BAB 1 PENDAHULUAN Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan , pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari‐hari. Dimana kondisi sanitasi di Indonesia masih memprihatinkan, meskipun akses terhadap sanitasi dasar mencapai 90,5 % di perkotaan dan 67 % di pedesaan, namun akses terhadap sanitasi setempat yang aman (septic tank) baru mencapai 71, 06 % di perkotaan dan 32,47 % di pedesaan. Alokasi pendanaan sector sanitasi pun masih sangat rendah, yaitu 2,4 % dari total anggaran Kementrian PU atau 0,86 % dari APBN. Kota Depok mempunyai komitmen ikut serta dalam program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan dengan serius membenahi kondisi sarana sanitasi kota yang tertuang dalam Keputusan Walikota Depok No 821.29/232/Kpts/Bapp/Huk/2011 tertanggal 26 april 2011, tentang pembentukan kelompok kerja (Pokja) sanitasi Kota Depok. Pokja dibentuk oleh berbagai elemen masyarakat, dimana terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) instansi pemerintah dan juga dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kota Depok yang bersinergi dengan lembaga kemasyarakatan, unsur swasta dan masyarakat secara keseluruhan. Hasilnya Kota Depok sudah menyelesaikan Kajian Kelembagaan, Kajian Teknis, Kajian Komunikasi, Kajian Pemberdayaan Masyarakat dan Jender, Kajian Peranan Sektor Swasta, Studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA), Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) pada tahun 2011. Dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota Depok telah dijabarkan daftar program dan kegiatan strategis untuk mengurai permasalahan sanitasi yang ada di Kota Depok. Penyusunan SSK menggunakan empat macam pendekatan, yaitu: a) dilakukan oleh Pokja Sanitasi Kota sendiri secara terintegrasi; b) skala kota; c) top‐down meets bottom‐up; dan d) didasarkan bukti material (evidence‐based). Maka dari itu dokumen SSK yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik dan mampu laksana. Lalu, sebagai tindak lanjut dari penyusunan SSK adalah penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) Kota Depok
yang
dimulai
dengan
dikeluarkannya
Keputusan
Walikota
Depok
No
821.29/182/Kpts/BAPP/Huk/2012 tertanggal 20Februari 2012, tentang pembentukan kelompok kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kota Depok.
1
Dokumen MPSS Kota Depok merupakan dokumen yang memastikan bahwa daftar program dan kegiatan yang telah disusun dalam SSK Depok dapat terlaksana dan sesuai dengan kaidah SIDLACOM (Study, Identification, Land Acquisition, Construction, Operation & Maintance). Dokumen ini juga menentukan skala prioritas dan pentahapan, serta struktur pendanaan yang digunakan dalam masing masing program. Dokumen MPSS Kota Depok ini selanjutnya akan diterjemahkan dalam rencana tindak tahunan (annual action plan) oleh OPD terkait, karena itulah menjadi penting untuk menyusun dokumen MPSS yang berkualitas. Tentunya ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pokja AMPL Kota Depok yang dengan gigih memperjuangkan program dan kegiatan sector sanitasi agar dapat terimplementasi dengan baik, demi mengurai permasalahan sanitasi Kota Depok.
1.1 Maksud dan Tujuan Maksud: Tersusunnya dokumen rencana strategi dan komitmen pendanaan oleh pemerintah Kota Depok dan pihak terkait untuk implementasi pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif Jangka Menengah. Secara umum MPSS ini secara spesifik bersifat sebagai “Expenditure Plan”khususnya untukprogram pembangunan sektor sanitasi. Tujuan: 1. MPSS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran pendanaan untuk implementasipelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang telahtercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kota Depok. 2. Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunanSanitasi Kota Depok selama 5 tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. 3. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi. 4. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta)yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasiKota Depok. Plus : Tujuan sanitasi yang ada di SSK berupa summary
2
1.2 Resume Permasalahan Subsektor Sanitasi Rincian permasalahan di Kota Depok didapat dari hasil telaah kembali terhadap Buku Putih dan Studi EHRA yang dilakukan pada tahun 2011.Permasalahan disajikan secara ringkas hanya untuk merangkum hasil kajian yang dilakukan pada Buku Putih. Uraian permasalahan ini dibagi menjadi 2 kelompok yaitu dari sisi: a) Sistim Air Limbah (lihat petunjuk terkait Diagram Sistim Sanitasi /DSS) dan b) Aspek lain (seperti dari sisi Pendanaan, Kelembagaan, Komunikasi, Peran Masyarakat dan Swasta). Tabel 1.1: Permasalahan Utama Sub‐sektor Air Limbah Sistem Air Limbah 1 User Interface Masih ada pengguna cubluk, terutama pada permukiman padat.
2
Pengumpulan & Penampungan / Pengolahan Awal
Masih adanya pembuangan air limbah tanpa saluran.
3
Masih banyaknya penggunaan tangki septik tidak aman
3
Pengangkutan / Pengaliran
Hanya ada 7 Truk Tinja milik Pemda (1 kapasitas 2m3 dan 6 berkapasitas 3m3) dan 10 Truk Tinja swasta (berkapasitas 3m3). Karenanya jumlah armada Truk belum memadai.
4
Belum ada pemisahan limbah greywater rumah tangga dan industry rumah tangga serta air lipasan permukaan.
4
Pengolahan Akhir Terpusat 5 Daur Ulang / Pembuangan Akhir Lain Lain 1 Pendanaan
Belum Optimalnya IPLT Kalimulya, rata‐rata ritasi per hari baru mencapai 3,8 rit dengan volume 11,4 m3 sementara kapasitas IPLT adalah 70m3/hari. Belum Dilakukan
Masih kurangnya pemahaman anggota DPRD terhadap pentingnya 5
2
Kelembagaan dan Peraturan
3
Peran Masyarakat
pengelolaan air limbah, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk air limbah masih terbatas. Belum banyaknya pihak swasta yang berpastisipasi / melakukan investasi Struktur organisasi dan tupoksi pengelola air limbah perlu diperkuat dan diperbaiki, serta perlu diperjelas fungsi setiap OPD yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan air limbah. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM pengelola IPLT Kurang berjalannya koordinasi lintas OPD antara DKP, Distarkim, BLH, Dinkes dan PMKP, serta belum berjalannya kerjasama yang baik dengan tim penggerak PKK. Masih rendahnya pemahaman dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga.
Tabel 1.2: Permasalahan Utama Sub‐sektor PERSAMPAHAN Sistem Persampahan Domestik 1 User Interface Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan persampahan
Pengelolaan 3R di tingkat masyarakat belum berjalan baik
6
2
Pengumpulan Setempat
3
Penampungan Sementara (TPS) Pengangkutan
Banyak terjadi okupasi lahan kosong menjadi TPS liar (tercatat sejumlah 71 Titik, 2010) di masyarakat, yang pada akhirnya tidak ditangani, bahkan condongnya dibakar oleh masyarakat setempat. Terdapat 42 TPS namun belum dapat menangani seluruh sampah yang ada, sehingga muncul TPS Liar. Kurangnya armada sehingga sampah sering telat diangkut
Semi Pengolahan Akhir Terpusat
Sudah dilakukan untuk mengolah sampah organic menjadi kompos, namun pada pelaksanaannya sering terkendala masalah teknis, dikarenakan belum
4
5
7
6
Daur Ulang / Pembuangan Akhir Lain Lain 1 Dokumen Perencanaan 2 Kapasitas Pengelolaan Sampah 3 Kelembagaan 4
Pendanaan
5
Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta
6
Peraturan Perundangan dan Penegakan Hukum
ada SOP dalam pelaksanaan, sehingga hasilnya jauh dari maksimal. TPA yang akan habis masa pemanfaatannya pada tahun 2012, pengelolaan masih open dumping Belum terusunnya Masterplan TPA
Belum tersedianya kajian untuk kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ketiga (Kerjasama Pemerintah dan Pihak Swasta) Tarif retribusi yang rendah menyebabkan biaya operasional yang harus ditanggung APBD sangat besar. Masih rendahnya partisipasi swasta dalam pengangkutan dan pengolahan sampah. Perilaku membuang sampah sembarangan yang memunculkan fenomena TPS liar. Masih kuranganya pengetahuan masyarakat tentang pemilahan sampah. Belum ada kerjasama yang jelas antara Pemda dan kelompok masyarakat pengelola sampah (pemulung/pelapak, produsen kerajinan daur ulang, dll) Belum disahkannya raperda pengelolaan sampah. Belum tersedianya aturan mengenai insentif dan disinsentif yang dapat mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Tabel 1.3: Permasalahan Utama Sub‐sektor DRAINASE LINGKUNGAN Sistem Drainase Lingkungan 1 User Interface Lama Genangan
8
Tinggi Genangan
2
Penampungan / Pengolahan Awal
3
Pengangkutan / Pengaliran
4 Data Lain Lain Lain 1 Pendanaan 2 3
4
Kelembagaan dan Peraturan Peran Masyarakat
Dokumen Perencanaan
Grey water masih bercampur dengan run off air hujan pada saluran drainase. Masih terbatasnya jumlah sumur resapa dan eco drainase. Banyaknya sampah di saluran drainase. Banyak pembangunan jalan yang kurang memperhatikan dimensi drainase dan jumlah street inlet yang diperlukan, sehingga menimbulkan banjir. Tidak terintegrasinya system drainase antara satu wilayah dengan wilayah lain. Banyak saluran yang ada sekarang awalnya adalah saluran irigasi, sehingga kapasitas bagian hilir tidak memadai, serta elevasinya yang relative lebih tinggi disbanding permukiman. Masih banyaknya drainase dan gorong‐gorong yang memiliki kapasitas lebih kecil dibandingkan debit limpasan sehingga air limpasan tidak dapat dialirkan secara optimal. Sumber pendanaan yang terbatas dari APBD sehingga penanganan titik banjir menjadi berlarut larut dalam jangka beberapa tahun anggaran. Belum sadarnya masyarakat tentang pentingnya menjaga saluran drainase. Masih terdapat okupasi lahan pada setu, dan atas saluran drainase yang menyebabkan perawatan saluran sulit dilakukan. Belum terdapatnya masterplan per sub sistem drainase.
9
Tabel 1.4: Permasalahan Utama Aspek PHBS 1 Berdasarkan hasil CTPS di 5 waktu penting EHRA
Perilaku BABS
10
Tabel 1.5: Permasalahan Utama Sub Sektor Air Minum Sistem Air Minum 1 Sumber Daya Air Kualitas air di Kota Depok 2 Pengumpulan & Penampungan
3
Pengangkutan / Pengaliran
11
4
User Interface
Lain Lain 1 Peraturan Pendukung 2 Kelembagaan 3 Peran Masyarakat
Belum adanya peraturan pendukung baik pada sector air minum perpipaan ataupun non perpipaan. Kelembagaan untuk air minum perpipaan baru setingkat UPT. Lemahnya peran serta masyarakat dalam usaha perlindungan mata air.
