BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

Kondisi Umum

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019 sebagai penjabaran dari tujuan yang selaras dengan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 adalah 1) meningkatnya pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama, data dan informasi serta evaluasi kinerja pengembangan perumahan; 2). terlaksananya pembangunan 550.000 unit satuan rumah susun yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas pendukungnya; 3.). terlaksananya pembangunan 50.000 unit rumah khusus di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan Negara, daerah pasca bencana/konflik dan kawasan maritim/nelayan; 4.) terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak bagi 1.750.000 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi; 5). meningkatkan pembinaan dan pengembangan rumah umum dan komersial; 6). terlaksananya fasilitasi bantuan PSU rumah umum sebanyal 676.950 unit; 7). Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan rumah susun melalui penyertaan modal Negara untuk Perum Perumnas; dan 8). Terfasilitasinya pengelolaan rumah susun bagi MBR yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berkaitan dengan tujuan dan fungsi pembangunan bidang perumahan dalam RPJMN 2015-2019 tersebut akan dapat diwujudkan apabila pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (pengelolaan pemerintahan yang baik) dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Prinsip utama Good Governance adalah akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency) dan partisipasi (participation). Untuk terwujudnya prinsip-prinsip Good Governance tersebut, perlu didukung oleh adanya struktur kelembagaan yang akomodatif, sumber daya aparatur yang professional, serta ketatalaksanaan yang responsive dan adaptif sehigga koordinasi dan sinkronisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dapat terlaksananya pembangunan perumahan yang sinergi dan optimal. Karakteristik utama dalam penyelenggaraan Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pembangunan yang tidak semata-mata bertumpu pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah (Government), tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) baik yang ada di dalam maupun di luar birokrasi pemerintah.

Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan

1

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masingmasing. Berkaitan dengan fungsi pelayanan publik tersebut maka berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan memiliki tugas melaksanakan pemberian dukungan pengelolaan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019, Renstra Ditjen Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019 serta peraturan perundangan terkait lainnya, maka disusun “RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN TAHUN 2015-2019”. Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan indentifikasi dan pencermatan akan peluang dan tantangan organisasi kesekretariatan pada periode 2015-2019 sehingga diharapkan akan memberi arah dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam rangka pembangunan dibidang perumahan pada periode kedepan. Berdasarkan fungsi organisasi dari Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan, maka Renstra ini memberikan arah dukungan dan memfasilitasi koordinasi, penyusunan rencana kegiatan dan anggaran serta kerjasama dibidang perumahan; pengelolaan urusan keuangan; evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta perlengkapan Ditjen Penyediaan Perumahan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.


2

1.2

Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi 1.2.1.1

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset pembangunan dan merupakan subyek yang akan merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sekaligus sebagai objek untuk dikembangkan kapasitasnya. Kapasitas SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas sangat diperlukan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Tuntutan tugas program penyediaan perumahan semakin besar, hal ini tersebut tergambar dari besarnya anggaran yang di alokasikan untuk Ditjen Penyediaan Perumahan. Dengan anggaran yang besar, maka dibutuhkan SDM yang sangat besar untuk dapat merealisasikannya menjadi output yang mendukung program dan kegiatan penyediaan perumahan. Saat ini SDM Ditjen Penyediaan Perumahan berjumlah 385 orang, sedangkan berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) membutuhkan SDM sejumlah 1.557 orang yang saat ini dipenuhi melalui pegawai Non PNS sejumlah 493 orang. Untuk memaksimalkan SDM yang ada di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan, maka perlu dilakukan pengembangan kompetensi dan pemetaan kompetensi berdasarkan kamus kompetensi, untuk itu Ditjen Penyediaan Perumahan dituntut untuk menyusun kamus kompetensi teknis. Selain itu, Ditjen Penyediaan Perumahan perlu melakukan pengembangan organisasi dengan membentuk Balai Perumahan dan/atau SNVT untuk mendekatkan pelayanan dan memperpendek rentang kendali guna mendukung kelancaran pelaksanaan program penyediaan perumahan yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain SDM dengan kualitas dan kauntitas yang memadai, agar penyelenggaran kegiatan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efesien perlu penguatan tata laksana dengan menyusun business process dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta menetapkan Standard Manajemen Mutu (SMM). Pada akhirnya untuk mewujudkan Ditjen Penyediaan Perumahan sebagai organsasi memiliki birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efesien dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas maka perlu melaksanakan reformasi birokrasi dengan menyusun rencana aksi berdasarkan Road Map Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


3

1.2.1.2

Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Pengelolaan Keuangan merupakah bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu organisasi. Hal tersebut sangat erat hubungan dengan pelaksanaan anggaran, laporan pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap hasil (output) yang telah dilaksanakan. Bagian keuangan memiliki peran aktif dan posisi yang sangat strategis dalam memberikan konstribusi dalam peningkatan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Hal tersebut sesuai dengan peran dan fungsi Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan dalam penyelenggaraan pelaksanaan urusan keuangan, pengelolaan akuntansi serta evaluasi pelaksanaan anggaran. Dalam perkembangannya pengelolaan keuangan Negara telah terjadi reformasi dengan dikerluarkan tiga paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu 1). Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaran; 2). Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan 3). Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Reformasi tersebut telah menghasilkan berbagai perbaikan baik dalam sistem, prosedur dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan dari semula berbasis Kas Akrual. Guna mendukung kinerja pelaksanaan anggaran untuk menghasilkan keluaran (output) yang telah ditetapkan, berbagai kegiatan telah dilakukan dan akan terus dilakukan, seperti pembinaan para Pejabat Perbendaharaan dalam mengelola keuangan negara, pembinaan para petugas Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk menyusun laporan keuangan yang handal, tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) termasuk pembinaan terhadap Petugas e-Monitoring agar dalam menyampaikan informasi progress realisasi keuangan dan fisik selalu up to date. 1.2.1.3

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

Untuk capaian 2011-2015 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan regulasi meliputi antara lain disahkannya UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, PP Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penetapan regulasi bidang perumahan tersebut membawa perubahan yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan bernegara, yaitu bidang perumahan menjadi urusan wajib daerah sebagaimana amanah konstitusi Tahun 1945. Oleh karena itu, keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah untuk memampukan mereka menghuni dan/atau memiliki rumah yang layak tercermin dalam kebijakan dan program yang ada. Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan

