjalan secara optimal. Keputusan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh PMKS masih lebih banyak dilakukan oleh aparat pemerintah sehingga bantuan yang disediakan pemerintah seringkali tidak tepat sasaran atau tidak tepat guna.

IV.3.1.23. Kebudayaan Isu-isu Strategis Bidang Kebudayaan: 1.

Dukungan yang lebih memadai dalam pengelolaan urusan kebudayaan baik dana, peningkatan kualitas SDM aparatur maupun koordinasi dengan instansi terkait.

2.

Peningkatan sosialiasi dan koordinasi dengan seniman seniwati Kabupaten Kampar untuk meningkatkan wadah kreatifitas seni dalam bentuk group/kelompok


3.

Menurunkan ketegangan dan segala bentuk ancaman konflik antara kelompok masyarakat;

4.

Pengembangan penerapan nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya nasional/daerah yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan;

5.

Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya dan Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk daerahnya;

6.

Mengembangkan aspek sosial budaya masyarakat dalam rangka membangun dan mengembangkan nilai-nilai sosial baru yang berkenaan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia seperti pengembangan wawasan, etos kerja dan semangat berkarya;

7.

Peningkatan pengamalan kebudayaan dan adat istiadat sebagai identitas kebanggaan.

IV.3.1.24. Statistik Isu-isu Strategis Bidang Statistik: Membangun kerjasama yang kuat dengan Badan Pusat Statistik dan membangun sistem data/informasi yang dapat di-update dan diakses oleh semua pihak secara on-line serta meningkatkan kemampuan dalam penyediaan data base, informasi dan data statistik lainnya yang berkualitas dengan tingkat akurasi dan validitas yang tinggi serta mutakhir, yang mampu diakses secara baik dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerintahan dan pembangunan.

IV.3.1.25. Kearsipan Isu-isu Strategis Bidang Kearsipan: 1.

Penambahan alokasi anggaran dalam rangka mengakomodir program pengarsipan yang belum dilaksanakan.

2.

Penambahan SDM dan ruangan dalam rangka menangani jumlah arsip yang terus bertambah.

3.

Perlunya dukungan semua pihak untuk dapat memberikan dokumen/arsip pemerintahan maupun arsip yang bernilai sejarah, sehingga terhimpunnya arsip dalam satu wadah dan terawat dengan baik.

4.

pemeliharaan

rutin/berkala

sarana

pengolahan

dan

penyimpanan

arsip,

dan

pemeliharaan rutin/ berkala arsip daerah 5.

Peningkatan pengelolaan, penyelamatan, dan pemeliharaan arsip-arsip daerah sebagai bahan perencanaan, penyelenggaraan dan pertanggung-jawaban pemerintah daerah.

IV.3.1.26. Perpustakaan Isu-isu Strategis Bidang Perpustakaan: 1.

Meningkatkan sosialisasi tentang minat baca dan perpustakaan kepada masyarakat luas.

2.

Memberi

kesempatan

kepada

lebih

banyak

masyarakat

untuk

berkunjung

ke

perpustakaan dengan menambah jam layanan. 3.

Mengusulkan kendaraan yang lebih kecil sehingga bisa menjangkau lokasi yang lebih terpencil (pedesaan).

|


4.

Meningkatkan kualitas SDM pengelola perpustakaan dengan melaksanakan bintek bagi pengelola perpustakaan.

Mengupayakan terselenggaranya otomasi perpustakaan pada 2010. Otomasi layanan perpustakaan sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas dan

mempercepat

layanan

perpustakaan. Pengguna perpustakaan yang ingin meminjam/mengembalikan buku yang mereka pinjam, tidak perlu pelayanan.

IV.3.2. Urusan Pilihan IV.3.2.1. Pertanian IV.3.2.1.1. Perikanan Isu-isu Strategis Bidang Perikanan: 1.

Perlunya pengembangan alat tangkap bagi nelayan dan pengembangan perikanan budidaya melalui pengembangan kolam dan keramba dengan penambahan anggaran.

2.

Masih sangat terbatasnya kualitas sumber daya manusia pengelola usaha perikanan.

IV.3.2.1.2. Pertanian tanaman pangan Isu-isu Strategis Bidang Tanaman Pangan: 1.

Perlunya sarana dan prasarana pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu

2.

Belum adanya PERDA yang mengatur alih fungsi lahan sesuai UU 41 tahun 2009 serta sosialisasi lahan pangan berkelanjutan.

3.

Perlunya sarana dan prasarana mekanisasi pertanian

4.

Peningkatan perbaikan jaringan irigasi dan ketersediaan cadangan air serta pompanisasi.

5.

Peningkatan produksi melalui peningkatan mutu intensifikasi (perbaikan mutu lahan, pemupukan berimbang dan peningkatan indek pertanaman IP 200-300 serta perluasan areal penanaman

6.

Pembinaan penanganan pasca panen penggunaan alat mekanisasi pasca panen dan pembangunan lantai jemur.

7.

Penyusunan database pertanian terutama tanaman perkebunan: • Peningkatan produktivitas perkebunan karet dan sawit dan replanting • Pengelolaan dengan pendekatan agribisnis • Perbaikan infrastruktur agribinsis • Peningkatan kapasitas teknologi • Peningkatan upah seiring peningkatan produktivitas

8.

Perbaikan data pertanahan dan menstruktur kembali HGU dan pelepasan kelebihan HGU


IV.3.2.1.3. Perkebunan Isu-isu Strategis Bidang Perkebunan: 1.

Kualitas dan kuantitas SDM petugas yang tersedia masih terbatas, terutama belum adanya petugas pada masing-masing kecamatan dan desa yang potensial untuk pengembangan perkebunan, sehingga mengakibatkan kurangnya bimbingan dan penyuluhan kepada petani-perkebunan.

2.

Relatif besarnya jumlah kebun masyarakat khususnya dengan pola swadaya yang menggunakan bibit non sertifikat (kebun sawit).

3.

Relatif besarnya jumlah tanaman karet tua atau tidak produktif yang harus diremajakan.

4.

Belum lengkap dan akurat data base perkebunan sehingga menjadi kendala dalam melakukan perencanaan dan pengembangan perkebunan sebagaimana diketahui bahwa komoditi perkebunan merupakan komoditi unggulan daerah.

5.

Masih adanya pembukaan lahan oleh masyarakat maupun pengusaha perkebunan besar dengan cara pembakaran lahan yang menimbulkan polusi udara, sehingga mengganggu kesehatan maupun pencemaran lingkungan.

IV.3.2.1.4. Pertenakan Isu-isu Strategis Bidang Peternakan: 1.

Memenuhi Kebutuhan daging dan telur bagi masyarakat.

2.


IV.3.2.2. Kehutanan Isu-isu Strategis Bidang Kehutanan: 1.

Tingginya tingkat kebakaran hutan setiap tahun sehingga menimbulkan dampak polusi udara yang melebihi ambang batas

2.

Tingginya tingkat kerusakan lahan gambut sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan areal tangkapan air

3.

Belum

optimal

berfungsinya

HPH

dalam

rangka

bina

desa

hutan

untuk

menanggulangi rendahnya pendapatan masyarakat. 4.

Kegagalan rehabilitasi, reboisasi, konservasi hutan cukup memperhatinkan bagi generasi penerus, antara lain disebabkan karena belum tegas dan transparannya sistem beserta penanggung jawab pengelola kawasan hutan menurut fungsinya.

5.

Keluarnya peraturan tidak diperbolehkannya pengusahaan kayu secara illegal, akibatnya sebagian besar masyarakat yang berada disekitar hutan yang sumber kehidupan utamanya berasal dari pengusahaan kayu menjadi kehilangan pekerjaan.

|


IV.3.2.3. Energi dan sumber daya mineral Isu-isu Strategis Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: 1.

Penertiban LPJU illegal yang tidak memenuhi standar PLN.

2.

Pelaksanaan efisiensi

LPJU dengan pemasangan Alat Pembatas Pemakaian

(APP) di seluruh Kabupaten Kampar. 3.

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral dan air tanah melalui usaha pertambangan dengan prinsip good mining practice

4.

Meningkatkan pemanfaatan energi alternatif dan potensi energi setempat/lokal;

5.

Meningkatkan pengawasan untuk mengurangi kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI).

6.

Meningkatkan perluasan jaringan transmisi dan distribusi untuk meng-optimalkan penyaluran tenaga listrik ke konsumen;

7.

Meningkatkan kemampuan investasi pemerintah daerah, swasta, koperasi dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan untuk mengurangi beban pemerintah

IV.3.2.4. Pariwisata Isu-isu Strategis Bidang Pariwisata: 1.

Pengembangan dan peningkatan produk pariwisata yang berwawasan lingkungan yang bertumpu pada kebudayaan, peninggalan budaya dan pesona alam yang bernilai tinggi dan berdaya saing global.

2.

Penyebaran informasi kepariwisataan secara efektif dan efesien

3.

Meningkatkan peran serta sektor swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

4.

Peningkatan koordinasi dengan para stakeholder bidang pariwisata didalam membangun kepariwisataan Kabupaten Kampar

5.

Meningkatkan ketrampilan, keahlian dan kecakapan pekerja di sektor pariwisata

IV.3.2.5. Perdagangan Isu-isu Strategis Bidang Perdagangan: 1.

Membuat ketentuan yang mengatur persaingan usaha yang tercakup pula didalamnya penataan lokasi sehingga ada perlindungan terhadap keberadaan usaha kecil dan pasar tradisional.

2.

Melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi agar dapat lebih intensif melakukan kegiatan uji kemetrologian di Kabupaten Kampar.

3.

Meningkatkan monitoring terhadap aspek harga dan non harga bagi barang pokok / strategis.

4.

Melakukan fasilitasi promosi produk industri kecil dan menengah.

5.

Meningkatkan pengawasan peredaran barang beredar di pasar sebagai upaya perlindungan konsumen.


6.

Meningkatkan kualitas pelaku usaha bidang perdagangan kecil menengah serta meningkatkan kemampuan aparatur bidang perdagangan,

7.

Menciptakan langkah-langkah strategis dalam rangka antisipasi pemberlakuan perdagangan bebas di dunia,

8.

Memberikan bimbingan teknologi pengolahan bagi komoditi potensi daerah serta mempermudah Akses masyarakat terhadap modal dan pemasaran,

9.

Meningkatkan sarana penunjang pelayanan, pengawasan terhadap barang beredar dan aktivitas pelaku usaha industri dan perdagangan

IV.3.2.6. Industri Isu-isu Strategis Bidang Industri: 1.

Memberikan referensi produk dari daerah lain untuk meningkatkan kreativitas pengrajin

2.

Penambahan

aparat

pembina untuk mengoptimalkan pembinaan monitoring

dan evaluasi usaha industri. 3.

Meningkatkan kualitas pelaku usaha bidang industri kecil menengah serta meningkatkan kemampuan aparatur bidang industri,

4.

Memfasilitasi terlaksananya kerjasama antara industri besar dengan usaha industri kecil dan menengah sebagai upaya terjalinnya kemitraan antara pelaku usaha,

5.

Memfasilitasi Pengembangan lingkungan industri serta kawasan industri dan sentrasentra industri yang ada,

6.

Memberikan bimbingan teknologi pengolahan bagi komoditi potensi daerah serta mempermudah

akses

masyarakat

terhadap

modal

dan

pemasaran,

dan

menggandeng pihak perbankan.

IV.3.2.7. Ketransmigrasian Isu isu strategis Bahwa sejak Tahun 2011 transmigrasi tidak ada lagi di Kabupaten Kampar.

IV.4. ANALISIS SWOT TERDAHAP PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN Analisis lingkungan internal adalah mengidentifikasikan tentang kondisi dan situasi kabupaten Kampar yang berupa kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah melakukan analisis terhadap keunggulan komperatif dan keunggulan komperatif di kabupaten Kampar dibandingkan daerah lainnya sehingga dapat dijadikan modal utama dan faktor penting untuk memacu jalannya pembangunan guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sedangkan kelemahan adalah melakukan analisis dan mengidentifikasi faktor yang akan mengurangi ataupun melemahkan kemampuan daerah dalam mencapai visi dan menjalankan misi pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga untuk itu perlu upaya untuk memberikan perhatian yang lebih, guna mengatasi kelemahan tersebut.

|


IV.4.1. Kekuatan 1.

Letak wilayah yang strategis, selain sebagai gerbang masuk ke Provinsi Riau pada bagian Barat juga dilalui jalur transportasi lintas Sumatra. Letak geografis yang strategis tersebut apabila dikelola dengan baik akan mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan dan dijadikan modal dasar yang besar nilainya bagi pembangunan.

2.

Potensi sumber daya alam yang melimpah, baik yang dapat diperbaharui seperti perkebunan kelapa sawit, karet dan lain-lain maupun yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan batu bara.

3.

Kapasitas pemerintahan yang semakin baik dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

4.

Berkembangnya Lembaga Pembiayaan Keuangan.

5.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi dan diikuti oleh kondisi sosial, politik dan keamanan yang semakin kondusif.

IV.4.2. Kelemahan 1.

Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan masih bertumpu pada eksploitasi sektor primer. Jika kondisi ini tetap dipertahankan akan menyebabkan terjadinya percepatan laju degradasi lingkungan.

2.

Masih lemahnya kelembagaan usaha kecil, menengah dan mikro.

3.

Masih rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan penguasaan IPTEK.

4.

Masih terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur.

5.

Terbatasnya penyediaan sumber energi listrik untuk rumah tangga, bisnis, dan industri maupun untuk pelayanan publik.

6.

Masih luasnya lahan tidur/lahan terlantar dan tingginya kasus sengketa lahan.

7.

Distribusi penduduk dan pembangunan belum merata yang diikuti tingginya angka kemiskinan.

8.

Masih lemahnya penegakan dan pengawasan terhadap jalannya Peraturan Daerah dan Perundang-undangan yang berlaku.

9.

Mulai lunturnya pengamalan nilai-nilai budaya Melayu terutama pada generasi muda.

10. Meningkatnya

laju

degradasi

lingkungan

di

kabupaten

Kampar

sehingga

menyebabkan terjadinya banjir, pendangkalan sungai, eutrofikasi dan penurunan kualitas air.

IV.4.3. Peluang 1.

Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya. Jika peluang ini mampu digunakan dengan baik, maka akan dapat dengan cepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.

Perkembangan politik nasional dinamis dan positif berdampak pada terciptanya stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban daerah yang kondusif. Hal ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk tetap terus


mendorong kegiatan investasi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perwujudan visi pembangunan daerah. 3.

Meningkatnya hubungan kerja sama regional mendorong terbukanya peluang pengembangan potensi daerah dan perluasan pasar bagi produk daerah.

4.

Teknologi informasi yang berkembang cepat merupakan peluang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntable.

IV.4.4. Tantangan 1.

Diberlakukannya perdagangan bebas menyebabkan produk luar negeri masuk dalam pasar domestik. Hal ini merupakan tantangan bagi produk lokal untuk meningkatkan daya saingnya. Sehingga industri lokal tersebut dapat tetap hidup dan mampu menyerap tenaga kerja.

2.

Tingkat pendidikan, keterampilan dan produktifitas tenaga kerja luar yang lebih tinggi. Sementara tenaga kerja lokal produktifitasnya relatif lebih rendah. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah dan semua pihak yan konsen terhadap pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

3.

Kebutuhan konsumsi pangan daerah sebagian besar di supply dari daerah lain, padahal potensi lahan pengembangan pangan di kabupaten Kampar sangat luas. Isu kemandirian pangan daerah merupakan tantangan yang harus segera diwujudkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengingat kabupaten Kampar masih memiliki potensi lahan tidur/terlantar yang cukup luas dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan swasembada pangan.

4.

Kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah merupakan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, mengingat kualitas sumber daya manusia aparatur di daerah relatif terbatas.

|


BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Menurut RPJPD Kabupaten Kampar 2005-2025, berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, maka RPJM ke-2 (2011-2016) ditujukan untuk peningkatan sumber daya manusia yang sehat, beriman, dan bertaqwa serta menguasai IPTEK lebih memantapkan penataan kembali Kampar di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi, serta penguatan kesejahteran rakyat dalam segala bidang, dan peningkatan akhlak, moral untuk menuju masyarakat yang mempuyai daya saing dalam segala bidang. Dalam usaha meningkatkan daya saing perekonomian melalui penguatan sumber daya manusia termasuk usaha dalam penguasaan IPTEK yang sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian, perkebunan, dan peningkatan pembangunan sumber daya alam lainnya secara terpadu; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dengan seluruh stakeholders yang ada di Kabupaten Kampar. Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, serta pendapatan daerah pada masa yang akan datang; serta terlaksananya pembangunan ekonomi sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor.

Kondisi itu

didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan

ruang

dengan

mengintegrasikannya

kedalam

dokumen

perencanaan

pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pembangunan yang berkelanjutan. Kesejahteraan rakyat terus di tingkatkan dengan ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan perkapita, menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan, meningkatnya tingkat pendidikan

|

RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 – 2016 V-‐1

masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak, terkendalinya

jumlah

dan

laju

pertumbuhan

penduduk,

menurunnya

kesenjangan

kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah, dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah potensial di tempat terpencil.

V.1. VISI Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan kondisi masyarakat dan Kabupaten Kampar saat ini dan tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang maka Visi Pembangunan Kabupaten Kampar yang hendak diwujudkan pada Tahun 2016 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kampar yang Madani, Berakhlak dan Bermoral, Menuju Kehidupan yang Sehat, Sejahtera, Serta Berdaya Saing pada Tahun 2016” Visi Pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang ingin dicapai pada Tahun 2016 di Kabupaten Kampar, dengan ukuran sebagai berikut: 1.

Berakhlak dan bermoral, mencerminkan masyarakat yang agamis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, dan menerapkannya dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat.

2.

Yang madani dapat dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari tingkat keadilan dan kesetaraan perkembangan ekonomi, kemajuan dan kesejahteraan diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya.

3.

Tingkat kehidupan yang sehat dan sejahtera, juga dapat diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia. Suatu daerah dikatakan makin maju dan sejahtera apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduk. Hal ini tercermin pada tingkat pendidikan terendah serta tingkat partisipasi pendidikan.

4.

Kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah juga dapat diukur berdasarkan indikator kependudukan, termasuk derajat kesehatan. Ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu daerah dengan laju pertumbuhan penduduk. Daerah yang sudah maju dan sejahtera ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktifitas yang makin tinggi.

5.

Daerah yang berdaya saing dan sejahtera juga ditandai oleh peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan keamanan. Selain unsur-unsur tersebut, daerah yang maju dan sejahtera juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju.

V-‐2

|

RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 – 2016

6.

Berdaya saing (competitive) adalah salah satu ukuran kemajuan yang dicapai. Berdaya saing disini dimaksudkan bahwa Kabupaten Kampar menjadi kabupaten yang diperhitungkan di Provinsi Riau, baik dari segi kualitas pemerintahan, tingkat kesejahteraan, pemerataan, pelayanan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Berdasarkan rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Periode 2011-1016 tersebut di atas, maka dapat dijelaskan pokok-pokok dan penjelasan visi tersebut pada tabel sebagai berikut: Tabel 1 Visi, Pokok-Pokok Visi, dan Penjelasan Visi Tahun 2011-2016 Kabupaten Kampar NO.

VISI

POKOK-POKOK VISI

PENJELASAN VISI

1.

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kampar yang Madani Berakhlak dan Bermoral

Tingkat capaian pendidikan yang semakin tinggi dan merata Produkivitas penduduk yang semakin tinggi Kualitas pelayanan sosial yang semakin baik Indeks pembagunan manusia yang semakin tinggi.

2

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kampar Sehat Sejahtera

3

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kampar yang Berdaya Saing

Kemajuan ekonomi yang diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkat Tigkat pertumbuhan ekonomi secara sektoral yang stabil dan berimbang Tingkat kemajuan infrastruktur yang semakin baik dan merata kesemua wilayah Kualitas kesehatan penduduk yang semakin baik dan akses pelayanan kesehatan yang semakin baik dan merata Laju pertumbuhan penduduk yang semakin rendah Angka harapan hidup yang semakin tinggi. Kualitas pemerintahan yang lebih baik dari daerah lain khususnya di provinsi Riau Tingkat kesejahteraan penduduk yang lebih baik dari daerah lain Pemerataan pembangunan yang semakin baik Pelayanan publik dan sosial yang semain baik dan merata Penyediaan infrastruktur yang semamin baik dan merata

Daerah yang maju ditandai oleh peran serta rakyat secara sadar dan efektif dalam segala aspek kehidupan terutama dalam peranya membangun Kesejahteraan dan keadialan yang diladasi oleh nilai ahlak dan moral yang ada di dalam masyarakat Kampar Daerah yang sejahtera ditandai oleh peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun pertahanan keamanan.

