BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Indikator-indikator

yang

ditetapkan

dalam

rangka

melakukan

evaluasi

pelaksanaan pembangunan Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu tahun 20112016 adalah sebagai berikut : 9.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.

Pertumbuhan PDRB ADHK (Pertumbuhan Ekonomi) (%)

2.

Laju Inflasi (%)

3.

PDRB per Kapita ADHB (Ribu Rupiah)

4.

Indeks Gini

5.

Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) ADHK

6.

Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)

7.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

1.

Daya Beli Masyarakat (Ribu Rupiah)

2.

Angka Melek Huruf (%)

3.

Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

4.

Angka Harapan Hidup (Tahun)

5.

Angka Partisipasi Kasar (%) : PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

6.

Angka Partisipasi Murni (%) : SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

7.

Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)

8.

Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)

9.

Angka Kematian Balita (per 1000 KH)

10. Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan (%) 11. Rasio Penduduk (Angkatan Kerja) yang Bekerja (%) C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1.

Jumlah Group Kesenian

2.

Jumlah Group Olahraga

RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 2016 IX 1

9.2

Aspek Pelayanan Umum A. Pelayanan Urusan Wajib 1.

Pendidikan a.

Persentase anak usia 4-6 tahun mengikuti program PAUD dan TK/RA

b.

Persentase TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain

c.

Persentase TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri

d.

Persentase APM SD/MI

e.

Persentase APM SMP/MTs

f.

Persentase Angka Putus Sekolah SD

g.

Persentase ruang kelas SD/MI sesuai standar

h.

Persentase SD/MI memiliki laboratorium IPA dan computer

i.

Persentase SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar

j.

Persentase SMP/MTs memiliki laboratorium IPA dan computer

k.

Persentase SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar

l.

Persentase Angka Kelulusan UASBN

m. Persentase lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs n.

Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs

o.

Persentase Angka Kelulusan Ujian Nasional SMP/MTs

p.

Persentase lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan

q.

Persentase APM SMA/SMK/MA

r.

Persentase Angka Putus Sekolah

s.

Persentase kelulusan UN SMA/SMK/MA

t.

Persentase lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya

u.

Persentase penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan menulis

v.

Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun

w. Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui secara terus-

menerus RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 2016 IX 2

x.

Persentase penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C

y.

Persentase tutor program paket A, B dan C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan

z.

Persentase pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran

aa. Tersedianya

data

dasar

kesetaraan

SD/MI,

SMP/MTs

dan

SMA/SMK/MA yang diperbarui secara terus menerus bb. Prosentase penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari

keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursuskursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang cc. Prosentase

lembaga

kursus

memiliki

ijin

operasional

dari

pemerintah atau pemerintah daerah dd. Persentase lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi ee. Persentase lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar

usaha dapat memasuki dunia kerja ff. Persentase

tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek

kursus/pelatihan/kelompok

belajar

usaha/magang

memiliki

kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan gg. Persentase

lembaga


belajar

usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan hh. Tersedianya

data

dasar


belajar

usaha/magang yang diperbarui secara terus menerus ii.

Persentase penduduk difable menjadi peserta didik SLB

jj.

Persentase angka kelulusan SLB

kk. Persentase guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan standar

kompetensi yang ditetapkan


ll.

Persentase SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran

mm. Tersedianya data dasar pendidikan khusus yang diperbarui secara

terus menerus nn. Persentase guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi

sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional oo. Persentase guru SD yang sertifikasi pp. Persentase guru SD/MI layak mengajar qq. Persentase guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan

kompetensi yang ditetapkan rr. Persentase guru SMP/MTs yang bersertifikasi ss. Persentase guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi tt. Persentase guru SMA/SMK/MA layak mengajar uu. Persentase lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik vv. Persentase SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ww. Persentase SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah

(MBS) xx. Persentase SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik yy. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000/sekolah

RSBI (unit) 2.

Kesehatan a.

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

b.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)

c.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)

d.

Cakupan pelayanan nifas (%)

e.

Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani (%)

f.

Cakupan kunjungan bayi (%)

g.

Cakupan desa/kelurahan Universsal Child Immunization (UCI) (%)

h.

Cakupan pelayanan anak balita (%)


i.

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

j.

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)

k.

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)

l.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)

m. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) n.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)

o.

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota (%)

p.

Cakupan

desa/kelurahan

mengalami

KLB

yang

dilakukan

penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%) q.

Cakupan Desa Siaga Aktif (%)

r.

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%)

s.

Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih (%)

t.

Persentase gizi buruk (%)

u.

Angka Kematian Ibu (per 10.000 KH)

v.

Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)

w. Angka Kematian Balita (per 1000 KH) 3.

Pekerjaan Umum a.

Panjang jalan (km)

b.

Persentase panjang jalan kondisi baik (%)

c.

Persentase panjang jalan permukaan beraspal (%)

d.

Persentase jembatan kondisi baik (%)

e.

Persentase saluran drainase/gorong-gorong kondisi baik (%)

f.

Persentase panjang saluran irigasi kondisi baik (%)

g.

Persentase embung kondisi baik (%)

h.

Persentase waduk kondisi baik (%)


4.

Perumahan Rakyat a.

Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)

5.

6.

b.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)

c.

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)

d.

Jumlah rumah korban bencana alam yang terehabilitasi (%)

e.

Jumlah pemakaman yang terpelihara dengan baik (unit)

Penataan Ruang a.

Jumlah dokumen penataan ruang kecamatan (buah)

b.

Jumlah kasus pelanggaran tata ruang (kasus)

c.

Jumlah bangunan ber-IMB (unit)

Perencanaan Pembangunan a. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh (buah) b. Jumlah dokumen perencanaan kota (buah) c.

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (buah)

d. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya (buah) e. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (buah) f.

Ketersediaan

dokumen

perencanaan

prasarana

wilayah

dan

sumberdaya alam (buah) g. Jumlah dokumen pengendalian evaluasi monitoring 7.

Perhubungan a. Jumlah penumpang semua moda angkutan umum dalam setahun (orang) b. Persentase sarana prasarana LLAJ dalam kondisi baik (%) c.

Persentase kendaraan wajib uji yang telah dilakukan uji kendaraan (%)

d. Persentase kendaraan yang layak jalan (%) e. Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas (kasus)


8.

Lingkungan Hidup a. Persentase sampah yang terangkut (%) b. Pelayanan pencegahan pencemaran air (%) c.

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%)

d. Luas lahan kritis (ha) e. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%) f.

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)

g. Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah (%) 9.

Pertanahan a. Jumlah permohonan persertifikatan tanah ke Pemkab (ha) b. Persentase luas lahan bersertifikat (%) c.