4

Realisasi program di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tidak terlepas dari kesalahan dan/atau kealpaan pada sisi kemanusiaan. Oleh karena itu, fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja sangat strategis dalam upaya pencapaian target dan tujuan organisasi. Dengan demikian proteksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diamanahkan suatu jabatan tertentu perlu dilakukan baik upaya pencegahan maupun pendampingan. Disamping itu, untuk mendukung percepatan program dan dan kegiatan di Ditjen Penyediaan Perumahan maka kerjasama dengan instansi lain menjadi hal yang penting untuk direalisasikan sesuai prinsip pemerintahan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan prinsip bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat yang ditunjang dengan SDM yang mempunyai kapabilitas perlu dibangun budaya berkompetisi secara sportif. Hal ini merupakan salah satu peran dari publikasi, sehingga menciptakan nuansa kerja yang transparan dan akuntabel serta memberikan kesempatan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap program-program pemerintah khususnya Ditjen Penyediaan Perumahan. Sebagai sarana transformasi informasi kebijakan maupun pogram, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik juga memberikan ruang kepada para pemangku kepentingan bidang perumahan dan masyarakat secara umum untuk memberikan masukan, kritik, bahkan komplain terhadap kebijakan atau program yang dibuat oleh Pemerintah Pusat bidang perumahan dan kawasan permukiman yang disebut pengaduan masyarakat. Publikasi atas kinerja mempunyai implikasi positif seperti masyarakat mengetahui program-program yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan dalam perencanaan, maupun pelaksanaan serta turut menjaga hasil program dan kegiatan tersebut. Pemberitaan terkait program dan kebijakan dilingkup Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dilakukan melalui jejaring sosial, antara lain: Website : http://perumahan.pu.go.id @perumahan_pupr 1.2.1.4

PP_PUPR

Ditjen Penyediaan Perumahan PUPR

Bagian Umum dan Penatausahaan BMN

a). Alih Status/Hibah Barang Milik Negara. Dengan bergabungnya Kemeterian Perumahan Rakyat ke Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat, kegiatan yang ada di Kementerian Perumahan Rakyat di integrasikan Kementerian PUPR di antaranya Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan

5

Status Serah Terima BMN Rusunawa Eks. Kemenpera Sejak TA 2005 s/d 2011 pada table 1.1 sebagai berikut: Tabel 1.1 Daftar Progres Alih Status/Hibah Barang Milik Negara Tahun 2005 - 2011 No.

Uraian Kegiatan

1 2

Telah di hapuskan dari catatan Simak-BMN Proses di Sekretariat Negara

3

Proses di Kementerian Keuangan

4

Proses Usulan ke Menteri Keuangan Pernyataan Modal Pemerintah (PMP) ke BUMN atau BUMD Menunggu Penyesuaian Nilai Pemeliharaan 2014 Menunggu Surat Pernyataan Menerima dari Menhan Memerlukan Konsultasi lebih lanjut dengan KemKeu

6 7 8

Tower

Unit

Nilai (RP)

Keterangan

76

79

6.835

10

12

746

888.857.309.053 Proses diluar Kemterian PUPR 109.050.024.834

11.5

13

920

134.177.053.914

97.5

104

8.501

1.132.084.387.801

37

39

3.174

7

7

668

17

17

1.317

227.824.923.387

25.5

28

1.837

359.585.654.965

1

1

98

Sub Total

89.5

92

7.094

1.085.253.009.363

Total

187

196

15.595

2.217.337.397.164

Sub Total

5

TB

418.933.911.597 Proses di PUPR 67.820.708.586 Konsultasi

11.087.810.828 Lokasi di Kawasan Resepan

b). Prasarana dan Sarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana digunakan untuk pencapaian kegiatan operasional Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan terdiri dari barang dan peralatan merupakan barang-barang inventaris kantor. Sarana Prasarana yang dimiliki sesuai dengan Neraca Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan sebagaimana data Laporan Keuangan, maka daftar pengadaan sarana dan prasarana yang dimiliki sebagaimana daftar tabel terlampir. Selain itu, dalam rangka percepatan penerapan e-government, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta semakin meningkatnya kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan, penerapan aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan sudah mendesak untuk ditingkatkan antara lain melalui: (i) penerapan e-arsip; (ii) penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Aplikasi e-arsip dapat memudahkan aparatur dalam Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan

6

melakukan penyimpanan arsip (storing), penempatan arsip (placing), dan penemuan kembali arsip (finding). Sementara itu aplikasi TNDE menyediakan sistem administrasi yang memadai dan terkomputerisasi sehingga pengelolaan naskah dinas dapat dilakukan dengan cepat. 1.2.2 Permasalahan 1.2.2.1

Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Kepegawaian Berdasarkan potensi yang telah diuraikan diatas, Pengembangan SDM Ditjen Penyediaan Perumahan dilaksanakan untuk memperoleh SDM yang berintegritas, produktif, kompeten, profesional, disiplin, berkinerja tinggi dan sejahtera serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagai berikut: a. Komposisi SDM saat ini belum memadai, SDM saat ini berjumlah 358 orang, sementara berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) dibutuhkan SDM sebanyak 1.557 orang, saat ini dipenuhi dengan Pegawai Non PNS. Untuk komposisi pendidikan SDM yang ada terdiri dari 121 orang dengan latar belakang pendidikan teknik dan 237 orang dengan latar belakang pendidikan non teknis; b. Masih terdapat gap kompotensi yang dimiliki oleh SDM dengan kompetensi yang dibutuhkan organisasi; c. Ditjen Penyediaan Perumahan sebagai unit organisasi juga belum sepenuhnya melaksanakan sistem manajemen pemerintahan dengan baik, efeksif dan efesien karena belum disusun Business Process, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi belum maksimal serta belum tersusunnya baku mutu melalui Sistem Manajemen Mutu (SMM); d. Ditjen Penyediaan Perumahan sebagai organisasi juga belum sepenuhnya dapat mewujudkan pemerintahan yang memiliki birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efesien dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Hal tersebut dikarenakan belum tersusunnya rencana aksi berdasarkan Road Map Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