1.3 Resume Sasaran Sampai Dengan Tahun 2017 Dalam Strategi Sanitasi Kota Depok telah diuraikan Visi Misi Sanitasi Kota Depok, beserta turunannya.Dalam pembahasan ini diberikan ringkasan sasaran sector sanitasi sampai dengan tahun 2017 yang merupakan hasil dari perumusan Tim Pokja dalam SSK. Tabel 1.6 Resume Sasaran Sampai Dengan Tahun 2017 Sub Sektor Air Limbah Meningkatnya akses masyarakat terhadap jamban dengan septiktank dari 89% menjadi 95% di 1 akhir 2017 2 Meningkatnya kapasitas pelayanan IPLT dari 75 m3/hari menjadi 150 m3/hari di akhir 2014 3 Meningkatnya volume lumpur tinja yang dibuang ke IPLT dari 30 m3/hari menjadi 120 m3/hari 12
4 Berkurangnya praktek buang air besar sembarangan (BABS) dari 12% menjadi 8% pada 2017 5 Tersedianya SOP dan regulasi pengelolaan air limbah yang sesuai dengan UU pada akhir tahun … Sub Sektor Persampahan Meningkatnya volume penanganan sampah di TPA dan UPS dari 38% menjadi … % di akhir tahun 1 … 2 Meningkatnya cakupan wilayah penanganan sampah dari 16% menjadi … di akhir tahun … Diterapkannya teknologi pengolahan sampah di TPA yang ramah lingkungan dan berkelanjutan 3 skala kota di akhir tahun 2014 Meningkatnya jumlah UPS yang beroperasi secara mandiri oleh masyarakat dari 0 menjadi 10 4 unit di akhir 2017 Meningkatnya pengelolaan limbah B3 skala rumah tangga melalui penyediaan … TPS B3 di akhir 5 tahun 2017 Meningkatnya jumlah rumah tangga yang melaksanakan 3R dari 330 KK menjadi 1980 KK di akhir 6 2017 7 Tersedianya SOP dan regulasi persampahan yang sesuai dengan UU pada akhir tahun … Sub Sektor Drainase Lingkungan Tertanggulanginya banjir dan genangan di 10 permukiman dan kawasan prioritas pada akhir 1 tahun 2017 Diterapkannya eco‐drainase untuk mengurangi limpasan air hujan melalui penyediaan … sumur 2 resapan dan … sumur infiltrasi 3 Tersedianya SOP dan regulasi pengelolaan drainase di akhir tahun … Aspek PHBS 1 Meningkatnya jumlah tatanan PHBS yang diterapkan menjadi 3 tatanan di tahun 2014 2 Meningkatnya persentase rumah tangga sehat dari 60% menjadi 72,5% di akhir tahun 2017 Meningkatnya advokasi dan sosialisasi sanitasi dan PHBS melalui pembentukan fasilitator sanitasi 3 lingkungan di setiap kelurahan pada tahun … Sub Sektor Air Minum 1 Meningkatnya cakupan layanan air minum perpipaan 2 Meningkatnya kelembagaan pengelolaan air bersih dari UPT menjadi PDAM 3 Menjaga kualitas air permukaan dan perlindungan mata air di Kota Depok
1.4 Program Prioritas dan Justifikasinya Dari seluruh daftar panjang program kegiatan yang ada pada dokumen SSK maka Tim Pokja telah memutuskan untuk memilih beberapa program yang akan diprioritaskan untuk penanganan dalam jangka menengah. Program ini adalah program prioritas yang mempunyai daya ungkit paling besar dan merupakan pintu gerbang dalam pelaksanaan program program selanjutnya. Berikut adalah program yang akan di sertakan. 13
1.4.1 Sub‐sektor Air Limbah Tabel 1.7 Prioritas Program dan Kegiatan Sub‐sektor Air Limbah periode 2013‐2017 Program : Peningkatan Sarana Prasarana Air Limbah Rumah Tangga No Kegiatan Anggaran Justifikasi (Juta rupiah)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan Pelatihan Tenaga Fasilitator Lapangan Sosialisasi Sanimas dan Musyawarah Peminatan Pembentukan KSM Pelatihan Teknis & pengelolaan Sanimas untuk KSM Pembangunan IPAL Komunal Pembangunan Tangki Septik komunal Pembangunan MCK++ STBM Pemberian stimulan Sarsandas untuk MBR Monitoring/Pendampingan pasca pemicuan dan verifikasi STBM
1,833 966 600 25 1,218
Sarana prasarana air limbah rumah tangga merupakan simpul kunci permasalahan sanitasi bidang air limbah di Kota Depok. Pembenahan seluruh permasalahan sanitasi harus dimulai dengan membenahi sarana prasarana air limbah rumah tangga
10,500 1,250 10,000 610 3,000 408
Program : Rehabilitasi Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas IPLT Kalimulya No Kegiatan Anggaran
Justifikasi
(Juta rupiah)
1
Rehabilitasi/Optimalisasi dan peningkatan kapasitas IPLT Kalimulya
3,500
2 3
Sosialisasi Pelayanan IPLT Sosialisasi Perda No. 06/2012 tentang retribusi Penyedotan Kakus Sosialisasi dan Pendataan Peminatan Motor Sedot Tinja Penyiapan Masyarakat (KSM) Pengelola Motor Sedot Tinja Pengadaan Motor Sedot Tinja Bintek Pengembangan SDM Pengelola Air Limbah Pelatihan Pengelolaan IPLT Peningkatan Manajemen & Penyusunan SOP IPLT Pengadaan Truk Tinja Studi Banding Studi Penentuan Biaya Retribusi Operasional dan pemeliharaan IPLT FS Pemanfaatan Sludge dan Biogas Tinja pada IPLT Kalimulya DED Infrastruktur pengolahan Biogas
300 105
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Program : Advokasi Pengelolaan Air Limbah No Kegiatan
150 275 480 200 495 150 750 75 60 5500 120 120
Anggaran
IPLT Kalimulya saat ini adalah satu satunya unit pengelolaan air limbah di Kota Depok.
Justifikasi
(Juta rupiah)
1 2
Sosialisasi dan Advokasi sarpras air limbah yang layak ke aparat pemda, kecamatan dan kelurahan Sosialisasi sarpras air limbah yang layak ke masyarakat, swasta, dan media
14
55 366
Lemahnya pemahaman aparat dan masyarakat
3 4 5 6 7
Sosialisasi dan advokasi ke DPRD Pembuatan media kampanye air limbah (brosur, pamflet, dll) Lomba karya tulis pengelolaan air limbah untuk pelajar Lomba jurnalistik pengelolaan air limbah untuk wartawan Penyusunan Kajian Akademik Raperda Pengelolaan Black Water Kota Depok Pembuatan Perda Pengelolaan Blackwater Sosialisasi Perda Pengelolaan Blackwater
42 200 130 110 50
8 100 9 100 Program : Penanganan Air Limbah Terpusat Kawasan Prioritas No Kegiatan Anggaran
membuat Air Limbah kurang mendapat perhatian dalam pembangunan, baik dari segi besaran anggaran dan partisipasi masyarakat.
Justifikasi
(Juta rupiah)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyusunan Masterplan Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Kota Studi Kelayakan Pembangunan IPAL Kawasan Terpusat DED Pembangunan IPAL Terpusat Kawasan Prioritas AMDAL Pembangunan IPAL Terpusat Kawasan Prioritas Sosialisasi dan Kampanye "Rencana" Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat Kawasan Prioritas Pembebasan Lahan IPAL Terpusat Kawasan Prioritas Sosialisasi "Pembangunan" Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat Kawasan Prioritas Pembangunan IPAL Terpusat Kawasan Prioritas Pembangunan Jaringan Perpipaan Primer kawasan prioritas Pembangunan Jaringan Perpipaan Skunder kawasan prioritas Pembangunan Jaringan Perpipaan Tersier kawasan prioritas Pembangunan Sambungan Rumah Restrukturisasi Kelembagaan Penyiapan Lembaga Sistem Pengelola Limbah Terpusat Operasional dan Pemeliharaan
800 300 400 350 100 20000 10000
Sebagai kota yang berkembang pesat maka depok sudah harus memikirkan strategi pengelolaan air limbah terpusat skala kota yang akan menjadi evolusi tingkat akhir dari sarana prasarana air limbah perkotaan.
15000 21000
8400 12 7000 13 0 14 100 15 1700 Peta 1.1 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Sub‐sektor Air Limbah periode 2013‐2017 1.3.2 Sub‐sektor Persampahan Tabel 1.8 Prioritas Program dan Kegiatan Sub‐sektor Persampahan periode 2013‐2017 Program : Pembangunan ITF Skala Kota No Kegiatan Anggaran Justifikasi (Juta rupiah)
1 2 3 4 5
25,000 350 15,000 100 50
Pembebasan lahan ITF Penyusunan AMDAL ITF Pembangunan ITF Penyiapan Kerjasama Pengelolaan ITF Lelang Kerjasama Pengelolaan ITF
15
TPA akan segera ditutup maka kota depok harus membuang sampahnya ke
6 Penyiapan Kerjasama Pengangkutan Sampah 7 Lelang Kerjasama Pengangkutan Sampah 8 Tipping Fee Operasional ITF 9 Penyusunan AMDAL SPA ke TPA Nambo 10 Pembebasan Lahan SPA 11 Pembebasan Lahan Jalan Operasional SPA 12 DED SPA 13 Pembangunan SPA ke TPA SPA 14 Pembangunan Jalan Operasional SPA Program : Pengurangan Sampah dari sumber sampah No Kegiatan
100 50 129,600 350 10,000 1,000 200 20,000 2,000
Anggaran
tempat lain, karena itu pembangunan ITF adalah penting.
Justifikasi
(Juta rupiah)
1 398 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Persampahan 2 1250 Lomba Kebersihan dan Lingkungan Hidup 3 1187 Gerakan Depok Memilah 4 10 Sosialisasi Pemilahan dan Komposting ke aparat 5 152.05 Sosialisasi dan Penggalakan Komposting Rumah Tangga 6 152.05 Sosialisasi dan Penggalakan Bank Sampah 7 230.5 Pelatihan manajemen Bank Sampah Program : Optimalisasi UPS No Kegiatan Anggaran
Sebagai salah satu strategi bertahan menyikapi umur TPA yang sudah tidak lama lagi.
Justifikasi
(Juta rupiah)
1 Revisi SOP Pengelolaan Sampah skala kawasan 2 Pengadaan lahan UPS 3 Pembangunan Hanggar/UPS 4 Pengadaan Mesin Pengolah Sampah 5 Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Skala Kawasan 6 Pengadaan Kendaraan Operasional penunjang UPS Program : Optimalisasi Pengelolaan TPA No Kegiatan
25 4480 10900 4200 94100 640
Sebagai upaya mereduksi sampah yang paling dominan di kota depok, yaitu sampah organik.
Anggaran
Justifikasi
(Juta rupiah) 3,500 1,000 200 50 19,390 600 200
1 Kegiatan Perluasan area landfill TPA membuang sampah 2 Optimalisasi area landfill TPA sembarangan 3 Studi kelayakan kerjasama pengelolaan TPA adalah sebuah 4 Lelang kerjasama pengelolaan TPA kejahatan 5 Operasional pengelolaan TPA lingkungan. 6 Pengembangan Komunitas Lingkungan Sekitar TPA 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evalusi Lingkungan TPA Peta 1.2 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Sub‐sektor PERSAMPAHAN periode 2013‐2017 1.3.3 Sub‐sektor Drainase Permukiman Tabel 1.9 Prioritas Program dan Kegiatan Sub‐sektor Drainase Permukiman periode 2013‐2017 Program : Penyiapan Dokumen Perencanaan 16
No
Kegiatan
Anggaran
Justifikasi
(Juta rupiah)
1
1,387
2
Kajian dan Konsultasi Bidang SDA DED Penataan Sistem Drainase Kota
3
Survey Perencanaan Bidang SDA
51
4
FS Status dan Konservasi Situ di Kota Depok
200
Tata air adalaah suatu system, karenanya penanganan permasalahan yang berkaitan dengan tata air harus memperhatikan perilaku system tata air, disinilah diperlukan perencanaan program yang matang.