Jumlah

kasus/konflik

sengketa

tanah

milik

negara

yang

terselesaikan (%) 10. Kependudukan dan Catatan Sipil a.

Jumlah tempat perekaman data kependudukan kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan)

b.

Persentase kepemilikan akta kelahiran (%)

c.

Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%)

d.

Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga (%).

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a.

Persentase perempuan dalam eksekutif (PNS) (%)

b.

Persentase perempuan dalam lembaga legislatif (%)

c.

Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit)

d.

Jumlah Focal Point yang terbentuk (unit)


e.

Cakupan

perempuan

dan

anak

korban

kekerasan

yang

mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%) f.

Cakupan

perempuan

dan

anak

korban

kekerasan

yang

mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatlaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS (%) g.

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)

h.

Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)

i.

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan

pengadilan

atas

kasus-kasus

kekerasan

terhadap

perempuan dan anak (%) j.

Cakupan

perempuan

dan

anak

korban

kekerasan

yang

mendapatkan layanan bantuan hukum (%) k.

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)

l.

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)

m. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (kasus) n.

Presentase pemahaman tentang gender dan persoalannya

o.

Presentase pengarustamaan gender yang telah dilakukan

p.

Cakupan penerapan PPRG dan ARG lintas sektor

q.

Cakupan pemetaan data pilah sebagai data pembuka wawasan issue gender (siga)

r.

Presentase peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan

s.

Presentase akses perempuan dalam pekerjaan


t.

Cakupan pelaksanaan

pengembangan kabupaten, kecamatan,

desa/kelurahan layak anak (%) u.

Cakupan pengarustamaan hak anak dan bidang perlindungan anak (%)

v.

Cakupan

anak

berhadapan

hukum

yang

mendapat

perlindungan/restoratif justice (%) 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a.

Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun (%)

b.

Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (%) (SDKI)

c.

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) (%)

d.

Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)

e.

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)

f.

Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan/Desa (PPKBD) (orang/desa)

g.

Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB

h.

Jumlah PIK-KRR aktif (buah)

i.

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)

j.

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan

k.

Remaja yang menjadi anggota BKR (%)

l.

Lansia yang menjadi anggota BKL (%)

13. Sosial a.

Persentase

PMKS

yang

memperoleh

bantuan

sosial

untuk

pemenuhan kebutuhan dasar (%)


b.

Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Ekonomi Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya (%)

c.

Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)

d.

Persentase wahana kesejahteraan sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)

e.

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)

f.

Persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat (%)

g.

Persentase penyandang cacat mental fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial (%)

14. Ketenagakerjaan a.

Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%)

b.

Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja (%)

c.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

d.

Tingkat pengangguran terbuka (%)

e.

Persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan penawaran tenaga kerja (%)

f.

Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%)

g.

Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) (%)

h.

Rasio UMK terhadap KHL (%)

i.

Jumlah MOU antar daerah kerjasama transmigrasi

j.

Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)

k.

Jumlah calon transmigran (KK)


15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah a.

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (unit)

b.

Persentase UMKM yang telah berbadan hukum (memiliki ijin usaha) (unit)

c.

Persentase

usaha

mikro,

kecil

dan

menengah

yang

dapat

mengakses kredit/pembiayaan bank (unit) d.

Persentase koperasi aktif (%)

16. Penanaman Modal a.

Nilai realisasi investasi PMA (US $)

b.

Nilai realisasi investasi PMDN (milyar rupiah)

c.

Persentase realisasi investasi PMDN dari perijinan investasi yang disetujui

d.

Rata-rata waktu penyelesaian 1 jenis perijinan

17. Kebudayaan

a. Jumlah pengiriman pementasan seni daerah di luar daerah (kali) b. Jumlah kelompok seni daerah (kelompok) c.

Persentase benda purbakala dan peninggalan sejarah yang ditandai sebagai benda cagar budaya (%)

d. Jumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya (%) 18. Kepemudaan dan Olah Raga

a. Jumlah pemuda berprestasi (orang) b. Persentase organisasi kepemudaan yang telah dibina (%) c.

Jumlah Kelompok Pemuda Produktif (KUPP) (kelompok)

d. Jumlah atlet yang memperoleh medali pada PORDA Jawa Tengah (orang) 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (%) b. Jumlah kasus tindak kriminalitas (kasus) c.

Jumlah Linmas (orang)

d. Jumlah relawan bencana kabupaten (orang) RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 2016 IX 11

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Persentase

pelaksanaan

fungsi

DPRD

:

Fungsi

Legislasi,

Pengawasan dan Penganggaran b. Jumlah Perda yang ditetapkan (buah) c.

Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan kepala daerah (%)

d. Waktu penyelesaian buku APBD murni (bulan) e. Status audit keuangan daerah f.

Persentase tenaga pemeriksa yang professional (%)

g. Jumlah jenis pelayanan secara online (jenis) h. Jumlah MoU kerjasama antar pemerintah daerah (buah) i.

Persentase

keberhasilan

pendidikan

kedinasan

terhadap

peningkatan kinerja PNS (%) j.

Persentase keberhasilan peningkatan kapasitas aparatur terhadap peningkatan kinerja PNS (%)

21. Ketahanan Pangan

a. Ketersediaan energi dan protein per kapita b. Penguatan cadangan pangan c.

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

d. Stabilitas harga dan pasokan pangan e. Skor pola pangan harapan (PPH) f.

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

g. Penanganan daerah rawan pangan h. Jumlah lumbung pangan i.

Jumlah Desa Mandiri Pangan

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a.

Jumlah kelembagaan masyarakat/organisasi masyarakat pedesaan yang dibina (unit)

b.

Jumlah desa/kelurahan yang telah terjangkau program PNPM Mandiri (desa/kel)


c.

Rata-rata

persentase

tingkat

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan desa (stimulant) (%) d.

Persentase PKK aktif (%)

e.

Persentase Posyandu aktif (%)

23. Statistik

a. Jumlah

dokumen

statistik

dasar

sesuai

dengan

kebutuhan

perencanaan pembangunan (buah) b. Persentase SKPD yang memiliki buku profil/statistik SKPD (%) 24. Kearsipan a.

Persentase arsip yang terolah dengan baik (%)

b.

Persentase SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku

c.

Persentase arsip (tekstual dan non tekstual) yang tersimpan dengan baik

25. Komunikasi dan Informatika

a. Jumlah lembaga komunikasi masyarakat (radio) yang aktif b. Jumlah warung internet (unit) c.

Jumlah SKPD yang memiliki SDM berkeahlian teknologi informasi

d. Jumlah SKPD yang telah memiliki jaringan internet e. Jumlah website/blog resmi SKPD yang aktif 26. Perpustakaan

a. Jumlah perpustakaan (unit) b. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah (pengunjung) c.

