BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab ini menguraikan indikator kinerja RPJMD.

Indikator kinerja dimaksudkan

untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan

gambaran

dari

akumulasi

pencapaian

indikator

outcome

program

pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. 9.1. Penentuan Indikator Kinerja Indikator kinerja daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja SKPD dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja daerah tidak lain merupakan akumulasi kinerja SKPD. Indikator kinerja daerah ini merupakan target Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi yang harus dikejar dan didukung SKPD. Indikator kinerja daerah merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, dan target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya. Oleh karena itu indikator kinerja daerah untuk RPJMD ini memiliki karakter yang berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya. Indikator kinerja daerah sebagian bersifat dampak langsung, tetapi sebagian lainnya bersifat dampak tidak langsung dari program-program yang dilaksanakan SKPD. Karakter indikator yang berbeda tersebut menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang berbeda pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya. Tingkat validitas indikator kinerja dimaksud terdiri dari indikator-indikator: a. Exact:

ukuran yang (secara langsung) ideal untuk mengukur hasil pencapaian sasaranstrategisyang diharapkan.

RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab IX

206

b. Proxy:

indikator yang mengukur hasil tidak secara langsung, tetapi sesuatu yang mewakili hasil tersebut.

c. Activity:

indikator

kinerja

yang

mengukur

jumlah,

biaya,

dan

waktu

darikegiatan-kegiatan yang berdampak pada sasaran strategis yang bersangkutan. Sebagian besar indikator kinerja daerah untuk RPJMD merupakan indikator exact dan proxy. Sementara indikator activity lebih banyak dipakai untuk mengukur kinerja SKPD. Namun pada aspek, fokus dan urusan tertentu, indikator kinerja SKPD langsung dijadikan indikator RPJMD. Disadari bahwa penentuan indikator kinerja RPJMD dengan sejumlah target tertentu bukanlah hal yang mudah. Karena hal ini dipengaruhi capaian kegiatan atau program tertentu dengan sasaran tertentu pula, yang dilaksanakan SKPD maupun lintas SKPD. Indikator kinerja RPJMD ini dibuat sebagai acuan indikator kinerja SKPD, meski demikian penyusunannya bersifat timbal balik. Dengan kata lain meski menjadi acuan SKPD, tetapi penentuan indikator kinerja RPJMD juga memperhatikan kemampuan SKPD berdasarkan analisa SWOT. Indikator kinerja RPJMD pada dasarnya merupakan kompromi antara apa yang dinginkan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi dengan kemampuan dan kesanggupan SKPD. Indikator kinerja ini memperhatikan kemampuan SDM, ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat serta memperhatikan tantangan dan hambatan yang ada. Salah satu rujukan ukuran kemampuan daerah adalah melihat kondisi eksisting pencapaian indikator kepemimpinan sebelumnya. Pertimbangan demikian perlu dilakukan karena bagaimanapun juga apa yan diinginkan oleh Bupati dan Wakil Bupati itu tidak akan terlaksana secara baik tanpa dukungan kemampuan SKPD, partisipasi masyarakat serta potensi yang dimiliki oleh daerah. Dengan kondisi yang ada kepemimpinan yang baru tertantang untuk berbuat lebih baik daripada sebelumnya. Karenanya kepemimpinan yang baru membutuhkan semangat dan loyalitas aparatnya. Semangat dan loyalitas ini salah satunya tercermin dari komitmen bersama antara pimpinan dan birokrasi dalam menentukan indikator RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab IX

207

kinerja. Indikator kinerja ini membutuhkan dukungan pula dari masyarakat serta DPRD secara secara objektif dan rasional. Oleh karena itu keseluruhan tahapan penyusunan RPJMD termasuk penentuan indikator kinerjanya telah diupayakan memenuhi aspek politik dan aspok formal yang di isyaratkan. Aspek politik menyangkut proses yang melibatkan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam konsultasi publik dan Musrenbang penyusunan RPJMD. Aspek formal meliputi pemenuhan atas prosedur, tahapan, dan administratif sesuai ketentuan yang ada. Aspek formal tersebut diantaranya menyangkut perumusan indikator kinerja dan capaian kinerja dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: a.

Relevant, yaitu indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis.

b.

Well Defined, yaitu definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.

c.

Measurable, yaitu indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.

d.

Approriate, yaitu indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.

e.

Reliable, yaitu indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.

f.

Verifiable, yaitu memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan idikator.

g.

Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. Kriteria di atas sebagian dipakai untuk menentukan indikator RPJMD, namun

sebagian yang lain dipakai dalam menentukan indikator kinerja SKPD. 9.2. Indikator dan Target Kinerja Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja RPJMD sekaligus sebagai acuan penyusunan Renstra dan Renja SKPD, indikator dan target kinerja dinyatakan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab IX

208

dengan jelas pada RPJMD ini. Indikator kinerja RPJMD ditampilkan dengan menggambarkan kondisi awal dan target tahunan selama periode 2010 sampai 2015. Sebagai referensi maka digunakan data time series lima tahun sebelumnya sebagai pembanding. Sebisa mungkin target kinerja mencoba menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan memenuhi kriteria

specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMARTC). Spesifik sesuai urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Terukur (Measurable) karena memiliki angka pencapaian

tertentu.

Terjangkau

(achievable)

karena

telah

memperhitungkan

kemampuan dan kondisi daerah melalui analisa SWOT. Relevan (relevant) karena telah berusahan menyesuaikan aspirasi dan dinamika masyarakat. Terikat waktu (time bond) karena

memiliki

batasan

periode

tahun

2010-2015

serta target

tahunannya.

Peningkatan yang berkelanjutan (continously improve) karena berusaha melakukan peningkatan secara terus menerus dan bertahap setiap tahunnya. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut.


209

Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010 - 2015 ASPEK, FOKUS DAN INDIKATOR KINERJA MENURUT BIDANG URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUWANGI Kondisi Kinerja Periode Sebelumnya NO

BIDANG URUSAN/INDIKATOR

Target Capaian Tahun RPJMD

Kondisi Kinerja akhir periode RPJMD

SKPD Penanggung jawab

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

13.569

15.511

18.134

20.490

23.154

24.855

27.043

28.231

29.420

30.608

30.608

Lintas SKPD

6,1

7,1

11

4,2

5,2

5

4,8

4,6

4,4

4,2

4,2

Lintas SKPD

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan & Pemerataan Ekonomi 1.

Indikator Makro

Lintas SKPD

1.1.

Pertumbuhan PDRB (ADHB) dalam milyard Rupiah

1.2.

Laju inflasi

1.3.

PDRB per kapita (Rp)

1.4.

Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

116,31

115,93

115,81

116,5

115,31

115,06

114,81

114,57

114,32

114,07

114,07

Lintas SKPD

1.5.

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

70,5

72,865

75,23

79,96

79,96

81,34

82,72

84,1

85,48

86,86

86,86

Lintas SKPD

1.6.

Angka kriminalitas yang tertangani

2.187

1.005

956

898

995

1238

1349

1470

1602

1745

1745

Lintas SKPD

1.7.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

66,8

67,24

67,80

68,24

68,80

69,24

69,80

70,24

70,80

71,24

71,24

Lintas SKPD

8.608.465 10.153.642 11.449.129 12.865.486 13.246.700 16.550.995 18.862.697 21.497.278 24.499.834 27.921.763 27.921.763

Lintas SKPD

Fokus Kesejahteraan Sosial 1.

Pendidikan

1.1.