200
Program : Penanggulangan banjir No Kegiatan
Anggaran
Justifikasi
(Juta rupiah)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pemeliharaan DAS Penataan Sempadan Air Konservasi dan Pemanfaatan Situ sebagai Resapan Air Pembuatan 1 juta lubang biopori Penanganan Titik banjir Lomba Pembuatan Lubang Biopori Penataan Drainase Jalan Kota Konservasi DAS Penanaman dan Pemeliharaan Hutan Kota Stimulan Swakelola Masyarakat Dalam Pemeliharaan Drainase Menghidupkan kembali Gotong‐royong di seluruh Kelurahan Kota Depok
Program : Peningkatan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Drainase No Kegiatan
60,099 18,371 14,628 450 12,5369 200 78,060 635 617 450
Sebagai usaha mengurangi luas dan titik genangan di kota depok.
611
Anggaran
Justifikasi
(Juta rupiah)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan Saluran Penataan Sistem Drainase Kota Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Pengelolaan Saluran Beserta Bangunan Air Swakelola Masyarakat dalam penataan Drainase Perbaikan dan Pembuatan Drainase dan Gorong Gorong Bintek Perencanaan Jaringan Drainase Bintek Penyusunan Program Pengelolaan Drainase Diklat PNS BMSDA Beasiswa bagi PNS ke jenjang Perguruan Tinggi Magang di beberapa Kota di Indonesia Bintek terhadap aparatur yang terkait dengan lahan, baik dari tingkat kelurahan maupun kota (kelurahan, kecamatan, satpol PP, BPN, kepolisian, kodim, bagian hukum setda, bagian aset DPPKA, BMSDA Bintek terhadap aparat kelurahan, kecamatan, wasdal, satpol PP dan BMSDA 17
78,469 5,617 18,761 1,295 474 15,324 488 549 611 1,222 1,222 90
90
Sebagai usaha pembangunan sistem drainase yang prima dan mampu bertahan lama.
14 Melengkapi keberadaan perpustakaan 120 15 Pembuatan SOP Bidang SDA 300 16 Standarisasi ISO untuk BMSDA 300 Peta 1.3 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Sub‐sektor Drainase Permukiman periode 2013‐2017 1.3.4 Aspek PHBS Tabel 1.10 Prioritas Program dan Kegiatan Aspek PHBS periode 2013‐2017 Peningkatan Promosi Kesehatan No Kegiatan Anggaran Justifikasi (Juta rupiah) 1 Peningkatan Kualitas PHBS 2,687 Sebagai salah satu usaha 2 Pembinaan Saka Bakti husada 69 pencegahan 3 Optimalisasi Kota Sehat 450 terjadinya 4 Peningkatan System Informasi Kesehatan 238 penyakit, dan 5 Bintek untuk penyuluh Promkes 70 mengurangi 6 Pelatihan Kader Puskesmas 244 angka pesakitan 7 Program Pelatihan Kader Dasawisma & Siaga (Komunikasi 305 di kota depok. Intra Personal) 8
Pengadaan Instrumen Untuk Kader (Buku Panduan, Lembar 110 Balik) Road Show Sekolah terkait PHBS 916
9 Program : Penyediaan Sarana Prasarana dan Kegiatan Pendukung PHBS No Kegiatan Anggaran
Justifikasi
(Juta rupiah)
1 Inspeksi Sanitasi Tempat Umum 184 Sebagai suatu stimulan bagi masyarakat untuk 2 Inspeksi Tempat Pengelolaan Makanan 184 mempraktekan perilaku 3 Sosialisasi Hasil Inspeksi Sanitasi 153 hidup bersih dan sehat, 4 Stimulan (pengadaan sarana Sanitasi Cuci tangan) 305 agar pembentukan 5 Komunikasi Sanitasi (Leaflet Pamflet) 153 perilaku lebih cepat. 6 Infrastruktur sanitasi di sekolah& mushola 244 7 Pemantauan Jentik Berkala 184 8 Pelatihan PJB 524 9 Klinik Sanitasi Puskesmas 306 Peta 1.4 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Aspek PHBS periode 2013‐2017 1.3.5Sub Sektor Air Minum Tabel 1.11 Prioritas Program dan Kegiatan Sub Sektor Air Minum periode 2013‐2017 Program Pengembangan Sistem Produksi dan Retikulasi
No
Kegiatan
Anggaran
Justifikasi
(Juta rupiah)
1 2 3 4
Pembangunan IPA 150 lt/dtk Kec. Cimanggis Pembangunan IPA Sawangan 200 lt/detik Sistem Distribusi Ciamnggis & Tapos Sistem Distribusi Sukmajaya DAN Cilodong
47,500 48,100 8,000 11,000
18
5
Sistem Distribusi Sawangan dan Bojongsari
10,850
Program Pengembangan Sistem Retikulasi dan Pelanggan No Kegiatan Anggaran
Justifikasi
(Juta rupiah)
1 2 3 4
Pemb Retikulasi Ciamnggis dan Tapos Pemb Retikulasi Sukmajaya dan Cilodong Pemb Retikulasi Pan Mas, Beji, Cinere dan Limo Pemb Retikulasi Sawangan dan Bojong sari Pemb Retikulasi Cipayung Instalasi Meter Air Pelanggan
5 6 Program Perlindungan Sumber Daya Air No Kegiatan
7,850 5,750 5,650 7,650 3,850 20,000
Anggaran
Justifikasi
(Juta rupiah)
1 2 3 4 5 6
Sosialisasi Kawasan Rawan Sanitasi dan Air Minum Penajaman Pemetaan Kawasan Rawan Air Minum Evaluasi dan pengendalian program percepatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan Pemantauan Pencemaran Air Konservasi DAS Penanaman dan Pemeliharaan Hutan Kota di Tapos dan Lembah Gurame Perlindungan Mata Air
Peta 1.5 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Sub Sektor Air Minum periode 2013‐2017 19
BAB 2 MEMORANDUM PROGRAM JANGKA MENENGAH 2.1 Sumber Dana Pemerintah Dalam rangka optimasi dan dan kepastian implementasi, maka telah dilakukan internalisasi dansinkronisasi terkait semua usulan Program dan Kegiatan Prioritas, baik internal Kota Depok maupun padatingkat Pemerintahan Provinsi dan Pusat. Dari hasil sosialisasi dan sinkronisasi dengan berbagai tingkat dan pihak yang peduli sanitasi tersebut, telah disepakati pemahaman bersama dan komitmen dalam bentuk dukungan untuk implementasi Daftar Program Kegiatan untuk implementasi Jangka Menengah seperti lembar terlampir.Nota Kesepakatan terlampir disusun setelah melalui proses internalisasi dan sinkronisasi dengan semuapihak terkait, baik pemegang kebijakan tingkat Kota Depok, Provinsi dan perwakilan Kementerian / Lembagaterkait dan telah sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing‐masing tingkat Pemerintahan. 2.1.1 Lembar Kesepakatan PemerintahKota Depok
LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PEMERINTAH KOTA DEPOK Nomor : ................... Berdasarkan Undang‐Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antarapemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah Kota dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi,Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini............tanggal.......bulan...........tahun........, kami unsurPemerintah Kota Depok sepakat untuk mengalokasikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2013 – 2017 sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi ini:
No
1
KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KOTA DEPOK T.A. 2013 – 2017 Sub Sektor 2013 2014 2015 2016 2017 Air Limbah 20
Total
2 3 4 5
Persampahan Drainase PHBS Air Minum
Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perwakilan Kota Depok: Kepala Daerah 1. Nama 1. Tanda tangan/cap *) Tembusan: Kepala OPD / Dinas Kota Depok terkait – untuk ditindak lanjuti
2.1.2 Lembar Kesepakatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PROVINSI JAWA BARAT – KOTA DEPOK Nomor : ................... Berdasarkan Undang‐Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Pembangunan danpelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kota, sehingga lebih mendekatkan interaksi antarapemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintahKotadalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi,Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini............tanggal.......bulan...........tahun........, kami Pemerintah Provinsi Jawa Baratsepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan danpelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2013 – 2017sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi Kota Depok ‐ sub Lampiranxx untuk implementasi program: 1). ................................ 2). ................................ dst
No
1 2 3 4
KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KOTA DEPOK T.A. 2013 – 2017 Sub Sektor 2013 2014 2015 2016 2017 Air Limbah Persampahan Drainase PHBS 21
Total
5
Air Minum
Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perwakilan Provinsi: Gubernur Provinsi 1. Nama 1. Tanda tangan/cap Perwakilan Kota Depok: Kepala Daerah 1. Nama 1. Tanda tangan/cap Tembusan: Kepala SKPD / Dinas Provinsi terkait – untuk di tindaklanjuti Pokja Sanitasi Provinsi Jawa Barat Kepala OPD / Dinas Kota Depok. terkait – untuk ditindaklanjuti Pokja Sanitasi Kota Depok
2.1.3 Lembar Kesepakatan Pemerintah Pusat
LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI DIRJEN PPLP, DIRJEN XX, DIRJEN XX*) dengan KOTA DEPOK Nomor : ................... Berdasarkan Undang‐Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Pembangunan danpelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kota, sehingga diharapkan dapat lebih mendekatkaninteraksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasanpendanaan pemerintah Kota dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dariberbagai sumber terkait, termasuk sumber pendanaan dari Pusat. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini............tanggal.......bulan...........tahun........, kami yangbertandatangan dibawah ini sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaandanpelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2013 – 2017sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi Kota Depok ‐ sub Lampiranxx untuk implementasi program: 1). ................................ 2). ................................ dst
No
1 2 3 4 5
KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KOTA DEPOK T.A. 2013 – 2017 Sub Sektor 2013 2014 2015 2016 2017 Air Limbah Persampahan Drainase PHBS Air Minum 22
Total
Implementasi rencana penganggaran ini akan ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Perwakilan Direktorat Jenderal:*) Satker PPLP Provinsi Jawa Barat 1. Nama 1. Tanda tangan/cap Satker Kementerian Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2. Nama 2. Tanda tangan/cap Satker Kementerian L.H Provinsi Jawa Barat 2. Nama 2. Tanda tangan/cap Perwakilan Kota Depok: Kepala Daerah Kota Depok 1. Nama 1. Tanda tangan/cap Perwakilan Pemerintah Provinsi: Gubernur Provinsi Jawa Barat 1. Nama 1. Tanda tangan/cap *) tergantung kontribusi untuk komitmen pendanaannya, lembar kesepakatan bisa dilakukan untuk masing-masing Satker Provinsi
2.2 Sumber Dana Non Pemerintah Sesuai
dengan
paradigma
pembangunan
Nasional
saat
ini,
disadari
bahwa
tugas
pembangunandisampingdikelola oleh pemerintah yang berfungsi sebagai koordinator maka diperlukan partisipasi dariunsurmasyarakat dan dunia usaha. Kedua sektor tersebut dikondisikan untuk mengambil peran makinbesardalam mencapai keberhasilan dalam semua tahap pembangunan, termasuk program percepatanpembangunan sektor sanitasi. Bentuk pelibatan peran kedua pilar pembangunan tersebut telah dimulai dari sejak tahapan penetapanprogram kegiatan yang diperlukan masyarakat, yaitu melalui proses Konsultasi Publik pada tahappenyusunan SSK. Pada tahapan implementasi strategi ini, bentuk partisipasi dari unsur Swasta danMasyarakat tercantum dalam bentuk kesepakatan dukungan seperti terlampir, baik dalam bentukdukungan pendanaan ataupun dalam kontribusi lainnya. Persoalan‐persoalan publik adalah urusan bersama tiga aktor utama: Pemerintah, civil society dandunia usaha. Sangat diperlukan sinergitas antar Stakeholders 2.2.1 Lembar Kesepakatan Partisipasi Swasta (Dunia Usaha / CSR / LSM)
LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI PT.XXX – KOTA DEPOK Nomor : ................... Sektor / Program Sanitasi : ................... Berdasarkan Undang‐Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagiankewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Pembangunan danpelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kota, sehingga lebih mendekatkan 23
interaksi antarapemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintahKota dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi,Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandangatau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalamlingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan.Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini............tanggal.......bulan...........tahun........, kamiPT.XXX sepakat untuk memberikan dukungan pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan ProgramPercepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2013 – 2017 sebagaimana tertuang dalamdokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi untuk implementasi program: 1). ................................ 2). ................................ dst
No
1 2 3 4 5
KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KOTA DEPOK T.A. 2013 – 2017 Sub Sektor 2013 2014 2015 2016 2017
Total
Air Limbah Persampahan Drainase PHBS Air Minum
Implementasi rencana penganggaran dan detail kesepakatan ini akan ditindak lanjuti sesuai lembarLampiran xxx. Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalamupaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.Perwakilan PT.XXX:*) Direktur 1. Nama 1. Tanda tangan/cap Perwakilan Kota Depok: Kepala Daerah 1. Nama 1. Tanda tangan/cap *) tergantung kontribusi untuk komitmen pendanaannya Format dan Isi Lembar kesepakatan bisa disiapkan untuk masing-masing penyandang dana dan sesuai spesifikasiyang disepakati
2.2.2 Lembar Kesepakatan Masyarakat
LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI Kelompok Masyarakat xxx – Kota Depok Nomor : ................... Sektor / Program Sanitasi : ................... Berdasarkan Undang‐Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pembagiankewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Pembangunandan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah Kota, sehingga lebih mendekatkan 24
interaksi antara pemandu kebijakan dengan masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaanpemerintah Kota dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dariPemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli. Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam cara pandangatau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi, baik dalamlingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan pengembangan sektor lain yang berkelanjutan.Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari ini............tanggal.......bulan...........tahun........, kami atasnama Kelompok Masyarakat xxx sepakat untuk memberikan kontribusi dan partisipasi dalampelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2013 – 2017sebagaimana tertuang dalam dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi dalam bentuk: 1). ................................ 2). ................................ dst
No
1 2 3 4 5
KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KOTA DEPOK T.A. 2013 – 2017 Sub Sektor 2013 2014 2015 2016 2017
Total
Air Limbah Persampahan Drainase PHBS Air Minum
Penjelasan detail terkait kesepakatan ini sesuai lembar Lampiran xx. Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan kepedulian dalamupaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.Perwakilan Kelompok Masyarakat xxxx: Ketua 1. Nama Mengetahui : Perwakilan Kota Depok: 1. Kepala OPD terkait 1. Nama 1. Tanda tangan/cap *) tergantung kontribusi untuk komitmen pendanaannya
2.2.3 Lembar Kesepakatan Lembaga Donor Apabila sudah ada, Lembaran ini dapat diisi dengan Kesepakatan Program yang mendapat dukungan Lembaga Donor, baik melalui program dari AusAid, INDII, USRI dll.