Kemampuan pengelolaan sumber daya daerah secara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari daerah lainnya. Berdaya saing juga mengandung makna kemampuan untuk berprestasi dalam bidang kerja masingmasing, dengan kualifikasi atau kualitas tertentu, sehingga dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dengan daerah lain.

V.2. MISI Pencapaian visi di atas, dilakukan dengan misi sebagai berikut: 1.

Mengembangkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, menjunjung tinggi syariat agama, taat hukum, berbudaya yang menjamin sistem sosial bermasyarakat dan bernegara dalam menghadapi tantangan global.

2.

Mengembangkan potensi SDA dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi ekonomi kerakyataan yang kokoh.

3.

Mewujudkan

masyarakat

yang

berpendidikan

untuk

meningkatkan

SDM

yang

bermartabat melalaui penguasaan IPTEK yang ditopang oleh sendi-sendi ilmu, iman dan peradaban, untuk menghasilkan manusia yang berdaya saing global. 4.

Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

5.

Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

|


V.3. PRIORITAS RPJMD KABUPATEN KAMPAR Adapun Prioritas Pembangunan 2011-2016 sesuai dengan visi, misi dan program kerja yang ditawarkan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih pada saat proses pilkada sebagai berikut: 1.

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan masyarakat agamis

2.

Menciptakan pemerintahan yang bersih, melanjutkan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi

3.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

4.

Meningkatkan pelayanan dan pembangunan kesehatan

5.

Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah terutama penanganan kerusakan jalan dan jembatan, air bersih dan krisis listrik

6.

Mengembangkan usaha ekonomi lokal masyarakat desa melalui layanan permodalan, peningkatan skil kewirausahaan dan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai pilar lembaga ekonomi desa yang mandiri

7.

Mengembangkan program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan untuk menjadikan Kabupaten Kampar sebagai pertanian mandiri, pusat pengembangan perternakan dan pusat agrobisnis

8.

Mengembangkan pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat melalui Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) sebagai inovasi PNPM di daerah dan peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD).

9.

Mengembangkan kebudayaan, kepariwisataan, generasi muda, peranan perempuan dan olah raga

10. Menjaga

keserasian

pemanfaatan

ruang,

pengelolaan

lingkungan

hidup

dan

mitigasi bencana.

V.4. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun (Lampiran III Permendagri 54 Tahun 2010). Oleh sebab itu dapat dikatakan: sasaran menjelaskan tujuan, tujuan diturunkan secara operasional dari misi dan misi merupakan penjabaran visi. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kampar 20112016 sebagai berikut.

V-‐4

|


MISI I

Mengembangkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, menjunjung tinggi syariat agama, taat hukum, berbudaya yang menjamin sistem sosial bermasyarakat dan bernegara dalam menghadapi tantangan global

TUJUAN

SASARAN

Masyarakat agamis/beriman

} Meningkatnya fungsi dan peran agama dalam

Memaksimalkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan Masyarakat berbudaya

} Meningkatnya peran keagamaan dalam pembangunan.

Masyarakat menghargai kesetaraan gender

} Meningkatnya peran perempuan di lembaga

masyarakat. } Meningkatnya kunjungan wisata. } Meningkatnya promosi dan investasi pariwisata, seni,

dan budaya, serta pelestarian cagar budaya. pemerintahan dan swasta.

} Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan

anak.

Masyarakat berkesadaran hukum

} Terlaksananya kepastian hukum, rasa keadilan,dan

ketertiban masyarakat.

} Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan

dan hukum yang berlaku.

} Meningkatnya pemahaman prinsip‐ prinsip dasar hukum

dan HAM. Meningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah menuju tata kelola pemerintah yang baik

MISI II

Mengembangkan potensi SDA dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi ekonomi kerakyataan yang kokoh

MISI III

Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan untuk meningkatkan SDM yang bermartabat melalaui penguasaan IPTEK yang ditopang oleh sendi sendi ilmu, iman dan peradaban, untuk menghasilkan manusia yang berdaya saing global

MISI IV

pemerintahan daerah dan desa serta lembaga pemerintah.

TUJUAN

SASARAN

Memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan

} Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan

Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan Investasi dalam memperkuat pondasi ekonomi daerah

} Meningkatnya PAD Kab. Kampar. } Meningkatkan sumber PAD berdasarkan pola ruang.

pemerataan pendapatan.

} Meningkatkan peran Lembaga Keuangan Mikro di

pedesaan.

} Meningkatnya peran investasi swasta } Menurunnya tingkat pengangguran

TUJUAN

SASARAN

Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat

} Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan

khususnya bagi masyarakat miskin.

} Meningkatnya mutu pendidik, Tenaga kependidikan dan

manajemen sekolah.

} Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca

masyarakat serta layanan perpustakaan.

Peningkatan kualitas kependudukan

} Meningkatnya kesadaran akan kerukunan masyarakat. } Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

daerah.

} Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam

pembangunan daerah. } Meningkatnya pembinaan olahraga edukasi dan

Peningkatan kualitas kesejateraan masyarakat Peningkatan kualitas penguasaan iptek

Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

} Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur

dukungan olahraga prestasi. Meningkatnya mutu ketenagakerjaan. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Meningkatnya kepuasan kualitas pelayanan publik. Meningkatnya kualitas database dalam format digital di semua urusan. } Peningkatan Sistem Informasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). } Meningkatnya informasi melalui media massa. } Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna. } } } }

TUJUAN

SASARAN

Peningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan

} Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan. } Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. } Meningkatnya infrastruktur kesehatan masyarakat

Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi masalah kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan

} Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat. } Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan

kesehatan.

} Meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat. } Meningkatnya peran swasta dalam pelayanan kesehatan.

|


MISI V

Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

V-‐6

|

TUJUAN

SASARAN

Peningkatkan pengembangan kawasan strategis Peningkatan partisipasi masyarakat berbasis infrastruktur

} Meningkatnya pembangunan kawasan strategis.

Peningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan Peningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi

} Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan


} Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

infrastruktur pedesaan. lingkungan.

} Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi untuk

menunjang sentra ekonomi.

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Sementara kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran terhadap tujuan yang telah dirumuskan.

VI.1. MISI 1 Mengembangkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, menjunjung tinggi syariat agama, taat hukum, berbudaya yang menjamin sistem sosial bermasyarakat dan bernegara dalam menghadapi tantangan global. TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatnya fungsi dan peran Peningkatkan nilai‐nilai agamis dan Penetapan DBKS agama dalam masyarakat. berakhlak mulia dalam masyarakat Penetapan KST Sertifikasi Ponpes Memaksimalkan fungsi Meningkatnya peran Peningkatan peran keagamaan Memasukkan nilai-nilai agamis dalam kurikulum dan peran agama dalam keagamaan dalam dalam pembangunan. pendidikan formal pembangunan pembangunan. Memperbanyak aktivitas majelis ta’lim Peningkatan syiar aktivitas masyarakat dalam memperingati hari besar Islam Masyarakat berbudaya Meningkatnya kunjungan Peningkatan kunjungan dan lama Perbaikan sarpras kepariwisataan wisata. tinggal wisatawan Optimalisasi kelembagaan kepariwiataan Meningkatnya promosi dan Peningkatnya promosi dan investasi Pengembangan diversifikasi objek wisata investasi pariwisata, seni, dan pariwisata, seni, dan budaya, serta budaya, serta pelestarian cagar pelestarian cagar budaya pelestarian Optimalisasi kegiatan seni budaya daerah budaya. aset seni budaya daerah Meningkatnya peran Peningkatnya peran perempuan di Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan perempuan di lembaga lembaga pemerintahan dan swasta. daerah pemerintahan dan swasta. Pemberdayaan gender dalam aktivitas pembangunan daerah Masyarakat menghargai Menurunnya tindak kekerasan Penurunan tindak kekerasan Peningkatan fasilitasi emansipasi perempuan kesetaraan gender terhadap perempuan dan anak. terhadap perempuan dan anak. dalam pembangunan daerah Peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan formal bagi perempuan Peningakatan penyelesaian dampak kekerasan KDRT Masyarakat Terlaksananya kepastian Peningkatan pemahaman hak dan Menciptakan peraturan daerah dan piranti-piranti berkesadaran hukum hukum, rasa keadilan, dan kewajiban warga Negara hukum lainya ketertiban masyarakat. Meningkatnya kesadaran Peningkatan kesadaran masyarakat Meningkatkan kapasitas aparatur lembaga masyarakat terhadap peraturan terhadap peraturan dan hukum yang hukum dalam sosialiasai terhadap peraturan dan dan hukum yang berlaku. berlaku hukum yang berlaku Meningkatkan kapasitas Meningkatnya pemahaman Peningkatan pemahaman Meningkatkan sosialisasi hukum dan HAM birokrasi pemerintah kepada masyarakat Masyarakat agamis/beriman

|

RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 – 2016 VI-‐1

TUJUAN menuju tata kelola pemerintah yang baik

SASARAN

STRATEGI

prinsip‐ prinsip dasar hukum dan HAM. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah dan desa serta lembaga pemerintah.

masyarakat terhadap prinsip‐ prinsip dasar hukum dan HAM Peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur dan lembaga pemerintah Peningakatan fasilitasi dan pelatihan aparatur pemerintahan desa Peningkatan pemberian pelayanan prima bagi masyarakat Peningkatan pelaksanaan koordinasi pemerintah pada dinas/instansi terkait secara periodik dan berkelanjutan

Meningkatkan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat Meningkatkan kualitas dan disiplin aparatur

ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan pelaksanaan bimtek untuk implementasi perundang‐ undangan

Menyelenggarakan pengangkatan, pemindahan dan pensiun PNS Meningkatkan kesejahteraan pegawai daerah

Meningkatkan kapasitas kelembagaan aparatur Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian Meningkatkan pendayagunaan aparatur yang efektif dan efisien

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme PNS daerah Penjelasan tentang aturan dan pelaksanaannya kpd lurah dan pamong desa Fasilitasi penerimaan kunjungan kerja tamu, koordinasi dan instansi terkait Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah Penyelenggaraan bimtek bagi aparat kecamatan dalam penyusunan buku administrasi kecamatan

VI.2. MISI 2 Mengembangkan potensi SDA dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi ekonomi kerakyataan yang kokoh TUJUAN

SASARAN

Memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Peningkatan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Peningkatan investasi dalam memperkuat pondasi ekonomi daerah

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan

Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan

Meningkatkan peran Lembaga Keuangan Mikro di pedesaan

Peningkatan peran Lembaga Keuangan Mikro di pedesaan

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Menciptakan pmerataan pendapatan antar sektor pertanian dan industri Meningkatkan investasi melalui promosi dan pelayanan perizinan Memperbesar volume keuangan pada lembaga keuangan mikro

Meningkatnya PAD Kab. Kampar. Meningkatkan sumber PAD berdasarkan pola ruang. Meningkatnya peran investasi swasta

Peningkatan kontribusi PAD dari semua sektor Peningkatan sumber PAD berdasarkan pola ruang

Menurunnya tingkat pengangguran

Peningkatan pengunaan tenaga kerja tempatan oleh pihak swasta

Peningkatan peran investasi swasta dalam pembangunan

Memperkuat kapabilitas institusi Bumdes Peningkatan kontribusi PAD dari semua sektor dengan memaksimalkan SDA yang ada Mengembangkan potensi smber PAD berazas pola tata ruang Memperbesar peran investasi swsata dalam sektor pertanian dan industri Membuka negatif investasi daerah untuk mendrong investasi kemitraan Mengembangkan pola kemitraan dalam penggunaan ketenagakerjaan daerah Memetakan pola penggunaan dan produktivitas ketenagakerjaan daerah untuk sektor pertanian dan industri

VI.3. MISI 3 Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan untuk meningkatkan SDM yang bermartabat melalaui penguasaan IPTEK yang ditopang oleh sendi-sendi ilmu, iman dan peradaban, untuk menghasilkan manusia yang berdaya saing global. TUJUAN Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat

SASARAN Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin Meningkatnya mutu pendidik,

STRATEGI Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin Peningkatan mutu pendidik,

VI-‐2 | RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 – 2016

ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan Kualitas Sarpras Pendidikan dasar dan menengah Meningkatkan kualitas pendidikan dan peran aktif

TUJUAN

Peningkatan kualitas kependudukan

SASARAN Tenaga kependidikan dan manajemen sekolah Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat serta layanan perpustakaan. Meningkatnya kesadaran akan kerukunan masyarakat. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam pembangunan daerah.

Peningkatan kualitas kesejateraan masyarakat Peningkatan kualitas pengusaan iptek

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Tenaga kependidikan dan manajemen sekolah Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat serta layanan perpustakaan

masyarakat di bidang pendidikan

Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan yang terukur Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga negara Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah Peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga Peningktan partisipasi stakeholder dalam pembangunan daerah

Peningkatan disiplin aparatur pemerintahan daerah

Meningkatnya pembinaan olahraga edukasi dan dukungan olahraga prestasi Meningkatnya mutu ketenagakerjaan.

Peningkatan pembinaan olahraga edukasi dan dukungan olahraga prestasi Peningkatan mutu ketenaga kerjaan.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Meningkatnya kepuasan kualitas pelayanan publik. Meningkatnya kualitas database dalam format digital di semua urusan. Peningkatan Sistem Informasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Meningkatnya informasi melalui media massa. Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna.

Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kepuasan kualitas pelayanan public Peningkatan kualitas database dalam format digital di semua urusan Peningkatan Sistem Informasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Peningkatan informasi melalui media massa Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna

Meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan

Peningkatan kapasitas aparatur lembaga peradilan Memperbanyak organisasi kepemudaan Memperbanyak kegiatan pelatihan kepemudaan Melibatkan stakeholder dalam pembangunan daerah Menciptakan institusi dalam peran stakeholder untuk pembangunan darah Menyediakan venue olahraga, edukas untuk pemuda Menyediakan dukungan fasilitas olahraga prestasi Memperbanyak pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan Memperbanyak institusi peyelenggara pelatihan ketenagakerjaan Memperbanyak jumlah institusi pelayanan publik Menyelenggarakan jaminan mutu kepuasan layanan publik Menyiapkan manajemen database dalam format digital di semua urusan Menjamin sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi Membuka saluran informasi untuk media massa bagi semua urusan Memperbanyak institusi peggunaan teknologi tepat guna

VI.4. MISI 4 Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat TUJUAN Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi masalah kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan

SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Meningkatnya infrastruktur kesehatan masyarakat Meningkatnya prosentase rumah dan lingkungan sehat. Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat.

Meningkatnya peran swasta dalam pelayanan kesehatan.

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi Puskesmas dan RS Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat Peningkatan infrastruktur kesehatan masyarakat Peningkatan prosentase rumah dan lingkungan sehat

Meningkatkan kualitas sarpras, SDM & mutu pelayanan

Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Peningkatan standarisasi lingkungan sehat dan prilaku hidup bersih

Memperbanyak jumlah penduduk untuk memiliki Jamkesmas

Peningkatan peran swasta dalam pelayanan kesehatan Peningkatan kemitraan pemerintah dan dunia usaha, dalam pelayanan kesehatan

Meningkatka kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat Memperbesar peran masyrakat dalam pengembangan infrastruktur kesehatan Memperbanyak jumlah rumah sehat

Mensosialisasi prilaku hidup bersih dan sehat Meningkatkan peranserta dan pemahaman masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dengan sistem sel Memperbanyak pihak swasta dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Memperbanyak program kemitraan dalam pelayanan kesehatan bagi dunia usaha

|

RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 – 2016 VI-‐3

VI.5. MISI 5 Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

Peningkatan pengembangan kawasan strategis

Meningkatnya pembangunan kawasan strategis.

Peningkatan pembangunan kawasan strategis

Peningkatan partisipasi masyarakat berbasis infrastruktur Peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan lingkungan.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi

Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi untuk menunjang sentra ekonomi.

Peningkatkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan dengan membangun sektor-sektor unggulan. Peningkatan peranan sektor sektor yang non unggulan dengan memperhatikan dampaknya pada kehidupan sosial dan lingkungan hidup Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi, pemanfaatan lahan, diversifikasi, intensifikasi serta pengembangan sentra ekonomi

VI-‐4 | RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 – 2016

ARAH KEBIJAKAN Meyediakan Perencanaan dan pengembangan kawasan strategis Memperbanyak kerjasama pemerintah dan swasta untuk pengembangan kasawsan strategis Memperbanyak partisipasi masyarakat dalam mebnagun infrastruktur pedesaan Memperbanyak institusi dunia usaha dalam mengembangkan infrastruktur pedesaan Memperbanyak pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui perluasan ruang terbuka hijau, pengendalian produksi, pengendalian konsumsi dan pengendalian aktivitas yang kurang ramah lingkungan

Memperbanyak jumlah sarana/prasarana pendukung perekonomian daerah Mensinergikan berbagai potensi sektor-sektor ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi, pemanfaatan lahan, diversifikasi, intensifikasi serta pengembangan sentra ekonomi.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan

kebijakan

umum

dan

program

pembangunan

daerah

bertujuan

untuk

menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah. Sementara program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Penyajian kebijakan umum dan program pembangunan daerah ditampilkan dalam tabel berikut:

VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kampar yang Madani, Berakhlak dan Bermoral, Menuju Kehidupan yang Sehat, Sejahtera, Serta Berdaya Saing pada Tahun 2016

|

RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 – 2016 VII -‐1

MISI I: Mengembangkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, menjunjung tinggi syariat agama, taat hukum, berbudaya yang menjamin sistim sosial bermasyarakat dan bernegara dalam menghadapi tantangan global. TUJUAN Masyarakat agamis/beriman

SASARAN Meningkatnya fungsi dan peran agama dalam masyarakat.

STRATEGI Peningkatkan nilai nilai agamis dan berakhlak mulia dalam masyarakat

INDIKATOR SASARAN Aktifnya kelembagaan agama dan masyarakat

KONDISI KINERJA AWAL

TARGET KINERJA AKHIR

aktif

aktif

PROGRAM Program Pembinaan dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama

URUSAN

SKPD

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Sosial dan Tenaga kerja

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Dinas Sosial dan Tenaga kerja, Satpol PP, BKBPA

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan MTQ

Pekerjaan Umum

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Program Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri


Program Pengembangan Pemasaran Wisata

Pariwisata

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kebudayaan

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pembinaan Majelis Ta’lim Program Peningkatan Kualitas Keagamaan Program Pembinaan Remaja dan Pengurus Masjid/Mushalla Program Pembinaan Eks Penyandang Program Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaaan Menurunnya persentase penyakit masyarakat (narkoba, PMS termasuk HIV/AIDs)

Memaksimalkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan

Meningkatnya peran keagamaan dalam pembangunan.

Peningkatan peran keagamaan dalam pembangunan.

Jumlah LSM, Ormas (termasuk OKP) yang dibina

Masyarakat berbudaya

Meningkatnya kunjungan wisata

1) Peningkatan kunjungan dan lama tinggal wisatawan 2) Peningkatan promosi dan investasi pariwisata, seni, dan budaya, serta pelestarian cagar budaya pelestarian aset seni budaya daerah

Jumlah kunjungan wisata (domestik dan mancanegara)

Meningkatnya promosi dan investasi pariwisata, seni, dan budaya, serta pelestarian cagar budaya

63 kasus narkoba 45 Ormas dan 75 LSM

55 Ormas dan 85 LSM

35,434

Program Pengembangan Destinasi Wisata Terlaksananya berbagai Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan badan hukum terkait (%)

45

54

Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

VII.-‐2

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

INDIKATOR SASARAN



PROGRAM

URUSAN

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolahan Kekayaan Budaya

SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Mengembangkan Investasi Pariwisata dan Kelestarian Cagar-budaya

Pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan Masyarakat Menghargai Kesetaraan Gender

Meningkatnya peran perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta.

