BAB 1 PENDAHULUAN. 1. Kondisi Umum

1

Renstra Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan 2015 – 2019 Revisi

BAB 1 PENDAHULUAN 1. Kondisi Umum Dalam sistem ketahanan pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan

Pangan

melaksanakan

sub

secara

umum

memegang

sistem

distribusi

pangan.

peran

dalam

Subsistem

ini

merupakan berbagai proses yang ditujukan untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan antar wilayah dan antar waktu, yang memungkinkan seluruh masyarakat dapat mengakses pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Jika proses distribusi pangan berjalan dengan baik, maka akan tercipta kondisi sebagai berikut: (1) meratanya pasokan bahan pangan di semua wilayah, (2) terjadinya harga pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dan (3) tersedianya pasokan bahan pangan secara terus menerus sepanjang waktu. Sesuai dengan tata nilai dan kaidah dalam pembangunan ekonomi nasional, distribusi pangan dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama. Pertama distribusi yang berjalan melalui mekanisme pasar, yaitu distribusi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan tingkat ekonomi relatif sejahtera pada kondisi yang normal. Ke dua, distribusi pangan melalui

mekanisme

khusus,

yaitu

distribusi

pangan

memenuhi kebutuhan pangan kelompok masyarakat

untuk kurang

mampu atau berada pada kondisi yang tidak norma (situasi bencana alam). Kedua mekanisme distribusi tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, namun dilakukan oleh banyak instansi

lainnya, seperti kementrian

Perdagangan, Kementrian Sosial, Perum BULOG dan masyarakat. Sesuai

dengan

SK

Menteri

Pertanian

Nomor

43/Permentan/OT.010/8/2015 Tahun 2015 Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, 2


pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi dan cadangan pangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1047, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan; b. pengkajian di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan; c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan; d. pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan; e. pelaksanaan pemantapan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan; f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan; g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan; dan h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan. Dari tugas diatas dalam pelaksanaannya dapat dikelompokan sebagai berikut : 1. Pengembangan Distribusi Pangan Distribusi dan pasokan yang merata ke seluruh wilayah sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau oleh daya beli, sangat penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dalam jumlah yang cukup dan mutu yang baik. Pemerataan pasokan pangan nasional sangat dipengaruhi oleh antara lain beragamnya kondisi sumber daya alam, yang menyebabkan perbedaan

dalam

kemampuan

memproduksi

bahan

pangan

wilayah. 2. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM)

3


Salah satu inisiasi BKP untuk menjaga stabilitas harga GKP ditingkat petani adalah melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM). Kegiatan Penguatan LDPM tersebut

dilaksanakan

dalam

rangka

perlindungan

dan

pemberdayaan petani/kelompoktani/Gapoktan padi dan jagung terhadap jatuhnya harga pada saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan pada saat paceklik. Badan Ketahanan Pangan menyalurkan dana Bantuan Sosial dari APBN kepada Gapoktan untuk memberdayakan kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) agar mampu mendistribusikan hasil produksi pangan dari anggotanya sehingga harga yang diterima di tingkat petani maupun di wilayah stabil, serta menyediakan cadangan pangan dalam rangka penyediaan aksesibilitas pangan bagi anggotanya. Melalui penguatan modal usaha, diharapkan Gapoktan bersamasama dengan anggotanya mampu secara swadaya membangun sarana untuk penyimpanan, mengembangkan usaha di bidang distribusi

pangan,

dan

menyediakan

pangan

minimal

bagi

anggotanya yang kurang memiliki akses terhadap pangan disaat paceklik. Selama tahun 2010-2014 kegiatan Penguatan LDPM telah berhasil menumbuhkan Gapoktan sebanyak 836 Gapoktan. Tahun 2010 sebanyak 204 Gapoktan, tahun 2011 sebanyak 235 Gapoktan, tahun 2012 sebanyak 281 Gapoktan, tahun 2013 sebanyak 78 Gapoktan dan tahun 2014 sebanyak 38 Gapoktan. Berdasarkan data harga pembelian komoditas pangan pokok yang dilakukan Gapoktan selama tahun 2010-2014 dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk Bansos P-LDPM terbukti dapat menjaga stabilitas harga pangan ditingkat petani.

4


Tabel 1.1. Perbandingan Harga Rata -rata Pembelian Gapoktan Penguatan-LDPM dengan HPP Tahun 2010-2014 HPP

2010

Rata-Rata Harga Pembelian (Rp/Kg) Jagung GKG Beras GKP GKG Beras GKP Tongkol Pipilan 2.640 3.300 5.060 2.902 3.372 5.544 1.439 2.058

2011

2.640 3.300 5.060 3.291 3.831 6.410 2.125

2.724

2012

3.300 4.150 6.600 3.669 4.215 7.198 1.860

2.611

2013

3.300 4.150 6.600 3.965 4.995 7.571 1.677

2.875

2014

3.300 4.150 6.600 3.993 5.868 7.858 2.328

2.856

Tahun

Sumber: BKP, Kementan

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa harga GKP ditingkat petani anggota Gapoktan P-LDPM diatas HPP yaitu rata-rata Rp 3.564. Selain menjaga harga ditingkat petani, dampak kegiatan Penguatan-LDPM juga terlihat dari peningkatan peran Gapoktan dalam

pengelolaan

cadangan

pangan,

yang

meningkatkan

kemudahan petani (anggota) dalam mengakses pangan pada saat terjadi kelangkaan pangan. Berpengaruh positif dalam membangun perspektif anggota Gapoktan dalam pengembangan agribisnis. Dari kegiatan

yang

diinisiasi

Badan

Ketahanan

Pangan

melalui

penguatan LDPM, ternyata tidak hanya mampu melindungi dan memberdayakan petani, tetapi para petani dan Gapoktan telah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Di sisi lain, masyarakat sekitar Gapoktan juga telah memperoleh dampak ikutan, berupa peningkatan mata pencaharian. Semua ini, tentu berkontribusi nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Dewasa ini, secara umum petani masih mempunyai posisi tawar yang relatif lemah dibandingkan dengan pelaku lain dalam agribisnis padi dan jagung.

Oleh karena itu, kesinambungan 5


pelaksanaan kegiatan Penguatan LDPM sangat diperlukan agar penerima manfaat kegiatan ini juga akan semakin luas yang pada akhirnya diharapkan posisi tawar petani secara umum dapat meningkat serta stabilisasi harga beli untuk komoditas pangan pokok di tingkat petani juga akan terwujud. 3. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Melalui Toko Tani Indonesia (TTI) Upaya lain dalam pemantapan sistem distribusi pangan adalah dengan memberdayakan institusi maupun lembaga masyarakat secara lebih luas untuk berperan dalam perwujudan rantai pasok komoditas pangan yang lebih efisien.