Jumlah buku koleksi perpustakaan daerah

B. Pelayanan Urusan Kewenangan Pilihan

1. Pertanian a. Nilai Tukar Petani b. Produksi pertanian tanaman pangan utama : padi, jagung, kedelai dan kacang hijau


c.

Produksi pertanian tanaman hortikultura utama : mangga, cabe merah, melon dan semangka

d. Populasi produksi komoditas perkebunan utama : kelapa dan tebu rakyat e. Populasi produksi komoditas peternakan utama : sapi potong dan kambing f.

Penyuluh Pertanian - Penyuluh Pertanian - Penyuluh Peternakan - TPH

g. Jumlah kelompok tani (kelas) : pemula, lanjut, madya dan utama 2. Kehutanan a.

Jumlah produksi hasil hutan kayu

b.

Jumlah produksi hasil hutan non kayu

c.

Luas hutan rakyat (ha)

d.

Persentase hutan dan lahan kritis terehabilitasi (%)

e.

Persentase kerusakan kawasan hutan (%)

f.

Jumlah kasus kejahatan bidang kehutanan (pencurian kayu, pembalakan liar, dsb)

3. Energi dan Sumberdaya Mineral a. Persentase lokasi penambangan yang masih dalam kondisi baik b. Jumlah Penambangan Tanpa Ijin (PETI) c.

Persentase rumah yang menggunakan listrik (%)

d. Jumlah perusahaan memiliki SIPD 4. Pariwisata a. Jumlah kunjungan wisata (orang) b. Jumlah objek wisata yang telah dikembangkan (unit) c.

Jumlah

pengeluaran

belanja

wisatawan

:

nusantara

dan

mancanegara d. Jumlah kelompok sadar wisata (orang) RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 2016 IX 14

e. Jumlah restoran dan rumah makan (unit) f.

Jumlah penginapan / hotel (unit)

5. Perikanan a.

Jumlah produksi perikanan budidaya (kg)

b.

Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita)

6. Perdagangan a. Jumlah kasus peredaran barang ilegal dan tidak memenuhi standar b. Nilai ekspor (US $) c.

Jumlah pasar tradisional kondisi baik

d. Jumlah pedagang kaki lima yang telah dibina 7. Perindustrian a. Nilai produksi industri besar/sedang (ribu rupiah) b. Nilai produksi industri kecil (ribu rupiah) c.

Nilai produksi industri rumah tangga (ribu rupiah)

d. Persentase industri yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksi (%) e. Persentase industri yang telah memiliki ijin usaha (%) f.

Jumlah cluster industri yang telah berkembang (buah)

g. Jumlah sentra industri yang telah berkembang (buah) 8. Transmigrasi a.

Jumlah MoU antar daerah kerjasama transmigrasi (buah)

b.

Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)

c.

Jumlah calon transmigran (KK)

9.3 Aspek Daya Saing Daerah 1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a.

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (rupiah)

b.

Nilai tukar petani


2. Fokus Infrastruktur a.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (km)

b.

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (orang)

c.

Luas wilayah (ha)

d.

Luas wilayah produktif (ha)

e.

Luas wilayah industri (ribu ha)

f.

Luas wilayah kebanjiran (ribu ha)

g.

Luas wilayah kekeringan (ribu ha)

h.

Luas wilayah perkotaan (ribu ha)

i.

Jenis dan jumlah bank dan cabang (unit)

j.

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (unit)

k.

Jumlah restoran dan rumah makan (unit)

l.

Jumlah penginapan/hotel (unit)

m. Persentase rumah tangga (KK) yang menggunakan air bersih (%) n.

Ketersediaan daya listrik/daya listrik terpasang (Mwatt)

o.

Jumlah kebutuhan listrik (Mwatt)

p.

Persentase rumah yang menggunakan listrik (%)

q.

Jumlah penduduk yang menggunakan handphone (orang)

3. Fokus Investasi a.

Jumlah kasus kriminalitas

b.

Jumlah kasus demonstrasi dalam 1 tahun

c.

Rata-rata waktu penyelesaian 1 jenis perijinan

d.

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (buah)

4. Fokus Sumberdaya Manusia a.

Dependency Ratio (%)


Tabel 9.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No

Uraian

Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2010

I A 1 2 3 4 5 6 7

B 1 2 3 4 5

6

7 8 9 10 11

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan PDRB ADHK (Pertumbuhan Ekonomi) (%) Laju Inflasi (%) PDRB per Kapita ADHB (Ribu Rupiah) Indeks Gini Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) ADHK Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Fokus Kesejahteraan Sosial Daya Beli Masyarakat (Ribu Rupiah) Angka Melek Huruf (%) Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Angka Harapan Hidup (Tahun) Angka Partisipasi Kasar (%) PAUD (%) SD/MI (%) SMP/MTs (%) SMA/SMK/MA (%) Angka Partisipasi Murni SD/MI (%) SMP/MTs (%) SMA/SMK/MA (%) Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH) Angka Kematian Bayi (per 1000 KH) Angka Kematian Balita (per 1000 KH) Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan (%) Rasio Penduduk (Angkatan Kerja) yang Bekerja (%)