Angka melek huruf (AMH)

97,45

96,67

97,23

97,86

97,87

1.2.

Angka rata-rata lama sekolah

6,68

6,54

6,96

6,64

6,70

6,75

7,25

7,75

7,25

7,75

7,75

Dinas Pendidikan

1.3

Angka partisipasi kasar SD/MI

109,62

108,25

108,81

108,36

108,46

108,56

108,66

108,76

108,86

108,96

108,96

Dinas Pendidikan


98,18-98,06 98,45-98,23 98,71-98,39 98,98-98,54 99,24-98,67 99,24-98,67 Dinas Pendidikan

210

Kondisi Kinerja Periode Sebelumnya NO





2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Angka partisipasi kasar SLTP

84,51

87,46

90,32

93,69

93,78

93,99

96,99

99,99

100

100

100

Dinas Pendidikan

Angka partisipasi kasar SLTA

43,17

45,68

49,63

54,22

56,29

58,29

60,29

62,29

64,29

66,29

66,29

Dinas Pendidikan

94,38

93,82

95,16

96,04

97,08

97,4

97,92

98,36

98,73

99,03

99,03

Dinas Pendidikan

1.5.2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

65,56

65,89

67,86

72,52

72,84

73,16

73,58

73,90

74,22

74,57

74,57

Dinas Pendidikan

1.5.3. Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

32,38

32,83

35,58

38,87

40,41

42,33

44,32

46,31

46,32

50,33

50,33

Dinas Pendidikan

44,90

43,90

40,79

40,60

37,00

35,54

30,00

25,00

20,00

15,00

15,00

Dinas Kesehatan

75,00

70,00

65,00

60,00

55,00

50,00

Dinas Kesehatan

1.5.

Angka Partisipasi Murni

1.5.1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

2.

Kesehatan

2.1.

Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran)

2.2.

Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)

-

65,00

103,00

97,00

80,00

2.3.

Angka usia harapan hidup

65,95

65,94

66,78

66,89

67,00

2.4.

Persentase balita gizi buruk

0,35

0,36

0,39

0,31

0,46

≤ 5%

≤ 5%

≤ 5%

≤ 5%

≤ 5%

≤ 5%

Dinas Kesehatan

17%

16%

17%

18%

18%

19%

20%

22%

23%

24%

24%

Bagian Pemerintahan

93,29%

94,2%

94,38%

95,95%

96,08%

95,9%

96,4%

96,7%

96,9%

97,3%

97,3%

Dinsosnakertran

160

185

196

379

621

652

685

719

755

793

783

D.Budpar

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

D.Budpar

3. 3.1. 4. 4.1.

66,9-67.20 67,0-67.50 67,1-67.90 67,2-68.20 67,3-68.50 67,3-68.50 Dinas Kesehatan

Pertanahan Persentase penduduk yang memiliki lahan Ketenagakerjaan Rasio penduduk yang bekerja

Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1.

Kebudayaan

1.1.

Jumlah grup kesenian

1.2.

Jumlah gedung

1.3

Data situs yang di tangani

2.

Pemuda dan Olahraga

2.1.

a.

Jumlah klub olahraga

14

15

18

18

20

23

25

27

29

30

30

55

57

58

58

60

61

62

63

64

65

65


211

Dinas Pemuda dan Olah Raga






2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Dinas Pemuda dan olahraga

1.1.1. Angka partisipasi sekolah

101,26

101,36

102,65

102,49

103,63

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Dinas Pendidikan

1.1.2. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

52,65

56,76

96,61

96,30

96,46

96,61

96,76

96,91

97,06

97,20

97,20

Dinas Pendidikan

1.1.3. Rasio guru/murid

17,37

17,22

17,20

17,03

16,52

15,52

15,32

15,22

15,12

15

15

Dinas Pendidikan

1.1.4. Rasio guru/murid per kelas rata-rata

37,85

37,93

24,36

24,11

23,90

23,73

23,59

23,48

23,38

23,3

23,3

Dinas Pendidikan

80,85

87,46

86,12

91,07

92,86

91,57

93,69

94,38

95,72

97,12

97,12

Dinas Pendidikan

1.2.2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

90

95

96,31

96,30

96,46

96,61

96,76

96,91

97,06

97,20

97,20

Dinas Pendidikan

1.2.3. Rasio guru terhadap murid

16,23

16,39

16,49

15,75

15,56

15,47

15,43

15,4

15,39

15,39

15,39

Dinas Pendidikan

1.2.4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata

41,30

38,53

40,08

35,94

38,29

38

38,06

38,11

38,15

37,75

37,75

Dinas Pendidikan


55,79

54,11

42,43

58,96

69,17

74,49

77,04

78,21

78,74

78,98

78,98

Dinas Pendidikan

1.3.2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

37,17

39,92

43,04

43,63

46,01

49,01

52,01

55,01

58,01

71,29

71,29

Dinas Pendidikan

1.3.3. Rasio guru terhadap murid

12,95

13,57

14,02

14,4

14,73

15

15,24

15,44

15,61

15,75

15,75

Dinas Pendidikan

1.3.4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata

37,85

37,93

37,75

37,85

37,93

38

38,06

38,11

38,15

38,18

38,18

Dinas Pendidikan

1.3.5

99,65

99,65

99,65

99,65

99,65

99,82

99,86

99,89

99,9

99,92

99,92

Dinas Pendidikan

2.2.

b. Jumlah gedung olahraga

ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib 1. 1.1.

1.2.

Pendidikan Pendidikan dasar:

Pendidikan menengah pertama: (SLTP/MTs)


1.3.

.

Pendidikan menengah atas : (SMA/SMK/MA)

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)


212




2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.4.1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

77,93

81,03

74,38

77,93

81,03

83,72

86,03

88,01

89,7

91,13

1.4.2. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik

82,83

83,51

82,02

82,83

83,51

84,08

84,56

84,97

85,3

85,59

1.4.2. Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

84,23

89,41

96,06

96,59

96,66

96,76

96,86

96,96

100

100

1.4.

1.5.


91,13

Dinas Pendidikan

85,59

Dinas Pendidikan

100

Dinas Pendidikan

Fasilitas Pendidikan:

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

1.5.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.6.


Dinas Pendidikan 51,2

52,24

50,18

51,29

52,24

53,3

54,39

55,49

56,62

57,77

57,77

Angka Putus Sekolah:

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

1.6.1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0,08

0,06

0,10

0,08

0,06

0,05

0,04

0,03

0,03

0,02

0,02

Dinas Pendidikan

1.6.2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0,68

0,61

0,6

0,68

0,61

0,54

0,49

0,44

0,39

0,35

0,35

Dinas Pendidikan

1.6.3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

1,53

1,49

1,55

1,53

1,49

1,42

1,29

1,07

0,72

0,27

0,27

Dinas Pendidikan

1.7.

AngkaKelulusan:

Dinas Pendidikan

1.7.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI

99,75

99,75

99,68

99,75

99,75

99,75

99,75

99,75

99,75

99,75

1.7.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

95,74

96,1

93,6

95,74

96,1

96,17

96,18

96,18

96,18

96,18

1.7.3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

95,08

95,32

95,55

95,08

95,32

95,55

95,78

96

96,23

96,45

1.7.4. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

99,68

99,69

97,26

99,68

99,69

99,69

99,69

99,69

99,69

99,69

1.7.5. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

87,57

87,97

88,36

87,57

87,97

88,36

88,74

89,13

89,51

89,88

1.7.6. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

73,25

78,14

67,86

73,25

78,14

82,38

85,92

88,78

91,07

92,86

2.