1) Peningkatnya peran perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta 2) Penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Persentase perempuan yang bekerja di sektor pemerintahan terhadap total jumlah pegawai

Persentase perempuan yang bekerja di sektor swasta terhadap total jumlah pegawai

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, BPMPD

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak


Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan gender Dalam Pembangunan

Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Persentase jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak


Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Masyarakat Berkesadaran Hukum

Terlaksananya kepastian hukum, rasa keadilan dan ketertiban masyarakat Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan dan hukum yang berlaku Meningkatnya pemahaman prinsipprinsip dasar hukum

1) Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga Negara, 2) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan dan hukum yang berlaku ,3) Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip prinsip dasar hukum dan HAM

Meningkatnya ketertiban dan keamanan Masyarakat (%)

100

100

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Menurunnya pelanggaran perda (%)

100

100

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Jumlah masyarakat yang memanfaatkan jalur hukum untuk penyelesaian masalah

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penyelesaian Masalah Hukum

Menurunnya jumlah warung remang-remang, penjaja minuman keras, anak jalanan dan pengemis (%)

100

Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani

0

100

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sekretariat Daerah Bagian Hukum


Satuan Polisi Pamong Praja

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan


Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Bagian Hukum

Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat 50

VII. 3

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

dan Hak Azazi Manusia (HAM)

INDIKATOR SASARAN Berkurangnya pengaduan masyarakat tentang sengketa lahan



10 kasus

10 kasus

PROGRAM Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

URUSAN

SKPD

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum


Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Badan Kepegawaian Daerah


Seluruh SKPD

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program pengembangan sistem informasi pertanahan Meningkatkan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Menuju Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah dan desa serta lembaga pemerintah

1) Peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur dan lembaga pemerintah. 2) Peningkatan fasilitasi dan pelatihan aparatur pemerintahan desa. 3) Peningkatan pemberian pelayanan prima bagi masyarakat 4) Peningkatan pelaksanaan koordinasi pemerintah pada dinas/instansi terkait secara periodik dan berkelanjutan 5) Peningkatan pelaksanaan bimtek untuk implementasi perundang undangan

Organisasi yang minim struktur dan kaya fungsi Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui diklat teknis struktural maupun fungsional (%) Terpenuhinya sarana dan prasarana yang mendukun pelayanan pemerintahan

Program Pendidikan Kedinasan

100

100

Tepenuhi sepenjang tahun

Tepenuhi sepenjang tahun

Pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi Opini BPK

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pelayanan Adminisitrasi Perkantoran

WDP

WTP

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur (%)

0

Persentase pembinaan dan pengawasan (%)

84

Jumlah Dokumen KUA-PPAS murni dan Perubahan (dokumen)

2

84.38

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

95

Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Sekretariat Korpri, Kantor Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Bappeda

Sekretariat Daerah Bagian Adm Perekonomian, Inspektorat Sekretariat Daerah Bagian Adm Perekonomian, Sekretariat Daerah Bagian Umum, Inpsektorat

Otonomi, Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Sekretariat Korpri Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Sekretariat Korpri

4

VII. 4

Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/kota

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI



75

Meningkatnya jumlah SKPD yang melaksanakan SAKIP (Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) (kecuali kecamatan=33 SKPD) (%)

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM

URUSAN

100

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

55 (TH 2013)

100

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Otonomi, Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Meningkatnya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (44 SKPD) (%) (reguler)

100

83

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Efisien dan efektifnya pelayanan barang dan jasa sesuai dengan prioritas penanganan (%)

100

100

Program Pelayanan Barang dan Jasa di Seluruh SKPD

Kantor Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Persentase perda yang dihasilkan dari prolegda

100

100

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pengawasan (%)

Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek

360

731

terlaksana

terlaksana

Inspektorat

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Seluruh SKPD

Program Fasilitasi Pindah/purna Tugas PNS Terselenggaranya program pemantapan kelembagaan

SKPD

Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sekretariat Korpri

Program peningkatan kualitas kelembagaan

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan (%)

100

100

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan


Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa Program peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan desa Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolalan Keuangan Desa

VII. 5

MISI II : Mengem bangkan Potensi SDA dan Potensi Masyarakat untuk Membangun Pondasi Ekonomi Kerakyataan yang Kokoh TUJUAN Memperkuat Ekonomi Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

SASARAN Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemerataan Pendapatan

STRATEGI Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan

INDIKATOR SASARAN

KINERJA AWAL


Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Tata Ruang Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Program Peningkatan Produksi, Produktifitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Petani memiliki kebun berstandar teknis: mulai dari pengolahan pemeliharaan-bibit- sampai dengan panen dan pasca panen. Meningkatnya pendapatan petani (masyarakat)

Produksi perikanan budidaya produksi perikanan (ton)

PROGRAM

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

39,272

63,248

VII. 6

Program Kesejahteraan Petani Perkebunan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Penyediaan Sarana dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Pengembangan Budidaya Perikanan

URUSAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Penataan Ruang Perdagangan

Pertanian

SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dinas Sosial dan Tenaga kerja dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dinas Perkebunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

Perdagangan Pertanian

Pertanian

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Sekretariat Daerah Bagian Adm Perekonomian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan Dinas Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kelautan dan Perikanan

Dinas Perikanan

Pertanian

Dinas Perkebunan


Dinas Perikanan

TUJUAN

SASARAN

Meningkatnya Peran Lembaga Keuangan Mikro di Perdesaan

STRATEGI

INDIKATOR SASARAN

KINERJA AWAL 2

Peningkatan peran Lembaga Keuangan Mikro di pedesaan

Peneriman Negara Bukan pajak) sektor kehutanan (milyar) Jumlah BUMDes yang terbentuk Persentase Koperasi yang Aktif (%)

TARGET KINERJA AKHIR 17

10

20

70,43

79,79

290

870

Jumlah UKM yang Aktif (dilibatkan dalam program penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif)

Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan yang Dapat Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

Peningkatan Investasi dalam Memperkuat Pondasi Ekonomi Daerah

Meningkatnya PAD Kabupaten Kampar

Peningkatan kontribusi PAD dari semua sektor

Meningkatkan Sumber PAD Berdasarkan Pola Ruang Meningkatnya Peran Investasi Swasta

Peningkatan sumber PAD berdasarkan pola ruang Peningkatan peran investasi swasta dalam pembangunan

Menurunnya Tingkat Pengangguran

Peningkatan pengunaan tenaga kerja tempatan oleh pihak swasta

URUSAN

SKPD

Kehutanan

Dinas Kehutanan

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM Program Pemutakhiran Data Koperasi dan UKM Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

100

100

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Energi dan Sumber daya Mineral

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah Bagian Adm Perekonomian, Sekretariat Daerah Bagian Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

terlaksana

97%

Program Pemanfaatan Ruang

Penataan Ruang


Program Peningkatan Promosi dan Kerjsama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Penanaman Modal Daerah

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Ketenagakerjaan


Jumlah koperasi yang terbentuk Persentase PAD Kab. Kampar

Meningkatnya jumlah usaha tambang (minerba) yang mengurus perijinan dan membayar pajak (%) Sumber PAD

PROGRAM Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

100

Nilai investasi swasta

Menurunnya Rasio angkatan kerja menganggur

VII. 7

Industri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

MISI III :Mewujudkan Masyarakat yang Berpendidikan untuk Meningkatkan SDM yang Bermartabat melalui Penguasaan IPTEK yang Ditopang oleh Sendisendi Ilmu, Iman dan Peradaban, untuk Menghasilkan Manusia yang Berdaya Saing Global TUJUAN Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Peningkatan Kualitas Kependudukan

SASARAN Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin.

Meningkatnya mutu pendidik, Tenaga kependidikan dan manajemen sekolah. Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat serta layanan perpustakaan. Meningkatnya kesadaran akan kerukunan masyarakat

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah

STRATEGI

INDIKATOR SASARAN

Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin

Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah SD/MI/SDLB (%) Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah/APM SD/MI (%) Memperluas daya tampung pendidikan menengah Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA (%) Memperluas kesempatan belajar di luar sekolah Angka Melek Huruf (%) Meningkatnya kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan (%) Meningkatnya layanan pemerataan dan perluasan akses pendidikan (%) Jumlah layanan pembinaan perpustakaan (%)

Peningkatan mutu pendidik, Tenaga kependidikan dan manajemen sekolah Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat serta layanan perpustakaan 1) Peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan yang terukur 2) Peningkatan pemahaman hak dan kewajiban warga negara Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah

Menurunnya jumlah konflik antar masyarakat

KONDISI KINERJA AWAL 96


99.5

99.5

89.20

92.00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah

97.90

98.00

Program Pendidikan Non Formal

35

63

84

90

5

40

terwujud

terwujud

Jumlah kegiatan preventif terhadap potensi konflik

2 dari 12

Jumlah kelompok pemuda yang mendapatkan pembinaan

42

VII. 8

PROGRAM Program Pendidikan Anak Usia Dini

URUSAN Pendidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Data Base Kepemudaan dan Keolah Ragaan

SKPD PELAKSANA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kantor Perpustakaan dan Arsip


Kecamatan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kepemudaan dan Olah Raga


TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

INDIKATOR SASARAN

Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam pembangunan daerah

Peningktan partisipasi stakeholder dalam pembangunan daerah

Persentase keterwakilan hasil musrenbang di dalam dokumen RKPD (%)

Meningkatnya pembinaan olahraga edukasi dan dukungan olahraga prestasi.

Meningkatnya mutu ketenagakerjaan.

Peningkatan Kualitas Kesejateraan Masyarakat

Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

1) Peningkatan prestasi kepemuda an dan olahraga 2) Peningkatan pembinaan olahraga edukasi dan dukungan olahraga prestasi 1) Peningkatan mutu ketenaga kerjaan 2) Peningkatan partisipasi stakeholder dalam pembangunan daerah Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Pembinaan olahraga edukasi dan dukungan olah raga prestasi yang dilaksanakan Jumlah keikutsertaaan dalam event olahraga


84


92 4

Jumlah cabang olahraga prestasi yang diikuti dalam event

8

Meningkatnya persentase angkatan kerja berkualifikasi minimal SMA/SMK/sederajat

Jumlah Usulan Pemekaran Desa (Desa/Kelurahan) yang ditindaklanjuti dengan verifikasi

Meningkatnya pengelolaan dan fasilitasi mineral dan energi (%) Meningkatnya indeks kesejahteraan masyarakat

dilakukan verifikasi

dilakukan verifikasi

66

75

VII. 9

PROGRAM Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Program Pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam Program Pencegahan/Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran Porgram Pengembangan Ekstrakurikuler Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

URUSAN Perencanaan Pembangunan

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

SKPD PELAKSANA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagaakerjaan

Ketenagakerjaan


Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Energi dan Sumber daya Mineral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BPMPD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Geologi, Tata Lingkungan dan Sumber Daya Mineral Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Sosial dan Tenaga kerja

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

INDIKATOR SASARAN

Keterlayanan perizinan

Meningkatnya kepuasan kualitas pelayanan publik

Peningkatan kepuasan kualitas pelayanan publik

Jumlah penanganan sampah di wilayah kecamatan dan sekolah menengah Terpenuhinya layanan jumlah penerangan jalan dan taman Meningkatnya rumah tangga pengguna listrik (%) Persentase masyarakat yang terlayani

IKM

Peningkatan Kualitas Penguasaan IPTEK

Meningkatnya kualitas database dalam format digital di semua urusan.

Peningkatan kualitas database dalam format digital di semua urusan



terlayani

terlayani dengan baik

3

3

1147

1350

80.1

85.2

41 orang menerima bantuan dari dinsos berupa (166.300.000)

891

1078

Dikelolanya database pasar dalam bentuk digital

0.58%

100%

Database digital termutahirkan setiap tahun

termutakhirkan setiap tahun

termutakhirkan setiap tahun

PROGRAM KPS (Kartu Perlindungan Sosial) Program Pembinaan Anak Terlantar Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Penerangan Lampu dan Taman Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Program Penataan Administrasi Kependudukan Program penanganan Korban bencana Alam Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/sosial Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Perencanaan Sosial Budaya

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pekerjaan Umum

SKPD PELAKSANA

Badan Promosi dan Penanaman Modal

Kebersihan dan Pasar

Lingkungan Hidup Energi dan Sumber daya Mineral

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri

Badan Promosi dan Penanaman Modal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Perdagangan Perumahan Perencanaan Pembangunan

Program Pengembangan Data dan Informasi

Perencanaan Pembangunan, Statistik

Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen dan arsip daerah

Kearsipan

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

VII. 10

URUSAN

Komunikasi dan Informatika

Dinas Sosial dan Tenaga kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Dinas Sosial dan Tenaga kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Bagian Adm Perekonomian, Kebersihan dan Pasar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar, Sekretariat Daerah Bagian Umum, Kantor Perpustakaan dan arsip Kantor Perpustakaan dan arsip

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

INDIKATOR SASARAN



PROGRAM Program Dokumentasi Kehumasan Program Pengembangan Data/informasi/statistik Daerah

Tingkat transparansinya proses pengadaan barang dan jasa (%)

100

100

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

ter-update setiap tahun

ter-update setiap tahun

Program Pengembangan Data dan Informasi/statistik Daerah Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Program Fasilitasi Peningkatan SDM `Bidang Komunikasi dan Informasi

Peningkatan Sistem Informasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Peningkatan Sistem Informasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Sistem informasi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Meningkatnya informasi melalui media massa.

Peningkatan informasi melalui media massa

Meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna

Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna

Penyebarluasan informasi mencakup dan menjangkau semua desa Terjalinnya Kerjasama Informasi dengan Mas Media yang terdaftar di Kab. Kampar (%) Jumlah desa yang sudah menggunakan teknologi tepat guna

100% 100

100

250

250

Program Kerjasama Informasi dan Mass Media Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan (Tepat Guna) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Terlaksananya penerapan inovasi dan teknologi tepat guna (paket teknologi) Jumlah industri pengguna teknologi tepat guna

4 paket 270

VII. 11

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

URUSAN

Perencanaan Pembangunan, Statistik

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Perencanaan Pembangunan

SKPD PELAKSANA Sekretariat DPRD Sekretariat Daerah Bagian Adm Perekonomian, Kebersihan dan Pasar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar, Bappeda Kantor Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Sekretariat Korpri



Pertanian

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kelautan dan Perikanan Industri

Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi, Sekretariat Daerah Bagian Humas Sekretariat Daerah Bagian Humas, Sekretariat DPRD Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dinas Perikanan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar

MISI IV : Mewujudkan Pem bangunan Kesehatan yang Berkualitas dan Terjangkau oleh Seluruh Lapisan Masyarakat TUJUAN Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Kesehatan

SASARAN Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.

STRATEGI Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi Puskesmas dan RS

INDIKATOR SASARAN Terakreditasinya 31 puskesmas (s/d tahun 2018)

KONDISI KINERJA AWAL IKP=70%

0 (Puskesmas) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta status gizi masyarakat

Model operasional BKBPosyandu-PADU Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Anak (AKA), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Meningkatnya Angka Harapan Hidup Waktu Lahir (AHH)

Operasi pengawasan obat dan makanan yang dilakukan Jumlah lembaga desa penanggulanga HIV/AIDS yang aktif Jumlah penderita gizi buruk

TARGET KINERJA AKHIR IKP=80%

16 (Puskesmas) 20 unit

AKI=74

AKI=102

AKA=32

AKA=32

AKB=10

AKB=23

terlaksana

terlaksana

ada

ada

<1%

<1%

VII. 12

PROGRAM

URUSAN

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RS Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu PADU

Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Promosi Kesehatan Ibu dan Anak melalui Kelompok kegiatan di Masyarakat Program KB

Kesehatan

Program Pelayanan Kontrasepsi Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

SKPD RSUD Dinas Kesehatan dan RSUD Dinas Kesehatan


Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan


Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kesehatan

Dinas Kesehatan


Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Sekretariat Daerah

Pertanian

TUJUAN

SASARAN

Meningkatnya infrastruktur kesehatan masyarakat

Peningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Masalah Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan

STRATEGI

Peningkatan infrastruktur kesehatan masyarakat

Meningkatnya persentase rumah dan lingkungan sehat

Peningkatan persentase rumah dan lingkungan sehat

Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Meningkatkan prilaku hidup bersih dan sehat. Meningkatnya peran swasta dalam pelayanan kesehatan.

Peningkatan jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Peningkatan standarisasi lingkungan sehat dan prilaku hidup bersih Peningkatan peran swasta dalam pelayanan kesehatan Peningkatan kemitraan pemerintah dan dunia usaha, dalam pelayanan kesehatan

INDIKATOR SASARAN



Jumlah rumah sakit dan puskesmas terbangun

PROGRAM

SKPD Bagian Adm Perekonomian Dinas Kesehatan

Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu & Jaringannya Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengembangan perumahan Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

Kesehatan

Kesehatan Perumahan Pekerjaan Umum

Dinas Kesehatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan dan RSUD Dinas Kesehatan

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan dengan air minum layak dan sanitasi dasar Tingkat pelayanan pasien miskin (%)

50

75

90

95

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Rumah yang menerapkan prinsip PHBS (%) Jumlah kerjasama kemitraan swasta dibidang kesehatan

20

45

50

90

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

VII. 13

URUSAN

Dinas Kesehatan dan RSUD

MISI V : M ewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Dapat Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat TUJUAN

SASARAN

Peningkatkan Pengembangan Kawasan Strategis

Meningkatnya pembangunan kawasan strategis

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berbasis Infrastruktur Peningkatkan Kualitas dan Kuantitas Lingkungan

Menngkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan lingkungan.

STRATEGI Peningkatan pembangunan kawasan strategis

INDIKATOR SASARAN



Dikembangkannya kawasan minapolitan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan

Jumlah Desa/kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan yang aktif

1).Peningkatkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan dengan membangun sektor-sektor unggulan. 2) Peningkatan peranan sektor sektor yang non unggulan dengan memperhatikan dampaknya pada kehidupan sosial dan lingkungan hidup

Meningkatnya jumlah Kelompok tani hutan rakyat Persentase SDA yang terlindungi

Sertifikasi Kota bersih/adipura Dipantaunya jumlah titik api di wilayah Kabupaten Kampar (Karhutla) Jumlah Taman Kota Meningkatnya jumlah luasan RTH (ha/tahun) Meningkatnya persentase sosialisasi SDA dan lingkungan hidup di sekitar kawasan hutan adat (%) Persentase penanganan sampah Meningkatnya peran serta kelompok masyarakat dalam pengelolan SDA

PROGRAM Program Penelitian dan Pembangunan Daerah

250

250

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Water Front City Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Perencanaan Pengembangan Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

URUSAN Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kelautan dan Perikanan

Badan Peencanaan Pembangunan Daerah

Penataan ruang


Pekerjaan Umum

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kehutanan

Dinas Perikanan

Dinas Kehutanan

Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup

0.00%

1%

terpantau

terpantau

1 3

1 3

50

100

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

70

100

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Perlindungan Sumberdaya Hayati Perikanan Program Pemberdayaan Ekonomi

Pekerjaan Umum

VII. 14

SKPD

Lingkungan Hidup

Program Pengelolaan RTH


Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pasar, Badan Lingkungan Hidup

Dines Kebersihan dan Pasar, Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

Dinas Perikanan

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

INDIKATOR SASARAN



Masyarakat Daerah Aliran Sungai Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah desa/kelurahan yang aktif menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan Peningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi

Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi untuk menunjang sentra ekonomi

Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi, pemanfaatan lahan, diversifikasi, intensifikasi serta pengembangan sentra ekonomi

0 Jumlah tempat usaha yang dibangun Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

PROGRAM

5 dok 23

7.04

9

1.335,20 Km

1.535,48 Km

VII. 15

Program Perencanaan Sumberdaya Alam dan Prasarana Wilayah Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Program Pengendalian Banjir Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan turap/talud/bronjong Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

URUSAN

SKPD




Badan Perencaaan Pembangunan Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Bina Marga dan Pengairan

Industri Pekerjaan Umum

Perhubungan

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Program-program sebagaimana tersebut pada Bab VII merupakan program-program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah atau dengan kata lain program prioritas I. Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Bagi program prioritas I, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Suatu urusan dapat menjadi prioritas I tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional diperiode berikutnya. Pada periode 2011-2016 prioritas I Kabupaten Kampar adalah: 1.

Peningkatan Akhlak dan Moral

2.

Peningkatan Sumber Daya Manusia

3.

Pengembangan ekonomi rakyat

4.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

5.

Meningkatkan Infrastruktur

Dalam hal suatu urusan atau program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan prioritasi ini, maka dimungkinkan untuk programprogram tertentu dilaksanakan dengan skema pembiayaan tahun jamak (multi-years). Skema tahun jamak ini diperuntukkan bagi program-program yang membutuhkan pembiayaan besar atau skala pengerjaan yang luas sehingga tidak memungkinkan diselesaikan pada satu tahun anggaran. Indikasi program prioritas I berikut kerangka pendanaannya disajikan dalam

|

RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2011 – 2016 VII -‐1

Table 1 Program Prioritas dan Indikasi Pendanaan yang Berasal dari APBD CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KODE

1 1

1

1

2

PROGRAM PER URUSAN

PROGRAM SKPD Non Urusan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

4

Program Fasilitasi Pindah/purna Tugas PNS

1

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

INDIKATOR KINERJA

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dilingkungan Seretariat Daerah Kabupaten Kampar Terpenuhinya perlengkapan adminsitrasi perkantoran dilingkungan Setda Persentase SKPD yang mempedomani Peraturan Bupati tentang standarisasi harga barang dan jasa (%( Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpenuhinya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja SKPD (termasuk mobil dan kendaraan bermotor) Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dan rumah dinas Jumlah kasus Terpenuhinya seragam KDH, dan pejabat eselon II dan III serta atribut PDH (%) Persentase mutu pelayanan kepada PNS pindah/purna tugas (%) Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas (persen) Organisasi yang


2012 TARGET

2013 RP.

Terpenuhi sepanjang tahun

80

100

TARGET

2014 RP.


5,806,555,000

100

TARGET

2015 RP.


9,476,474,522

100

TARGET

2016 RP.


10,224,798,000

100

TARGET

RP.