7

1.2.2.2 Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Untuk mempertahankan peringkat B (baik) dalam pelaksanaan (Sistem Akuntantabilitas Kinerja Intsansi Pemerintah (SAKIP), serta predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait penyampaian Laporan Keuangan, kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat dicapai antara lain dengan: (i) percepatan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual; (ii) penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev, dan pelaporan berbasis TIK; (iii) pemantapan implementasi SAKIP, yang meliputi: penyempurnaan kebijakan dan peningkatan efektivitas dan kualitas implementasinya. Tantangan dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel sesuai SAP adalah masih terbatasnya kapasitas SDM serta seringnya terjadi pergantian personil yang menangani hal tersebut. Pengawasan yang independen dan profesional dibutuhkan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai administrasi keuangan dalam menerapkan SAKIP. Di lain pihak, penyelarasan fungsi perencanaan dengan fungsi lainnya dapat ditempuh melalui pengembangan sistem e-planning, dimana proses perencanaan dilakukan secara online dan teritegrasi; nomenklatur Indikator Kinerja Utama (IKU) selaras dengan SAKIP. Implementasi SAKIP akan lebih efisien dan efektif dengan memanfaatkan Teknologi Informasi. Langkah lain yang dapat dilakukan dalam rangka pengawasan keuangan negara adalah dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan organisasi Ditjen Penyediaan Perumahan melalui Manajemen Resiko sesuai Instruksi Menteri PU No. 2/IN/M/2011. Optimalisasi monitoring, evaluasi dan pelaporan, meskipun sudah ada ketentuan terkait dengan monitoring dan pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pelaksanaan pembangunan bidang perumahan di daerah belum termonitor dengan baik dan pelaporannya masih sering terlambat. Selain itu terkait evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perumahan baik evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi keuangan yang selama ini dilakukan tidak banyak ditindaklanjuti melalui mekanisme yang seharusnya sehingga setiap ada temuan kinerja tidak ada jalan perbaikan atau sangat minimal sekali tindaklanjutnya.


8

1.2.2.3

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

Pembenahan Produk Hukum Produk hukum di lingkup Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan mencakup yang bersifat penetapan dan pengaturan. Produk hukum berbentuk peraturan perundang-undangan bidang perumahan telah memiliki berbagai dasar hukum yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, seperti UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, PP No. 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Peraturan perundang-undangan bidang perumahan sebagaimana tersebut memerlukan peraturan pelaksanaan untuk dapat implementasi sesuai dengan tujuan pencapaian yang digagas oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi prioritas penyelesaian antara lain: 1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Rumah Susun; 2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Pelaksana

3. Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah; 5. Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pembangunan Perumahan dan Kawasan permukiman dengan Hunian Berimbang (revisi); 6. Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentangBentuk Kemudahan Perizinan Dan Tata Cara Pencabutan Izin Pembangunan; 7. Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Peran Masyarakat Serta Forum Pengembangan Perumahan; 8. Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun; dan 9. Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Standar Pelayanan Minimal Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Rumah Susun. Dalam rangka peningkatan dan pengembangan investasi di Indonesia terutama di sektor perumahan maka Pemerintah melakukan deregulasi (debottle necking) terhadap peraturan-peraturan yang menghambat pengembangan investasi. Analisis dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan bidang perumahan dikalsifikasikan dengan kriteria: Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan

9

1. Tidak memiliki dasar pengaturan dari peraturan yang lebih tinggi yang memuat ketentuan menghambat kegiatan ekonomi dan investasi; 2. Menghambat pencapaian RPJMN, target RKP serta Nawa Cita; 3. Mengatur substansi yang sama tetapi regulasi lama belum dicabut; 4. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau inkonsisten dengan peraturan sederajat yang ditetapkan Menteri; dan 5. Multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.Untuk peraturan perundang-undangan yang masuk dalam kualifikasi akan dilakukan penghapusan atau penyusunan kembali sebagai Rancangan Peraturan Menteri yang baru. Advokasi Bantuan Hukum Guna menggerakan roda pemerintahan agar dapat berjalan lancar para PNS baik pejabat dan staf termasuk pengelola keuangan dan panitia/ pejabat pengadaan barang/jasa PNS dituntut untuk bekerja lebih keras, penuh disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan program dan kegiatan pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Kondisi tersebut menjadikan PNS rawan diskriminasi dalam melakukan tugas jabatannya. Kriminilisasi kebijakan dinilai merupakan puncak gunung es lemahnya fungsi pengawasan, koordinasi dan supervisi dalam sistem birokrasi pemerintah. Hal tersebut mendorong masing-masing K/L tak terkecuali Ditjen Penyediaan Perumahan untuk menentukan langkah atau kebijakan yang akan dilakukan kedepan. Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam memberikan advokasi bantuan hukum kepada PNS dilingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan, antara lain: a. belum ada SOP dalam pemberian advokasi hukum di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan; b. adanya pengaduan masyarakat terkait masalah penyelenggaraan kebijakan yang perlu mendapat perhatian untuk direspon agar tidak menjadi permasalahan yang lebih besar; pembinaan yang kontinu terhadap para pelaksana kebijakan baik di pusat dan daerah di lingkungan Kementerian PUPR untuk menambah wawasan dan kesadaran mereka atas hukum.

Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 10

Komunikasi Publik Seiring dengan disahkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan telah disepakatinya Declaration of Principles on Open Government oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2011, Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan perlu mendorong pembukaan ruang-ruang partisipasi warga negara melalui berbagai skema kolaborasi demi terciptanya transparansi pemerintahan serta meningkatnya partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik dapat dicapai diantaranya melalui kerjasama dengan media dalam rangka public awareness campaign, publikasi proses perencanaan dan penganggaran kepada masyarakat, serta publikasi penggunaan anggaran. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dapat dicapai melalui pelaksanaan forum konsultasi publik, pengembangan sistem publikasi informasi berbasis TIK yang mudah dipahami, serta pengembangan website yang interaktif. Sementara itu, pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui pengembangan unit pengaduan masyarakat dan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi, penetapan kebijakan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta standar pelayanan partisipatif. 1.2.2.4

Bagian Umum dan Penatausahaan BMN

a) Kendala yang dihadapi Sarana dan Prasarana. Dalam pemenuhan Sarana dan Prasarana sebagai pelayanan operasional kantor yang merupakan alat dalam mencapai maksud dan tujuan suatu kinerja di unit kerja, sehingga menjadi kewajiban dan tanggung jawab dalam pembinaan administrasi persuratan, kearsipan, perlengkapan serta keprotokolan, kendala tersebut antara lain: 1) 2)

Sumber Daya Manusia (SDM); Kurang koordinasi dalam penerapan Elektronik (TNDE).