C

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

1 2

Jumlah Group Kesenian Jumlah Group Olahraga

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

2011

2012

4-9

5,305,80 4-9

5,606,10 4-9

5.825

5.943

6.531

0,32

0,30

0,22

2013

2014

2015

SKPD Penanggung Jawab

2016

4-9

5,806,30 4-9

5,906,40 4-10

4-10

Bappeda

6.972

7.237

7.785

7.896

Bappeda

0,28

0,27

0,26

0,25

0,23

Bappeda

0,22

0,21

0,20

0,20

0,19

0,17

Bappeda

17,00

16,50

16,00

15,50

15,00

14,50

12,85

Bappeda

70,90

71,32

71,89

72,40

72,90

73,50

65,25

Bappeda

750

800

850

900

950

1.000

1.200

Bappeda

85

88

91

94

97

100

120

Dsdik

6,4

6,6

6,8

6,8

6,9

6,9

6,9

Disdik

72,00

72,50

73,00

73,50

74,00

74,50

75,6

Dinkes

33,00 97,8 83,16 54,16

41,00 98,67 84,6 55,6

49,00 98,8 86,5 56,8

57,00 100,5 87,9 57,5

65,00 101,5 88,6 56,8

70,00 102,7 88,90 57,9

71,4 103,2 90,2 60,6

Disdik

94,8 69 40

95 75 44

95,3 81 48

95,8 87 52

95,9 91 56

98,2 98 60

98,8 99,5 61,2

Disdik

102,8

103,7

104,6

105,6

105,8

106,20

107,6

Dinkes

15,42

14,2

13,8

13,1

12,8

12,5

11,8

Dinkes

15,9

14,8

14,,3

13,6

13,2

12,8

Dinkes

26

28

30

32

34

36

36

Bappeda

93,78

94,00

94,25

94,50

94,75

95

95,2

1.253 340

1.278 361

1.303 384

1.329 408

1.356 433

1.383 460

1.385 462

5,00-5,50

15,9

5,70-620

5,95-6,50

Bappeda

Disdik Disdik Disdik

Disdik Disdik

Disnakertransos

Disbudparpora Disbudparpora


No

Uraian


II A 1 a b

c

d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w

x

Aspek Pelayanan Umum Pelayanan Urusan Wajib Pendidikan % anak usia 4-6 tahun mengikuti program PAUD dan TK/RA % TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain % TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri % APM SD/MI % APM SMP/MTs % Angka Putus Sekolah SD % ruang kelas SD/MI sesuai standar % SD/MI memiliki laboratorium IPA dan komputer % SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar % SMP/MTs memiliki laboratorium IPA dan komputer % SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar % Angka Kelulusan UASBN % lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs % Angka Putus Sekolah SMP/MTs % Angka Kelulusan Ujian Nasional SMP/MTs % lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan % APM SMA/SMK/MA % Angka Putus Sekolah % kelulusan UN SMA/SMK/MA % lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya % penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan menulis Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui secara terus menerus % penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi



2011

2012

2013

2014

2015


2016

33

41

49

57

65

70

71

Disdik

40

42

44

46

48

50

51

Disdik

50

55

60

65

70

74

75

Disdik

94,8 69,27 0,20

95 70,4 0,17

95,3 71,2 0,12

95,8 72,5 0,09

95,9 73,4 0,04

98,2 75,2 0.04

98,8 75,8 0,03

Disdik

42

58

60

62

64

66

67

Disdik

0

3

7

11

15

18

19

Disdik

34

40

45

50

55

60

65

Disdik

51

54

58

62

66

70

72

Disdik

Disdik Disdik

67

75

80

85

90

95

98

Disdik

100

100

100

100

100

100

100

Disdik

98,9

98,7

98,09

99,9

99,4

99,7

99,8

Disdik

0,45

0,37

0,29

0,21

0,13

0,05

0,07

Disdik

99,75

99,80

99,85

99,9

99,92

99,95

98,8

Disdik

85

86

87

88

89

90

92

Disdik

35,18 0,60

35,9 0,51

36,8 0,42

37,8 0,33

39,8 0,24

40,4 0,15

42,6 0,14

Disdik

95,5

95,5

96,1

96,5

97

97,5

98,2

Disdik

5

8

11

14

17

20

18

Disdik

85

88

91

94

97

100

100

Disdik

2.855

2.284

1.713

1.142

571

0

1

1

1

1

1

1

1

Disdik

50

55

60

65

70

75

76

Disdik

Disdik

Disdik


No

Uraian


y

z

aa

bb

cc

dd

ee

ff

gg

hh

ii jj

peserta didik program paket A, B dan C % tutor program paket A, B dan C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan % pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran Tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang diperbarui secara terus menerus % penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursuskursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang % lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah % lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi % lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja % tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan % lembaga kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan Tersedianya data dasar kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbarui secara terus menerus % penduduk difable menjadi peserta didik SLB % angka kelulusan SLB



2011

2012

2013

2014

2015


2016

50

55

60

65

70

75

78

Disdik

76

77

78

79

79,5

80

85

Disdik

1

1

1

1

1

1

1

Disdik

6

10

15

20

25

30

34

Disdik

83

86

89

90

92

94

95

Disdik

5

8

11

13

16

20

24

Disdik

28

31

34

38

41

45

44

Disdik

40

45

50

55

60

65

66

Disdik

52

54

56

58

60

62

64

Disdik

1

1

1

1

1

1

1

Disdik

10

11

12

13

14

15

16

Disdik

97,5

98

98,5

99

99,5

99,6

99,8

Disdik


No

Uraian


kk

ll

m m

nn

oo pp qq rr ss tt uu vv w w xx

yy

2 a b

c d e

% guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan & SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran Tersedianya data dasar pendidikan khusus yang diperbarui secara terus menerus % guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional % guru SD yang sertifikasi % guru SD/MI layak mengajar % guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan % guru SMP/MTs yang bersertifikasi % guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi % guru SMA/SMK/MA layak mengajar % lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik % SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) % SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) % SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000/sekolah RSBI (unit) Kesehatan Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) Cakupan pelayanan nifas (%) Cakupan neonates dengan komplikasi yg ditangani (%)



2011

2012

2013

2014

2015


2016

45

52

59

66

73

80

85

Disdik

60

62

63

65

67

70

72

Disdik

1

1

1

1

1

1

1

Disdik

32

34

36

38

40

42

44

Disdik

25

32

50

60

75

100

100

Disdik

67

70

75

80

85

90

95

Disdik

90,5

91

91,5

92

92,5

93

94

Disdik

23

24

25

26

27

38

46

Disdik

44

45

46

47

48

49

55

Disdik

90

92

94

96

98

100

100

Disdik

20

25

30

35

40

45

60

Disdik

100

100

100

100

100

100

100

Disdik

100

100

100

100

100

100

100

Disdik

100

100

100

100

100

100

100

Disdik

33

67

100

100

100

100

100

Disdik

89,12

95

95

95

95

95

98

Dinkes

77

80

85

90

95

100

100

Dinkes

90,40

90

92

95

97

100

100

Dinkes

68,62

95

95

95

100

100

100

Dinkes

40,12

90

90

90

90

90

95

Dinkes


No

Uraian


f

g h i j k l m n

o

p q r s t 3 a b c d e

f g h

Cakupan kunjungan bayi (%) Cakupan desa/kelurahan Universsal Child Immunization (UCI) (%) Cakupan pelayanan anak balita (%) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%) Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota (%) Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%) Cakupan Desa Siaga Aktif (%) Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%) Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih (%) Persentase gizi buruk (%) Pekerjaan Umum Panjang jalan (km) Persentase panjang jalan kondisi baik (%) Persentase panjang jalan permukaan beraspal (%) Persentase jembatan kondisi baik (%) Persentase saluran drainase/gorong-gorong kondisi baik (%) Persentase panjang saluran irigasi kondisi baik (%) Persentase embung kondisi baik (%) Persentase waduk kondisi