8,800,268,000

100

8,500,000,000

100

KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD

SKPD PENANGGUNG JAWAB


Sekretariat Bagian Umum, Seluruh SKPD

terpenuhi sepanjang tahun

Setda Bagian Perlengkapan, Seluruh SKPD

100%

Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Seluruh SKPD Setda Bagian Perlengkapan, Seluruh SKPD

100

100

100

100




-


-


80

Terpenuhi sepanjang tahun 100


6,230,715,000

100

10,529,710,000

100

5,366,210,000

100

1,000,000,000

100

2,500,000,000

100%


10,578,244,500


12,876,955,000


13,039,820,000


13,292,061,000


13,956,664,050


45 100

28 100

44,550,000 815,010,000

24 100

44,550,000 821,810,000

20 100

44,550,000 929,680,000

16 100

44,550,000 929,650,000

12 100

44,550,000 929,650,000

12 Kasus 100%

Seluruh SKPD Setda Bagian Perlengkapan, Seluruh SKPD

87

87

44,550,000

89

44,550,000

91

44,550,000

93

44,550,000

95

44,550,000

95%

Setda Bagian Ortal

0

0

100%

Seluruh SKPD

63 SKPD

100 342,035,000

0 350,000,000

64 SKPD

VIII -‐2

100 350,000,000

100 350,000,000

350,000,000

64 SKPD

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KODE

1

6

PROGRAM PER URUSAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Urusan Wajib Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 1 1

1 1

1

1

1

2

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1

1

3

Program Pendidikan Menengah

1

1

4

Program Pendidikan Non Formal

1

1

5

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1

1

6

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

INDIKATOR KINERJA minim struktur dan kaya fungsi Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui diklat teknis, struktural maupun fungsional (org) Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui diklat teknis struktural maupun fungsional (%) Penyediaan dokumen akuntabilitas kinerja dan keuangan

Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah SD/MI/SDLB (%) Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah Angka Partisipasi Murni SD/MI (%) Perluasan daya tampung pendidikan menengah (Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA) (%) Memperluas kesempatan belajar di luar sekolah Angka Melek Huruf (%) Meningkatnya kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan (%) Meningkatnya pengembangan pelayanan perpustakaan (%)


360

2012

2013

2014

2015

2016

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

731

1,632,687,375

731

1,795,956,113

731

1,975,551,724

731

2,173,106,896

731

2,390,417,586

2 dokumen

2 dokumen


731 Orang

100

100

100

100%

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

79

95

4,453,202,500

96

5,343,843,000

97

6,234,483,500

98

7,125,124,000

99

8,015,764,500

99%

85

99.5

47,423,203,858

99.5

133,891,116,768

99.5

156,363,102,896

99.5

178,835,089,024

99.5

201,307,075,152

99.50%

80

88.2

17,650,058,160

89.2

18,856,678,036

90

21,999,457,708

91

25,142,237,381

92

28,285,017,053

92%

90.25

97.85

327,658,000

97.90

393,189,600

97.95

458,721,200

97.80

524,252,800

98.00

589,784,400

98%

30

33

24,799,985,275

35

31,027,602,330

41

36,198,869,385

48

41,370,136,440

63

46,541,403,495

63%

814,020,000

25

1,013,775,000

35

1,261,986,750

40

1,571,523,450

40%

5

169,933,350

VIII -‐3


Inspektorat

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


PROGRAM PER URUSAN

1

1

7

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1

1

8

1 1

2 2

1

Porgram Pengembangan Ekstrakurikuler Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1

2

2

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

2

3

Program Pengawasan Obat dan Makanan

1

2

4

1

2

5

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1

2

6

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1

2

7

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

1

1

2

2

8

9

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk


TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

Meningkatnya layanan pemerataan dan perluasan akses pendidikan (%) Terlaksana kegiatan ekstrakulikuler (%)

76.45

82

877,692,765

84

2,998,285,718

86

3,581,398,962

88

4,164,512,205

90

4,747,625,449

KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD 90%

70.52

75

1,300,711,500

84

1,560,853,800

86

1,820,996,100

89

2,081,138,400

92

2,341,280,700

92%

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan obat dan alat penunjang kesehatan masyarakat (%) Tingkat pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas (%) Terakreditasinya 31 puskesmas (s/d tahun 2018) Tingkat pemenuhan kebutuhan obat dan alat penunjang kesehatan masyarakat (%) Tingkat masyarakat yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat (%) angka gizi buruk angka gizi kurang Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan dengan air minum layak dan sanitasi dasar cakupan imunisasi ibu dan anak Angka Kesakitan DBD (orang/1000) Angka Kesakitan Malaria (orang/1000) Tingkat standar pelayanan kesehatan jumlah sosialisasi K3RS (kesehatan dan keselamatan kerja Rumah Sakit) Tingkat pelayanan pasien miskin (%)

80.48744123

82

2,659,225,000

84

3,191,070,000

86

3,829,284,000

88

4,595,140,800

90

5,514,168,960

90%

15

15

3,179,888,531

15

5,349,600,000

15

6,419,520,000

15

7,703,424,000

15

9,244,108,800

15%

0

0

3,771,765,000

0

4,988,292,000

0

6,414,000,000

8

7,058,000,000

16

7,762,800,000

16

80

82

259,172,500

84

362,841,500

86

435,409,800

88

522,491,760

90

626,990,112

90%

20

25

420,090,475

30

504,108,570

35

604,930,284

40

725,916,341

45

871,099,609

45%

<1% 0.15 50

<1% 0.15 54

3530700000

4,236,840,000

4,510,080,000

<1% 0.15 75

7,321,259,520

3,758,400,000

<1% 0.15 70

6,101,049,600

3,132,000,000

<1% 0.15 64

5,084,208,000

2,610,000,000

<1% 0.15 58

5,412,096,000

<1% 0.15 75%

80

90

1666402000

95

1,999,682,400

100

2,399,618,880

100

2,879,542,656

100

3,455,451,187

100%

85

87

85

87

80

81

26836350

82

35,495,000

86

48,879,000

88

69,900,000

90

77,900,000

90

3

4

26,836,350

5

35,495,000

6

48,879,000

7

69,900,000

8

77,900,000

8

90

91

33,670,000

92

26,940,000

93

32,328,000

94

38,793,600

95

46,552,320

95%

INDIKATOR KINERJA

2012

2013

2014

89

2015

91

89

93

91

VIII -‐4

2016

95

93


Dinas Kesehatan

95%

95

95%

RSUD Bangkinang Dinas kesehatan


1

2

10

1

2

11

1

2

12

1

2

13

1

2

14

1

2

15

1

2

16

PROGRAM PER URUSAN

Miskin Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu & Jaringannya Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/ Rumah Sakit Mata Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1

2

17

Program Upaya Kesehatan Perorangan

1

2

18

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

2

19

1 1

3 3

1

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah RS Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1

3

2

Program Pembangunan

INDIKATOR KINERJA


2012

2013

2014

2015

2016

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.


tingkat pemenuhan gedung, alat kesehatan medis dan non medis (%)

70

72

4,203,416,500

73

5,884,783,100

74

7,061,739,720

75

8,474,087,664

77

10,168,905,197

77%

tingkat ketersediaan alat kesehatan medis dan non medis (%)

60

62

6,998,812,722

64

17,000,000,000

66

17,000,000,000

68

2,500,000,000

70

2,500,000,000

70%

kemitraan pelayanan kesehatan dengan swasta Angka kematian anak

50

50

112,100,000

60

148,253,000

70

193,000,000

80

223,000,000

90

245,300,000

90

32

32

45,820,000

32

222,000,000

32

266,400,000

32

319,680,000

32

383,616,000

32

Tingkat layanan kesehatan lansia

40

50

54,000,000

50

64,800,000

50

77,760,000

65

93,312,000

80

111,974,400

80%

Tingkat pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan (%) Angka kematian ibu melahirkan (ibu/1000) Persalinan ditolong oleh Nakes Angka kematian bayi (bayi/1000) Tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup sehat Tingkat pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas (%) Indeks kepuasan pelanggan (%)

45

45

93,205,000

47

111,846,000

49

134,215,200

51

161,058,240

53

193,269,888

53%

569,217,500

102

683,061,000

102

819,673,200

102

983,607,840

102

1,180,329,408

102

Persentase jalan dalam kondisi baik (%) Persentase jalan dalam kondisi baik (%) Terlaksananya paket

74

102

89.5

90

90

90

90

90

90

10

23

23

23

23

23

23

50

50

55

60

65

75

75%

50

60

3,179,888,531

80

5,349,600,000

85

6,419,520,000

90

7,703,424,000

100

9,244,108,800

100%

70

72

6,375,059,800

74

7,431,017,000

76

9,665,000,000

78

11,119,000,000

80

12,785,900,000

80%

63.92

66.95

85,968,485,932

69.98

236,943,421,950

73.01

311,735,680,220

74

125,000,000,000

75

150,000,000,000

75%

77.47

79.17

23,461,351,432

80.18

43,560,455,995

81.5

73,264,319,780

82.5

144,150,000,000

83.5

95,000,000,000

83.50%

42 paket

56

8,200,000,000

75

14,000,000,000

80

12,000,000,000

90

15,000,000,000

90

15,000,000,000

90%

VIII -‐5


RSUD Bangkinang

Dinas kesehatan

RSUD Bangkinang

Bima Marga dan Pengairan


PROGRAM PER URUSAN

Saluran Drainase/GorongGorong 1

3

3

1

3

4

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1

3

5

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan turap/talud/bronjong Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

1

3

6

1

3

7

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

1

3

8

1

3

9

1

3

10

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku Program Pengendalian Banjir

1

3

11

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1

4

12

1 1

4 4

1

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan MTQ Perumahan Program Pengembangan Perumahan

1

4

2

Program Peningkatan Kesiagaan dan

INDIKATOR KINERJA pembangunan saluran drainase/goronggorong (paket) Turap/Talud/Bronjong yang dibangun( m ) Persentase jalan yang direhabilitasi (%) Persentase jembatan yang dipelihara (%) Rehabilitasi turap/talud/ bronjong (unit) Jalan yang diinspeksi (%) Jembatan yang diinspeksi (%) Jumlah UPTD yang telah memiliki kelengkapan sarana dan prasarana kebinamargaan Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%) Rumah tangga pengguna air bersih Panjang sungai yang dinormalisasi ( m ) Meningkatnya wilayah yang telah tertangani (%)


2012 TARGET

2013 RP.

2014

2015

2016

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.


757

8,762,700,000

950

11,995,000,000

1000

12,645,000,000

1200

18,855,000,000

1300

21,385,000,000

5207

14

18,476,091,600

14.5

16,637,026,675

15

20,000,000,000

15.5

22,000,000,000

16

24,000,000,000

16

1.96

2,276,755,612

0.92

865,215,000

1.15

1,000,000,000

1.15

1,100,000,000

1.15

1,200,000,000

1.15

2

327,709,500

-

3

600,000,000

3

700,000,000

8

-

-

112,200,000

100

150,000,000

100

165,000,000

100%

-

100

56,976,000

100

58,376,000

100

75,000,000

100

82,500,000

100%

1 UPTD

1 UPTD

619,175,000

1 UPTD

2,757,902,000

1 UPTD

3,688,918,365

1 UPTD

4,000,000,000

1 UPTD

4,400,000,000

1 UPTD

46.5

47

6,844,827,550

47.5

3,106,539,600

48

2,809,888,231

49

3,700,000,000

50

4,070,000,000

50%

23000

2,491,162,750

31000

3,120,000,000

22000

2,250,000,000

25000

2,700,000,000

25000

2,970,000,000

126000

5

1,000,000,000

10

2,000,000,000

20

3,000,000,000

25

2,500,000,000

25

2,000,000,000

25%

54.29

65

100

110,300,000

94

100

95

95

96

96%

Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (desa) Terselenggaranya kegiatan MTQ dengan baik

32

32

1,000,000,000

24

7,500,000,000

60

13,000,000,000

60

14,000,000,000

85

11,644,428,000

85%

0

1 program

250,000,000

1 program

400,000,000

1 program

800,000,000

1 program

850,000,000

1 program

850,000,000

1 program

Menurunnya persentase rumah tidak layak huni (%) Jumlah masyarakat yang memahami

5533 unit (100%)

10

24,898,500,000

25

37,347,750,000

61

89,634,600,000

100

97,104,150,000

100

715,050,000

200

1,025,190,000.00

280

1,055,945,700.00

320

717,263,850

VIII -‐6


1,087,624,071.00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa Cipta Karya dan Tata Ruang

100

Cipta Karya dan Tata Ruang

800 Orang

Kantor Kesatuan Bangsa dan


1

4

3

1

4

4

1 1

5 5

1

1

5

2

1

5

3

1 1

6 6

1

1

6

2

1

6

3

1

6

4

1

6

5

PROGRAM PER URUSAN

Pencegahan bahaya kebakaran Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/sosial Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program Water Front City

INDIKATOR KINERJA mitigasi bahaya kebakaran Rumah yang diperbaiki akibat bencana Jumlah makam Persentase makam yang dikelola Tempat Pemakaman Umum Tempat Pemakaman Pahlawan Jumlah dokumen Rencana dan Penerapan Tata Ruang (keg) Persentase kawasan yang memiliki IMB Terbangunnya zona water front city (%)

Perencanaan Pembangunan Program Kerjasama Terjalinnya Pembangunan koordinasi kerjasama pembangunan (kegiatan) Program Perencanaan Penyusunan Pengembangan Wilayah perencanaan Strategis dan Cepat pengembangan Tumbuh wilayah dan sosialisasi yang dilaksanakan (kegiatan) Program Peningkatan Konsistensi antar Kapasitas Kelembangaan dokumen Perencanaan perencanaan (RPJM Pembangunan Daerah terhadap RPJP) Program Perencanaan Jumlah dokumen Pembangunan Daerah perencanaan (dokumen) Program Perencanaan Dokumen Pembangunan Ekonomi pembangunan ekonomi (dokumen) Hasil Koordinasi yang menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi (%)


2012

2013

2014

2015

2016


TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

20

1,500,000,000

20

1,500,000,000

20

1,500,000,000

20

2,000,000,000

20

2,000,000,000

100%

756 5

756 5

583,200,600

756 4

624,024,642

756 25

667,706,367

760 35

714,445,813

762 50

746,457,020

762 50%

756

756

756

756

760

762

762

1

1

1

1

1

1

1

1

1

493,514,850

1

174,660,000

0

-

0

-

0

-

1

terlaksana

90

0.00

95

0.00

96

0

96

0

97

0

97%

0

5

450,000,000

10

450,000,000

40

5,100,000,000

75

10,000,000,000

100

25,000,000,000

100%

0

0

-

0

-

0

-

6kab./kota

300,000,000

6kab./kota

300,000,000

6kab./kota

1

415,000,000

1

175,000,000

1

385,000,000

SKPD PENANGGUNG JAWAB Politik


Bappeda

3


Bappeda

3

3

679,398,790

4

591,749,750

3

681,975,748

3

584,054,898

3

613,607,643

3

7

8

2,172,730,000

10

4,283,343,285

8

3,888,632,050

14

4,334,078,800

11

3,794,013,715

51 Dok

1

1

3,670,066,320

1

2,555,574,600

0

-

1

325,000,000

1

341,250,000

4 Dok

85

60

103,342,000

70

176,379,000

75

185,300,000

80

190,500,000

85

200,525,000

85%

VIII -‐7

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja


PROGRAM PER URUSAN

1

6

6

Program Perencanaan Sosial Budaya

1

6

7

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1

6

8

Program Penelitian dan Pembangunan Daerah

1

7

9

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

1 1

7 7

1

1

1

1

7

7

7

2

3

4

Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

INDIKATOR KINERJA Jumlah dokumen perencanaan sosial dan budaya (kajian) Koordinasi, Penyusunan perencanaan prasarana wilayah dan SDA (dokumen) dokumen kajian kelembagaan BPD perdesaan Dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah rawan bencanan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Ketersediaan fasilitas keselamatan LLAJ (%) Jumlah dermaga penyebrangan sungai Jumlah alur pelayaran yang mengalami peningkatan kualitas Load faktor penumpang angkutan umum (%) tingkat kelayakan sarana LLAJ (%) V/C ratio kendaraan yang melintas di kota tingkat keterjangkauan pelayanan transportasi umum masyarakat (%) tingkat kecukupan sarana LLAJ (%) Jumlah alur penyebrangan yang mengalami peningkatan kualitas


TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

2

1

156,071,500

2

448,996,150

3

542,542,000

4

692,542,000

2

373,839,000

KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD 12 Kajian

0

0

-

0

-

1

273,580,000

2

606,000,000

2

636,000,000

5 Dok

0

0

-

1

219,382,500

0

-

0

-

0

-

1 Dok

2 Dok

412,288,500

1 Dok

370,247,170

1 Dok

381,354,585

1 Dok

392,795,223

6 Dok

9.17

2,494,324,000

20.42

2,657,906,000

20.98

2,729,887,000

35.10

4,568,643,000

35.10

2012

2013

1 Dok

4.33

10

564,341,000

20

2014

40

2015

40

2016

60

85

85%

19 0

2

10

6.42

10

20 3.85

3

126,000,000

28.77

3

564,600,000

40 121,123,000

24.26

14.51

3

284,760,000

60 707,075,000

24.94

10

20

40

60

10

20

40

60

0

1

2

3

VIII -‐8

15.63

3

306,621,000

80 786,179,000

5,577,000,000

22.65

19

34.67

3

680,337,000

100 714,200,000

26.30

34.67 100%

829,211,000

26.30%

80

100

100%

80

100

100%

4

5

5


Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


PROGRAM PER URUSAN

1

7

5

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1

7

6

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1 1

1

1

8 8

8

8

1

2

3

Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

INDIKATOR KINERJA Jumlah kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalulintas di jalan (kasus) Jumlah pelanggaran lalulintas (kasus) Tingkat kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Tingkat kelaikan sarana LLAJ (jumlah kendaraan yang lulus uji per jumlah kendaraan umum dan angkutan barang) Jumlah kendaraan di uji Jumlah kecamatan dan sekolah yang sampahnya terkelola Jumlah pasar yang bebas dari sampah (pasar kecamatan) Jumlah tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem sanitary landdfill Meningkatnya kesadaran kelompok masyarakat dalam mengelola sampah di lingkungannya (jumlah kelompok) (BLH) Sertifikat penilaian kota sehat/adipura (jumlah) Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (%) (BLH) Jumlah sungai dan anak sungai yang dipantau Dipantaunya jumlah

KONDISI KINERJA AWAL 150

2012

2013

2014

2015

2016

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

100

1,998,600,000

80

2,098,425,000

60

2,203,346,000

40

2,313,514,000

20

2,429,189,000

29.28

1,597,600,000

31.94

1,742,480,000

31.49

1,718,250,000

5.98

321,663,000

1.40

550

100

50

50

KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD 21.10

50% 75,246,000

1.40

10%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

9029

12000

10200

10600

10900

11200

11200

2 kecamatan dan sekolah menengah atas 5

3 kecamatan dan sekolah menengah atas

1,752,165,000

5


5,178,104,703

5

379,850,460.00

0

600,000,000


5,261,655,992


5,832,805,872


4,042,086,343


5

5

5

5

1

1

1

1

700,000,000

850,000,000

900,000,000

0

1

63,086,850

1

120,702,300

1

125,000,000

1

135,000,000

1

135,000,000.00

1

20

20

1,251,421,185

20

1,313,992,244

20

1,379,691,856

20

1,448,676,449

20

1,521,110,272

20%

7

7

0

7

132,616,600

7

85,852,350

7

261,750,000

7

261,750,000

7

dipantau

dipantau

300,000,000

dipantau

277,528,000

dipantau

135,254,200

dipantau

300,000,000

dipantau

300,000,000

dipantau

VIII -‐9


Badan Lingkungan Hidup (BLH)


1

8

4

1

8

5

1

8

6

1

8

7

9 9

1

9

2

PROGRAM PER URUSAN

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan RTH

Program Penerangan Lampu dan Taman Pertanahan Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

INDIKATOR KINERJA titik api di wilayah Kabupaten Kampar (Karhutla) Meningkatnya Prosentase sosialisasi SDA dan lingkungan hidup di sekitar kawasan hutan adat (%) Meningkatnya pemulihan kerusakan SDA dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha) Meningkatnya persentase masyarakat dalam menjaga cadangan SDA di 4 kecamatan (60 orang/kecamatan) (%) (BLH) Meningkatnya jumlah sekolah yang berwawasan dan berbudaya lingkungan (%) Meningkatnya luas dan kualitas RTH (Ha) Meningkatnya jumlah luasan RTH (ha/tahun) (BLH) Tertata dan terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (kegiatan) Jumlah lampu jalan dan taman (unit)

Terlaksananya pengadaan tanah kepentingan umum sesuai UU No. 2 th. 2012 Berkyarngnya pengaduan masyarakat tentang sengketa lahan