99,75

Dinas Pendidikan

96,18

Dinas Pendidikan

96,45

Dinas Pendidikan

99,69

Dinas Pendidikan

89,88

Dinas Pendidikan

92,86

Dinas Pendidikan

Kesehatan

2.1.

Rasio posyandu per satuan balita

1,69

1,70

1,81

1,78

1,96

1,95

1,95

1,94

1,94

1,94

1,94

Dinas Kesehatan

2.2.

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000

155,44

158

154,64

161

142,18

142,18

142,18

142,18

142,18

142,18

142,18

Dinas Kesehatan


213




2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015



penduduk 2.3.

Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk

1:14,31

1:14,33

1:14,36

1:14,68

1:14,64

1:14,49

1:14,53

1:14,56

1:14,59

1:14,63

1:14,63

Dinas Kesehatan

2.4.

Rasio dokter per satuan penduduk

7,17

7,11

7,59

6,99

6,89

7,27

7,45

7,55

7,66

7,89

7,89

Dinas Kesehatan

2.5.

Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk

0,89

0,95

1,14

1,05

0,99

2,19

2,19

2,31

7,66

1,55

1,55

Dinas Kesehatan

2.6.

Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk

1,21

1,40

1,65

1,42

1,30

2,19

2,31

2,50

2,68

2,80

2,80

Dinas Kesehatan

2.7.

Jml Rumah Sakit

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Dinas Kesehatan

2.8.

Jml Puskemas, Pustu, Pusling

199

216

216

203

201

216

216

216

216

216

216

Dinas Kesehatan

2.9.

Jml Tenaga Medis

194

201

208

196

230

240

250

260

270

280

280

Dinas Kesehatan

2.10.

Keperawatan (perawat dan bidan)

1207

1313

1399

1263

1234

1240

1250

1260

1270

1280

1280

Dinas Kesehatan

2.11.

Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi)

27

24

29

26

30

35

37

40

43

45

45

Dinas Kesehatan

2.12.

Tenaga kesehatan

13

21

23

19

36

50

60

70

80

90

90

Dinas Kesehatan

2.13.

Sanitarian

34

31

33

22

26

28

31

34

37

45

45

Dinas Kesehatan

2.14.

Ahli gizi

19

22

26

23

21

35

37

40

43

45

45

Dinas Kesehatan

2.15.

Rasio tenaga medis per 1000 penduduk

12,32

12,75

13,16

12,13

14,28

15,05

15,64

16,23

16,82

17,40

17,40

Dinas Kesehatan

2.16.

Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk

49,78

54,24

53,53

45,24

43,14

43,83

44,05

44,26

44,53

44,73

44,73

Dinas Kesehatan

2.17.

Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk

0,83

1,33

1,46

1,18

2,23

3,14

3,75

4,37

4,98

5,59

5,59

Dinas Kesehatan

2.18.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

84

88

41

49

44

80

81

81

80

80

80

Dinas Kesehatan

2.19.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

87,90

86,14

95,61

92,05

95,98

94,6

95,4

96,1

96,7

97,2

98,2

Dinas Kesehatan

2.20.

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

34

51

62

78

92

85

90

95

100

100

100

Dinas Kesehatan

2.21.

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas Kesehatan


214




2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015



2.23.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas Kesehatan

2.24.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

77

85

100

27

140

15

15

15

15

15

15

Dinas Kesehatan

2.25.

Cakupan kunjungan bayi

58,34

48,47

94,88

98,69

89,58

84

86

88

90

90

90

Dinas Kesehatan

2.26.

Cakupan puskesmas

187,5

187,5

187,5

187,5

187,5

100

100

100

100

100

100

Dinas Kesehatan

2.27.

Cakupan pembantu puskesmas

48,39

48,39

48,39

48,39

48,39

48,39

48,39

48,39

48,39

48,39

48,39

Dinas Kesehatan

2.28.

BOR (Bed Occupancy rate )

42,61%

45,61%

50,52%

64,16%

67,03%

60%

60%

65%

65%

70%

70%

Rumah sakit pemerintah

2.29.

AVLOS ( Average Length of Stay)

6 hari

4 hari

4 hari

4 hari

3,62 hari

9 hari

9 hari

8 hari

8 hari

7 hari

7 hari


2.30.

BTO (Bed Turn Over)

27 kali

45 kali

45 kali

49,99 kali

51,83 kali

50 kali

50 kali

45 kali

45 kali

40 kali

40 hari


2.31.

TOI ( Turn Over Interval)

7 hari

5 hari

4 hari

3 hari

2,19 hari

4 hari

4 hari

3 hari

3 hari

2 hari

2 hari


2.32.

Angka Kematian > 48 jam (GDR/mil)

62,86

68,48

65,30

64,40

36

50

45

40

30

24

24


2.33.

Angka Kematian < 48 jam (NDR/mil)

25,31

41,58

29,20

26,60

67,80

80

70

60

50

50

50


3.

PekerjaanUmum

3.1.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

73,07

75,74

85,14

86,49

87,32

90

92

95

97

98

98

Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

3.2.

Rasio Jaringan Irigasi

60%

70%

75%

80%

80%

85%

85%

75%

80%

85%

85%

Dinas PU Pengairan

3.3.

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

60%

70%

75%

80%

80%

85%

85%

75%

80%

85%

85%


3.4.

Persentase rumah tinggal bersanitasi

65

70

75

75

80

80,7

82,2

83,5

84,8

85,9

85,9


3.5.

Rasio tempat pemakaman

40

45

45

45

50

50

55

45

45

40

40

Dinas Kebersihan


215



2006

2007

2008

2009

Target Capaian Tahun RPJMD 2010

2011

2012

2013

2014

2015


umum per satuan penduduk


dan Pertamanan

3.6.

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

40

45

45

45

50

55

55

50

45

45

45

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

3.7.

Rasio rumah layak huni

20

20

25

30

35

45

50

50

50

60

60


3.8.

Rasio permukiman layak huni

20

20

25

30

35

45

50

50

50

60

60


3.9.

Panjang jalan dilalui Roda 4

0,0008

0,0006

0,0005

0,0004

0,0003

0,0002

0,0002

0,0005

0,0006

0,0008

0,0008


3.10.

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

73,07

75,74

85,14

86,49

87,32

90

92

95

97

98

98


3.11.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

82,50

83,00

87,50

89,00

90,00

91,00

92,40

94,90

97,50

98,50

98,50


3.12.

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

19,100

19,700

21,400

21,400

21,400

23,400

25,500

25,500

26,000

26,600

26,600


3.13.

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

40

45

40

30

20

40

30

30

20

20

20


3.14.

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

45

50

55

60

60

68

78

84

92

100

100

Dinas PU Pengairan

3.15.

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

95

98

99

99

100

97

97

98

100

100

100

Dinas PU Pengairan

3.16.

Lingkungan Pemukiman

38.175

45.810

54.972

65.967

79.160

94.992

113.991

38.175

45.810

54.972

54.972

Dinas PU Bina


216



2006

2007

2008

2009


2011

2012

2013

2014

2015



Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan muara sungai 4.

-

-

-

-

-

10

25

30

35

40

40

Dinas PU pengairan

20

30

40

60

60

70

80

80

80

90

90

Dinas PU Pengairan

Perumahan

4.1.

Rumah tangga pengguna air bersih

26,460

27,386

28,490

29,565

30,625

31,620

32,670

33,670

34,640

35,500

35,500


4.2.

Rumah tangga pengguna listrik

276.151

281.674

290.124

298.827

307.792

317.026

326.537

276.151

281.674

290.124

290.124


4.3.