Tata

Naskah

Dinas

b) Kendala yang di hadapi Penataanusahaan BMN 1) Internal. Belum terpenuhinya kelengkapan data sebagai bahan usulan. 2) External. Belum terpenuhinya kelengkapan status kepemilikan BMN lembar sertifikat dan IMB dilokasi, disamping itu masih terdapat pula Rusun, Rusus dan PSU yang belum berfungsi dan ditempati dikarenakan belum dilakukan serah terima. Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 11

Hal ini menunjukkan masih lemahnya koordinasi penyelenggaraan infrastruktur antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga berdampak pada ketidakjelasan status aset. Salah satu upaya untuk mewujudkan penyerahan Aset BMN yang telah terbangun, maka perlu dilakukan konsolidasi antara pihak – pihak terkait penerima bantuan. (K/L, Pemerintah, yayasan atau perorangan), agar pelaksanaan serah terima aset/BMN kepada penerima bantuan dapat tercapai dengan optimal. Selain itu, dalam rangka percepatan penerapan e-government, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta semakin meningkatnya kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan, penerapan aplikasi TIK dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan Ditjen Peneydiaan Perumahan sudah mendesak untuk ditingkatkan antara lain melalui: (i) penerapan e-arsip; (ii) penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Aplikasi e-arsip dapat memudahkan aparatur dalam melakukan penyimpanan arsip (storing), penempatan arsip (placing), dan penemuan kembali arsip (finding). Sementara itu aplikasi TNDE menyediakan sistem administrasi yang memadai dan terkomputerisasi sehingga pengelolaan naskah dinas dapat dilakukan dengan cepat.


BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 1.1. Visi Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan perumahan, Visi Ditjen Penyediaan Perumahan harus selaras dengan Visi Pembangunan Nasional dan Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Visi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang ingin diwujudkan melalui pembangunan perumahan selama 2015-2019 adalah “Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni”. Dalam rangka mendukung Visi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019 dari aspek manajemen dan kesekretariatan, maka Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah: “ Organisasi yang melaksanakan fungsi staffing yang handal dan dapat menciptakan budaya kerja yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance” Visi tersebut diharapkan dapat memberikan konstribusi khususnya dalam memberikan pelayanan manajemen dalam mendukung Program Pengembangan Infrastruktur Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan. 1.2. Misi Untuk dapat berkontribusi secara signifikan dalam misi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan memberikan pelayanan prima dibidang administrasi dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melalui misi sebagai berikut: 1. Pembinaan Kepegawaian bagi Pegawai Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan serta penataa organisasi dan tatalaksana yang baik; 2. Pembinaan dalam pengelolaan keuangan dan penyiapan laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku; 3. Memberikan bantuan hukum, penyiapan dan perundang-undangan serta komunikasi publik; 4. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan pengelolaan asset atau barang milik Negara;

penyusunan

layanan

peraturan

perkantoran

serta


5. Melakukan tanggap darurat dalam penyediaan prasarana dan sarana infrastruktur pemulihan permukiman pada lokasii bencana/konflik sosial. 1.3. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019. Oleh karena itu tujuan sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019 adalah menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang penyediaan perumahan yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, serta kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan penyediaan perumahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 1.4. Sasaran Strategis Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sebagai penjabaran dari tujuan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas; 2. Meningkatkan budaya organisasi yang berkinerja tinggi; 3. Meningkatnya kualitas tata laksana (proses bisnis); 4. Terselenggaranya organisasi dengan prinsip good governance; 5. Meningkatnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 6. Meningkatnya koordinasi, administrasi dan kualitas perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan dan evaluasi pelaksanaan anggaran; 7. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum; 8. Meningkatnya pengelolaan komunikasi publik; 9. Meningkatnya pengelolaan dan penatausahaan BMN; dan 10. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana serta pengelolaan data dan informasi. 11. Meningkatkan Kualitas pelaporan keuangan secara akurat dan tranparan dalam rangka pencapaian target-target yang di tetapkan melalui ujung tombak SNVT di seluruh Indonesia. 12. Meningkatkan penyelenggaraan pelaporan tepat waktu sebagai berikut: a) Laporan Realisasi Anggaraan (LRA). b) Laporan Pembukuan Ekuitas (LPE) neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (Calk) c) Laporan e-Monitoring secara konsinten sesuai dengan SPM/SP2D dan kondisi terakhir pekerjaan sesuai real time.


BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Penyediaan Perumahan Untuk melaksanakan kebijakan nasional pembangunan perumahan yang diamanatkan dalam RPJMN 2015 - 2019, arah kebijakan penyediaan perumahan untuk 5 (lima) tahun ke depan 2015 – 2019, yaitu untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan utilitas yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang, meliputi (1) Pengendalian Perumahan Komersial, (2) Penguatan Perumahan Umum dan Rumah Susun, (3) Pemberdayaan Perumahan Swadaya, dan (4) Fasilitas Perumahan Khusus. Target Rencana Strategis penyediaan perumahan Tahun 2015 – 2019 berdasarkan target RPJMN 2015 – 2019 adalah sebagai berikut: a. Pembangunan Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya sebanyak 550.000 unit. b. Pembangunan Rumah Khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritime/nelayan dan perbatasan negara yang dilengkapi PSU pendukung sebanyak 50.000 unit. c. Fasilitasi bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 250.000 unit. d. Fasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 1.500.000 unit. e. Pembangunan Rumah layak huni, yang diantaranya rumah umum tapak layak huni yang difasilitasi melalui bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 unit. Target bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 unit tidak termasuk dalam target RPJMN 2015 – 2019, akan tetapi masuk dalam target strategis Renstra Penyediaan Perumahan 2015 – 2019 dikarenakan dalam rangka mendorong pembangunan rumah baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mendukung Program Strategis Nasional “Sejuta Rumah”. Strategi yang akan dilakukan untuk pencapaian target tersebut adalah: a. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak bagi MBR. Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 15

b. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai provider: 1) Membenahi tata laksana dan penguatan dukungan kelembagaan pembangunan perumahan, baik di pusat maupun daerah; 2) Melaksanakan program-program strategis nasional dan percontohan untuk penyediaan tempat tinggal yang layak terutama untuk MBR; 3) Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku pembangunan perumahan dengan pembinaan dalam rangka menjamin kualitas dari pembangunan rumah yang layak huni; 4) Mendorong pemerintah daerah agar berperan sesuai kewenangannya dalam pembangunan perumahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota didukung dengan mekanisme pendanaan yang tepat baik melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, hibah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). c.

Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan: 1) Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) di pusat dan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan PKP yang terpadu (lintas sektor maupun wilayah); 2) Mensinergikan perencanaan pembangunan perumahan dengan system perencanaan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan RP3KP ke dalam penyusunan RPJMN dan RPJMD; 3) Meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan dan perencanaan yang terpadu melalui penyediaan data yang akurat dan termutakhir; 4) Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan perumahan yang akuntabel melalui pengembangan audit perumahan.

d. Mengembangkan pengelolaan tanah yang efektif dan efisien untuk pembangunan perumahan bagi MBR sekaligus dalam rangka pengendalian harga tanah: 1) Pengendalian pembangunan rumah tapak dan percepatan pembangunan rumah susun di perkotaan; 2) Pengembangan sistem pertanahan perumahan: Penyediaan dan pencadangan lahan, penataan dan konsolidasi lahan, dan Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah wakaf. e. Mengembangkan multi-sistem penyediaan perumahan yang berkeadilan: 1) Pengendalian Perumahan Komersial melalui penerapan hunian berimbang, serta penetapan insentif dan disinsentif; Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 16

f.