2012

2013

2014

2015

2016



TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

25

25

135,138,000

50

140,595,500

75

-

100

341,000,000

100

341,000,000

341000000

17800

175

1,600,807,588

200

1,800,000,000

225

2,000,000,000

250

2,200,000,000

300

2,400,000,000

1150

0

tidak terlaksana

tidak terlaksana

tidak terlaksana

tidak terlaksana

tidak terlaksana

tidak terlaksana

50

155,450,000

50

155,450,000

50%

0.8

6

225,446,000

15

456,894,900

20

479,739,645

30

503,726,627

30

528,912,959

30%

50

5

30,798,684

25

150,000,000

30

200,000,000

40

250,000,000

0

2

855,080,300

3

897,834,315

3

942,726,031

3

989,862,332

3

1,039,355,449

14 Haa

4 kegiatan

4 kegiatan

3,242,556,050

4 kegiatan

2,562,158,500

4

115,259,680

4

1,288,379,680

4

2,060,000,000

4 kegiatan

0

0

3,380,045,200

0

3,902,338,780

1240 unit

3,170,586,246

1320 unit

4,751,965,013

1350 unit

5,970,978,481

1350 unit

Dinas Kebersihan dan Pasar

250 persil

50 persil

50 persil

50 persil

3 lokasi

3 lokasi

3 lokasi

Setda Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

10 kasus

10 kasus

10 kasus

10 kasus

10 kasus

10 kasus

10 kasus

VIII -‐10

150 Ha

Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pasar, Dinas Kehutanan


PROGRAM PER URUSAN

9

Program pengembangan sistem informasi pertanahan

3

1

10 10

1

1

11 11

1

1

11

2

1

11

3

1

11

4

1

11

1 1

12 12

5

1

INDIKATOR KINERJA

Tata batas kecamatan, kelurahan dan desa dalam Kab. Kampar terlacak (desa) Tata batas desa beratasan dengan kab/kota tetangga terlcak Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Peningkatan Administrasi penataan Kependudukan administrasi dan kependudukan (%) Pemberdayaan Perempuan Program Keserasian Terintegrasinya Kebijakan Peningkatan kebijakan Kualitas Anak dan peningkatan kualitas Perempuan anak dan perempuan (jiwa)/Jumlah sosialisasi kesetaraan gender, PP, PA Program Penguatan Menguatnya Kelembagaan kelembagaan Pengarusutamaan Gender pengurusutamaan dan Anak gender dan anak (Jiwa) Program Peningkatan Meningkatnya Kualitas Hidup dan kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan perlindungan perempuan (Jiwa) Program Peningkatan Jumlah perempuan Peran Serta Kesetaraan yang terlatih dibidang Jender dalam usaha Pembangunan Jumlah perempuan yang bekerja disektor swasta Jumlah perempuan yang bekerja disektor pemerintah (legislatif) Program Pemberdayaan Meningkatnya Perempuan kualitas hidup dan perlindungan perempuan (Jiwa) Jumlah kelompok terbina Keluarga Berencanan dan Keluarga Sejahtera Program KB Meningkatnya partisipasi program

KONDISI KINERJA AWAL 8 desa

80.78839678

2012 TARGET

2013 RP.

5

83

TARGET

15

20

KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD 54 desa

23 desa

50 desa

73 desa

2014 RP.

5

TARGET

2015 RP.

9

TARGET

2016 RP.

TARGET

RP.

2,744,564,800

86

6,856,000,000

89

5,858,000,000

92

5,106,000,000

95

5,106,000,000

95%

306,340,100

0.01

970,000,000

2

980,000,000

3

720,000,000

4

200,000,000

4

forum anak (25 orang)

120,000,000


150,000,000


170,000,000




120,000,000

206 orang

760,000,000

55 orang

480,000,000

150,000,000

55 orang

630,000,000


Disdukcapil

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

170,000,000

55 orang

850,000,000

371

3,749 4 150,000,000

6 kelompok

1,077,461,500

55.0%

6 kelompok

615,000,000

65%

VIII -‐11

150,000,000

6 kelompok

660,000,000

75%

150.000.000

6 kelompok

700,000,000

85%

24 kelompok

750,000,000

85%

Badan Keluarga Berencana dan


PROGRAM PER URUSAN

1

12

2

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1

12

3

Program Pelayanan Kontrasepsi

1

12

4

1

12

5

1

12

6

1

12

7

1

12

8

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program Promosi Kesehatan Ibu dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

1

1

12

12

9

10

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU

INDIKATOR KINERJA keluarga berencana Rasio akseptor KB per jumlah penduduk (%) Meningkatnya kesadaran akan kesehatan reproduksi remaja (%) Meningkatnya pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB (%) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KN/KR (%) Jumlah kelompok mengikuti promosi kesehatan Tersedianya pusat pelayanan informasi dan konseling KRR (unit) Penurunan tingat penderita HIV dan pemakai narkoba (%) Penyedian tempat informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembangan anak (unit) Tersedianya pusat pelayanan informasi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (unit) Jumlah pendamping bina keluarga Meningkatnya pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB (%) Pengembangan model operasional BKB posyandu PADU (Unit)


2012 TARGET

2013 RP.

TARGET

2014 RP.

TARGET

2015 RP.

TARGET

2016 RP.

TARGET

RP.


SKPD PENANGGUNG JAWAB Pemberdayaan Perempuan

75

142,113,000

77

243,115,000

79

344,116,000

81

350,117,000

83

375,118,000

83%

65

356,963,000

68

145,000,000

71

200,000,000

74

420,000,000

77

570,000,000

77%

55

85,814,000

58

135,815,000

61

175,816,000

64

205,817,000

67

245,820,000

67%

151,800,000

5 kelompok

166,980,000

18 kelompok

570,780,000

25 Kel

120,000,000

132,000,000

22

140,000,000

25

140,000,000

28

140,000,000

31

140,000,000

34

140,000,000

33 Unit

35

60,000,000

30

60,000,000

25

60,000,000

20

60,000,000

15

60,000,000

15


55

262,500,000

58

272,500,000

61

292,500,000

64

302,500,000

70

320,500,000

70 Unit


4

270,000,000

5

50,000,000

6

50,000,000

7

50,000,000

8

50,000,000

8 Unit

59,353,000

102 orang

69,353,000

102 0rang

79,353,000

115 Orang

80,353,000

220 Orang

85,353,000

539 Orang

65

59,000,000

68

70,000,000

71

70,000,000

74

70,000,000

77

70,000,000

77%

16

60,000,000

17

60,000,000

18

60,000,000

19

60,000,000

20

60,000,000

20 Unit

VIII -‐12


PROGRAM PER URUSAN

1 1

13 13

1

1

13

2

Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1

13

3

1

13

4

1

13

5

1

13

6

1

13

7

Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Program Pembinaan Eks Penyandang Program Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Tagana

2. Karang Taruna

3. K3S 4. Perlansia 5. Forum Komunikasi PSM


INDIKATOR KINERJA

2012 TARGET

2013 RP.

TARGET

Jumlah penerima yang terdata (desa)

Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (Jiwa) jumlah binaan (kecamatan) jumlah peserta yang dilatih

80

85

590,837,878

87

21

12

14

16

16

Meingkatnya Pembinaan di Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Insentif Anggota Tagana dalam rangka Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial Meningkatnya Organisasi Karang Taruna di Kabupaten Kampar Meningkatnya Organisasi K3S di Kabupaten Kampar Meningkatnya Organisasi Perlansia di Kabupaten Kampar Meningkatnya Organisasi FKPSM

0

12

10

10

161

142,530,000

2015

2016




RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

350,000,000

84

402,500,000

84

462,875,000

84

532,306,250

84%

649,921,666

89

714,913,832

91

786,405,216

93

865,045,737

93%

300,540,000

21

400,000,000

21

415,000,000

21

300,540,000

20

Meningkatnya pembinaan panti asuhan/panti jompo (Jiwa) insentif pengasuh panti (jiwa) jumlah penyuluhan

2014

21

860,000,000

10

890,000,000

21

940,000,000

42

965,000,000

42

16

156,783,000

16

172,461,300

16

189,707,430

18

208,678,173

18

16

16

18

20

20

345,350,000

1

360,250,000

2

390,250,000

2

460,000,000

2

2,012,526,340

12

2,213,778,974

12

2,435,156,871

14

2,678,672,559

14

62

103

228,910,000

103

400,000,000

124

500,000,000

124

163

166

168

174

300,000,000

185

400,000,000

185

0

60

65

65

70

500,000,000

95

600,000,000

95

0

40

60

65

70

600,000,000

95

750,000,000

95%

0

40

60

65

70

250,000,000

95

300,000,000

95%

1,829,569,400

12

VIII -‐13


PROGRAM PER URUSAN

6. Forum Komunikasi TKSK 7. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial 8. Ikatan Keluarga Penyandang Cacat 9. Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Penyandang Cacat 10. PEPABRI 11. Veteran 12. TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kemasyarakatan) 13. PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) KPS (Kartu Perlindungan Sosial)

1

13

8

1

13

9

1

13

10

1

13

11

1

13

12

1 1

14 14

1

1

14

2

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1

14

3

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagaakerjaan

Program Pembinaan dan Pengamalan Nilai-Nilai agama Program Pembinaan Remaja dan Pengurus Masjid/Mushalla Program Pembinaan Majelis Ta’lim Program Peningkatan Kualitas Keagamaan Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

INDIKATOR KINERJA


TARGET

RP.

TARGET

RP.

0

40

60

65

70

250,000,000

95

300,000,000


0

40

50

60

70

150,000,000

95

200,000,000

95%

0

40

60

65

70

150,000,000

95

200,000,000

95%

0

40

45

50

70

100,000,000

95

150,000,000

95%

0

40

45

55

70

150,000,000

95

200,000,000

95%

0

40

50

60

70

150,000,000

95

200,000,000

95%

13

13

21

21

260,700,000

21

500,000,000

21

500,000,000

21

21

25

280,615,000

75

560,000,000

140

950,000,000

140

50%

60%

198,335,000

75%

250,000,000

85%

400,000,000

85%

90

2,125,000,000

90% 406

2012 TARGET

Meningkaynya Organisasi FKTKSK Meningkatnya Organisasi LKS di Kabupaten Kampar Menigkatnya Organisasi IKPC di Kabupaten Kampar Meningkatnya Organisasi FKKADK di Kabupaten Kampar Meningkatnya Organisasi PEPABRI di Kabupaten Kampar Meningkatnya Organisasi Veteran di Kabupaten Kampar Insentif TKSK Insentif PSM

0

250

Terpantaunya Kemasyarakat Pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Terbinanya Nilai-Nilai Agama bagi Masyarakat jumlah remaja masjid yang dibina jumlah Pengurus masjid yang dibina Jumlah Majelis Ta’lim yang dibina

0

40%

20

40

0

Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja (org) Terpenuhinya kesempatan kerja dan perluasan kerja (%) Terlaksananya perlindungan dan pengembangan lembaga

2013 RP.

1,348,203,900

TARGET

2014 RP.

TARGET

2015 RP.

2016

60

1,545,000,000

75

1,725,000,000

85

1,925,000,000

239

296

325,000,000

376

373,750,000

406

429,812,500

494,284,375

468

499

471

499

175,000,000

579

201,250,000

594

231,437,500

266,153,125

594

21

42

275,000,000

84

316,250,000

168

363,687,500

252

418,240,625

252

563

577

577

42

145,529,600

42

2,650,000,000

20

1,310,000,000

63

1,425,000,000

63

1,540,000,000

63%

75

74,131,000

77

1,650,000,000

79

1,270,000,000

81

1,355,000,000

83

1,440,000,000

83%

289,104,000

VIII -‐14




1 1

15 15

1

1

15

2

1

15

3

1

15

4

1

15

5

1 1

16 16

1

PROGRAM PER URUSAN

INDIKATOR KINERJA

ketenagakerjaan (LKS Bipartit) (perusahaan) LKS BIPARTIT SERIKAT PEKERJA / BURUH Pengawasan Tenaga Kerja terhadap perusahaan Perusahaan terawasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Penciptaan Iklim Jumlah UMKM yang Usaha Kecil Menengah dilibatkan dalam yang Kondusif program penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif Program Pengembangan Wirausaha baru Kewirausahaan dan Produk baru UKM Keunggulan Kompetitif tersertifikasi UMKM Program Pengembangan Jumlah kerjasama Sistem Pendukung Usaha usaha UMKM dengan bagi Usaha Mikro Kecil swasta Menengah Jumlah promosi

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pemutakhiran Data Koperasi dan UKM

Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjsama Investasi


2012 TARGET

TARGET

RP.

TARGET

2015 RP.

TARGET

2016 RP.

TARGET

RP.


10 29

7 10

6 19

7 20

7 22

7 22

30

30

30

30

100

200

200

0

20

0

25

298,125,350

396,228,050

0

30

0

100

350,000,000

200

450,000,000

200

570,000,000

290

655,000,000

290

745,000,000

290

760,500,000

1000

334,200,000

60

370,500,000

60 10

455,500,000

60 10

650,000,000

180 20

991,560,000

15

1,345,000,000

20

1,395,000,000

20

1,410,000,000

20

1

5

5

Meningkatnya kerjasama investasi dari kegiatan promosi Jumlah nilai investasi skala nasional PMDN (Rp milyar) 90000000000 7

1

3 (event, web, papan promosi)

834 Nasabah (24.967.200.000)

Fasilitasi

event (4 pelaku UMKM)

250,000,000


275,000,000


302,500,000

18 Pelaku UMKM

1,159,981,250

3,528,517,675

52

3,865,000,000

52

4,820,000,000

60

5,220,000,000

60

7

110000000

100,000,000,000 16400

2,850,000,000

9

11

15

15

1

1

1

1

130000000

100,000,000,000 17400

VIII -‐15

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Fasilitasi

250,000,000

119,581,800


3

103,000,000

912,886,950

83618493882 PMA (US$juta)

RP.

2014

10 29

Jumlah Pelaku UMKM yang mendapat modal bergulir (Pemerintah) UMKM yang terlibat dalam kegiatan Promosi Koperasi yang berkualitas (%) Tersedianya data Koperasi dan UKM (%) Profil data Koperasi dan UKM

2013

2,700,000,000

2,600,000,000

120,000,000,000

2,700,000,000

130,000,000,000

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 130,000,000,000


PROGRAM PER URUSAN

INDIKATOR KINERJA


2012 TARGET

6529129.225 1

16

2

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Meningkatnya realisasi iklim investasi Jumlah investor skala nasional PMDN (jumlah investor)

16

3

1 1

17 17

1

1

1

17

17

2

3

1

17

4

1 1

18 18

1

1

18

2

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

RP.

TARGET

124,992,275

10000000 2

7500000 1

4.82096252

5 1

6 1

1

1

1 1

PMA (jumlah investor) 1

2013

Data kajian potensi dan peluang investasi (dokumen)

Meningkatnya jumlah nilai/karya budaya yang disosialisasikan/ diinternalisasikan (unit) Lestarinya nilai-nilai budaya lokal (%) Meningkatnya jumlah BCB yang dilindungi (unit) Dikelolanya jenis budaya lokal (Gubanong, Basiacuong, Balimou kasai) (%) Meningkatnya jumlah penyelenggaraan seni dan budaya (kegiatan) Terlaksananya Berbagai event Seni budaya (%) Terlaksanannya berbagai Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan badan hukum terkait (%)

Kepemudaan dan Olah Raga Program Pengembangan Jumlah wasit dan dan Keserasian Kebijakan pelatih cabor yang Pemuda dilatih Program Peningkatan Meningkatnya peran

431,285,000

431,285,000

80

TARGET

750,000,000

10000000 9

65

600,000,000

666,913,500

694,872,261

1,190,475,000

45

82

85,650,000

1 1

85

RP. 600,000,000

80

350,000,000

521,854,850

764,359,487

1 1

85

1,309,522,500

88

VIII -‐16

6

700,000,000

574,040,335

840,795,435

73

1,440,474,750

700,000,000

89

826,444,369

600,000,000

91

137,040,000

2 4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 89%

924,874,979 76

924,874,979

76%

1,584,522,225

79

1,584,522,225

54

180


6

826,444,369

1,440,474,750

45

119,910,000

2 1

840,795,435 72

RP.

KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD 15000000

850,000,000

574,040,335

1,309,522,500

71

TARGET 15000000

1,000,000,000

764,359,487 68

RP.

6

50

102,780,000

TARGET

2016

12000000

521,854,850

1,190,475,000

68

2015

4 7

694,872,261

1,082,250,000

1,082,250,000

RP.

666,913,500

631,702,055 631,702,055

2014

79% 54%

180 94

154,170,000

94%

Dinas Kepemudaan dan olahraga


PROGRAM PER URUSAN

Peran serta Kepemudaan

1

18

3

1

18

4

1

18

5

1

18

6

1 1

19 19

1

1

19

2

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

INDIKATOR KINERJA


2012 TARGET

2013 RP.

TARGET

2014 RP.

TARGET

serta kepemudaan (%) Jumlah kelompok pemuda yang mendapatkan pembinaan jumlah pemuda mengikuti pelatihan kewirausahaan

Meningkatnya Jumlah binaan kelompok siswa (%) jumlah atlit yang berprestasi Jumlah pemuda mengikuti kejuaraan cabor Program Peningkatan Persentase Sarana dan Prasarana Peningkatan Sarana Olah Raga dan Prasarana Olah Raga (%) Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga (%) Jumlah pengadaan sarana prasarana Jumlah fasilitas olah raga Program Data Base Database Kepemudaan dan Keolah kepemudaan dan Ragaan keolahragaan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Peningkatan Jumlah potensi Keamanan dan konflik Kenyamanan Lingkungan Persentase penanganan konflik Siskamling aktif (%) Jumlah himbauan (sekurangkurangnya) Jumlah koordinasi (sekurangkurangnya) Jumlah kecamatan yang menjadi cakupan patroli Terwujudnya rasa aman dan nyaman Program Pemeliharaan Menurunnya

2015 RP.

42

40

80

5,595,227,975

83

6,925,494,090

86

81.35

63

92

13,000,000,000

68

8,079,743,105

73

400,420,000.00

18,000,000,000

21 kec terwujud

terwujud

15

2 kel (sepakbola SMA dan SMP)

78

440,462,000.00

35

200,000,000

80

10,388,241,135

2 kel (sepakbola SMA dan SMP)

21,000,000,000

1 paket

80000000

18

510,000,000

83


80% 16

484,508,200.00 95%

24,000,000,000

82%

2

5

3

7

Termutakhirkan

20

530,000,000

53

100%

100%

100%

100%

12

12

12

100 12

100% 12

4

8

4

8

8

21 kec

4,649,901,500.00

21 kec

1,629,649,250.00

21 kec

1,629,649,250.00

21 kec

1,792,614,175.00

21 kec

terwujud

terwujud

terwujud

terwujud

terwujud

terwujud

terwujud

terwujud

terwujud

terwujud

2,798,861,980

100

3,757,749,000

100

3,759,375,750

100

3,285,990,000

100

5,285,990,000

100%

VIII -‐17


42

95

2

500,000,000

RP.

6

2

2

500,000,000

9,233,992,120

94

1

500,000,000

89

TARGET

42

4

93

15,000,000,000

RP.