2011

2012

2013

2014

2015


2016

90,43

90

90

90

90

90

92

Dinkes

80

90

95

95

100

100

100

Dinkes

55

65

75

90

95

95

28,33

42,66

56,99

71,32

85,65

86,6

88,8

Dinkes

100

100

100

100

100

100

100

Dinkes

80

87

93

95

100

100

100

Dinkes

35

45

50

60

65

70

72

Dinkes

100

100

100

100

100

100

100

Dinkes

100

100

100

100

100

100

100

Dinkes

100

100

100

100

100

100

100

Dinkes

100

100

100

100

100

100

100

Dinkes

30

40

50

60

70

80

90

Dinkes

76

77

78

79

80

80

84

Dinkes

65

69

73

76

81

85

86

Dinkes

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,06

883,10

883,10

883,10

883,10

883,10

883,10

Dinkes

882,20

Dinkes

Dinas Bina Marga

18,84

22,60

27,12

32,55

39,06

42,96

42,98

Dinas Bina Marga

47,25

49,61

52,09

54,70

57,43

60,30

61,58

Dinas Bina Marga

60,79

63,83

67,02

70,37

73,89

77,58

77,59

Dinas Bina Marga

33

36,3

39,93

43,92

48,32

53,15

55,6

Dinas Cipta Karya TRK

42

44,10

46,31

48,62

51,05

53,60

53,80

Dinas Pengairan

52,5

55,13

57,88

60,78

63,81

67

75

Dinas Pengairan

52,5

55,13

57,88

60,78

63,81

67

67,9

Dinas Pengairan


No

Uraian


4

a

b c d e

5 a b c

6 a b c d e

f

g

7 a b c

baik (%) Perumahan Rakyat Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%) Jumlah rumah korban bencana alam yang terehabilitasi (%) Jumlah pemakaman yang terpelihara dengan baik (unit) Penataan Ruang Jumlah dokumen penataan ruang kecamatan (buah) Jumlah kasus pelanggaran tata ruang (kasus) Jumlah bangunan ber-IMB (unit) Perencanaan Pembangunan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh (buah) Jumlah dokumen perencanaan kota (buah) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (buah) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya (buah) Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (buah) Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam (buah) Jumlah dokumen pengendalian evaluasi monitoring Perhubungan Jumlah penumpang semua moda angkutan umum dalam setahun (orang) Persentase sarana prasarana LLAJ dalam kondisi baik (%) Persentase kendaraan wajib



2011

2012

2013

2014

2015


2016

50

55

60

65

70

80

82,5


65

68

71

74

77

80

876,8


49,17

51,34

53,51

55,68

57,85

60

61,2


100

100

100

100

100

100

100


15

18

20

24

26

35

36


3

3

3

3

3

3

3

Bappeda

0

0

1

2

1

.20

3


350

425

450

500

525

550

670


2

2

3

2

2

2

4

Bappeda

1

2

1

1

1

2

3

Bappeda

1

1

2

2

2

3

4

Bappeda

2

3

2

2

3

3

43

Bappeda

3

7

6

5

5

8

9

Bappeda

1

2

1

1

1

1

2

Bappeda

7

7

7

7

7

8

9

Bappeda

1.747.500

1.834.875

1.926.619

2.022.950

2.124.097

2.230.302

2.240.300

Dishubinfokom

63

67

71

74

77

80

89

Dishubinfokom

95

96

97

98

99

100

100

Dishubinfokom


No

Uraian


d e 8 a b

c

d e

f g

9 a b c

10

a

b c d

11 a

uji yang telah dilakukan uji kendaraan (%) Persentase kendaraan yang layak jalan (%) Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas (kasus) Lingkungan Hidup Persentase sampah yang terangkut (%) Pelayanan pencegahan pencemaran air (%) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%) Luas lahan kritis (ha) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%) Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah (%) Pertanahan Jumlah permohonan persertifikatan tanah ke Pemkab (ha) Persentase luas lahan bersertifikat (%) Jumlah kasus/konflik sengketa tanah milik negara yang terselesaikan (%) Kependudukan dan Catatan Sipil Jumlah tempat perekaman data kependudukan kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan) Persentase kepemilikan akta kelahiran (%) Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%) Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Grobogan (%) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase perempuan



2011

2012

2013

2014

2015


2016

Dishubinfokom

95

96

97

98

95

100

98

391

332

282

240

204

173

206

Dishubinfokom

5,75

6,5

7,25

8

8,75

9,5

10,5


40

60

80

100

20

40

45

BLH

40

60

80

100

20

40

48

BLH

650

2.375

1.937

860

837,90

100

100

100

100

100

40

60

80

100

3,29

4,63

5,97

273.048

290.741

62,73

832,69

Dishutbun

100

100

Dishutbun

20

40

45

BLH

7,31

8,65

10

12

BLH

309.581

329.642

351.003

373.748

375745

DPPTR

66,18

69,63

73,08

76,53

80,00

83.200

DPPTR

100

100

100

100

100

100

100

DPPTR

16

19

19

19

19

19

20,6

Dispendukcapil

51,13

56

60

63

67

70

78

Dispendukcapil

77

84

88

92

95

95

98

Dispendukcapil

95

96

97

98

80

90

100

Dispendukcapil

43,33

44,66

45,99

47,32

48,69

50

60

BP3AKB


No

Uraian


b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l m n

dalam eksekutif (PNS) (%) Persentase perempuan dalam lembaga legislatif (%) Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit) Jumlah Focal Point yang terbentuk (unit) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatlaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS (%) Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%) Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%) Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%) Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%) Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (kasus) Presentase pemahaman



2011

2012

2013

2014

2015


2016

24

24

24

24

24

35

35

BP3AKB

1

5

9

12

15

17

25

BP3AKB

46

46

46

46

46

46

50

BP3AKB

100

100

100

100

100

100

100

BP3AKB

100

100

100

100

100

100

100

BP3AKB

75

75

75

75

75

75

80

BP3AKB

50

55

60

65

70

75

85

BP3AKB

50

55

62

68

74

80

85

BP3AKB

30

34

38

42

46

50

30

34

38

42

46

50

58

BP3AKB

60

68

76

84

92

100

220

BP3AKB

6

0

0

0

0

0

2

BP3AKB

25

29

33

37

42

50

60

BP3AKB

-sda-


No

Uraian


o p q

r s t

u

v

12 a b c

d

e

f g h i

j

tentang Gender dan persoalannya Presentase pengarustamaan Gender yang telah dilakukan Cakupan penerapan PPRG dan ARG lintas sektor Cakupan pemetaan data pilah sebagai data pembuka wawasan issue gender (siga) Presentase peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan Presentase akses perempuan dalam pekerjaan Cakupan pelaksanaan pengembangan kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan layak anak (%) Cakupan pengarustamaan hak anak dan bidang perlindungan anak (%) Cakupan anak berhadapan hukum yang mendapat perlindungan / restoratif justice (%) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun (%) Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (%) (SDKI) Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) (%) Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berKB (%) Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%) Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan/Desa (PPKBD) (orang/desa) Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB Jumlah PIK-KRR aktif (buah) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%) Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan



2011

2012

2013

2014

2015


2016

30

34

45

51

56

60

80

-sda-

25

40

55

75

40

100

100

-sda-

30

40

50

60

65

75

80

-sda-

20

25

30

30

20

40

60

-sda-

20

23

30

35

45

50

60

-sda-

40

50

70

80

95

100

90

-sda-

40

50

70

80

90

100

100

-sda-

70

85

90

100

100

100

100

-sda-

50

38,37

26,74

15,11

3,5

2

1,8

BP3AKB

77,95

79,36

80,77

82,18

83,59

85

70

BP3AKB

10,56

9,17

7,78

6,39

5

3,61

2,8

BP3AKB

50

59,25

68,5

77,75

87

96,25

92,5

BP3AKB

30

30

30

30

30

30

35

BP3AKB

1

1

1

1

1

1

1

BP3AKB

1 per 4 desa 94,44

1 per 3 desa 96,29

1 per 3 desa 98,14

1 per 2 desa 100

1 per 2 desa

BP3AKB

90,74

1 per 4 desa 92,59

97,5

BP3AKB

50

55

60

65

70

72

65

BP3AKB

100

100

100

100

100

100

100

BP3AKB

1 per 5 desa


No

Uraian


k l 13 a

b

c

d

e

f

g

14 a b c d e f

Remaja yang menjadi anggota BKR (%) Lansia yang menjadi anggota BKL (%) Sosial Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%) Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Ekonomi Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya (%) Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%) Persentase wahana kesejahteraan sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%) Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%) Persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat (%) Persentase penyandang cacat mental fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial (%) Ketenagakerjaan Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%) Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Tingkat pengangguran terbuka (%) Persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan penawaran tenaga kerja (%) Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%)



2011

2012

2013

2014

2015


2016

72

75

80

80

85

90

85

BP3AKB

57

60

65

70

80

90

86

BP3AKB

50

56

62

68

74

80

75

Dinsosnakertrans

50

56

62

68

74

80

78

Dinsosnakertrans

50

56

62

68

74

80

80

Dinsosnakertrans

10

20

30

40

50

60

70

Dinsosnakertrans

80

80

80

80

80

80

80

Dinsosnakertrans

80

80

80

80

80

80

80

Dinsosnakertrans

30

32

34

36

38

40

50

Dinsosnakertrans

75

80

80

85

85

90

85

Dinsosnakertrans

93,78

94

94,25

94,50

94,75

95

90

Dinsosnakertrans

83,5

84,8

86,1

87,4

88,7

90

85

Dinsosnakertrans

13

12,5

12

11,5

11

10

10

Dinsosnakertrans

29,08

31,16

33,24

35,32

37,34

39,49

40

Dinsosnakertrans

80

84

88

92

96

100

90

Dinsosnakertrans


No

Uraian


g h i. j. k.

15 a b

c

d 16 a b c d

17 a b c

d

18 a

Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) (%) Rasio UMK terhadap KHL (%) Jumlah MOU antar daerah kerjasama transmigrasi Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK) Jumlah calon transmigran (KK) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (unit) Persentase UMKM yang telah berbadan hokum (memiliki ijin usaha) (unit) Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank (unit) Persentase koperasi aktif (%) Penanaman Modal Nilai realisasi investasi PMA (US $) Nilai realisasi investasi PMDN (milyar rupiah) Persentase realisasi investasi PMDN dari perijinan investasi yang disetujui (%) Rata-rata waktu penyelesaian 1 jenis perijinan Kebudayaan Jumlah pengiriman pementasan seni daerah di luar daerah (kali) Jumlah kelompok seni daerah (kelompok) Persentase benda purbakala dan peninggalan sejarah yang ditandai sebagai benda cagar budaya (%) Jumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya (%) Kepemudaan dan Olah Raga Jumlah pemuda berprestasi (orang)



2011

2012

2013

2014

2015


2016

10

15

20

25

30

35

40

Dinsosnakertrans

84,93

88,71

90,21

91,71

93,21

94,71

95

Dinsosnakertrans

4

5

5

5

5

6

50

60

60

65

65

70

75

Dinsosnakertrans

120

150

175

175

180

200

189

Dinsosnakertrans

22.309

24.400

26.900

29.300

31.600

33.800

33.850

Disperindagkop & UMKM

15,49

19,12

22,75

26,38

11,86

30

28


84

85

86

87

88

90

90


83,59

84

85.15

87.5

88.2

100

100


1.866.677

2.133.354

2.400.031

2.666.708

2.933.385

3.200.000

3.800.000

Kantor Penanaman Modal

58,29

66,62

74,95

83,28

91,61

99,92

99,60


80

84

88

92

96

100

100


10 jam

8 jam

6 jam

5 jam

4 jam

3 jam

3 jam

3

4

5

6

7

8

8

Disbudparpora

596

614

625

645

670

700

700

Disbudparpora

59

63

68

73

76

90

90

Disbudparpora

3

4

5

5

6

7

7

Disbudparpora

72

77

82

88

94

100

95

Disbudparpora

Dinsosnakertrans

BPPT


No

Uraian


b

c d

19 a b

Persentase organisasi kepemudaan yang telah dibina (%) Jumlah Kelompok Pemuda Produktif (KUPP) (kelompok) Jumlah atlet yang memperoleh medali pada PORDA Jawa Tengah (orang) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (%) Jumlah kasus tindak kriminalitas (kasus)

c

Jumlah Linmas (orang)

d

Jumlah relawan bencana kabupaten (orang)

20

a

b c d

e

f g h

i



2011

2012

2013

2014

2015


2016

36,1

38,6

41,3

44,2

47,3

50,6

45

Disbudparpora

54

62

71

82

95

109

100

Disbudparpora

62,7

69,0

75,9

115

91,8

101,0

95

Disbudparpora

67,6

-

53,85

74,85

-

70,55

71

Kantor Kesbanglinmas

269

231

194

156

118

80

85

S Kantor Kesbanglinmas Kantor Kesbanglinmas

9.485

9.577

9.665

9.866

9.974

10.168

10.050

230

243

256

270

285

301

260

87 100 100

93 100 100

93 100 100

93 100 100

93 100 100

93 100 100

93 90 90

Sekretariat DPRD

15

15

15

15

15

18

Sekretariat DPRD

100

100

100

100

100

100

100

Sekretariat DPRD

Pebruari

Pebruari

Januari

Januari

Desemb er

Desemb er

Desember

DPPKAD

Wajar dengan pengecuali an

Wajar dengan pengecuali an

Wajar dengan pengecual i an

Wajar dengan pengecual i an

Wajar tanpa pengecual i an

Wajar tanpa pengecual i an

Wajar tanpapengecua lian

DPPKAD

100

100

100

100

100

100

100

0

2

4

6

8

10

10

Jumlah MoU kerjasama antar pemerintah daerah (buah)