No
1 2
KESEPAKATAN ALOKASI PEMBIAYAAN SEKTOR SANITASI – KOTA DEPOK T.A. 2013 – 2017 Sub Sektor 2013 2014 2015 2016 2017 Air Limbah Persampahan 25
Total
3 4 5
Drainase PHBS Air Minum
26
BAB 3 RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM Dalam usaha mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah disusun dan disepakati antara Pemerintah Kota Depok dan pihak terkait maka disusunlah rencana tindak yang perlu dilakukan. Yang akan diuraikan adalah program dan kegiatan dalam jangka pendek yang perlu dengan segera diimplementasikan.
3.1 Manajemen dan Organisasi Pengelola No Program Kegiatan
Sub Sektor Air Limbah 1 Peningkatan Sarana Prasarana Air Limbah Rumah Tangga 2 Rehabilitasi Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas IPLT Kalimulya 3 Advokasi Pengelolaan Air Limbah 4 Penanganan Air Limbah Terpusat Kawasan Prioritas Sub Sektor Persampahan 1 Pembangunan ITF Skala Kota 2 Pengurangan Sampah dari sumber sampah 3 Optimalisasi UPS 4 Optimalisasi Pengelolaan TPA Sub Sektor Drainase 1 Penanggulangan banjir 2 Peningkatan, Rehabilitasi dan pemeliharaan
Manajemem Implementasi
Orgaisasi Pengelola
Koordinator Implementasi Program
KSM
Distarkim Dinkes
UPT
DKP
PDAM
DKP Dinkes Diskominfo DKP
Swasta
DKP
KSM
DKP
DKP/(Mandiri) UPT
DKP DKP
BMSDA
BMSDA
27
Drainase Aspek PHBS 1 Peningkatan Promosi Kesehatan 2 Penyediaan Sarana Prasarana dan Kegiatan Pendukung PHBS Sub Sektor Air Minum 1 Pengembangan Sistem Produksi dan Retikulasi 2 Pengembangan Sistem Retikulasi dan Pelanggan 3 Perlindungan Sumber Daya Air
Dinkes
Dinkes
PDAM
PDAM
PDAM
PDAM
Pokja KSM
BLH Dinkes
3.2 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai dengan kesepakatan pendanaan yang telah disetujui, beberapa pekerjaaan akan diimplementasikan dengan dukungan Jasa Pengadaan, baik berupa Barang ataupun Jasa. Sub bab berikut berisi “daftarcentang” persiapan tersebut, a.l dalam bentuk daftar centang ketersediaan Deskripsi SingkatProgram/Kegiatan, yang diperlukan sebagai materi acuan penyiapan dokumen Kerangka Acuan Kerjauntuk proses Pelelangan oleh para Pemegang Mata Anggaran Terkait. Informasi awal materi penyiapan KAK /TOR sekurang‐kurangnya memuat: 1. Uraian Pendahuluan (Latar belakang, Maksud dan Tujuan) suatu Program / Kegiatan 2. Data penunjang yang berkaitan dengan Pekerjaan 3. Tujuan dan Ruang Lingkup Pekerjaan 4. Ketentuan tentang Lokasi Kegiatan Hal lain kebutuhan Daftar Centang terutama terkait Kriteria Kesiapan alokasi pendanaan danadministrasipendukung lainnya. Penunjukan Dinas/ Person Penanggung Jawab untuk melakukan koordinasi dantindak lanjutan perlu disepakati sejak awal. 28
Tabel 3.2 - Daftar Centang Kriteria Kesiapan Pengadaan Barang dan Jasa No Kegiatan Pemegang A B C D E F G Mata Anggaran Program : Peningkatan Sarana Prasarana Air Limbah Rumah Tangga 1 Pembangunan IPAL Komunal Satker PPLP S S Provinsi Program : Rehabilitasi Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas IPLT Kalimulya Satker PPLP S S 1 Rehabilitasi/Optimalisasi dan peningkatan kapasitas IPLT Kalimulya Provinsi 2 DKP S S Pengadaan Motor Sedot Tinja 3 DKP S S Pengadaan Truk Tinja 4 DKP S B Studi Penentuan Biaya Retribusi FS Pemanfaatan Sludge dan Biogas 5 DKP S S
Penanggung jawab /Tindaklanjut Distarkim
DKP DKP DKP DKP DKP
Tinja pada IPLT Kalimulya
6 DED Infrastruktur pengolahan Biogas DKP Program : Advokasi Pengelolaan Air Limbah Penyusunan Kajian Akademik 1 DKP
S S
DKP
S B
DKP
Raperda Pengelolaan Black Water Kota Depok
Program : Penanganan Air Limbah Terpusat Kawasan Prioritas 1 S Penyusunan Masterplan Pengelolaan Satker Jabodetabek Air Limbah Domestik Skala Kota 2 S Studi Kelayakan Pembangunan IPAL Satker Jabodetabek Kawasan Terpusat 3 Satker S DED Pembangunan IPAL Terpusat Jabodetabek Kawasan Prioritas 4 DKP/ S AMDAL Pembangunan IPAL Distarkim Terpusat Kawasan Prioritas 5 Satker S Pembangunan IPAL Terpusat Jabodetabek Kawasan Prioritas 6 Satker S Pembangunan Jaringan Perpipaan Jabodetabek Primer kawasan prioritas 7 Diskimrum S Pembangunan Jaringan Perpipaan Provinsi Skunder kawasan prioritas Pembangunan Jaringan Perpipaan 8 DKP S 9
Tersier kawasan prioritas Pembangunan Sambungan Rumah
DKP
S
29
S
DKP
S
DKP
S
DKP
S
S
DKP/ Distarkim DKP
S
DKP
S
DKP
S
DKP
DKP
S
No Kegiatan
Program : Pembangunan ITF Skala Kota 2 Penyusunan AMDAL ITF 3 Pembangunan ITF 4 Penyiapan Kerjasama Pengelolaan
12
ITF Penyiapan Kerjasama Pengangkutan Sampah Penyusunan AMDAL SPA ke TPA Nambo DED SPA
13
Pembangunan SPA ke TPA SPA
6 9
14
Pembangunan Jalan Operasional SPA
Program : Optimalisasi UPS 3 Pembangunan Hanggar/UPS 4 Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Pengadaan Kendaraan Operasional 6
Pemegang A B Mata Anggaran
C
D
E
F
G
Penanggung jawab /Tindaklanjut
DKP Diskimrum Provinsi DKP
S S
S S
DKP DKP DKP
S
B
DKP
DKP
S
S
DKP
DKP Satker PPLP Provinsi DKP
S S
S S
DKP DKP
S
S
DKP
DKP DKP DKP
S S S
S S S
DKP DKP DKP
DKP DKP
S S
S S
DKP DKP
Pemegang A B Mata Anggaran
C
D
E
F
G
Penanggung jawab /Tindaklanjut
penunjang UPS
Program : Optimalisasi Pengelolaan TPA 2 Optimalisasi area landfill TPA Studi kelayakan kerjasama 3 pengelolaan TPA
No Kegiatan
Program : Penyiapan Dokumen Perencanaan 1 Kajian dan Konsultasi Bidang SDA BMSDA 2 DED Penataan Sistem Drainase Kota BMSDA 17 FS Status dan Konservasi Situ di Kota BMSDA Depok Program : Penanggulangan banjir 2 Pemeliharaan DAS BMSDA 3 Penataan Sempadan Air BMSDA BMSDA 4 Konservasi dan Pemanfaatan Situ sebagai Resapan Air 5 Pembuatan 1 juta lubang biopori BMSDA 6 Penanganan Titik banjir BMSDA 8 Penataan Drainase Jalan Kota BMSDA 9 Konservasi DAS BMSDA 30
S S S
S S B
BMSDA BMSDA BMSDA
S S S
S S S
BMSDA BMSDA BMSDA
S S S S
S S S S
BMSDA BMSDA BMSDA BMSDA
Program : Peningkatan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Drainase 1 Rehabilitasi, Normalisasi dan BMSDA S S Penurapan Saluran 3 Penataan Sistem Drainase Kota BMSDA S S 4 Pembangunan dan Rehabilitasi BMSDA S S Saluran BMSDA S S 5 Pengelolaan Saluran Beserta Bangunan Air 8 Perbaikan dan Pembuatan Drainase BMSDA S S dan Gorong Gorong 15 Bintek terhadap aparat kelurahan, BMSDA S B kecamatan, wasdal, satpol PP dan BMSDA 18 Pembuatan SOP Bidang SDA BMSDA S B 19 Standarisasi ISO untuk BMSDA BMSDA S B No Kegiatan
Peningkatan Promosi Kesehatan 8 Pengadaan Instrumen Untuk Kader (Buku Panduan, Lembar Balik) No Kegiatan
BMSDA
BMSDA BMSDA
BMSDA
BMSDA
BMSDA
BMSDA BMSDA
Pemegang A B Mata Anggaran
C
D
E
F
G
Penanggung jawab /Tindaklanjut
Dinkes
Dinkes
C
D
E
F
G
Penanggung jawab / Tindaklanjut
S
PDAM
S
PDAM
S S
PDAM PDAM
S
PDAM
S
PDAM
S
PDAM
S
PDAM
S
PDAM
S
B
Pemegang A B Mata Anggaran
Program Pengembangan Sistem Produksi dan Retikulasi
1
Satker Air S Minum 2 Satker Air S Pembangunan IPA Sawangan 200 lt/detik Minum Sistem Distribusi Ciamnggis & Tapos Kota 3 S 4 Kota, S Sistem Distribusi Sukmajaya DAN Prov. & Cilodong Swasta 5 Kota & S Sistem Distribusi Sawangan dan Bojongsari Prov. Program Pengembangan Sistem Retikulasi dan Pelanggan Kota & S 1 Pemb Retikulasi Ciamnggis dan Tapos Swasta S 2 Pemb Retikulasi Sukmajaya dan Kota & Cilodong Swasta 3 Kota & S Pemb Retikulasi Pan Mas, Beji, Swasta Cinere dan Limo 4 Kota & S Pemb Retikulasi Sawangan dan Pembangunan IPA 150 lt/dtk Kec. Cimanggis
31
Bojong sari
5 6
Pemb Retikulasi Cipayung Instalasi Meter Air Pelanggan
Swasta Kota &Swasta PDAM
S
S
PDAM
S
S
PDAM
*)Keterangan: A. Persiapan pengadaan sudah berdasar runutan SIDLACOM (sebagai contoh untuk implementasiConstruction TPA baru, harus dipastikan bahwa DED sudah tersedia, lahan bebas dll.) B. Usulan Kegiatan sudah masuk dalam dokumen Rencana Investasi yang disyaratkan instansiPemegang Mata Anggaran (contoh: misal untuk sumber dana dari APBN Cipta Karya disyaratkanagar usulan Kegiatan tercantum juga di dokumen RPIJM dll.) C. Usulan Kegiatan sudah masuk dalam proses Musrembang D. Verifikasi alokasi Penganggaran OPD E. Kesiapan KAK / ToR (catatan: terutama untuk dana dari luar APBD Kab/Kota, perlu konfirmasi keProv / Satker) F. Kesiapan Dokumen Kontrak Barang / Jasa G. Ada tindak lanjut lain yang diperlukan (pembentukan kelompok pengelola, surat pernyataan dll) H. Person / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian kelancaran dan implementasi Kegiatan yang memerlukan Jasa Pengadaan.