2)

Penguatan Perumahan Umum melalui fasilitasi penyediaan rumah umum tapak yang dilaksanakan oleh swasta, serta pembangunan rumah susun, baik sewa maupun milik dengan memanfaatkan tanah negara dan terlantar;

3)

Pemberdayaan Perumahan Swadaya melalui peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan pencegahan rumah tidak layak huni, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni: Pengembangan baledaya perumahan sekaligus sebagai pusat informasi daerah, pendampingan perumahan swadaya melalui pelembagaan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM), penyediaan dan peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan, dan bantuan stimulan untuk pembangunan rumah baru, kampung deret dan peningkatan kualitas rumah;

4)

Fasilitasi Perumahan Khusus melalui pembangunan rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, kawasan tertinggal, maritim/nelayan dan perbatasan negara.

Meningkatkan efisiensi dalam industri pembangunan perumahan yang berkelanjutan: 1) Standardisasi perijinan; 2) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan; dan Pengembangan dan penyediaan logistik bahan bangunan murah.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Berdasarkan agenda prioritas pembangunan dan arah kebijakan umum pembangunan nasional, maka salah satu arah kebijakan umum penyediaan perumahan yang terkait dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dalam Renstra PUPR adalah pembinaan penyelenggaraan penyediaan perumahan berdasarkan prinsip pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik melalui: (i) Peningkatan Dukungan Manajemen, Sarana, dan Prasarana; dan (ii) Pengembangan Sumber Daya Manusia. 3.2.1.

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Sarana Prasarana Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan dukungan manajemen, sarana dan prasarana adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur dan peran dukungan sarana dan prasarana bagi terwujudnya sistem perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan kegiatan yang optimal, dan responsibilitas evaluasi pembangunan infrastruktur penyediaan Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 17

perumahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, akan dicapai melalui sasaran strategis: 1) Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas; dan 2) Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana. Adapun untuk mendukung sasaran strategis tersebut, dirumuskan sasaran program, yaitu: 1) Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Penyediaan Perumahan; dan 2) Tersedianya dukungan sarana dan prasarana aparatur Ditjen Penyediaan Perumahan. Untuk mewujudkan hal tersebut akan dicapai melalui strategi: a. Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang penyediaan perumahan melalui penerapan prinsip-prinsip good governance yang meliputi: 1) Peningkatan kualitas penyelenggaraan adminstrasi dan pemberdayaan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; 2) Peningkatan kualitas pembinaan pengelolaan dan pengolahan kearsipan, pengembangan Sistim Aplikasi Tata Naskah Elektronis Ditjen Penyediaan Perumahan, dan Sistim Kearsipan Elektronik; 3) Revitalisasi Pelayanan administrasi publik melalui tata laksana administrasi yang baik; 4) Optimalisasi peran Setditjen sebagai unit terdepan dalam mendukung implementasi program penyediaan perumahan. b. Peningkatan citra positif pengelolaan keuangan ditjen, yang meliputi: 1) Peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan; 2) Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan keuangan; 3) Peningkatan kualitas penatausahaan PNBP melalui penetapan NSPK; 4) Peningkatan kualitas Pembinaan Pengusahaan BUMN dan Perum di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. c. Peningkatan citra positif kementerian, khususnya Ditjen Penyediaan Perumahan, di mata publik, yang meliputi: 1) Peningkatan dan pengembangan potensi komunikasi publik; 2) Inovasi campaign dan strategi komunikasi dan publikasi. d. Peningkatan kualitas pengelolaan BMN, yang meliputi: 1) Penetapan kegiatan penatausahaan dan pengelolaan; 2) Identifikasi peraturan perundangan yang perlu ditindaklanjuti dengan juklak/juknis operasional; Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 18

3) Pembinaan kapasitas SDM dan institusi pengelola BMN; 4) Pemrosesan penghapusan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. e. Peningkatan pelayanan administrasi dan pembentukan produk hukum, yang meliputi: 1) Penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan sektor perumahan, yang meliputi: a. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun; dan c. PP Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2) Pengembangan metode penyusunan produk hukum bidang perumahan; 3) Peningkatan koordinasi dalam pembinaan peraturan perundangundangan bidang perumahan di daerah; 4) Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum 5) Pengembangan kapasitas SDM bidang legal darafting; 6) Peningkatan layanan konsultasi dan pertimbangan hukum bidang perumahan sesuai peraturan perundang-undangan. f.

Peningkatan layanan bantuan hukum yang meliputi: 1) Pengembangan pola penanganan dan pendampingan hukum; 2) Peningkatan kapasitas SDM penyusunan kontrak atau perjanjian; 3) Penyusunan pola bantuan teknis dalam kontrak barang/jasa pemerintah; dan 4) Pengembangan metode penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama bidang perumahan.

g. Pembinaan pengelolaan dan penyediaan data spasial/peta dan data literal/numerik bidang penyediaan perumahan serta penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen Direktorat Jenderal, yang meliputi: 1) Peningkatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang handal dalam mendukung proses bisnis Direktorat Jenderal. 2) Penyediaan Data dan Informasi Spasial dan Statistik dalam mendukung TUSI unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal. 3) Penyediaan aplikasi sistem informasi yang dapat menyediakan informasi kepada pimpinan (Decision Support System (DSS).


h. Penciptaan kelembagaan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang efektif, efisien, dan sinergis, yang meliputi: 1) Penyempurnaan desain struktur organisasi; 2) Penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur; 3) Penguatan sinergisitas unit kerja/perangkat di pusat maupun di daerah. i.

Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, yang meliputi: 1) Menyusun rencana aksi; 2) Mengimplementasikan rencana aksi; 3) Evaluasi pelaksanaan rencana aksi; 4) Perbaikan dan tindak lanjut hasil evaluasi.

j.

Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit, yang meliputi: 1) Pengendalian jumlah dan distribusi pegawai; 2) Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit dan ICT; 3) Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya KASN; 4) Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan 5) Penguatan sistem informasi kepegawaian.

k. Peningkatan kualitas pelayanan publik, yang meliputi: 1) Penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; 2) Peningkatan pelayanan publik yang lebih terintergrasi; 3) Memastikan implementasi kebijakan secara konsisten sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik, penetapan quick wins pelayanan publik; 5) Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi (menyelaraskan road map dengan Renstra); 6) Pelaksanaan inovasi pelayanan publik; 7) Pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; serta 8) Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat.


l.