4

4

5

6

7

8

8

Persentase keberhasilan pendidikan kedinasan terhadap peningkatan kinerja PNS (%)

75

80

85

90

95

100

90

BKD

Persentase keberhasilan peningkatan kapasitas

75

80

85

90

95

100

100

BKD

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Persentase pelaksanaan fungsi DPRD : - Fungsi Legislasi - Fungsi Pengawasan - Fungsi Penganggaran Jumlah Perda yang ditetapkan (buah) Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan kepala daerah (%) Waktu penyelesaian buku APBD murni (bulan) Status audit keuangan daerah Persentase tenaga pemeriksa yang professional (%) Jumlah jenis pelayanan secara online (jenis)

15

Kantor Inspektorat BPPT

Bappeda


No

Uraian


j

21 a b c d e f g h i 22 a

b

c d e 23 a

b

24 a b c



2011

2012

2013

2014

2015


2016

aparatur terhadap peningkatan kinerja PNS (%)

Ketahanan Pangan Ketersediaan energy dan protein per kapita Penguatan cadangan pangan Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah Stabilitas harga dan pasokan pangan (ton) Skor pola pangan harapan (PPH) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (ton) Penanganan daerah rawan pangan (lokasi) Jumlah lumbung pangan Jumlah desa mandiri Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah kelembagaan masyarakat/organisasi masyarakat pedesaan yang dibina (unit) Jumlah desa/kelurahan yang telah terjangkau program PNPM Mandiri (desa/kel) Rata-rata persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (stimulant) (%) Persentase PKK aktif (%) Persentase Posyandu aktif (%) Statistik Jumlah dokumen statistik dasar sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan (buah) Persentase SKPD yang memiliki buku profil/statistik SKPD (%) Kearsipan Persentase arsip yang terolah dengan baik (%) Persentase SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku (%) Persentase arsip (tekstual dan non tekstual) yang tersimpan dengan baik

Kantor Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan

75

78

80

89

90

95

80

35

40

45

54

60

65

65

65

70

80

85

90

95

95

Kantor Ketahanan Pangan

70

75

80

85

90

95

95


78,9

83,1

87,3

89

90

95

95


60

65

70

75

80

85

80


50

54

56

58

60

65

70


60 6

65 7

68 8

70 10

73 12

75 13

80 15

-sda-sda-

214

230

247

264

280

295

290

BPMD

267

283

300

317

333

295

290

BPMD

25

30

35

40

45

50

50

BPMD

94,53

95,62

96,71

97,8

98,89

100

100

BPMD

97,3

97,84

98,38

98,92

99,46

100

90

BPMD

5

5

5

5

5

5

5

Bappeda

50

60

70

80

90

100

100

Bappeda

50

56

59

61

65

68

70

Kantor Perpus dan Arsip

12

24

37

49

61

73

70


55

58

60

65

70

75

75



No

Uraian


25 a b c d e 26 a b c

B 1 a

b

c

d

e

f

Komunikasi dan Informatika Jumlah lembaga komunikasi masyarakat (radio) yang aktif Jumlah warung internet (unit) Jumlah SKPD yang memiliki SDM berkeahlian teknologi informasi Jumlah SKPD yang telah memiliki jaringan internet Jumlah website/blog resmi SKPD yang aktif



2011

2012

2013

2014

2015


2016

45

65

85

105

125

140

140

Dishubinfokom

102

113

124

136

150

165

170

Dishubinfokom

18

30

40

50

58

58

60

Dishubinfokom

35

50

58

58

58

58

60

Dishubinfokom

50

58

58

58

58

58

60

Dishubinfokom

261

268

276

284

290

298

300

139.255

152.415

166.818

182.583

199.837

218.721


33. 855

34.855

35.855

36.855

37.855

38.855


125,96

1126,8

1129,7

130,8

134,6

138,8

670.377 715.111 76.738 24.079

677.080 722.262 77.505 24.319

683.850 729.484 78.280 24.562

690.688 736.778 79.062 24.807

697.594 744.145 79.852 25.055

704.569 751.586 80.650 25.305

13.472 1.015 6.335 16.219

13.741 1.035 6.462 16.543

14.017 1.056 6.591 16.874

14.297 1.077 6.723 17.212

14.583 1.094 6.857 17.556

14.874 1.116 6.995 17.907

2.180 111,126

2.305 1.280

2.370 1.408

2.435 1.548,8

2.500 1.703,6

196.778 105.750

198.746 106.808

200.734 107.876

202.741 108.954

204.768 110.044

206.816 111.144

90

105

120

135

150

165

Perpustakaan Jumlah perpustakaan (unit) Jumlah pengunjung perpustakaan daerah (pengunjung) Jumlah buku koleksi perpustakaan daerah Pelayanan Urusan Kewenangan Pilihan Pertanian Nilai Tukar Petani

Produksi pertanian tanaman pangan utama : - Padi - Jagung - Kedelai - Kacang Hijau

Produksi pertanian tanaman hortikultura utama : - Mangga - Cabe Merah - Melon - Semangka Populasi produksi komoditas perkebunan utama : - Kelapa - Tebu rakyat Populasi produksi komoditas peternakan utama : - Sapi potong - Kambing Penyuluh Pertanian - Penyuluh Pertanian

2600 1808

140,6

708.454 752.656 81.898 26.608


Bappeda

Dinpertan TPH

14989 1675 7543 18654

Dinpertan TPH

Dinpertan TPH

2875 1952

Disnakkan

218.885 124.256 1 168

Distan dan Ph


No

Uraian


-

g

2 a b c d e f

3 a b c d 4 a b

c

d e f 5 a b

Penyuluh Peternakan TPH

Jumlah Kelompok Tani (kelas) - Pemula - Lanjut - Madya - Utama Jumlah Kehutanan Jumlah produksi hasil hutan kayu Jumlah produksi hasil hutan non kayu Luas hutan rakyat (ha) Persentase hutan dan lahan kritis terehabilitasi (%) Persentase kerusakan kawasan hutan (%) Jumlah kasus kejahatan bidang kehutanan (pencurian kayu, pembalakan liar, dsb) Energi dan Sumberdaya Mineral Persentase lokasi penambangan yang masih dalam kondisi baik Jumlah Penambangan Tanpa Ijin (PETI) Persentase rumah yang menggunakan listrik (%) Jumlah perusahaan memiliki SIPD Pariwisata Jumlah kunjungan wisata (orang) Jumlah objek wisata yang telah dikembangkan (unit) Jumlah pengeluaran belanja wisatawan : - Wisatawan Nusantara (Rupiah) - Wisatawan Mancanegara (US $) Jumlah kelompok sadar wisata (orang) Jumlah restoran dan rumah makan (unit) Jumlah penginapan/hotel Perikanan Jumlah produksi perikanan budidaya (kg) Tingkat konsumsi ikan