3.3 Rencana Monitoring dan Evaluasi Tahunan A. Monitoring Tahunan a) Semua usulan Program dan Kegiatan yang sudah ada komitmen pendanaannya perlu dipastikanmasuk dalam pola mekanisme Pengusulan Anggaran Tahunan b) Kab /Kota perlu mengupayakan solusi “funding gap” untuk program yang belum jelas komitmen penganggarannya (Program Daftar Tunggu) c) Meng‐unggah pada web Nawasis.info untuk semua aktifitas implementasi kegiatan yang sudahdilakukan B. Evaluasi Tahunan a) Kebutuhan evaluasi antara Rencana dan Realisasiimplementasi program tahun sebelumnya 32
b) Kebutuhan penjadwalan ulang c) Perubahan lokasi kegiatan d) Adanya komitmen pendanaan baru / tambahan e) Penyiapan Proposal Kegiatan f) Kebutuhan terkait Pengelolaan dan Pemeliharaan Tabel 3. - Kesepakatan Rencana Tindak MonEv Tahunan Kegiatan Penanggung jawab No 1 Rapat Koordinasi Ketua Pokja Laporan Monitoring dan Progress Kegiatan 2 Pengawalan Anggaran Bappeda & OPD Terkait Implementasi Tahun 2013 Usulan Anggaran 2014 3 Pendanaan Kegiatan Bappeda Advokasi Pendanaan Kegiatan ke Pusat dan Provinsi 4 Publikasi Bappeda Mengupdate Informasi berbasis web Promosi terkait pendanaan program kegiatan 5 Rapat Koordinasi Pokja Sekertariat ‐Apakah target tahunan dapat dicapai, kenapa? ‐Apakah sasaran dan prioritas sudah tepat ‐Evavaluasi terkait Jangka Waktu untuk mencapai sasaran tersebut ‐Evaluasi terkait masalah‐masalah yang dihadapi ‐Evaluasi terkait modal atau sumber daya yang digunakan serta pengalokasiannya ‐Evaluasi terkait orang, organisasi atau badan pelaksanaya ‐Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya
33
Pelaksanaan Awal tahun
Awal Tahun
Sepanjang Tahun
6 Bulanan
3 Bulanan
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 2 SUB-SEKTOR AIR LIMBAH
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) 3
Program : Peningkatan Sarana Prasarana Air Limbah Rumah Tangga Perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan Kota Depok Pelatihan Tenaga Fasilitator Lapangan Kota Depok Sosialisasi Sanimas dan Musyawarah Peminatan Kota Depok Pembentukan KSM Kota Depok Pelatihan Teknis & pengelolaan Sanimas untuk KSM Kota Depok Pembangunan IPAL Komunal Kota Depok Pembangunan Tangki Septik komunal Kota Depok Pembangunan MCK++ Kota Depok Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kota Depok Pemberian stimulan Sarsandas untuk Masy Berpenghasilan 10 Kota Depok Rendah (MBR) Monitoring/pendampingan pasca pemicuan dan verifikasi 11 STBM Kota Depok 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Program : Rehabilitasi, Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas IPLT Kalimulya Rehabilitasi/Optimalisasi dan Peningkatan Kapasitas IPLT Kalimulya Kalimulya Sosialisasi Pelayanan IPLT Kalimulya Sosialisasi Perda No. 06/2012 tentang retribusi Penyedotan Kakus Kalimulya Sosialisasi dan Pendataan Peminatan Motor Sedot Tinja Kalimulya Penyiapan Masyarakat (KSM) Pengelola Motor Sedot Tinja Pengadaan Motor Sedot Tinja Bintek / Diseminasi Pengembangan SDM Pengelola Air Limbah Pelatihan Pengelolaan IPLT Pemetaan potensi layanan sedot tinja Peningkatan Manajemen & Penyusunan SOP IPLT Pengadaan Truk Tinja Studi Banding Studi Penentuan Biaya Retribusi Operasional dan pemeliharaan IPLT FS Pemanfaatan Sludge dan Biogas Tinja pada IPLT Kalimulya DED Infrastruktur pengolahan Biogas
Kalimulya Kalimulya
Estimasi Outcome Jmlah Luas Penduduk Wilayah Terlayani terlayani 4 5
10500 1250 10000
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 Penyiapan Lembaga Sistem Pengelola Limbah Terpusat 15 Operasional dan Pemeliharaan
APBN
20
21
2015
2016
2017
Jumlah
13
14
15
16
17
18
19
1833
8 8 1 10 10 3 5 4 1 300
8 8 1 10 10 5 5 4 1 300
8 8 1 10 10 5 5 4 1 300
8 8 1 10 10 5 5 4 1 300
40 40 5 50 50 21 25 20 5 1500
300 160 100 5 200 1500 250 2000 100 600
330 176 110 5 220 1500 250 2000 110 600
363 190 120 5 242 2500 250 2000 125 600
400 210 130 5 266 2500 250 2000 130 600
440 230 140 5 290 2500 250 2000 145 600
1833 966 600 25 1218 10500 1250 10000 610 3000
Paket
1
1
1
1
1
5
75
75
80
88
90
408
SWASTA/ MASYAR CSR AKAT 22 23
966 600 25 1218 1000 250 2000
1000 750
1200
1200
2000
6500 250
8000 610 600
PDAM
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
24
Distarkim Satker PPLP Distarkim Distarkim Distarkim Distarkim Distarkim Distarkim Kemenkes Dinkes
408
Distarkim DKP
Paket
1
1
3500
1,090,909
6000
65
70
300 105
300 105
3 3
15 15
30 45
30 50
30 55
30 60
30 65
150 275
150 272
3
3
12
0
96
96
96
96
384
128
128
2 1
2
2 1
10 3
40
40 150
40 165
40
40 180
200 495
330
165
1
2
150
300
1200
1300 120
150 750 75 60 5500 120
150 75 60 5500
300
1 1
150 75 60 1200
150
1
1 5 1 1 5 1
150
1 1 1 1
1
1
120
Paket Paket
3 3
3 3
3 3
3 3
3
3
2 1
1
1
Kalimulya Kalimulya
60
11
Dok Truk Paket Dok Paket Dok
1
1
Dok
Dok Dok Dok Dok
1 1 1
1 1 1 1
1
Paket
1
Kota Depok
Paket
1
Kota Depok
Paket Paket
1 1
Paket
1
25000
800
1
Paket Paket Paket Paket Paket
1 1
Paket
1
1
Paket Paket
1 1
1 1
350
1
1
1
1 2 1
0
2
25
30
5 2
60 20
66 22
50
DKP
DKP
800 300 400 350
800 300 400
DKP DKP DKP DKP
350
DKP
15000 21000 4,200 7000
50 1700
72
DKP
10000
4,200
80
88
DKP DKP DKP
300
120
100
1 1
DKP DKP
120
20000
15000
DKP DKP
DKP
100
1
3 128
120
20000 150 10000
DKP DKP
150
20000
1 1
DKP DKP
200
100
21,000
1
1
1000
800 300 400
1
Paket
1
3150
55 55
11 11
Kalimulya Kalimulya Kalimulya Kalimulya Kalimulya
350
50 50
11 11
Motor
3500
11 11
Kec Kec
2
Program : Advokasi dan Penguatan Aspek Hukum Pengelolaan Air Limbah Sosialisasi dan Advokasi sarpras air limbah yang layak ke 1 aparat pemda, kecamatan dan kelurahan Kota Depok Sosialisasi sarpras air limbah yang layak ke masyarakat, 2 swasta, dan media Kota Depok Kota Depok 3 Sosialisasi dan advokasi ke DPRD
PROV.
2014
8 8 1 10 10 3 5 4 1 300
Orang Paket
Kota Depok
KAB.