Penguatan kelembagaan

petani diperluas perannya sehingga tidak hanya berperan untuk menjaga stabilisasi harga pangan di tingkat petani namun lebih jauh lagi dapat berperan untuk mewujudkan stabilitas harga di tingkat konsumen. Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat merupakan salah satu upaya Pemerintah yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga baik di tingkat petani/produsen dan di tingkat konsumen. Melalui kegiatan ini, Gapoktan atau Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) dan Toko Tani Indonesia (TTI) diberdayakan untuk dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga distribusi dalam suatu rantai distribusi yang lebih efisien sehingga dapat

mengurangi

disparitas

harga

antara

produsen

dan

konsumen. Bantuan pemerintah yang diberikan kepada Gapoktan/LUPM dalam kegiatan ini digunakan untuk memperkuat permodalan untuk menyerap gabah yang diproduksi petani dengan harga minimal sama dengan HPP sehingga Gapoktan/LUPM dapat berperan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani terutama pada saat panen

raya.

Bantuan

pemerintah

juga

digunakan

untuk

mendukung pengolahan pasca panen sehingga Gapoktan dapat 6


menyediakan beras berkualitas baik dengan harga yang wajar dan lebih terjangkau bagi masyarakat. Pada sisi pemasaran, Gapoktan/LUPM difasilitasi untuk membentuk kemitraan dengan TTI yang merupakan lembaga distribusi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mekanisme pemasaran ini akan memperpendek rantai pasok komoditas pangan dan akan menjadi solusi operasi pasar permanen sehingga tercipta margin keuntungan dan tata niaga pangan yang berkeadilan bagi seluruh pihak di dalam rantai pasok dan menjaga kepastian harga dan pasokan bagi produsen dan konsumen. 4. Stabilisasi Harga Pangan 4.1 Perkembangan Harga Pangan Tingkat Konsumen Berdasarkan pemantauan perkembangan harga pada 13 (tiga belas) komoditas pangan pokok dan strategis tingkat konsumen tahun 2010-2014, terlihat bahwa: 1) Selain terigu, seluruh komoditas pangan strategis mengalami peningkatan

harga

berkisar

4,55-23,43

persen,

dengan

peningkatan terkecil adalah komoditas gula, dan terbesar adalah

bawang

merah,

sedangkan

terigu

mengalami

selalu

mengalami

penurunan rata-rata 6,39 persen. 2) Terdapat

5

(lima)

komoditas

yang

peningkatan harga setiap tahun, yaitu: (1) beras umum, ratarata 9,47 persen; (2) beras termurah, rata-rata 9,06 persen; (3) daging sapi, rata-rata 12,34 persen; (4) gula pasir, ratarata 4,55 persen; (5) telur ayam, rata-rata 8,03 persen. Sedangkan 7 (tujuh) komoditas lainya mengalami fluktuasi harga (naik atau turun) setiap tahunnya. 3) Berdasarkan perhitungan coefisien varians (cv) harga masingmasing komoditas, terlihat bahwa sebagian besar komoditas pangan strategis cukup stabil harganya (batasan besaran cv tergantung komoditas), yaitu: (1) beras umum 3,44 persen; 7


(2) beras termurah 3,48 persen; (3) daging ayam ras 7,49 persen; (4) daging sapi 3,91 persen; (5) minyak goreng curah 5,29 persen; (6) gula pasir 2,93 persen; (7) terigu 0,72 persen; (8) kedelai 2,58 persen; dan (9) telur ayam 6,14 persen.

Sedangkan

3

(tiga)

komoditas

lainnya

sangat

berfluktuasi bahkan sempat bergejolak di masyarakat, yaitu: (1) cabe rawit 33,1 persen; (2) cabe merah 35,28 persen; dan (3) bawang merah 21,01 persen. Tabel 1.2. Perkembangan Harga Pangan Pokok Tahun 2010 – 2014 (Rp/Kg) Tahun

Umum

Beras

2010

8,011

Daging Minyak Daging Goreng Gula Murah Ayam Sapi Ras Curah 6,430 23,897 62,993 12,029 10,090

2011

9,304

7,385

23,749

66,853

12,996

10,144

2012

10,435

8,289

26,319

76,664

13,983

2013

10,857

8,587

29,841

92,843

2014

11,460

9,065

29,421

9.06

3.44 ≤5%

Pertb/th 9.47

Terigu Kedelai

Telur Ayam

Cabe Bw Merah Merah

7,501

8,702

13,471

23,299

16,852

7,537

8,627

15,023

23,701

19,239

11,343

7,506

8,845

16,204

23,723

14,646

13,233

11,874

7,597

9,604

17,676

33,853

36,318

99,745

14,801

12,012

9,442

11,355

18,320

30,829

20,136

5.54

12.34

5.53

4.55

6.39

7.12

8.03

8.90

23.43

3.48

7.49

3.91

5.29

2.93

0.72

2.58

6.14

35.28

21.01

≤5%

≤10%

≤10%

≤5%

≤5%

≤10% ≤10%

≤10%

≤25%

≤25%

(%) Rata2 CV Target CV

Sumber: BPS Berbeda dengan pemantauan yang dilakukan oleh BPS, pemantauan yang dilakukan panel harga pangan menghasilkan yang berbeda karena dari sisi metodologi dan cakupan wilayah responden juga berbeda. Berdasarkan pemantauan panel harga pangan, perkembangan harga pada 10 (sepuluh) komoditas pangan pokok dan strategis tingkat konsumen tahun 2010-2014, terlihat bahwa: 1) Selain cabe merah dan bawang merah, seluruh komoditas pangan strategis mengalami peningkatan harga berkisar 1,1910,98 persen, dengan peningkatan terkecil adalah komoditas gula pasir lokal, dan terbesar adalah Daging Sapi. 8


2) Terdapat

5

(lima)

komoditas

yang

selalu

mengalami

peningkatan harga setiap tahun, yaitu: (1) beras umum, ratarata 7,04 persen; (2) beras termurah, rata-rata 6,43 persen; (3) daging sapi, rata-rata 10,98 persen; (4) gula pasir, ratarata 1,19 persen; (5) telur ayam, rata-rata 5,67 persen. Sedangkan

komoditas

cabai

merah

justru

mengalami

penurunan harga sebesar 23,10 persen dan bawang merah sebesar 39,22 persen. 3) Hampir sama dengan hasil pemantauan BPS, berdasarkan perhitungan coefisien varians (cv) harga masing-masing komoditas, terlihat bahwa sebagian besar komoditas pangan strategis

cukup

stabil

harganya

(batasan

besaran

cv

tergantung komoditas) kecuali bawang merah. Adapun CV dari masing-masing komoditas tersebut adalah: (1) beras umum 4,81 persen; (2) beras termurah 4,41 persen; (3) daging ayam ras 1,69 persen; (4) daging sapi 7,36 persen; (5) gula pasir 0,84 persen; (6) kedelai 5,15 persen; (7) telur ayam 3,90 persen, dan (8) cabai merah 18,47 persen. Sedangkan bawang merah mengalami fluktuatif hingga mencapai 34,50 persen. Tabel 1.3. Perkembangan Harga Pangan Pokok Panel Harga Pangan Tahun 2010 – 2014 (Rp/Kg) Beras Umum