2011

2012

2013

2014

2015


2016

23 51

31 51

39 51

47 51

55 51

64 51

70 60

394 860 348 68 1.670

381 803 412 74 1.670

374 745 470 81 1.670

350 700 532 88 1.670

340 638 600 92 1.670

320 585 668 97 1.670

84.930

85.100

85.270

85.440

85.611

85.782

86,875

Dishutbun

2.913

2.919

2.924

2.930

2.936

2.942

3176

Dishutbun

16.275

16.425

16.825

17.250

17.775

17885

18005

Dishutbun

15,45

17,36

19,27

21,18

23,09

25,12

25,86

Dishutbun

5,27

4,22

3,17

2,12

1,07

1,05

1,03

Dishutbun

114

97

82

70

60

51

50

Dishutbun

100

100

100

100

100

100

100

Distamben

255

242

230

218

207

197

158

Distamben

71

73

75

77

79

80

80

Distamben

12

14

16

18

20

22

23

Distamben

75.439

77.702

80.034

82.435

84.908

87.455

87.488

Disbudparpora

1

2

2

2

3

3

3

Disbudparpora

125

130

135

140

145

150

155

59.000

62.000

65.000

68.000

71.000

75.000

75.122

1

2

2

2

3

3

3

37

38

40

42

43

45

47

Disbudparpora

9

9

9

10

10

10

10

Disbudparpora

1.093.341

1.202.675

1.322.942

1.455.236

1.600.760

1.760.836

1.766.675

Disnakkan

10,65

11,18

11,74

12,33

12,94

13,59

13,80

Disnakkan

330 594 565 98 1684

Dinpertan PH

Disbudparpora

Disbudparpora


No

Uraian




2011

2012

2013

2014

2015


2016

masyarakat (kg/kapita) 6 a b c d 7 a b c d e f g 8 a b c II I 1 a b 2 a b c d e

Perdagangan Jumlah kasus peredaran barang ilegal dan tidak memenuhi standar Nilai ekspor (US $) Jumlah pasar tradisional kondisi baik Jumlah pedagang kaki lima yang telah dibina Perindustrian Nilai produksi industri besar/sedang (ribu rupiah) Nilai produksi industri kecil (ribu rupiah) Nilai produksi industri rumah tangga (ribu rupiah) Persentase industri yang telah menggunakan teknologi dalam proses produksi (%) Persentase industri yang telah memiliki ijin usaha Jumlah cluster industri yang telah berkembang (buah) Jumlah sentra industri yang telah berkembang (buah) Transmigrasi Jumlah MoU antar daerah kerjasama transmigrasi (buah) Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK) Jumlah calon transmigran (KK) Aspek Daya Saing Daerah Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (rupiah) Nilai tukar petani Fokus Infrastruktur Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (km) Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (orang) Luas wilayah (ha) Luas wilayah produktif (ha) Luas wilayah industri (ribu ha)

Disperindag & UMKM

0

0

0

0

0

0

0

3.680.458

3.864.481

4.057.705

4.260.590

4.473.620

4.697.301

4789.500

8

9

10

11

12

13

13

100

120

140

160

180

200

208

Disperindag & UMKM

306.658.360

310.951.577

315.304.89 9

319.719.16 8

324.195.23 6

328.733.96 9

328855.435

Disperindag & UMKM

141.603.118

157.292.743

174.720.77 9

194.079.84 2

215.583.88 8

239.470.58 3

240.540.654

Disperindag & UMKM

344.412.515

360.703.227

377.764.49 0

395.632.75 0

414.346.17 9

433.944.75 4

454,865 336

Disperindag & UMKM

43,33

48,66

53,99

59,32

64,65

70

70

Disperindag & UMKM

50

55

60

65

70

75

80

Disperindag & UMKM

5

6

6

7

7

8

8

Disperindag & UMKM

22

22

23

23

24

24

3

3

4

4

5

5

6

Disnakertransos

20

43

50

57

63

70

76

Disnakertransos

50

60

70

80

90

100

90

Disnakertransos

464.610

469.256

473.948

478.688

483.475

488.309

489.806

Bappeda

100

100,5

101

101,5

102

103

114

Bappeda

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

0,003

1.747.500

1.834.875

1.926.619

2.022.950

2.124.097

2.230.302

2465.500

Dishubinfokom

182.058,8

182.058,8

182.058,8

182.058,8

182.058,8

182.058,8

182.065,9

Bappeda

40,83

40,83

40,83

40,83

40,83

40,83

41,85

Bappeda

3

3

3

3

3

3

3

Bappeda

Disperindag & UMKM Disperindag & UMKM

Disperindag & UMKM

Dinas Bina Marga


No

Uraian


f g h i j k l m

n o p q

3 a b c d

4 a

Luas wilayah kebanjiran (ribu ha) Luas wilayah kekeringan (ribu ha) Luas wilayah perkotaan (ribu ha) Jenis dan jumlah bank dan cabang (unit) Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang (unit) Jumlah restoran dan rumah makan (unit) Jumlah penginapan/hotel (unit) Persentase rumah tangga (KK) yang menggunakan air bersih (%) Ketersediaan daya listrik/daya listrik terpasang (Mwatt) Jumlah kebutuhan listrik (Mwatt) Persentase rumah yang menggunakan listrik (%) Jumlah penduduk yang menggunakan handphone (orang) Fokus Investasi Jumlah kasus kriminalitas Jumlah kasus demonstrasi dalam 1 tahun Rata-rata waktu penyelesaian 1 jenis perijinan Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha (buah) Fokus Sumberdaya Manusia Dependency Ratio (%)



2011

2012

2013

2014

2015


2016

2,66

2,66

2,66

2,66

2,66

2,66

2,85

Bappeda

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42

0,45

Bappeda

3

3

3

3

3

3

3

Bappeda

29

30

31

32

33

34

35

Bagian Perekonomian Setda

5

6

6

7

7

8

8

Bagian Perekonomian Setda

37

38

40

42

43

45

46

Disbudparpora

30

31

32

33

34

35

36

Disbudparpora

62

64

66

68

70

72

74

Dinkes

58

61

64

67

70

73

75

Distamben

9

10

11

12

13

14

15

Distamben

71

73

75

77

79

80

85

Distamben

11.256

12.256

13.256

14.256

15.256

16.256

16.268

292

256

219

184

148

112

108

2

2

1

1

1

1

1

10 jam

8 jam

6 jam

5 jam

4 jam

3 jam

4 jam

BPPT

2

3

3

4

4

5

5

BPPT

42,71

43,4

44,09

44,78

45,47

46,16

47,26

Dishubinfokom

Satpol PP Kantor Kesbanglinmas

Dinsosnakertrans


BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Recommend Documents