2013
Orang Orang Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
Kalimulya Kalimulya
Kota Depok
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
Indikasi Biaya (juta rupiah)
Total Volume SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 Volume 6 7 8 9 10 11 12
7500
Program : Penanganan Air Limbah Terpusat Kawasan Prioritas Penyusunan Masterplan Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 Skala Kota Kota Depok Kota Depok 2 Studi Kelayakan Pembangunan IPAL Kawasan Terpusat Kota Depok 3 DED Pembangunan IPAL Terpusat Kawasan Prioritas Kota Depok 4 AMDAL Pembangunan IPAL Terpusat Kawasan Prioritas Sosialisasi dan Kampanye "Rencana" Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat Kawasan Prioritas Pembebasan Lahan IPAL Terpusat Kawasan Prioritas Sosialisasi "Pembangunan" Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat Kawasan Prioritas Pembangunan IPAL Terpusat Kawasan Prioritas Pembangunan Jaringan Perpipaan Primer kawasan prioritas Pembangunan Jaringan Perpipaan Skunder kawasan prioritas Pembangunan Jaringan Perpipaan Tersier kawasan prioritas Pembangunan Sambungan Rumah Restrukturisasi Kelembagaan
Kebutuhan Penanganan menyeluruh
10000
DKP
15000
DKP
21000
8400 7000 0 100 1700
4200 3250 0 100 1700
55
55
366 42
66 42
4200 1750
2000 DKP
Dinkes, Distarkim, DKP
60
240
Dinkes, Distarkim, DKP, Diskominfo Dinkes, Distarkim, DKP, Bappeda
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 2 Pembuatan media kampanye air limbah (brosur, pamflet, 4 dll) 5 Lomba karya tulis pengelolaan air limbah untuk pelajar 6 Lomba jurnalistik pengelolaan air limbah untuk wartawan Penyusunan Kajian Akademik Raperda Pengelolaan Black 7 Water Kota Depok 8 Pembuatan Perda Pengelolaan Blackwater 9
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) 3
Kota Depok
KAB.
PROV. 20
2013
2014
2015
2016
2017
Jumlah
13
14 50
15 50
16 50
17 50
18
19
200
50
130 110 50
130
100 100
100 100
APBN 21
100
SWASTA/ MASYAR CSR AKAT 22 23
PDAM
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
24
50
Kota Depok
2 3 4
Program : Pemantauan Lingkungan Pemukiman Pemantauan Kualitas Air Tanah Pemantauan Kualitas Air Permukaan Pemantauan Kualitas Limbah Medis Non institusi
1 2 3 4
Program : Pembangunan Sarpras Sanitasi Bangunan Pemerintah Pembuatan IPAL Terminal Jatijajar Jatijajar Pengadaan Lahan IPAL Pasar Cisalak Cisalak Pembuatan IPAL Lingkungan Balaikota Jatijajar Pembuatan IPAL Pasar Cisalak Jatijajar
1 1 1
1 1
130 110 50
1
100
1
50
50
110 50
Distarkim Distarkim
SD
12
30
60
75
75
252
768
1,920
3,840
4,800
4,800
16,128
4,608
1,920
7,440
960
1,200
62100
SMP
6
8
15
20
20
69
384
512
960
1,280
1,280
4,416
1,152
704
1,536
384
640
60750
SMU
2
5
8
15
45
128
320
512
960
960
2,880
576
384
960
480
480
Paket
1
1
1
1
1
5
700
Paket Paket Paket
1
1
1
1
1
Unit Unit Unit Unit
1 1
Paket
1
151200 Kota Depok
1 1
Paket Paket
Kota Depok
Program : Peningkatan Sarana Prasarana RSUD Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
3
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
Indikasi Biaya (juta rupiah)
Total Volume SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 Volume 6 7 8 9 10 11 12 Paket 1 1 1 1 4 Paket Paket Dok
Kota Depok Kota Depok
1
2
Kebutuhan Penanganan menyeluruh
Dinkes, Distarkim, DKP, Bappeda
Kota Depok
Sosialisasi Perda Pengelolaan Blackwater
Program : Pembangunan Sanitasi Sekolah Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi tingkat 1 Sekolah Dasar Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi tingkat 2 Sekolah Menengah Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi tingkat 3 Sekolah Menengah Atas
1
Estimasi Outcome Jmlah Luas Penduduk Wilayah Terlayani terlayani 4 5
Kota Depok
Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Program Kali Bersih Kajian Akademis Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (Design Onsite sanitasi Perumahan Skala 50 100 dan Skala 100 - 150) Kota Depok Pemantauan Pengelolaan Limbah Cair dan Operasional Pos Pengaduan
15
600
1
900
800
800
800
1
1
5
Dok
240
Dinas Pendidikan
240
3,900 0 0
400 400 800 450
800 450
1
Dinas Pendidikan
Dinkes
400 400 1 1
Dinas Pendidikan
240
240
240
75
Dinkes BLH Dinkes
400 400 800 450
1,200
1,200
75
75
500
500
Dishub Dishub Dishub Dishub
2 Paket
1
BLH
1
1
1
1
5
100
100
100
100
100
1 2
Program : Peningkatan Kualitas SDM Pelatihan Motivasi Pelatihan Tupoksi
Kota Depok Kota Depok
Paket Paket
DKP DKP
1
Program : Penegakan Hukum Pemasangan Papan Informasi di Tempat Strategis
Kota Depok
Paket
DKP
1
Program ; Peningkatan sinergi Pengelolaan Air Limbah Lokakarya Sinergi Pengelolaan Air Limbah
Kota Depok
Paket
DKP
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Air Limbah
11,905
36,622
40,360
41,780
30,229
31,149
55,975
25,000 350 15,000 100 50 100 50 129,600 350 10,000 1,000 200 20,000 2,000
25,000 350
31,811
52,500
11,512
4,348
-
SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN Program : Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Skala Kota Pasir Putih 1 Pembebasan lahan ITF Kota Depok 2 Penyusunan AMDAL ITF Kota Depok 3 Pembangunan ITF Kota Depok 4 Penyiapan Kerjasama Pengelolaan ITF Kota Depok 5 Lelang Kerjasama Pengelolaan ITF
6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyiapan Kerjasama Pengangkutan Sampah Lelang Kerjasama Pengangkutan Sampah Tipping Fee Operasional ITF Penyusunan AMDAL SPA ke TPA Nambo Pembebasan Lahan SPA Pembebasan Lahan Jalan Operasional SPA DED SPA Pembangunan SPA ke TPA Nambo Pembangunan Jalan Operasional SPA
1 2 3
Program : Optimalisasi Pengelolaan TPA Perluasan area landfill TPA Optimalisasi area landfill TPA Studi kelayakan kerjasama pengelolaan TPA
Tapos Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok
754000
452000
Paket 1 Dokumen 1 Paket 1 Paket Paket Paket Paket Paket Dokumen Paket Paket Dokumen Paket Paket
Paket Paket Dok
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1
1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
1 1 1
25,000 350 15,000 100 50 100 50 43,200 350 10,000
43,200
43,200
1,000 200 20,000 2,000
3,500 1,000 200
3,500 1,000 200
15,000 100 50 100 50 129,600 350 10,000 1,000 200 20,000 2,000 3,500 1,000 200
DKP DKP DKP DKP DKP
DKP DKP DKP DKP DKP DKP
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 2 4 Lelang kerjasama pengelolaan TPA 5 Operasional pengelolaan TPA 6 Pengembangan Komunitas Lingkungan Sekitar TPA 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evalusi Lingkungan TPA Program : Pengurangan Sampah dari sumber sampah 1 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Persampahan 2 Lomba Kebersihan dan Lingkungan Hidup 3 Gerakan Depok Memilah 4 Sosialisasi Pemilahan dan Komposting ke aparat 5 Sosialisasi dan Penggalakan Komposting Rumah Tangga 6 Sosialisasi dan Penggalakan Bank Sampah 7 Pelatihan manajemen Bank Sampah Program : Optimalisasi UPS 1 Revisi SOP Pengelolaan Sampah skala kawasan Pengadaan lahan UPS 3 Pembangunan Hanggar/UPS 4 Pengadaan Mesin Pengolah Sampah 2 Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Skala Kawasan 5 Pengadaan Kendaraan Operasional penunjang UPS 2 Monitoring dan Evaluasi Kinerja UPS Program : Pengelolaan Sampah B3 1 Pilot Project Pengelolaan B3 Non Institusi 2 Pengelolaan TPS Limbah B3 Skala Kota 3 Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 sumber 4 institusi 5 Operasional Tim Tanggap Darurat Limbah B3 Skala Kota Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Akibat Pencemaran 6 Limbah B3 Program : Peningkatan Pengelolaan Persampahan 1 Pelayanan Pengangkutan Sampah 2 Pengadaan Armroll Truck 3 Pengadaan Kontainer 4 Pengadaan Dump Truck Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional 5 Kebersihan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional 6 Kebersihan 7 Pengadaan Pakaian Kerja lapangan 8 Kajian Manajemen Persampahan 9 Pengumpulan Limbah Padat Medis Program : Pembangunan Sarpras Terminal Jatijajar 1 Unit Pengolahan Sampah (UPS)
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) 3
Estimasi Outcome Jmlah Luas Penduduk Wilayah Terlayani terlayani 4 5
Kebutuhan Penanganan menyeluruh
Cipayung Cipayung Cipayung
Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
1 1 1 1 1 1
Kota Depok
Dok Paket Paket Paket Paket Paket Paket
1 4 1
Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok
Kota Depok Kota Depok
169,811
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
6 4 4 1
1
4 4 4 1 1 1
Paket Paket Paket
1 1 1
Paket Paket Paket
2017
Jumlah
13
14
15
16
17
18
50 4,500 300 100
5 1 5 1 5 5 4
75 250 200 10 25 25
1
25 1280 1100
8,900 300 100
88 250 275
27.5 27.5 50
30.25 30.25 55
33 33 60.5
36.3 36.3 65
1920 2800 1200 19700
19
20
21
50 19,390 600 200
398 1250 1187 10 152.05 152.05 230.5
398 1250 1187 10 152.05 152.05
25 4480 10900 4200 84100 640 125
190 130 225
200 140 240
900 600 1027
900 600 1027
BLH BLH BLH
125 100
130 110
145 120
160 130
175 140
735 600
600
BLH
5
150
165
180
200
220
915
915
BLH
1 23 86 28
24,000 3,300 1,260 1,600
45,000 3,600 1,320 7,360
80,000
1 1
1 1
1
1
1
Kota Depok Kota Depok
Paket Unit Unit Unit
1 11 42 5
Kota Depok
Jenis
238
238
Kota Depok
Unit
118
118
Kota Depok Kota Depok Kota Depok
Unit Dok Paket
900 1
900 1 0
80,000
80,000
309,000 6,900 2,580 8,960
309,000 6,000 2,400 Dibagi nanti
3,300
3,300
3,300
2,950
2,950
2,950
DKP DKP DKP BLH
1
387
387
387
Dishub
Dishub
25,997
25,997
25,997
Kota Depok Kota Depok
Unit Truk
1 16
1 16
540 800
540 800
540 800
Kota Depok
Orang
94
94
150
150
150
Kota Depok Kota Depok
Orang Orang
138 61
138 61
350 4,250
350 4,250
350 4,250
Kota Depok
Truk
14
14
650
650
650
Kota Depok Kota Depok
Paket 366,814
660,075
Program Penyiapan Dokumen Perencanaan
DKP
1
1
SUB-SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN
5,760
Unit
1
1
DKP DKP
900 180 3,200
Dishub
Paket
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Persampahan
10000
DKP DKP DKP DKP DKP
Unit
Kota Depok
Program : Peningkatan Kualitas SDM Pelatihan Teknis Pengolahan dan Pengelolaan Sampah
DKP
Jatijajar
1
6
DKP DKP DKP DKP DKP DKP DKP
180 120 205
Jatijajar
4 5
24
170 110 187
Program : Peningkatan Pelayanan Pertanahan Pengadaan Lahan untuk Pengolahan Persampahan
3
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
25
Program : Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal
1 2
PDAM
DKP DKP DKP
230.5
1
Program : Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional Fasilitasi Pengelolaan UPS Pelayanan Pengangkutan Sampah Penyediaan Perlengkapan dan Pelatihan Petugas Ketertiban Pasar Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Pasar Pengelolaan Jasa Kebersihan, Petugas Retribusi dan Tibsar Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan Kendaraan Angkutan Sampah
SWASTA/ MASYAR CSR AKAT 22 23
25
1 1
1
APBN
22400
1 1
1
PROV.