Termurah

Daging Ayam Ras

2013

8,592

7,491

28,501

89,342

12,373

9,787

18,791

32,701

36,718

2014

9,197

7,973

29,191

99,154

12,520

10,527

19,856

25,147

22,316

(%) Pertmbhn/Th

7.04

6.43

2.42

10.98

1.19

7.56

5.67

(23.10)

(39.22)

Rata-rata

8,895

7,732

28,846

94,248

12,447

10,157

19,324

28,924

29,517

CV

4.81

4.41

1.69

7.36

0.84

5.15

3.90

18.47

34.50

Tahun

Target CV

5%

5%

10%

Daging Sapi

Gula Pasir Lokal

Kedelai

Telur Ayam

Cabe Merah

Bawang Merah

10%

Sumber: Panel Harga BKP Kementan Ket: Data 2010-2012 tidak tersedia 9

5%

5%

10%

25%

25%


4.2 Perkembangan Harga Gabah Tingkat Petani Perkembangan harga gabah ditingkat petani perlu dimonitor setiap saat mengingat komoditas tersebut sangat strategis bagi bangsa dan negara, karena merupakan komoditas utama sebagai makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Selain itu, gabah merupakan komoditas pangan yang paling banyak dibudidayakan oleh

mayoritas

petani

Indonesia.

Terganggunya

kondisi

ketersediaan, pasokan dan harga gabah dapat mempengaruhi berbagai aspek, baik ekonomi, politik, maupun ketahanan nasional. Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap komoditas gabah, antara lain melalui penentuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah ditingkat petani. Pemerintah telah

mengeluarkan

Instruksi

Presiden

tentang

Kebijakan

Perberasan yang sudah diterbitkan sebanyak 8 (delapan) kali sejak tahun 2002 sampai 2012. Kebijakan perberasan sangat efektif dalam mengendalikan stabilitas harga di tingkat petani, baik gabah ataupun beras. Berdasarkan pengamatan dan monitoring perkembangan harga gabah di tingkat petani selama tahun 2010-2014, terlihat bahwa: 1) Harga gabah (GKP) di tingkat petani selalu berada di atas HPP, yaitu pada kisaran 18,28-36,17 persen di atas HPP dengan harga

rata-rata

antara

Rp

3.123/kg

dan

Rp 4.246/kg,

sedangkan HPP berkisar Rp 2.640/kg–Rp 3.300/kg. 2) Kenaikan harga HPP selama periode 2010-2014 sebesar 6,25 persen per tahun berdampak positif dalam meningkatkan harga

aktual

GKP

petani,

sehingga

dapat

menambah

keuntungan usahatani tanaman padi. 3) Coefisien varians (cv) harga gabah di tingkat petani sejak tahun 2010-2014 berkisar 5,22-9,59 persen, dengan nilai terbesar pada tahun 2011 dan terendah pada tahun 2013. 10


Dengan laju pertumbuhan sebesar 8,10 persen, nilai cv tersebut menunjukkan kondisi harga gabah di tingkat petani cukup stabil. Tabel 6. Perkembangan Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Petani Tahun 2010 – 2014 Tahun

HPP GKP (Rp/Kg)

2010

2.640

Harga GKP di Harga Petani 2) Vs HPP Petani CV (Rp/Kg) GKP % 3.123 483 18,28 8,04

2011

2.640

3.595

955

36,17

9,59

2012

3.300

3.948

648

19,63

5,24

2013

3.300

4.005

705

21,38

5,22

2014

3.300

4.246

946

28,65

5,92

Pertb/th

6,25

8,10

1)

23,76

(%) Sumber:

1) 2)

Inpres Kebijakan Perberasan BPS

4.3 Perbandingan Harga Beras Dalam Negeri dengan Harga Internasional Dari hasil pemantauan harga beras di dalam negeri (beras termurah) dengan harga beras internasional (Thai 5%) pada tahun 2010-2014 (Tabel 8), terlihat bahwa: 1) Harga beras domestik jauh lebih tinggi dibanding harga beras Thai 5%. Perkembangan harga beras dalam negeri jauh lebih stabil dibanding beras Thai 5%, yang ditunjukkan oleh ratarata nilai cv harga beras dalam negeri 3,48 persen, sedang harga beras Thai sebesar 6,17 persen. Begitu juga apabila dilihat rincian tiap tahun, nilai cv beras dalam negeri berkisar 1,13-6,81 persen, sedang cv beras Thai 5% berkisar 4,8911,77 persen. 2) Harga

beras

Thai

5%

yang

jauh

lebih

rendah

tidak

mempengaruhi harga beras dalam negeri, yang ditunjukkan 11


oleh rata-rata pertumbuhan harga beras Thai 5% yang turun 2,98 persen per tahun, sedang harga beras dalam negeri naik 9,06 persen per tahun. Tabel 8. Perkembangan Harga Beras Paritas Internasional Tahun 2010-2014

2010

Paritas Impor (Rp/kg) Thai 5% Thai 15% Viet 5% 5,943 5,684 5,276

Viet 15% 5,099

2011

6,237

6,050

5,892

5,711

2012

6,951

6,788

5,600

5,392

2013

6,699

6,576

5,647

5,449

2014

6,642

6,394

8,492

6,396

Rerata

6,494

6,299

6,181

5,610

Tahun

Pertb/th (%)

2.98

3.19

14.49

6.21

CV (%)

6.17

6.95

21.20

8.75

Sumber: BPS

5. Pengelolaan Cadangan Pangan Nasional Cadangan pangan nasional terdiri atas cadangan pangan pemerintah pusat, cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan

pangan

mengantisipasi

masyarakat

kekurangan

yang

ketersediaan

dilakukan pangan,

untuk

kelebihan

ketersediaan pangan, gejolak harga pangan, dan keadaan darurat. Cadangan pangan nasional juga dapat dimanfaatkan untuk kerjasama

internasional

dan

bantuan

pangan

luar

negeri.

Cadangan pangan pemerintah daerah terdiri atas cadangan pangan

pemerintah

desa,

cadangan

pangan

pemerintah

kabupaten/kota dan cadangan pangan pemerintah provinsi.