Rumah tangga ber-Sanitasi

336.720

410.798

423.121

435.815

448.890

462.356

476.227

336.720

410.798

423.121

423.121


4.4.

Lingkungan pemukiman kumuh

48.920

44.320

42.150

40.250

39.200

38.250

37.150

36.100

35.150

34.260

34.260


4.5.

Rumah layak huni

469.200

479.522

585.016

713.720

870.739

1.062.301

1.296.007

1.469.200

1.479.522

1.585.016

1.585.016


5.

Penataan Ruang

5.1.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

37%

40%

40%

40%

38%

38%

40%

45%

50%

60%

60%


5.2.

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

658

597

1.665

1.475

2.295

2.925

3.555

4.185

4.815

5.445

5.445


6.

Perencanaan Pembangunan


217






2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

t.t

t.t

t.t

t.t

t.t

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

BAPPEDA

6.1.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

6.2.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

BAPPEDA

6.3.

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

BAPPEDA

6.4.

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

BAPPEDA

1.178.064

1.019.510

1.188.646

924.238

1.537.539

1.255.914

1.568.444

1.584.129

1.568.444

1.654.120

1.654.120

Dishub kominfo

0,00071

0,00057

0,00054

0,00036

0,00032

0,00032

0,00032

0,00034

0,00034

0,00034

0,00034

Dishub kominfo

7.

Perhubungan

7.1.

Jumlah arus penumpang angkutan umum

7.2.

Rasio ijin trayek

7.3.

Jumlah uji kir angkutan umum

1,440

1,420

1,420

1,388

1,366

1,378

1,420

1,420

1,404

1,388

1,388

Dishub kominfo

7.4.

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

2/-/8

2/-/8

2/-/8

2/-/8

2/-/8

2/1/8

2/1/8

2/1/8

2/1/8

2/1/8

2/1/8

Dishub kominfo

7.5.

Angkutan darat

0,002

0,002

0,003

0,002

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

Dishub kominfo

7.6.

Kepemilikan KIR angkutan umum

18,50%

17,14%

19,77%

20,81%

25,74%

27,33%

31,16%

34,56%

37,61%

40,34%

40,34%

Dishub kominfo

7.7.

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

20 menit

20 menit

20 menit

20 menit

20 menit

20 menit

20 menit

20 menit

20 menit

20 menit

20 menit

Dishub kominfo

7.8.

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

37.500

37.500

37.500

37.500

37.500

37.500

37.500

37.500

37.500

37.500

37.500

Dishub kominfo

7.9.

Pemasangan Ramburambu

0,027

0,032

0.043

0,047

0,071

0,058

0,055

0,052

0,050

0,047

0,047

Dishub kominfo

8.

Lingkungan Hidup

8.1.

Persentase penanganan sampah

20

20

25

28

30

37,5

42,5

45,5

52,5

60

60

Badan Lingkungan Hidup

8.2.

Persentase Luas pemukiman yang tertata

_

10

12

14

20

25

37

45

50

60

60


8.3.

Pencemaran status mutu

63

68

78

89

89

89

90

90

91

91

91

Badan


218



2006

2007

2008

2009


2011

2012

2013

2014

2015


air


Lingkungan Hidup

8.4.

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

60

63

65

67

68

74

78

81

87

89

89


8.5.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

40

53,3

55,55

60

68

73,33

74,19

75

75,76

76,47

76,47


8.6.

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

30%

25%

20%

20%

28%

30%

40%

50%

60%

70%

70%


8.7.

Penegakan hukum lingkungan

50

62,5

80

72,72

70

80

85

90

95

100

100


8.9

Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil

60

70

75

80

80

81

82

83

84

85

85


9.

Pertanahan 11%

12%

11%

12%

12%

12%

13%

14%

15%

16%

16%

9.1.

lahan bersertifikat

Bag. Pemerintahan

9.2.

Penyelesaian kasus tanah Negara

9.3.

Penyelesaian izin lokasi

10.

Kependudukan dan Catatan Sipil

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bag. Pemerintahan

0

0

0

39,0%

97,0%

95,0%

97,7%

97,4%

97,4%

91,4%

91,4%

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

10.1.

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

1:2,91

1:2,31

1:1,92

1:1,66

1:1,42

1:1,34

1:1,16

1:1,07

1:1,03

1:1,003

1:1,003

D.Pend.Capil

10.2.

Rasio bayi berakte kelahiran

20,69

21,44

18,60

16,56

7,44

26,7

46,00

65,0

84,6

100

100

D.Pend.Capil

10.3.

Rasio pasangan berakte nikah

0,02

0,02

0,23

0,027

0,120

0,142

0,164

0,186

0,206

0,228

0,228

D.Pend.Capil

10.4.

Kepemilikan KTP (%)

34,36%

43,26%

51,78%

60,50%

70,15%

74,57%

85,71%

93,19%

97,03%

99,64%

99,64%

D.Pend.Capil

10.5.

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

2,09%

2,95%

3,00%

2,98%

2,51%

5,27%

8,03%

10,79%

13,55%

16,31%

16,31%

D.Pend.Capil

10.6.

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

ada

ada

Ada

D.Pend.Capil

Siak pihaklll Siak pihak lll Siak pihaklll Siak pihak lll Siak 2010 Siak 2010


ada Siak 2010

ada Siak 2010

219

ada Siak 2010

Siak 2010


10.7. 11.

BIDANG URUSAN/INDIKATOR Penerapan KTP Nasional berbasis NIK




2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

sudah

Sudah

Sudah

Sudah

Sudah

D.Pend.Capil

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11.1.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

14,95

14

14

15

14,95

15

15,5

15

15,7

16

16

B. PPKB

11.2.

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

85,05

85,00

85,00

86,00

85,05

85,30

85,50

86,70

86

86,50

86,50

B. PPKB

11.3.

Rasio KDRT

0,020

0,010

0,080

0,005

0,005

0,006

0,007

0,007

0,008

0,008

0,008

B. PPKB

11.4.

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

-

-

-

0,45

0,49

0,51

0,53

0,54

0,56

0,59

0,59

B. PPKB

11.5.

Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif)

-

-

-

-

16

16,05

16,09

16,12

16,14

16,17

16,17

B. PPKB

Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif)

-

-

-

-

38,23

38,25

38,28

38,39

38,4

38,42

38,42

B. PPKB

11.6.

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

66.65

63.35

74.77

80.62

71,72

81.26

85.5

87,44

89,3

93,45

93,45

B. PPKB

12.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

B. PPKB

0,73

0,72

0,73

0,73

0,74

0,74

B. PPKB

12.1.

Rata-rata jumlah anak per keluarga

12.2.

Rasio akseptor KB

-

Jumlah Akseptor KB

0,78

0,75

0,74

0,74

0,74

256213

246750

242979

247582

251810

B. PPKB

12.3.

Cakupan peserta KB aktif

78,73

75,47

73,58

73,6

74,01

72,5

72,8

73

73,5

74

74

B. PPKB

12.4.

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

27,02

42,43

42,51

42,57

41,68

41,66

41,6

41,5

41,25

41

41

B. PPKB

58

57

56

58

60

65

80

83

95

100

100

Disnakertrans

0,00125

0,0024%

0,0050%

0,0070%

0,011%

0,0189%

0,034%

0,09%

0,20%

0,57%

0,57%

Disnakertrans

0,00125%

0,0024%

0,0050%

0,0070%

0,011%

0,0189%

0,034%

0,09%

0,20%

0,57%

0,57%

Disnakertrans

13.