4200 1800 22300 320 25
160 100 170
1
50 19,390 600 200
KAB.
25 4480 10900 4200 94100 640 125
1 1 1
1
2,000
80 250 250
1 1 1
1 1
2,000
80 250 242
1 1 1
1 1
1,990
75 250 220
25
1 1 1
1
2016
1
1 1 1
12 44 23
2015
11500
1
1
2014
15 14 5 2 5
1
1
2013
1280 2800 1200 18200 320 25
6 6 1 1 1
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
Indikasi Biaya (juta rupiah)
Total Volume SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 Volume 6 7 8 9 10 11 12 Paket 1 1 Paket 1 1 1 1 1 5 Paket 1 1 2 Titik 1 1 2
Dinas Pasar Dinas Pasar Dinas Pasar Dinas Pasar Dinas Pasar Dinas Pasar
DKP
134,854
93,227
162,823
155,787
171,491
5,860
37,000
4,511
10,000
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) 3 Kota Depok
Estimasi Outcome Jmlah Luas Penduduk Wilayah Terlayani terlayani 4 5
Kebutuhan Penanganan menyeluruh
3 Survey Perencanaan Bidang SDA
Kota Depok Kota Depok
4 FS Status dan Konservasi Situ di Kota Depok
Kota Depok
Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Kota Depok
Paket
1
1
1
Kota Depok
Paket
1
1
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
1
Paket
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 2 1 Kajian dan Konsultasi Bidang SDA
2 DED Penataan Sistem Drainase Kota
Program : Penanggulangan banjir 1 Pemeliharaan DAS 2 Penataan Sempadan Air 3 Konservasi dan Pemanfaatan Situ sebagai Resapan Air 4 Pembuatan 1 juta lubang biopori 5 Lomba Pembuatan Lubang Biopori 6 Penataan drainase Jalan Kota 7 Konservasi DAS 8 Penanaman dan Pemeliharaan Hutan Kota Stimulan Swakelola Masyarakat Dalam Pemeliharaan 9 Drainase Menghidupkan kembali Gotong-royong di seluruh 10 Kelurahan Kota Depok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Program : Peningkatan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Drainase Kota Depok Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan Saluran Kota Depok Penataan Sistem Drainase Kota Kota Depok Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Kota Depok Pengelolaan Saluran Beserta Bangunan Air Kota Depok Swakelola Masyarakat dalam penataan Drainase Kota Depok Perbaikan dan Pembuatan Drainase dan Gorong Gorong Kota Depok Bintek Perencanaan Jaringan Drainase Kota Depok Bintek Penyusunan Program Pengelolaan Drainase Kota Depok Diklat PNS BMSDA Kota Depok Beasiswa bagi PNS ke jenjang Perguruan Tinggi Kota Depok Magang di beberapa Kota di Indonesia Bintek terhadap aparatur yang terkait dengan lahan, baik dari tingkat kelurahan maupun kota (kelurahan, kecamatan, satpol PP, BPN, kepolisian, kodim, bagian hukum setda, Kota Depok bagian aset DPPKA, BMSDA Bintek terhadap aparat kelurahan, kecamatan, wasdal, Kota Depok satpol PP dan BMSDA Kota Depok Melengkapi keberadaan perpustakaan Kota Depok Pembuatan SOP Bidang SDA Kota Depok Standarisasi ISO untuk BMSDA
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
Indikasi Biaya (juta rupiah)
Total Volume SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 Volume 6 7 8 9 10 11 12 Paket 1 1 Dokum 1 1 en Paket 1 1 Dokum 1 1 en
2013
2014
2015
2016
2017
13 1387
14
15
16
17
200 51 200
Jumlah
KAB.
PROV.
APBN
20
21
SWASTA/ MASYAR CSR AKAT 22 23
PDAM
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
18
19
1387
1387
24
BMSDA
200 51
200 51
BMSDA BMSDA
200
200
BMSDA
60098.6044 18370.2459 14627.8196 2088.45 200 78059.8086 634.9304 616.6151
60098.6044 18370.2459 14627.8196 2088.45 200 78059.8086 634.9304 616.6151
BMSDA BMSDA BLH BMSDA BMSDA BMSDA BLH BLH
9844 3009 2396 450 200 12786 104 101
10828.4 3309.9 2635.6 495
11911.24 3640.89 2899.16 544.5
13102.364 14412.6004 4004.979 4405.4769 3189.076 3507.9836 598.95
1 1 1
5 5 5 4 1 5 5 5
14064.6 114.4 111.1
15471.06 125.84 122.21
17018.166 18719.9826 138.424 152.2664 134.431 147.8741
1
1
5
200
220
242
266.2
292.82
1221.02
1221.02
BMSDA
1
1
1
5
100
110
121
133.1
146.41
610.51
610.51
BMSDA
1 1 1 1
1
1
1
17107.343 18818.0773
1 1
14138.3 5617 3380.3 233.2
15552.13
1 1
3718.33 256.52
4090.163 282.172
4499.1793 310.3892
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5
12853
1 1
2761 88 99 110 220 220
3037.1 96.8 108.9 121 242 242
3340.81 106.48 119.79 133.1 266.2 266.2
3674.891 117.128 131.769 146.41 292.82 292.82
78468.8503 5617 18760.9723 1294.2812 474 15323.801 488.408 549.459 610.51 1221.02 1221.02
78468.8503 5617 18760.9723 1294.2812 474 15323.801 488.408 549.459 610.51 1221.02 1221.02
BMSDA BMSDA BMSDA BMSDA BMSDA BMSDA BMSDA BMSDA BMSDA BMSDA BMSDA
1
1
90
90
90
BMSDA
Paket
1
1
90
Paket Paket Paket
1 1
1 1 1
120 300
90 120 300 300
90 120 300 300
BMSDA BMSDA BMSDA BMSDA
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
3073 212 474 2510 80 90 100 200 200
300
6
Program : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengetahuan SDM Bidang ke-PU-an (Seminar dan Lokakarya) Program : Pengendalian Banjir Kota Depok Penanganan Titik banjir
Lokasi
2
2
20,535
20,535
20,535
BMSDA
3 4
Program : Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Depok Sosialisasi dan Pengembangan Green City di Kota Depok Fasilitasi Pokja Pengelolaan Setu Kota Depok
Paket Paket
6
6
80
80
80
BMSDA BMSDA
1
8
Program : Peningkatan Kualitas SDM Pelatihan Teknis Perencanaan Jaringan Drainase Pelatihan Teknis Penyusunan Program Pengelolaan Drainase Diklat PNS BMSDA Beasiswa bagi PNS ke jenjang Perguruan Tinggi Magang di beberapa Kota di Indonesia Bintek terhadap aparatur yang terkait dengan lahan, baik dari tingkat kelurahan maupun kota (kelurahan, kecamatan, satpol PP, BPN, kepolisian, kodim, bagian hukum setda, bagian aset DPPKA, BMSDA Bintek terhadap aparat kelurahan, kecamatan, wasdal, satpol PP dan BMSDA Melengkapi keberadaan perpustakaan
1 2
Program : Pengelolaan Aset Pemerintah Inventarisasi Aset Sertifikasi Aset
1 2 3 4 5 6
7
Kota Depok
Paket
BMSDA
Kota Depok
Paket
BMSDA
Kota Depok Kota Depok Kota Depok
Paket Paket Paket
BMSDA BMSDA BMSDA
Kota Depok
Paket
BMSDA
Kota Depok
Paket
BMSDA
Kota Depok
Paket
BMSDA
Kota Depok Kota Depok
Paket Paket
Bagian Aset Setda Bagian Aset Setda
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 2 3 Pematokan Aset Pemerintah
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) 3 Kota Depok
Estimasi Outcome Jmlah Luas Penduduk Wilayah Terlayani terlayani 4 5
Kebutuhan Penanganan menyeluruh Total Volume SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 Volume 6 7 8 9 10 11 12 Paket
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
Indikasi Biaya (juta rupiah) 2013
2014
2015
2016
2017
Jumlah
13
14
15
16
17
18
KAB.
PROV.