12


5.1 Cadangan Pangan Pemerintah Cadangan pangan pemerintah pusat selama ini dikelola oleh Perum BULOG berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2012. Pada Diktum 5 huruf b diinstruksikan Perum BULOG untuk melaksanakan Pemerintah

pengadaan

(CBP)

dan

untuk

penyaluran

menjaga

Cadangan

stabilitas

harga

Beras beras,

menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan, bantuan dan/atau kerja sama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan laporan s/d Desember 2014, data pemanfaatan CBP tahun 2010-2014, adalah sebagai berikut: Tabel 4. Perkembangan Cadangan Beras Pemerintah (Ton) Tahun 2010-2014 URAIAN Stok Awal

TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 514.649 460.357 378.449 431.277 368.976

Tambahan CBP Pemanfaatan CBP: Bantuan darurat/bencana Pengendalian Harga

- 155.039 266.667

-

-

13.322

13.770

11.378

39.428 221.955 200.518

40.007

75.515

-

30.825

14.864

14.992

Beras (OPM) OPK – CBP Raskin Total Pemanfaatan Stok Akhir

-

-

-

54.292 236.946 213.840

53.777 117.719

460.357 378.449 431.277 377.499 251.257

Sumber: Perum BULOG (2014)

Pada tahun 2011, terjadi penurunan stok akhir sebesar 18 persen dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pemanfaatan stok CBP untuk mengendalikan gejolak harga yang sangat tinggi sehingga dikeluarkan stok sebesar 221.955 ton lebih tinggi 463 persen dari tahun 2010. Pada tahun 2011, Indonesia melakukan impor sebesar 155.039 ton sehingga stok akhirnya menjadi 378.449 ton. Penyaluran CBP untuk operasi pasar (OP) pada tahun 13


2012 sebesar 200.517 ton, sehingga stok akhir CBP sampai bulan November 2013 sebesar 377.499 ton atau mengalami penurunan stok sebesar 12,47 persen dibandingkan stok akhir tahun 2012. Hal ini disebabkan tidak adanya tambahan CBP pada tahun 2013. Pemanfaatan CBP tahun 2013 selain untuk memenuhi kebutuhan

dalam

negeri

juga

untuk

kegiatan

kerjasama

internasional yaitu melalui pemberian bantuan pada korban bencana alam Topan Bopha di Filipina sebesar 1.700 ton. Stok akhir

CBP

pada

tahun

2014

sebesar

251.257

ton

telah

dimanfaatkan untuk operasi pasar khusus (OPK) dan OP hingga Maret 2015. Pada tataran regional, pemerintah Indonesia juga memiliki tanggungjawab untuk mengalokasikan cadangan pangan dalam jumlah

tertentu

sesuai

kesepakatan

yang

tertuang

dalam

perjanjian APTERR (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve) yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat pangan di Kawasan ASEAN dan 3 (tiga) Negara mitra, Jepang, China dan Korea Selatan. Pengalokasiannya telah dilaksanakan sejak tahun 2013. 5.2 Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Pengembangan

cadangan

pangan

pemerintah

provinsi

merupakan salah satu upaya dalam pengamanan produksi beras nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2011. Dalam Inpres tersebut, khususnya Diktum kedua point (i) dinyatakan bahwa

Kementerian

memperkuat

Pertanian

cadangan

mendapatkan

gabah/beras

mandat

pemerintah,

untuk

pemerintah

daerah dan masyarakat. Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

juga

didasarkan

kepada

Peraturan

Menteri

Pertanian Nomor 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan 14


Minimal

(SPM)

Bidang

Ketahanan

Pangan

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota. SPM tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah provinsi harus memiliki cadangan pangan di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras dan Pemerintah kabupaten/kota

memiliki

cadangan

pangan

di

tingkat

kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras. Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi telah dilaksanakan di 24 provinsi atau sekitar 72,79 persen dari jumlah provinsi di Indonesia. Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi di 24 provinsi tersebut sebesar 3.486,37 ton beras dengan total pemanfaatan beras cadangan pangan pemerintah provinsi di 24 provinsi sebanyak 313,18 ton. Sementara

itu

untuk

membangun

Cadangan

Pangan

Pemerintah Kabupaten/Kota, pada tahun 2012 telah dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian untuk pembangunan gudang cadangan pangan. Sebanyak 154 kabupaten/kota telah memanfatkan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2012 tersebut,

dan sebanyak 97 kabupaten/kota diantaranya telah

mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan

Pemerintah

Kabupaten.

Selain

itu,

terdapat

30

kabupaten/kota yang mengelola cadangan pangan pemerintah melalui kerja sama dengan pihak ketiga seperti Bulog, Swasta, Gapoktan, dan lain-lain. 5.3 Perkembangan Cadangan Pangan Masyarakat Kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat diarahkan untuk mengembangkan lumbung pangan masyarakat yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahap penumbuhan, tahap

pengembangan,

dan

tahap

kemandirian.

Tahap

penumbuhan mencakup identifikasi lokasi dan pembangunan fisik lumbung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian, 15


tahap pengembangan mencakup identifikasi kelompok lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan melalui dana Bansos, sedangkan tahap kemandirian mencakup penguatan modal untuk pengembangan usaha kelompok melalui dana Bansos. Pengembangan

cadangan

pangan

masyarakat

melalui

lumbung pangan masyarakat bertujuan untuk: (a) meningkatkan volume stok cadangan pangan untuk kebutuhan masyarakat karena produksi tidak merata sepanjang tahun; (b) menjamin akses dan kecukupan pangan bagi penduduk miskin dan rawan pangan yang memerlukan perlindungan kecukupan pangan dan (3) sebagai bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat kondisi darurat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Ketahanan Pangan sejak tahun 2010 sampai dengan 2014 telah melakukan kegiatan pembangunan lumbung pangan masyarakat secara kumulatif sebanyak 3.106 unit, yang difasilitasi melalui dana DAK untuk pembangunan fisik lumbung dan dana APBN dekonsentrasi untuk pengisian lumbung sebagai stimulan

bagi kelompok dalam

pengembangan lumbungnya. Pembangunan lumbung tersebut tersebar pada 32 provinsi. B. Potensi , Tantangan dan Masalah 2.1.