42

6 2 kel (sepakbola SMA dan SMP)

TARGET

2016


Kantor Satpol PP

Kantor Satpol


1

19

3

PROGRAM PER URUSAN

Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1

19

4

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaaan

1

19

5

1

19

6

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penyelesaian Masalah Hukum

1

19

7

1

19

8

1

19

9

1

19

10

1

19

11

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Program Pencegahan/Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Program penanganan Korban bencana Alam

INDIKATOR KINERJA


2012 TARGET

2013 RP.

TARGET

2014 RP.

TARGET

2015 RP.

TARGET

2016 RP.

TARGET

RP.


pelanggaran perda (%)

PP

Jumlah aparatur desa yang memahami wawasan kebangsaaan Jumlah masyarakat yang memahami keutuhan NKRI Jumlah penyelenggaraan kegiatan wawasan kebangsaan Jumlah linmas per 10000 penduduk Jumlah masyarakat yang memanfaatkan jalur hukum untuk penyelesaian masalah Penyelesaian masalah hukum pemerintah Kabupaten Kampar (%) Jumlah razia pekat Jumlah sosialisasi Jumlah peringatan Terlaksananya TIM Justisi dalam Penertiban Perda Jumlah partisipasi politik Jumlah relawan yang paham mitigasi bencana Jumlah pemberian bantuan korban banjir Jumlah koordinasi dan rapat teknis penanggulangan bencana Meningkatnya koordinasi penanggulangan daerah rawan bencana (%)


80 org

274,000,000

42

103,700,000

42

114,070,000

84

270,000,000

84

300,000,000

84

40

185,000,000

42

128965000

42

141,861,500

84

300,000,000

84

325,000,000

84

5

725,000,000.00

5

755000000

5

800000000

15


Kantor Satpol PP

terlaksana

terlaksana

terlaksana

4 6 2 terlaksana

590000000 25 orang

50

terlaksana

5 6 2 terlaksana

515265000

terlaksana

200 orang

200 orang

400 orang

80

80

80%

12 6 2 terlaksana

1,021,985,000.00

300000000

terlaksana

12 6 2 terlaksana

660000000

330000000

terlaksana

12 6 2 terlaksana

695000000

-

50 orang

536,232,500

220 orang

536,232,500

230 orang

552,319,475

250 orang

568,889,059

775 Orang

3,120,000,000

3.000m

3,640,000,000

3.600m

4,050,000,000

3.900m

4,750,000,000

3900m

2

108,818,915

2

112,083,482

3

115,445,987

3

95

5,000,000,000

97

5,000,000,000

99

7,500,000,000

99%

2,491,162,750

2.700m

1

116,672,200

2

91

6,000,000,000

93

5,000,000,000

VIII -‐18


Kantor Satpol PP



PROGRAM PER URUSAN

1

19

12

Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana

1 1

20 20

1

1

20

2

Pemerintahan Umum Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1

20

3

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolalan Keuangan Desa

1

20

4

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota

1

20

5

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Dsa

1

20

6

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

INDIKATOR KINERJA


2012 TARGET

2013 RP.

Normalisasi sungai Pembangunan bronjong, box culvert Perbaikan jalan Pembangunan jembatan Meningkatnya Peran Kapasitas Kelembagaan Perwakilan Rakyat Daerah Persentase pencapaian target PAD (%) Opini BPK terhadap Laporana Keuangan Daerah Meningkatnya jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan permodalan (Nasabah) Tersedianya payung hukum pelaksanaan investasi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah (Perda) Jumlah Dokumen Kua-PPAS murni dan Perubahan (dokumen) Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintah Desa dan kelurahan dalam pengelolaan keuangan dan Aset Desa (orang) Jumlah dokumen pengelolaan BUMD dan lembaga Keuangan daerah Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa dan kelurahan Meningkatnya kapasitas

80

85

23,683,382,000

2014

2015

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

25

1,500,000,000

25

1,500,000,000

25

1,500,000,000

25

1,500,000,000

87

30,369,000,000

89

33,213,411,000

91

37,189,297,500

93

40,971,307,250

100 1,279,493,400 12739

12500

1

1

2

4

0

0

1

1

242 desa dan 8 kelurahan (100%)

100

20

1,744,408,800

14000

4

73,335,000

0

100

93%

Sekretariat DPRD

100%

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

WDP

3,234,850,000

WTP

3,231,850,000

WTP

3,231,850,000

WTP

1,459,562,550

15100

1,559,562,550

15600

1,659,562,550

16100

1,759,562,550

16100

-

295,020,000

250 Bendahara, 30 Sekdes (aset Desa)

73,335,000

100

SKPD KONDISI KINERJA AKHIR PENANGGUNG JAWAB PERIODE RPJMD 25 Bina Marga dan Pengairan

3,725,235,400

1

216,925,650

2016

4

-

267,039,700

63 Sekdes (Keuangan Desa), 30 Sekdes (aset Desa) -

0

4

-

267,039,700

250 Kades dan 90 Sekdes (Keuangan) dan 106 Sekdes (aset Desa) -

0

4

2

280,390,950

89 Sekdes (Keuangan) dan 106 Sekdes (aset Desa) -

0

-

20 Dok

Bappeda

89 Sekdes (Keuangan) dan 106 Sekdes (aset Desa)

BPMPD

1 Dok

Bappeda

BPMPD

100

100

100

100

100%

20

20

20

20

20% (pertahun)

VIII -‐19

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Badan Pelayanan


1

20

7

1

20

8

1

20

9

1

20

10

1

20

11

1

20

12

PROGRAM PER URUSAN

INDIKATOR KINERJA

Keuangan Kabupaten/kota

pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan daerah (%)

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Meningkatnya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (44 SKPD) (%) (reguler) Meningkatnya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH SKPD) (dokumen) (khusus) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pengawasan (%) Meningkatnya jumlah badan usaha yang mengurus izin dan membayar pajak reklame (Rp) Meningkatnya jumlah aparatur yang memiliki sertifikat keahlian dibidang pengelolaan bantuan permodalan (Orang) Tersedianya data peluang dan potensi daerah (dokumen) Menigkatnya keberhasilan program konversi Minyak dan Gas LPG (%) Dibuatnya sistem informasi publik dilingkungan sekretariat DPRD Transparansinya proses pengadaan barang dan jasa Pengaduan masyarakat yang tertangani (%) Terjalinnya koordinasi kerjasama

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Kerjasama Pembangunan


2012 TARGET

2013 RP.

4,315,212,880

TARGET

100

2014 RP.

5,000,000,000

TARGET

RP.

5,400,000,000

TARGET

RP.

24

25

50

372,010,000

75

500,000,000

83

500,000,000

92

500,000,000

100

500,000,000

100%

400,000,000

450,000,000

661,114,510

500,000,000

821,114,510

600,000,000

831,114,510

700,000,000

832,114,510

800,000,000

842,114,510

3,050,000,000

18 orang

30 orang

30

30

30

30

30

-

1 dokumen

-

-

-

-

1 dokumen

85

90

-

-

-

-

90%

terlaksana

terlaksana

24

6,200,000,000

24

-

83.33333333

terlaksana

0

-

0

VIII -‐20

-

100

100

100%

50

50

50%

6kab./kota

300,000,000

6kab./kota

SKPD PENANGGUNG JAWAB Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Inspektorat

24

343,329,000

100

0

83.33333333

RP.

15

0

5,800,000,000

TARGET


100

15

81.48148148

2016

100

30

100

2015

300,000,000

6kab./kota

Inspektorat

Badan Kepegawaian Daerah

Bappeda Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sekretariat DPRD Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretaiat Bagian Hukum Bappeda


1

20

13

PROGRAM PER URUSAN

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan

1

20

14

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1

20

15

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

20

16

Program Pelayanan Barang dan Jasa di Seluruh SKPD (KLPBJ)

1

20

17

1

20

18

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Program Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah

1

20

19

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

INDIKATOR KINERJA pembangunan (keg) Jumlah Intansi Peserta Sosialisasi (persen) Terlaksananya sosialisasi (persen) Jumlah Data Base Produk Hukum Daerah Terealisasinya usulan pemekaran desa menjadi desa difinitif baru (jumlah usulan pemekaran) Meningkatnya jumlah SKPD yang melaksanakan SAKIP (Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) (kecuali kecamatan=33 SKPD) (%) Efisien dan efektivnya pelayanan barang dan jasa sesuai dengan prioritas penanganan (%) IKM Terlaksananya penyelenggaraan kegiatan agenda pemerintahan Jumlah atlet korpri masing-masing cabor yang mendaptkan pembinaan Jumlah Kasus yang mendapatkan bantuan hukum (kasus) Ikut sertanya khafilah Kabupaten Kampar pada MTQ Tingkat Provinsi Riau Keikutsertaan Kabupaten Kampar dalam MTQ (TC, Kafilah, Pawai


2012

2013

2014

2015

2016



TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

0

0

223,568,313

0

223,568,313

0

223,568,313

100

223,568,313

100

223,568,313

0

0

0

0

100

100

100%

ada, terup date setiap tahun






16

18

18

25

40

55

55%

BPMPD

18.182

36.36363636

100%

Inspektorat

100%

Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

755,460,000

54.55

850,000,000

72.7

900,000,000

100

100

270,767,200

100

345,700,000

295,382,400

100

345,700,000

425,000,000

90.91

100

319,997,600

100

345,700,000

100

470,000,000

100

0

100

100

0

0

100

100

100

0

100

100

89

100

100

100

1,000,000,000

100

344,612,800

100

345,700,000

0

VIII -‐21

950,000,000

515,000,000

369,228,000

100%

100%

345,700,000

100

525,000,000

Sekretaiat Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan 100%

Sekretariat KORPRI

100

100%


89

89

89%

Sekretariat Daerah Bagian Ortal

100

100

100%


PROGRAM PER URUSAN

INDIKATOR KINERJA Ta'aruf, bazar, Cabang yang diperlombakan) (%) Terlaksananya Safari Ramadhan (Kecamatan) Terlaksana syiar agama di Kabupaten Kampar melalui Tabligh Akbar (kali) Terlaksananya peringatan hari hari besar islam Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan managemen pengelolaan mesjid raya Jumlah Dewan Hakim yang mengikuti pelatihan SDM Dewan Hakim Kab. Kampar Persentase organisasi/lembaga islam yang mengikuti Rakor Terselenggaranya TC bagi Kafilah MTQ Kab. Kampar (%) Terlaksananya pelatihan pengembangan karakter pemuda di Kab. Kampar (%) Terakomodirnya masalah pembangunan di seluruh kecamatan se Kab. Kampar (%) Terlaksananya pelatihan pendidikan kesadaran bela negara bagi pemuda di Kab. Kampar Meningkatnya hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat


0

2012 TARGET

2013 RP.

TARGET

2014 RP.

TARGET

2015 RP.

TARGET

2016 RP.

TARGET

RP.



21

21

21

21

21

21

2

2

2

2

2

8

0

5

5

5

5

5

20

0

0

42

42

42

42

164


0

0

25

25

25

25

100 Dewan hakim


0

0

100

100

100

100

100%


0

0

0

100

100

100

100%

0

0

0

100

100

100

100%

0

0

0

85

90

95

95%

Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan

0

0

0

100

100

100

100%

Kantor Kesbangpol

terlaksana setiap tahun

0

terlaksana

Sekretariat DPRD

0

terlaksana

1,093,670,000

terlaksana

VIII -‐22

134,078,800

terlaksana

147,486,680

terlaksana

162,235,348

Sekretariat Daerah Bagian Protokol

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

1 1

1

KODE

PROGRAM PER URUSAN

21 21

Kepegawaian Program Pendidikan Kedinasan

21

1

2

1 1

22 22

1

1

22

2

1

22

3

1

22

4

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya pendidikan kedinasan (org) Tugas Belajar IPDN

Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas (%) Persentase penerapan bidang/urusan SPM Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur ESDM (%) Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui peningkatan pendidikan formal bergelar dan bimtek/diklat lainnya (org) Persentase kesesuaian antara kualifikasi pegawai dengan kebutuhan jabatan (%) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Meningkatnya jumlah Keberdayaan Masyarakat peserta Pelatihan Perdesaan dan pembinaan yang di selenggarakan (Pelatihan dan Monitoring) Program Pengembangan Meningkatnya jumlah Lembaga Ekonomi lembaga ekonomi Perdesaan desa (lembaga) Program Peningkatan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat partisipasi lembaga dalam Membangun Desa kemasyarakatan dalam membangun desa (lembaga) Program Peningkatan Meningkatnya Kapasitas Aparatur kapasitas aparatur


2012

2013

2014

2015

2016


TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

70

245,962,250

70

700,000,000

33

500,000,000

70

500,000,000

70

800,000,000

313

13 5

46 40

245,962,250

10 36

700,000,000

20 6

500,000,000

25 7

500,000,000

30 8

800,000,000

30 8

0

0

378,500,000

100

378,500,000

0

378,500,000

100

378,500,000

100

378,500,000

100%

2,485,000,000

15 bidang

700,000,000

850,000,000

15 bidang

84.375

242,180,650

84.38%

782

1,100,000,000

782

491,321,071

46.875

1,170,000,000

0

31.25

242,180,650

0

3373 orang

782

491,321,071

782

82

82

0

1

274,408,250

2 kegiatan

274,408,250

2 kegiatan

274,408,250

2 kegiatan

274,408,250

2 kegiatan

274,408,250

2 kegiatan

13 UED-SP dan 16 BUMDes 6 Lembaga Kemasyarakat di 242 desa dan 8 kelurahan 250 (100%)

20 UED-SP

11,949,011,000

18 UED-SP dan 20 BUMDes

12,949,011,000


12,949,011,000


12,949,011,000


12,949,011,000


6 lembaga kemasyarakatan yang aktif di 242 desa dan 8 kelurahan 100

18,969,149,500


19,169,149,500


19,169,149,500


19,169,149,500


19,169,149,500

10 lembaga kemasyarakatan yang aktif di 242 desa dan 8 kelurahan 100%

2,485,000,000

782

84

65.625

700,000,000

86

VIII -‐23

782

1,170,000,000

88

90

90%


Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Badan Kepegawaian Daerah Seluruh SKPD

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Seluruh SKPD

Badan Kepegawaian Daerah

BPMPD


PROGRAM PER URUSAN

Pemerintahan Desa 1

1 1

22

23 23

5

1

1 1

24 24

1

1

24

2

1

24

3

1

24

4

1 1

25 25

1

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Statistik Program Pengembangan Data/informasi/statistik Daerah

Kearsipan Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

INDIKATOR KINERJA


pemerintahan desa dan kelurahan (%) Jumlah perempuan yang terlibat dalam usaha ekonomi produktif Jumlah kegiatan pelatihan

2012 TARGET

RP.

TARGET

242,482,000

2014 RP.

TARGET

880,000,000

2015 RP.

TARGET

700,000,000

2016 RP.

720,000,000

RP.

750,000,000

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

10 Kegiatan

100

100

100

100

100%

100

-

-

0

0

3

3

0

2

Meningkatnya kualitas administrasi kearsipan (%) Terkelolanya dokumen/arsip daerah (arsip) Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan (kali) Meningkatnya kualitas pelayanan informasi (%)

35

36421

85,000,000

36421

95,000,000

0

140,000,000

50

145,000,000

75

150,000,000

402,790,950

4

656,274,925

4

788203025

5

697,451,500

1

913,140,780

1

384,205,000

78,208,668

599,750,000

75

10

171,621,975

647,950,000

0

56,725,825

15

120,602,650

20

75,627,200

40

120,000,000

Data base rumahtangga miskin

100

150,000,000

100

1,252,269,638

4

894,883,120

20 Dok

2

669,705,000

2

703,190,250

2

707,712,500

85

814,219,475

100

961,944,200

100%

30

743,142,500

35

856,913,125

40

984,882,650

40%

193,050,000

25

220,180,000

35

255,506,250

40

293,264,700

40%

312,250,000

60

244,837,500

80

304,063,125

100

527,297,600

100%

450,000,000

40

450,000,000

50

450,000,000

60

550,000,000

60%

VIII -‐24

100,000,000



2 kegiatan

0

15

TARGET


2 kegiatan

Terdatanya anggota korpri sekabupaten kampar (persen) Tersedianya Database Rumah Tangga Miskin yang akurat (Rumah Tangga Miskin / RTM) Tersedianya data pasar-pasar kecamatan kumuh (%) Tersusunnya data/informasi pembangunan daerah (dokumen) Jumlah paket sistem jaringan data dan informasi

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Persentase radius Komunikasi, Informasi dan kawasan jaringan Media Massa telfon yang tersedia (%) Meningkatnya pengelolaan

2013

Sekretariat KORPRI Sekretariat Kesejahteraan Masyarakat

Dinas Pasar dan Kebersihan Bappeda

Kantor Perpustakaan dan Arsip



PROGRAM PER URUSAN

1

25

2

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

1

25

3

Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

INDIKATOR KINERJA komunikasi, informasi dan media masa (%) Jumlah warnet yang dibina (unit) Jumlah play station (PS) yang dibina (unit) Jumlah pengawasan dan evaluasi menara telekomunikasi yang dilakukan (kali/tahun) Adanya alat pendukung komunikasi dan informasi di lingkungan pemerintah daerah Kebijakan komunikasi dan informasi yang dibuat (perencanaan, pendataan dan penataan tower) (dokumen) Jumlah partisipasi masyarakat dalam akses program pembangunan Kab. Kampar Data base yang slalu update tentang tertip data pra, sedang, ataupun setelah program pemerintah berjalan Jumlah SKPD yang berpartisipasi dan ikut dalam penyebarluasan informasi dan membangun citra Pemerintah Jumlah peserta pelatihan (orang) Diaksesnya Mplek (Mobile Pusat Layanan Internet Kecmatan) oleh mesyarakat, pelajar dan pegawai dilingkungan kecamatan


89,756,000

2012

2013

2014

2015

RP.

TARGET

RP.

TARGET

105

87,078,750

105

83,685,000

105

105

105

525

50

50

50

250

dilaksanakan

250,000,000

dilaksanakan

250,000,000

dilaksanakan

50

TARGET

RP.

TARGET

RP.


TARGET

50

RP.

2016


belum dilaksanakan

belum dilakukan

101,179,750

dilaksanakan

221,825,000

dilaksanakan

belum terpenuhi

terpuhi

303,685,600





1 paket

150,000,000

0

0

0

130,000,000

1 dok

Anggaran menyatu dengan kegiatan evaluasi

1 dok


0

-

1 kegiatan (1 dok)


1 dok


1 dok


420

420

315,778,000

600

800

1500

2100

2100

Setda Bagian Humas

-

-

-

20

61

312

312

50

61

312

312

belum dilaksanakan

belum dilakukan

0

100

240,736,000

100

255,000,000

dilaksanakan

240,736,000

dilaksanakan

248,850,000

VIII -‐25

100

280,500,000 260,000,000

100

308,550,000

400 dilaksanakan



1

1

25

25

4

5

PROGRAM PER URUSAN

Program Kerjasama Informasi dan mass media

Program dokumentasi kehumasan

INDIKATOR KINERJA Bintek Kominfo yang diselenggarakan (orang) Jumlah jenis media yang digunakan untuk penyebarluasan informasi mengenai kebijakan dan pembangunan Pererintah Kabupaten Kampar Update informasi harian yang dapat dilihat oleh masyarakat (audio visual) Jumlah kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan Penyebar luasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Jumlah Media massa yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kab. Kampar Terjalinnya Kerjasama Informasi dengan Mas Media yang terdaftar disekretariat DPRD Kab. Kampar (%) Jumlah kecamatan yang kerjasama dengan mess media Terdokumentasinya kegiatan dewan


2012

2013

2014

2015

2016

KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD 20 orang

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

belum dilaksanakan

belum dilaksanakan

belum dilaksanakan

belum dilaksanakan

belum dilaksanakan

belum dilaksanakan

belum dilaksanakan

10 orang

100,000,000

10 orang

120,000,000

3

4

5

5

5

5

5

-

-

-

-

5760

7200

7200

1 kali (layar tancap)

tidak dilaksanakan

dilaksanakan sepanjang tahun


38

40

4,591,453,000

47

70

100

1,463,942,000

100

0

dilaksanakan (operator telko, camat dan desa) dilaksanakan sepanjang tahun

terdokumentasi sepanjang tahun

0

-

206,400,000

1,735,180,000

0

1,062,557,000

dilaksanakan

200,000,000

dilaksanakan

210,000,000




49

49

55

55

100


VIII -‐26


dilaksanakan


195,125,000 terdokumentasi sepanjang tahun

0


Setda Bagian Humas Sekretariat DPRD

2,067,941,300

100

2,274,735,430

100

2,502,208,973

100

214,638,000

16

236,101,000

21

304,711,000

21

Kecamatan

1,171,367,000


1,288,503,700


1,417,354,070


Sekretariat DPRD

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PER URUSAN

KODE

2 2 2

2

INDIKATOR KINERJA


1

2

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan

2

1

3

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

Jumlah promosi atas hasil pertanian

2

1

4

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Persentase peningkatan penerapan teknologi. Tanaman Pangan (%) Perkebunan

2013

2014

2015

2016



Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

128.094.250

10 kelompok /20 orang 171 Gapoktan 40

128.094.250


70.285.400

128.094.250

128.094.250

50 Kel

172.410.000

68


171 Gapoktan 100%

60

65

12

1

3,000,000,000

1

5

5,383,355,945

450 ha

1.076.335.000

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD Urusan Pilihan 1 Pertanian 1 1 Program Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Petani kelembagaan petani pemula Peningkatan PUAP Penerima pinjaman dana bergulir (%) Tersalurnya bantuan subsidi sarana produksi bagi para petani (Desa/Kel=250 desa/kel) (%) Meningkatnya Jumlah desa Mapan (mandiri pangan) Meningkatnya ketahanan pangan (%) Tersedianya kebutuhan pangan khususnya beras bagi masyarakat miskin (RTS / Rumah Tangga Sasaran)

2012

Peningkatan Indeks Pertanaman 200 (tanam 2x setahun) IP 100 : 4.869 ha IP 200 : 3.091 ha IP 300 : 100 ha Peningkatan Produksi padi 5 % /tahun

172.410.000 358,655,450

700,000,000


75

805,543,000

80

1,600,000,000

85

3,255,000,000

1

3,510,000,000

1

3,765,000,000

1

4,030,000,000

5

6

7,500,000,000

6

7,550,000,000

7

7,600,000,000

7

7,650,000,000

7

450 ha

1.076.335.000

500 ha

905.473.000

550 ha

1.315.520.000

600 ha

1.435.113.000

600 ha

187.790.000 500,000,000

70

65,724, 75 ton 5 kali

650,000,000


69.010.99 ton 475.370.000

5 kali

953.798.500

138.839.400

72.461,54 ton 475.370.000

5 kali

953.798.500

172.410.000

76.084,61 ton 312.797.560

5 kali

279.811.200

750,000,000

85%

79.888,84 ton 475.370.000

5 kali

953.798.500

79.888,84 ton 475.370.000

25 kali

758572500

43.11

50

55

57

60

65

65%

32,23

35

37

65

67

70

70%

VIII -‐27

Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Sekretariat Daerah Bagian Adm Perekonomian

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan, Dinas


KODE

2

2

1

1

5

6

2

1

7

2

1

8

2

1

9

2

1

10

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

Program Kesejahteraan Petani Perkebunan Program Penyediaan Sarana dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak

Program Peningkatan produksi hasil peternakan

INDIKATOR KINERJA


2012 TARGET

2013 RP.

TARGET

2014 RP.

RP.