3.2.2.

Penerapan e-government untuk mendukung proses bisnis pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan terintegrasi, yang meliputi: 1) Penguatan kebijakan e-government; 2) Penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; 3) Peningkatan kompetensi SDM; 4) Penetapan quick wins penerapan e-government; dan 5) Pengendalian pegembangan sistem dan pengadaan infrastruktur e-government.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Pengembangan sumber daya manusia untuk mewujudkan ASN Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang kompeten, profesional, qualified, dan berintegritas melalui pengembangan karir dan kompetensi. Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah meningkatnya SDM yang kompeten dan berintergritas. Sasaran program yang ingin dicapai adalah Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sesuai dengan Persyaratan Jabatan, akan dicapai melalui strategi; 1. Penilaian Kompetensi, Pemetaan Karir dan Pemantauan Kinerja dalam rangka pelaksanaan sistem manajemen SDM aparatur, yang terdiri dari: a. Penilaian Kompetensi dan Evaluasi, untuk mendapatkan peta kompetensi SDM Ditjen Penyediaan Perumahan, yang terdiri dari: 1)

2) 3)

4) 5)

Penilaian potensi dan kompetensi serta Unjuk Kerja bagi pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu, pejabat perbendaharaan dan pejabat fungsional umum; Pemetaan kompetensi melalui Asessment Center bagi pejabat struktural/fungsional; Penyusunan dan Review Standar Kompetensi, Kamus Kompetensi Teknis dan Kualifikasi Kompetensi untuk seluruh Unit Kerja Ditjen Penyediaan Perumahan; Penyusunan Instrumen Teknis (Unjuk Kerja); Penyusunan Instrumen Penilaian Potensi dan Kompetensi, serta Sosialisasi Pemanfaatan Instrumen Untuk Asesor; Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 21

6) 7) 8)

Penyusunan Bahan Substantif Kebijakan Penilaian Potensi dan Kompetensi; Evaluasi Penilaian Potensi dan Kompetensi serta Unjuk Kerja; Penyusunan Database Kompetensi.

b. Pemetaan Karir dan Evaluasi, untuk pengembangan karir SDM Ditjen Penyediaan Perumahan, yang terdiri dari : 1) Penyusunan Program Akselerasi dan Program Reguler SDM Ditjen Penyediaan Perumahan; 2) Penyusunan Road Map Karir SDM dan Proyeksi Kebutuhan Pegawai dan Pejabat; 3) Penyusunan Master Plan/Grand Design SDM Unggulan dan Materi Program SDM Unggulan; 4) Penyusunan Bahan Substantif Kebijakan Peta Karir Individu SDM Ditjen Penyediaan Perumahan; 5) Evaluasi Implementasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir, serta Evaluasi Kesesuaian Jabatan dan Penempatan SDM Ditjen Penyediaan Perumahan; 6) Proyeksi Peta Karir Individu SDM PU-PR dan Pemutakhiran Data Karir SDM Ditjen Penyediaan Perumahan; 7) Penyusunan Pedoman Konseling Karir Individu SDM Ditjen Penyediaan Perumahan. 2. Pemantauan Kinerja dan Evaluasi, untuk menilai kinerja individu khususnya terhadap kinerja organisasi, yang terdiri dari: a. Penyusunan Konsep Kebijakan Pengaturan Penilaian Kinerja serta Juklak, Juknis dan SOP Operasional Penilaian Prestasi Kerja PNS; b. Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Aplikasi, serta pemantauan atas Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja; c. Evaluasi dan Pemutakhiran Data SKP Pada Aplikasi Sistem Informasi Prestasi Kerja Pegawai (SIPK); d. Penyusunan Standar Minimal Kerja Jabatan Pegawai Bidang Teknis dan Jabatan Fungsional Tertentu; e. Pemutakhiran Data Kinerja Pegawai; f. Evaluasi Kinerja Individu terhadap Kinerja Organisasi. 3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, seminar, kursus dan penataran untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan infrastruktur penyediaan perumahan, yang terdiri dari: a. Penyusunan rencana, strategi, program pengembangan kompetensi jangka menengah – tahunan, kebutuhan akan pendidikan kedinasan dan pelatihan berbasis kompetensi disertai Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 22

b.

c. d. e.

peningkatan pengembangan koordinasi dengan satminkal terkait education dan traning plan; Penyusunan pola, kurikulum dan modul, pengembangan teknologi dan teknik pendidikan pelatihan SDM Ditjen Penyediaan Perumahan berbasis kompetensi berikut sistem evaluasinya; Pemanfaatan hasil penelitian, lokasi proses pelaksanaan pekerjaan fisik sebagai sarana peningkatan kompetensi; Pengusulan penetapan program pelatihan tertentu sebagai persyaratan jabatan di bidang penyediaan perumahan; Pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM Ditjen Penyediaan Perumahan sebagai hal ASN untuk mendapatkan pelatihan 2 kali dalam 1 tahun secara bertahap.

4. Pembinaan dan Pengembangan karir dan kompetensi Jabatan Fungsional Ditjen Penyediaan Perumahan, yang terdiri dari: a. Penyusunan dan penetapan pedoman teknis formasi, sosialisasi atau penyebarluasan informasi jabatan fungsional; b. Pelaksanaan seleksi dan penempatan, review butir-butir angka kredit pejabat fungsional dan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis; c. Peningkatan kompetensi pejabat fungsional Ditjen Penyediaan Perumahan melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis dan fungsional, lokakarya, seminar, magang dan kerjasama baik dengan Pembina jabatan fungsional non PUPR; d. Penyusunan organisasi dan etika profesi jabatan fungsional PUPR dan evaluasi penugasan jabatan fungsional; e. Pengembangan sistem informasi jabatan fungsional PUPR dan non PUPR. 3.3. Kerangka Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PUPR, Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan pengelolaan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah: a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana; b. pelaksanaan urusan keuangan, pengelolaan akuntansi, serta evaluasi pelaksanaan anggaran; c. pembinaan dan penyusunan produk hukum, fasilitasi advokasi hukum, serta penyelenggaraan komunikasi publik; dan Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 23

d. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan fungsi tersebut di atas, Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan didukung oleh unit kerja Eselon III, yang tediri dari: A. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian; b. pelaksanaan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional; c.

fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; d. fasilitasi perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal; dan e. fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi, serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana memiliki kewenangan sebagai berikut: a. Penguatan organisasi dan tata laksana; b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen PnP; c. Pembinaan dan pengembangan pegawai. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian, yang mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian; b. Subbagian Pengembangan Pegawai, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pegawai dan pembinaan jabatan fungsional serta fasilitasi pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai; c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan formasi pegawai, analisa jabatan dan fasilitasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi serta penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal. Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 24

B. Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Keuangan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan urusan kas dan perbendaharaan; b. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi penyusunan laporan keuangan; c. penyiapan koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal; d. penyiapan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi dan pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan; e. pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal; f. penatausahaan dan pelaporan sistem akuntansi; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal; h. penyusunan laporan kinerja sekretariat Direktorat Jenderal; dan i. evaluasi pelaksanaan anggaran. Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran kewenangan dalam pengelolaan dan administrasi keuangan.

mempunyai

Bagian Keuangan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Subbagian Kas dan Perbendaharaan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kas, gaji dan perbendaharaan serta koordinasi penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Subbagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan bahan koordinasi administrasi tuntutan ganti rugi, pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan Direktorat Jenderal, penatausahaan pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI); c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran, pelaporan evaluasi pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal. C. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal. Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 25

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. b. c. d.

penyiapan dan penyusunan produk hukum di Direktorat Jenderal; pembinaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan; pemberian konsultasi dan pendampingan hukum; penyiapan dan penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama; e. pengelolaan pengaduan masyarakat; dan f. penyelenggaraan komunikasi publik di Lingkungan Direktorat Jenderal. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai kewenangan sebagai berikut: a. Pengembangan dan pembinaan produk hukum bidang perumahan; b. Pengelolaan pelayanan masyarakat; dan c. Pengelolaan informasi publik. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik terdiri dari: a. Subbagian Perundang – undangan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyusunan, dan pembinaanproduk hukum serta pemberian pertimbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. Subbagian Advokasi Hukum, yang mempunyai tugas melakukan pendampingan dan memberikan konsultasi hukum bidang perumahan serta penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama di Direktorat Jenderal; c. Subbagian Komunikasi Publik mempunyai tugas penyelenggaraan komunikasi publik dan pengelolaan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal.

melakukan pengaduan

D. Bagian Umum dan Penatausahaan BMN Bagian Umum dan Penatausahaan BMN mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, rumah tangga dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bagian Umum dan Penatausahaan BMN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal; b. pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat Direktorat Jenderal; dan c. pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.


Bagian Umum dan Penatausahaan BMN memiliki kewenangan sebagai berikut: a. Penatausahaan BMN; b. Pelayanan kantor; c. Pelayanan rumah tangga. Bagian Umum dan Penatausahaan BMN terdiri dari: a. Subbagian Rumah Tangga, yang mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan dan rumah tangga Direktorat Jenderal; b. Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, prasarana dan sarana perkantoran Sekretariat Jenderal; c. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan barang milik negara, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan sistem akuntansi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal serta fasilitasi pengalihan status barang milik negara. Gambar 3.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan


BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN 4.1. Program dan Kegiatan Dalam Renstra Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019, kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan merupakan bagian dari Program Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan pokok Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Prioritas kegiatan ini adalah memberikan pelayanan dan pembinaan yang berkualitas dibidang kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan, evaluasi pelaksanaan anggaran, rancangan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat, komunikasi publik, tata usaha dan rumah tangga Ditjen Penyediaan Perumahan, penatausahaan BMN serta manajemen dan teknis lainnya. Struktur Program, Kegiatan dan Unit Kerja Pelaksana kegiatan dijabarkan dalam table 4.1 berikut: Tabel 4.1 Struktur Program, Kegiatan dan Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019

No.

Program/Kegiatan

Unit Kerja

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.

Dukungan Manajemen Penyediaan Perumahan

Penyelenggaraan Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan

4.2. Kerangka Pendanaan Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja yang spesifik yang akan dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Renstra Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan 28

Untuk menjalankan kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Renstra Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019, maka kebutuhan pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 20152019 adalah sebesar Rp. 1,035.827.000.000, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut: Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019

No.

Program/Kegiatan

Satuan

(Dalam Juta Rupiah) Total Target

Anggaran

286

1.035.827

286

1.035.827

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.

Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan TOTAL

Laporan


BAB 5 PENUTUP Dalam melaksanakan seluruh aktivitas organisasi secara sistematis sejak disusunnya perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pengendalian, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019 ini merupakan panduan dan acuan utama bagi segenap pejabat dan pelaksana yang berada di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015-219 sebagai penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 dalam rangka wewujudkan visi, misi dan kebijakan strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menuju Good Governance melalui kegiatan yang terencana, sistematis, berkesinambungan dan berkelanjutan serta akuntabel. Dengan demikian pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dapat secara konsisten dan penuh komitmen mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Pada Akhirnya, penyelenggaraan penyediaan perumahan dapat memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan akan rumah yang layak huni bagi setiap keluarga Indonesia. Rencana Strategis ini bersifat terbuka untuk disempurnakan pada suatu saat bila diperlukan.


Matrik Kegiatan dan Pendanaan A. Matrik Kegiatan KEGIATAN SATUAN LOKASI INDIKATOR KINERJA 2015 2016 1 2 3 4 5 KEGIATAN 2.1 : DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN SASARAN KEGIATAN 1 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Laporan 76 77 Penyediaan Perumahan 1 Jumlah Laporan Pengembangan Laporan Pusat 5 5 Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi 2 Birokrasi Jumlah Laporan Perencanaan, Laporan Pusat 2 2 Pembinaan dan Manajemen 3 Kepegawaian Jumlah Laporan Administrasi Laporan Pusat 4 4 Kepegawaian 4 Jumlah Laporan Pembinaan dan Laporan Pusat 8 8 Fasilitasi Harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang 5 Jumlah Laporan Pelayanan Laporan Pusat 4 4 Pertimbangan/Opini Hukum dan 6 Pendampingan Jumlah LaporanHukum Pembinaan Administrasi Laporan Pusat 5 5 Keuangan 7 Jumlah Laporan Keuangan Laporan Pusat 3 3 8

TARGET 2017 6

2018 7

2019 8

TOTAL 9

76

77

76

286

5

5

5

25

2

2

2

10

4

4

4

20

8

8

8

40

4

4

4

20

5

5

5

25

3

3

3

15

Jumlah Laporan Pelayanan Adminstrasi, Umum dan Pengelolaan BMN, Laporan Pelayanan Jumlah laporan Perlengkapapn Penyelenggaraan dan Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara laporan Jumlah di Lingkungan Pengelolaan Ditjen Perumahan Arsip dan Tata Persuratan Jumlah Laporan Tata Usaha Pimpinan