Sosial

13.1.

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

13.2.

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

13.3.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial


220


14.



2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015



Ketenagakerjaan

14.1.

Angka partisipasi angkatan kerja

76,58

71.01

72,08

71,33

61,18

76,50

71,60

71,70

71,80

71,90

71,90

Lintas SKPD

14.2.

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

2,97

5,27

2,96

1,78

3,02

2,16

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

Disnakertrans

14.3.

Tingkat partisipasi angkatan kerja

76,58

71,01

72,08

71,33

68,34

71,50

71,60

71,70

71,80

71,90

71,90

Disnakertrans

14.4.

Pencari kerja yang ditempatkan

70,07

59,27

34,36

32,25

8,95

20,10

20,10

20,20

20,30

20,40

20,40

Disnakertrans

14.5.

Tingkat pengangguran terbuka (%)

4,23

4,71

4,70

4,05

3,92

4,01–5,01

3,64-4,64

3,31-4,31

3,01-4,01

2,74-3,74

2,74-3,74

Lintas SKPD

14.6.

Keselamatan dan perlindungan

65,55

65,16

71,99

72,39

73,01

73,01

74,57

74,89

80,40

83,63

83,63

Disnakertrans

14.7.

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

77,50

114,00

60,00

33,33

53,85

35,71

26,67

26,67

26,67

26,67

26,67

Disnakertrans

95%

78%

78%

79%

79%

79,5%

79,9%

80,3%

80,7%

81,1%

81,1%

D.Koperasi & UMKM

20.000

20.100

20.400

20.700

20.800

20.900

21.000

23.000

25.000

27.000

27.000

D. Koperasi & UMKM

40

750

1.100

1.300

1.500

1.700

1.900

2.250

2.600

3.000

3.000

D. Koperasi & UMKM

-

-

8

13

24

29

36

44

52

61

61

D. Koperasi & UMKM

15.

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

15.1.

Persentase koperasi aktif (melaksanakan RAT)

15.2.

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

15.3.

Jumlah BPR/LKM

15.4.

Usaha Mikro dan Kecil

16.

Penanaman Modal

16.1.

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

-

-

-

-

40

1

1

1

1

1

1

BAPPEDA

16.2.

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

-

-

-

-

748,28

50

50

50

50

50

50

BAPPEDA

16.3.

Rasio daya serap tenaga

-

-

-

-

236

237

238

239

240

241

241

Disnakertrans


221






2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

BAPPEDA

kerja 16.4.

17.

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Kebudayaan

17.1.

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

-

-

-

3x

3x

4x

5x

6x

8x

10x

10x

Disbudpar

17.2.

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

-

-

-

8

8

9

9

9

10

10

10

Disbudpar

17.3.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

14

15

18

18

20

23

25

27

29

30

30

Disbudpar

19.

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19.1.

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

-

-

-

-

20%

40%

60%

80%

100%

100%

100%

BakesbangPol

19.2.

Kegiatan pembinaan politik daerah

-

-

-

-

20%

40%

60%

80%

100%

100%

100%

BakesbangPol

20.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

20.1.

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

1:0,96

1:0,93

1:0,86

1:0,84

1:0,81

1:0,84

1:0,84

1:0,91

1:0,94

1:0,96

1:0,96

Satuan.Pol PP

20.2.

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

60

55,79

51,9

44,4

39,2

42,86

51,24

60,55

73,91

60

60

BakesbangPol

20.3.

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

-

-

-

651

651

80 buah

80 buah

80 buah

80 buah

80 buah

80 buah

BakesbangPol

20.4.

Pertumbuhan ekonomi

5,07

5,59

5,76

5,39

6,81

6,08-6,27

6,20-6,40

6,32-6,51

6,42-6,6

6,51-6,69

6,51-6,69

Lintas SKPD

20.5.

Kemiskinan

29,5

27,14

24,7

20,04

20,04

18,66

17,3

15,9

14,5

13,14

13,14

Lintas SKPD

20.6.

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

tidak

tidak

tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada

BadanPelayanan Perizinan Terpadu

20.7.

Penegakan PERDA

85%

86%

87%

88%

89%

89%

91%

93%

95%

97%

97%

Bag. Pemerintahan


222






2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

82

84

86

88

90

96

144

192

240

82

82

Satuan.Pol PP

72%

74%

75%

76%

77%

82%

87%

92%

95%

98%

98%

Satuan.Pol PP

0,0002

0,0002

0,0002

0,0003

0,0003

0,0006

0,0009

0,0012

0,0012

0,0002

0,0002

BakesbangPol

20.11. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

42%

43%

44%

45%

46%

75%

80%

85%

90%

42%

42%

BakesbangPol

20.12. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

62%

70%

84%

89%

89%

90%

93%

95%

97%

99%

99%

Bag.Pemerintaha n

20.13 Sistim Informasi Manajemen Pemda

1

2

5

6

8

8

9

10

11

12

12

Dishub kominfo

20.14. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

-

-

75%

75%

76%

76%

78%

78%

79%

80%

80%

BAPPEDA

20.8.

Cakupan patroli petugas Satpol PP

20.9.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

20.010. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

21.

Ketahanan Pangan

21.1.

Gabah

656.997

717.150

724.604

754.339

833.913

817.399

833.572

847.840

860.627

872.230

872.230

Dinas Pertanian kehutanan dan perkebunan

21.2

Beras (Ton)

413.908

451.805

456.501

475.234

484.479

502.122

502.122

502.122

502.122

502.122

502.122

kantor Ket.Pangan

21.3

Ketersediaan pangan utama

252,55%

274,46%

276,09%

286,16%

297,15%

306,62%

305,28%

303,94%

302,94%

301,28%

301,28%

Kantor Ket.Pangan

22.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

22.1.

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

-

-

-

70

70

75

80

85

90

100

100

BPMPD


223




2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015



22.2.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

-

-

-

70

70

75

80

85

90

100

100

BPMPD

22.3.

Jumlah LSM

-

-

-

217

217

217

217

217

217

217

217

BPMPD

22.4.

LPM Berprestasi

-

-

-

15

20

30

40

50

60

70

70

BPMPD

22.5.

PKK aktif

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

BPMPD

22.6.

Posyandu aktif

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

BPMPD

22.7.

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

-

-

-

60

65

70

75

80

85

90

90

BPMPD

22.8.

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

-

-

-

40

40

50

60

70

80

90

90

BPMPD

23.

Statistik

23.1.

Buku ”kabupaten dalam angka”

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada

BAPPEDA

23.2.

Buku ”PDRB kabupaten”

-

-

-

-

-

ada

ada

ada

ada

ada

Ada

BAPPEDA

24.

Kearsipan

24.1.

Pengelolaan arsip secara baku

30%

30%

30%

30%

30%

40%

40%

50%

60%

70%

70%

K.Perpus,arsip dan dokumentasi

24.2

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

30%

30%

40%

40%

40%

50%

80%

100%

100%

100%

100%


24.3

Tersimpannya arsip inaktip dan statis

20%

20%

25%

30%

30%

30%

35%

40%

75%

100%

100%

25.

Komunikasi dan Informatika

25.1.

Jumlah jaringan komunikasi

8

8

8

11

11

12

13

13

13

13

13

Dishub kominfo

15

15

15

15

15

15

18

18

18

18

18

Dishub kominfo

-

-

-

37/1

40/1

44/2

49/2

51/2

54/2

57/2

57/2

Dishub kominfo

25.23. Jumlah surat kabar nasional/lokal 25.34. Jumlah penyiaran radio/TV lokal 25.4

Jumlah penyiaran TV lokal

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dishub kominfo

25.5.