RP.

RP.

Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan (petani)

15

20

610,991,100

20

710,991,100

22

810,991,100

25

910,991,100

25

1,010,991,000

25%

20

3,277,748,890

40

3,683,000,000

60

8,021,000,000

100

9,186,000,000

100

9,900,000,000

100%

2.8

500,000,000

2.82

600,000,000

2.86

700,000,000

2.9

800,000,000

2.9

900,000,000

2.9

10

2,100,000,000

15

2,425,000,000

20

2,750,000,000

25

3,017,500,000

30

3,400,000,000

35

20

178,208,200

40

196,028,000

60

215,600,000

80

237,200,000

100

260,900,000

100

80

346,000,000

82

2,541,000,000

84

3,528,000,000

85

7,409,000,000

87

4,273,000,000

87%

Dinas Perkebunan

100 200

233.840.000

200 100 10

233.840.000

200 100 10

129.324.100

200 100 10

250.000.000

200 100 10

250.000.000

900 600 40

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Persentase capaian vaksinasi dari populasi ternak SE (kerbau/Sapi) Perubahan Rabies Meningkatnya Populasi Ternak (ekor) Sapi Kerbau Kambing Ayam Buras

460 100 9

1,489,112,000 45 45 40

50 50 45

1,495,765,700 55 55 50

6,571,769,050 23,708 16,900 23,612 501,669

27,122 17,999 26,564 537,071

2,119,757,200 60/55% 55 55

14,065,159,800 31,028 19,168 29,884 564,837

2,500,000,000 65/57 57 60

18,557,714,450 35,495 20,414 33,619 594,039

VIII -‐28

59


48

Meningkatnya penyuluh pertanian/perkebunan (org) Terlaksananya kegiatan penyuluhan pertanian/perkebunan (Kegiatan) Meningkatnya kesejahteraan petani (%) Perluasan areal Optimasi Jalan Produkssi

57

TARGET


45

2.78

52

TARGET

2016

Peternakan

Meningkatnya produksi hasil pertanian/perkebunan (ton) Meningkatnya Produktivitas padi sawah (ton/ha) dan padi ladang (ton/ha)

50

TARGET

2015

2,750,000,000 70/59 59 65

22,537,720,000 40,607 21,741 37,822 624,751

70/59 59 65 26,000,000,000

46,454 23,154 42,550 657,051

46,454 23,154 42,550 657,051

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultur Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan Dinas Perkebunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultur Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan


KODE

2

1

11

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

2

1

12

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan (Tepat Guna)

2

1

13

2 2

2 2

1

2

2

2

2

2

3

2

2

4

2 2

3 3

1

Program Peningkatan Produksi, Produktifitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Kehutanan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Perencanaan Pengembangan Hutan

INDIKATOR KINERJA


2012 TARGET

2013 RP.

TARGET

77,402,800

50,604 15,054,880 43,234 1

2014 RP.

TARGET

42,625,100

57,379 17,063,887 51,554 1

2015 RP.

TARGET

222,722,500

57,780 17,763,506 55,265 1

2016 RP.

TARGET

RP.

500,000,000

58,184 18,491,809 59,244 1

750,000,000

KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD 58,184 18,491,809 59,244 1

Ayam Ras Petelur Ayam Ras Pedaging Itik Tersedianya rumah potong hewan Tersedianya rumah potong unggas terdapat 4 jenis teknologi Tersedianya rumah potong hewan Tersedianya rumah potong unggas peremajaan karet/sawit (ha) Integrasi Kelapa sawit dan Ternak (alat biogas dan copper (unit))

49,903 13,892,354 37,629 0

50,252 14,461,941 40,338 1

0

1

3

4

4

4

4

4

4

4

4

300

300

300

300

300

1500

5

4

4

4

4

4

20

Meningkatnya PNBP (Peneriman Negara Bukan pajak) sektor kehutanan (milyar) Inventarisasi Penggunaan kawasan hutan non prosedural (HA) Luas pengkayaan tanaman di hutan adat (HA) Partisipasi dalam pameran bidang kehutanan Menurunkan kerusakan kawasan hutan (ha)

2

2

471,145,020

3

650,000,000

4

850,000,000

5

1,050,000,000

5.00

1,250,000,000

17

141,449

25,000

761,329,240

25,000

851,658,640

25,000

758,848,606

25,000

900,000,000

25,000

950,000,000

125,000

N/a

-

-

50

826,533,700

50

516,048,871

50

850,000,000

50

900,000,000

200

0

0

-

1

118,197,580

1

255,085,825

1

300,000,000

1

350,000,000

4

35,704.72

1,000

1,499,966,000

1,000

4,911,149,850

1,000

2,223,497,210

1,000

5,000,000,000

1,000

5,500,000,000

5,000

0

0

-

1,000,000

944,330,100

420,625

584,575,120

700,000

750,000,000

800,000

850,000,000

2,920,625

34

50

100

100

Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Jumlah bibit yang hutan dan lahan terbuat (Batang) Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pembinaan Meningkatnya jumlah dan Pengawasan usaha tambang Bidang Pertambangan (galian C) yang mengurus perijinan (%) Meningkatnya jumlah usaha tambang

1 168,266,850

4

249,766,850

1 500,000,000 1508329000

56.8

726,515,800

4

100

1 1,000,000,000 1,522,827,800

70.45

800,000,000

4

100

VIII -‐29

1 2,000,000,000 2,200,000,000

86.36

850,000,000

4

100

1 3,000,000,000

4

2,500,000,000

100

900,000,000


100

100%

950,000,000

100%

Dinas Perkebunan

Dinas Kehutanan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral


KODE

2

3

2

2

3

3

2 2

4 4

1

2

4

2

2

4

3

2

4

4

2 2

5 5

1

2

5

2

2

5

3

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Program Geologi, Tata Lingkungan dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Wisata

Program Pengembangan Destinasi Wisata

Program Pengembangan Kemitraan Mengembangkan Investasi Pariwisata dan Kelestarian Cagar-budaya Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Program Optimalisasi Pengelolaan dan

INDIKATOR KINERJA

(minerba) yang mengurus perijinan dan membayar pajak (%) Meningkatnya persentase perusahaan kelistrikan yang memiliki ijin (%) Meningkatnya rumah tangga pengguna listrik (%) Meningkatnya PJU perusahaan (%) Meningkatnnya jumlah perusahaan pengelolaan air yang mengurus ijin (%) Jumlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara (org) Jumlah kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara) Jumlah Obyek wisata yang dikembangkan (wilayah) Jumlah Obyek wisata yang dikembangkan (wilayah) Jumlah keterlibatan stakeholder di bidang pariwisata Jumlah investasi pariwisata

Meningkatnya produksi perikanan budidaya produksi perikanan (ton) Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan Meningkatnya pengolahan dan


2012 TARGET

2013 RP.

TARGET

2014 RP.

80.1

TARGET

2015 RP.

TARGET

2016 RP.

TARGET

RP.


78

89

100

100%

81.8

83.5

85.2

85.20%

76.7

78.4

0

0

6,743,625,410

6.25

7,000,000,000

25

7,500,000,000

43.75

8,000,000,000

59.375

8,500,000,000

59.38%

40

50

640,880,000

60

750,000,000

70

800,000,000

84

850,000,000

90

900,000,000

90%

207,161,600 22037

500,000,000

605,000,000

399,300,000

24241

35434

38,977

40,146.72

41,351.12

42,591.66

12

15

18

21

24

24

740,686,500

8

488,035,000

39,272

550,000,000

43,199

13,230,400,000

10

84

47,519

964,755,150

9

896,230,665

10

1,160,853,732

10

1,084,439,105

10

536,838,500

15

689,522,350

16

649,574,585

16

714,532,044

47

13,288,000,000

52,271

13,326,400,000

57,498

13,384,000,000

63,248

13,403,200,000

63,248

10

4,410,000,000

88

10

4,410,000,000

92

VIII -‐30

10

4,410,000,000

96

10

4,410,000,000

100

50

4,410,000,000

100%



Dinas Perikanan


KODE

2

5

4

2

5

5

2

5

6

2 2

6 6

1

2

6

2

2

6

3

Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar

Program Perlindungan Sumberdaya Hayati Perikanan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Daerah Aliran Sungai

Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

INDIKATOR KINERJA


2012 TARGET

pemasaran produksi perikanan (%) Meningkatnya luas kawasan budidaya ikan air tawar (Ha) Kolam Keramba (unit) ratarata 6x6 KJA, 3x8 keramba kayu. Terlaksananya perlindungan akan sumber daya hayati perikanan (Kegiatan) Terbentuknya usaha masyarakat Meningkatnya jumlah RTP DAS Meningkatnya kelompok nelayan dan kelompok budidaya Meningkatnya jumlah kelompok nelayan dan kelompok budidaya yang mendapatkan pembinaan TERA/TERA ulang Terlaksananya perlindungan dan pengamanan konsumen (UUTP) (org) Jumlah aparat yang memahami teknik Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) Meningkatnya jumlah komoditi untuk di ekspor (Unit) Terlaksanaya pembinaan pedagang kaki lima dan asongan (orang) Penataan Pedagang kaki lima dan asongan

2013 RP.

TARGET

2014 RP.

TARGET

2015 RP.

TARGET

2016 RP.

TARGET

RP.

2,550,000,000

2,550,000,000

2,550,000,000

2,550,000,000

2,550,000,000

1,945,000,000

1,895,000,000

1,945,000,000

1,895,000,000

1,945,000,000

50

1 50

50

129,600,000.00

1

2 50

129,600,000.00

2

2 50


129,600,000.00

2

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

60

1

90,000,000

1

90,000,000

1

90,000,000

1

90,000,000

1

90,000,000

5

30

175,000,000

30

175,000,000

30

175,000,000

30

175,000,000

30

175,000,000

150

175,000,000

175,000,000

175,000,000

VIII -‐31

175,000,000

175,000,000



KODE

2

6

4

2

6

5

2 2

7 7

1

2

7

2

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Data/Informasi Industri Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah

2

7

3

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

2

7

4

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

TARGET

RP.

Jumlah Waserda (buah) Jumlah expo dan pelelangan Dokumen profil industri kecil dan menengah

20

3,000,000,000

20

3,000,000,000

20

3,000,000,000

20

3,000,000,000

20

3,000,000,000

KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD 100

6

79,650,000.00

8

82,039,500.00

8

84,500,685.00

8

2

109,485,000.00

2

112,769,550.00

2

116,152,636.50

6

Meningkatnya kapasitas IPTEK sistem produksi (unit) Meningkatnya pelaku industri kecil dan menengah (UU) Jumlah kelompok IKM yang dibina Meningkatnya kemampuan teknologi industri (PU) Jumna kelompok industry yang paham penggunaan teknologi Tersedianya kawasan sentra-sentra industri potensial/unggulan (kawasan industri)

20

150,000,000

20

150,000,000

20

150,000,000

20

150,000,000

20

150,000,000

100

5

450,000,000

5

450,000,000

5

450,000,000

5

450,000,000

5

450,000,000

25

42

2,090,692,500.00

21

450,000,000

21

450,000,000

450,000,000

1

150,000,000

INDIKATOR KINERJA


2012

2013

2014

3

1

2015

25 450,000,000

1

VIII -‐32

2016

150,000,000

25 450,000,000

1

150,000,000

50 450,000,000

1

150,000,000

5


Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

X.1. PEDOMAN TRANSISI Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus menyediakan acuan bagi RKPD setelah RPJMD Perubahan ini berakhir, maka RPJMD Perubahan Kabupaten Kampar 2011-2016 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya. Selanjutnya RKPD masa transisi tersebut menjadi tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. Melalui pedoman transisi ini, maka diharapkan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD Perubahan ini dapat terselesaikan sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan antar periode perencanaan jangka menengah.

X.2. KAIDAH PELAKSANAAN Guna mendukung efektifitas dan efisiensi implementasi RPJMD Perubahan ini, maka diperlukan: 1.

Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD setelah perubahan;

2.

Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD Perubahan;

3.

Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD Perubahan;

4.

Penguatan kemampuan dan kapasitas pihak non pemerintah (non government stakeholders) untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD Perubahan.

Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Perubahan ini dapat dicapai selama ada sinergitas usaha antara SKPD dan seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha. Oleh karena itulah SKPD serta para pemangku kepentingan wajib melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dengan sebaik–baiknya dan Bappeda wajib melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD Perubahan dalam Renstra masing-masing SKPD.

BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

IX.1 INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah dapat disusun berdasarkan indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcomes) atau kompositnya (impact). Indikator kinerja daerah dibagi dalam 3 (tiga) aspek meliputi (i) aspek kesejahteraan masyarakat, (ii) aspek pelayanan umum, dan (iii) aspek daya saing daerah. Gambaran lengkap kondisi dan rencana capaian kinerja selama 5 (lima) tahun Pemerintah Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

|


Tabel 1 Indikator Kinerja Daerah NO I 1.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.2 1 1.2.1 1 2

3

4

5

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi (%) Laju Inflasi (%) PDRB Per Kapita Indeks Gini/Koefiesien Gini Pemerataan Pendapatan (%) Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) Pendapatan Asli Daerah dari sektor investasi dan perizinan (%) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (Termasuk sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan/dalam juta rupiah) Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB (%) Kontribusi sektor Listrik, Gas dan Air Bersih terhadap PDRB (%) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (dalam juta Rp) Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (dalam juta Rp) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (juta Rp) Fokus Kesejahteraan Sosial Indeks Pembangunan Manusia Pendidikan Angka Melek Huruf (AMH) Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Rata-rata Lama SD/MI Angka Rata-rata Lama SMP/MTs Angka Rata-rata Lama SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) APM SD/MI APM SMP/MTs APM SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) APK SD/MI APK SMP/MTs APK SMA/MA/SMK Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT)

KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN 2012

2013

2014

2015

2016

TARGET KINERJA AKHIR TAHUN 2016

7.04

9

9

9

9

9

9

90 90 50.27 2.15 8,872,597.22

90 90 48.07 2.1 9,937,308.88

90 90 48.03 2.05 11,129,785.95

90 90 44.15 2 12,465,360.26

90 90 42.42 1.95 13,961,203.49

90 90 42.42 1.95 13,961,203.49

5.69 12 408881.5 155374.97

433414.39 164697.47

11 459419.25 174579.31

6.71 13 486984.4 185054.07

14 516203.47 196157.32

7.73 16 54717568 207926.76

7.73 16 57022471.01 1083789.9

3786730114 1555873.21

4200000000 1711460.53

4600000000 1882606.58

5000000000 2070867.24

5500000000 2277953.97

6000000000 2505749.36

29086730114 12004510.89

74,93

75,07

75,32

75,49

26265 0,3375 30569 80 52.59 2.3 7,921,961.80

74,72 97.85

97.90

97.95

97.80

98.00

98.00

6,31 Tahun 3,09 Tahun 3,07 Tahun



6,10 Tahun 3.03 Tahun 3 Tahun

6,05Tahun 3,02 Tahun 3 Tahun

6,03 Tahun 3,01 Tahun 3 Tahun

6 Tahun 3 Tahun 3 Tahun

92,85 78,90 46.12%

95.00% 81.20% 50.00%

96.00% 84.00% 60.00%

97.00% 88.25% 60.00%

98.00% 92.35% 68.00%

99.00% 96.05% 69.00%

99.00% 96.05% 75.00%

103.00% 86.00% 53.43%

105.00% 90.00% 75.00%

107.00% 95.00% 79.56%

108.00% 98.00% 82.32%

110.00% 99.00% 83.52%

110.00% 99.00% 85.00%

110.00% 99.00% 85.00%

|


NO

1.2.2 1 2 3 1.2.3 1 2 3 4 1.2.3 1 2 3

4 II 2.1 2.1.1 1 2 3 4 5 9

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH APT SD/MI APT SMP/MTs APT SMA/MA/SMK APT Perguruan Tinggi Kesehatan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Angka Usia Harapan Hidup (AHH) Persentase Balita Gizi Buruk (%) Kemiskinan Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Persentase Jumlah Penduduk Yang Memiliki Lahan Rasio Penduduk yang Bekerja Angka Kriminalitas yang Tertangani Seni Budaya dan Olah Raga Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk. Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk. Sepak Bola Volly Bad Minton Takraw Tenis Meja Silat Karate Tekwondo Jumlah Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk. ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (7-12 th) Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (13-15 th) Rasio Ketersedian Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio Guru/Murid Rasio guru/murid SD/MI



2013

2014

2015

2016

99.25% 98.45% 87.56%

100.00% 99.00% 90.20%

100.00% 100.00% 91.32%

99.85% 99.02% 93.34%

99.09% 99.03% 98.54%

99.95% 99.05% 100.00%

TARGET KINERJA AKHIR TAHUN 2016 100.00% 100.00% 100.00%

982.18 69,88 4.9

984 69,90 4.5

986 69,91 4.3

988 69,93 4.0

990 69,95 3.7

992 69,98 3.5

992.04 70,00 3.5

100

100

100

100

100

100

0.003 0.0001 0.012 21 21 21 21 21 5 5 5 120 0.0002

0.0037 0.0002 0.0137 24 25 25 25 23 5 5 5 137 0.0003

0.0044 0.0003 0.0148 26 27 28 26 26 5 5 5 148 0.0004

0.0046 0.0004 0.0153 27 28 29 27 27 5 5 5 153 0.0005

0.0048 0.0004 0.0153 27 28 29 27 27 5 5 5 153 0.0005

0.005 0.0004 0.0161 28 29 30 28 28 6 6 6 161 0.0005

0.005 0.0004 0.0161 28 29 30 28 28 6 6 6 161 0.0005

90.80% 96.50% 79.50%

95.00% 97.20% 80.20%

98.00% 98.10% 85.50%

99.00% 99.20% 90.20%

100.00% 99.50% 95.70%

100.00% 99.80% 98.90%

100.00% 99.90% 99.00%

96.50% 79.50%

97.20% 80.20%

98.10% 85.50%

99.20% 90.20%

99.50% 95.70%

99.80% 98.90%

100.00% 99.00%

1 : 36

1 : 34

1 : 30

1 : 31

1 : 30

1 : 29

1 : 20

91.48

|


NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

10 12

Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI Rasio guru/murid SMP/MTs Rasio guru/murid Pendidikan Dasar

13 14 15

Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs Rasio guru/murid Rasio guru/murid per kelas rata-rata Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah (APS) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (16-19 th) Rasio guru terhadap murid SLTA Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Kesehatan Rasio Posyandu per satuan balita Rasio Poliklinik per satuan penduduk Rasio Puskesmas per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk (Jumlah RS per 1000 penduduk) Rasio Dokter per satuan penduduk Rasio Dokter gigi per satuan penduduk Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Cakupan kunjungan puskesmas Cakupan puskesmas pembantu/desa Tipe RSUD Kab. Kampar Puskesmas yang Terakreditasi RSUD Bangkinang Rasio Tempat Tidur RSUD dengan jml pdd Jumlah tempat tidur Utilisasi rate RSUD Kampar: - BOR (%) - ALoS (hari)