Potensi

a. Besarnya Dukungan Kelembagaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Distribusi Pangan Potensi masyarakat dalam pengembangan usaha di bidang jasa, pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan, cukup besar. Usaha di bidang ini sangat bervariasi mulai dari yang bersifat individu berskala kecil, usaha bersama berbentuk koperasi, hingga perusahaan besar dan multinasional. Selain itu, peran pemerintah dalam menyempurnakan sistem standarisasi dan mutu 16


komoditas pangan, serta memberlakukan kebijakan yang mampu memberikan insentif dan lingkungan yang kondusif mampu meningkatkan potensi dan peluang pengembangan usaha distribusi pangan masyarakat. Masyarakat dengan kearifan budaya lokalnya serta tuntutan kebutuhan yang sama, baik secara swadaya maupun dengan bimbingan pihak lain berupaya untuk membentuk kelembagaan informal secara berkelompok, sehingga sangat banyak kelembagaan-kelembagan masyarakat yang telah terbentuk seperti kelompok tani, gapoktan, koperasi dan lain-lain. Untuk meningkatkan keberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam rangka penguatan distribusi pangan, sejak tahun 2003 Badan Ketahanan Pangan melaksanakan upaya penguatan lembaga distribusi pangan untuk memperluas jaringan pemasaran dan mengamankan harga gabah, beras dan jagung. Peran ini semakin diperluas dengan dilaksanakannya pemberian bantuan sosial (bansos) melalui kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2009. Setiap Gapoktan diberikan dana bantuan untuk penguatan modal usaha jual beli gabah/beras/jagung, pembangunan gudang dan penguatan cadangan pangan anggota Gapoktan. b. Besarnya Dukungan Pemerintah Pengembangan Cadangan Pangan

Terhadap

Dalam merealisasikan pembangunan cadangan pangan nasional

(pemerintah

memberikan

dan

dukungan

masyarakat),

melalui

berbagai

pemerintah

telah

kebijakan.

Untuk

cadangan pemerintah pusat, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

No.

KEP

46/M.EKON/08/2005

No.34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 17

tentang

Pedoman

dan Umum


Koordinasi

Pengelolaan

Pengembangan

cadangan

Cadangan pangan

Beras

pemerintah

Pemerintah. provinsi

dan

kabupaten/kota telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimum tersebut menyatakan bahwa pemerintah provinsi harus memiliki cadangan pangan minimal sebesar 200 ton setara beras dan pemerintah kabupaten harus memiliki cadangan pangan minimal sebesar 100 ton setara beras. Sampai dengan tahun 2012 terdapat 11 provinsi yang telah menyelenggarakan cadangan pangan pemerintah provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, sedangkan untuk tingkat kabupaten adalah Kabupaten OKI (Sumatera Selatan), Kabupaten Sragen, Brebes dan Purbalingga (Jawa Tengah), serta Kabupaten Sambas dan Sekadau (Kalimantan Barat). Selain itu pada petunjuk teknis pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2012 dipersyaratkan untuk pembangunan gudang cadangan pemerintah kabupaten/kota, dan telah terbangun sebamyak 118 gudang cadangan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan untuk cadangan pangan masyarakat, Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa, yang mengharuskan dibentuknya cadangan masayarakat di tiap-tiap desa dengan ketentuan sebagai berikut: 

Cadangan pangan pemerintah desa adalah berupa cadangan pangan pokok seperti beras, pangan lokal yang bersifat pokok

18


dan pangan tertentu yang bukan pangan pokok seperti kacang tanah, kacang hijau dan kedelai, 

Ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan dan distribusi konsumsi pangan lokal, aksesibilitas, menanggulangi keadaan darurat dan stabilitas harga pangan,



Pengadaan diperoleh melalui pembelian bahan pangan dari petanisetempat atau desa sekitarnya dengan menyisihkan 13% keuntungan usaha unit desa,



Sasaran pengadaan adalah RTM, lansia dan masyarakat umum yang terkena bencana,



Penyalurannya dilakukan oleh Kepala Desa berkoordinasi dengan bupati selaku ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Camat,

Pengelolaan

cadangan

pangan

pemerintah

desa

dilakukan oleh unit usaha pangan desa. Berbagai kebijakan mengenai cadangan pangan tersebut merupakan potensi dan modal dasar yang besar dalam mengembangkan pembangunan cadangan pangan. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut pembangunan cadangan pangan di waktu yang akan datang adalah melanjutkan pembangunan cadangan pangan waktu sebelumnya. 2.2. Tantangan dan Permasalahan a. Fluktuasi Harga Fluktuasi harga pangan yang ditunjukkan oleh Coefficient of Variation (cv) perlu diantisipasi karena nilai cv yang tinggi mencerminkan harga jual pangan sangat fluktuatif sehingga mempengaruhi inflasi. Fluktuasi harga pangan dipengaruhi oleh meningkatnya

permintaan,

persaingan

permintaan

misalnya

melonjaknya harga pangan dunia, sifat produksi yang musiman dan tidak merata antar musim, dan buruknya infrastruktur yang berkonsekuensi terhadap ongkos angkut yang tinggi, serta 19


meningkatnya frekuensi bencana alam. Hal ini mengakibatkan aksesibilitas masyarakat secara ekonomi menurun sehingga kondisi ketahanan pangan tergganggu. b. Fluktuasi Pasokan Pangan Stabilitas

pasokan

dipengaruhi

oleh

berbagai

faktor,

diantaranya kemampuan produksi pangan dalam negeri dan pengelolaan stok pangan nasional. Faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap pasokan pangan adalah adanya aksi spekulan baik di daerah produsen yang surplus maupun daerah non sentra. Dalam rangka mewujudkan stabilitas pasokan pangan, tantangan ke depan adalah memperkuat kapasitas produksi pangan dari dalam negeri yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin, serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan konsumen. Dengan memenuhi syarat pemasaran tersebut, maka daya saing produk pangan akan lebih baik. Namun sebaliknya, bila produk dalam negeri tidak mampu memenuhi syarat kualitas, kontinuitas dan kuantitas yang diminta, maka pasar dalam negeri akan diisi oleh produk sejenis yang berasal dari impor. c. Rendahnya Posisi Tawar Petani Pelaku usaha tani komoditas bahan pangan pada umumnya adalah petani gurem, dan buruh tani, dengan kepemilikan lahan yang sempit. Berdasarkan data BPS tahun 2008, jumlah rumah tangga yang berusaha tani padi sebanyak 14.992.137 rumah tangga. Rata-rata kepemilikan lahan sawah setiap rumah tangga adalah 0,376 Ha. Sebagian besar (75,98 persen) rumah tangga usahatani padi hanya memiliki lahan dengan luas <0,5 ha, dan 68,36 persen menguasai lahan dengan luas <0,5 ha. Dengan volume hasil produksi yang kecil, dan kebutuhan ekonomi yang mendesak, maka petani menjadi tidak berdaya dalam mempertahankan harga penjualan hasil produksinya. Harga jual 20


hasil produksi usaha tani lebih banyak ditentukan oleh pembeli/pedagang. Disamping itu, karena terbatasnya modal dan akses terhadap permodalan yang yang dimiliki petani, menyebabkan petani terjebak dalam sistem ijon yang melemahkan posisi tawar mereka. Untuk menangani lemahnya posisi tawar petani tersebut telah banyak pembinaan dan pemberdayaan petani untuk melakukan usaha tani secara berkelompok. Namun demikian, dalam pelaksanaannya pemberdayaan kelompok tersebut belum optimal, bahkan terdapat beberapa kasus dimana pembentukan kelompok tersebut dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan dari beberapa orang pengurusnya saja untuk melanggengkan usaha mereka.