Web site milik pemerintah daerah

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dishub kominfo

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

K.Perpus,arsip

26. 26.1.

Perpustakaan Jumlah perpustakaan


224




2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015



dan dokumentasi 26.2

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

34.600

37.092

38.543

40.029

47.648

52.412

57.653

60.535

63.561

66.739

66.739


26.3.

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

36.042

37.542

40.542

47.648

48.861

52.681

58.610

64.700

70.000

77500

77500


Fokus Layanan Urusan Pilihan

1.

Pertanian

1.1.

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

58,9

59,93

60,36

62,51

67,94

63,76

65,03

66,33

67,65

69,03

69,03

D. Pertanian, kehutanan dan perkebunan

1.2.

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

49,59

49,53

49,28

49,18

49,23

49,25

49,27

49,30

49,37

49,1

49,1


1.34.

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

9,53

9,29

9,04

8,99

8,99

8,99

9,05

9,12

9,15

9,17

9,17


1.45.

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

-

-

-

-

3,52

3,69

3,86

4,03

4,20

4,36

4,36


1.56.

Cakupan bina kelompok petani

25,03

25,17

25,35

25,75

25,95

26,05

26,15

26,55

26,75

26,95

26,95


1.67

Nilai Tukar Petani

110,05

110,1

110,17

110,25

110,51

110,55

110,65

110,75

111

111,5

111,5


0,8

0,85

0,9

1,01

1,01

1,03

1,05

1,07

1,09

1,1

1,1


2. 2.1.

Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis


225

Kondisi Kinerja Periode Sebelumnya




0,03

0,03


1,08

1,09

1,09


4,04

4,04

4,04

4,04

D. Perindustrian, Perdagangan & Pertambangan

786.114

864.725

951.198

1.046.318

1.046.318

Disbudpar

18.579

20.437

22.481

24.729

27.202

27.202

Disbudpar

3,71%

3,71%

3,71%

3,71%

3,71%

3,71%

3,71%

Disbudpar

44.847

57.877

59.039

60.810

63.242

66.404

70.388

70.388

D. Kelautan & Perikanan

NO


2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2.2.

Kerusakan Kawasan Hutan

0,08

0,06

0,05

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

2.3.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

1,05

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

1,07

1,07

4,02

4,04

4,06

4,08

4,04

4,04

4,04

349.610

309.753

383.567

398.210

649.681

714.649

Kunjungan wisata Mancanegara

5.608

7.919

10.337

11.392

16.890

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

2,56%

3,16%

4,12%

4,39%

66.748

66.748

66.532

3.

Energi dan Sumber Daya Mineral

3.12.

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

4. 4.1.

4.2.

5.

Pariwisata Kunjungan wisata Domistik

Kelautan dan Perikanan

5.1.

Produksi perikanan

5.2.

Konsumsi ikan

28

28

28

38

29

29,3

29,6

29,9

30,1

30,5

30,5


5.3.

Cakupan bina kelompok nelayan

19

20

21

21

25

32

37

44

51

57

57


5

3

8

-

-

7

9

11

13

13

144,4

163,2

192

240

201,6

134,4

137,1

260,4

267,2

388,8

388,8


23,78

23,79

23,80

23,81

23,82

23,83

23,84

23,84


-jumlah nelayan yg dapat bantuan pemda pd thn n 5.4. 6.

Produksi perikanan kelompok nelayan Perdagangan

6.1.

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

-

23,46

23,77

6.2.

Ekspor Bersih Perdagangan

-

-

-

6.3.

Cakupan bina kelompok

-

-

-


11.497.875 13.840.650 15.501.529 17.162.308 18.823.187 20.484.056 22.144.934 22.144.934 D. Perindustrian, Perdagangan & Pertambangan -

-

24

27

30

226

33

36

36 kelompok D. Koperasi &



2006

2007

2008

2009


pedagang/usaha informal 7.

2011

2012

2013

2014

2015

kelompok

kelompok

kelompok

kelompok

kelompok



UMKM

Perindustrian

7.1.

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

5,73

5,66

5,62

5,66

5,65

5,67

5,68

5,69

5,70

5,71

5,71


7.2.

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

-

-

-

-

5%

5,5%

6%

6,5%

7%

7,5%

7,5%


7.3.

Pertumbuhan Industri.

3,55

4,07

4,16

4,83

4,83

4,84

4,85

4,86

4,87

4,88

4,88


7.4.

Cakupan bina kelompok pengrajin

-

-

-

-

-

7 Sentra

16 Sentra

25 Sentra

35 Sentra

45 Sentra

45 sentra

D.Koperasi & UMKM

36,35

66,02

30,63

12,85

15,57

17,73

17,66

18,94

20,20

21,15

21,15

Disnakertrans

8. 8.1.

Ketransmigrasian Transmigran swakarsa

(transmigrasi umum, TSM, & TU) ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1.

1.1.

2.1.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th)

Nilai tukar petani

29,42

110,05

33,63

110,1

39,31

110,17


44,42

110,25

50,20

110,51

53,89

110,55

58,63

110,65

63,37

110,75

227

68,12

111

72,86

111,5

72,86

111,5

Lintas SKPD



3.



2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7247

6972

5802

6739

5.618

5.646

5.674

5.701

5.731

5.760



5.760

D. Peternakan

Peternakan dan Kesehatan Hewan

3.1.

Produksi Daging (Ton/tahun)

3.2.

Produksi Telor (Ton/tahun)

6901

6471

9064

4615

7.099

8.164

9.389

10.797

12.416

14.279

14.279

D. Peternakan

3.3.

Produksi Susu (Ton/tahun)

371104

425000

642791

260000

377.710

400.338

424.706

450.815

478.665

508.255

508.255

D. Peternakan

3.4.

Mortalitas Ternak (Angka Kematian Ternak)

0,4

0,5

0,65

0,6

0,5

0,5%

0,5%

0,5%

0,4%

0,4%

0,4%

D. Peternakan

3.5.

Kejadian Penyakit

5

5,5

5,5

7

7

6,0%

5,8%

5,50%

5,20%

5,0%

5,0%

D. Peternakan

3.6

Jumlah PUSKESWAN

4

4

7

7

7

7

8

9

10

11

11

D. Peternakan

3.7

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB

8,19

8,09

8,01

7,97

7,23

7,44

7,63

7,84

8,09

8,17

8,17

D. Peternakan

0,010

0,009

0,008

0,007

0,006

0,005

0,005

0,004

0,004

0,003

0,003

Dishub kominfo

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur

1.

Perhubungan

1.1.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

1.2.

Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

1.178.064

1.019.510

1.188.646

924.238

1.537.539

1.255.914

1.568.444

1.584.129

1.568.444

1.654.120

1.654.120

Dishub kominfo

1.3.

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

1.178.064

1.019.510

1.188.646

924.238

1.537.539

1.255.914

1.568.444

1.584.129

1.568.444

1.654.120

1.654.120

Dishub kominfo

2.

Penataan Ruang

2.1.

Ketaatan terhadap RTRW

cukup

cukup

cukup

cukup

cukup

baik

baik

baik

baik

baik

Baik

Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan tata ruang

2.2.

Luas wilayah produktif

RTRW

RTRW

RTRW

RTRW

RTRW

57,65%

82,60%

50,60%

50,61%

45,21%

45,21%


2.3.