1 2 3 4 2.1.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3

TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN

TARGET KINERJA AKHIR TAHUN 2016 1 : 26 1 : 20 1 berbanding 20


2012

2013

2014

2015

2016

1 : 38 1 : 38 1 berbading 37

1 : 35 1 : 36 1 berbading 35

1 : 32 1 : 32 1 berbanding 31

1 : 30 1 : 21 1 berbanding 26

1 : 28 1 : 20 1 berbanding 25

1 : 38 6.94% 7.08%

1 : 36 6.67% 6.94%

1 : 32 6.39% 6.67%

1 : 30 6.25% 6.25%

1 : 25 6.04% 5.90%

1 : 26 1 : 20 1 berbanding 24,5 1 : 20 5.56% 5.90%

90.80% 95.00% 1:40 7.08%

95.00% 98.00% 1:36 6.94%

98.00% 98.00% 1:32 6.67%

99.00% 99.00% 1:30 6.25%

100.00% 100.00% 1:27 5.90%

100.00% 100.00% 1:20 5.90%

100.00% 100.00% 1:20 5.90%

1:1000

1:1000

1:950

1:900

1:850

1:800

1:800

1:24.000 0.0014

1:23.000

1:22.000

1:21.000

1:20.000

1:19.000

1:19.000

1:8200 1:18500 0.000367421 90% 80%

1:8000 1:18000

1:7900 1:17500

1:7800 1:17000

1:7700 1:16000

1:7500 1:15000

1:7500 1:15000

90% 80%

95% 85%

95% 85%

100% 90%

100% 95%

100% 95%

85% 90% 70% 90% 30% 85% 15% 60% C 0

90% 90% 75% 90% 60% 86% 15% 62% C 0

95% 92% 80% 90% 70% 87% 15% 64% C 0

100% 95% 85% 95% 80% 90% 15% 70% B 0

100% 100% 90% 100% 90% 95% 15% 71% B 8

100% 100% 90% 100% 95% 100% 15% 100% B 16

100% 100% 90% 100% 95% 100% 15% 100% B 16

1/1000 96

1/1000

1/1000

1/1000 145

2/1000 145

2/1000 200

2/1000 586

50% 3 hari

52% 3 hari

53% 3 hari

54% 4 hari

55% 5 hari

56% 6 hari

56% 6 hari

|


1 : 20 5.56% 5.90%

NO

2.1.3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.1.4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2.1.5 1 2 2.1.6 1 2

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH - NDR (Orang/ 1000 penderita keluar) - GDR (Orang/ 1000 penderita keluar) Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah Persentase Penduduk berakses air minum Pencemaran status mutu air (kasus pencemaran/yang ditidak lanjuti) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Persentase Luas pemukiman yang tertata Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Penegakan hukum lingkungan (Jumlah kasus/kasus yang diselesaikan Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Sarana dan Prasarana Umum Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio Jaringan Irigasi (meter/ha) Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%) Panjang sungai yang dinormalisasi Panjang jalan dilalui Roda 4 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimimal dilalui roda 4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Persentase rumah tinggal bersanitasi Jumlah total pemakaman Rasio TPU per satuan penduduk Rasio jumlah TPS per satuan penduduk Rasio rumah layak huni (Rumah layak huni/penduduk) Rasio permukiman layak huni (luas permukiman layak huni/luas permukiman) Penataan Ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Perhubungan Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek



2013

2014

2015

2016

20/1000 50/1000

20/1000 50/1000

20/1000 50/1000

20/1000 50/1000

20/1000 50/1000

20/1000 50/1000

TARGET KINERJA AKHIR TAHUN 2016 20/1000 50/1000

30% 100% 100% Jml daya tampung/jpx1000

50% 100% 100%

70% 100% 100%

80% 100% 100% 100 unit

90% 100% 100% 130 unit

100% 100% 100% 150 unit

100% 100% 100% 380 unit%

tidak dilaksnakan

tidak dilaksnakan

63% tidak dilaksnakan


100 Hektar 100% 90%

56% tidak dilaksnakan 100 Hektar 100% 100%


0 100% 80% 30%

tidak dilaksnakan 100 Hektar 100% 100%

100 Hektar 100% 100%

100 Hektar 100% 100%

500 Hektar 100% 100%

63.92% 79,76 46.5 133.600 M 2.088,83 Km 1.165,72 Km

66.95% 79,76 47 23.000 m 2.094,23 Km 1.178,22 Km

69.98% 79,76 47.5 30000 m 2.109,23 Km 1.190,72 Km

73.01% 79,76 48 22000 m 2.119,23 Km 1.203,22 Km

74.00% 79,76 49 25000 2.134,23 Km 1.215,72 Km

75.00% 79,76 50 25000 2.149,23 Km 1.228,22 Km

75.00% 77 50 25000 2.149,23 Km 1.228,22 Km

1.335,20 Km 11.341 M

1.375,26 Km 757 M

1.415,31 Km 950 M

1.455,37 Km 1.000 M

1.495,42 Km 1.200 M

1.535,48 Km 1.300 M

1.535,48 Km 15751.5 m

50 756 756

54 756 756 20%

58 756 756 50%

64 756 756 75%

70 760 760 85%

75 762 760 100%

75 762 760 100%

43%

46%

49%

52%

55%

58%

58%

7241 0.0000029

8000 2

9000

8364 0.0000038

8719 0.0000051

9074 0.0000064

50398 0.0000064

|




Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah terminal bis Angkutan darat Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan Rambu-rambu Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Program Penelitian ekonomi Potensi Daerah Persentase perda yang dihasilkan dari prolegda Terpublikasinya kegiatan dan produk DPRD Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) PMDN PMA Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp) PMDN

28 1 0.003866869 1 13 Menit/ Kend 71000 4.8%

NO 3 4 5 6 7 8 9 2.1.7 1 2 3 4 5 6 2.1.8 1 2

PMA 3 4

2.1.9 1 2 3 4 2.1.10 1

Rasio daya serap tenaga kerja PMDN (orang) PMA (orang) Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Persentase Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Persentase koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM Persentase UMKM yang sehat Kependudukan dan Catatan Sipil Pertumbuhan Penduduk


2013

2014

2015

2016

38 1 0.004543281 1 13 Menit/ Kend 71000 4.1%

48 1 0.005505218 1 13 Menit/ Kend 71000 15.6%

58 1 0.006391889 1 13 Menit/ Kend 71000 15.6%

1 dukumen

TARGET KINERJA AKHIR TAHUN 2016 58 1 0.006391889 1 14 Menit/ Kend 71001 15.6% 1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

5 dokumen

40% 80% 100%

45% 100% 100%

50% 100% 100%

55% 100% 100%

60% 100% 100%

65% 100% 100%

65% 100% 100%

35 Perusahaan 22 Perusahaan







2,506,998,497,917 83,618,493,882 1,385,128,821 6,529,129

41,000,000,000 90,000,000,000 7,800,000,000 7,500,000

85,000,000,000 100,000,000,000 8,300,000 10,000,000

90,000,000,000 100,000,000,000 16,400,000 10,000,000

135,000,000,000 120,000,000,000 8,500,000 12,000,000

140,000,000,000 130,000,000,000 17,400,000 15,000,000

491,000,000,000

4,600 4,075 838,029,547,347 2,506,998,497,917

750 250 41,000,000,000 90,000,000,000 1 Perusahaan 0%

1,250 500 85,000,000,000 100,000,000,000 2 Perusahaan Naik 107,32%

1,500 500 90,000,000,000 100,000,000,000 2 Perusahaan Naik 5,88%

2,000 650 135,000,000,000 120,000,000,000 3 Perusahaan Naik 50%

2,000 750 140,000,000,000 130,000,000,000 3 Perusahaan Naik 3,7%

7,500 2,650 491,000,000,000

74.49 53,139 53,068

78.84 53,259 53.08

83.18 53,384 53.09 53,678.47

87.57 53,509 53.1 54,215.25

91.88 53,639 53.12 54,757.41

91.89 53,640 53.13 54,758.41

70.43 53,059 53.06

2 dokumen

3.61%

|


58,400,000

11 Perusahaan Naik 58,59%

NO 2 3 4 5 6 7 8 2.1.11 1 2 3 4

5 6

2.1.12 1 2 3 4 5 6 2.1.13 1 2 3 4 2.1.14 1

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%) Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Kepemilikan KTP (orang) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk. Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten (%) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Ketenagakerjaan Tingkat partisipasi angkatan kerja Rasio Penduduk yang Bekerja Tingkat pengangguran terbuka Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Jumlah perusahaan total Jumlah perusahaan yang melapor Jumlah pekerja yang melapor Keselamatan dan perlindungan Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 dibagi jumlah perusahaan di Kab. Kampar Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Jumlah perselisihan pengusaha dengan pekerja yang diselesaikan dibagi jumlah kejadian perselisihan antara pengusaha dan pekerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Komunikasi dan Informasi Jumlah jaringan komunikasi


TARGET KINERJA AKHIR TAHUN 2016 99.75 50 50 537,759 500 100 Sdh dilaksanakan


2012

2013

2014

2015

2016

49.75 28.50 3.29 268,105 105 100 Sdh dilaksanakan

59.75 28.50 5.89 268,105 105 100 Sdh dilaksanakan

69.75 30.10 30 335,518 175 100 Sdh dilaksanakan

79.75 33 42 402,931 250 100 Sdh dilaksanakan



84.54 0.84 15.46

88.41 0.88 11.59

88.12 0.88 11.88

87.78 0.87 12.22

87.16 0.87 12.34

94.51 0.94 5.94

94.51 0.94 5.94

21930 90

22152 22152

23203 23203

24325 36

26326 26326

28765 28765

28765 28765

2

8

10

10

0,10 18 kasus terselesaikan (th. 2010) 23

20

25

25

30

40

40

50.51% 4.44

52% 4.44

53% 4.44

55% 17.78

58% 17.78

61% 17.78

61% 17.78

22.22

Sdh dilaksanakan

37.83% 5%

40.00% 7%

40.50% 9%

45.00% 11%

50.00% 13%

50.50% 15%

50.50% 15%

2 2.5 93.25 15.827

2 2.5 94.127 14,244

2 2.6 94.627 12,820

2 2.7 95.127 11,538

2 2.8 95.627 10,384

2% 2.9 96127 9,346

100% 100% 100% 9,346

15

20

40

40

50

60

60

|


NO


2 3 4 5 6 7 8 2.1.15 1 2 3 4

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo Website milik Pemerintah Kab, Kampar Jumlah Layanan aplikasi e-Goverment Pertanahan Luas wilayah daratan Luas tanah bersertifikat HGB Luas tanah bersertifikat HGU Luas tanah bersertifikat HM

5 6 7 8 9 10 11 12 2.1.16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.1.17 1

Luas tanah bersertifikat HPL Total luas tanah bersertifikat Prosentase HGB dibanding luas daratan Prosentase HGU dibanding luas daratan Prosentase HM dibanding luas daratan Prosentase HGPL dibanding luas daratan Prosentase total luas lahan bersertifikat Persentase luas lahan yang bersertifikat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa LPM aktif RT aktif RW aktif Karang Taruna aktif PKK aktif Posyandu aktif Lembaga Penanggulangan AIDS Desa Aktif Lembaga Penanggulangan Narkoba Desa Aktif Lembaga Adat Desa Aktif Lembaga Siskamling Desa Aktif Jumlah UED-SP yang terbentuk Jumlah BUMDes yang terbentuk Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Jumlah LSM, Ormas (termasuk OKP) yang dibina

2 2.1.18 1

Jumlah Partisipasi Politik Masyarakat Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

KONDISI KINERJA AWAL TAHUN 2011 0.011% 3 2 5 1 1 -


2013

2014

2015

2016

0.017% 5 3 7 1 1 4

0.019% 5 4 7 1 1 5

0.020% 5 5 7 1 1 5

TARGET KINERJA AKHIR TAHUN 2016 0.020% 5 5 7 1 1 5

250 Kelompok

250 Kelompok

250 Kelompok

250 Kelompok 250 Kelompok 250 Kelompok 250 Kelompok 250 Kelompok 250 Kelompok 250 Kelompok 20 20



55 Ormas 85 LSM 150

55 Ormas 85 LSM 150

750

4

5

7

8

1 1

1 2

250 Kelompok

250 Kelompok

250 Kelompok

250 Kelompok 250 Kelompok 250 Kelompok 0 0 0 0 13 16

250 Kelompok 250 Kelompok 250 Kelompok 0 0 0 0 20

250 Kelompok 250 Kelompok 250 Kelompok 0 0 0 0 18 20

250 Kelompok 5144 2227 250 Kelompok 250 Kelompok 250 Kelompok 0 0 0 0 18 20

34 Ormas 65 LSM

38 Ormas 70 LSM

-

150

45 Ormas 75 LSM 150

49 Ormas 80 LSM 150

0 SHGB (th 2009) 12 SHGU (th. 2009) 1489 SHM (th. 2009) 9 SHPL (th. 2009)

0.0445

|


NO 2 3 4 5 6 2.1.19 1 2 3 4 2.1.20 1 2 3

4 2.1.21 1 2 4 2.1.22 1 2 3 4 5 6 2.1.23 1 2.2 2.2.1 1 2 3



2012

2013

2014

2015

2016

Jumlah Linmas per 10.000 penduduk Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Jumlah kasus (pekat) yang ditangani Cakupan Patroli Satpol PP (seluruh wilayah Kampar) Persentase Penanganan Konflik Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah (Pemda) Jumlah Perpustakaan Milik Non Pemda Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun Kepemudaan dan Olahraga Kegiatan pembinaan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan (orang) Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Persentase Keikutsertaan Event Olah Raga Tingkat Propinsi dan Nasional: a. PORDA b. PORWIL c. POMNAS Jumlah Organisasi Olah Raga Sosial PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang, 4 orang/desa) Persentase Tingkat Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (kecamatan) Kebudayaan Jumlah Kunjungan Museum/Istana Jumlah Grup/Kelompok Kesenian Jumlah Benda Cagar Budaya Jumlah Peristiwa Budaya Jumlah Penghargaan Budaya Jumlah Desa Budaya Ketahanan Pangan Ketersediaan dan Akses Pangan Utama Beras (Ton) Fokus Layanan Urusan Pilihan Pertanian Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

0.35

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

Terlaksana

TARGET KINERJA AKHIR TAHUN 2016 100%

100 kasus 100

1 Tahun

1 tahun

1 Tahun

90%

100

100%

100%

100%

100%

6 6

6 6

6 6

6 6

300

400

500

1500

45 100%

50 100%

55 100%

150 100%

16

16

16

16

1008 100

2016 100

2500 100

80,23% 100

6

10

21

Cakupan bina kelompok petani Presentase peningkatan produksi peternakan


30 kasus

1 1

1 1

3 3 8929

100

8

8

200

8

100

0 42 10 5 37

0 42 10 5 37 5

0 45 10 5 37 6

0 45 10 6 40 7

0 50 11 6 40 8

0 50 11 6 40 8

0 50 11 6 40 8

98.561

103.489

108.663

114.097

119.801

125.792

132.081

Padi : 4,12 ton/Ha

Padi : 4,15 ton/Ha 1010

Padi : 4,21 ton/Ha 1010

Padi : 4,42 ton/Ha 1010

Padi : 4,50 ton/Ha 1010

Padi : 4,52 ton/Ha

1010

Padi : 4,18 ton/Ha 1010

|


6060

NO 4

5 2.2.2 1 2 2.2.3 1 2 3 4 5 2.2.4 1 2 3 4 5 6 7 2.2.5 1 2 2.2.6 1 2 2.2.7 1 2 III 3.1 1 2

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Populasi Ternak : Sapi Kerbau Kambing Ayan Buras Ayam Ras Petelur Ayam Ras Pedaging Itik Produksi Daging Produksi Telur Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan Energi dan Sumberdaya Mineral Jumlah Pertambangan tanpa ijin (jumlah) Jumlah Usaha tambang yang mengurus ijin Perusahaan kelistrikan yang mempunyai ijin operasi (jumlah) Jumlah Penerapan Energi Alternatif Yang Ramah Lingkungan Jumlah Perusahaan yang membayar PJU non PLN (perusahaan) Perikanan Produksi perikanan budidaya (Ton) Produksi perikanan tangkap (Ton) Produksi benih ikan (juta ekor) Konsumsi Ikan (Kg/KP/Thn) Jumlah RTP Perikanan Budidaya Jumlah RTP Perikanan Tangkap Jumlah RTP Pembenih Pariwisata Kunjungan Wisata Jumlah Even Pariwisata Industri Pertumbuhan Industri. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (KUBKkelompok Usaha Bersama) Perdagangan Ekspor Bersih Perdagangan (dalam US $) IKU nya NO Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Angka konsumsi RT per kapita Nilai tukar petani



2013

2014

2015

2016


23,708 16,900 23,612 501,669 49,903 13,892,354 37,629 2,851,728 991,195

14.4 6.50 12.50 5.17 0.7 4.10 7.2 3,033,142 1,023,012

14.4 6.50 12.50 5.17 0.7 4.10 7.2 3,343,651 1,055,851

14.4 6.50 12.50 5.7 0.7 4.10 7.2 3,671,226 1,089,744

14.4 6.50 12.50 5.7 0.7 4.10 7.2 4,016,649 1,124,725

14.4 6.50 12.50 5.7 0.7 4.10 7.2 4,380,736 1,160,828

14.4 6.50 12.50 5.7 0.7 4.10 7.2 10 3.20

17.800 Ha 35.704,72 Ha

1.000 Ha 1.000 Ha

1.000 Ha 1.000 Ha

1.000 Ha 1.000 Ha

1.000 Ha 1.000 Ha

1.000 Ha 1.000 Ha

22.180 Ha 30.704,72 Ha

19

13 6 36.0 3 8

7 13 41.0 6 14

0 19 46.0 8 20

39 38

1

18 42

39,272 2,337 103 33.00 13,369 2,887 133

43,199 2,384 113 34.75 14,038 3,031 140

47,519 2,432 128 36.5 14,740 3,183 147

52,271 2.48 147 38.25 15,477 3,342 154

57,498 2.53 172 40 16,251 3,509 162

63,248 2,581 207 41.75 17,063 3,685 170

63,248 2,581 207 41.75 17,063 3,685 170

22.037 7

24.241 7

26.665 7

29.331 8

32.264 8

35.491 8

147.992

1.108 142

1.138 144

1.171 147

1.206 152

1.245 156

1.288 159

1.288 159

1,661,417.00 5

2,342,214.00 7

2,931,158.00 9

3,964,024.00 11

5,345,390.00 13

6,948,681.00 15

6,948,681.00 60

|


NO 3 4 3.2 1 2 3 3.3 1 2 3 4 5 6 3.4 1 3.5 1 2 3.6 1 3.7 1

2 3 3.8 1 3.9 3.10

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Konsumsi RT untuk non pangan Produktivitas total daerah Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Aksesibilitas daerah Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun Penataan wilayah Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Luas wilayah produktif Luas Wilayah Industri Luas Wilayah Kebanjiran Luas Wilayah Kekeringan Luas Wilayah Perkotaan Fasilitas bank dan non bank Jumlah bank dan non bank Jumlah perusahaan asuransi Perusahaan Asuransi Kerugian Perusahaan Asuransi Jiwa Ketersediaan air bersih Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Fasilitas listrik dan telepon Rasio ketersediaan daya listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Persentase penduduk yang menggunakan HP (%) Persentase penduduk yang menggunakan Telp (%) Ketersediaan restoran Ketersediaan restoran Ketersediaan penginapan Ketersediaan hotel/peninginapan Iklim investasi Keamanan dan ketertiban



2013

18.4% 7241 7241

2014

2015

2016


20.3% 8364 8364

20.8% 8719 8719

21.2% 9074 9074

21.2% 9074 9074

5 ada ada

ada ada

ada ada

ada ada

ada ada

ada ada

ada ada

54.29

65

94

95

95

96

96

Travo 1=31,5 MVA terpakai 19,76 MPA (56%) Travo 2=30 MVA terpakai 17,54 MPA (58%) GI Travo Koto Panjang 20 MVA, terpakai 100% 76.7 10 5

tersedia

tersedia

tersedia

tersedia

tersedia

tersedia

78.4 20 20

80.1 50 50

81.8 50 50

83.5 50 50

85.2 50 50

85.2 50 50

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

tersedia

tersedia

tersedia

tersedia

tersedia

tersedia

tersedia

|


NO 1 2 3

3.11

3.12 1 2 3 3.13 1 2 3 4 5 3.14 1 2

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Angka kriminalitas (jumlah tindak kriminal 1 tahun/jumlah penduduk x 10.000) Jumlah demonstrasi Kemudahan perijinan SIUP (jumlah hari mengurus) TDP (jumlah hari mengurus) IUI (jumlah hari mengurus) TDI (jumlah hari mengurus) IMB (jumlah hari mengurus) HO (jumlah hari mengurus) Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Jumlah macam pajak Jumlah retribusi daerah Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha Jumlah Perda terkait perijinan Jumlah Perbup terkait perijinan Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Jumlah Desa/Kelurahan Swadaya Jumlah Desa/Keluarahan Swakarya Jumlah Desa/Keluarahan Swasembada Jumlah Desa/Kelurahan (1) + (2) + (3) Persentase Desa berstatus swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan (3)/(4) Sumber daya manusia Rasio lulusan S1/S2/S3 (lulusan (s1+s2+s3)/jml penduduk x 10.000 Tingkat ketergantungan (penduduk <15+>65 th/penduduk 15-65 th)x100



2013

2014

2015

2016


3 3 7 3 14 5

3 3 7 3 14 5

3 3 7 3 14 5

3 3 3 3 14 5

3 3 3 3 7 5

3 3 3 3 7 5

3 3 3 3 7 5

26 Pajak 28 Retribusi Daerah






26 Pajak 28 Retribusi daerah

ada ada ada

ada ada ada

ada ada ada

ada ada ada

ada ada ada

ada ada ada

ada ada ada

|


IX.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Recommend Documents