Laporan

Pusat

3

3

3

3

3

15

Laporan

Pusat

3

3

3

3

3

15

Laporan

Pusat

3

3

3

3

3

15

Laporan

Pusat

1

1

1

1

1

5

Laporan

Pusat

5

5

5

5

5

25

Laporan

Pusat

3

3

3

3

3

15

Laporan

Pusat

1

1

1

1

1

5

Laporan

Pusat

1

1

1

1

1

5

16

Jumlah Lporan Layanan Kehumasan, Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaporan Pimpinan Jumlah Laporan Tanggap Darurat Bencana Bidang Penyediaan Perumahan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Penataan dan Fasilitasi Perkantoran

Laporan

Pusat

1

1

1

1

1

5

17

Kendaraan Bermotor

Laporan

Pusat

0

1

0

1

0

2

18

Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Laporan Layanan Perkantoran

Laporan

Pusat

12

12

12

12

12

12

Laporan

Pusat

12

12

12

12

12

12

9 10 11 12 13 14 15

19


31

B. Matrik Pendanaan KEGIATAN SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA 2015 2016 1 2 3 4 5 KEGIATAN 2.1 : DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN

ANGGARAN (X Rp.Juta) 2017 2018 6 7

2019 8

TOTAL 9

203,805 203,805

1,035,827 1,035,827

UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN SASARAN KEGIATAN 1 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan

Laporan

286

220,141 220,141


220,630 220,630

191,277 191,277

199,974 199,974

32

Lampiran 1. Regulasi Pembangunan Perumahan


2. Peraturan Menteri NO

REGULASI

1

31/PERMEN/M/2006

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lisiba BS)

2

32/PERMEN/M/2006

Tentang Petunjuk Teknis Kasiba dan Lisiba BS

3

33/PERMEN/M/2006

4

03/PERMEN/M/2008

Tentang Tata Cara Penunjukan Badan Pengelola Kasiba dan Penyelenggaraan Lisiba BS Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kasiba dan Lisiba BS

RINGKASAN ANALISA Tidak diamanatkan dalam UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dapat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang. Substansi pengaturan tidak menjelaskan hal-hal yang didelegasikan bidang perumahan kepada Kepala BKPM. Perlu dilakukan penyesuaian untuk norma pengaturan terutama hal-hal yang didelegasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perumahan

5

06/PERMEN/M/2009

Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Perumahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

6

04/PERMEN/M/2011

Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

7

01/PERMEN/M/2014

Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

8

12/PERMEN/M/2014

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

9

14/PERMEN/M/2007

Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

10

18/PERMEN/M/2007

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang dibiayai APBN dan APBD

11

21/PERMEN/M/2011

Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa

12

09/PERMEN/M/2013

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa

13

10/PERMEN/M/2013

Tentang Pedoman Bantuan Rumah Khusus

Perlu disesuaikan dengan peraturan perundangundangan bidang penyediaan perumahan dan kebijakan pemerintah.

14

05/PERMEN/M/2009

Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM Mandiri)

Dilakukan pencabutan karena program PNPM Mandiri sudah tidak ada

15

05/PERMEN/M/2011

Tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitasi Pra dan Paska Sertipikasi Hak Atas Tanah Untuk Memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Membangun Rumah Swadaya

16

13/PERMEN/M/2016

Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

17

14/PERMEN/M/2006

Tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus

18

15/PERMEN/M/2006

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan

19

16/PERMEN/M/2006

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Kawasan Industri

Substansi DAK Rumah Swadaya direvisi sesuai PermenPUPR 47/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Dalam PP 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, RP3KP ada dua materi: 1) perumahan, yang muatan materinya disiapkan oleh Ditjen PnP; dan (2) kawasan permukiman, yang muatan materinya disusun oleh Ditjen CK. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan bidang Rusun serta disatukan (integrasi) Dilakukan penyatuan pengaturan dan mekanisme bantuan perlu dilakukan penyesuaian dengan PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga

Tidak ada program bantuan fasilitasi sertifikasi Hak Atas Tanah dan dilakukan penyesuaian Tugas dan Fungsi Kementerian yang bertanggung jawab bidang pertanahan Dipertimbangkan untuk disatukan menjadi program bantuan. Dilakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan perumahan (integrasi).

Mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Penataan Ruang serta professional judgement dari perencana/perancang


NO

REGULASI

20

17/PERMEN/M/2006

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Kawasan Perbatasan

21

02/PERMEN/M/2009

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Stimulan PSU Perumahan dan Permukiman

22

20/PERMEN/M/2011

Tentang Pedoman Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman

23

04/PERMEN/M/2013

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan PSU Perumahan Tapak Yang Dibangun oleh Pengembang

24

09/PERMEN/M/2014

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan PSU Perumahan Tapak Yang Dibangun oleh Pengembang

25

15/PERMEN/M/2007

Tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik

26

10/PERMEN/M/2008

Tentang Tata Laksana Penghunian Dan Pengalihan Satuan Rumah Susun Sederhana Milik

27

34/PERMEN/M/2006

Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan PSU Kawasan Perumahan

28

11/PERMEN/M/2008

Tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman

29

01/PERMEN/M/2009

Tentang Acuan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan

30

29/PERMEN/M/2011

Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)

31

05/PERMEN/M/2013

tentang Pedoman Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

32

25/PERMEN/M/2011

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan Murah

33

10/PERMEN/M/2012

Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang

34

07/PERMEN/M/2013

Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang

RINGKASAN ANALISA

Telah diperbarui melalui Permen PU-PR Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum

Memperhatikan keputusan MK yang memutuskan pengaturan tentang P3SRS yang didelegasikan ke Pemda. KemenPUPR diminta untuk memfasilitasi dengan menyusun Permen dengan substansi mencakup pembentukan P3SRS sampai dengan pengelolaan rusun milik oleh P3SRS Substansi tata laksana penghunian akan dimasukkan ke dlm revisi Permenpera 15/PERMEN/M/2007 ttg Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rusunami. Sedangkan terdapat permasalahan hukum mengenai pengalihan satuan rumah susun karena Badan Pelaksana belum terbentuk atau ditunjuk. Substansi ini sudah dapat diwakili oleh perencanaan yang sesuai dengan RTRW/RDTR dan professional judgement dari perencana/perancang

Karena telah ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Permen ini disusun untuk melaksanakan direktif presiden dalam membangun rumah murah yang sekarang sudah tidak menjadi prioritas nasional Dilakukan penyesuaian dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terkait Ketentuan Pidana


BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum

Recommend Documents