21


BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN A. Visi Mengacu kepada tugas pokok, fungsi, dan mandat yang diberikan kepada Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, serta mengacu kepada arah kebijakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan pada tahun 2015-2019 mempunyai visi: “Menjadi

Institusi

memantapkan

yang

sistem

handal

distribusi,

dan

aspiratif

cadangan

pangan

dalam dan

stabilisasi harga”. B. Misi Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan adalah sebagai berikut: 1. Pemantapan

model

pemberdayaan

masyarakat

dalam

rangka

mewujudkan sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga; 2. Peningkatan model pengkajian, pemantauan dan evaluasi sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga; 3. Peningkatan kualitas pemantauan, pengkajian, dan evaluasi sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga; 4. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga; 5. Peningkatan

kemampuan

aparatur

pusat

dan

daerah

dalam

pemantapan sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga;

22


C. Tujuan Tujuan strategis Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan periode tahun 2015-2019 adalah memantapkan sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga, dengan: 1. Memperkuat kelembagaan distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga dan penyediaan pangan; 2. Meningkatkan model pemantauan, pengkajian, dan evaluasi sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga; 3. Menyediakan data dan informasi hasil pemantauan, pengkajian, dan evaluasi untuk bahan perumusan kebijakan distribusi, harga, dan cadangan pangan; dan 4. Meningkatkan kemampuan aparatur pusat dan daerah dalam pemantapan sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga. D. Sasaran Meningkatnya pemantapan distribusi pangan dan stabilitas harga pangan melalui : 1.

Penumbuhan, pengembangan dan kemandirian Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM)/Toko

Tani

Indonesia

(TTI)

dan

Lumbung

Pangan

Masyarakat (LPM) seperti berikut ini : No

Kegiatan

2015

2016

2017

2018

2019

1 2 3

LDPM LUPM/TTI LPM

358 20 1.724

241 1.000 1.628

248 2.000 800

90 3.000 1.492

135 5.000 1.492

2.

Penyediaan instrument pemantauan, pengkajian, dan evaluasi sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga;

3.

Tersedianya data dan informasi sistem distribusi, cadangan pangan dan harga pangan yang akurat dan terkini; dan 23


4.

Meningkatnya

kapasitas

aparatur

pusat

dan

daerah

dalam

melakukan pemantapan sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga. Untuk melihat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut: Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 20152019 VISI

MISI

TUJUAN

Menjadi Institusi yang handal dan aspiratif dalam memantap kan sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga

1. Pemantapan model pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga;

1.Memperkuat 5. kelembagaan distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga dan penyediaan pangan;

SASARAN

Penumbuhan Lembaga

603 distribusi

pangan

masyarakat

(LDPM), penumbuhan 6.020 Lembaga Usaha Pangan

Masyarakat

(LUPM)/12.000

Toko

Tani Indonesia (TTI), dan

Penumbuhan

Lumbung masyarakat 2165

pangan sebanyak

kelompok

(

lumbung DAK Bidang Kedaulatan

Pangan)

tahun 2015-2017 dan 400 (lumbung

Kelompok APBD)

tahun 2018-2019.

24

di


VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

2. Peningkatan model pengkajian, pemantauan dan evaluasi sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga;

2.Meningkatkan 1. Penyediaan model instrument pemantauan, pemantauan, pengkajian, pengkajian, dan dan evaluasi sistem evaluasi sistem distribusi, distribusi, cadangan cadangan pangan dan pangan dan stabilisasi stabilisasi harga harga;

3. Peningkatan kualitas pemantauan, pengkajian, dan evaluasi sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga;

3.Menyediakan

4. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam merumuskan dan mengimplemen tasikan kebijakan sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga;

4.Meningkatnya 3. Penyediaan efektifitas sistem koordinasi pelaksanaan/i lintas intansi mplementasi dalam perumusan kebijakan sistem dan implementasi distribusi, kebijakan sistem cadangan distribusi, pangan dan stabilitas cadangan pangan harga dan stabilisasi pangan; harga;

data dan informasi hasil pemantauan, pengkajian, dan evaluasi untuk bahan perumusan kebijakan distribusi, harga, dan cadangan pangan

25

2. Tersedianya

data

dan

informasi

sistem

distribusi,

cadangan

pangan

dan harga pangan yang

akurat

dan

terkini;


VISI

MISI

5. Peningkatan kemampuan aparatur pusat dan daerah dalam pemantapan sistem distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga;

TUJUAN

SASARAN

5.Meningkatkan 4. Meningkatnya kemampuan kapasitas aparatur aparatur pusat pusat dan daerah dan daerah dalam melakukan dalam pemantapan pemantapan sistem sistem distribusi, cadangan distribusi, pangan dan cadangan pangan dan stabilisasi harga. stabilisasi harga.

26


BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. Arah Kebijakan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Agenda ketujuh pembangunan nasional dalam RPJMN 20152019 yang merupakan penjabaran dari visi dan program aksi (NawaCita) pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. Salah satu cara untuk mencapai agenda

pembangunan

kedaulatan

pangan.

tersebut Sejalan

adalah

dengan

melalui hal

peningkatan

tersebut,

maka

pembangunan ketahanan pangan dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah dengan berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019

adalah:

pemantapan

ketahanan

pangan

menuju

kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir tersebut, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Arahan kebijakan Pusat Distribusi dan Cadangan

Pangan

memfokuskan

kegiatan

pada

aspek

keterjangkauan pangan, yaitu: (a) stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta (b) pengelolaan cadangan pangan.

27


B. Strategi Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Sesuai dengan arahan kebijakan Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, maka strategi yang dilakukan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan adalah: 1. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) 2. Lumbung Pangan Masyarakat 3. Panel Harga Pangan Nasional dan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan HBKN 4. Pemantauan Pasokan, Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan 5. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI) 6. Kajian Responsif dan Antisipatif Distribusi Pangan 7. Kajian Distribusi Pangan C. Kegiatan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Eselon II lingkup Badan Ketahanan Pangan, kegiatan prioritas nasional yang harus dilaksanakan oleh Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan adalah pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, dengan sub kegiatan sebagai berikut: 1. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM) Melalui

kegiatan

Penguatan

LDPM,

Gapoktan

diberikan

dukungan penguatan modal dan kelembagaan agar mempunyai kemampuan dan posisi yang lebih kuat dalam melakukan aktifitas pendistribusian serta pengolaan cadangan pangan. 2. Lumbung Pangan Masyarakat Pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan melalui pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dari kerawanan 28


pangan, dengan memfasilitasi pembangunan fisik lumbung, pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok.