Luas wilayah industri

RTRW

RTRW

RTRW

RTRW

RTRW

2,20%

2,39%

2,30%

2,40%

2,50%

2,50%



228

Kondisi Kinerja Periode Sebelumnya BIDANG URUSAN/INDIKATOR

NO


2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015



2.4.

Luas wilayah kebanjiran

RTRW

RTRW

RTRW

RTRW

RTRW

1,00%

0,09%

0,08%

0,07%

0,06%

0,06%


2.5.

Luas wilayah kekeringan

RTRW

RTRW

RTRW

RTRW

RTRW

1,00%

0,09%

0,08%

0,07%

0,06%

0,06%


2.6.

Luas wilayah perkotaan

RTRW

RTRW

RTRW

RTRW

RTRW

9,60%

9,70%

9,80%

9,90%

9,10%

9,10%


40

40

40

42

42

43

43

44

45

45

45

Bag. Perekonomian

3.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

3.1.

Jenis dan jumlah bank dan cabang

3.2.

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

-

-

-

3

3

3

4

4

5

5

5

Bag. Perekonomian

3.3.

Jenis, kelas, dan jumlah restoran

-

-

-

54

59

59

59

59

59

59

59

Disbudpar

3.4.

Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

-

-

-

60

62

62

62

62

62

62

62

Disbudpar

5,86

6,35

6,42

6,80

6,83

5,52

7,28

7,50

7,68

7,94

7,94


53,93

58,65

58,83

61,67

62,00

49,81

65,27

66,95

68,37

70,22

70,22

Bag. Perekonomian

4.

Lingkungan Hidup

4.1.

5.

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Komunikas dan

Informatika 5.12.

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Fokus Iklim Berinvestasi 1.

Otonomi Daerah,


229




2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015



Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1.

Angka kriminalitas

2.187

1.005

956

898

995

683

722

655

586

515

515

Satuan.Pol PP

1.2.

Jumlah demo

-

-

-

-

-

4

4

4

4

4

4

Satuan.Pol PP

1.3.

Lama proses perijinan

-

-

-

80

85,71

85,7

92,31

92,31

100

100

100

Badan Pelayanan PerizinanTerpadu

1.4.

Pajak daerah (milyar RP)

30,66

29,34

27,09

24,70

20,166

23,458

35,611

43,596

51.004

60,063

60,063

Dinas Pendapatan

Retribusi Daerah (milyar RP)

24,67

22,35

29,49

35,38

29,679

20,762

25,578

28,082

30,585

35,083

35,083

Lintas SKPD

-

-

-

-

7

11

11

11

11

11

11

Dinas Pendapatan

Macam pajak daerah Macam retribusi daerah

-

-

-

-

25

30

30

30

30

30

30

Lintas SKPD

1.5.

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

1

8

1

4

2

1

1

1

1

1

1

Badan Pelayanan PerizinanTerpadu

1.6.

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

62%

70%

84%

89%

89%

90%

93%

95%

97%

99%

99%

Bag. Pemerintahan

45,6

39,2

35,18

34,2

33,8

32,7

31,9

31,5

30

30

Dipendukcapil

10

20

25

30

35

40

45

45

Dipendukcapil

Fokus Sumber Daya Manusia

1. 1.2.

Ketenagakerjaan Rasio ketergantungan

43,45

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 27

DPU. Bid. Pengairan

27.1

Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi

60

70

75

80

80

85

85

75

80

85

85

D. PU Pengairan

27.2

Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan lain keperluan

10

20

20

25

25

25

40

50

60

70

70

D. PU Pengairan

27.3

Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim

60

70

75

80

80

85

85

75

80

85

85

D. PU Pengairan


230




2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015



kemarau (degradasi DAS) 27.4

Rasio pemanfaatan air tanah dan air permukaan

60

70

75

80

85

85

85

75

80

85

85

D. PU Pengairan

27.5

.Rasio bangunan pengamanan pantai dengan panjang pantai yang terkena abrasi

10

20

20

25

25

25

40

50

60

70

70


27.6

Rasio jumlah SDM dengan luasan baku sawah irigasi

20

30

40

60

60

70

80

80

80

80

80

D.PU Pengairan

27.7

Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis

60

70

75

80

80

85

85

75

80

85

85

D.PU Pengairan

27.8

Sumber air/ mata air yang dalam kondisi debit air stabil

60

70

75

80

80

85

85

75

80

85

85

D.PU Pengairan

27.9

Daur ulang sistem irigasi

10

20

25

30

35

40

40

45

50

60

60

D.PU pengairan

-

PELAYANAN PERIZINAN

1.3

Lama Proses Perizinan

-

-

-

80

85,71

86,84

89,19

94,29

97,06

100

100


9.3

Penyelesaian ijin lokasi

0

0

0

39,00%

97,00%

95,00%

97,70%

97,40%

97,40%

91,40%

91,40%

Badan Pelayanan Perizinan

5.2

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

658

597

1,665

1,475

2,295

2,295

3,555

4,185

4,815

5,445

5,445



231

9.3. Proyeksi Target Kinerja Penyusunan target kinerja sebagaimana digambarkan di atas ditetapkan berdasarkan proyeksi tertentu yang memperhatikan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Proyeksi ini berupa titik target yang ingin dicapai dari kondisi titik nol awal kepemimpinan. Batasan titik target ini bisa berupa angka rata-rata nasional, angka ratarata provinsi, atau sekedar meningkatkan posisi Kabupaten Banyuwangi di antara daerah lainnya. Bagian ini akan mencoba memperjelas argumentasi penentuan indikator kinerja yang menjadi target masing-masing bidang atau urusan sesuai aspek dan fokusnya. Indikator kinerja dan upaya-upaya untuk mencapainya juga mempertimbangkan tingkat kendali (degree of controllability) pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atas apa yang ditargetkan dari kinerja tersebut. Penentuan program diupayakan merata ditiap fokus untuk menjaga kepaduan dan daya ungkit strategi terhadap target indikator kinerja RPJMD keseluruhan. Namun demikian, tidak selalu tiap fokus terdapat program prioritas, tergantung strategi untuk mencapai sasaran. Untuk mempermudah pembahasan terbagi kedalam tiga kelompok aspek, yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum, dan Daya Saing Daerah. Masing-masing aspek memiliki ulasan menyangkut fokus-fokus bidang urusan yang mempengaruhinya.

9.3.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Indikator kinerja RPJMD pada aspek kesejahteraan masyarakat ini sebagian besar merupakan indikator proxy dimana angka-angkanya tidak merupakan akibat langsung dari program pemerintah kabupaten. Indikator tersebut dipengaruhi pula faktor di luar sentuhan pemerintah daerah. Beberapa program pemerintah yang dapat tercapai, biasanya adalah program yang bersifat lintas sektoral atau gabungan SKPD. Sentuhan langsung pemerintah lebih banyak sebagai pemicu untuk lebih meningkatkan pencapaiannya. SKPD yang diberi tanggung jawab pun lebih sebagai fungsi koordinasi.