APBN
19
20
21
SWASTA/ MASYAR CSR AKAT 22 23
PDAM
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
24 Bagian Aset Setda
Program : Peningkatan Pengetahuan Sanitasi Masyarakat Bintek kepada lembaga masyarakat oleh badan kesbanglinmas (narasumber oleh pihak satpol PP, kepolisian, kodim dan kejaksaan) Sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai wilayah sistem tata air Bintek bagi Tokoh Masyarakat Seminar Secara Berkala Pembekalan Kader PKK Mengenai 3R, Kesehatan Lingkungan, dll. Pengerahan warga dalam pelaksanaan Jumsih
1 2 3 4 6 7
Kota Depok
Paket
BMSDA
Kota Depok
Paket
BMSDA
Kota Depok Kota Depok
Paket Paket
BMSDA BMSDA
Kota Depok
Paket
BMSDA
Kota Depok
Paket
BMSDA
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Drainase
72,035
59,056
58,453
64,298
70,069
322,072
323,910
0
0
0
0
0
SUB SEKTOR AIR MINUM
Program Pengembangan Sistem Produksi dan Retikulasi 1. Pembangunan IPA 150 lt/dtk Kec. Cimanggis Kelapa Dua, Cimanggis - Penyediaan Lahan dan Perijinan - Pembuatan FS, DED dan Pra FS - Bangunan Intake dan ME/PLN dan Pompa - Pipa transminisi 400 mm - Bangunan IPA 150 lt/dtk - Bangunan Reservoir dan Ruang Pompa 2. Pembangunan IPA Sawangan 200 lt/detik Pengasinan, Sawangan - Penyediaan Lahan dan Perijinan - Pembangunan Bendung IPA Angke - Pembuatan FS, DED dan Pra FS - Bangunan Intake dan ME/PLN dan Pompa - Pipa transminisi - Bangunan IPA 200lt/dtk - Bangunan Reservoir dan Ruang Pompa 3 Sistem Distribusi Ciamnggis & Tapos 1.1.Pembang Booster Pump 1.2.Pembang Pipa Distribusi 300-150 4 Sistem Distribusi Sukmajaya DAN Cilodong 2.1. Pembang Pipa Distribusi 300-150mm Sukmajaya 2.1. Pembang Pipa Distribusi 300-150mm Cilodong 5 Sistem Distribusi Sawangan dan Bojongsari 4.1.Pemb Pipa Distribusi 300-150 mm Bojongsari 4.1.Pemb Pipa Distribusi 300-150 mm sawangan
Program Pengembangan Sistem Retikulasi dan Pelanggan Pemb Retikulasi Ciamnggis dan Tapos Pemb Retikulasi Sukmajaya dan Cilodong
1. 2 3. 4. 5 5
Pemb Retikulasi Pan Mas, Beji, Cinere dan Limo Pemb Retikulasi Sawangan dan Bojong sari Pemb Retikulasi Cipayung Instalasi Meter Air Pelanggan
Paket Paket Paket Paket meter l/dtk M3 Paket m2 lt/dtk Paket Paket meter lt/dtk M3
1 9000 6,000 900 3 1 300 150 1,500 1 2,000 200 600 900 3 1,500 1 600 300 40,000 200 4,500 1,500
Sukatani (, Tapos) Cimanggis & Tapos
m3 meter
500 1000 8,750
1000
5000
1000
Sujkmajaya Cilodong
meter meter
6,875 850 6,875 1000
1000 500
2650 3000
1000 1000
meter meter
6,750 1800 6,813 1200
2000 1500
600 1250
1000 1500
meter meter meter meter
##### ##### ##### ##### #####
750 1000 1000 1100
1600 1500 1400 1500 1000 3500
1750 1750 1750 2550 1900 5500
3750 1500 1500 2500 950 9000
Bojongsari Sawangan
Kec. Ciamnggis & Tapos Kec. Sukmajaya dan Cldg Kec Panmas, Beji, Cinere & Limo Kec. Sawangan dan Limo Cipayung Depok
Unit
25,000 2000
2500 600 30000 4500
Program Perlindungan Sumber Daya Air 1 Sosialisasi Kawasan Rawan Sanitasi dan Air Minum 2 Penajaman Pemetaan Kawasan Rawan Air Minum
Evaluasi dan pengendalian program percepatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan 4 Pemantauan Pencemaran Air 3
Penanaman dan Pemeliharaan Hutan Kota di Tapos dan Lembah Gurame 7 Perlindungan Mata Air 6
Program Rehabilitasi Sistem DISTRIBUSi
Retikulasi Instalasi Meter Air
600
9,000
900 1500 600 40000 4500
900
PDAM PDAM
2,500 600 30,000 4,500
PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM
5,500
5350 2750 2400 3900 2000
PDAM
3,850 4,000
100 500
5,400 4,450
1,000
650 PDAM 1,000
PDAM PDAM PDAM
2,500 3,000 3,250 3,750 1,750
PDAM PDAM PDAM PDAM PDAM
20,000 PDAM
‐ ‐ ‐
5
1 2 3
9,000 900 2,500 600 30,000 4,500 ‐ ‐ 600 900 1,500 600 40,000 4,500 ‐ 1,000 7,000 ‐ 5,500 5,500 ‐ 5,400 5,450 ‐ ‐ 7,850 5,750 5,650 7,650 3,850 20,000 ‐ ‐ ‐ ‐
meter meter
6,250 ##### 8,000 1000
1000
1000 6000 1000
4000 4000 1000
‐ ‐ ‐ ‐ 5,000 4000 10,000 4000 4,000 1000
1,000 PDAM 6,000 PDAM 3,000 PDAM
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 2
Program Penembangan Sistem Produksi dan Retikulasi 2. Peningkatan Kap IPA Legong 120 lt/detik+Reserv - Pembuatan FS, DED dan Pra FS Pembangunan Konstruksi 3. Peningkatan Kap IPA Citayam 240 lt/dtk+Reserv - Pembuatan FS, DED dan pra FS Pembanguna Konstruksi (IPA) 5. Pembangunan IPA Cinere 100 lt/detik - Penyediaan Lahan dan Perijinan - Pembuatan FS, DED dan Pra FS - Bangunan Intake dan ME/PLN dan Pompa - Pipa transminisi - Bangunan IPA 100lt/dtk - Bangunan Reservoir dan Ruang Pompa 3. Sistem Distribusi Pancoran Mas, Beji, Cinere dan Limo
5
3.1.Pemb Pipa Distribusi 300-150 mm Pancoran mas 3.1.Pemb Pipa Distribusi 300-150 mm Cinere 3.1.Pemb Pipa Distribusi 300-150 mm Beji 3.1.Pemb Pipa Distribusi 300-150 mm Limo 3.4.Pemb Boster Pump Mampang +ME+lahan Sistem Distribusi Cipayung 4.1.Pemb Pipa Distribusi 250-150 mm Cipayung
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) 3
Estimasi Outcome Jmlah Luas Penduduk Wilayah Terlayani terlayani 4 5
Kebutuhan Penanganan menyeluruh 2013
2014
2015
2016
2017
13
14
15
16
17
paket paket lt/dtk
1 3 120
paket paket Paket Paket Paket Paket meter Paket M3
3 240 1 6,000 3 1 500 100 2,000
600
Pancoran Mas Cinere Beji Limo Pancoran Mas
meter meter meter meter M3
2,500 4,000 1,250 2,000 200
250
Cipayung
meter
5,000
1500
900
1600
200
100 150
Mekarjaya, Sukmajaya
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
Indikasi Biaya (juta rupiah)
Total Volume SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 Volume 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah
450 12000
24000 6000 3000 1000 20000 3000 1750 2800 1000 1600 1100
Program Pengembangan Organisasi dan Manajemen A. B C E
Persiapan Operasional PDAM Pendididikan dan Pelatihan Peningkatan Mutu Kinerja dan Pelayanan (ISO dll) Penigkatan Sarana dan Prasarana :
150 150
150
a Kendaraan Operasional b Gedung Kantor (Lahan dan Fisik) c Sarana dan Prasarana Kantor (include IT)
250 350 250
250 500 150
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub Sektor Air Minum
250 550 200
61,950
31,250
440 69 450 238
484
40
70 44
93,400
94,800
PROV.
APBN
19
20
21
18
‐ ‐ ‐ 450 12,000 ‐ 600 24,000 ‐ 6,000 ‐ 3,000 1,000 20,000 3,000 ‐ 2,000 2,800 1,000 1,600 1,100 ‐ 4,000 ‐ ‐ ‐ 600 300 ‐ 750 1,400 600 ‐
Depok, Pancoran Mas
Cinere
KAB.
0
14,150
SWASTA/ MASYAR CSR AKAT 22 23
PDAM
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
24
450 12000
PDAM
600 24000
PDAM
6000 900
PDAM
PDAM
PDAM
PDAM
3,000 1,000 20,000 3,000
1750 750 500 1000 500
PDAM PDAM PDAM PDAM
250 PDAM 1,550
500 500
PDAM PDAM PDAM
600 PDAM
3100
900
PDAM
PDAM
350 150 150 650 1350 650
250 PDAM PDAM
100 PDAM 50 PDAM 50 PDAM 104,950
4,050
74,500
62,850
0
31,950
ASPEK PHBS
9
Program : Peningkatan Promosi Kesehatan Peningkatan Kualitas PHBS Pembinaan Saka Bakti husada Optimalisasi Kota Sehat Peningkatan System Informasi Kesehatan Bintek untuk penyuluh Promkes Pelatihan Kader Puskesmas Program Pelatihan Kader Dasawisma & Siaga (Komunikasi Intra Personal) Pengadaan Instrumen Untuk Kader (Buku Panduan, Lembar Balik) Road Show Sekolah terkait PHBS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program : Penyediaan Sarana Prasarana dan Kegiatan Pendukung PHBS Inspeksi Sanitasi Tempat Umum Inspeksi Tempat Pengelolaan Makanan Sosialisasi Hasil Inspeksi Sanitasi Stimulan (pengadaan sarana Sanitasi Cuci tangan) Komunikasi Sanitasi (Leaflet Pamflet) Infrastruktur sanitasi di sekolah & mushola Pemantauan Jentik Berkala Pelatihan PJB Klinik Sanitasi Puskesmas
1 2 3
Pencegahan Penyakit Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
1 2 3 4 5 6 7 8
Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok
Paket Paket Paket Paket Paket Paket
1 1 1 1
Kota Depok
2686.244 69 450 238 70 244.204
2686.244 69 450 238 70 244.204
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
73.205
305.255
305.255
Dinkes
26.62
29.282
181.5
199.65
219.615
122.102 915.765
122.102 915.765
Dinkes Dinkes
36.3 36.3 30.25 60.5 30.25 48.4 36.3 182 60.5
39.93 39.93 33.275 66.55 33.275 53.24 39.93
43.923 43.923 36.6025 73.205 36.6025 58.564 43.923 210 73.205
183.153 183.153 152.6275 305.255 152.6275 244.204 183.153 542 305.255
183.153 183.153 152.6275 305.255 152.6275 244.204 183.153 542 305.255
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
5 1 1 1 1 5
48.4
53.24
58.564
Paket
1
1
1
1
1
5
50
55
60.5
66.55
Kota Depok Kota Depok
Paket
63
63
63
63
63
63
20
22
24.2
Paket
1
1
1
1
1
5
150
165
Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok Kota Depok
Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5 5 3 5
30 30 25 50 25 40 30 150 50
33 33 27.5 55 27.5 44 33
1
1
55
532.4
585.64
66.55
644.204
Program : Pencegahan Penyakit Menular dan tidak Menular Kota Depok Kota Depok Kota Depok
Paket Paket Paket
1 1 1
1 1 1
200 275 285
200 275 285
200 275 285
Dinkes Dinkes Dinkes
PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 2 4 Surveilance Penyakit Tidak Menular
1 2
1 2 3 4 5 6
Program : Standarisasi Pelayanan Publik Akreditasi tenaga dan fasilitas kesehatan di Kota Depok Sertifikasi ISO 9001:2008 Program : Peningkatan Koordinasi dan Sinergy Mengadakan dengar pendapat dengan BKD Kota Depok Rapat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kota Depok, BPPKB. Penunjukan Focal Point PHBS Rapat Koordinasi dengan PMKP, BPPKB, Disdik, Disnakersos, Dinas Pasar, Disperindag, Dishub, Dispora. Rapat Koordinasi dengan UKS, Disdik Jambore Sanitasi
DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kws) 3 Kota Depok
Estimasi Outcome Jmlah Luas Penduduk Wilayah Terlayani terlayani 4 5
Kota Depok Kota Depok
Kebutuhan Penanganan menyeluruh
PKM PKM
Kota Depok
Paket
Kota Depok
Paket
Kota Depok
Paket
Kota Depok
Paket
Kota Depok Kota Depok
Paket Paket
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS
5 5
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
Indikasi Biaya (juta rupiah)
Total Volume SATUAN 2013 2014 2015 2016 2017 Volume 6 7 8 9 10 11 12 Paket 1 1
5 5
2013
2014
2015
2016
2017
Jumlah
13
14
15
16
17
18
KAB. 19
PROV.
APBN
20
21
SWASTA/ MASYAR CSR AKAT 22 23
PDAM
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
24
15
15
15
Dinkes
330 276
330 276
330 276
Dinkes Dinkes
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
x
1 3,268
1,148
1,368
1,304
1,645
1,381
8,733
0
0
0
0
0
MORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI (MPSS)
KAPITULASI RENCANA PROGRAM INVESTASI INVESTASI SEKTOR SANITASI insi un
: Depok : Jawa Barat : 2012
JUMLAH 2013
SUB SEKTOR AIR LIMBAH
Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah)
Indikasi Biaya (juta rupiah)
SUB SEKTOR / ASPEK
2014
2015
2016
2017
KAB
PROV.
APBN
SWASTA
MASYAR AKAT
PDAM
11,905
36,622
40,360
41,780
30,229
160,896
55,975
31,811
52,500
11,512
4,348
-
134,854
93,227
162,823
155,787
171,491
718,181
660,075
5,860
37,000
4,511
10,000
-
SUB SEKTOR DRAINASE
72,035
59,056
58,453
64,298
70,069
323,910
323,910
-
-
-
-
-
SUB SEKTOR AIR MINUM
61,950
31,250
93,400
94,800
-
281,400
104,950
4,050
74,500
62,850
-
31,950
3,268
1,148
1,368
1,304
1,645
8,733
8,733
-
-
-
-
284,012
221,303
356,403
357,969
273,433
1,493,120
1,153,643
41,721
164,000
78,873
14,348
SUB SEKTOR PERSAMPAHAN
ASPEK PHBS
`
TOTAL ANGGARAN
31,950