Melalui

pemberdayaan

tersebut

diharapkan

masyarakat dapat mengelola cadangan pangan yang ada dikelompoknya, dan juga dapat meningkatkan peran dalam menjalankan fungsi ekonomi bagi anggotanya sehingga mampu mempertahankan dan mengembangkan cadangan pangan yang dimiliki. 3. Panel Harga Pangan Nasional dan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan HBKN Lokasi panel yang merupakan sumber data/informasi harga pangan serta variabel-variabel yang mempengaruhinya akan diperluas dengan melakukan kerjasama dengan badan/instansi ketahanan pangan setiap

daerah/biaya APBD. Dengan demikian,

badan/instansi

ketahanan

pangan

daerah

akan

mereplikasikan panel harga seperti yang dilakukan oleh Pusat Distribusi Pangan. Data dan informasi dari hasil replikasi panel, disamping digunakan untuk penyusunan kebijakan distribusi pangan di daerahnya juga akan dimanfaatkan oleh Pusat Distribusi

Pangan.

Disamping

peningkatan

kuantitas

data/informasi, juga akan dilakukan peningkatan kualitas data/informasi panel melalui pengembangan sistem untuk validasi data, sistem berbasis android, sedangkan untuk meningkatkan akurasi data dilakukan dengan penambahan jumlah enumerator dan frekwensi pemantauan yang semakin diintensifkan. Dalam konteks ini, panel harga pangan dibagi 2 (dua), yaitu panel harga pangan mingguan konvensional dan panel

harga

pangan

harian

(enumerator

konsumen

jabodetabek, dan enumerator pasar di 34 ibukota propinsi).

29


4. Pemantauan Pasokan, Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan Dalam meningkatkan kualitas, kuantitas analisis pemantauan harga dan analisis sistem distribusi pangan akan dilakukan melalui pendekatan optimalisasi dan kemampuan SDM baik di pusat maupun daerah, memperbanyak lokasi panel, analisis data base distribusi pangan dan meningkatkan metode analisis data dan informasi. Optimalisasi SDM dilakukan melalui pelatihan/apresiasi pendekatan produktivitas setiap karyawan Pusat Distribusi Pangan dan daerah. Untuk itu, perlu diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap staf/petugas yang terkait dengan produktivitas kerja setiap personil yaitu dengan menerapkan reward dan punishment serta pelatihan/apresiasi petugas yang menangani distribusi pangan di daerah. 5. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI) Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) merupakan upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien, harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani (produsen), informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik, mencegah terjadinya Patron-Client (pemasukan pangan ke pasar suatu wilayah hanya boleh dipasok oleh pelaku usaha tertentu), dan mencegah penyalahgunaan market power oleh pelaku usaha tertentu. Untuk memotong rantai pasok maka Toko Tani Indonesia (TTI) dirancang untuk menjual komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar kepada konsumen yang dipasok oleh Gapoktan/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat, dan/atau BULOG.

30


6. Kajian Responsif dan Antisipatif Distribusi Pangan Kajian responsif merupakan upaya pemerintah dalam rangka mencari solusi mengatasi berbagai permasalahan distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan. Tujuan kajian responsif adalah a) menyajikan data dan informasi kondisi distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan. b) Merumuskan rekomendasi kebijakan jangka pendek dalam rangka distribusi, cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan. Bila terjadi gangguan pasokan akan berpengaruh langsung terhadap harga pangan sehingga perlu segera mendapat respon kebijakan dari pemerintah untuk menghindari gejolak distribusi, cadangan stabilisasi harga pangan. Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan Sistem Deteksi Dini (Early Warning System) pasokan dan harga pangan yang tepat (up to date) dan akurat agar dapat segera dilakukan antisipasi dan respon bila goncangan (shock) distribusi, cadangan dan stabilisasi harga pangan. 7. Kajian Distribusi Pangan Pengkajian terhadap sistem distribusi penting dilakukan untuk menghasilkan gambaran distribusi pangan yang berlangsung pada suatu wilayah dan pergerakan pasokan pangan antar wilayah.

Hasil

kajian

merupakan

dasar

penyusunan

rekomendasi kebijakan dalam upaya stabilisasi harga dan pasokan pangan

31


BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN A. Target Kinerja Arah

kegiatan

ketahanan

pangan

Tahun

2015-2019

meliputi: 1) pengamanan upaya swasembada beras melalui diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; 2) stabilisasi harga pangan; 3) peningkatan keamanan dan mutu pangan; dan 4) keberlanjutan kegiatan ketahanan pangan. Berdasarkan arah kegiatan Badan Ketahanan Pangan tersebut, fokus utama kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan adalah stabilisasi harga pangan yang juga merupakan bagian dari prioritas program nasional. 1.

Target Kinerja Program Target kinerja “Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan”

tahun 2015-2019, adalah: 1.

Stabilnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) diatas atau sama dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP);

2.

Stabilnya harga beras di tingkat konsumen dengan Coefficient of Varians lebih kecil dari 10 persen, cabe merah dengan CV dibawah 29 persen dan bawang merah di bawah 19 persen;

Indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian target kinerja program setiap tahun dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut

32


Tabel 4.1 Indikator Kinerja Program (IKP) Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015-2019 No 1

Rincian IKP Stabilnya harga

2015

2016

2017

2018

2019

≥ HPP

≥ HPP

≥ HPP

≥ HPP

≥ HPP

CV≤10

CV≤10

CV≤10

CV≤10

CV≤10

CV≤29

CV≤28

CV≤27

CV≤26

CV≤25

CV≤19

CV≤18

CV≤17

CV≤16

CV≤15

pangan (Gabah/Beras) ditingkat produsen 2

Stabilnya harga pangan di tingkat konsumen:  Beras  Cabe merah  Bawang merah

2. Target Kinerja Kegiatan Target kinerja kegiatan adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan dalam periode 2015-2019 yang berupa output. Indikator kinerja kegiatan (IKK) tersebut dapat diperhatikan pada Tabel 4.2. Tabel 4.2. Target Kinerja Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019 No 1814

Rincian IKK

2015

2016

Target 2017 2018

2019

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Jumlah lembaga distribusi pangan

358

241

248

90

135

1.724

1.628

800

1.492

1.492

35

35

35

35

35

3

3

3

3

3

20

1.000

2.000

3.000

5.000

masyarakat (Gapoktan) Jumlah lumbung pangan masyarakat (Unit) Jumlah lokasi panel harga pangan nasional dan pemantauan harga dan pasokan pangan HBKN (Lokasi) Jumlah hasil pemantauan pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan (Lokasi) Pengembangan Usaha Jumlah Toko