232

Di antara fokus yang menjadi bagian aspek kesejahteraan masyarakat terdapat fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang kinerjanya diukur dengan indikator makro ekonomi. Indikator makro ekonomi sesungguhnya merupakan akumulasi hasil kinerja program-program pemerintah kabupaten pada aspek lain serta upaya di luar yang dilakukan pemerintah kabupaten. Tetapi dengan komitmen yang tinggi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bertekad meningkatkan capaian indikator-indikator tersebut dengan dukungan masyarakat. Pada akhir periode RPJM tahun 2015 pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya melampaui capaian rata-rata Jawa Timur pada 2009 untuk beberapa indikator. Fokus kesejahteraan sosial menggunakan indikator proxy dalam upaya akses masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, kepemilikan lahan dan pekerjaan. Untuk fokus ini, RPJM menargetkan peningkatan/perbaikan yang optimal sampai akhir periode dengan mencapai angka penyelesaian masalah sampai tersisa 0% (nol persen) atau perluasan akses sampai 100%. Sementara untuk fokus seni budaya dan olah raga indikator RPJMD lebih mendorong upaya peningkatan fasilitasi dan pelembagaan yang menunjang di masyarakat. Adapun target indikator lebih menekankan perbaikan dan peningkatan dari tahun ke tahun sampai akhir periode. Indikator tersebut secara tidak langsung ingin memperlihatkan komitmen pelestarian seni budaya masyarakat Banyuwangi dan prestasi keolahragaan.

9.3.2. Aspek Pelayanan Umum Indikator kinerja RPJMD pada aspek pelayanan umum (layanan publik) merupakan indikator yang paling dominan karena menyangkut dua puluh enam urusan wajib dan delapan urusan pilihan. Untuk aspek layanan ini, penentuan indikator kinerja lebih banyak ditentukan oleh kekuatan anggaran dan etos kerja aparat birokrasi. Oleh karena itu, kepala daerah dan wakil kepala daerah berkomitmen mengoptimalkan belanja untuk layanan umum dan mempertinggi kinerja birokrasi agar target pelayanan umum bisa terpenuhi. Upaya peningkatan kapasitas birokrasi dan kualitas layanan


233

publik menjadi hal utama. Persoalannya hanya pada pembagian yang proporsional antar berbagai urusan yang ada sesuai urutan prioritas. Diantara urusan wajib dan urusan pilihan, keduanya mengandung urusan prioritas di kabupaten Banyuwangi. Karena pada hakekatnya urusan pilihan adalah urusan yang disesuaikan dengan karakter dan kondisi daerah. Karenanya pendidikan dan kesehatan yang merupakan urusan wajib serta pertanian (dalam arti luas termasuk perikanan, peternakan, perkebunan) menjadi prioritas pelayanan umum yang perlu ditingkatkan di Kabupaten Banyuwangi. Mengingat sebagian besar indikator yang berpengaruh langsung dengan program pemerintah, maka kepemimpinan Banyuwangi dengan RPJMD 2010-2015 sebagian besar menargetkan tuntas 2015. Untuk angka yang sifat prosentasenya naik, beberapa menargetkan peningkatan setiap tahun hingga tuntas 100% (seratus persen) pada 2015. Untuk indikator yang sifatnya menyelesaikan masalah, ditandai dengan penurunan prosentase masalah tersebut secara bertahap hingga tahun 2015 mencapai angka 0% (nol persen). Untuk beberapa indikator kinerja, memang ada target yang tidak bisa tuntas. Hal ini dikarenakan beberapa perhitungan rasional yang sebagian tetap dipengaruhi faktor lain. Sebagai contoh perubahan perilaku atau merubah kebiasaan yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Fokus

utama

aspek

pelayanan

umum

memang masih

memprioritaskan

pendidikan, kesehatan, dan pertanian (dalam arti luas menyangkut pula perikanan, peternakan, perkebunan). Dalam beberapa fokus ini indikator kinerja RPJM memang diupayakan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun secara optimal. Meskipun demikian beberapa factor lain tetap ditargetkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini karena faktor yang tidak prioritas juga mendukung pelayanan faktor yang prioritas. Indikator kinerja pada pendidikan dan kesehatannya memang lebih terperinci dan meliputi banyak hal. Meskipun demikian RPJMD menetapkan target yang optimal sampai akhir periode 2015.

Karena pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas

utama kepemimpinan pada periode ini.


234

Pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB di Banyuwangi karenanya peningkatan di sektor ini diprioritaskan untuk dioptimalkan. Hal ini dilakukan melalui revitalisasi pertanian. Sebagaimana dipaparkan di bab sebelumnya arah kebijakan dan sasaran urusan pertanian begitu komprehensif, namun pada indikator kinerja ini hanya dimunculkan dalam beberapa target. Dengan demikian upaya pemerintah di bidang pertanian sesungguhnya lebih kompleks, dalam arti indikator kinerja dengan target yang ada secara langsung mewakili kompleksitas upaya pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini tampak pada indikator kinerja layanan urusan pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, serta kehutanan. Pariwisata menjadi indikator kinerja yang dimunculkan dengan target tahunan yang meningkat. Hal ini dikembangkan melalui pariwisata berbasis kearifan lokal yang meliputi potensi wisata bahari, wisata budaya, wisata agro, wisata pendidikan. Disamping meningkatkan kunjungan wisata, juga menunjang perkembangan UKM pendukungnya. Dengan upaya ini kontribusi pariwisata terhadap PDRB ditargetkan terus meningkat. Disamping UKM, penguatan Koperasi dan usaha kecil lainnya juga menjadi target tahunan RPJMD yang terus meningkat. Pelembagaan UKM, Koperasi, LKM (Lembaga Keuangan Mikro) menjadi indikator kinerja yang menggambarkan upaya pemerintah.

9.3.3. Aspek Daya Saing Daerah Indikator kinerja RPJMD pada aspek daya saing daerah merupakan indikator yang paling dinamis. Hal ini dikarenakan indikator ini lebih mencerminkan komparasi langsung dengan daerah lain. Dalam pengertian ketika Kabupaten Banyuwangi berusaha meningkatkan daya saing tertentu bersifat relative karena pada saat sama daerah lain melakukannya. Demikian pula dalam banyak hal ketika terjadi perubahan kondisi di Banyuwangi, pada saat yang sama terjadi pula perubahan kondisi di daerah lain. Untuk fokus kemampuan ekonomi daerah, karena banyak terpengaruh aspek lain termasuk perekonomian regional Jatim dan makro ekonomi Nasional. Maka RPJMD RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 – Bab IX

235

hanya mentargetkan peningkatan berkala dengan akselerasi moderat untuk tingkat konsumsi masyarakat. Untuk nilai tukar petani meski peningkatannya bertahap dan moderat, tetapi pemkab Banyuwangi akan berusaha optimal memperjuangkan

bargaining position petani (peternak/nelayan) atas hasil produksinya. Beberapa fokus dapat disentuh langsung oleh program pemerintah Kabupaten Banyuwangi, seperti sebagian fokus iklim investasi dan penyediaan infrastruktur wilayah. Penyediaan infrastruktur wilayah terus ditingkatkan dengan anggaran yang ada, ditunjang perbaikan tata ruang yang memperhatikan aspek lingkungan. Demikian pula fokus Iklim investasi dapat ditunjang kebijakan perbaikan perijinan, serta regulasi pajak dan retribusi daerah yang tidak membebani masyarakat. Untuk fokus SDM, indikator kinerja memang lebih banyak diukur dengan pendidikan formal sehingga target RPJMD terlihat sebagai kenaikan berkala. Akan tetapi dibalik itu pemerintah kabupaten Banyuwangi melakukan peningkatan kualitas SDM masyarakat dengan berbagai upaya bersifat pendidikan non formal. Baik berupa pelatihan kelompok petani, nelayan, UKM dan sebagainya. Meski demikian, pemkab juga memicu masyarakat agar berpendidikan formal tinggi sehingga prosentasi penduduk berpendidikan S1/S2/S3 makin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya stimulus peningkatan pendidikan formal pegawai negeri sipil (PNS), baik tenaga fungsional maupun struktural.


236

BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH

Recommend Documents