33


No

Rincian IKK Tani Indonesia/TTI (Unit)

Target 2017 2018

2015

2016

1

1

1

1

1

27

27

27

27

27

Jumlah kajian responsif dan

2019

antisipatif distribusi pangan (Judul) Jumlah kajian distribusi pangan (Rekomendasi)

4.2 Kerangka Pendanaan Dukungan pendanaan merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan mantapnya sistem distribusi dan pengelolaan cadangan pangan sehingga terwujud stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sumber pendanaan tidak hanya berasal dari APBN, namun perlu

ditunjang

dari

sumber

pendanaan

lain

diantaranya

Pemerintah Daerah melalui APBD prov/kab/kota, keterlibatan swasta, perbankan (skim kredit dan kredit komersial) serta dari swadaya masyarakat. Selain itu, tidak menutup kemungkinan terhadap pendanaan yang bersumber dari kerjasama dengan internasional. memfasilitasi

Dukungan proses

pendanaan

koordinasi,

dibutuhkan

supervisi,

untuk

pelaksanaan,

pemantauan dan evaluasi program/kegiatan. Salah

satu

arah

kegiatan

ketahanan

pangan

yang

merupakan merupakan kegiatan prioritas yang dibiayai APBN adalah Stabilisasi Harga Pangan.

Kebutuhan anggaran Pusat

Distribusi dan Cadangan Pangan tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp 2.616,08 milyar. Rencana pendanaan tahunan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3. Tabel 4.3. Pendanaan APBN Kegiatan Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Tahun 2015-2019 No 1814

Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

ALOKASI (Milyar Rupiah) 2015 2016 2017 2018 2019 107,26 285,41 466,02 675,59 1.081,80

34


BAB V DUKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI, CADANGAN DAN STABILITAS HARGA PANGAN Pengembangan system distribusi, cadangan dan stabilitas harga pangan memiliki cakupan yang luas, sehingga tentunya akan banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Tidak semuanya

dapat

diselesaikan

dibawah

kewenangan

Pusat

Distribusi dan Cadangan Pangan. Untuk itulah diperlukan sinergi dan dukungan dari instansi terkait. Kebijakan kebijakan stabilisasi harga dan pasokan pangan yang melibatkan instansi lintas sektor perlu diharmonisasikan sehingga tidak terdapat kebijakan yang saling bertentangan atau tumpang tindih. Kebijakan pendukung yang ada juga harus dapat dioperasionalkan, sehingga rancangan mempercepat pemantapan ketahanan pangan nasional. Beberapa bentuk dukungan yang diharapkan dari instansi lain seperti pada Tabel 5.1 berikut ini. Tabel 5.1. Kebutuhan Dukungan Kementerian/Lembaga Terkait dalam Pembangunan Ketahanan Pangan No 1

KEMENTERIAN/

DUKUNGAN

LEMBAGA Pemerintah Daerah

Pelaksanaan kegiatan pengembangan system distribusi dan stabilitas harga pangan

3

Kementerian

Fasilitasi pengolahan skala kelompok dalam

Perindustrian

rangka pengembangan agribisnis lembaga pelaksana distribusi dan cadangan pangan Mendorong pengembangan kawasan industri pengolahan pangan berbasis kawasan pertanian

35


No 4

KEMENTERIAN/

DUKUNGAN

LEMBAGA Kementerian

Regulasi terkait pasar komoditas pangan

Perdagangan

Dukungan

system

pengembangan

pergudangan

manajemen

resi

melalui gudang

sebagai sarana stok manajemen pangan Penetapan harga referensi pangan 5

Kementerian

Sinergi dan fasilitasi pembangunan data base

Perhubungan

pasokan pangan antar wilayah Dukungan Pengembangan transportasi logistik komoditas pangan baik antar wilayah, terutama antara wilayah sentra produksi dan wilayah konsumen

6

Kementerian Desa,

Sinergi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga

Pembangunan Daerah

pelaksana distribusi dan cadangan pangan

Tertinggal dan

masyarakat

Transmigrasi 7 8

Kementerian Koperasi

Pengembangan lembaga distribusi pangan

dan UMKM

masyarakat

Kementerian Keuangan

Pengalokasian bantuan pemerintah untuk mendukung pengembangan system distribusi, cadangan dan stabilitas harga pangan Penyediaan dana untuk tenaga pendamping kegiatan dan tenaga fungsional lainnya

13 14

Kemenko Bidang

Melaksanakan kebijakan yang mendorong

Perekonomian

stabilisasi harga komoditas pangan strategis

Perum Bulog

Pemberdayaan usaha kelompok tani yang mampu bekerjasama langsung dalam pemasaran produk pertanian yang dihasilkannya. Optimalisasi sistem pergudangan untuk komoditas strategis lainnya selain beras dalam rangka menjaga stablitas harga Pembinaan sistem logistik ketahanan pangan di tingkat desa Peningkatan pembinaan dan pendampingan daerah melalui pengabdian masyarakat

36


No 15

KEMENTERIAN/

DUKUNGAN

LEMBAGA Perguruan Tinggi

Kerjasama dalam pengembangan model dan metodologi kajian distribusi, cadangan dan harga pangan

16

Kementerian Pertanian : a. Badan Litbang Pertanian b. BPSDMP

Teknologi budidaya tanaman pangan pokok Dukungan teknologi pasca panen Dukungan pelatihan bagi aparat, pendamping dan kelompok Dukungan dan kerjasama penyusunan data base Gapoktan dan Kelompok Tani

37


BAB IV PENUTUP Rencana strategis Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan disusun untuk memberikan gambaran tentang ruang lingkup tugas dan fungsi, landasan kebijakan, output pelaksanaan kegiatan dan permasalahan

yang

dihadapi

serta

rencana

kerja

untuk

mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai. Renstra ini merupakan acuan dalam melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan yang relevan baik dalam lingkup lembaga pemerintah

pusat,

daerah

maupun

masyarakat.

sehingga

menghasilkan kinerja yang berdampak positif bagi eksistensi Institusi Ketahanan Pangan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat (petani produsen, konsumen dan pelaku ekonomi pangan). Disamping itu Renstra Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan bertujuan untuk memberikan pedoman dan pegangan bagi seluruh karyawan dalam lingkup Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan tugasnya. Semoga Renstra ini dapat diimplementasikan dan menghasilkan

kinerja sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan. Implementasi Renstra Pusat Distribusi Pangan tahun 2015 – 2019 pada tahapan

perencanaan kegiatan

tahunan, masih

dimungkinkan mengalami perbaikan dan penyempurnaan karena terjadinya perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan.

38


39

BAB 1 PENDAHULUAN. 1. Kondisi Umum

Recommend Documents